BAB I PENDAHULUAN - Kementerian Perhubungan...jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya jajaran

Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal 2015 Page 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat atas terwujudnya good governance telah mendorong adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya jajaran Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal sebagai instansi yang melakukan pengawasan internal Pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dicapai secara transparan dan optimal melalui pemanfaatan sumber daya Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien. Laporan diharapkan akan menjadi wahana informasi yang dapat memahami secara utuh mengenai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015 melalui penyajian kondisi dan perkembangan masing-masing unsur Inspektorat Jenderal yang terdiri dari sub unit kerja Inspektorat I, II, III, IV dan V serta Sekretariat Inspektorat Jenderal yang merupakan satu kesatuan yang utuh.

Hasil Pengawasan dan pekembangan tindak lanjutnya disajikan dalam Laporan Tahunan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi dimaksudkan agar diperoleh informasi mengenai kendala dan keberhasilan yang telah dicapai serta saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2014 adalah : 1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan

Inspektorat Jenderal selama Tahun 2014; 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan

Inspektorat Jenderal selama Tahun 2014 sebagai bahan penyempurnaan untuk pelaksanaan program kerja pada tahun yang akan datang;


3. Mendapatkan umpan balik (feed back) untuk merumuskan strategi dalam pelaksanaan program kerja tahun yang akan datang.

C. Ruang Lingkup

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Semester II Tahun 2014 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mencakup hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang mengacu pada Tugas dan Fungsi (Tusi) sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

D. Arah dan Kebikan Strategis

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahun Anggaran berpedoman pada visi dan misi Inspektorat Jenderal, yaitu : Visi Inspektorat Jenderal:

“Terwujudnya pengawasan intern yang professional dan handal untuk mendorong pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah” Misi Inspektorat Jenderal:

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat Jenderal yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, sebagai berikut : 1. Mewujudkan Aparatur Perhubungan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN); 2. Meningkatkan kinerja Aparatur perhubungan melalui ketaatan dalam

penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan;

3. Meningkatkan kualitas, efektivitas dan peran APIP; 4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan serta

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. E. Struktur Organisasi


BAB II SUMBER DAYA MANUSIA

ampai dengan tanggal 31 Desember 2014, jumlah pegawai Inspektorat Jenderal adalah sebanyak 262 orang yang tersebar pada unit - unit kerja yang ada di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebagian besar pegawai berada pada unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu sebanyak 88 pegawai (33,59 %), distribusi pegawai Inspektorat berdasarkan bagian adalah :

Keterangan : Posisi 31-12-2013

Penjelasan secara lebih lengkap mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal adalah : A. Total Pegawai

1. Berdasarkan Jabatan

Sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah Pejabat Fungsional Auditor yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh unit kerja Inspektorat Jenderal. Pejabat Fungsional Auditor tersebar pada 5 Inspektorat dengan jumlah keseluruhan 116 Auditor. Distribusi pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan adalah :

S Irjen, 1 Sesitjen, 1

Setitjen, 88

Ir I, 36Ir II, 34

Ir III, 34

Ir IV, 33

Ir V, 35

DIAGRAM SDM


2. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah golongan III sebanyak 166 pegawai (63,36%) sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dengan ijazah S-1/D-IV adalah yang terbanyak dengan jumlah 142 pegawai (54,19%). Untuk tingkat pendidikan terendah, masih terdapat pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki ijazah Sekolah Dasar sebanyak 1 pegawai (0,38%) dan ijazah SLTP sebanyak 2 pegawai (0,76%).

3. Jenis Kelamin

Struktural9%

Fungsional Auditor

44%

Fungsional Umum

45%

Fungsional Lainnya

2%

BERDASARKAN JABATAN

0%

14%

63%

23%

BERDASARKAN GOLONGAN

I

II

III

IV0%

1%

12%

9% 54%

24%0%

78%

BERDASARKAN PENDIDIKAN

SD SLTP SLTA/D1 D3 S1/D4 S2 S3


Berdasarkan jenis kelamin dari total 261 pegawai Inspektorat Jenderal, 190 pegawai Laki laki (72,52 %) dan 72 pegawai perempuan (27,48 %).

B. Fungsional Auditor

Jika dibandingkan dengan jumlah Auditor tahun 2013 yaitu sebanyak 115 orang, pada tahun 2014 jumlah Auditor mengalami kenaikan sebanyak 1 orang (0,86%) menjadi total sebanyak 116 orang. Berdasarkan jabatan, Auditor terbagi menjadi Auditor Utama, Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Pelaksana Lanjutan, dan Pelaksana. Sebagian besar auditor Inspektorat Jenderal adalah Auditor Madya dengan jumlah 41 orang (35,34%). Rincian komposisi Auditor adalah sebagai berikut :

Perempuan27,48%

Laki-Laki72,52%

Berdasarkan Jenis Kelamin

Utama, 0

Madya, 41

Muda, 21

Pertama, 40

Penyelia, 2

Pelaksana Lanjutan, 1

Pelaksana , 11


BAB III ANGGARAN ada Tahun Anggaran 2014, alokasi anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp.79.618.815.000,-. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 7,15% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2013 yang berjumlah sebesar Rp. 85.751.703.000,-.

TABEL ANGGARAN TAHUN 2014

NO JENIS BELANJA PAGU %

1 BELANJA PEGAWAI 15.128.791.000 19,00 2 BELANJA BARANG 58.871.504.000 73,94 3 BELANJA MODAL 5.618.520.000 7,06

TOTAL 79.618.815.000 100,00 Penjelasan secara lengkap mengenai anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2014adalah sebagai berikut:

A. Jenis Belanja

Inspektorat Jenderal pada tahun 2014 mengalokasikan belanja pegawai sebanyak Rp. 15.128.791.000,-; belanja barang sebanyak Rp. 58.871.504.000,- dan belanja modal sebanyak Rp. 5.618.520.000,- dengan total anggaran Rp. 79.618.815.000,-

B. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2014

P

Pegawai19%

Barang74%

Modal7%


1. Realisasi DIPA Itjen Tahun 2014

Realisasi Anggaran Itjen per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.65.577.565.000,- (82,36%) dari total anggaran sebesar Rp.79.618.815.000,-

2. Realisasi Anggaran masing-masing Inspektorat dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

- 10,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000 40,000,000,000 50,000,000,000 60,000,000,000 70,000,000,000 80,000,000,000

Pegawai Barang Modal TotalAnggaran 15,128,791,000 58,871,504,000 5,618,520,000 79,618,815,000Realisasi 14,811,852,000 45,412,090,000 5,353,623,000 65,577,565,000

ANGGARAN TA. 2014

SETITJEN IR I IR II IR III IR IV IR V

Anggaran 44,593,296,00 8,465,913,000 7,207,790,000 6,518,183,000 6,339,596,000 6,494,037,000

Realisasi 38,075,672,54 6,413,476,708 6,388,880,481 4,677,637,907 5,021,331,516 5,000,565,890

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,000

40,000,000,000

45,000,000,000

50,000,000,000

REALISASI PER UNIT KERJA


BAB IV SARANA DAN PRASARANA

ntuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang penting. Berikut adalah sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang mengalami perkembangan selama tahun 2014 sampai dengan posisi 31 Desember 2014 :

No Jenis Barang 2013 2014 Perubahan 1 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8 8 0 2 Kendaraan Bermotor Penumpang 14 14 0 3 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15 15 0 4 Kendaraan Tak Bermotor Angkutan

Barang 26 26 0

5 Perkakas Standard (standard tools) 1 1 0 6 Alat Ukur Lainnya 25 25 0 7 Mesin Ketik 33 33 0 8 Alat Reproduksi (Penggandaan) 7 7 0 9 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 315 315 0

10 Alat Kantor Lainnya 134 125 -9 11 Meubelair 1312 459 -853 12 Alat Pembersih 2 2 0 13 Alat Pendingin 46 38 -8 14 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 103 141 38 15 Peralatan Studio Audio 54 19 -35 16 Peralatan Studio Video dan Film 43 40 -3 17 Peralatan Cetak 1 1 0 18 Peralatan Studio Pemetaan /Peralatan

Ukur Tanah 25 25 0

19 Alat Komunikasi Telephone 114 109 -5 20 Alat Komunikasi Sosial 2 2 0 21 Alat Komunikasi Khusus 5 5 0 22 Alat laboratorium mekanika tanah dan

batuan 10 10 0

23 Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik 4 4 0

24 Alat Laboratorium Umum 1 1 0 25 Alat Laboratorium Metrologie 25 25 0

U


26 Alat Laboratorium Pertanian 1 25 +24 27 Alat Dalmas/Alat Dakhura 6 6 0 28 Instrumen Analisis Lab Forensik 5 5 0 29 Komputer Jaringan 12 12 0 30 Personal Komputer 306 316 +10 31 Peralatan Mainframe 3 3 0 32 Peralatan Mini Komputer 2 2 0 33 Peralatan Personal Komputer 212 228 +16 34 Peralatan Jaringan 48 49 +1 35 Peralatan Komputer Lainnya 19 22 +3 36 Instalasi Lain 1 1 0 37 Aset Tetap Lainnya dalam renovasi 1 1 0 38 Buku 2644 2,644 0 39 Aset Tetap Yang Tidak Digunakan 0 962 +962


BAB V PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

alam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong peningkatan kinerja yang akuntabel Inspektorat Jenderal pada tahun 2014 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan yaitu sejumlah 6 (enam) kegiatan yang terbagi menjadi 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.

