1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif,penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraanpemerintahan yang baik maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 58 bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan peraturan walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Secara umum Kinerja harus akuntabel dan mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Instansi ( Renstrain ) tahun 2012-2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta
81
Embed
BAB I PENDAHULUAN - Media Informasi · PDF filePendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman ... TBM, Gapoktan, , URC, BKB, PKBM, ... tentang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,
efisien dan efektif,penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah menjadi bagian kunci dalam proses
penyelenggaraanpemerintahan yang baik maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP). Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum
dalam Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 58 bahwa dalam menyelenggarakan
Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri
atas:
a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggara negara;
c. kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efisiensi;
i. efektivitas; dan
j. keadilan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
dan peraturan walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Secara umum Kinerja harus akuntabel dan mempunyai makna sebagai perwujudan
kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategik Instansi ( Renstrain ) tahun 2012-2016 sebagai bentuk
pertanggungjawaban sebagai penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta
2
peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan
perencanaan strategis yang ditetapkan.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta
cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itudiperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan
negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance
(pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance“
(kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan
dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private
sector dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi)
yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian
penerapan konsep good governancepenyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan
tantangan tersendiri.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal
tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.
Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiapinstansi
untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalamdokumen penetapan
kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan denganmembandingkan antara target
dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Kecamatan Umbulharjo.
LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunanyang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu
instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.LKIP ini disampaikan kepada Walikota
Yogyakarta melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta dengan tembusan Inspektur
Inspektorat Kota Yogyakarta.
3
B. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1
(satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi alat
kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKIP menjadi
salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah
Kecamatan Umbulharjo. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam
LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang
akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan pada pemerintah Kecamatan Umbulharjo untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
LKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap
Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas, transparansi yang kredibel. LKIP
juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good
governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh
lembaga pemerintahan serta partisipasi masyarakat.
Selain itu LKIP ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang
seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
C. Kondisi Kecamatan Umbulharjo
Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah merupakan salah satu Kecamatan dari 14
Kecamatan di Kota Yogyakarta yang terletak di sisi Selatan Kota Yogyakarta dengan ketinggian
dari permukaan laut 113 M dengan Luas Wilayah +811, 4800 Ha yang berbatasan dengan :
1. Sebelah Barat : Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Pakualaman
2. Sebelah Timur : Kec.Kotagede, Kec. Banguntapan Kab.Bantul
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
4. Sebelah Utara : Kecamatan Gondokusuman
Luas wilayah Kecamatan Umbulharjo yang hampir sepertiga luas wilayah Kota
Yogyakarta menyimpan potensi tersendiri. Artinya bahwa diperlukan energi lebih guna
mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Termasuk wilayah Kecamatan Umbulharjo yang
berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bantul mempunyai ciri tersendiri khususnya
kawasan aglomerasi perluasan kota.
4
C.1.Peta Kecamatan umbulharjo
C.2.Topografi Sungai
Kecamatan Umbulharjo memiliki 3 (tiga) Sungai, yaitu : 1. Sungai Gajah Wong, melewati Kelurahan Muja-muju, Warungboto, Pandeyan dan
Giwangan 2. Sungai Manunggal yang melewati Kelurahan Semaki, Tahunan, Pandeyan dan
Sorosutan 3. Sungai Code, melewati Kelurahan Sorosutan
5
C.3. Gambaran Umum Demografi C.3.1 Jumlah Penduduk
Kecamatan Umbulharjo terdiri dari 7 Kelurahan, dan Jumlah penduduk Kecamatan
Umbulharjo pada tahun 2016 sebanyak 68.887 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk
berjenis kelamin laki-laki sebanyak 33.801 jiwa dan perempuan sebanyak 35.086 jiwa. Sex ratio
penduduk Kecamatan Umbulharjo sebesar 96,33 %
Tabel 1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Umbulharjo Tahun 2015:
NO KELURAHAN Laki-laki Perempuan JUMLAH Sex Ratio (%) 1 Semaki 2.521 2.664 5.185 94,46 2 Muja-muju 5.261 5.479 10.740 96,02 3 Tahunan 4.546 4.642 9.188 97,93 4 Warungboto 4.417 4.627 9.044 95,46 5 Pandeyan 5.978 6.129 12.107 97,53 6 Sorosutan 7.348 7.715 15.063 95,24 7 Giwangan 3.730 3.830 7.560 97,39
TOTAL 33.285 35.086 68.887 94,87
C.3.2. Jumlah RT dan RW
Jumlah RW dan RT di Kecamatan Umbulharjo adalah sebagaimana berikut ini :
Selain tersebut diatas masih terdapat kelembagaan masyarakat dan sosial lainnya baik
di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan, Yaitu:
LPMK : 7
BKM : 7 PKK:
- 8 TP PKK
- 87 PKK RW
- 341 PKK RT
6
Disamping itu masih terdapat Karang Taruna, TBM, Gapoktan, , URC, BKB, PKBM,
Komisi Lansia dll.
D. Susunan dan Sruktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomer : 11 Tahun 2008 tentang tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan menegaskan Susunan
Organisasi Kecamatan terdiri dari :
1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b Sub Bagian Keuangan, Aministrasi Data dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan sebagai berikut
C A M A T
KELOMPOK SEKR ET ARIS JABATAN CAMA T FUNG S IO N AL SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEUAN G A N, ADMINIS TRA SI KEPE G A W AIA N DATA DAN PELA P O RA N
SEKS I SEKS I SEKS I SEKS I PEMER INTA HA N PEMBE RD A YA AN KETE N TRA M AN PELAY A NA N,
DAN DAN DAN INFO RM A SI PEMBA NG U N AN PERE KO NO MIA N KETE R TIB A N DAN
UMUM PENG A DU A N
79
7
Gambaran tentang organisasi Kecamatan Umbulharjo adalah :
- Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekrataris Daerah
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Camat.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
1. Kedudukan
Kecamatan dalam Struktur Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta merupakan salah satu Satuan
Unit Kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan. Dalam Peraturan
tersebut ditegaskan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung
jawabkepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan kedudukaannya, Kecamatan mempunyaiTugas Pokok : Melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Yogyakarta untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah.
Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota kepada Camat
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat untuk
melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, kewenangan yang dilimpahkan kepada
Camat oleh Walikota adalah :
1. Perizinan;
2. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Mediasi;
9. Penyelenggaraan; dan
10. Kewenangan lain
8
3. Fungsi
Berdasarkan kedudukan bahwa :
a) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
b) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Maka Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi dalam :
“Menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pelimpahan dari
Walikota”.
F. Potensi SKPD
1. Keadaan Personil
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Umbulharjo
yang mempunyai 7 (tujuh) Kelurahan didukung oleh sebanyak 71 orang pegawai, terdiri dari
64 orang pegawai tetap (PNS), 7 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 2 Tenaga
teknis . Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kecamatan (PNS) Umbulharjo terdiri dari :
Pegawai PNS Perempuan :
Jumlah : 28 orang
SMA : 7 orang
D2/3 : 6 orang
S1 : 12 orang
S2 : 3 orang
Pegawai PNS Laki-laki :
Jumlah : 36 orang
SMA : 18 orang
D2/3 : 4 orang
S1 : 12 orang
S2 : 1 orang
9
F.2. Keadaan Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Umbulharjo.
Tabel 4
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Umbulharjo Tahun
NO SPESIFIKASI BARANG Perolehan JUMLAH
No Jumlah Urut Register Nama/Jenis/Barang Merk/Type Barang
Bahwa guna mendukung semua kegiatan berbasis kinerja, maka diperlukan adanya dukungan anggaran yang terinci sesuai dengan jenis penggunaannya. Adapun Anggaran Instansi Kecamatan Umbulharjo adalah sebagai berikut:
Tabel 5
Ringkasan Anggaran SKPD Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016
No. Uraian Jumlah (Rp) Keterangan
1 Belanja Tidak langsung 4.309.650.394,00 APBD
2 Belanja Langsung 6.895.949.304,00 APBD
Jumlah 11.205.599.698,00 APBD
21
Adapun Program-program kegiatan sampai dengan akhir Desember 2016 yang dilaksanakan melalui Anggaran SKPD Kecamatan Umbulharjo adalah sebagai berikut :
Tabel 6
Anggaran Program Kegiatan Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016
No. Jenis Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi 1.628.294.567,00 APBD Perkantoran
2 Program peningkatan Sarana dan 377.083.500,00 APBD Prasarana Aparatur
3 Program peningkatan Kapasitas 46.510.000,00 APBD Sumber Daya Aparatur
4 Program Peningkatan 29.030.250,00 APBD Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian 5 Program Peningkatan Pelayanan 794.195.437,00 APBD
Masyarakat Berbasis Kewilayahan
6 Program Pemberdayaan Berbasis 4.020.835.550,00 APBD Kewilayahan JUML AH 6.895.949.304,00 APBD
F.4. Instansi Vertikal dan Otonom
Kantor Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta berdiri di atas tanah seluas 1,295 m 2
di Jalan Glagahsari Nomor 99 Yogyakarta. Adapun Jumlah Instansi Vertikal dan Otonom yang
berada di Kecamatan Umbulharjo terdiri dari :
1) Instansi ertikal :
a). Statistik c). Koramil
b). K U d). Polsekta
2) Instansi Otonom :
a). Puskesmas
b). Pertanian
c). Pengawas TK/SD
d). PKB
e) Pekerja Sosial
Keberadaan instansi vertikal maupun otonom akan sangat berpengaruh terhadap
terwujudnya penyelenggaraan, pembangunan dan kemasyarakatan, terutama yang terkait
dengan tugas-tugas pembantuan/pelimpahan kewenangan yang diberikan.
22
D. Sistimatika Penyajian
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Kondisi Kecamatan Umbulharjo D. Susunan dan Struktur Organisasi E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
F. Potensi SKPD
G. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategik B. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Tahun 2015
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2015 2. Perbandingan realisasi kinerja serta Capaian kinerja
Tahun 2011 s/d Tahun 2015 3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan target
jangka menengah sesuai dengan Renstra 4. Perbandingan kinerja Tahun ini dengan standar nasional 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7. Analisis Program kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja B. Realisasi Anggran
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN
23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIK
Dalam sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan
Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan
strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapatmenyelaraskan visi dan
misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalamupaya peningkatan
akuntabilitas kinerjanya. Oleh karena itu Pemerintah Kecamatan Umbulharjo menyusun
Rencana Strategis mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategi
(Renstra) di kecamatan Umbulharjo adalah untuk :
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan
pelayanan kepada masyarakat.
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan
daerah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai Gerakan
Segoro Amarto menuju Masyarakat Kecamatan Umbulharjo yang cerdas, sehat dan
sejahtera.
A.1. VISI
Visi yang dirumuskan dalam Rencana Strategik Instansi Kecamatan Umbulharjo
untuk kurun waktu lima tahun 2012 – 2016 adalah :
” Terwujudnya pelayanan public yang berkualitas, yang didukung aparatur
pemerintah yang professional dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis
kewilayahan dengan dijiwai semangat dan nilai – nilai Gerakan Segoro
Amartomenuju Kecamatan Umbulharjo yang cerdas, sehat dan sejahtera. “
Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pelayanan public yang berkualitas
Suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa
dan atau pelayanan administratif yang diseleggarakan oleh penyelenggara pelayanan
24
public, meliputi dasar hukum pelayanan, persyaratan, sistem, mekanismen, prosedur,
Selanjutnya secara rinci Program dan Kegiatan Kecamatan Umbulharjo untuk Tahun 2016 adalah sebagai
berikut : 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat-menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan Jasa Perbaikan pelatan Kerja 8. Penyediaan alat tulis kantor 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 14. Penyediaan makanan dan minuman 15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16. Penyediaan Jasa Tenaga bantuan
3)Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Formal
4) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja :
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
5) Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 2. Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
6) Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis kewilayahan
a. Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo, terdiri dari : 1. Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki 3. Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Muja muju 4. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan 5. Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Warungboto
32
6. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan 7. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan 8. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan
b. Pembangunan wilayah Kecamatan Umbulharjo
1. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Semaki 2. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Muja-muju 3. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah KelurahanTahunan 4. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Warungboto 5. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Pandeyan 6. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Sorosutan 7. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Giwangan
33
B. PERJANJIAN KINERJA
Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mencapai target jangka menegah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator
kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 dilakukan
dengan mengacu kepada Renstra, IKU dan APBD. Pemerintah Kecamatan Umbulharjo telah
menetapkan PK tahun 2016 sebagai berikut :
Tabel 8
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme Indeks Kepuasan Layanan 80 Pelayanan Berbasis Kewilayahan Masyarakat
Program Anggaran Keterangan
1 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 838,955,437,00
Berbasis Kewilayahan Kecamatan APBD Umbulharjo
2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 4,133,430,550,00
Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo APBD
B.1. Rencana Kinerja 2016
Rencana kinerja dibuat dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka
menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan, adalah merupakan bagian dari target
yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Tabel di bawah berisi
indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran dalam 5 tahun periode Renstra Tahun 2011-2016.
Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur .
Tabel 9
Prioritas dan Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016
No Prioritas Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Reformasi Birokrasi Terwujudnya Jumlah Pelimpahan
persen 100%
dan Tata kelola Kelembagaan dan Kewenangan yang Pemerintahan Ketatalaksanaan Dilaksanakan Dengan Pemerintah Daerah yang Baik Berkualitas
34
2 Penaggulangan Terwujudnya peningkatan Jml
persen 100% Kemiskinan dan kualitas sosial masyarakat swadaya Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016, terdapat
Indikator Kinerja Utama Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate
(core business) yang di emban. Untuk Kecamatan Umbulharjo mempunyai sasaran strategis
dari IKU adalah terwujudnya pelayanan public yang berkualitas, karena semua kegiatan yang
di selenggarakan Pemerintah Kecamatan merupakan pelayanan public. Oleh karena itu bila
Pelayanan public mempunyai kualitas yang tinggi dalam hal ini SDM yang ada juga harus
selalu di tingkatkan kualitasnya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan
public yang berkualitas, maka penyelenggaraan Pemerintahan yang tujuan utamanya adalah
memberikan pelayanan public yang terbaik sebagaimana motto Kecamatan Umbulharjo yaitu “
Memberikan yang terbaik untuk masyarakat “, maka visi Kecamatan Umbulharjo yaitu :
Meningkatkan kualitas pelayanan publicdalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto dalam rangka
penanggulangan kemiskinan” akan terwujud. Pelayanan public tersebut akan diukur dari
seberapa tinggi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap semua pelayanan Kecamatan
Umbulharjo, baik pelayanan langsung, seperti pelayanan KTP, HO, Kependudukan dll,
maupun pelayanan pemerintahan lainnya seperti kegiatan-kegiatan baik fisik maupun non fisik
yang semuanya adalah untuk melayani masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Kecamatan Umbulharjo.Adapun IKU Kecamatan Ubulharjo adalah sebagai berikut :
Tabel 10
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2015
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya Pelayanan Indeks Kepuasan Layanan 80 publik yang berkualitas Masyarakat Kecamatan Umbulharjo
Untuk menilai kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan Indeks Kepuasan masyarakat,
yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu dengan data dan informasi
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif
dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
35
PROGRAM Untuk mewujudkan capaian keberhasilan visi dan misi telah menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :
No. Jenis Program Rencana Biaya Perubahan Anggaran Keterangan Jumlah (Rp)
1 Program Pelayanan 1.706.304.617,00 1.628.294.567,00 Perubahan Anggaran
Administrasi dikarenakan adanya Perkantoran kebijakan rasionalisasi anggaran dari Pemerintah Kota Yogyakarta
2 Program peningkatan 407.784.000,00 377.083.500,00
Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program peningkatan 56.100.000,00 46.510.000,00
Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Peningkatan 27.254.2 29.030.250,00
50.00
PengembanganSistim
Pelaporan Capaian
5 Program Peningkatan 838.955. 794.195.437,00 437,00
Pelayanan Masyarakat
Berbasis Kewilayahan
6 Program Pemberdayaan 4.133.430.550,00 4.020.835.550,00 Berbasis Kewilayahan JUMLAH 7.169.828.854,00 6.895.949.304,00
Sedangkan Kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2016 sesuai dengan DPA adalah sebagai berikut
: 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat-menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan Jasa Perbaikan pelatan Kerja
8. Penyediaan alat tulis kantor
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
36
13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
14. Penyediaan makanan dan minuman
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan Formal
4) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja :
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD 5) Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2. Fasilitasi Pelayanan Kecamatan
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis kewilayahan
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo, terdiri dari :
9. Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo
10. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki
11. Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Muja muju
12. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan
13. Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Warungboto
14. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan
15. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan
16. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan
Pembangunan wilayah Kecamatan Umbulharjo
1. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Semaki
2. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Muja-muju
3. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah KelurahanTahunan
4. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Warungboto
37
5. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Pandeyan
6. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Sorosutan
7. Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Giwangan
38
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun 2016
Penyelenggaraan Pemerintahan menuju Good Governance dalam rangka reformasi
birokrasi yang berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan tetapi juga berorientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada
level keluaran, hasil maupun dampak. Akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah
instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik
yang langsung bisadirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian
danpertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.Sebagai bagian dari komitmen
Pemerintah kecamatan Umbulharjo untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, adalah dengan
mendorong pengendalian serta evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan
pelayanan publik.
A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan pemberi amanah.
Secara umum Laporan Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu
Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategik Instansi ( Renstrain ).
Seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2016 dibiayai dengan
Anggaran Belanja Langsung dan Anggaran Belanja Tidak Langsung. Oleh karena itu dalam
pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja Kecamatan Umbulharjo
mengacu pada program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan biaya belanja Anggaran
Belanja Langsung dan Anggaran Belanja Tidak Langsung sebagaimana tertuang pada DPA /
DPPA Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016.
Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara umum
Kecamatan memiliki Indiktor Kinerja Utama ( IKU ) : meningkatnya kepuasan layanan
Masyarakat. Data IKU berasal dari Laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ), dan
39
Survey Intern Pegawai Pemerintah Kecamatan Umbulharjo. Sedangkan untuk mengukur kinerja
Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016, ditetapkan indikator-indikator dengan kategori sebagai
berikut :
1. Indikator Kinerja Utama, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja mandiri
2. Indikator Sasaran, adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan
pada tahun bersangkutan.
3. Indikator Kinerja Kegiatan, Untuk menghitung capaian kinerja sasaran dan kegiatan
digunakan rumus sebagai berikut:
1. Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja
yang semakin baik, digunakan rumus:
Capaian Indikator Kinerja = Realisasi x 100%
Rencana
2. Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja
kurang baik, digunakan rumus:
Capaian Indikator Kinerja = Realisasi- (Realisasi-Rencana) x 100%
Rencana
A.1.a. Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran
kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui
pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Evaluasi kinerja pada
dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan
kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara
operasional ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam kerangka perencaan strategic.
Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat
meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata
lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara
perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah
dilaksanakan.
40
Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikut:
85 – 100: sangat berhasil
70 – 85 : berhasil
55 – 70: cukup berhasil
< 55 : tidak berhasil
A.1. b. Capaian Indikator Kinerja Utama 2016
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan
dilakukandengan membandingkan antara kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria
penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk
mengukur kinerja untuk tahun 2016. Pencapaian IKU Camat Umbulharjo tahun 2016
secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:
Tabel 11 Pencapaian IKU Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016
Target Realisasi Capaian
Renstra Tahun NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Terwujudnya Indeks/Survey 80 SM 1 99,86 % Pelayanan publik Kepuasan Layanan 79,89 yang berkualitas Masyarakat Kecamatan SM 2 100 %
Umbulharjo 80
Dari tabel diatas maka pencapaian IKU Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016
pada akhir Desember sesuai target yaitu mencapai 100 % dalam kategori Sangat
Berhasil.
Keberhasilan IKU tersebut disebabkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kecamatan Umbulharjo berdasarkan hasil survey kepada mendapat
predikat baik, dengan nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra
yaitu 80 dengan predikat baik. Dengan demikian capaian kinerja sesuai IKU mencapai
100 %.
41
1. Evaluasi Kinerja Kegiatan
Evaluasi kegiatan dilakukan setelah diperoleh capaian kinerja dari setiap indicator. Berdasarkan
hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016
diperoleh data sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
Tabel 12
Capaian Program Kegiatan Tahun 2016 KEGIATAN PROSEN
TASE NO
PROGRAM URAIAN INDIK ATO R SATUAN TARGET REALISASI PENCAP
KINERJA AIAN
TARGET 1 2 3 4 5 6 7
1 BELANJA
TIDAK 97,49
LANGSUNG Rp 4.309 .650.394 ,00 4.201 .290.611 ,00
2 BELANJA 84,25
LANGSUNG Rp
6.895 .949.304 ,00 5.809 .626.696 ,62 Persentase
3 Kelancaran Program Kelancaran Administrasi Pelayanan Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan dan Perkantoran dan Operasional Operasional Perkantoran 89,74
Perkantoran RP 1.628 .294.567 ,00 1.461.298.143,92
4 Program Meningkatn
Peningkatan ya Peningkatan Sarana dan Kelancaran Kelancaran Prasarana Administrasi Administrasi Aparatur 78,68 377.083.500,00 296.686 .550 ,00
5 PROGRAM Meningkatn Peningkatan
PENINGKAT ya Sumber Sumber AN Daya Daya
95,75 KAPASITAS Aparatur Aparatur 48.510 .000 ,00 46.450 .000 ,00 SUMBER yang yang
DAYA Terlatih Terlatih APARATUR
6 PROGRAM
PENINGKAT AN PENGEMBA NGAN Meningkatn SISTEM ya Kinerja Peningkatan PELAPORAN dan Kinerja dan CAPAIAN kelancaran kelancaran KINERJA & Administrasi Administrasi 29.030.250,00 12.920.000,00 44,51 KEUANGAN
7 Program Terlaksanan Jumlah 794.195.437,00 636.487 .002 ,70 80,14
Peningkatan ya Pelimpahan
42
Pelayanan Pelimpahan Kewenangan Masyarakat Kewenangan yang Berbasis di Dilaksanaka Kewilayahan Kecamatan n Dengan Kecamatan Umbulharjo Baik Umbulharjo
8 Program Meningkatn Peningkatan
Pemberdayaan ya swadaya kualitas 4.020.835.550,00 3.355.785.000,00 83,46 Masyarakat Masyarakat sosial
Berbasis masyarakat Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo
Jumlah
11.205.599.698,00 10.010.917.307,62 89,34
Dari hasil pelaksanaan program diatas dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Anggaran
di kategorikan Sangat Berhasil dengan capaian 89,34 %.
Tabel 13
Capaian Indikator Program Kegiatan Target Capaian
No. Program (outco m e) Indikator
Fisik (%) Fisik (%)
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 100 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 100 3. Peningkatan Kapasitas Sumber daya 100 100
Aparatur 4. Peningkatan Pengemban gan Sistem 100 100
Dari indikator pencapaian sasaran 6 di atas diperoleh nilai capaian rata-rata sebesar 97,32 %
dengan predikat sangat berhasil.
Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Umbulharjo secara keseluruhan baik dari segi anggaran,
fisik maupun IKU mencapai 97,98 % dengan predikat sangat berhasil.
55
3. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja Tahun 2011 s/d Tahun 2016
Analisis akuntabilitas kinerja memuat uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana
ditetapkan dalam rencana strategik instansi. Oleh karena itu analisis pencapaian kinerja pada
dasarnya menggambarkan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapatkan
gambaran yang memadai mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan
menerangkan kinerja instansi pemerintah kepada pihak yang memiliki hak untuk keterangan atau
pertanggungjawaban. Analisis akuntabilitas kinerja paling tidak mencoba menerangkan dan
mencari kesesuaian antara pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan,
perbandingan rencana dengan kenyataan dan lain sebagainya.
Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Instansi
(Renstrain). Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum
Kecamatan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU): meningkatnya kepuasan layanan masyarakat.
Data IKU berasal dari laporan hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Adapun hasil pengolahan SKM Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 21 Hasil Perolehan SKM Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016
NO UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 Persyaratan Pelayanan 3,240
2 Prosedur Pelayanan 3,240
3 Waktu Pelayanan 3,090
4 Biaya/Tarif 3,490
5 Produk Pelayanan 3,190
6 Kompetensi Pelaksana 3,200
7 Perilaku Pelaksana 3,310
8 Maklumat Pelayanan 3,150
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,180
NILAI RATA-RATA 3,200
56
IKM Unit Pelayanan 80
Mutu Pelayanan : BAIK
Kinerja Unit Pelayanan :
Disamping dengan pengolahan Survey Kepuasan Masyarakat masih digunakan penyebaran
kuesioner versi lain untuk mengetahui pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
Persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Umbulharjo. Hal itu dilakukan
untuk meyakinkan apakah hasil SKM yang digunakan benar benar sudah sesuai.
Tabel 22 Penentuan Nilai dan Interval Instrumen Masyarakat
Kecamatan Umbulharjo
Sub Variabel Variabel
Responden 150 orang
Jumlah 150 x 5 = 750 jumlah responden x jumlah maksimal butir pertanyaan x 5 = 150 x 15
x 5 = 11.250 Jumlah 150 x 1 = 150 150 x 15 x 1 = 2.250 Minimal
∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah
Nilai TS + 3 x jumlah R + 4 x jumlah S + 5 x
perolehan jumlah SS) untuk pertanyaan positif, dan untuk
pertanyaan negatif (3, 5, dan 14) adalah nilai sebaliknya. nilai perolehan : jumlah maksimal
Sangat Tinggi = 634 sd. 750 Sangat Tinggi = 9.454 sd.11.250 Tinggi : 513 sd. 633 Sedan g : 392 sd. 512 Tinggi : 7.653 sd. 9.453 Renda h : 271 sd. 391 Sedang : 5.852 sd. 7.652 Sangat rendah = 150 sd. 270 Rendah : 4.051 sd. 5.851
Sangat rendah = 2.25 sd. 4.050
57
Tabel 23 Hasil Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kecamatan
No. Pertanyaan STS TS R S SS Nilai % 1. Masyarakat puas dengan
kualitas pelayanan kecamatan 0 0 1 105 44 639 85,20
Dari variabel tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Masyarakat merasakan kualitas pelayanan maksinal hal ini dapat dilihat dari nilai
interval yang diperoleh 639 atau prosentase 85,20%
2. masyarakat merasa prosedur pelayanan tidak terlalu berbelit-belit sesuai harapan hal ini dapat
dilihat dari nilai interval yang diperoleh 639 atau prosentase 85,20%
3. masyarakat merasakan biaya tidak mahal , hal ini dapat terlihat dari nilai interval mendapat
nilai sebanyak 160 atau 21,33 %
4. masyarakat merasakan informasi mengenai syarat dan prosedur cukup mudah didapatkan hal
ini ditandai dengan nilai interval yang mencapai 505 atau prosentase 67,33%
5. masyarakat merasakan masih ada peran calo dalam pelayanan yang diberikan pada masyarakat
hal ini dapat terlihat dari nilai interval yang masih sebanyak271 atau prosentase hanya 36,13 %
6. masyarakat merasa pelayanan yang diberikan sudah adil hal ini dapat dilihat dari nilai interval
mencapa 625 atau prosentase 83,33%.
7. masyarakat merasakan sikap petugas yang cukup baik dalam memberikan pelayanan hal ini
dapat terlihat dari nilai interval yang mencapai 641 atau prosentase 85,47%
8. masyarakat merasakan petugas dengan baik merespon setiap pertanyaan, hal ini dapat dilihat
dari nilai interval yang mencapai 649 atau 86,43%
9. masayarakat merasa petrugas cukup baik menanggapi setiap keluhan yang disampaikan
masyarakat hal ini terlihat dari nilai interval yang diperoleh sebanyak 950 atau 86,67%
10. masyarakat menilai bahwa petugas melayani dengan baik tugas mereka hal ini dapat dilihat
dari nilai interval yang mencapai 643 atau prosentase 85,73%
11. masyarakat merasa bahwa dinas cukup baik menerima masukan atau saran perbaikan hal ini
dapat dilihat dari nilai interval yang diperoleh sebanyak 645 atau prosentase 86,00%
12. masyarakat merasa pelayanan diselesaikan dalam waktu yang cepat hal in dapat dilihat dari
perolehan nilai interval mencapai 649 atau prosentase 86,43%
13. masyarakat merasa mereka tidak harus antri cukup lama dalam menerima pelayanan hal ini
dapat dilihat dari nilai intervall mencapai 649 atau 86,53%
14. masyarakat merasa bahwa peralatan yang digunakan cukup memadai walau mungkin ada yang
sudah agak ketinggalan jaman hal ini dapat dilihat dari nilai interval yang diperoleh sebanyak
162 atau prosentase 21,60%
59
15. masyarakat merasa tempat pelayanan sangat nyaman, aman, hal ini terlihat dari nilai interval
sebanyak 668 atau prosentase 89,06%
Dari hasil secara keseluruhan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja organisasi.
Kecamatan Umbulharjo mencapai 548 atau 73,06% dari nilai maksimal, dalam kategori tinggi.
Oleh karena itu Kecamatan Umbulharjo pada Tahun 2015 untuk lomba Paten berhasil meraih
juara III se Kota Yogyakarta dan Camat Umbulhajo memperoleh reward dari Pemerintah Kota
Yogyakarta yaitu dengan bentuk “diikutkan” studi Banding ke Bali dan Surabaya.
Keberhasilan dalam pencapaian IKU, yang diukur melalui Indeks/Survey Kepuasan
Masyarakattersebut karena Pemerintah Kecamatan Umbulharjo selalu berupaya untuk
meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Umbulharjo dalam rangka mewujudkan good governace
serta di dukung dengan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR dan PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN.
SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan
sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan
kebijakan.
Adapun Variable kinerja yang dapat mempengaruhi keberhasilan IKU sehingga bisa
terealisasi mencapai 100 % adalah:
1. Kepemimpinan
Tabel 24 Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Menilai Pimpinan
Kecamatan Umbulharjo
Sub Variabel Variabel Responden 49 Jumlah 49 x 5 = 245 jumlah responden x jumlah butir maksimal pertanyaan x 5 = 49 x 8 x 5 = 1960 Jumlah minimal 49 x 1 = 49 49 x 8 x 1 = 392 ∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah TS + 3 x jumlah R + 4 x jumlah S + 5 x jumlah SS) Prosentase nilai perolehan : jumlah maksimal x 100% Interval (245 –49) : 5 = 39 (1960 – 392) : 5 = 314 Sanga t Tinggi = 207 – 245 Sangat Tinggi = 1650-1963 Tinggi = 168 - 206 Tinggi =1336-1649 Sedang = 129 - 167 Sedang =1022-1335 Rendah =89 - 128 Rendah = 707-1021 Sangat Rendah = 49–88 Sangat Rendah =392-706
Tabel 25 Analisa Variabel Menilai Pimpinan Kecamatan Umbulharjo
No
Pertanyaan JAWABAN
Nilai
%
STS TS R S SS
Pegawai mengetahui visi, dan 0 0 0 41 8 83,27 83,27 1 misi dinas
60
Pimpinan membimbing pegawai dalam rangka 0 0 1 41 7 82,45 82,45
2 mencapai visi dan misi dinas Pimpinan menciptakan
0 0 0 37 12 84,90 84,90 3 lingkungan kerja kondusif
Pimpinan membagi informasi 0 0 3 41 5 80,82 80,82 4 mengenai dinas
Pimpinan mendorong 0 0 1 43 5 81,63 81,63
5 pembelajaran pegawai
Pimpinan memberitahu pegawai apa yg menjadi 0 0 1 42 6 82,04 82,04
6 tugas prioritas
7 Pimpinan menanyakan ide- 0 0 1 43 5 81,63 81,63
ide untuk kemajuan dinas
8 Pimpinan pedul i terhadap
permasalahan yang dihadapi 0 0 1 44 4 81,22 81,22 pegawai
JUMLAH 0 0 8 332 52 1612 82,24
Dari variabel kepemimpinan ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pimpinan pada Kecamatan
Umbulharjo dapat dikategorikan tinggi dengan perolehan nilai 1612 dan prosentase 82,24 %.
