BAB I PENDAHULUAN - organisasi.surabaya.go.idorganisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/renja/RENCANA KERJA.kec...Rencana Kerja Kecamatan Krembangan Kota Surabaya tahun 2016 merupakan

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renja SKPD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah)

yang dapat disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Pendek Satuan

Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan kerja

perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya,

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya dan Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan Krembangan. Rencana Kerja Kecamatan

Krembangan Kota Surabaya tahun 2016 merupakan pedoman pelaksanaan

kegiatan pembangunan secara rinci di bidang pelayanan masyarakat agar

terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi,

tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses

pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat

ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun,

mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi

capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

I.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang

dirumuskan dalam Renja Kecamatan Krembangan tahun 2018 ini disusun

berdasarkan:

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta

perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah

dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung

jawab Perangkat Daerah

2

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan

utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan

tahap penetapan renja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar

1.1. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja

Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah,

penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan

rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus

dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah

yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting

SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan

rancangan akhir Renja Kecamatan Krembangan dilakukan dengan pengesahan

oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja

SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun

program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran

berkenaan.

I.1.3. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat

Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara

perencanaan pada Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis

jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi

satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah sebagaimana

ditunjukkan pada gambar 1.2. Renja SKPD disusun oleh masing-masing

Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD

digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan

dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

3

Alokasi anggaran yang dikelola Satuan Kerja tercermin dalam RKA yang

merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah

sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup

Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang

merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena

sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis

dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan

harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang

lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program,

kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk

mengukurnya.

4

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

dan Provinsi

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Musrenbang kecamatan

Musrenbang Desa

Pengesahan Renja-SKPD oleh

KDH

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan

Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-

SKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Desa

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Pengolahan data dan informasi

penentuan isu-Isu penting penyelengga-

raan tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu

berdasarlan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan

Renja

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir

RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang

Kabupaten/Kota

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tid

ak

se

su

ai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH

DAN DPRDPenyusunan KUA dan

PPAS

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

5

Gambar 1. 2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan

Kewenangan SKPD

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

2. Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi

Kecamatan Kota Surabaya

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025

4. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (Rkpd) Kota Surabaya Tahun 2016

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

I.2.3. Ketentuan Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat

Daerah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tenyang Pedoman

Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Dalam peraturan tersebut, Perangkat Daerah.Kecamatan Krembangan

mengamanatkan target SPM yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah kecamatan

Krembangan sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

1. SPM di bidang.Pelayanan memiliki indikator sebagai berikut:

a. Indikator Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dengan target

untuk tahun 2017 sebesar Rp.273.568.030

b. Indikator.Kemiskinan dengan target untuk tahun 2017 sebesar Rp.

58.411.525

7

c. Indikator Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan.

dengan target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 7.058.660

d. Indikator Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolahan

Persampahan Dan Lingkungan. dengan target untuk tahun 2017

sebesar Rp. 24.506.790

e. Indikator Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan

Anak . dengan target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 34.485.540

f. Indikator Pendataan PMKS Dan PSKS. dengan target untuk tahun 2017

sebesar Rp. 20.155.420

g. Indikator Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi

Pamong Praja. dengan target untuk tahun 2017 sebesar Rp.

137.337.060

h. Indikator Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran. dengan target

untuk tahun 2017 sebesar Rp. 417.813.405

i. Indikator Pengadaan Dan pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Perkantoran. dengan target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 122.420.541

j. Indikator Operasional Kelurahan Krembangan Selatan. dengan target

untuk tahun 2017 sebesar Rp. 573.885.554

k. Indikator Operasional Kelurahan Morokrembangan. dengan target untuk

tahun 2017 sebesar Rp. 617.603.393

l. Indikator Operasional Kelurahan Dupak. dengan target untuk tahun

2017 sebesar Rp. 511.159.053

m. Indikator Operasional Kelurahan Perak Barat. dengan target untuk

tahun 2017 sebesar Rp. 513.485.063

n. Indikator Operasional Kelurahan Kemayoran. dengan target untuk tahun

2017 sebesar Rp. 541.418.697

Data: Ketentuan dan peraturan tertentu terkait MDG’s, Rencana Aksi Nasional

( misalnya Pencegahan Korupsi, Pengarusutamaan Gender, dsb)

I.2.3. Ketentuan tentang Indikator Lainnya (Millennium Development Goals)

1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

8

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tenyang Pedoman Penyusunan

Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Kecamatan Krembangan

adalah sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Kecamatan,

sehingga didalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

dapat terfokus, dan tidak terjadi tindakan-tindakan yang biasa.

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis OPD jangka

pendek (1 tahun)

2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan OPD, usulan

masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis OPD

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Kecamatan yaitu :

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan OPD dalam jangka 1 tahun

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran OPD

3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan OPD

4. Menjadi Pedoman dalam pembuatan LAKIP 2017

5. Menjadi Pedoman dalam menyelaraskan irama roda Pemerintahan Kecamatan

Dengan instansi –instansi terkait lainnya

6.Menjadi pedoman dalam mewujudkan profesionalitas pegawai di dalam

Merumuskan Tema dan Pokok tema Pemerintah Kota Surabaya

I.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja SKPD diantaranya Latar Belakang penyusunan Renja,Dasar Hukum

terkait dengan penyusunan Renja, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja,

dan Sistematika Penyusunan Renja Kecamatan Krembangan 2017

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

9

Bab ini memuat tentang kajian terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta

Rencana Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

10

BAB II

ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Analisis kondisi dan rencana tata ruang wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana

Tata ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014 – 2034 bahwa Kecamatan

Krembangan terletak pada 112 * 35 GBT dan 7* merupakan daerah datar tepian

pantai dengan ketinggian 3 meter diatas permukaan laut Wilayah Kecamatan

Krembangan mempunyai luas 661,30 H termasuk dalam :

1. Kawasan sempadan waduk / boezem adalah wilayah laut yang berada di

Gadukan Utara dan Selatan di kawasan disekitar boozem waduk dari

kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kondisi fisik lingkungan

pinggir boozem/waduk kualitas air waduk,dan dasar waduk

2. Yang masuk dalam kawasan pesisir adalah 2 Kelurahan yaitu Kelurahan

Morokrembangan dan Kelurahan Perak barat

3. Kawasan Depo dan Pengolahan BBM

Merupakan kawasan disekitar pelabuhan Tangjung Perak yang memiliki

fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar Minyak.Pengelolahan BBM juga

dilakukan pada lokasi tersebut .

4. Kawasan pelestarian alam yaitu pantai berhutan mangrove dengan

melakukan upaya peningkatan dan rehabilitasi berupa penanaman kembali

tanaman mangrove pada kawasan sempadan pantai berhutan mangrove

terutama pada kawasan muara sungai, dengan lebar paling sedikit 100

(seratus)meter.

5. Pengembangan perumahan dan permukiman kepadatan sedang

6. Kawasan pergudangan dan Industri di kawasan Perak Barat

7. Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City)

II.1.2 Analisis kondisi kewilayahan dan kependudukan

Kecamatan Krembangan merupakan salah satu dari kecamatan yang ada

di Kota Surabaya yang membawahi 5 (tiga) kelurahan, 48 RW dan 402 RT

dengan luas Wilayah +661,3 Ha dan jumlah Penduduknya +117.567 jiwa dengan

kepadatan penduduk 143 jiwa/Ha ,latar belakang suku, budaya, pendidikan,

agama, mata pencaharian yang berbeda-beda. Penduduk Kecamatan

Krembangan memiliki mata pencaharian antara lain bidang perdagangan,

perikanan, dan kelautan.

11

Kecamatan Krembangan merupakan kawasan perdagangan dan industri,

pergudangan dan pabrik serta depo container disekitar Perak barat Selain itu, di

wilayah utara Kecamatan Krembangan merupakan daerah pesisir.

Keadaan perekonomian di wilayah Kecamatan Krembangan sangatlah

variatif, mengingat strata ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan Krembangan

bersifat heterogen, masih adanya pemisah antara si kaya dan si miskin, dan juga

wawasan dan SDM nya yang kurang. Namun dengan adanya lembaga-lembaga

yang mengelola program-program bantuan Pemerintah yang ada di wilayah

Kecamatan Krembangan ini sedikit banyak sudah agak membantu perekonomian

masyarakat di Kecamatan Krembangan, dengan adanya bantuan Koperasi

Wanita tingkat Kelurahan se-wilayah Kecamatan Krembanganakan mengurangi

mereka.

1. LUAS WILAYAH

NO KELURAHAN LUAS KETERANGAN

1 Krembangan Selatan 84,500 Ha

2 Kemayoran 51.00 Ha

3 Perak barat 160,70 Ha

4 Morokrembangan 317,1

5. Dupak 48,00

JUMLAH 1.347.840 Ha

2. BATAS WILAYAH

NO BATAS WILAYAH

1.

SEBELAH UTARA : Kec. Pabean Cantian

2.

SEBELAH TIMUR : K: Kec. Pabean Cantian

3.

SEBELAH SELATAN : Kec. Bubutan

4.

SEBELAH BARAT : Kec. Asemrowo

3. JUMLAH PENDUDUK

NO

KELURAHAN LUAS

JUMLAH

LAKI -LAKI PEREMPUAN

1.

Krembangan Selatan 8.251 8.384

16.871

2.

Kemayoran 9.776 9.713

19.489

3.

Perak Barat 10.092 9.863

19.955

12

4. Dupak 12.756 12.649 25.405

5.

Morokrembangan 16.309 19.823

36.132

Jumlah 57.420 60.432

117.852

4. JUMLAH RT – RW

NO KELURAHAN RT RW

1 Krembangan Selatan 72 14

2 Kemayoran 82 9

3 Perak barat 75 11

4 Morokrembangan 98 9

5. Dupak 75 5

5. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

NO

KELURAHAN

LAKI - LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1

PETANI

31

10

41

2

NELAYAN 120 1 121

3

PEDAGANG 353 151 504

4

PNS 1.430 479 1.909

5

TNI – AD 167 4 171

6

TNI – AL 669 26 695

7

TNI – AU 30 9 39

8

KEPOLISIAN 588 45 633

9

PURNAWIRAWAN 520 9 529

10

PENSIUNAN 334 153 487

11

SWASTA 24.271 6.318 30.589

12

WIRASWASTA 2.608 1.016 3.624

13

BURUH 255 152 407

14

PEMBANTU 13 48 61

15

PELAJAR 9.079 7.781 16.860

16

MAHASISWA 942 757 1699

17

IBU RUMAH TANGGA

19 23.009 23.028

18

DOKTER 50 39 89

19

GURU/DOSEN 263 449 712

20

TENAGA MEDIS 4 58 62

21

PEJABAT TINGGI NEGARA

1 1

22

BELUM BEKERJA 18.558 18.721 37.279

23

LAIN - LAIN 1047 1129 2176

JUMLAH TOTAL 61.351 60.365 12.1716

13

II.1.3 Analisis terkait tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

pasal126 ayat (5) menyebutkan bahwa, “Camat dalam menjalankan tugas-

tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh

perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota”.

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

Dari gambardiatas Kecamatan dipimpin oleh seorang CAMAT, yang dalam

pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibantu oleh:

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

3. Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

4. Kepala Seksi Ketrentraman dan Ketertiban Umum

5. Kepala Seksi Perekonomian

6. Kepala Seksi Fisik dan Prasarana

7. Lurah, yang terdiri dari 5 ( Tiga ), yaitu :

a. Lurah Dupak

14

b. Lurah Kemayoran

c. Lurah Morokrembangan

d. Lurah Perak barat

e. Lurah Krembangan Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya

Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota

Surabaya, Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat

mempunyai fungsi penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :

a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

e. pengkootrdinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

f. pembinaan penyelenggaran pemerintahan kelurahan;

g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

h. penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaaan

ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh:

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi

dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan

organisasi perangkat kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,

Sekretariat kecamatan mempunyai tugas :

a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan untuk

pengevaluasi pelaksanaannya

b. Pengelolaaan urusan keuangan

c. Pengelolaan tata usaha umum,tata usaha kepegawaian serta tata usaha

perlengkapan

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

15

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan,

pembinaan kelurahan dan administrasi kependudukan. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

b. Penyusunan program dan pembinaan administrasikependudukan dan

catatan sipil

c. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan social

politik,ideologinegara dan kesatuan bangsa;

d. Penyusunan program dan pembinaan di bidang pertanahan/keagrariaan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat.

3. Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketertiban dan

pembinaan Polisi Pamong Praja. Untuk menyelenggaran tugas tersebut

Seksi Ketertiban mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan pembinaan ketertiban ;

b. Penyusunan program dan pembinaan perlindungan masyarakat;

c. Penyusunan program dan pembinaan polisi pamong praja ;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;

4. Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembanguan

dan pelaksaan pembanguan fisik, pelayanan umum, perekonomian produksi

dan distribusi. Untuk menyelenggaran tugas tersebut Seksi Pembangunan

mempunyai tugas :

a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan perekonomian;

b. Pembinaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

c. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan

pertumbuhanperekonomian, produksi dan distribusi;

d. Penyusunan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran

serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran

lingkungan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat;

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan

penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan pembinaan sosial,bantuan dan pelayanan

sosial;

16

b. Penyusunan program dan pembinaan dibidang kepemudaan, peranan

wanita dan kegiatan olah raga ;

c. Penyusunan program dan pembinaan dibidang kehidupan, keagamaan,

pendidikan, pariwisata dan kebudayaan;

d. Penyusunan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan

keluarga berencana;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

II.1.4 Analisis SPM/IKK/MDGs

Menurut hasil analisis bahwa Kecamatan sebagai SKPD penunjang dalam

pencapaian indikator dimana tercapainya penata usahaan pemeliharaan

administrasi barang perkantoran yang tertib dan administrasi kependudukan

sasuai yang diharapkan.

II.1.4 Analisis kondisi pelayanan Perangkat Daerah

Perkembangan dan permasalahan yang terjadi dilingkungan Kecamatan

Krembangan dapat dilihat menurut bidang tugas sebagai berikut:

II.1.4a Bidang Tata Pemerintahan

A. Perkembangan

Surabaya sebagai kota besar selalu memberikan yang terbaik dan

terdepan khususnya dalam pelayanan publik di bidang kependudukan

dengan mulai diberlakukannya Sistem Administrasi Kependudukan

(SIAK). Hal ini terbukti dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun

2011 tentang Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

dan Akta catatan Sipil serta Intruksi Walikota Surabaya No. 3 Tahun 2011

yang mulai diberlakukan tanggal 23 Maret 2011 yang mana untuk

pelayanan, KK, KTP dan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya retribusi.

Dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang

dberlakukan tanggal 25 Mei 2011.serta dengan dimulainya pelayanan

KTP-el yang berlaku secara nasional membuktikan bahwa Kota Surabaya

sangat peduli dengan pelayanan publik khususnya di bidang

kependudukan.

Kecamatan Krembangan merupakan salah satu dari Kecamatan

yang ada di Kota Surabaya yang membawahi 5(tiga) Kelurahan, 48 RW

dan 402 RT dengan luas Wilayah +661,3 Ha dan jumlah Penduduknya

+121.986 jiwa dengan latar belakang suku, budaya, pendidikan, agama,

mata pencaharian yang berbeda-beda menjadikan Kecamatan

17

Krembangan memiliki permasalahan yang kompleks khususnya di bidang

administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Kecamatan Krembangan dengan tema “Tanggap dan Prima dalam

Pemantapan Infrastruktur Kota Berbasis Ekologi dan Peningkatan

Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi serta Daya

Saing dalam Menghadapi Persaingan Global untuk Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat”, untuk mewujudkannya harus didukung oleh

sikap yang tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi di semua

bidang khususnya pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil.

Menumbuhkan dan menggugah kesadaran warga masyarakat

akan hak dan kewajibannya merupakan bagian terpenting dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dibidang Administrasi

kependudukan secara mudah, cepat dan akurat.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik khususnya

administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Penertiban identitas penduduk melalui SIAK menyebabkan banyak

penduduk yang memiliki data ganda harus memilih identitas tunggal

dengan membuat surat pernyataan.

2. Masih banyak masyarakat yang memiliki akta kelahiran maupun

mengurus akta kematian.

3. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya

melaporkan setiap peristiwa kependudukan seperti kematian,

kelahiran, dsb sehingga menjadi hambatan proses perubahan KK dan

KTP.

C. Solusi/Rencana :

Dengan permasalahan yang ada, Kecamatan Krembangan

berusaha memberikan pelayanan terbaik serta selalu berusaha untuk:

1. Memberikan pengertian kepada warga masyarakat di tingkat RT dan

RW melalui Kelurahan bahwa SIAK dan KTP-elektronik merupakan

program nasional yang harus dilaksanakan, didukung dan

disukseskan.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Akta Kelahiran adalah

hak setiap anak yang harus dipenuhi dan kewajiban orang tua untuk

18

memberikannya dan setiap kematian harus diurus sampai memperoleh

Akta Kematian.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki

identitas diri berupa KTP-el sehingga terhindar dari pemalsuan

Identitas oleh pihak-pihak yang tidak bertangung jawab serta identitas

yang ganda.

II.1.4b Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

A. Perkembangan

1. Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Salah satu wujud dari penguatan Kelembagaan

Pengarustamaan Gender dan Anak adalah Pemberdayaan

Masyarakat yang dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan Balita,

PKK, dan Lansia.

a. Kegiatan yang menyangkut perkembangan BALITA

Dapat terlihat dengan terbentuknya Pos PAUD terpadu dan

Posyandu di masing-masing RW se-wilayah Kecamatan

Krembangan. Bekerjasama dengan PLAN mengadakan kegiatan-

kegiatan yang mendukung perkembangan Pos PAUD, Bunda

PAUD, Pemberian Makanan Tambahan maupun Pengadaan APE

(Alat Permainan Edukatif), sehingga beberapa Pos PAUD menjadi

Mandiri.

Untuk menyamakan persepsi dalam mengelola Pos PAUD

di Kecamatan Krembangan telah terbentuk Paguyuban Bunda

PAUD Tingkat Kecamatan yang pertemuannya dilaksanakan 1

(satu) bulan sekali.

Beberapa Prestasi yang pernah dicapai pada kegiatan

Posyandu & PAUD dalam mengikuti Gebyar & Kreasi Seni antara

lain:

· 10 besar Lomba Kader Posyandu Teladan Tk. Kota Surabaya.

· 2 kali berturut-turut masuk 10 besar Lomba mewarnai Tk.

Wilayah Surabaya Utara

· Juara harapan I Lomba mewarnai di Gramedia.

19

· Juara 1 &2 Lomba mewarnai di Monkasel.

· Juara 2 Lomba Kreasi se Kota Surabaya dalam rangka Gebyar

Seni.

· Dalam rangka Hari Kartini mengadakan lomba menghias

Celengan yang diikuti oleh seluruh anak PAUD se-kecamatan

dan diadakan di BG.Junction.

b. Di bidang PKK

Kepedulian kader juga tinggi, dimana mereka ikut serta

dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh PKK Kota. Disetiap

Kelurahan telah terbentuk Kelompok-kelompok Pengajian PKK

yang pesertanya cukup banyak + 350 orang, Pengembangan

Kehidupan Berkoperasi juga telah terlaksana di PKK mulai tingkat

RT, RW dan Kelurahan meskipun hanya sebatas Koperasi Simpan

Pinjam yang belum berbadan hokum.

Kader dari Kecamatan Krembangan juga mengikuti Studi

Banding mengenai Gerbangmas (Gerakan Membangun

Masyarakat Sehat) di Kabupaten Lumajang bersama Ibu Ketua TP

PKK Kota Surabaya dan Pengurus PKK Kota Surabaya.

Mendapat kehormatan mewakili Pemerintah Kota Surabaya

mengikuti acara Konggres dan konsultasi Anak Nasional se-

Indonesia di Bogor bersama perwakilan dari Kecamatan Semampir

dan Bapemas & KB.

Prestasi yang pernah dicapai oleh PKK Kecamatan

Krembangan antara lain :

· Juara 1 Lomba Cipta Menu di Spagetti dalam rangka Hari Ibu

yang diadakan di Disparta Kota.

· Juara 3 Yel-yel dalam rangka Surabaya Gender Award.

· Juara 3 lomba Yel-yel dalam rangka Hari Kesatuan Gerak

PKK/KB/Kesehatan.

· RW.I (terdiri 4 RT) Kel.Morokrembangan masuk 10 besar

kategori Kampung Inovatif (Pengolahan Air Limbah) Lomba

Surabaya berwarna bunga

c. Kegiatan LANSIA

20

Di Kecamatan Krembangan selain mengikuti Lomba dan

Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial diantaranya Lomba

Senam Lansia, saat ini sudah terbentuk Posyandu Lansia di

masing-masing Kelurahan yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali.

Berkat keuletan dan rasa Sosial yang tinggi dari seorang

Kader Lansia dari Kelurahan Dupak dalam mengelola sampah

mandiri, yang bersangkutan mendapat bantuan Sepeda Motor

Fukuda sebagai alat operasionalnya. Saat ini Karang Werda

masing-masing Kelurahan mengelola permakanan Lansia yang

dilaksanakan setiap hari (1 hari 1 kali pemberian makanan).

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dalam pelaksanaannya kegiatan PMKS yang telah dilakukan

antara lain mengikuti Sosialisasi (Pelatihan) PMKS dan

melaksanakan Pendataan PMKS dan PSKS (Potensi Sumber

Sejahteraan Sosial).

3. Karang Taruna

Kegiatan Karang Taruna sampai saat ini selain mengikuti

pelatihan-pelatihan dan pembinaan dalam mendukung kegiatan

kemasyarakatan, mulai menunjukan prestasi antara lain:

· Adanya Home industri pembuatan souvenir dari bahan kertas

Koran asbak, topeng dll), yang dikelola oleh anggota Karang

taruna, dan yang bersangkutan telah menjadi binaan Dinas

Pemuda & Olahraga Jawa Timur.

· Juara I Lomba Karang Taruna Berprestasi tingkat Kota Surabaya &

6 besar tingkat Provinsi Jawa Timur.

B. Solusi/Rencana Program

1. Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak

a. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan motivasi akan

pentingnya peran kader dalam kehidupan bermasyarakat

b. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya

mengadministrasikan setiap kegiatan.

c. Mengadakan koordinasi dan bekerjasama dengan Lembaga dan

Instansi lain dalam meningkatkan SDM Kader.

d. Meningkatkan system pelaporan dan evaluasi.

21

e. Meberikan reward (penghargaan) bagi kader yang berprestasi.

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan petunjuk teknis untuk

mendapatkan data yang akurat.

b. Mengadakan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga dan

instansi lain untuk mendukung pelaksanaan pendataan PMKS dan

PSKS.

c. Meningkatkan sistem evaluasi dan validasi data

d. Mengadakan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga dan

instansi terkait untuk menyamakan persepsi dalam menyelesaikan

permasalahan sosial yang ada.

3. Karang Taruna

a. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap Karang Taruna.

b. Mengadakan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga dan

instansi terkait agar pelatihan pelatihan yang diadakan dapat

berkesinambungan.

II.1.4c Bidang Ketrentraman dan Ketertiban Umum

A. Perkembangan

Keadaan wilayah Kecamatan Krembangan dengan Luas wilayah

661,30 ha yang teridiri dari 5 (lima) Kelurahan yang mempunyai

karakteristik tersendiri, mengingat Kecamatan Krembangan merupakan

kawasan perdagangan , pergudangan dan pabrik serta depo container.

Berkaitan dengan hal tersebut potensi yang ada di wilayah

Kecamatan Krembangan yang secara perencanaan sudah tertata maka

perlu diadakan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal dengan Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan

Evaluasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Krembangan.

22

B. Permasalahan

1. Pedagang Kaki Lima (PKL)

a. Spekulan pedagang akibat PHK/pengangguran.

b. Banyaknya area tanah yang kosong dan rawan untuk ditempati

PKL.

2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan para pengusaha

terhadap manfaat terhadap perijinan.

3. Ijin Gangguan HO

Banyaknya perusahan dan pergudangan di Wilayah Kecamatan

Krembangan yang belum dilengkapi dengan Ijin Gangguan (HO)

sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2010.

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Wilayah Kecamatan Krembangan merupakan kawasan pergudangan

dan industri maka banyak pekerja pendatang dan masyarakat yang

belum memahami Peraturan tentang Kependudukan / Peraturan

Daerah.

5. Anjal / Gepeng

a. Adanya Urabanisasi.

b. Tidak Memiliki ketrampilan / keahlian.

6. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Tidak memiliki ketrampilan/keahlian

C. Solusi /Rencana

1. Pedagang Kaki Lima (PKL)

a. Diadakan penertiban terpadu beserta instansi dan jajaran terkait

serta dipikirkan untuk disediakan area khusus pedagang (sentra

PKL) yang menjual makanan dan minuman sehingga mudah

dijangkau para pekerja/karyawaan yang berada di kawasan

Gadukan,tambak asri.

b. Diadakan penertiban dan pengawasan serta untuk dipikirkan lebih

lanjut area yang kosong dibuatkan Ruang Terbuka Hijau berupa

penanaman pohon .

23

2. Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB )

a. Diadakan Penertiban beserta instansi terkait.

b. Meningkatkkan pengawasan yang lebih intensif.

3. Gangguan Ijin HO

Diadakan Penertiban dan pengawasan beserta Instansi dan jajaran

lainnya untuk menekan sejumlah perusahaan untuk mengurus

perijinan (HO) sesuai Perda Nomor 04 Tahun 2010

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Mengadakan Penertiban/Yustisi beserta Instansi terkait agar

masyarakat lebih mengerti tentang peraturan Kependudukan.

5. Anjal / Gepeng

Mengadakan Penertiban/Yustisi dan bekerjasama dengan Dinas

Sosial Kota Surabaya (Liponsos), beserta instansi dan jajaran

terkait untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

6. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Mengadakan Penertiban serta bekerjasama dengan Dinas Sosial

Kota Surabaya (Liponsos) beserta Instansi terkait untuk mendapatkan

pembinaan lebih lanjut.

II.1.4d Bidang Perekonomian

A. Perkembangan

Keadaan perekonomian di wilayah Kecamatan Krembangan

sangatlah variatif, mengingat strata ekonomi masyarakat di wilayah

Kecamatan Krembangan bersifat heterogen, masih adanya pemisah

antara si kaya dan si miskin, dan juga wawasan dan SDM-nya yang

kurang. Namun dengan adanya lembaga-lembaga yang mengelola

program-program bantuan Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan

Krembangan ini sedikit banyak sudah agak membantu perekonomian

masyarakat di Kecamatan Krembangan, dengan adanya bantuan

Koperasi Wanita tingkat Kelurahan se-wilayah Kecamatan

Krembanganakan mengurangi mereka.

Di Kecamatan Krembangan saat ini sudah terbentuk kelompok-

kelompok UMKM, juga kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai

24

usaha, hal ini dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh lembaga-lembaga

yang mengelola program yang mendapatkan bantuan dari APBD Tk.I

Provinsi Jawa Timur juga APBD Tk. II Kota Surabaya.

B. Permasalahan

1. RASKIN (Beras Keluarga Miskin)

Beras Raskin belum dapat mencukupi jumlah keluarga miskin yang

ada. Data dari BPS tidak sesuai dengan realita kondisi di lapangan.

2. Usaha Mikro Kecil

· Sudah ada pembinaan tetapi untuk pemasaran masih mengalami

kendala.

· Masih kurangnya modal.

C. Solusi/Rencana

1. RASKIN (Beras Keluarga Miskin).

· Dengan mengadakan Musyawarah kelurahan yang melibatkan

tokoh masyarakat dalam menentukan penerima raskin

2. Usaha Mikro.

Mencarikan solusi untuk pemasaran produk bekerjasama dengan

pihak lain dan Dinas terkait.

· Pendataan sudah sesuai dengan hasil survey di lapangan

II.1.4e Bidang Fisik dan Prasarana

A. Perkembangan

1. Musrenbang

Bahwa pelaksanaan Musrenbang pada tahun ini sudah

ditentukan pagunya sesuai dengan luas wilayah dan jumlah

penduduk sehingga setiap Kelurahan tidak harus sama pagu

anggaran yang digunakan untuk pembangunan di tiap-tiap Kelurahan

se-kota Surabaya. Sehingga usulan yang diajukan melalui

musrenbang dari tingkat RW dilanjutkan ke tingkat Kelurahan dan

Kecamatan dapat dikerjakan 100% sesuai dengan keadaan riil yang

ada di wilayah masing-masing.

25

Anggaran Musrenbang digunakan untuk pembangunan fisik

maupun non fisik termasuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada

masyarakat dalam rangka memberikan keterampilan dan peralatanya

sehingga dapat membuat lapangan pekerjaan baru bagi mereka

untuk menambah pendapatan keluarga sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan. Di samping itu memberikan bantuan sarana dan

prasarana Posyandu, TK dan PAUD dan pembinaan kepada tenaga

kependidikannya.

Adapun yang digunakan pembangunan fisik adalah

pembangunan infrastruktur jalan paving, jalan aspal, jembatan,

gorong-gorong, saluran air, tutup saluran, lapangan bulutangkis, PJU

dll dengan harapan roda perekonomian warga dapat berjalan dengan

lancar.

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh warga masyarakat /

kader pengelolaan sampah Kecamatan Krembangan sudah berjalan

dengan baik termasuk Keranjang Takakura yang dibantu dari

Pemerintah Kota Surabaya melalui anggaran Pelatihan. Setiap satu

bulan sekali diadakan monitoring keranjang Takakura terrsebut, tetapi

bagi warga/kader ada yang tidak mefungsikannya, maka akan ditarik

kembali dan diberikannya kepada warga/kader yang lain.

Pada tahun ini kita tingkatkan pengelolaan sampah yang

kering dengan mendirikan Bank Sampah ditingkat RT/RW, setiap

kelurahan dikoordinir dan dibina oleh Bank sampah Bina Mandiri Kota

Surabaya dan Bapak Tampi selaku kader lingkungan, sehingga

sangat membantu sekali dalam mengurangi Volume pembuangan

sampah di LPS maupun TPA, hasil pengelolaan sampah tersebut

dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga.

26

B. Permasalahan :

1. Musrenbang

a. Terdapat usulan musrenbang tahun anggaran sebelumnya yang

belum terlaksana sehingga membuat pengurus RT/RW enggan

diundang mengikuti Musrenbang.

b. Tidak adanya pemberitahuan ke kelurahan dan kecamatan dari

pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan fisik ketika akan

memulai proyek pekerjaan.

c. Terdapat beberapa pekerjaan yang telah dikerjakan tapi masih

kurang optimal.

d. Pelatihan yang diberikan perlu ada tindaklanjutnya sehingga dapat

bermanfaat untuk masyarakat.


a. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya

pelatihan pengelola sampah dan lingkungan seingga mereka tidak

berminat mengikuti pelatihan pengelolaan sampah dan lingkungan.

b. Hasil Pengelolaan Sampah Warga masyarakat baik melalui Bank

sampah atau Keranjang Takakura hanya sebatas untuk konsumsi

sendiri, padahal warga menginginkan hasil pengelolaan sampah

tersebut dapat dikonsumsi oleh orang lain dan dapat menambah

pendapatan keluarga.

c. Kurangnya perhatian dari SKPD terkait oleh kepada kader

sampah/kader lingkungan yang telah bekerja sebagai

motor/penggerak ditingkat RT/RW maupun Kelurahan.

C. Solusi / Rencana :

1. Musrenbang

a. Pihak kecamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

untuk menindaklanjuti usulan musrenbang.

b. Pihak kecamatan berinisiatif untuk berkoordinasi dengan pihak

ketiga dan Perangkat Daerah terkait apabila terdapat proyek

pekerjaan yang hendak dilaksanakan.

c. Melakukan monitoring terhadap proyek pekerjaan

d. Melakukan monitoring terhadap keberlanjutan pelatihan yang telah

diikuti oleh warga

27


a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya

pelatihan pengelolaan sampah dan lingkungan terhadap kesehatan

masyarakat.

b. Pembinaan secara rutin tingkat RT dan RW terkait pengelolaan

sampah dan lingkungan.

c. Membantu pemasaran hasil pengelolaan sampah baik kompos

maupun kerajinan daur sampah kering.

28

Tabel 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

NO INDIKATOR

SPM/STANDAR NASION

AL

TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS

IKK Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring& Pendataan Kemiskinan

18 laporan

18 laporan

18 laporan

18 laporan

18 laporan

18 laporan

18 laporan

18 laporan

18 laporan

18 laporan

2 Jumlah Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja yg dilakukan

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

3 Jumlah laporan Pendataan PMKS yang disusun

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4 Waktu Penyelenggaraan operasional Pengelolaandan Optimalisasi Kec.Kel

12

12 12 12 12 12 12 12 12 12

29

NO INDIKATOR

SPM/STANDAR NASION

AL

TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS

IKK Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

5 Jumlah Peserta Pembinaan Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan

12

12 12 12 12 12 12 12 12 12

6 Waktu Penyelenggaraan dan jumlah 3 jenis Sarana Prasarana

12

12 12 12 12 12 12 12 12 12

7 Waktu Penyelenggaraan Pelayanan Publik di bidang Kependudukan

12

12 12 12 12 12 12 12 12 12

8 Waktu Penyelenggaraan Penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan keg.Barang dan Jasa

12

12 12 12 12 12 12 12 12 12

30

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah 2016-2021

NO Program Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 Penyelenggraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Persentase Keberhasilan

Penyelenggraan Musrenbang RKPD 0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

Tingkat Kecamatan

2 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan

Persentase keberhasilan peningktanan

Peran serta masyarakat dalam pengelolhan 0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

Persampahan dan lingkungan

3 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Persentase Keberhasian Peningkatan

Pelayanan Publik Dalam Kependudukan 0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

4 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak

0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

5 Pendataan PMKS dan PSKS

Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS dan PSKS

0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

6 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong

Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

31

NO Program Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Praja

7 Program Penataan Daerah Otonom

Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

8 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

9 Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase Keberhasilan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

10 Operasional Kelurahan Perak Barat

Persentase Keberhasian Operasional Kelurahan Perak barat

0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

11 Operasional Kelurahan Kemayoran

Persentase Keberhasian Operasional Kelurahan Kemayoran

0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

12 Operasional Kelurahan Dupak

Persentase Keberhasian Operasional Kelurahan Dupak

0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

13 Operasional Kelurahan Morokrembangan

Persentase Keberhasian Operasional Kelurahan Morokrembangan

0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

14 Operasional Kelurahan Krembangan Selatan

Persentase Keberhasian Operasional Kelurahan Krembangan Selatan

0 % 20% 20% 20% 20% 20% 100%

32

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah 2014-2015

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2014 Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Kinerja Program /Kegiatan Lokasi

target capaia

n kinerja

Lokasi target

capaian kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Kecamatan Krembangan

80% Kecamatan

Krembangan 100%

1 1 9 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yg dilaksanakan di 4 wilayah


80% Kecamatan

Krembangan 100%

1 2 0 32 Program Penataan Daerah Otonom Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan

Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan


80% Kecamatan

Krembangan 100%

1 1 3 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah Laporan Pendataan PMKS dan PSKS yang disusun


80% Kecamatan

Krembangan 100%

1 2 0 31 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Operasional Kelurahan Bulak Banteng

Waktu penyelenggaraan operasional Kel Bulak Banteng


80% Kecamatan

Krembangan 100%

Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan

Waktu penyelenggaraan operasional Kel Sidotopo Wetan


80% Kecamatan

Krembangan 100%

Operasional Kelurahan Tambak Wedi

Waktu penyelenggaraan operasional Kel Tambak Wedi


80% Kecamatan

Krembangan 100%

Operasional Kelurahan TkKedinding Waktu penyelenggaraan operasional Kel Tanah Kali Kedinding


80% Kecamatan

Krembangan 100%

1 1 1 16

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

Jumlah lembaga yang

mendapatkan pembinaan

pengarusutamaan gender dan

anak


80% Kecamatan

Krembangan 100%

33

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program

Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2014 Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Kinerja Program /Kegiatan Lokasi target

capaian kinerja

Lokasi target

capaian kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 0 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan


80% Kecamatan

Krembangan 100%

1 0 8 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan


80% Kecamatan

Krembangan 100%

X X X 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Waktu Penyelenggaraan Pengadaan dan Pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran


80% Kecamatan

Krembangan 100%

X X X 01 Program Pelayanan Administrasi

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Waktu Penyelenggaraan Penyediaan sebanyak 11 Jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran


80% Kecamatan

Krembangan 100%

1 2 2 20 Program Penanggulangan Kemiskinan

Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun


80% Kecamatan

Krembangan 100%

34

II.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2016-2021

Tertuang dalam Tabel 2.4, dimana dapat dijelaskan bahwa terhadap

pencapaian Perangkat Daerah Kecamatan Krembangan dan 2 (dua)

tahun terakhir masa renstra 2010 – 2015 bahwa tingkat pencapaian

mencapai akumulasi mendekati 100%, hal ini disebabkan oleh tingkat

peran 3 (tiga) pilar dalam good governance sangat baik, yaitu masyarakat,

pemerintahan dan swasta. Sehingga kolaborasi antar tiga elemen tersebut

menjadi ideal dan terjaga.

35

Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Krembangan s/d Tahun 2015

Pemerintah Kota Surabaya

KODE URUSAN / BID URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET CAPAIAN KINERJA

RENSTRA SKPD TAHUN

2011/2015

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2013

TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014

TARGET PROGRAM / KEGIATAN

RENJA SKPD

TAHUN 2015

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN RENSTRA

TAHUN 2016 CATATAN

TARGET REALISASI TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+

9) 11=(10/4

) 12

1 0

6 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan

100% 60% 20% 20% 100% 20% 100% 100%


Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

5 3 1 1 100% 1 5

100% Satuan : Kegiatan

1

1

9 16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)

100% 60% 20% 20% 100% 20% 100% 100%

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yg dilaksanakan di 4 wilayah

1.320 792 264 264 100% 264

1.320 100%

Satuan : Kali

1

2

0 32

Program Penataan Daerah Otonom

Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

44% 26% 9% 9% 100% 9% 44% 100%

Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan

Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan

750 450 150 150 100% 150

750 100%

Satuan : Orang

1

1

3 16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

100% 60% 20% 20% 100% 20% 100% 100%

Pendataan PMKS dan PSKS

Jumlah Laporan Pendataan PMKS dan PSKS yang disusun

30 18 6 6 100% 6

30 100%

Satuan : Laporan

36

KODE URUSAN / BID URUSAN

PEMDA DAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA

SKPD TAHUN

2015

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN s/d

TAHUN 2013

TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN

SKPD TAHUN 2014

TARGET PROGRAM

/ KEGIATAN

RENJA SKPD

TAHUN 2015

REALISASI

CATATAN

TARGET

REALISASI

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT

CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/

4) 12

1

2

0 31 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja

28% 17% 6% 6% 100% 6% 28% 100%

Operasional Kelurahan Krembangan Selatan

Waktu penyelenggaraan operasional Kel Krembangan Selatan

36

12

12

12 100% 12 36 100% Satuan : Bulan

Operasional Kelurahan Kemayoran

Waktu penyelenggaraan operasional Kel Kemayoran

36

12

12

12 100% 12 36 100% Satuan : Bulan

Operasional Kelurahan Perak barat

Waktu penyelenggaraan operasional Kel Perak barat

36

12

12

12 100% 12 36 100% Satuan : Bulan

Operasional Kelurahan Dupak

Waktu penyelenggaraan operasional Kel Dupak

36

12

12

12 100% 12 36 100% Satuan : Bulan

Operasional Kelurahan Morokrembangan

Waktu penyelenggaraan operasional Kel Morokrembangan

36

12

12

12 100% 12 36 100% Satuan : Bulan

1

1

1 16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak

85

6

6

6

100% 6 18 21%

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender & anak

10

6

2

2

100% 2 10 100% Satuan : Lembaga

1

1

0 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

% Penduduk yang ber - KTP 90% 54% 18% 18% 100% 18% 90% 100%

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

60

36

12

12 100% 12 60 100% Satuan : Bulan

1

0

8 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Cakupan Layanan Kebersihan 175/175

