RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mewujudkan komitmen pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amat otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, diperlukan arah dan kebijakan strategis daerah menyangkut pemberdayaan, peningkatan daya saing dan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya, mengatasi permasalahan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, memberikan gambaran kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2013-2018 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap unit pelaksanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peran dan kewenangan yang diemban. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksud juga untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan proritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di aras desa dan kelurahan, terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan pembangunan nasional bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan, serta
48
Embed
BAB I PENDAHULUAN Mewujudkan komitmen pemerintah untuk ... · melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah ... menyiapkan dokumen perencanaan ... j. mengkoordinasikan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mewujudkan komitmen pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana amat otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun
2004, diperlukan arah dan kebijakan strategis daerah menyangkut
pemberdayaan, peningkatan daya saing dan peran serta masyarakat guna
mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya, mengatasi permasalahan
kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, memberikan gambaran kebijakan
dan strategi pembangunan pada tahun 2013-2018 sebagai tolak ukur dan alat
bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Lembaga Teknis Daerah yang
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas
pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
Desa/Kelurahan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap
penyelenggara kegiatan di setiap unit pelaksanaan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara untuk
secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan
peran dan kewenangan yang diemban.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksud juga untuk
menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, serta
bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan proritas
sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai oleh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara
dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan
tuntutan perubahan yang terjadi di aras desa dan kelurahan, terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan pembangunan nasional
bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan, serta
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
2
sinkronisasi dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara 2013-
2018 yaitu Menuju Minahasa Tenggara Sejahtera yang Bermartabat Tahun 2019.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evakuasi Pelakasanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
3
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dearah, sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Dearah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2008
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2008-2028;
22. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018;
23. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
Tanggal 23 Maret 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa
Tenggara.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
a. Memiliki kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan DPMD
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018.
b. Mendukung terwujudnya Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa
Tenggara Tahun 2014-2018.
c. Sebagai tolak ukur dan alat bantu unit-unit kerja DPMD Kabupaten Minahasa
Tenggara melaksanakan tugas dan fungsi
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
4
1.3.2. Tujuan
a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan DPMD Kabupaten
Minahasa Tenggara yang komprehensi dan terintegrasi
b. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Minahasa
Tenggara
c. Mempermudah koordinasi dan sinkronisasi program dengan instansi terkait
d. Diketahui sasaran dan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya DPMD
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD
BAB III ISU-ISU STARTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan DPMD
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi DPMD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD
4.3. Strategi dan Kebijakan
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
5
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACUH PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara
dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara yang mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi
sebagai berikut:
2.1.1. Tugas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa
Tenggara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat
dan pemerintahan desa/kelurahan yang menjadi kewengan daerah yang
diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
2.1.2. Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa
Tenggara menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa/kelurahan;
b. Pelaksanaan pembinaan kewengan dibidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa/kelurahan;
c. Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna;
f. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan serta pengelolaan
pendapatan aset desa/kelurahan;
g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
h. Pelaksanaan evaluasi kegiatan, dan
i. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
7
2.1.3. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Minahasa Tenggara berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor
Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C Kabupaten
Minahasa Tenggara.
Adapun Uraian tugas dan fungsi pejabat pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, merumuskan,
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang
pemberdayaa n masyarakat dan pemerintahan desa serta melaksanakan
tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas.
i. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.Perumusan kebijakan teknis;
b.Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan
pelaksanaan tugas;
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
e. Penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan desa;
f. Penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat;
g. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
h. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Sekretaris
i. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas
penyelengaraan pelayanan administrasi umum, dan keuangan serta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
8
ii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) pasal ini,
Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :
a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum,
perencanaan program, dan anggaran dan ketatausahan;
b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi
kepegawaian;
c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan
anggaran.