Berikut adalah hasil pencapaian kinerja, permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal :

A. Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa

Audit Kinerja merupakan audit atas Pengelolaan Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. Sedangkan Audit Pengadaan Barang dan Jasa merupakan audit untuk memperoleh keyakinan bahwa pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2014 Inspektorat Jenderal memprogramkan Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap 533 Auditi (82,76%) dari total 644 Auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam realisasinya teraudit sebanyak 530 Auditi (99,24%).

Keterangan :

D

0

20

40

60

80

100

120

IR I IR II IR III IR IV IR VProgram 96 118 108 112 99Realisasi 89 118 109 116 98

Program dan Realisasi Audit


• IR I (Inspektorat I) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Itjen, Ditjen Perhubungan Darat, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi NAD, Sumut, DKI Jaya, DIY, NTB, Kalsel, dan Sulut.

• IR II (Inspektorat II) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Jatim, Bali, Kalbar, Sulteng, dan Papua.

• IR III (Inspektorat III) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara, UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, Babel, Jabar, Kalteng, Sulsel, dan Maluku.

• IR IV (Inspektorat IV) denganlingkup pengawasan : Kantor Pusat Badan Litbang, PSDM Perhubungan, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Sumsel, Jateng, Kaltim, NTT, Sultra dan Malut.

• IR V (Inspektorat V) dengan lingkup pengawasan : Sekretariat Jenderal, Ditjen Perkeretaapian, dan Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Sumbar, Riau, Kepri, Banten, Gorontalo, Sulbar, dan Papua Barat.

B. Audit dengan Tujuan Tertentu

Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) mencakup audit yang tidak termasuk dalam Audit Kinerja, meliputi antara lain Audit Perencanaan dan Manfaat, Audit Pelayanan Publik, Audit Investigasi, Audit Khusus, Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan. Adapun pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakankan oleh masing-masing Inspektorat, dengan rincian sebagai berikut :

NO PELAKSANA ADTT FOKUS AUDIT WAKTU

PELAKSANAAN

1. INSPEKTORAT I

Audit Perencanaan dan Manfaat Pembangunan Kapal Ro-Ro Mei

Audit PNBP pada KSOP Kepulauan Seribu April Audit Administrasi Keuangan TA 2013 dan TA 2014 tidak tertib pada Kantor UPP Kelas III Belang

Oktober

Audit atas Indikasi kekurangan volume pekerjaan lanjutan pembangunan faspel laut Bima TA 2013 pada Kantor KSOP Bima

Oktober

2. INSPEKTORAT II

Audit terhadap Sanggah banding proses pelelangan pekerjaan lanjutan pembangunan konstruksi apron tahap II termasuk marking TA. 2014 pada Bandar Udara Mozes Kilangin Timika

Juli

Audit terhadap Perijinan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (TERSUS) pada UPP Sei Danau, UPP Langgara, UPP Sampit, KSOP Benoa, UPP Brondong, Kantor Pelabuhan Batam, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

Desember


3. INSPEKTORAT III

Audit Pemenuhan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) pada Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kota Baru, Bandar Udara Mutiara Pali, Aroeppala Selayar, Nunukan Kalimantan Timur, dan Djalaludin Gorontalo

Juli

Audit Pemenuhan Kalibrasi DVOR, NDB dan DME pada Bandar Udara Hang Nadim Batam, Dobo Singkep Kepulauan Riau, Depati Parbo Kerinci Jambi, Dobo Tanggul Wulung Cilacap, Trunojoyo Sumenep, Iskandar Pangkalan Bun, Soa Bajawa NTT, dan Japura Rengat Riau

Oktober

4. INSPEKTORAT IV

Audit Pelaksanaan studi oleh konsultan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan dan BPSDM Perhubungan, yakni pada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, Udara, dan Darat, serta Puslitbang Manajemen Transportasi Multimoda, Sekbadan Litbang, serta Puslitbang Transportasi Laut, Udara, Darat dan Perkeretaapian

Juli

Audit Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, yakni pada Balai Diklat Transportasi Palembang, Politeknik Keselamatan Transportasi Darat Tegal, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat.

Oktober

Audit Kesiapan pelaksanaan kegiatan pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah, yakni pada kegiatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas Semarang-Bojonegoro dan lintas Tegal-Pekalong-Semarang

April

Pelaksanaan audit lanjutan pada Satker Pembangunan Faspel Laut Penajam Paser dan Karingau

Desember

Audit terhadap indikasi terjadinya kerusakan Dermaga Reo pada kantor UPP Kelas III Reo Desember

Audit Pelaksanaan Pengukuran Kapal pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Juwana Desember

5. INSPEKTORAT V

Audit Pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan faspel laut Teluk Tapang Januari

Audit Pelaksanaan penerimaan PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2013 Januari

Pre Award Audit proses pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi paket A pada Satker Double Double Track (DDT)

Nopember

Selain ADTT diatas, juga diprogramkan Audit Khusus, yakni audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit, permintaan tertulis dari unit kerja di


lingkungan Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan Audit Khusus bersifat pre memory (PM).

Realisasi pelaksanaan Audit Khusus tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO NAMA AUDIT KHUSUS WAKTU PELAKSANAAN

1. Dugaan Suap Perusahaan Transportasi Jepang (Japan Transportation Consultant/JTC) terhadap Oknum Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Mei dan Juni

2. Kasus Peninjauan kembali atas keputusan Menteri Perhubungan RI No.SK.346 tahun 2014 perihal Pembebasan Jabatan Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Nopember

3. Kasus Penyebab Pengunduran Diri Bendahara Pulitbang Manajemen Transportasi Multimoda Nopember

4. Kasus Ketidaktaatan terhadap Peraturan Pejabat Itjen Juli

C. Reviu Reviu merupakan kegiatan penelaahan terhadap kebenaran suatu dokumen dalam rangka memberikan kenyakinan terbatas bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan kaidah atau peraturan yang telah ditetapkan. Reviu yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2014 meliputi :

1. Reviu Laporan Keuangan

Reviu dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil reviu dituangkan dalam “Pernyataan Telah Direviu” (Statement of Reviu) yang digunakan sebagai dasar pembuatan “Pernyataan Tanggung Jawab“ (Statement of Responsibility) oleh Menteri Perhubungan yang berisi pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai SAP. Pada TA. 2014 diprogramkan reviu Laporan Keuangan Triwulan I, Semester I dan Triwulan III di Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B), Laporan Keuangan Semester I di Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) dan Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan di Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B).


Rincian kegiatan reviu yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : a) Reviu LK Tahunan TA.2013 Tingkat UAKPA/B BA.999; b) Reviu LK Tahunan TA. 2013 Tingkat UAKPA/B se-Provinsi DKI Jakarta; c) Reviu LK Tahunan TA. 2013 Tingka UAPPA/B-E1; d) Reviu LK Tahunan TA. 2013 Tingkat UAPA/B; e) Reviu LK Triwulan I 2014 pada Provinsi Kalimantan Selatan,

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat;

f) Reviu LK Semester I TA. 2014 pada Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara;

g) Reviu LK Semester I TA. 2014 BA.022 pada Tingkat UAPPA/B E-1; h) Reviu LK Semester I 2014 BA.022 pada UAPA/B; i) Reviu Triwulan III TA. 2014 di Propinsi Sumatera Utara, Sulawesi

Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Bali.

2. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Melalui reviu RKA, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKA di lingkungan Kementerian Perhubungan telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perhubungan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran. Reviu RKA dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada saat penyusunan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran, yaitu bulan Agustus s.d. Oktober 2014.

3. Reviu Revisi Anggaran

Reviu revisi anggaran oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan mulai tahun anggaran 2014 dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran. Reviu revisi anggaran meliputi antara lain revisi terkait output cadangan, revisi penghapusan catatan halaman IV DIPA 2014, pemotongan dan penghematan anggaran dalam DIPA 2014, serta pemanfaatan dana optimalisasi. Reviu revisi anggaran yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2014 antara lain meliputi : a) Revisi DIPA 2014 : Satker Direktorat LLAJ, BP2IP Malahayati Aceh

Besar, BP2TD Bali, Bandara Karubaga; b) Revisi anggaran terkait output cadangan dan revisi DIPA 2014 lainnya

di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara : Bandara Abdul Rahman Saleh, Otoritas Bandara Wilayah I,II, III, VII, Bandara Rembele, Bandara Tjilik Riwut, Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Bandara Naha, Bandara Kalimarau, Bandara Halu Oleo, Bandara Bandanaira, Bandara Jalaludin, Bandara Pongtiku, Bandara AS Hanandjoedin, Bandara Silampari, Bandara Budiarto, Bandara Hang Nadim, Bandara Kaimana,


Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara, Direktorat Bandar Udara, Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Kelaikan Udara, Balai Teknik Penerbangan;

c) Revisi penghapusan catatan halaman IV DIPA 2014 : Satker Pengembangan LLASDP Kalsel;

d) Usulan penggunaan output cadangan DIPA 2014 : Satker Ditjen Hubdat, Satker Direktorat LLASDP, Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Satker Prasarana KA Jabotabek, Satker Pengembangan Perkeretaapian Aceh, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian, Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Keretaapi, Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian;

e) Usulan pemotongan dan penghematan anggaran dalam DIPA 2014 : Satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;

f) Pemanfaatan dana optimalisasi : Bandara Jalaludin, Bandara Silampari, Bandara Kaimana.