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan

600

360

120

120 100% 120 600 100% Satuan : Orang

- 37 -

KODE URUSAN / BID URUSAN

PEMDA DAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA

SKPD TAHUN

2015

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN s/d

TAHUN 2013

TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM & KELUARAN

KEGIATAN SKPD TAHUN 2014

TARGET PROGRAM

/ KEGIATAN

RENJA SKPD

TAHUN 2015

REALISASI

CATATAN

TARGET

REALISASI

TINGKAT REALISAS

I (%)

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

X X X 01 Program Pelayanan Administrasi

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Waktu Penyelenggaraan Penyediaan sebanyak 11 Jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran

60

36

12

12 100% 12 60 100% Satuan : Bulan

X X X 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Waktu Penyelenggaraan Pengadaan dan Pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran

60

36

12

12 100% 12 60 100% Satuan : Bulan

1

2

2 20 Program Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Keluarga Miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif

1.487

Satuan : Orang

Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun

120

72

24

24 100% 24 120 100%

Satuan : Laporan

38

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi

pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra dan Renja

SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

II.3.1 Tingkat Kinerja SKPD

Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan SKPD. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan SKPD. Dapat mengambil hasil analisis II.1.5 dan

II.2.2

II.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi SKPD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD merupakan gabungan permasalahan

dan hambatan dari II.1.5 dan II.2.2

Adapun permasalahan dan hambatan yang terdapat dalam SKPD adalah

sebagai berikut:

1. Permasalahan:

a. Sarana dan Prasarana kecamatan belum memadai

b. Kesejahteraan dan jumlah pegawai belum memenuhi standar

c. Kualitas dan kuantitas SDM perlu peningkatan

d. Ruang kerja dan ruang pelayanan kurang representatitif.

2. Hambatan:

a Kurangnya Saranan Prasarana berupa Komputerbdan Printer

b.Kurangnya SDM yang kurang sehingga pelayanan tidak maksimal

c.Kenyamanan dalam pekerjaan dikarenakan kondisi ruang yang memadai.

II.3.3 Peluang dan Tantangan

Adapun peluang dan tantangan yang terdapat dalam SKPD adalah sebagai

berikut:

1. Peluang:

a. Minat Masyarakat untuk melakukan dan mendapatkan pelayanan

disegala bidang cukup tinggi .

39

b. Persaingan antar kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat untuk yang terbaik.

c. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Surabaya

kepada Camat.

d. Adanya pemberian wewenang dari Camat dalam hal teknis pemberian

pelayanan kepada masyarakat.

2. Tantangan:

a. Seringnya pengaduan terkait pembebasan lahan di Wilayah Kelurahan-

Kelurahan se Kecamatan Krembangan

b. Seringnya pengaduan terkait penertiban PKL di Wilayah Kecamatan

Krembangan

II.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan SKPD

Berdasarkan penjabaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD di atas, dapat disimpulkan isu-isu strategis pelayanan SKPD adalah

sebagai berikut

1. Dukungan prasarana perlu mendapatkan prioritas penanganan guna

mengantisipasi tingginya minat masyarakat guna melakukan dan

mendapatkan pelayanan di segala bidang.

2. Dukungan kesejahteraan pegawai perlu mendapatkan prioritas penanganan

guna meningkatkan semangat kerja dan kinerja pengelolaan SKPD.

3. Dukungan SDM dalam jumlah yang cukup dan berkualitas serta sarana-

sarana pemberian pelayanan yang memadai akan menguatkan daya saing

Kecamatan Krembangan dalam hal berkompetisi dengan Kecamatan lain.

Dengan demikian, strategi yang dapat diterapkan sebagai faktor kunci

keberhasilan antara lain:

1. Meningkatkan kelengkapan prasarana fisik Kecamatan Krembangan

2. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana pemberian

pelayanan.

4. Mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sesuai peraturan Walikota

Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 memang membutuhkan komitmen yang

kuat, tetapi ini merupakan tuntutan Reformasi Birokrasi di dalam mewujudkan

Millenium Development Goals (MDGs)

40

II.4. Penelaahan Usulanogram dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang tidak

ditindaklanjuti oleh Kecamatan Krembangan karena bukan merupakan tugas dan

fungsi dari Kecamatan Krembangan.Kecamatan hanya memonitoring

pelaksanaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik

dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota) melalui

mekanisme musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

II.4.1 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang

Jelaskan mekanisme pelaksanaan musrenbang dan forum SKPD. Lihat

Permendagri 54/2010 (poin C.1.12. Pembahasan Forum SKPD) di halaman 40.

Data: Permendagri 54/2010

II.4.2 Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan

SKPD

Jelaskan kesesuaian usulan musrenbang dengan tugas, fungsi, dan pelayanan

SKPD.

Data:

1. Usulan musrenbang 2016 dalam sistem aplikasi e-musrenbang

(http://musrenbang.surabaya.go.id/musrenbang)

2. sama dengan sub bab I.2.1

II.4.3 Usulan Program/Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang tidak

ditindaklanjuti oleh Kecamatan Krembangan karena bukan merupakan tugas dan

fungsi dari Kecamatan Krembangan. Kecamatan hanya memonitoring

pelaksanaan usulan program dan kegiatan 5

41

42

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dari Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kecamatan Krembangan, berikut dapat kita perhatikan Tujuan, Sasaran, Program dan

Kegiatan masing-masing Seksi, yang sejak tahun 2009 berdasarkan Peraturan Walikota

Nomor 94 Tahun 2008 mulai diberlakukan Struktur Organisasi dan Eselonisasi yang

baru.

III.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan Kota dalam

RKPD 2018

Tema pembangunan Kota Surabaya dalam RKPD 2018 sebagaimana

ditunjukkan pada tabel 3.1 adalah “Pemantapan Infrastruktur Kota Berbasis

Ekologi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian

Ekonomi serta Daya Saing dalam Menghadapi Persaingan Global untuk

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. Kecamatan Krembangan dalam hal ini

memiliki peran penting dalam mewujudkan tema tersebut dalam pokok tema

Kesejahteraan Masyarakat, Kota Berbasis Ekologi, serta Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan.

Ketiga pokok tema tersebut dapat diwujudkan dalam tujuan sebagai

berikut:

1. Meningkatkan ketentraman & ketertiban umum yang kondusif untuk

mendukung pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat, dengan

sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan intensitas pengawasan

pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan

hijau, dengan sasaran Tersedianya sistem pengelolaan kebersihan dan

persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan

teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh sistem

pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas, dengan sasaran

Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan.

4. Meningkatkan penanganan PMKS dan keluarga miskin serta pemberdayaan

kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta, dengan

sasaran:

43

a. Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan

rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin

b. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS)

5. Meningkatkan penguatan BUDAYA lokal, pemberdayaan perempuan, dan

perlindungan anak, dengan sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas hidup

dan perlindungan perempuan dan anak

6. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan, dengan sasaran Memantapkan sistem perencanan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK

7. Meningkatkan pelayanan pyang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD,

dengan sasaran Peningkatan pelayanan publik yang memiliki standard dan

berkualitasublik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD, dengan

sasaran Peningkatan pelayanan publik yang memiliki standard dan

berkualitas

44

Tabel 3.1 Vis,Misi,dan Sasaran RKPD 2018

VISI KOTA MISI KOTA Tujuan Sasaran Pembangunan

SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

Meningkatkan kualitas pendidikan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan ketahanan pangan Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda

Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal

Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin

Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak

Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan

Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat

Meningkatnya kualitas layanan KB dasar

Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan

Meningkatkan distribusi pangan

Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

45


Meningkatkan ketentraman & ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat

Terwujudnya peningkatan kualitas dan intensitas pengawasan pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat

Pemantapan Infrastruktur

Mewujudkan peningkatan kinerja sistem drainase kota yang berfungsi secara optimal

Sistem drainase kota yang terpadu, efisien dan efektif

Mewujudkan peningkatan jaringan dan pelayanan transportasi kota.

