-
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan
yang akan dilaksanakan
diberbagai sektor kegiatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia. Pada era reformasi yang sedang berjalan ini
peranan dari masing-masing
sektor kegiatan ekonomi terus ditingkatkan dalam rangka
memperlancar dan mempercepat
laju pembangunan agar bangsa Indonesia mampu membangun dengan
kekuatannya sendiri.
Pembangunan pada hakekatnya adalah proses dari perubahan yang
terus-menerus yang
merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang ingin
dicapai. Tujuan
tersebut tidak mungkin akan dapat terwujud dalam beberapa tahun,
ataupun dalam satu atau
dua generasi. Tetapi yang terpenting bahwa semua dari upaya
pembangunan haruslah
diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap generasi mewariskan
kepada generasi berikutnya
pada keadaan yang makin mendekati tujuan tersebut.
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung
secara sadar,
terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utama yaitu untuk
meningkatkan kesejahteraan
hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa
pembangunan senantiasa
beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang
baik menuju suatu
kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional
suatu bangsa. Sebagai
konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan nasional yang membawa
kepada perubahan di
sektor pembangunan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang
pesat belum mampu
membangun basis ekonomi rakyat yang tangguh. Perlu pula disadari
bahwa proses dari
-
percepatan pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada laju
pertumbuhan ekonomi
yang tinggi tanpa diimbangi dengan pemerataan pendapatan
membangun ekonomi rakyat,
misi pembangunan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat akan terabaikan
sehingga basis ekonomi rakyat mengalami kegoncangan bahkan
rapuh.
Proses pembangunan pada dasarnya bukan sekedar fenomena ekonomi
semata.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya sekedar ditunjukkan
prestasi pertumbuhan ekonomi
yang telah dicapai oleh suatu negara namun lebih daripada itu
pembangunan memiliki
perspektif yang luas. Didalam proses pembangunan selain
mempertimbangkan aspek-aspek
pertumbuhan dan pemerataan, juga perlu mempertimbangkan
kehidupan-kehidupan sosial di
masyarakat. Lebih dari itu dalam proses pembangunan dilakukan
upaya yang bertujuan
untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik.
Tenaga kerja merupakan faktor yang potensial untuk pembangunan
ekonomi secara
keseluruhan dan jumlah penduduk yang besar akan menentukan
percepatan laju
pertumbuhan ekonomi. Selain itu kesempatan kerja yang tersedia
dan kualitas tenaga kerja
yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi
adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan
barang dan jasa
yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran
masyarakat meningkat
Masalah penduduk tidak terlepas dengan masalah ketenagakerjaan.
Suatu proses
pembangunan peran serta tenaga kerja sangat menentukan
berlangsungnya pembangunan
disuatu negara. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor ekonomi
memiliki peran yang vital,
biasa dikatakan bahwa tenaga kerja memberdayakan dan
mengaplikasikan faktor-faktor lain
untuk mencapai tujuan yang direncanakan.
-
Keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh
faktor produksi.
Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya adalah
penduduk(sumber daya manusia).
Menurut Payaman J. Simanjuntak (1985) dalam bukunya Pengantar
Ekonomi Sumber Daya
Manusia, Tenaga kerja (Man Power) adalah penduduk yang sudah
bekerja dan sedang
bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang
melakukan aktivitas kerja.
Sedangkan Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1,
Tenaga kerja adalah tiap
orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun
diluar hubungan kerja
guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Jumlah penduduk yang tinggi menjadi masalah dibidang
ketenagakerjaan khususnya
penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Untuk itu perlu adanya
lapangan kerja baru yang
menyerap angkatan kerja yang tersedia dan perlunya pola
pendidikan untuk meningkatkan
produktivitas.
Negara berkembang seperti Indonesia berpenduduk besar yang
menjadi salah satu
masalah utama adalah pengangguran struktural yang sangat besar.
Masalah ini disebabkan
karena struktur ekonomi yang ada belum mampu menciptakan
kesempatan kerja yang sesuai
dan dalam jumlah yang cukup untuk menyerap angkatan kerja yang
ada. Agar mencapai
keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat
tertampung dalam suatu
perkerjaan yang cocok dengan keterampilan mereka. Ini membawa
konsekuensi bahwa
perekonomian sebaiknya harus selalu menyediakan lapangan
pekerjaan bagi angkatan kerja
yang baru.
Tabel 1.1 Perkembangan Bursa Tenaga Kerja di Kabupaten
Bojonegoro tahun 2011-
2016
-
Tahun Lowongan Pencari Kerja Penempatan TKPMP TKMT
Year Kerja Terdaftar Tenaga Kerja dan Usaha
Vacancy Job Seekers placement Mandiri
2011 4750 8257 3375 120
2012 3725 5893 3662 140
2013 3340 4749 3191 180
2014 3400 3951 3289 215
2015 4415 5116 3239 214
2016 10424 5821 4769 672
Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
Bojonegoro
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perubahan perkembangan bursa tenaga
kerja di Kabupaten
Bojonegorodari tahun 2011 sampai tahun 2016 tercatat bahwa pada
tahun 2011 jumlah
lowongan kerja (vacancy) sebanyak 4750, sedangkan pencari kerja
yang terdaftar (job
sseekers) sebanyak 8257 dan penempatan tenaga kerja (placement)
hanya 3375. Sedangkan
TKPMP TKMT dan usaha mandiri ada 120. Dan pada tahun 2016
tercatat bahwa jumlah
lowongan kerja (vacancy) sebanyak 10424, sedangkan pencari kerja
yang terdaftar (job
sseekers) sebanyak 5821 dan penempatan tenaga kerja (placement)
4769. Sedangkan yang
TKPMP TKMT dan usaha mandiri ada 672. Dapat diambil kesimpulan
bahwa ada
pertumbuhan perekonomian dengan banyaknya lowongan pekerjaan,
menurunnya pencari
kerja, dan meningkatnya usaha mandiri masyarakat.
Pesatnya perkembangan yang terjadi dalam era pembangunan dewasa
ini menghendaki
agar seluruh potensi nasional dapat dihimpun menjadi suatu
kekuatan besar yang akan
berhasil menggerakkan kekuatan yang lebih besar untuk mendorong
bangsa dan masyarakat
Indonesia mencapai cita-citanya, berkembang dan maju. Artinya
bahwa pembangunan
menuntut peran serta seluruh masyarakat secara aktif untuk
berkembang dan maju, tanpa
pengecualian antara pria dan wanita. Potensi wanita sebagai
salah satu unsur dalam
-
menunjang pembangunan tidak dapat diasingkan lagi, baik perannya
secara langsung
maupun tidak langsung.
Peranan wanita sebagai mitra yang sejajar dengan pria pada saat
ini bukan merupakan
suatu hal yang baru. Hal tersebut telah diakui oleh pemerintah
sejak masuknya peranan
wanita dalam pembangunan yang telah tersirat dalam lima falsafah
dasar bangsa Indonesia,
yaitu Garis-Garis Besar Haluan Negara (Hastuti, 2004). Perempuan
memiliki kesempatan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang baik
ekonomi, sosial, dan budaya.
Namun masih banyak hal-hal yang menghambat peran wanita untuk
mengaktualisasikan
dirinya dalam pembangunan, salah satunya adalah pembagian peran
dan status antara pria
dan wanita.
Seiring perkembangan zaman, wanita kini mulai merambah cakupan
wilayah kerja untuk
memperluas ruang gerak yang awalnya hanya dapat dimasuki oleh
pria. Hal ini disebabkan
adanya peran ganda dari wanita selain peran domestik. Peran
tersebut adalah peran transisi,
di mana wanita sebagai tenaga kerja yang ikut aktif untuk
mencari nafkah diberbagai
kegiatan sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang
dimiliki.