D. Evaluasi Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2014 terdiri atas :

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penyelenggaraan SPIP baik di tingkat instansi maupun tingkat aktivitas, secara menyeluruh dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan besar yaitu : Persiapan (penyusunan peraturan/kebijakan penyelenggaran SPIP, pembentukan Satgas, sosialisasi bagi seluruh pegawai, Diklat bagi Satgas, dan pemetaan); Pelaksanaan (pembangunan infrastruktur, internalisasi dan pengembangan berkelanjutan); dan Pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal melakukan pengawas intern dalam penyelenggaran SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan telah tahap pelaksanaan namun belum semua unit kerja melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan SPIP di unit kerja masing-masing. Dalam rangka evaluasi SPIP, pada Tahun 2014, Inspektorat Jenderal telah melakukan :

a) Pemantauan/evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Entitas Eselon I melalui kegiatan antara lain : - Mengadakan rapat koordinasi persiapan pemantauan evaluasi

SPIP;


- Melakukan sosialisasi persamaan persepsi penilaian; - Pengumpulan data/bahan/kuesioner; - Melakukan penelaahan hasil pemantauan penyelenggaraan SPIP

oleh masing-masing Inspektorat sesuai wilayah kerjanya; - Mengadakan rapat kompilasi hasil evaluasi.

b) Uji petik penyelenggaraan SPIP ke Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan Denpasar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Pontianak, Kantor Distrik Navigasi Pontianak, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno Hatta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali, Kantor Administrator Peti Kemas Rambipuji Jember dan Jebres Surakarta.

2. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Evalusi LAKIP dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Pada Tahun 2014, Inspektorat Jenderal menjadualkan pelaksanaan evaluasi terhadap LAKIP tahun 2013. Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi LAKIP 2013 Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada bulan Mei 2014 yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Perhubungan, sebagaimana tabel berikut:

NO. KEGIATAN PELAKSANA

1. Evaluasi LAKIP 2013 Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Inspektorat I

2. Evaluasi LAKIP 2013 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Inspektorat II

3. Evaluasi LAKIP 2013 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Inspektorat III

4. Evaluasi LAKIP 2013 Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Inspektorat IV

5. Evaluasi LAKIP 2013 Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Inspektorat V

Berdasarkan kriteria diatas, diperoleh Hasil Evaluasi LAKIP masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

No UNIT KERJA NILAI KINERJA PER KOMPONEN

Jumlah Perencanaan Kinerja (35%)

Pengukuran Kinerja (20%)

Pelaporan Kinerja (15%)

Evaluasi (10%)

Capaian (20%)

1. Sekretariat Jenderal 31,41 18,29 13,89 9,25 15,68 89,08

2. BPSDM Perhubungan 33,41 19,25 13,88 8,42 16,80 91,75

3. Ditjen Perhubungan Udara 34,13 18,50 13,62 9,50 15,00 90,75

4. Inspektorat Jenderal 32,47 17,66 12,54 8,00 14,30 84,97

5. Ditjen Perhubungan Darat 28,61 16,85 12,54 9,13 16,04 83,16


6. Ditjen Perhubungan Laut 30,42 17,03 13,09 7,83 15,88 84,24

7. Badan Litbang Perhubungan 31,63 17,03 12,29 6,42 17,50 84,86

8. Ditjen Perkeretaapian 32,44 18,43 11,75 8,33 6,99 77,95

Rata-rata Nilai 85,85

E. Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan pelaksanaan rekomendasi dalam LHA. Jenis kegiatan pemantauan hasil audit yang dilaksanakan pada tahun 2014 meliputi :

1. Pemantauan

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal

Berdasarkan data hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal posisi s.d 31 Desember 2014, jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal sebanyak 3.070 temuan. Jumlah yang berhasil ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 289 temuan, jumlah temuan yang masih dalam proses sebanyak 500 temuan dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 2.281 temuan. Rincian Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 per Sub Sektor sebagaimana tabel dibawah ini:

No Unit Kerja Temuan Tuntas Proses BTL

% TL

1. Sekretariat Jenderal 19 0 0 19 0 % 2. Inspektorat Jenderal 0 0 0 0 100% 3. Ditjen Perhubungan Darat 386 69 42 275 28,76% 4. Ditjen Perhubungan Laut 1.446 84 138 1.224 15,35%

5. Ditjen Perhubungan Udara 909 97 206 606 33,33%

6. Ditjen Perkeretaapian 107 22 13 72 32,71%

7. Badan Pengembangan SDM 174 17 78 79 54,57%

8. Badan Litbang Perhubungan 29 0 23 6 79,31%

Total Temuan 3.070 289 500 2.281 25,70%

Keterangan : TL : Tindak Lanjut Tuntas dan Proses BTL : Belum di tindaklanjut

Tuntas Proses Belum di TLJumlah Temuan 289 500 2,281

0

500

1000

1500

2000

2500

Jumlah Temuan


2. Pemantauan dan Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Audit terhadap auditi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, namun dilakukan juga oleh Aparat Pengawasan Fungsional diluar Kementerian Perhubungan, seperti BPK-RI dan BPKP. Pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan melalui koordinasi dengan BPK-RI dan BPKP.

Pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil audit dari Aparat Pengawasan Fungsional diluar Kementerian Perhubungan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : a) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) posisi s.d

HAPSEM I Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat sebanyak 557 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 425 rekomendasi, sedangkan sebanyak 111 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan selesai, sebanyak 19 rekomendasi belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 2

rekomendasi tidak bisa ditindaklanjuti. b) Koordinasi yang dilakukan dengan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) adalah mengenai tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPKP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Posisi sampai dengan triwulan III Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

0

50

100

150

200

111

0 3182

12552

5 19

57

012

2513

00 4

6

01

110

10 0

1

00

10

00 0

Selesai Belum Selesai Belum di TL Tidak Bisa di TL


F. Pengawasan Lainnya dan Kegiatan Lainnya

1. Pendampingan Pagu Kebutuhan RKA KL 2015

Kegiatan pendampingan Inspektorat Jenderal dilakukan pada pembahasan Pagu Kebutuhan yang merupakan kegiatan internal yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam rangka memberikan penilaian terhadap kegiatan yang diusulkan, yakni kegiatan yang diusulkan tersebut sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, tidak bermasalah, serta telah dibahas di tingkat daerah melalui koordinasi UPT/Satker dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait. Pada tahun 2014, kegiatan pendampingan dilaksanakan pada bulan Pebruari dan Maret 2014 di 5 (lima) lokasi, yakni Batam, Yogyakarta, Makasar, Denpasar, dan Bandung.

2. Sosialisasi Preventif Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)

Sosialisasi Preventif KKN dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR), khususnya program pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengendalian gratifikasi, serta membangun integritas pribadi sebagai upaya melawan korupsi kepada seluruh UPT/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada Tahun 2014, Inspektorat Jenderal melaksanakan sosialisasi di 5 (lima) Provinsi yaitu Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah.

0

20

40

60

80

Ditjen Darat Ditjen Laut Ditjen Udara

7 16 123

53 51

Tindak Lanjut Sisa


Sosialisasi Preventif KKN di Provinsi Banten

3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan KKN (Kormonev AP-KKN) Kementerian Perhubungan

Sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) adalah membentuk Kelompok Kerja Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS-PK) yang beranggotakan seluruh Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Kelompok kerja tersebut bertugas untuk melakukan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi (kormonev) aksi pencegahan KKN (AP-KKN) Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan kegiatan Kormonev AP-KKN Kementerian Perhubungan Tahun 2014 antara lain adalah: a) Uji petik pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

(PPK) b) Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi pelaksanaan Stranas PPK

yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal; c) Keikutsertaan dalam seminar maupun workshop pencegahan dan

pemberantasan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK;


d) Keikutsertaan dalam dalam acara Pekan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK.

4. AP-KKN Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, setiap unit kerja Eselon I wajib melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja Eselon I telah melakukan upaya tersebut melalui Kelompok Kerja AP-KKN Inspektorat Jenderal. Program kerja dan Realisasi AP-KKN Inspektorat Jenderal tahun 2014 adalah sebagai berikut : a) Strategi Pertama yaitu Pencegahan

(1) Peningkatan Kinerja Layanan Kepemerintahan Berdasarkan Program Kerja Pertama AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2014 terdapat 6 (enam) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut: - Kegiatan pertama, Monitoring pelaksanaan penandatanganan

Pakta Integritas di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan target sebanyak 7 (tujuh) pegawai, realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan Semester II tahun 2014 adalah melebihi target yang ditentukan, yakni terdapat 18 (delapan belas) pegawai yang telah menandatangani Pakta Integritas;

- Kegiatan kedua, monitoring penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin), dengan realisasi sampai dengan Semester II tahun 2014 adalah telah disusun 7 (tujuh) Penetapan Kinerja (Tapkin) yang terdiri dari Tapkin Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV dan V, sesuai surat Inspektur Jenderal No.UM. 007/4/19/ITJEN-2014 tanggal 28 Pebruari 2014 tentang Penyampaian Penetapan Kinerja ITJEN Tahun 2014 dan surat Nomor UM. 007/8/ITJEN-2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyampaian Penetapan Kinerja Eselon II di lingkungan ITJEN, yang terdiri dari Tapkin Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV dan V;

- Kegiatan ketiga, monitoring penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), sesuai Nomor UM. 007/5/2/ITJEN-2014 tanggal 21 Pebruari 2014 tentang Penyampaian LAKIP ITJEN Tahun 2014 dan surat Nomor UM. 208/112/ITJEN-2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penyampaian LAKIP Eselon II di lingkungan ITJEN, yang terdiri dari LAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV dan V;

-


- Kegiatan keempat, monitoring penerapan E-goverment untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam manajemen pemerintahan, posisi sampai dengan semester II tahun 2014 pada Sistem Informasi Pengawasan (SIP) di lingkungan ITJEN sebesar 70,53%;

- Kegiatan keenam, uji petik terhadap pelaksanaan audit sebagai masukan untuk perbaikan kinerja organisasi ITJEN, posisi sampai dengan semester II tahun 2014 realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan Daftar Pertanyaan Quesioner terkait pelaksanaan audit ITJEN kepada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan;

- Kegiatan ketujuh, monitoring Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System (WBS), posisi sampai dengan semester II tahun 2014 telah terbentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di lingkungan Kementerian Perhubungan beserta saluran pengaduannya serta telah terdapat media pelaporan WBS.

(2) Program Kerja Kedua, yaitu Akses Publik Terhadap Informasi

Penanganan Aduan yang Telah Dilaporkan : - Kegiatan pertama, penanganan pengaduan melalui audit

khusus, realisasi sampai dengan semester II tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) pengaduan yang ditindaklanjuti dengan audit khusus;

- Kegiatan kedua, penanganan sanggah banding, realisasi sampai dengan semester II tahun 2014 Inspektorat Jenderal telah menerima sebanyak 54 (lima puluh empat) surat sanggahan;

- Kegiatan ketiga, memberikan pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan Permenhub No. PM 72 tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, posisi sampai dengan semester II tahun 2014 belum teralisasi karena belum adanya permintaan informasi.

(3) Program Kerja Ketiga, yaitu Pelaporan Laporan Harta Kekayaan

Pejabat Negara (LHKPN) sesuai Kepmenhub No. KM 23 Tahun 2006; - Kegiatan pertama, pejabat yang wajib mengisi dan belum

melaporkan LHKPN (Form A) adalah sebanyak 7 (tujuh) Pejabat yang telah melaporkan;

- Kegiatan kedua, monitoring Pejabat dan Auditor yang belum dan telah menyampaikan LHKPN kepada Biro Kepegawaian


dan Organisasi untuk diteruskan ke KPK, posisi sampai dengan semester II tahun 2014 Inspektorat Jenderal telah menyampaikan ke Biro Kepegawaian terkait Daftar Pejabat Wajib Lapor LHKPN kepada KPK;

- Kegiatan Ketiga, memberikan peringatan terhadap Pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang belum melaporkan LHKPN, realisasi sampai dengan semester II Tahun 2014 melalui Instruksi Inspektur Jenderal Nomor SK.13/KP.011/ITJEN-2014 tentang Penetapan Pejabat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan yang dimilikinya serta Nota Dinas Sesitjen perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

(4) Program Kerja Keempat, yaitu Penyempurnaan Sistem

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Termasuk Memperkuat Mekanisme Pengawasan. Berdasarkan program kerja keempat AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2014 terdapat 3 (tiga) paket pengadaan barang dan jasa.

(5) Program Kerja Kelima, yaitu Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan program kerja kelima AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2014 terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut: - Kegiatan pertama, pemantauan pelaksanaan kegiatan

Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, posisi sampai dengan semester II tahun 2014 telah dilaporkan hasil PMPRB online kepada Menteri Perhubungan;

- Kegiatan kedua, pelaporan Implementasi SPIP, posisi sampai dengan semester II tahun 2014 adalah telah dilaksanakan kegiatan uji petik penyelenggaraan SPIP di beberapa UPT/Satker Kementerian Perhubungan di daerah;

- Kegiatan ketiga, Kampanye anti korupsi melalui media banner, stiker, pin dan kaos. Kementerian Perhubungan telah berpartisipasi dalam kegiatan pameran ini yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 9 s.d 11 Desember 2014 bertempat di Universitas Gajah Mada – Jogjakarta.

(6) Program Kerja Keenam, yaitu Kerjasama dengan Lembaga Anti

Korupsi. Berdasarkan program kerja keenam AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2014 terdapat 2 (dua) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut :


- Kegiatan pertama, Inspektorat Jenderal ikut berpartisipasi mengikuti pameran Pekan Raya Anti Korupsi pada tanggal 9 s.d. 11 Desember 2014 di Yogyakarta;

- Kegiatan kedua, Sosialisasi pencegahan KKN di lingkungan Itjen dengan mengundang KPK di Provinsi Jawa Tengah dan Banten.

b) Strategi Kedua, yaitu Penegakan Hukum, dengan Program Kerja

Meningkatkan Koordinasi dan Persamaan Persepsi Antara Lembaga Audit/Pengawasan Internal dan Eksternal dengan Lembaga Penegak Hukum. Berdasarkan program kerja kedua AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2014 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni Pelaksanaan Koordinasi antara Lembaga Penegak Hukum dengan ITJEN, posisi sampai dengan semester II tahun 2014 telah dilakukan pertemuan dengan pihak Kejaksaan Agung (JAMDATUN) tanggal 19 Desember 2014 terkait koordinasi tentang permintaan pertimbangan hukum atas proses pelelangan pengadaan konstruksi paket A.

c) Strategi Keempat, yaitu Kerjasama Internasional dan Penyelamatan

Aset Hasil Korupsi. (1) Program Kerja Pertama, Kerjasama dengan Lembaga Anti

Korupsi. (2) Berdasarkan Program Kerja Keempat Kelompok Kerja Aksi PPK

Inspektorat Jenderal Tahun 2014 yakni Tindak Lanjut MoU antara Itjen dengan PPATK, sampai dengan semester II Tahun 2014 belum dapat terealisasi.

(3) Program Kerja Kedua, Meningkatkan Koordinasi dan Persamaan Persepsi antara Lembaga Audit/Pengawasan Internal dan Eksternal dengan Lembaga Penegak Hukum.

(4) Berdasarkan Program Kerja Keempat Kelompok Kerja Aksi PPK Inspektorat Jenderal Tahun 2014 yakni Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK, BPKP dan ITJEN. Posisi temuan yang ‘Tuntas’ sampai dengan semester II Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No. Ket Periode Tahun Audit Tuntas 1. BPK 2006-2014 425 dari 557 Rekomendasi 2. BPKP 1998-2014 103 dari 209 Rekomendasi 3. ITJEN 2003-2014 31121 dari 39536 Temuan

d) Strategi Kelima, yaitu Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. (1) Program Kerja Pertama, Penyempurnaan Sistem Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah Termasuk Memperkuat Mekanisme Pengawasan.Berdasarkan program kerja pertama AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2014 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni pokja ULP ITJEN telah menyampaikan Laporan Tahunan ULP;


(2) Program Kerja Kedua, Melaksanakan Pelatihan SDM dalam Rangka Penyelamatan Asset Hasil Korupsi.

(3) Berdasarkan program kerja kedua AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2014 terdapat 2 (dua) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut : - Kegiatan pertama, pelaksanaan pembekalan dalam rangka

memperkuat Mekanisme Pengawasan, posisi sampai dengan semester II tahun 2014 telah dilaksanakannya Sosialisasi WBS dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tanggal 17 Maret 2014, Sosialisasi Tata Cara Perhitungan Biaya Personil/Non Personil dan Penyelesaian Sengketa Hukum Kasus Pengadaan Jasa Konsultan serta Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor, serta Sosialisasi Peraturan Inspektur Jenderal tentang SOP Reviu Laporan Keuangan pada tanggal 8 Agustus 2014;.

- Kegiatan kedua, Kerjasama dengan institusi terkait dalam rangka pelatihan SDM sebanyak 3 (tiga) MoU dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

e) Strategi Keenam, yaitu Mekanisme Pelaporan, dengan Program Kerja

yaitu Akses Publik Terhadap Informasi Penanganan Aduan Yang Telah di Laporkan, yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut : (1) Kegiatan pertama, tindak lanjut penanganan pengaduan melalui

audit khusus, posisi sampai dengan semester II tahun 2014 adalah 3 (tiga) laporan hasil audit Khusus yang merupakan tindak lanjut dari surat pengaduan yang diterima ITJEN;

(2) Kegiatan kedua, tindak lanjut penanganan sanggah banding, posisi sampai dengan semester II tahun 2014 adalah 6 (enam) sanggah banding yang telah dievaluasi dan dilaporkan dengan 10 (sepuluh) surat.

5. Koordinasi Pengawasan Pada Tahun 2014, Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dengan:

a. Koordinsi dengan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota serta Dinas Perhubungan dilaksanakan terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan. Koordinasi dengan Inspektorat Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kota dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 12 Maret 2014 di Bengkulu dan 06 s.d. 08 Mei 2014 di Bandung. Selain itu, koordinasi dengan Inspektorat Kota dilakukan pada tanggal 24 s.d. 26 April 2014 di Yogyakarta dan tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2014 di Madiun;

b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Inspektorat Provinsi/Badan Pengawas Daerah) dengan menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan


Daerah (Rakorwasda) di Yogyakarta pada tanggal 23 s.d. 31 Oktober 2014. Rakorwasda bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan maupun pemeriksaan yang berulang-ulang terhadap objek audit yang sama oleh beberapa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di daerah.

6. Bimbingan Teknis (Bimtek)

Dalam rangka berbagi ilmu teknis audit sektor perhubungan, menyamakan persepsi tentang tata cara pengawasan di bidang Perhubungan, serta terbentuknya sinergi pengawasan antara APIP Pusat dan daerah, pada tahun 2014 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melaksanakan Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan di 5 (lima) lokasi yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Kota Yogyakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, dan Kota Madiun, dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

NO Nama Provinsi Jumlah Peserta Tanggal pelaksanaan 1 Bengkulu 49 orang 01 s.d. 03 April 2014

2 Yogyakarta 40 orang 13 Mei 2014

3 Tangerang Selatan 50 orang 16 Mei 2014


4 Bandung 60 orang 10 s.d. 12 Mei 2014

5 Depok 39 orang 03 Juli 2014

6 Madiun 45 orang 7 Oktober 2014

7. Pembinaan Pengawasan

Kegiatan Pembinaan Pengawasan bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah menunjukkan kinerja terbaik dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip 3E+ 1K (Efektif, Efisien, Ekonomis dan Ketaatan). Kegiatan ini merupakan upaya Inspektorat Jenderal untuk merubah paradigma yang selama ini terkesan sebagai watchdog menjadi konsultan dan quality assurance. Melalui kegiatan ini diharapkan UPT yang terpilih sebagai UPT dengan Kinerja Terbaik dapat menjadi contoh bagi seluruh UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik.

Kegiatan Penilaian UPT dengan Kinerja Terbaik dilakukan oleh Tim Terpadu yang melibatkan Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan serta Biro Kepegawaian dan Organisasi terhadap seluruh UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit, Aspek Kinerja (Tugas dan Fungsi, Keuangan dan SDM) serta Aspek Pelayanan Publik (Visi, Misi dan Motto Pelayanan, Sistem, Standar dan Prosedur Pelayanan, SDM Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pelayanan).

Berikut adalah peringkat UPT dengan Kinerja Terbaik Tahun 2014 :

NO NAMA UPT PERINGKAT 1. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III

Surabaya I (Unit Kerja Eselon II)

2. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon I (Unit Kerja Eselon III)

3. Bandar Udara Kuabang, Kabupaten Halmahera Utara I (Unit Kerja Eselon IV)

Penyerahan penghargaan kepada UPT dengan Kinerja Terbaik bertepatan dengan perayaan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September 2014.


8. Pengawasan Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Utara Jawa

Kegiatan pengawasan percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara jawa dilakukan untuk memantau dan mendorong percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara jawa dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara jawa ini dimaksudkan untuk meningkatan pelayanan moda transportasi kereta api.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut, pada tahun 2014 adalah melakukan pemantauan terhadap proses percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara jawa di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada bulan September 2014.


9. Pembangunan Whistleblowing System (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi

a. Whistleblowing System (WBS) Pada tahun 2014, Inspektorat Jenderal mulai membangun suatu sistem penanganan pengaduan yang dinamakan whistleblowing system. Whistleblowing system (WBS) adalah sistem penanganan pengaduan bagi whistleblower yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi. WBS ini diperuntukkan terutama untuk seseorang yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, tetapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap. Langkah-langkah yang telah diterapkan di Kementerian Perhubungan, yaitu sebagai berikut : 1) Melakukan sosialisasi mengenai WBS di lingkungan Kantor Pusat

Kementerian Perhubungan pada tanggal 15 April 2014; 2) Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pemahaman WBS

yang difasilitasi oleh Lembaga Penjamin Saksi dan Korban (LPSK) pada tanggal 22-23 April 2014;

3) Menyusun Tim Penyusun Standard Operating Procedure (SOP) WBS sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.34/KP.801/ITJEN-2014 tanggal 16 April 2014;

4) Menyusun peraturan tentang SOP WBS di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran (Whistleblower) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

5) Membentuk unit/tim pelaksana WBS dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP.830 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Tim Penerima Pengaduan Whistleblower di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Tim ini bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan whistleblower serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas whistleblower tersebut;

6) Membangun WBS secara online sederhana pada http://itjen.dephub.go.id/wbs dan menyusun rancang bangun portal WBS online pada tahun 2015;

7) Selain itu, saluran pengaduan WBS dapat melalui : - Faximile ke (021) 3506669, 3857085; - Email ke [email protected]; - Short Message Service (SMS) gateway ke 08118072020, atau - Short Message Service (SMS) ke nomor 08212345477.

http://itjen.dephub.go.id/wbs

mailto:[email protected]


Selain WBS tersebut di atas, Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan LKPP juga menangani penanganan pengaduan khusus pengadaan barang dan jasa melalui wbs lkpp sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.46/KP.801/ITJEN-2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penetapan Tim Verifikator dan Penelaah Whistleblowing System dalam pengadaan barang/jasa Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Pengendalian Gratifikasi Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi, serta pengembangan Sistem Pengendalian Gratifikasi. Kementerian Perhubungan sedang melakukan pengembangan Sistem Pengendalian Gratifikasi melalui beberapa tahapan, yakni :

1) Tahap I : Pengenalan Pengendalian Gratifikasi a) Telah diselenggarakan sosialisasi terkait Pengendalian

Gratifikasi kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal pada tanggal 17 Maret 2014;

b) Telah diselenggarakan sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan serta seluruh Eselon III dan Eselon IV Kantor Pusat pada tanggal 15 April 2014;

c) Telah dilakukan Deklarasi Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi oleh Menteri Perhubungan dan disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 15 April 2014.

2) Tahap II : Penerapan Pengendalian Gratifikasi a) Telah dilaksanakan workshop/pendampingan dengan KPK

dalam rangka pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada tanggal 7 April 2014;

b) Telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.54/KP.801/ITJEN-2014 tanggal 30 Juni 2014. Tugas UPG antara lain : - Menerima pelaporan gratifikasi dari pegawai instansinya; - Melakukan analisis pemrosesan; - Menetapkan kepemilikan gratifikasi yang tidak dianggap

suap; serta - Mengirimkan rekapitulasi laporan dan form laporan

gratifikasi kepada KPK; c) Menyediakan ruangan UPG di Gedung Karya Lt.19 dan saluran

peyampaian ke UPG, melalui : - Drop box di Inspektorat Jenderal, Gedung Karya lt. 19, di

Lt. 1 Gedung Cipta, Karsa, dan Karya;


- Telepon /faximile (021) 3506669, 3857085; - Email ke [email protected];

d) Telah menyusun pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

3) Tahap III : Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi a) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian

gratifikasi per triwulan. b) Menyusun Laporan Implementasi Pengendalian Gratifikasi

selama tahun 2014, laporan telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan pada tanggal 31 Desember 2014.

10. Rapat Dinas Inspektorat Jenderal

Setiap awal tahun anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Rapat Dinas dalam rangka penetapan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan, serta Materi Pembahasan Komisi terkait dengan penyempurnaan beberapa peraturan intern sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan serta dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2014. Rapat Dinas Inspektorat Jenderal tahun 2014 diselenggarakan pada pada tanggal 05 s.d 07 Pebruari 2014 dengan agenda kegiatan pemaparan program kerja masing-masing Unit Kerja Eselon II (Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV, dan V) di lingkungan Inspektorat Jenderal, penetapan kebijakan pengawasan tahun 2014, PKPT dan materi pembahasan komisi. Materi komisi meliputi : a. Kebijakan Pengawasan dan Pedoman Perjalanan Dinas Tahun

Anggaran 2014; b. Penyempurnaan Standar Operational Procedure (SOP) Reviu Laporan

Keuangan; c. Penyusunan Pedoman Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Selain paparan tersebut di atas, kegiatan Rapat Dinas tahun 2014 Inspektorat jenderal dilaksanakan melalui paparan dari beberapa narasumber sebagai pembekalan dan tambahan wawasan bagi seluruh pegawai Inspektorat Jenderal. Materi dari narasumber adalah : a. Kebijakan, Sasaran dan Program Kerja Kementerian Perhubungan T.A.