Tersedianya jaringan jalan yang terpadu serta peningkatan kapasitas jalan yang memadai

Tersedianya sistem manajemen lalu lintas yang berkualitas dan angkutan umum massal yang nyaman, aman dan cepat serta ramah lingkungan

Terwujudnya pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata

Tersedianya pelayanan air bersih/air minum yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan segenap lapisan masyarakat

Terwujudnya pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan

Tersedianya prasarana, sarana dan sistem jaringan utilitas penerangan jalan umum kota yang berkualitas

46


merata.

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan permukiman yang layak huni

Tersedianya rumah tempat tinggal yang layak dan dilengkapi dengan prasarana sarana sanitasi dan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan

Terwujudnya sistem mitigasi bencana kebakaran kawasan perkotaan yang berkualitas

Tersedianya sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang antisipatif, tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang berkualitas

Optimalisasi tanah dan atau pemerintah kota sesuai dengan perencanaan tata ruang

Terwujudnya pemanfaatan tanah dan atau bangunan pemerintah kota untuk kepentingan umum

Kota Berbasis Ekologi Terwujudnya sinkronisasi sistem pertanahan dan penataan ruang yang berkelanjutan

Tersusunnya rencana tata ruang yang aplikatif sebagai pedoman pembangunan kota

Meningkatnya sistem manajemen pengelolaan dan pengamanan aset tanah dan/atau bangunan

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau

Tersedianya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Tersedianya ruang terbuka hijau yang berfungsi optimal secara ekologis, sosial budaya,ekonomi dan estetika dengan sistem manajemen pengelolaan yang berkualitas

47


Terlaksananya pengendalian lingkungan secara efisien dan efektif

Meningkatnya pemanfaatan dan upaya pengembangan energi alternatif yang ramah Iingkungan

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas

Terwujudnya penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur dan tata kelola keuangan yang baik

Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat

Meningkatkan kemandirian keuangan daerah

Meningkatkan dan Mengoptimalkan pengelolaaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien

Meningkatkan penanganan PMKS dan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta

Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin

Terwujudnya peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

48


Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda

Terwujudnya peningkatan potensi serta partisipasi pemuda dan organisasi pemuda dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan

Tercapainya peningkatan prestasi olahraga secara berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional

Meningkatkan penguatan BUDAYA lokal, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

Terwujudnya penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial

Terwujudnya peningkatan ketersediaan akses baca masyarakat

Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Meningkatkan Kompetensi Angkatan kerja

Peningkatan Kesempatan Kerja

Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis

Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

Memantapkan sistem perencanan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK

Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD.

Terwujudnya pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat

Peningkatan pelayanan publik yang memiliki standard dan berkualitas

Terlaksananya pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Secara Efisien dan Efektif

49


Kemandirian Ekonomi Meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis komunitas yang berdaya saing

Meningkatnya volume usaha UMKM, dan kualitas kelembagaan koperasi

Peningkatan produktivitas pertanian

Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata

Peningkatan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata

Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kota Surabaya

50

III.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja SKPD

III.2.1 Visi, Misi Pelayanan SKPD

Dalam rangka menunjang terwujudnya VISI Pemerintah Kota Surabaya yaitu

MENUJU SURABAYA LEBIH BAIK sebagai KOTA JASA dan PERDAGANGAN yang

CERDAS, MANUSIAWI, BERMARTABAT, dan BERWAWASAN LINGKUNGAN, khususnya

di Kecamatan Krembangan serta dalam rangka menanggapi perubahan yang begitu cepat

akibat perkembangan tehnologi informasi yang semakin canggih serta adanya tuntutan era

globalisasi saat ini, maka tujuan pembangunan di Kecamatan Krembangan diarahkan untuk

pencapaian Visi Kecamatan Krembangan, yaitu ; -

MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS GENDER

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Krembangan selalu

mengacu pada Visi dan Misi Kota Surabaya, yaitu Menuju Surabaya Lebih Baik,

sebagai tolok ukur dan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan. Dalam

mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima, pelayanan yang cepat, tepat, murah

dan memuaskan, aparat Kecamatan Krembangan dan Kelurahan senantisa responsif

memperhatikan wawasan dan kemampuan diri, profesionalisme dalam bekerja dan

menjadikan kegiatan melayani masyarakat sebagai budaya bagi setiap aparatur serta

bersinergi dalam merealisasikan keinginan masyarakat menuju pemerintahan yang

berkualitas

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Kecamatan Krembangan perlu menetapkan

beberapa MISI yang harus diemban dan menjadi sasaran bagi segala bentuk kegiatan yang

akan dilaksanakan di Kecamatan Krembangan adalah

Pernyataan tema harus memenuhi kaidah:

1. Meningkatan pelayanan [pendidikan dan kesehatan serta ketahanan pangan

bagi mesyarakat

2. Meningkatan ketentraman dan ketertiban umum yang kodusif untuk

mendukung pelaksanan program kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta ketahanan pangan

bagi masyarakat

51

4. Mewujudkan peningkatan kinerja system drainase kota yang berfungsi

secara optimal

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh

system pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas

6. Meningkatkan efektuifitas ekonomi berbasisi komunitas yang berdaya saing

Pernyataan misi harus memenuhi kaidah :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan

Perlindungan Anak)

2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Berbeda

dengan yang lainnya dan bukan pernyataan yang klise (unik)

3. Meningkatkan kinerja dan komitmen pegawai dalam menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik)

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kebersihan)

5. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan krembangan)

6. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan

PMKS

.Data: Dokumen RKPD 2017 bab IV

III.2.2 Tujuan Strategis Renja SKPD

Adapun tujuan yang akan dicapai di dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur yang lebih handal dan professional dalam

melaksanakan tugasnya

2. Meningkatkan disiplin kerja Pegawai

3. Mewujudkan budaya tertib hukum

4. Meningkatkan kualitas Pembangunan perkampungan / pemukiman

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah

6. Mewujudkan Lingkungan bebas banjir

7. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin

III.2.3 Sasaran Renja SKPD

Adapun sasaran yang akan dicapai di dalam Rancangan Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

52

1. Terciptanya kualitas aparatur yang lebih handal dan profesional dalam

melaksanakan tugasnya

2. Terciptanya disiplin kerja Pegawai

3. Terwujudnya budaya tertib hukum

4. Terciptanya kualitas Pembangunan perkampungan / pemukiman

5. Terciptanya kualitas pengelolaan sampah

6. Terwujudnya Lingkungan bebas banjir

7. Terciptanya kualitas kehidupan masyarakat miskin:

III.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Krembangan yang akan

dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2018 terdiri dari:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan


2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,

dengan kegiatan Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi

Pamong Praja

3. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan kegiatan

Pendataan PMKS dan PSKS

4. Program Penataan Daerah Otonom, dengan kegiatan:

a. Operasional Kelurahan Morokrembangan

b. Operasional KelurahanDupak

c. Operasional KelurahanKemayoran

d. Operasional Kelurahan Perak Barat

e. Operasional Kelurahan Krembangan Selatan

5. Program peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak, dengan

kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan Peningkatan

Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

7. Program Pengelolaan Kebersihan Kota, dengan kegiatan Peningkatan Peran

Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup

53

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan Penyediaan

Barang dan Jasa Perkantoran

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran

10. Program peningkatan keberdayaan masyarakat, dengan kegiatan Monitoring

dan Pendataan Kemiskinan Kecamatan

III.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Kecamatan Krembangan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

misalnya:

1) Pencapaian tema pembangunan Kota Surabaya,

2) Pencapaian SDGs,

3) Pengentasan kemiskinan,

4) Pencapaian SPM,

5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

III.3.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Uraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain

meliputi:

1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.