Menurut Alatas (dalam Fadah, 2004), peningkatan partisipasi
wanita dalam kegiatan
ekonomi dikarenakan adanya perubahan pandangan dan sikap dari
masyarakat tentang sama
pentingnya pendidikan bagi kaum wanita dan pria, semakin
disadari perlunya kaum wanita
untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, serta adanya
kemauan wanita untuk mandiri
dalam bidang ekonomi dengan berusaha membiayai kebutuhan
hidupnya dan mungkin juga
kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya dengan
penghasilan sendiri.
Partisipasi wanita saat ini tidak hanya ingin menuntut persamaan
hak, tetapi juga
menyatakan fungsinya agar memiliki arti dalam pembangunan
masyarakat Indonesia.
-
Kaum wanita memang terus di beri peluang makin besar untuk ikut
serta dalam proses
pembangunan. Namun di samping itu masyarakat sadar bahwa peranan
wanita dalam
pembangunan tidak bisa di pisahkan dengan peranannnya sebagai
ibu di dalam lingkungan
keluarga, yakni sebagai ibu rumah tangga, fungsi ibu lebih
dikaitkan dengan peran mereka
sebagai pendamping suami pengasuh anak, sehingga penghargaan
pada ibu lebih dikaitkan
dengan peran ibu dalam keluarga.
Meningkatnya keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi ditandai
oleh dua proses.
Pertama, peningkatan dalam “jumlah wanita” yang terlibat dalam
pekerjaan diluar rumah
tangga (Out door activity). Hal ini antara lain dapat dilihat
dari kenaikan tingkat partisipasi
tenaga kerja wanita dari waktu ke waktu. Kedua, peningkatan
dalam jumlah bidang
“pekerjaan” yang dapat dimasuki oleh wanita. Bidang- bidang yang
sebelumnya masih di
dominasi oleh pria berangsur-angsur berubah atau bahkan di
dominasi oleh wanita.
Wanita sebagai salah satu sumber daya manusia dipasar tenaga
kerja terutama di
Indonesia mempunyai kontribusi yang cukup besar, dalam arti
bahwa jumlah wanita yang
menawarkan dirinya untuk bekerja cukup besar. Partisipasi wanita
dalam berbagai kegiatan
ekonomi telah meningkat secara berarti pada semua sektor.
Perkembangan demikian terjadi
pada periode pertumbuhan ekonomi dan perubahan structural secara
cepat, pasar kerja
umumnya juga telah membaik.
Di Kabupaten Bojonegoro kesetaraan gender menjadi bahasan
penting disegala lapisan
masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah Bojonegoro
memperhatikan kesetaraan
gender. Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
(POKJA PUG) Kab.
Bojonegoro tahun 2015 dibuka oleh Bupati Bojonegoro, Kamis
(30/4/2015). Rakor Pokja
PUG diselenggarakan di ruang Angling Dharma Pemkab
Bojonegoro.
-
Dalam rangka mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender di
Kabupaten
Bojonegoro, BPPKB telah banyak mengadakan pelatihan terkait
anggaran responsif gender
antara lain pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif
gender bagi 61 SKPD
dilingkup Pemkab Bojonegoro.
Selain itu BPPKB Kab. Bojonegoro juga telah melakukan
pendampingan analisis
responsif gender. Terdapat 3 narasumber dalam Rakor Pokja PUG
ini, antara lain Kepala
BPPKB Propinsi Jatim, Kepala BAPPEPROV Jatim serta Suti’ah dari
Lembaga Pengkajian
Masyarakat dan Pembangunan Malang.
Diskriminatif tersebut sering terjadi pada perempuan, oleh
karena itu perlu adanya
pemberdayaan perempuan. Namun hal tersebut juga bisa terjadi
pada laki-laki, sehingga
juga diperlukan pemberdayaan pada laki-laki.
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kabupaten
Bojonegoro tahun 2016.
Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah
Age Group Male Female Total
0-14 127690 120042 307531
15-64 474954 468343 943297
65+ 56771 59469 116240
Jumlah/Total 659415 647854 1367068
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bojonegoro
Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut kelompok
umur dan jenis kelamin
di kabupaten Bojonegoro tahun 2016 tercatat bahwa jumlah
angkatan kerja (umur 15-64
tahun) di kabupaten Bojonegoro untuk laki-laki 474954 jiwa
sedangkan perempuan 468343
jiwa, Walaupun jumlah angkatan kerja perempuan lebih rendah
daripada laki-laki tapi ini
sudah menunjukkan bahwa perempuan ikut berpartisipasi dalam
bekerja.
-
Kecamatan Padangan merupakan salah satu kecamatan di kabupaten
Bojonegoro yang
memiliki luas 42 km2, meliputi 16 Desa 38 Dusun, 56 RW dan 220
RT. Dengan jumlah
penduduk 46.214 jiwa yang terdiri dari laki-laki 22.986 jiwa
sedangkan perempuan 23.228
jiwa.
Perluasan kesempatan kerja merupakan usaha untuk mengembangkan
sektor
penampungan kesempatan kerja yang berproduktivitas rendah. Usaha
perluasan kesempatan
kerja tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya,
seperti perkembangan jumlah
penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat
produktivitas tenaga kerja dan
kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri.
Di samping itu perluasan
kesempatan kerja juga tidak mengabaikan usaha-usaha lain yang
mampu memberikan
produktivitas yang lebih tinggi melalui berbagai program.
Lapangan pekerjaan merupakan indikator keberhasilan
penyelenggaraan pendidikan
maka merembaknya isyu pengangguran terdidik menjadi sinyal yang
cukup mengganggu
bagi perencanaan pendidikan di negara-negara berkembang pada
umumnya, khususnya
Indonesia.
Dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja perlu diimbangi dengan
perluasan
kesempatan kerja, namun penyerapan tenaga kerja disektor formal
masih rendah sehingga
menyebabkan pengangguran. Ketidakmampuan sektor formal menampung
angkatan kerja
telah menjadikan sektor informal sebagai penyelamat.
Tabel 1.3 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Pengolahan
di Kabupaten
Bojonegoro tahun 2016.
Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Perusahaan Male Female Total
110 4710 10249 14959
Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
Bojonegoro
-
Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja pada industri
pengolahan di
Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 tercatat ada 110 industri
pengolahan dengan jumlah
tenaga kerja laki-laki 4710 pekerja dan tenaga kerja perempuan
10249 pekerja. Hal ini
berarti industri pengolahan yang ada di Kabupaten Bojonegoro di
dominasi oleh tenaga kerja
wanita (perempuan) termasuk halnya industri pengolahan ledre
yang ada di kecamatan
Padangan kabupaten Bojonegoro.
Kehadiran industri ledre di kecamatan Padangan kabupaten
Bojonegoro dapat memacu
pertumbuhan dan perkembangan bidang ekonomi khususnya di
kecamatan Padangan
kabupaten Bojonegoro.
Sektor industri, khususnya industri kecil ledre yang ada di
kecamatan Padangan
kabupaten Bojonegoro berkembang cukup pesat yang sejajar dengan
pesatnya
perkembangan industri kecil lainnya. Hal ini pada gilirannya
akan dapat membuka peluang
kerja atau tingkat partisipasi tenaga kerja wanita. Eksistensi
industri kecil pada
kenyataannya memang banyak melibatkan peran serta dari tenaga
kerja wanita.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan
judul ”Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Wanita Pada Produk
Olahan di Kabupaten
Bojonegoro, berbasis pada produk olahan ledre di kecamatan
Padangan kabupaten
Bojonegoro”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah
penelitian ini adalah sebagai
berikut:
-
a. Apakah variabel bebas pendidikan (X1), usia (X2), jam kerja
(X3), dan sistem upah (X4),
secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat partisipasi
tenaga kerja wanita pada
produk olahan ledre di kecamatan Padangan kabupaten
Bojonegoro?
b. Apakah variabel bebas pendidikan (X1), usia (X2), jam kerja
(X3), dan sistem upah (X4),
secara parsial berpengaruh terhadap tingkat partisipasi tenaga
kerja wanita pada produk
olahan ledre di kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro?
c. Manakah diantara variabel tersebut yang berpengaruh dominan
terhadap tingkat
partisipasi tenaga kerja wanita pada produk olahan ledre di
kecamatan Padangan
kabupaten Bojonegoro?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan
penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah variabel bebas
pendidikan (X1), usia (X2),
jam kerja (X3), dan sistem upah (X4), secara bersama-sama
berpengaruh terhadap tingkat
partisipasi tenaga kerja wanita pada produk olahan ledre di
kecamatan Padangan
kabupaten Bojonegoro .
b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah variabel bebas
pendidikan (X1), usia (X2),
jam kerja (X3), dan sistem upah (X4), secara parsial berpengaruh
terhadap tingkat
partisipasi tenaga kerja wanita pada produk olahan ledre di
kecamatan Padangan
kabupaten Bojonegoro.
-
c. Untuk mengetahui dan menganalisis manakah diantara variabel
tersebut yang
berpengaruh dominan terhadap tingkat partisipasi tenaga kerja
wanita pada produk olahan
ledre di kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro.
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat
secara akademis bagi penulis
dan juga peneliti lainnya dan manfaat praktis bagi pemerintah.
Adapun manfaat tersebut
antara lain:
a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan, pengetahuan, dalam
menerapkan ilmu yang
terlah diperoleh dalam perkuliahan.
b. Bagi peneliti lain, hasil penelitian tersebut diharapkan
dapat memberikan informasi untuk
melakukan penelitian yang sejenis.
c. Sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah dalam
perlindungan perempuan.
d. Sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan
perempuan.
1.5 Hipotesa
Didalam penelitian untuk mencapai hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka
sebelum hasil dari penelitian dapat dibuktikan kebenarannya
diperlukan adanya hipotesa dari
permasalahan tersebut. Hipotesa juga dapat dipandang sebagai
konklusi, suatu konklusi
suatu barang tentu tidak dibuat semena-mena, melainkan atas
dasar pengetahuan tertentu.
Pengetahuan ini sebagian diambil dari hasil-hasil serta
problematika yang timbul dari
penyelidikan-penyelidikan yang mendahului. Dari
renungan-renungan atas dasar
-
pertimbangan yang masuk akal ataupun dari hasil penyelidikan
eksplorasi yang dilakukan
sendiri. Jadi merupakan data perkiraan, Itulah sebabnya
keputusan yang dibuat dalam
menolak atau menerima hipotesa mengandung ketidakpastian.
Hipotesa sebenarnya merupakan dugaan sementara maka perlu adanya
pembuktian.
Hipotesa yaitu suatu tafsiran yang dirumuskan serta diterima
untuk sementara, yang dapat
menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai
petunjuk untuk melangkah ke
penelitian selanjutnya.
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka
hipotesa penelitian adalah
sebagai berikut :
a. Diduga bahwa variabel bebas pendidikan (X1), usia (X2), jam
kerja (X3), dan sistem upah
(X4), secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
tingkat partisipasi tenaga
kerja wanita pada produk olahan ledre di kecamatan Padangan
kabupaten Bojonegoro.
b. Diduga bahwa variabel bebas pendidikan (X1), usia (X2), jam
kerja (X3), dan sistem upah
(X4), secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat
partisipasi tenaga kerja
wanita pada produk olahan ledre di kecamatan Padangan kabupaten
Bojonegoro.
c. Diduga bahwa variabel bebas pendidikan (X1) berpengaruh
dominan terhadap tingkat
partisipasi tenaga kerja wanita pada produk olahan ledre di
kecamatan Padangan
kabupaten Bojonegoro.