2. Variabel : Perencanaan
Tabel.26
Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Perencanaan Kecamatan Umbulharjo
Sub Variabel Variabel
Responden 49
Jumlah 49 x 5 = 245 jumlah responden x jumlah butir
maksimal pertanyaan x 5 = 49 x 3 x 5 = 735
Jumlah 49 x 1 = 49 49 x 3 x 1 = 147
minimal
Nilai ∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah
perolehan TS + 3 x jumlah R + 4 x jumlah S
+ 5 x jumlah SS)
Prosentase nilai perolehan : jumlah maksimal
61
x 100%
Interval (245 – 49) : 5 =39 (735– 147) : 5 = 118
Sangat Tinggi = 209-248 Sanga Tinggi = 742-860
Tinggi = 169-208 Tinggi = 623-741
Sedang = 129-168 Sedang = 385-622
Rendah = 89-128 Rendah = 266-384
Sangat Rendah = 49-88 Sangat Rendah = 147-265
Tabel 27
Analisa Variabel Perencaaan Kecamatan Umbulharjo
No Pertanyaan JAWABAN
Nilai % STS TS R S SS
Dalam menyusun perencanaan,
dinas meminta masukan dari 0 0 1 36 12 207 84,49
1 pegawai
Dari perencanaan yang telah di
susun, pegawai mengetahui 0 0 5 32 12 203 82,86
2 tugas dan perannya
Pegawai mengetahuisetiap
proses/kemajuan dari tugas yang 0 0 1 38 10 205 83,67
dilakukan sesuai perencanaan
3 yang telah dibuat
JUMLAH 0 0 7 106 34 615 83,67
Dari variable Perencanaan ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan kinerja pada Kecamatan
Umbulharjo dikategorikan sedang dengan perolehan nilai 615 dan prosentase 83,67 %, karena
personil yang ada di kecamatan Umbulharja sangat terbatas, sementara pegawai yang
mempunyai jam kerja yang lain dengan Instansi lainnya karena dalam 24 jam harus selalu siap
melayanai masyarakat. Walaupun hari Libur tetap harus bertugas di wilayah, seperti
menghadiri pertemuan warga, monitoring sarasehan dan lain sebagainya.
62
4. Variabel Pihak/Faktor eksternal
Tabel 28
Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Pihak/Faktor eksternal
Kecamatan Umbulharjo
Sub Variabel Variabel
Responden 49
Jumlah maksimal 49 x 5 = 245 jumlah responden x jumlah butir pertanyaan x 5 = 49 x 7 x 5 =1715
Jumlah minimal 49 x 1 = 49 49 x 7 x 1 = 343
Nilai perolehan ∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah TS + 3 x jumlah R + 4 x jumlah S + 5 x jumlah SS)
Prosentase nilai perolehan : jumlah maksimal x 100%
Interv al (245 – 49) : 5 = 39 (1715 – 343) : 5 = 274 Sangat Tinggi = 209-248 Sangat Tinggi = 1443-1717 Tinggi = 169-208 Tinggi = 1168-1442 Sedang = 129-1 8 Sedang = 893-1167 Rendah = 89-128 Rendah = 618-892 Sangat Rendah = 49-88 Sangat Rendah = 343-617
Tabel 29 Analisa Varia b el Kec am ata n Umbu lha rjo Pihak /Fa kto r ekste rn al
No Pertanyaan
JAWABAN Nilai %
STS TS R S SS
Pegawai mengetahui siapa custumer 0
0
0
40
9 205 83,67
1 kelompok/orang yang dilayani dinas
pega w ia menja ga hubungan baik dengan 0 0 4 37 8 200 81,63 2 customer
para customer menyampaikan apa yang 0
0
1
44
4 199 81,22
3 mereka butuhkan dan inginkan
dinas menanyakan apakah customer puas atau tidak puas dengan pekerjaan/hasil 0 0 0 42 7 203 82,86
4 pekerjaan pegawai merasa puas bila kebutu ha n 0
0
0
42
7
203 82,86
5 customer terlayani
pegawai diijinkan untuk membuat keputusan dalam rangka menyelesaikan 0 0 0 43 6 202 82,45
6 masalah dengan customer pegawai mengetahui apa kebutu ha n 0
0
2
40
7
201 82,04
7 customer
JUMLAH 0 0 7 288 48 1413 82,39
Dari variabel Pihak/faktor eksternal ini dapat disimpulkan bahwa para pegawai dalam kategori
mempunyai pemahaman yang tinggi hal-hal yang berhubungan dengan faktor eksternal hal ini dapat
dilihat dari perolehan nilai interval yang mencapai 1413 dan prosentase 82,39 %
63
4. Variabel Sumber daya manusia
Tabel 30 Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Sumber daya manusia
Kecamatan Umbulharjo
Sub Variabel Variabel
Responden 49
Jumlah maksimal 49 x 5 = 245 jumlah responden x jumlah butir pertanyaan x 5 = 49 x 5 x 5 = 1225
Jumlah minimal 49 x 1 = 49 49 x 5 x 1 = 245 Nilai perolehan ∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah TS + 3 x
jumlah R + 4 x jumlah S + 5 x jumlah SS) Prosentase nilai perolehan : jumlah maksimal x 100% Interval (245 – 49) : 5 = 39 (1225 – 245) : 5 = 196
Sangat Tinggi = 209-248 Sangat Tinggi = 1033-1229 Tinggi = 169-208 Tinggi = 836-1032 Sedang = 129-168 Sedang = 639-83 5 Rendah = 89-128 Rendah = 442-638 angat Rendah = 49-88 Sangat Rendah = 245-441
Tabel 31 Analisa Variabel Sumber Daya ManusiaKecamatan Umbulharjo
No Pertanyaan JAWABAN
Nilai %
STS TS R S SS
1 Pegawai boleh membuat perubahan (inisiatif dan atau inovasi) yang akan 0 0 0 42 7 203 82,86 meningkatkan hasil pekerjaan pegawai saling beke rja sa m a dan 0 0 0 42 7 203 82,86
2 bekerja sebagai satu tim
pegawai memahami tugas dan 0 0 0 45 4 200 81,63 3 pekerjaan
pegawai memiliki lingku ng a n kerja 0 0 0 41 8 204 83,27 4 yang aman dan nyam a n
Kecamatan memp er ha tik a n kesejahteraan dan pengembangan 0 0 0 41 8 204 83,27
5 pegawai
JUMLAH 0 0 0 211 34 1014 82,78
Dari variabel Sumber Daya Manusia ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai dapat
dinilai tinggi hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai interval yang mencapai 1014 dan
prosentase 82,78% dengan kategori tinggi, walaupun ada hal-hal yang perlu ditingkatkan
terutama dalam pengembangan pegawai.