2014 oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;

b. Sosialisasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN dan RB;


c. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Kerja Kementerian Oleh APIP oleh Inspektur VI Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan Kasubdit Transformasi Penganggaran Direktur Sistem Penganggaran DJA Kementerian Keuangan;

d. Pengembangan Profesi Auditor oleh Ketua Umum Presidium AAIPI.

11. Evaluasi Pengawasan

Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan semester I Tahun 2014, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Evaluasi Program Kerja Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2014 pada Senin s.d. Rabu / 07 s.d. 09 Juli 2014 di Hotel Horison Bekasi. Pelaksanaan Evaluasi terdiri atas :

a. Penandatanganan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. Pembekalan dari Narasumber Inspektur Investigasi Kementerian Keuangan dengan materi Penerapan Whistleblowing System di Kementerian Keuanga;

c. Pembekalan dari Narasumber Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan tema Standar Biaya Tahun 2015 dan Dampak Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD;

d. Hasil evaluasi Program Kerja Semester I masing-masing Eselon II Inspektorat Jenderal;

e. Mapping kegiatan semester II agar tidak terjadi tumpang tindih dan terdapat peningkatan kinerja pada semester II.

12. Pra Rapat Dinas Inspektorat Jenderal

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Tahun 2014 dan penyusunan Kebijakan Pengawasan tahun anggaran 2015 serta pembahasan materi-materi lain yang dapat menunjang tugas dan fungsi organisasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Pra Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Tahun 2014 pada tanggal Senin s.d. Selasa / 15 s.d. 16 Desember 2014 di Wisma Tugu (Graha Transportasi), Bogor. Pra Rapat Dinas diikuti oleh kurang lebih 169 (seratus enam puluh sembilan) pegawai Inspektorat Jenderal, yang terdiri dari Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Para Kapok, dan sebagian Pejabat Fungsional Auditor serta Staf.


Kegiatan Pra Radin ini meliputi pemaparan dari Narasumber Anggota Komite Telaah Sejawat AAIPI dengan materi Telaahan Sejawat dan pencerahan dari Motivator dengan tema Peningkatan Motivasi Kerja, serta pemaparan hasil evaluasi kinerja tahun 2014 (posisi per 30 Nopember 2014) dari tiap-tiap unit kerja Eselon II dan rencana kegiatan untuk untuk tahun 2015. Selain itu, dalam Pra Radin Tahun 2014 telah ditetapkan Kebijakan Pengawasan Tahun 2015 untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan penyusunan rencana program kerja pengawasan tahunan tahun 2015. Setelah pelaksanaan Pra Radin akan dibentuk komisi-komisi untuk membahas materi-materi penunjang tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern Kementerian Perhubungan. Materi tersebut meliputi: a. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) TA 2015; b. Penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun

2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

13. Pemantauan Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru

Pemantauan angkutan bertujuan untuk memberikan masukan serta umpan balik (feed back) sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dan optimalisasi pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Disamping itu, monitoring juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan berjalan.

a. Pemantauan Angkutan Lebaran Untuk melaksanakan monitoring pada 28 (dua puluh delapan) titik simpul yang telah ditetapkan, dibentuk sebanyak 12 (dua belas) Tim, dengan waktu pelaksanaan dibagi menjadi :

(1) Pra Lebaran, dilaksanakan oleh 5 (lima) Tim, mulai tanggal 23 s.d. 27 Juli 2014;

(2) Pasca Lebaran, dilaksanakan oleh 8 (delapan), mulai tanggal 01 s.d. 05 Agustus 2014.

Tim

Provinsi Lokasi Pelaksanaan

I DKI Jakarta dan Banten

Perum Bulog Kelapa Gading 23 s.d. 27 Juli 2014 Kantor Otoritas Pelabuhan Peyeberangan

Merak

II DKI Jakarta dan Banten

Kantor Pusat Kementerian Perhubungan 23 s.d. 27 Juli 2014

Dishub Kota Tangerang Selatan

III DKI Jakarta dan Banten

Stasiun KA Jakarta Gudang 23 s.d. 27 Juli 2014

Terminal Poris Plawad Tangerang IV Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok 23 s.d. 27 Juli 2014


DKI Jakarta dan Jawa Barat

Terminal Kota Depok

V Jawa Barat Terminal Kota Bekasi

23 s.d. 26 Juli 2014 Dishub Kota Bekasi

Tim

Provinsi Lokasi Pelaksanaan

I Jawa Barat Terminal Bus Leuwipanjang

1 s.d. 5 Agustus 2014 Dishub Kabupaten Tasikmalaya

II Jawa Barat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon 1 s.d. 5 Agustus 2014 Stasiun KA Cirebon

III Jawa Tengah Stasiun KA Semarang Poncol

1 s.d. 5 Agustus 2014 Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Mas Semarang

IV Jawa Tengah Dishubkominfo Kota Solo

1 s.d. 5 Agustus 2014 Stasiun KA Solo Jebres

V Jawa Tengah Terminal Purwokerto

1 s.d. 5 Agustus 2014 Dishub Kota Cilacap

VI D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah

Terminal Jombor 1 s.d. 5 Agustus 2014 Stasiun KA Lempuyangan

Dishub Kota Magelang

VII D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah

Terminal Giwangan 1 s.d. 5 Agustus 2014 Dishub Kota Yogyakarta

Dishubkominfo Kabupaten Kebumen

VIII Jawa Timur Terminal Purabaya

1 s.d. 5 Agustus 2014 Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak

b. Pemantauan Angkutan Lebaran Haji

Pemantauan Angkutan Lebaran Haji Tahun 2014 (1435 H) oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan di 8 (delapan) embarkasi, yaitu:

No. Embarkasi Tanggal Pelaksaanan 1. Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh 18 s.d 20 September 2014 2. Bandara Kuala Namu Medan 16 s.d 18 September 2014 3. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II

Palembang 18 s.d 20 September 2014

4. Bandara Juanda Surabaya 18 s.d 20 September 2014 5. Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin 22 s.d 24 September 2014 6. Bandara Sepinggan Balikpapan 18 s.d 20 September 2014 7. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 22 s.d 24 September 2014

c. Pemantauan Angkutan Natal 2014 dan Tahun Baru Tahun 2015

Pemantauan Angkutan Natal 2014 dan Tahun Baru Tahun 2015 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dilaksanakan di 5


(lima) Provinsi yaitu Maluku, Sulawesi Utara, Bali, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, yaitu :

No. Embarkasi Tanggal Pelaksaanan 1. Pelabuhan Yos Soedarso Ambon,

Maluku 23 s.d. 26 Desember 2014

2. Kantor Otoritas Bandara Wilayah VIII, Sulawesi Utara 22 s.d. 25 Desember 2014

3. Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai, Bali 28 s.d. 31 Desember 2014

4. Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin, Bangka Belitung 28 s.d. 31 Desember 2014

5. Kantor Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau 28 s.d. 31 Desember 2014

14. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Pada Tahun 2014 telah ditetapkan 30 (tiga puluh) Peraturan yang telah ditetapkan yaitu:

No Nama Peraturan Perihal 1. Peraturan Inspektur Jenderal

Nomor SK.14/PS.316/ITJEN-2014 Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2014

2. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.17/PS.316/ITJEN-2014

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal TA 2014

3. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.22/HK.206/ITJEN-2014

Perubahan Kedua atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2010-2014

4. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.32/KU.008/ITJEN-2014

Pedoman Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2014


Petunjuk Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan


SOP Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan

7. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.79/KP.801/ITJEN-2014

Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit di Lingkungan Kementerian Perhubungan

8. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor HK.204/1/4/ITJEN-2014

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015

9. Peraturan Inspektur Jenderal SK.82/HK.206/ITJEN-2014

Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

10. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014

Penggunaan dan Arti Lencana Inspektorat Jenderal


11. SOP Nomor 01/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Audit Dengan Tujuan

12. SOP Nomor 02/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Audit Dengan Tujuan Khusus

13. SOP Nomor 03/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa

14. SOP Nomor 04/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Kegiatan Evaluasi

15. SOP Nomor 05/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Kegiatan Non Pengawasan

16. SOP Nomor 06/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal

17. SOP Nomor 07/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengukuran Data Kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal

18. SOP Nomor 08/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengusulan DUPAK Auditor Gol.IV/b ke Atas

19. SOP Nomor 09/SOP/ITJEN-2014 SOP Pengusulan DUPAK Auditor Gol.IV/a ke Bawah

20. SOP Nomor 10/SOP/ITJEN-2014 SOP Proses Penilaian Angka Kredit Golongan IV/a ke Bawah

21. SOP Nomor 11/SOP/ITJEN-2014 SOP Penetapan Angka Kredit Golongan IV/a ke Bawah

22. SOP Nomor 12/SOP/ITJEN-2014 SOP Administrasi dan Pendistribusian Penilaian Angka Kredit

23. SOP Nomor 13/SOP/ITJEN-2014 SOP Permintaan Barang Persedian Rutin

24. SOP Nomor 14/SOP/ITJEN-2014 SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

25. SOP Nomor 15/SOP/ITJEN-2014 SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan UAKPB

26. SOP Nomor 16/SOP/ITJEN-2014 SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan UAPPB-E1

27. SOP Nomor 17/SOP/ITJEN-2014 SOP Mekanisme Pelaksanaan Reviu Triwulan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

28. SOP Nomor 18/SOP/ITJEN-2014 SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

29. SOP Nomor 19/SOP/ITJEN-2014 SOP Penyusunan Kebijakan Pengawasan 30. SOP Nomor 20/SOP/ITJEN-2014 SOP Penyusunan Rencana Strategis

Inspektorat Jenderal

15. Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (self assessment) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Model PMPRB menfokuskan penilaian terhadap langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dikaitkan dengan “Hasil Yang Diharapkan”. Hal ini juga terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pelaksanaan


reformasi birokrasi. Dasar pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor SK. 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Asesor penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan PMPRB di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan didukung oleh 8 (Delapan) Assesor dari Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Sebagai koordinator, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Rapat pelaksanaab submit PMPRB Kementerian Perhubungan Tahun 2014 pada tanggal 9 September 2014 dengan dihadiri oleh seluruh Asesor Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Hasil penilaian mandiri yang telah dilaksanakan oleh Tim Assesor PMPRB Kementerian Perhubungan tahun 2014 meliputi : a) Komponen Proses yang terdiri dari sub komponen manajemen

perubahan, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisas, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Total nilai komponen proses yang dicapai adalah 48,19.

b) Komponen Hasil, yang terdiri dari sub kompenen kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik. Total nilai komponen hasil yang diperoleh adalah 29,9.

Hasil yang dicapai berdasarkan PMPRB di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah 78,1 berada pada kategori BB (Sangat Baik). Akan tetapi hasil ini tidak sesuai dengan evaluasi perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN), yakni Kementerian Perhubungan mendapatkan total nilai 60,02 berada pada kategori B (Baik) sehingga masih diperlukan sedikit perbaikan.

16. Seminar Pengawasan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal dalam bidang Pengawasan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP). Seminar Pengawasan pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagi berikut :

No. Nama Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Keterangan


1. Sosialisasi Tata Cara Perhitungan Biaya Personil/Non Personil dan Penyelesaian Sengketa Hukum kasus Pengadaan Jasa Konsultasi serta Penyusunan dan PAK JFA

13 Mei 2014 Peserta Pegawai dari ITJEN berjumlah 167 (seratus 3nam puluh tujuh) Pegawai

Tempat : Hotel All Season, Jakarta

2. Sosialisasi Whistleblowing System dan Pengendalian Gratifikasi

17 Maret 2014 Peserta Pegawai dari ITJEN berjumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) Pegawai

Tempat Ruang Rapat Brawijaya, Gedung Karsa Lantai VII, Kementerian Perhubungan

17. Peningkatan SDM Inspektorat Jenderal

Dalam rangka meningkatan kompetensi aparat pengawasan, pada tahun 2014 Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terdiri atas :

No KEGIATAN PELAKSANAAN JUMLAH PESERTA

1. Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 10 s.d. 15 Februari 2014 30 Peserta

2. Pelatihan Audit Berbasis Resiko 2 s.d. 8 April 2014 30 Peserta 3. Pelatihan Audit Teknis LLAJ 2 s.d. 6 Juni 2014 30 Peserta 4. Pelatihan Teknis Audit Kenavigasian 2 s.d. 9 September 2014 30 Peserta 5. Pelatihan Fungsional Audit

Pengadaan Barang dan Jasa 3 s.d. 7 Maret 2014 31 Peserta

6. ECIIA Conference 2014 Budapest dan On-Site Learning

15 s.d. 19 September 2014 3 Peserta

7. Konferensi Internasional dari Institute of Internal Auditor (IIA) Malaysia 12 s.d. 16 Oktober 2014 5 Peserta

8. Workshop Perangkat Profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia 12 Nopember 2014 10 Peserta

9. Workshop Jurnalistik Media Internal 9 s.d. 11 Mei 2014 13 Peserta 10. Workshop Teknik Fotografi Media

Internal 9 s.d. 11 Mei 2014 6 Peserta

11. Pelatihan Kantor Sendiri tentang :

Audit Laporan Keuangan 10 Maret 2014 120 Peserta Perencanaan dan Manfaat Pembangunan Penyeberangan Kapal Roro

7 April 2014 60 Peserta

Audit Laporan Keuangan Triwulan I 8 April 2014 60 Peserta Laporan Keuangan Semester I 1 Juli 2014 60 Peserta Reviu Laporan Keuangan 6 Oktober 2014 100 Peserta


Penyusunan Program Kerja Reviu dan Rencana Kerja Anggaran 3 s.d. 4 Pebruari 2014 60 Peserta

Penyusunan dan Manfaat Dokumen Amdal 11 September 2014 60 Peserta

Kapitalisasi BMN berupa Asser Tetap 12 September 2014 31 Peserta

18. Penerbitan Jurnal

Penerbitan Buletin “Transparansi“ tahun 2014 direncanakan sebanyak sebanyak 2 (dua) kali, dengan judul “Whistle Blower dan Unit Pengendalian Gratifikasi” Volume 9 Nomor 1 Tahun 2014 dan “Pelayanan Transportasi” Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014 dengan jumlah cetak masing-masing sebanyak ± 300 eksemplar.

19. Penyusunan Rencana Stratregis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal

Tahun 2015-2019 Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini agar Inspektorat Jenderal dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk menigkatkan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari Reformasi Birokrasi.

Secara umum tujuan dari penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai acuan untuk mencapai keadaan yang diinginkan pada masa yang akan datang. Kemudian secara khusus tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan komitmen untuk mengadakan reformasi birokrasi

terhadap aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peningkatan kualitas SDM aparatur;

b. Membangun strategi sebagai bagian penting yang berorientasi hasil; c. Memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang; d. Memfasilitasi komunikasi dan partisipasi mengakomodasi perbedaan

kepentingan dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan mencapai tujuan;

e. Menjamin efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan produktifitas. Penetapan RENSTRA Inspektorat Jenderal 2015-2019 masih menunggu penetapan RENSTRA Kementerian Perhubungan 2015-2019 yang direncanakan pada akhir Maret 2015. Matrik sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator, dan target yang disusun dalam RENSTRA Inspektorat Jenderal 2015-2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI INDIKATOR TARGET 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya Kinerja Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance

Pelaksanaan Pengawasan intern yang berintegritas, profesional dan amanah

Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Consultant dan Quality Assurance

Persentase Kebocoran Keuangan Negara 2,00% 1,90% 1,80% 1,60% 1,50%

Meningkatkan kualitas hasil pengawasan

Persentase temuan terkati 3E (efektif, efisien, ekonomis)

37,72% 36,00% 34,00% 32,00% 30,00%

Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM Pengawasan

Persentase temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern 44,59% 42,00% 40,00% 38,00% 36,00%

Persentase temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan

11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50%

Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti

25% 40% 55% 65% 75%

Jumlah PegawaJumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA

125 Org

145 Org

160 Org

175 Org

190 Org

20. Penunjang Kegiatan Pengawasan Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas intern Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan dibangunnya Sistem Informasi Pengawasan (SIP). Fungsi utama SIP adalah sebagai sistem yang mengolah data pengawasan yang mencakup pemasukan (input), pemrosesan, review, persetujuan, penghapusan, dan evaluasi untuk prediksi program/kegiatan, mobilisasi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, media pertukaran informasi internal dan eksternal, pengolahan serta pengelolaan tindak lanjut LHA

Aplikasi yang terdapat pada SIP adalah :

a) Sistem Informasi Audit (SIAU) merupakan aplikasi untuk :

(1) Membuat dan mendistribusikan usulan audit maupun non audit berupa Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) dan non PKPT;

(2) Mengisi/menginput usulan audit yang berupa PKPT; (3) Mengisi/menginput usulan non audit yang tidak termasuk dalam

PKPT (non PKPT); (4) Mengisi/menginput NHA, SPL, Matrix, LHA dan lampirannya; (5) Akses file DIPA dan POK UPT/Satker di lingkungan Kementerian

Perhubungan serta peraturan perundangan yang sudah terdigitalisasi;

(6) Pengolahan database pegawai Inspektorat Jenderal terkait integrasi aplikasi SIP dengan aplikasi SIK (Sistem Informasi Kepegawaian) Kementerian Perhubungan.


b) Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU), aplikasi ini merupakan pemisahan secara sistem dengan tujuan pengelompokan tugas dan fungsi keuangan, sehingga proses keuangan terkait operasional organisasi pada Inspektorat Jenderal memiliki proses pengolahan data (database) secara terpisah.

Fasilitas yang ada pada aplikasi SIMKEU adalah : (1) Pembuatan SPT dan SPPD berdasarkan usulan perjalanan dinas

PKPT dan non PKPT; (2) Pendataan berkas Verifikasi terkait usulan perjalanan dinas audit

dan non audit; (3) Proses Rampung setelah Verifikasi selesai dilakukan; (4) Monitoring status SPT dan SPPD terkait alokasi SDM; (5) Rincian Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal; (6) Realisasi penggunaan anggran di lingkungan Inspektorat Jenderal

secara Real Time dalam bentuk bar chart.

c) SMS Gateway, sebagai media untuk menerima informasi eksternal berupa pengaduan masyarakat terkait kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan sebagai media penyebaran informasi internal pegawai yang berupa koordinasi serta informasi terkait kegiatan operasional secara umum maupun non operasional (ucapan selamat, ucapan duka cita, dll) di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan.

Fasilitas yang ada pada aplikasi SMS Gateway adalah : (1) Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat beserta tindak

lanjutnya; (2) Pengiriman SMS sebagai bentuk respon terhadap penyampaian

informasi pengaduan masyarakat; (3) Pengiriman SMS terkait informasi internal di lingkungan Inspektorat

Jenderal kementerian Perhubungan; (4) Pengiriman SMS sebagai notifikasi terkait operasional aplikasi SIP.

d) Portal Web Inspektorat Jenderal, aplikasi ini merupakan media penyebaran informasi terkait kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan serta sebagai forum konsultasi penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Fasilitas yang ada pada portal Inspektorat Jenderal adalah : (1) Pembuatan berita terkait kegiatan Inspektorat Jenderal, dilakukan

berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap unit eselon II dan dikelola oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

(2) Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat versi Web yang sudah diintegrasikan dengan email [email protected];


(3) Forum konsultasi terkait pelaksanaan penggunaan anggaran negara dengan melakukan registrasi terlebih dahulu, dan isi content dapat dilakukan manajemen secara dinamis sesuai dengan wilayah pengawasan yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

e) Multimedia Data Content, sebagai media penyebaran informasi berupa peraturan perundangan, jurnal, foto kegiatan terkait Portal Inspektorat Jenderal dalam format file digital (dokumen pdf, video streaming dan gambar).

Fasilitas yang ada pada aplikasi Multimedia data content adalah : (1) Mengunggah beragam informasi dalam format file digital; (2) Mengunduh beragam informasi dalam format file digital, berbagi file

presentasi secara online dengan format pdf sesuai dengan materi kegiatan.

f) Tindak Lanjut LHA (TLLHA), aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan tindak lanjut LHA dengan konsep text base digitalisasi dan memungkinkan pengaksesan data secara online dengan hak akses tertentu.

Fasilitas yang ada pada aplikasi TL LHA adalah : (1) Dashboard eksekutif untuk menampilkan rekapitulasi status tindak

lanjut LHA dalam berbagai bentuk grafik sesuai data yang diinput; (2) Pengiriman SMS, email sebagai notifikasi terkait operasional TL

LHA; (3) Kustomisasi Laporan Tindak Lanjut LHA sesuai kebutuhan; (4) Digitalisasi Tindak Lanjut LHA; (5) Tanggapan Unit Kerja terkait terhadap LHA beserta fasilitas

pengunggahan data dukung yang dibutuhkan; (6) Penentuan status temuan dari hasil Tindak Lanjut LHA sesuai data

dukung yang diinput ke dalam TL LHA.

g) Peta Audit Online, untuk menampilkan dan mengolah informasi data audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan titik koordinat lokasi auditi sehingga dapat menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengawasan aspek-aspek yang menjadi standarisasi penunjang pembangunan perhubungan.

Fasilitas yang ada pada aplikasi Peta Audit Online adalah : (1) Penginputan dan pengolahan data audit dalam bentuk pemetaan

wilayah berdasarkan lokasi auditi secara real time; (2) Penampilan realisasi fisik dan keuangan pekerjaan pada auditi

dalam bentuk data spasial.

Adapun prosentase pemanfaatan TIK pada proses bisinis di Inspektorat pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :


NAMA APLIKASI

MODUL APLIKASI

SASARAN PENGGUNAAN REALISASI DATA PENGUKURAN % PENGUKURAN %

SIAU

Usulan Audit Terinputnya seluruh usulan audit kinerja sesuai PKPT 100 Adanya input data seluruh audit

kinerja sesuai pelaksanaan PKPT 100

DIPA/POK Teruploadnya DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan

100 Teruploadnya DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan

100

Perundangan Terupload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru

100 Terupload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru

100

LHA

Teruploadnya seluruh LHA dalam setahun 100

Teruploadnya hampir seluruh LHA dalam setahun, terutama hasil audit bulan Desember 2013 s.d. Oktober 2014

100

TL-LHA TL-LHA Terinputnya seluruh data TL- LHA 100 Belum adanya input data TL- LHA 25

SIMKEU

ST Tersedianya seluruh Surat Tugas dalam setahun 100 Belum tersedianya seluruh Surat

Tugas dalam setahun 25

SPD Tersedianya seluruh SPD dalam setahun 100 Belum tersedianya seluruh SPD

dalam setahun 25

Perlengkapan Tersedianya seluruh Kontrak dalam setahun 100 Belum tersedianya seluruh Kontrak

dalam setahun 25

Rampung Tersedianya seluruh data verifikasi dalam setahun 100 Belum tersedianya seluruh data

verifikasi dalam setahun 25

SMS Gateway

Internal

Terkirimnya berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal, minimal tiga kali dalam setahun

100

Terkirimnya berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal lebih dari tiga kali dalam setahun, antara lain undangan acara RADIN, Evaluasi Semester, Pra Radin, berita duta cita, pemberitahuan pertanggungjawaban perjadin, dst

100

Eksternal Terdokumentasinya data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun

100 Terdokumentasinya data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun

100

Portal

Profile

Terupdatenya data profile pimpinan setiap ada perubahan

100

Ketika terdapat Inspektur Jenderal baru pada bulan Januari 2014 serta beberapa pejabat yang mengalami mutasi telah terdapat update data profile

100

Struktur

Terupdatenya data struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi atau kebijakan pengawasan setiap ada perubahan

100

Adanya update data visi dan misi, kebijakan pengawasan pada awal tahun sesuai dengan Reviu Renstra dan Kebijakan Pengawasan tahun 2014

100

Berita Kegiatan

Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, minimal sembilan kali dalam setahun

100

Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, lebih dari sembilan kali dalam setahun, seperti berita Radin, Pra Radin, Evaluasi Semester, Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan di enam lokasi, Sosialisasi Prefentif KKN di lima provinsi, Pemantauan Jalur Ganda, Pelaksanaan Diklat, dst

100

Multi-media

Dokumen PDF Teruploadnya dokumen PDF 100 Teruploadnya dokumen PDF 100 Photo

Kegiatan Teruploadnya photo kegiatan 100 Teruploadnya photo kegiatan 100

Video Kegiatan

Teruploadnya video kegiatan 100 Teruploadnya video kegiatan 100

Peta Audit

Lokasi Auditi Tersedianya data seluruh lokasi audit dalam bentuk geo spasial 100 Tersedianya data seluruh lokasi

audit dalam bentuk geo spasial 100

Hasil Audit

Tersedianya dokumen audit seperti foto, berita kegiatan, berita acara, atau hasil audit yang dupload/input pada saat pelaksanaan audit

100

Belum tersedianya dokumen audit yang diupload/input pada saat pelaksanaan audit 0

Total Realisasi 75


Dari berbagai aplikasi yang sudah dibangun tersebut belum semua dapat dimanfaatkan secara optimal disebabkan adanya kendala antara lain SDM yang lebih nyaman dengan sistem manual, dan kurangnya komitmen para pegawai khususnya pimpinan untuk menggunakan aplikasi SIP. Upaya yang diperlukan pada tahun mendatang adalah adanya kegiatan yang dapat memberikan motivasi kepada SDM Pengawasan untuk menggunakan sistem aplikasi yang telah dibangun.

BAB VI KESIMPULAN

aporan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2014 merupakan laporan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di Kementerian

Perhubungan. Selama Tahun 2014, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dengan realisasi angggaran mencapai Rp. 65.577.565.048,- (82,36 %). Hasil dari kegiatan utama Inspektorat Jenderal adalah berupa kegiatan audit di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan temuan sebanyak 3.070 temuan, selesai ditindaklanjuti sebanyak 289 temuan, dalam proses sebanyak 500 temuan, dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 2.281 temuan. Laporan tahunan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alat untuk menilai kinerja Inspektorat Jenderal yang menggambarkan pelaksanaan keseluruhan kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2014. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal didukung dengan Sumber Daya Manusia yang selalu berkembang baik secara kuantitatif dan kualitatif, sarana dan prasarana yang prima, dukungan dana yang mencukupi serta sistem dan kebijakan yang mendukung.

L


Keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tidak semuanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut, sudah dan sedang diupayakan untuk penyelesaiannya sehingga diharapkan terdapat peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun depan.

BAB I PENDAHULUAN - Kementerian Perhubungan...jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya jajaran

Documents