2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke

berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok

masyarakat tertentu).

3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

4) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun

kombinasi keduanya.

5) Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada

perumusan program dan kegiatan sebagai berikut (Tabel 3.2). Pengisian tabel

tersebut dilakukan secara online melalui sistem aplikasi Devplan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Masuk bappeko.surabaya.go.id/devplan2017, dengan login SKPD

b. Pilih tab ”Renja”

c. Seluruh program dan kegiatan pada tabel sesuai dokumen RKPD 2017.

Periksa kembali, apabila ada yang tidak sesuai dapat menghubungi mitra

SKPD

54

d. Isikan kolom dengan gambar pensil warna biru (lokasi dan catatan

penting), khusus kebutuhan dana/pagu indikatif rencana tahun 2017 tidak

perlu diisi karena Renstra SKPD 2017-2020 belum disusun

e. Klik tombol ”cetak” atau ”excel” sesuai kebutuhan.

Surabaya khususnya di Kecamatan Krembangan.Seluruh program dan

kegiatan tersebut didanai oleh APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017

55

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Surabaya

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Pemerintahan

1.1 Urusan Wajib

1.1.2 Non Pelayanan Dasar

1.1.2.02 Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

1.06.21 Program Perlindungan perempuan dan anak

1.Persentase permasalahan perempuan dan anak ditangani

Surabaya

100 % 134.104.146 100 %

135.104.146

2. Tingkat efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A )

65.21

65.21

3. Meningkataknya jumlah jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak

19 lembaga

19 lembaga

1.1.2.0.02.0015

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan anak

Jumlah laporan Kegiatan penguatan Kelembagaan dan pengarusutamaan Gender dan Anak

14 Dokumen

134.104.146

135.104.146

1.1.2.05 Lingkungan Hidup

1.1.2.05.02 Program Pengelolaan Kebersihan

Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3 R

Surabaya 28 69.463.848

70.463.848

56

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penimgkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan

1402 komunitas

1.1.2.05.02.0026

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Jumlah kader lingkunga lingkungan yang dibina

275 orang 69.463.848 APBD

70.463.848

Administrasi Kependudukan dan Pencataatn Sipil

1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil ( akta Kelahiran dan Akta Kematian )

Surabaya

99,57 %

283.271.159

99,57 %

284.271.159

2. Cakupan Penertiban

akte kelahiran (

berdasarkan data SIAK ) 99,57 %

99,57 %

3. Ketepatan waktu

pelayanan dokumen

pendaftaran penduduk (

KTP dan KK )

100 %

100 %

4. Cakupan penerbitan akte kematian ( berdasarkan data SIAK )

86,55%

86,55%

5. Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil ( akta

93,92% APBD

93,92%

57

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kelahiran dan akta kematian )

1.1.2.06.01.0021

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

12 Dokumen

283.271.159

284.271.159

1.1.2.11 Koperasi , Usaha Kecil, dan Menegah

1.1.2.11.01 Program perluasan jangkauan pemasaran UMK

1. 1. Persentase Usaha Mikro yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya.

Surabaya

28%

106.792.945

APBD

28%

107.792.945

2. 2. Presentase Usaha Kecil yang dapat meningkatkan aksibilitas pemasan produknya.

40%

40%

3. 3. Presntase sentra yang

hemparsi secara optimal. 35%

35%

4. 4. Peningkatan pembangunan fasilitas ekonomi

171 unit

171 unit

1.1.2.11.01.0024

Monitoring dan Pendataan harga bahan Pokok dan Umkm

5. Jumlah Laporan Monitoring da Pendataan Harga Bahan Pokok da UMKM

12 Dokumen

106.792.945 APBD

107.792.945

1.1.2.16 Kebudayaan 6.

1.1.2.16.03

Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal

7. 1. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

Surabaya 15 % 68.024.869 15.50 % 90.024.869

58

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1.2.03 Kebijakan , Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah

8.

1.1.2.16.03.0020 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

9. Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Surabaya

120

Orang 68.024.869 APBD

120

Orang 21.745.272

Penunjang Urusan Pemerintahan

10.

2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom

Kualitas dokumen

perencanaan tahunan

SKPD

Surabaya

65%

70.295.150

70 %

71.295.150

Ketepatan waktu

penyusunan dan

pelaporan Dokumen

Perencanaan strategis

dan/atau sektoral

100% 100%

2 Fungsi Manajemen

2.1 Non Pelayanan Dasar 11.

2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

12.

2.1.2.01.02

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

13.

59

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1.2.01.02.0078 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

14. Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

Surabaya 100 % 70.295.150 100 % 72.295.150

15. Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

2.1.2.03 Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah

16.

2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom

17.

2.1.2.03.03.0057 Operasional Kelurahan Dupak

18. Jumlah Laporan Operasional Kelurahan

12 dokumen

903.518.280 APBD

12 dokumen

923.518.280

2.1.2.03.03.0058 Operasional Kelurahan Kemayoran


12

dokumen 915.174.920

APBD

12

dokumen 935.174.920

2.1.2.03.03.0059 Operasional Kelurahan Krembangan Selatan


12

dokumen 994.755.336

APBD

12

dokumen 996.755.336

2.1.2.03.03.0060 Operasional Kelurahan Morokrembangan


12

dokumen 1.022.182.518

APBD

12

dokumen 1.222.182.518

2.1.2.03.03.0061 Operasional Kelurahan Perak Barat


12

dokumen 892.234.058

APBD

12

dokumen 895.234.058

2.2 Unsur Manajemen 23.

2.2.2 Non Pelayanan

Dasar 24.

60

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2.2.02 Sarana dan

Prasarana

Perkantoran 25.

2.2.2.02.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran 26.

Surabaya 100 % 628.350.166 100 % 667.182.206

2.2 Unsur Manajemen 27.

2.2.2 Non Pelayanan

Dasar 28.

2.2.2.02 Sarana dan

Prasarana

Perkantoran 29.

2.2.2.02.01.0050 Penyediaan Barang

dan Jasa Perkantoran

Perangkat Daerah

30. Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan

10 jenis

551.574.232

APBD 10 jenis 552.574.232

2.2.2.02.02

Program

Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana

dan Prasarana

kedinasan

1. Persentase pemanfaatan aset

Surabaya

31.

91 %

92%

61

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32. 2. Akumulasi jumlah sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah

1 Sistem

136.361.828

2 Sistem

137.361.828

33. 3. Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik

77%

79%

4. Persentase gedung

pemerintahan dalam

kondisi baik 74.36 %

80.77 %

5. Persentase sarana dan

prasarana perkantoran

dalam kondisi baik 100 %

100 %

6. Ketepatan pemenuhan

sarana dan prasarana

perkantoran 100 %

100 %

6. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

62 %

64 %

62

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2.2.02.02.0065 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara

Surabaya 24 unit 136.361.828 Dana

24 unit 137.361.828

6.911.545.552 6.915.545.552

63

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Krembangan tidak lepas

dari Renja yang telah disusun dengan harapan supaya sasaran kegiatan yang telah

ditetapkan dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

Sebagai SKPD, Kecamatan Krembangan mendapatkan dukungan dana dari

Pemerintah Kota Surabaya, untuk itu Kecamatan Krembangan siap untuk

melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung

jawab dan memegang teguh komitmen.

Untuk itu diharapkan kerjasama yang baik seluruh elemen masyarakat yang ada,

pihak swasta, pers dan aparatur Pemerintah Kelurahan demi terwujudnya pelayanan

yang terbaik untuk masyarakat Kecamatan Krembangan.

Surabaya, April 2018

CAMAT KREMBANGAN

Drs.I GEDE YUDHI KARTIKA, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19610722 198603 1 013

BAB I PENDAHULUAN - organisasi.surabaya.go.idorganisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/renja/RENCANA KERJA.kec...Rencana Kerja Kecamatan Krembangan Kota Surabaya tahun 2016 merupakan

Documents