64
Tabel 32 Penentuan Nilai dan Interval Variabel, Sub Variabel Proses Internal Kecamatan Umbulharjo
Sub Variabel Variabel
Responden 49
Jumlah 49 x 5 = 245 jumlah responden x jumlah butir maksimal pertanyaan x 5 = 49x 4 x 5 = 980
Jumlah 49 x 1 = 49 49 x 4 x 1 = 196 minimal
Nilai perolehan ∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah TS + 3
x jumlah R + 4 x jumlah S + 5 x jumlah SS)
Prosentase nilai perolehan : jumlah maksimal x 100%
Interval (245 – 49) : 5 = 39 (980 – 196) : 5 = 157 Sanga t Tinggi = 209-2 48 Sangat Tinggi = 828-985 Timggi = 169-208 Tinggi = 670-827 Sedang = 129-168 Sedang = 512-669 Rendah = 89-128 Rendah = 354-511 Sangat rendah = 49-88 Sangat rendah = 196-353
Tabel 33 Analisa Variabel Proses Internal Kecamatan Umbulharjo
No Pertanyaan JAWABAN
Nilai %
STS
TS
R S SS
Pegawai mempunyai uraian tugas yang jelas dalam melaksanakan 0 0 0 41 8 204 83,27
1 pekerjaan pegawai mempunyai prosedur kerja yang jelas dalam melaksanakan 0 0 0 41 8 204 83,27
2 pekerjaan tim Pegawai mempunyai tata kerja yang 0
0
2 41 6 200 83,27
3 jelas dalam melaksanakan pekerjaan
Dalam menyusun uraian tugas, prosedur kerja dan tata kerja pegawai 0 0 0 41 8 204 83,27 memperhatikan perkembangan
4 lingkungan strategis
JUMLAH 0 0 2 164 30 812 82,86
Dari variabel Proses internal ini dapat disimpulkan bahwa rata-ratapegawai memahami faktor-
faktor internal dalam kategori tinggihal ini dapat dilihat dari perolehan niali interval yang
mencapai 812 dan prosentase 82,86%, walau pun pemahaman tersebut masih perlu
ditingkatkan lagi.
65
Tabel34 Penentuan Nilai dan Interval
Variabel, Sub Variabel Sistem Manajemen Informasi Kecamatan Umbulharjo
Sub Variabel Variabel
Responden 49
Jumlah 49 x 5 = 245 jumlah responden x jumlah butir maksimal pertan y aa n x 5 = 49 x 5 x 5 = 1225
Jumlah 49 x 1 = 49 49 x 5 x 1 = 245 minimal
Nilai ∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah TS + 3 x perolehan jumlah R + 4 x jumlah S + 5 x jumlah SS)
Prosentase nilai perole ha n : jumla h maksim al x 100%
Sangat Tinggi = 209-248 Sangat tinggi = 1033-1229 Tinggi = 169-208 Tinggi = 836-1032 Sedang = 129-168 Sedang = 639-835 Rendah = 89-128 Rendah = 442-638 Sangat Rendah = 49-88 Sangat rendah = 245-441
Tabel 35 Analisa Variabel Sistem Manajemen Informasi Kecamatan Umbulharjo
No
Pertanyaan JAWABAN
Nilai %
STS TS
R S
SS
Pegawai mengetahui cara 0 0
0 41 8
204 83,27
1 melaporkan hasil kerja
Pegawai mengetahui informasi yang diper lukan untuk perbaika n 0 0 0 41 8 204 83,27 2 prosedur dan tata kerja
Pegawai mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk 0 0 0 41 8 204 83,27 3 melaksanakan pekerjaan
Pegawai mendapatkan informasi 0 0
0 41 8
204 83,27
4 mengenai kebijakan-kebijakan dinas
Pegawai menggunakan teknologi informasi dalam mendukung 0 0 0 42 7 203 82,86 5 pelaksanaan tugas
JUMLAH 0 0 0 206 39 1019 83,18 Dari variabel Sistim Manajemen Informasi dapat disimpulkan bahwa para pegawai dilingkungan
Kecamatan Umbulharjomemahami dengan baik Sistim Informasi Manajemen di dalam melaksanakan
pekerjaannya hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai interval yang mencapai 1019 atau prosentase
83,18% .
66
Tabel 36 Penentuan Nilai dan Interval HasilInstansi Kecamatan Umbulharja
Sub Variabel Variabel
Responden 49 Jumlah 49 x 5 = 245 jumlah responden x jumlah butir maksimal pertanyaan x 5 = 49 x 7 x 5 = 1715 Jumlah 49 x 1 = 49 49 x 7 x 1 =343 minimal Nilai ∑ (1 x jumlah STS + 2 x jumlah perolehan TS + 3 x jumlah R + 4 x jumlah S + 5 x jumlah SS) Prosentase nilai perolehan : jumlah maksimal x 100% Interval (245 – 49) : 5 = 39 (1715 –343 ) : 5 = 274 Sangat Tinggi = 209-248 Sangat Tinggi = 1492-1766 Tinggi = 169-208 Tinggi = 1217-1491 Sedang = 129-168 Sedang = 942-1216 Rendah = 89-128 Rendah = 667-941 Sangat rendah = 49-88 Sangat Rendah = 392-666
Tabel 37 Analisa Hasil Instansi Kecamatan Umbulharjo
No
Pertanyaan JAWABAN
Nilai %
STS TS
R S
SS
Customer puas atas pekerjaan 0 0
2 40
7 201
82,04
1 pegawai
Hasil pekerjaan pegawai telah memenuhi seluruh persyaratan yang 0 0 0 41 8 204 83,27 2 ada dan memuaskan pegawai
Pegaw ai mengetahui seberapa baik pengelolaan financial/keuangan 0 0 1 41 7 202 82,45 3 Instansi
79,71 79,95 79,75 79,96 79,79 79,99 79,83 80,24 80 80,27 Layanan Layanan responden
Masyarakat Masyarakat / IKM
Kemudian mulai tahun 2015 IKM dirubah berdasarkan PERWAL 74 Tahun 2014 Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat dengan 100 responden dengan 9 unsur pelayanan yang tidak dapat dibandingkan dengan IKM tahun tahun sebelumnya karena jumlah dan unsur pelayanan yang di survey berbeda, sebagaimana tampak dalam tabel dibawah ini.
Tabel 41
Survey Kepuasan Masyarakat
No. Uraian 2015 2016 Keterangan
1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 79,83 80 100 Responden
73
Tabel 42
Realisasi Kinerja Dibandingkan Target Kinerja Renstra Tahun 2016
SASARAN PROGRAM INDIKATOR FORMULASI TARGET REAL I SA SI CAPAIAN TARG E T REAL I SA SI PROG R A M INDIKATOR RENSTRA TAH U N KINERJA KINE R JA TING K A T TAHUN 2016 2016 (%) RENST R A CAPA I A N S/D
S/D 2016
TAH U N 2016 1. Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase (jumlah layanan
tingkat kegiatan yg berjalan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Terwujudnya Kelancaran lancar sesuai Kelancaran administrasi, administrasi, kebutuhan/jumlah keuangan dan keuangan dan kegiatan)x 100% operasional perkantoran operasional
perkantoran
2. Program penin g ka tan sarana & aparatur
Terw uju dn ya
Prese nta se jumlah layanan
pemeliharaan sarana dan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% tingka t layan an kegiatan yg berjalan prasarana Aparatur
kegiata n yg lancar sesuai berjala n lanca r kebutuhan/jumlah sesua i kegiatan)x 100% kebutu ha n 3. Program Pening ka tan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Jumlah jumlah Peserta Sumber Daya Aparatur peserta 60 60 100 % 60 74 orang
Pelatihan dan Pengembangan SDM
74
4.Program Peningkatan
Penge m b an ga n Sistem Pelaporan Capaia n Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya
Prese nta se (Jumlah output
100% 100% 100% 100% 360,92%
kegiatan yang
Peningkatan tingkat tersusun kancar
Pengembangan Sistem pelaporan sesuai
Pelaporan Capaian kegiatan yg
kebutuhan/Jumlah
Kinerja dan Keuangan berjalan lancar
output kegiatan sesuai yang kebutuhan direncanakan)x10
0% 5.Program Peningkatan
Pelaya n a n Masy a ra k at Berbasis Kewilayahan
Kecamatan Umbulharjo
Presentase (Jumlah
Terwujudnya Sinergi Pelimpahan
95% 100% 100% 100 % 140,21% pelimpahan
Perencanaan Kewenangan kewenangan yang
Pembangunan Sarana yang dilaksanakan
Prasarana dan pelayanan dilaksanakan
dengan baik /
publick
dengan baik
Jumlah Pelimpahan
kewenangan)x100 % 6.Program Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo
Terw uju dn ya Persentase (Jumlah kegiatan 100 % 100 % 100 % 100 % 171,36% Pemberdayaan
penin g ka tan kegiatan Masyarakat
kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan
Berbasis
dan pengembangan Masyarakat
Kewilayahan
pembinaan Berbasis Kecamatan
pembe r da y aa n Kewilayahan
Umbulharjo yang Kecamatan
masy ar a kat denga n Umbulharjo dilaksanakan
dijiwa i Sema n ga t Goto ng yang berjalan dengan baik / Royo ng Agaw e dengan lancar Jumlah kegiatan Maju ning Kota seluruh Ngay og yo k arto Pemberdayaan
(SEG O R O AMA R T O ) Masyarakat )x100%
75
Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target Jangka menengah sesuai Renstra di kategorikan tinggi.
Dalam pelaksanaannya telah mencapai keberhasilan namun juga ditemui adanya
ketidakberhasilan karena beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun keberhasilan yang telah
dicapai antara lain disebabkan oleh :
1. Adanya kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan stakeholder
2. Adanya potensi dan Sumber Daya Sosial dan Ekonomi di Wilayah
3. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kecamatan
Selain itu Keberhasilan Pemerintah Kecamatan Umbulharjo dalam pencapaian kinerja,
terutama pencapaian IKU, di karenakan adanya upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah
Kecamatan dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun
Upaya tersebut antara lain adalah :
1) Sistem Peningkatan Kinerja
Sistem Peningkatan Kinerja ini antara lain dilakukan dengan cara:
a. Cara pemeliharaan komitmen
o Pembinaan berkala pimpinan di semua tingkatan struktural kepada tingkat bawahnya, yang dilakukan Rutin seminggu sekali,
o Pembinaan Rutin setiap apel pagi kepada seluruh pegawai o Peningkatan kesempatan peningkatan sumber daya manusia o Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dan operasional
pelayanan o Melaksanakan Good Governance o Pembacaan kode Etik setiap hari Senin o mengusulkan penghargaan kepada Presiden untuk pegawai yang mempunyai
masa kerja 10 tahun dan 20 tahun, menyusun akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun serta
b. Cara organisasi mendorong pembelajaran organisasi dan penyebaran
pengetahuan
o Sosialisasi & pembinaan
o Diklat Teknis
4.2. Analisis Kegagalan Kinerja :
Dalam pelaksanaan program kegiatan masih juga ditemui adanya ketidakberhasilan
sehingga realisasi kinerja, khususnya penyerapan realisasi anggaran tidak bisa mencapai
100 % karena ada beberapa hambatan yang dihadapi. Penyebab ketidak berhasilan yang
ada meliputi antara lain meliputi :
Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas
76
Adanya moratorium, mutasi pegawai yang tidak diiringi penggantian personil, sementara terdapat
pelimpahan kewenangan yang begitu banyak, termasuk pembangunan fisik tetapi tidak ada
tenaga teknis
Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif
Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi
Semakin tingginya tuntutan pelayanan Masyarakat
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumberdaya bisa digunakan secara efisien terutama untuk melaksanakan penyelenggaraan
kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja, karena :
1. Adanya beberapa SDM yang handal
2. Adanya semangat kerja yang baik
3. Lingkungan kerja yang kondusif
4. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas
5. Pemeliharaan sistem evaluasi dan peningkatan proses internal, seperti :