d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
a. mengelola administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian
dengan cara menyusun program, mengendalikan dan
mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan sebagaimana mestinya;
b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang
milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran
sesuai yang diharapkan;
c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah
dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat
peralatan yang digunakan agar tetap terawat;
d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima, mencatat,
menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan
berjalan lancar;
e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya
sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar;
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
9
f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku;
g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah
dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat
peralatan yang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan
dan mengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;
h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta
mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan sebagaimana mestinya;
i. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur
Sipil Negara;
j. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil
Negara;
k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr
Sipil Negara;
l. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar
Aparatur Sipil Negara;
m. mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin
Aparatur Sipil Negara;
n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;
4. Fasilitas peningkatan kualitas sumber daya pelaku usaha ekonomi fasilitas
pengembangan usaha ekonomi produktif
5. Fasilitas penataan lembaga kemasyarakatan
6. Fasilitas pembangunan partisipatif
7. Fasilitas penyebarluasan informasi teknologi tepat guna
8. Fasilitasi pengembangan penerapan teknologi perdesaan sesuai potensi
lokal
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
32
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan Jangka Menengah PD DPMD Kab. Minahasa Tenggara
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Kondisi
Kerja
Pada
Awal
Periode
Renstra
2013
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi
Kerja Pada
Akhir
Periode
Renstra
1 Menyelenggarakan
Pemerintahan Desa dan
kelurahan yang akuntabel,
partisipatif, efektif dan efesien
Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemerintah daerah yang
berkualitas
Prosentase desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar
40 % 50% 60% 80% 85% 92^ 100%
2 Mengembangkan kegiatan usaha
ekonomi masyarakat dan
keluarga termasuk penguatan
lembaga social ekonomi
masyarakat
Terwujudnya perekonomian
Daerah yang berkualitas
Prosentase pengembangan
lembaga ekonomi
pedesaaan
≤15 ≤40% ≤55% ≤70% ≤75% ≤80% ≤65 %
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
33
Tabel 4.3. Strategi Dan Kebijakan PD DPMD Kabupaten Minahasa Tenggara
VISI :“TERWUJUDNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN DESA DAN KELURAHAN YANG
BERKUALITAS”
MISI I : Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Menyelenggarakan
Pemerintahan Desa dan
Kelurahan yang Akuntabel,
Partisipatif, Efektif dan
Efisien
Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang
berkualitas
Menyelenggaraan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan
Bersih dan
Meningkatnya Kualitas SDM
Aparat Pemerintahan Desa
Kelurahan
Fasilitas Pemantapan
Penyelenggara Pemerintahan
Desa dan Kelurahan Fasilitas
Peningkatan Kualitas SDM
Aparat Pemerintahan Desa Dan
Kelurahan
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
34
MISI II : Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mengembangkan Kegiatan
Usaha Ekonomi Masyarakat
dan Keluarga Termasuk
Penguatan Lembaga Sosial
Ekonomi Masyarakat
Terwujudnya perekonomian
Daerah yang berkualitas
Meningkatnya Kualitas
Sumber Daya Pelaku Usaha
Ekonomi Meningkatnya
Peran Kelembagaan Dalam
Pengembangan Usaha
Ekonomi Produktif
Fasilitas Peningkatan
Kualitas Sumber Daya
Pelaku Usaha Ekonomi
Fasilitas Pengembangan
Usaha Ekonomi Produktif
MISI III: Pengembangan Kelembagaan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dengan Pendekatan Pemberdayaan
Masyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mengembangkan Kegiatan
Usaha Ekonomi Masyarakat
dan Keluarga Termasuk
Penguatan Lembaga Sosial
Ekonomi Masyarakat
Terwujudnya perekonomian
Daerah yang berkualitas
Meningkatnya Kualitas
Sumber Daya Pelaku Usaha
Ekonomi Meningkatnya
Peran Kelembagaan Dalam
Pengembangan Usaha
Ekonomi Produktif
Fasilitas Peningkatan
Kualitas Sumber Daya
Pelaku Usaha Ekonomi
Fasilitas Pengembangan
Usaha Ekonomi Produktif
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
35
MISI IV : Pengembangan Teknologi Pedesaan Guna Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Peningkatan Produktivitas
dan Diversifikasi Usaha
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mengembangkan Kegiatan
Usaha Ekonomi Masyarakat
dan Keluarga Termasuk
Penguatan Lembaga Sosial
Ekonomi Masyarakat
Terwujudnya perekonomian
Daerah yang berkualitas
Meningkatnya Kualitas Sumber
Daya Pelaku Usaha Ekonomi
Meningkatnya Peran
Kelembagaan Dalam
Pengembangan Usaha
Ekonomi Produktif
Fasilitas Peningkatan
Kualitas Sumber Daya
Pelaku Usaha
Ekonomi Fasilitas
Pengembangan Usaha
Ekonomi Produktif
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
36
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus
dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan
tugas dan fungsi PD DPMD Kabupaten Minahasa Tenggara.
Pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Minahasa Tenggara didukung oleh kegiatan – kegiatan rutin maupun pembangunan
sebagai berikut :
1. Program Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
b. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
c. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
d. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
e. Penataan Kearsipan
f. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat
b. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua
c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
f. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional
g. Pembuatan Sekat Kantor
h. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya
b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
c. Pengadaan Pakaian Seragam Olahraga
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
37
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja PD
a. Pembuatan Renja dan RKA
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
a. Peningkatan Kapasitas Pelaku TTG di Perdesaan
b. Bantuan Pelayanan Informasi TTG
c. Penyelenggaraan TTG Tingkat Nasional
d. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
e. Pemberian Stimulum Peralatan Pengelolaan Sumber Daya Alam
f. Pameran Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
g. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif
h. Pembuatan Regulasi dan Pemasyarakatan Perda tentang desa
i. Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
j. Penataan Wilayah Desa
k. Pendataan Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa
l. Visualisasi Profil Desa
m. Peningkatan Pemahaman Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan
n. Fasilitasi Bantuan Pembangunan Pasar Desa
o. Monitoring Kegiatan Musrembang Desa/Kelurahan
p. Peningkatan Sarana Usaha Ekonomi Produktif
q. Bimtek bagi Pendamping Dana Desa
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
a. Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDES
b. Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Produktif
c. Peningkatan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Peternakan
d. Peningkatan Permodalan Bagi Usaha Mikro dan Kecil
Menengah/Pengembangan BUMDES
e. Pembentukan dan Penguatan Asosiasi BUMDES Kecamatan dan Kabupaten
f. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
38
8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
b. Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM dan Pelatihan Pembangunan
Partisipatif
c. Peningkatan Kapasitas Pengurus Pokja Nal dan Pokja Posyandu
d. Fasilitasi Pembentukan Binaan LPM
e. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
f. Sosialisasi Pengelolaan Hutan Mangrov Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
g. Perencanaan Gelar Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat Kabupaten, Provinsi
dan Nasional
h. Penyelenggaraan Lomba Desa
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
a. Peningkatan Kapasitas Hukum Tua
a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
b. Bimtek Hukum Tua Baru Terpilih
c. Penataan Administrasi Desa
d. Pelatihan Tenaga Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilihan Hukum Tua
f. Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa
g. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
h. Sosialisasi Undang-undang, PP dan Permen tentang Desa
i. Pelayanan Administrasi ADD
j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan ADD
k. Sosialisasi, Pengawasan dan Pemilihan Hukum Tua
l. Bimtek Pembuatan Profil Desa
m. Bimtek Penyusunan Perdes dan APBDes
n. Bimtek Penyusunan RPJMDES dan RKPDEs
o. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
p. Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa
10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
a. Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK
b. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
c. Pelatihan dan Pembinaan Kelompok PKK di Desa/Kelurahan
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
39
d. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
Selengkapnya rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif yang disusun untuk periode 2013-2018 diuraikan
dalam tabel berikut :
(Lamp Bab V Hal Terakhir)
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
40
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan sasaran/target
Renstra Badan DPMD Kabupaten Minahasa Tengara yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD Indikator-indikator yang menjadi tolak ukur dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 6.1: Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD PD
: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah
Kondisi
Kerja
Pada Awal
Periode
Renstra
2013
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
201
4 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kerja Pada
Akhir Periode
Rensra
1 Prosentase desa/kelurahan yang
menerapkan administrasi
pemerintahan secara benar
144
desa/kel 50 60 80 85 92 100
2 Prosentase pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
144
desa/kel 40 55 70 75 80 100
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
41
BAB VII
PENUTUP
Dokumen Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi
komitmen dalam membawah arah dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat
serta kelembagaan desa dan kelurahan yang berkualitas.
Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus
mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 senantiasa memperhatikan
perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam rolling pland
perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) ini akan dijabarkan kedalam Rencana
Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa
Tenggara setiap tahunnya. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Minahasa Tenggara seterusnya akan menjadi pedoman penentuan
kegiatan-kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa
Tenggara yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara.
KEPALA DINAS,
Drs. JOTJE WAWOINTANA PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621031 200203 1 003
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
42
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPAGAWAIAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG PEMERINTAHAN
DESA
SEKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA
SEKSI KAPASITAS
APARATUR DESA
SEKSI ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA
SEKSI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DAN PEMBINAAN
KELEMBAGAAN
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
SEKSI SUMBER DAYA DAN
PENATAAN LINGKUNGAN
DESA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
RENSTRA DPMD KAB. MITRA 2013-2018
43
BAB V
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome dan kegiatan (output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018