1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam perihal Keuangan Negara sudah memberikan paket - paket undang undang dimana semua mengatur tentang keuangan negara begitu pula institusi, kementerian maupun lembaga negara yang berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal Keuangan Negara mengacu terdahap Undang –Undang yang berlaku seperti Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Untuk membantu sebab Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud dilakukan pemisahan kewenangan dan implikasinya. Pemisahan kewenangan dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya mekanisme check and balance serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme untuk masing- masing pihak yaitu Menteri Keuangan selaku pembantu Presiden pada bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri dan pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operation Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Di dalam kegiatan pencairan dana / anggaran pastinya harus sesuai dengan ketentuan Undang –Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Berdasarkan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bendahara sebagai pengelola keuangan negara terdiri atas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bedahara pengeluaran orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan , menatausahakan, dan mempertanggungjawabakan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBD /APBN pada kantor /satuan kerja Kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah. UPN "VETERAN" JAKARTA
10
Embed
BAB I PENDAHULUAN - repository.upnvj.ac.idrepository.upnvj.ac.id/886/3/BAB I.pdf · 1.2 Tujuan Penulisan a. Tujuan umum 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Program Studi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam perihal Keuangan Negara sudah memberikan paket - paket undang
undang dimana semua mengatur tentang keuangan negara begitu pula institusi,
kementerian maupun lembaga negara yang berdiri di Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam hal Keuangan Negara mengacu terdahap Undang –Undang yang
berlaku seperti Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanakan hak dan kewajiban
tersebut.
Untuk membantu sebab Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan kekuasaan
dimaksud dilakukan pemisahan kewenangan dan implikasinya. Pemisahan
kewenangan dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya mekanisme check and
balance serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme untuk masing-
masing pihak yaitu Menteri Keuangan selaku pembantu Presiden pada bidang
keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah
Republik Indonesia, sementara setiap menteri dan pimpinan lembaga pada
hakekatnya adalah Chief Operation Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu
pemerintahan.
Di dalam kegiatan pencairan dana / anggaran pastinya harus sesuai dengan
ketentuan Undang –Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Berdasarkan UU No
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bendahara sebagai pengelola
keuangan negara terdiri atas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
Bedahara pengeluaran orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan , menatausahakan, dan mempertanggungjawabakan uang pendapatan
negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBD /APBN pada kantor /satuan kerja
Kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.
UPN "VETERAN" JAKARTA
2
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengangkat Kuasa
BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas tersebut meliputi
kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam
pengelolaannya. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN adalah Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) terlebih dahulu melakukan pengujian secara substansial dan formal
terhadap SPM yang diterimanya.
Di lingkungan Kepolisian biasa disbut (Polri) terdapat Bendahara Satuan Kerja
yang selanjutnya disingkat Bensatker yang melaksanakan tugas sebagai Bendahara
Pengeluaran, yaitu Unsur Pelayanan dan Pelaksana Staf pada Satuan Kerja (Satker)
yang melaksanakan tugas, menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan
dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka
pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja. Dalam melaksanakan tugasnya Bensatker
menyelenggarakan fungsi keuangan yang meliputi penyipan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) berserta kelengkapannya, mengajukan Surat Perintah
Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah