Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perecanaan pembangunan daerah. Rencana kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan RAPBD dan APBD. Dokumen Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu memuat rencana kerja dan pendanaannya yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 merupakan penjabaran dari dokumen dari RPJMD tahun 2011-2016, penjabaran dimaksud menitikberatkan pada prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang ada dalam RPJMD. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 adalah : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 188, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3794); 2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286); 3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesisa tahun 2004 nomor 05, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355); 4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421); 5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik
23
Embed
BAB I PENDAHULUAN - madina.go.idmadina.go.id/wp-content/uploads/2014/11/RENJA-KPPT-TAHUN-2015.pdfRenja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perecanaan pembangunan daerah.
Rencana kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan RAPBD dan APBD. Dokumen Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu memuat rencana kerja dan pendanaannya yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal.
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015
merupakan penjabaran dari dokumen dari RPJMD tahun 2011-2016, penjabaran dimaksud menitikberatkan pada prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang ada dalam RPJMD.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 adalah : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Toba Samosir dan Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1998 nomor 188, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 3794);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 nomor 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesisa tahun 2004 nomor 05, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8
tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional tahun 2005-2025;
8. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66);
10. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
11. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan
Pererapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Kabupaten Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabuapten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaiman diubah dengan peraturan mentri dalam negeri nomor
59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13
tahun 2006 Tentang Pedoman Penglolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Surat edaran bersama Menteri PPN / Kepala Bappenas dan menteri Dalam negeri
Nomor 008/M.PPN / 01 / 2007 050 / 264A / SJ tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
21. Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 11 tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 12 tahun 2008 tentang RPJP Daerah
Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal nomor 22 tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mandailing
Natal tahun 2006-2025;
25. Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011-2016, lembaran
Daerah nomor 15 tahun 2011;
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal dan merupakan penjabaran rencana strategis dan RPJMD daerah Kabupaten Mandailing Natal. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 sebagai berikut : Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan dan non Perijinan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang. 1.2. Landasan Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan. 1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2013.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 dan Capaian Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal.