Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1. Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bagian dari penyumbang utama sektor Industri pengolahan di Indonesia karena keunggulannya sebagai sub-sektor Industri padat karya yang telah memasok kebutuhan pasar domestik. Kedua hal tersebut telah berdampak positif terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Data statistik tahun 2010 menunjukkan bahwa terdapat 3,8 juta IKM yang tersebar di wilayah Indonesia dan menyerap sekitar 8,75 Juta tenaga kerja serta menyumbang sekitar 32 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Industri dengan nilai ekspor sekitar USD 13,5 Miliar. Oleh karena keunggulannya yang signifikan tersebut telah berdampak luas terhadap perekonomian nasional, maka sub-sektor IKM selayaknya mendapat perhatian yang konkrit dari Pemerintah untuk menjaga eksistensi dan kesinambungan usaha serta memfasilitasi pengembangan skala usahanya.
79
Embed
BAB I PENDAHULUAN - ikm.kemenperin.go.idikm.kemenperin.go.id/media/1112/3... · Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012 1 BAB I PENDAHULUAN . A.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bagian dari
penyumbang utama sektor Industri pengolahan di Indonesia
karena keunggulannya sebagai sub-sektor Industri padat karya
yang telah memasok kebutuhan pasar domestik. Kedua hal
tersebut telah berdampak positif terhadap kesempatan berusaha
dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Data statistik
tahun 2010 menunjukkan bahwa terdapat 3,8 juta IKM yang
tersebar di wilayah Indonesia dan menyerap sekitar 8,75 Juta
tenaga kerja serta menyumbang sekitar 32 % terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) Industri dengan nilai ekspor sekitar
USD 13,5 Miliar. Oleh karena keunggulannya yang signifikan
tersebut telah berdampak luas terhadap perekonomian nasional,
maka sub-sektor IKM selayaknya mendapat perhatian yang
konkrit dari Pemerintah untuk menjaga eksistensi dan
kesinambungan usaha serta memfasilitasi pengembangan skala
usahanya.
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
2
2. Salah satu permasalahan yang dihadapi IKM adalah
penggunaan mesin dan/atau peralatan yang masih sederhana,
sehingga produktivitas dan kualitas produknya rendah, yang
mengakibatkan rendahnya daya saing produk. Disamping itu
para pelaku IKM tidak memiliki modal untuk investasi mesin
dan/atau peralatan baru dan kurang mampu mengakses ke
lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Selain hal
tersebut di atas, juga situasi persaingan di pasar dalam negeri
yang semakin tajam, akibat banyaknya produk – produk dari
negara lain yang lebih murah. Sehubungan dengan hal – hal
tersebut di atas, Pemerintah menganggap perlu untuk
mengambil langkah-langkah dalam upaya peningkatan daya
saing IKM. Untuk itu Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah, Kementerian Perindustrian, telah melaksanakan
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM TPT dan IKM
KPK yang dimulai sejak TA 2009 sampai tahun 2011.
3. Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM yang
telah diluncurkan sejak tahun 2009 disambut positif oleh IKM.
Hal tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah
pemohon/peserta untuk program tersebut. Sehubungan dengan
hal tersebut maka Kementerian Perindustrian memutuskan
untuk melanjutkan program tersebut pada TA 2012, dengan
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
3
menambah jenis komoditi industrinya menjadi 4 kelompok
industri.
B. DASAR HUKUM
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2011
tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 98/M-
IND/PER/12/2011 tentang Program Restrukturisasi Mesin
dan/atau Peralatan IKM;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian
Perindustrian TA. 2012 No 0222/019-05.1.01/00/2011, tanggal
9 Desember 2011.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan
program restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM dengan
tujuan untuk membantu perusahaan IKM melakukan peremajaan
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
4
Mesin dan/atau Peralatan dalam meningkatkan teknologi, daya
saing, efisiensi dan produktivitas.
D. SASARAN
Program yang akan dilaksanakan pada TA 2012 ini, diharapkan
dapat meningkatkan investasi pada IKM secara nasional sekitar Rp.
46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah), sehingga
terjadi peningkatan efisiensi produksi, produktivitas, kualitas, daya
saing dan ragam produk, serta peningkatan kesempatan kerja.
E. RUANG LINGKUP
1. Program restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM adalah
pemberian potongan harga dari Pemerintah c.q. Kementerian
Perindustrian kepada IKM yang telah terbukti melakukan
pembelian Mesin dan/atau Peralatan baru (bukan bekas)
sesuai ketentuan Petunjuk Teknis (Juknis);
2. Bagi Industri Kecil (IK) besarnya potongan harga adalah
sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai pembelian
mesin dan/atau peralatan, khusus pembelian mesin dan/atau
peralatan buatan dalam negeri sebesar 40% (empat puluh
persen);
3. Bagi Industri Menengah (IM) besarnya potongan harga adalah
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
5
mesin dan/atau peralatan, khusus pembelian mesin dan/atau
peralatan buatan dalam negeri sebesar 30% (tiga puluh persen);
4. Besarnya potongan harga dalam 1 (satu) tahun anggaran adalah
sebesar – besarnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
dan sekurang – kurangnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) per perusahaan per tahun;
5. Perusahaan IKM dapat mengajukan permintaan potongan harga
mesin dan/atau peralatan dalam program restrukturisasi mesin
dan/atau peralatan maksimal 3 (tiga) kali;
6. Sumber pembiayaan untuk pembelian Mesin dan/atau Peralatan
oleh IKM dapat berasal dari salah satu sumber atau kombinasi
beberapa sumber pembiayaan, baik dari kredit perbankan, sewa-
beli (leasing) dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB),
kredit Vendor Mesin, termasuk Baitul Mal wa Tanwil (BMT)
yang berbadan hukum, Koperasi Simpan Pinjam, dan Lembaga
Keuangan lainnya, maupun dana sendiri dari IKM;
7. Dalam pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi Mesin dan/atau
Peralatan IKM, Kementerian Perindustrian menetapkan
Konsultan Pengelola Program (KPP) untuk membantu
penanganan pelaksanaan Program;
8. Potongan harga diberikan setelah seluruh Mesin dan/atau
Peralatan yang dimohonkan tiba di lokasi pabrik perusahaan
IKM dan sudah terpasang, dengan lampiran bukti-bukti
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
6
pembelian Mesin dan/atau Peralatan yang benar dan sah sesuai
dengan ketentuan dalam Juknis ini;
9. Mekanisme permohonan potongan harga dilakukan secara
langsung, yaitu dimana IKM yang mengajukan permohonan
harus telah membeli Mesin dan/atau Peralatan dan seluruhnya
sudah terpasang di lokasi IKM yang bersangkutan;
10. IKM yang termasuk dalam daftar tunggu (waiting list) tahun
2011 akan diprioritaskan sepanjang memenuhi ketentuan dan
persyaratan pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM tahun 2012.
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
7
BAB II
PENGORGANISASIAN
A. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan IKM dibiayai
melalui DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Kementerian Perindustrian. Dalam pelaksanaan program ini,
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah selaku Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan Petunjuk Teknis perihal pelaksanaan dan hal-hal
yang berkaitan dengan program restrukturisasi mesin dan/atau
peralatan IKM;
2. Menyiapkan dokumen anggaran dan administrasi lainnya untuk
pencairan dana potongan harga;
3. Mengadakan jasa Konsultan Pengelola Program (KPP) sesuai
peraturan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang
berlaku;
4. Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Program
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM;
5. Melakukan sosialisasi program kepada perusahaan IKM dan
instansi terkait;
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
8
6. Menerima dan memproses pengajuan permohonan potongan
harga program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan IKM
dari perusahaan IKM di wilayah yang telah ditentukan oleh
Kementerian Perindustrian dengan dibantu oleh Konsultan
Pengelola Program (KPP);
7. Memberikan keputusan terhadap permohonan potongan harga
dari perusahaan IKM berdasarkan laporan hasil verifikasi KPP
dan rekomendasi dari Tim Teknis;
8. Melaksanakan akad Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
(SPPB) dalam Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan
IKM terhadap permohonan potongan harga yang telah disetujui;
9. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN
dalam hal permohonan potongan harga disetujui. Dalam hal
permohonan potongan harga tidak dapat disetujui,
menyampaikan Surat Pemberitahuan penolakan kepada
perusahaan IKM yang bersangkutan; dan
10. Melakukan supervisi, pengendalian dan evaluasi program.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Perindustrian
membentuk Tim Pengarah yang diketuai oleh Direktur Jenderal
Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, serta
beranggotakan para pejabat terkait di Kementerian Perindustrian
dan instansi terkait lainnya. Tugas Tim Pengarah adalah
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
9
memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian program.
Untuk membantu tugas Tim Pengarah, Kementerian Perindustrian
membentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Direktur IKM Wilayah
terkait (I/ II / III), yang beranggotakan perwakilan dari unsur-unsur
pelaksana (Tenaga Ahli atau Praktisi). Tugas Tim Teknis adalah
memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan mengikuti
program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan IKM termasuk
memberikan rekomendasi perusahaan yang layak mendapatkan
bantuan untuk diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Direktorat IKM Wilayah terkait.
B. KONSULTAN PENGELOLA PROGRAM (KPP)
KPP bertugas membantu Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah Kementerian Perindustrian dalam teknis operasional
pengelolaan dan pemantauan program, melaksanakan verifikasi dan
monitoring pembelian mesin dan/atau peralatan serta tugas lain
sesuai dengan perjanjian kerjasama, yang mencakup :
1. Menyediakan ”Pos Pelayanan” di lokasi tertentu yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah;
2. Menerima Surat Permohonan Potongan Harga program
restrukturisasi mesin dan/atau peralatan IKM dari perusahaan
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
10
IKM berikut kelengkapan dokumennya sesuai dengan yang
disyaratkan dalam Juknis;
3. Memeriksa kelengkapan seluruh syarat administrasi serta
kesesuaiannya dengan dokumen asli kemudian diberikan tanda
verifikasi kebenaran dokumen yang dipertanggung jawabkan;
4. Melakukan verifikasi harga mesin dan/atau peralatan dengan
cek silang kepada berbagai pihak sesuai standar penilaian dan
verifikasi harga yang berlaku;
5. Mengadakan Rapat Tim Teknis (RTT) sesuai keperluan dan
membuat Berita Acara Rapat Tim Teknis (BARTT) mengenai
hasil verifikasi KPP;
6. Menyiapkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dalam
Program restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM dan
menyelenggarakan akad dan/atau Addendumnya untuk
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan perusahaan IKM
pemohon;
7. Memeriksa kesesuaian antara Mesin dan/atau Peralatan dengan
dokumen pembeliannya termasuk keberadaan mesin dan/atau
peralatan dalam keadaan terpasang di lapangan dan memasang
tanda/stiker pada mesin dan/atau peralatan tersebut;
8. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk
pengajuan pencairan dana potongan harga oleh Kementerian
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
11
Perindustrian ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN);
9. Bersama dengan Kementerian Perindustrian mensosialisasikan
program kepada perusahaan IKM dan instansi terkait;
10. Melakukan pendampingan kepada pemohon dalam penyusunan
proposal kelayakan usaha;
11. Menyampaikan laporan tertulis mencakup Laporan
Pendahuluan, Laporan Sementara dan Laporan Akhir;
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
12
BAB III
KETENTUAN DAN PERSYARATAN
A. KRITERIA IKM PENERIMA POTONGAN HARGA
Penerima potongan harga pembelian Mesin dan/atau Peralatan pada
Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM mencakup
perusahaan IKM yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Merupakan IKM yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian No.98/M-
IND/PER/12/2011;
2. Mempunyai tenaga kerja paling banyak 99 (sembilan puluh
sembilan) orang bagi industri menengah, dan paling banyak 19
(sembilan belas) orang bagi industri kecil;
3. Mempunyai legalitas dan berbadan usaha Indonesia berupa PT /
CV / Koperasi / Firma serta perusahaan perorangan;
4. Memiliki izin industri (TDI/IUI) sebagai IKM yang berdomisili
di wilayah Republik Indonesia;
5. Telah melakukan pembelian Mesin dan/atau Peralatan baru
(bukan bekas) mulai tanggal 1 September 2011 dan telah
terpasang selambat-lambatnya 31 Oktober 2012;
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
13
6. Tidak ikut serta dalam program sejenis di lingkup Kementerian
Perindustrian;
7. IKM Makanan Ringan mencakup industri kerupuk, keripik,
peyek, dan makanan ringan hasil ekstrusi;
8. IKM Sandang mencakup industri tekstil dan produk tekstil,
industri kulit dan produk kulit;
9. IKM Kimia dan Bahan Bangunan mencakup industri kosmetika,
jamu, dan furniture;
10. IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika mencakup
industri komponen (mesin, kendaraan bermotor, elektronika,
dan telematika).
B. KRITERIA MESIN DAN/ATAU PERALATAN
Mesin dan/atau peralatan yang dapat disertakan dalam program
restrukturisasi mesin dan/atau peralatan IKM harus memenuhi
kriteria sebagai berikut :
1. Terkait dengan proses produksi utama termasuk mesin dan/atau
peralatan pendukungnya;
2. Merupakan mesin dan/atau peralatan baru (bukan bekas
dan/atau bukan rekondisi) buatan tahun 2009 keatas;
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
14
3. Meningkatkan efisiensi produksi dan/atau produktivitas kerja
dan/atau kualitas produk dan/atau menambah ragam produk;
4. Jenis mesin dan/atau peralatan yang dapat diikutsertakan dalam
program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan IKM secara
lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Petunjuk Teknis ini.
C. NILAI KERINGANAN POTONGAN HARGA
1. Bagi Industri Kecil (IK) besarnya potongan harga sebesar 40%
(empat puluh persen) dari harga pembelian mesin dan/atau
peralatan buatan dalam negeri, dan selain itu sebesar 35% (tiga
puluh lima persen) sesuai realisasi SPPB, dengan nilai
maksimum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan
minimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per
perusahaan per Tahun Anggaran.
2. Bagi Industri Menengah (IM) besarnya potongan harga sebesar
30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian mesin dan/atau
peralatan buatan dalam negeri, dan selain itu sebesar 25% (dua
puluh lima persen) sesuai realisasi SPPB, dengan nilai
maksimum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan
minimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per
perusahaan per Tahun Anggaran.
3. Pembelian menggunakan valuta asing maka digunakan kurs
pajak yang berlaku pada saat pembelian mesin; dan
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
15
4. Dalam hal terdapat perbedaan nilai potongan harga pada SPPB
dengan invoice dan/atau bukti-bukti pembayaran, maka
Kementerian Perindustrian berhak menetapkan besarnya nilai
potongan harga berdasarkan nilai terendah yang dibulatkan
dalam nominal ribuan terendah.
D. SUMBER PENDANAAN
1. Dana Sendiri
2. Dana Pinjaman :
1) Bank Pelaksana
a. Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta Nasional;
b. Bank Asing yang mempunyai cabang di Indonesia; dan
atau
c. Bank Perkreditan Rakyat.
2) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
a. Berkedudukan hukum di Indonesia;
b. Memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan RI; dan
c. Masih aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan
usahanya.
3) Koperasi Simpan Pinjam
a. Berkedudukan hukum di Indonesia;
b. Memiliki ijin usaha koperasi dari instansi yang
berwenang; dan
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
16
c. Masih aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya.
4) Vendor Mesin
a. Berkedudukan dan berbadan hukum di Indonesia;
b. Memiliki legalitas formal sesuai dengan bidang
usahanya; dan
c. Tidak mempunyai afiliasi kepemilikan dengan
perusahaan IKM tertentu.
E. PERIODE PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM
RESTRUKTURISASI
1. Permohonan mengikuti program diajukan mulai tanggal 1 Mei
2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012, dan dapat
diperpanjang atau dipersingkat waktunya apabila diperlukan,
dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran DIPA.
2. Apabila selama periode permohonan, terdapat pengajuan
permohonan mengikuti program restrukturisasi pada saat pagu
yang tersedia telah terlampaui, maka dokumen permohonan
mengikuti program restrukturisasi masih dapat diterima dan
dimasukan kedalam daftar tunggu (waiting list), dimana
pemohon harus memberikan Surat Pernyataan (sesuai Form F).
3. Permohonan yang dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas dapat
diproses lebih lanjut apabila masih terdapat sisa dana DIPA
yang diakibatkan oleh :
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
17
a. Adanya permohonan dari IKM lainnya yang tidak dapat
diproses lebih lanjut; atau
b. Adanya pengurangan nilai potongan harga yang dapat
diberikan kepada IKM lainnya.
F. PERSYARATAN PERMOHONAN POTONGAN HARGA
Perusahaan IKM dapat mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian,
dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
1) Surat Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin
dan/atau Peralatan (sesuai Form A1);
2) Daftar Mesin dan/atau Peralatan yang telah dibeli dan
dimintakan potongan harga pembelian dari Pemerintah (sesuai
Form A2);
3) Rekapitulasi Pembayaran (Form A3);
4) Daftar akta-akta perusahaan (Form B) dilengkapi dengan
fotocopy akta pendirian perusahaan (bagi badan usaha), KTP,
NPWP;
5) Fotocopy Dokumen Ijin Industri yang masih berlaku
(IUI/TDI);
6) Fotocopy Keterangan Domisili;
7) Proposal Kelayakan Usaha ( PKU ) sesuai Form C;
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
18
8) Surat Keterangan Lembaga Pemberi Kredit/Pinjaman (Bank,
LKBB, Koperasi/Vendor) yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan telah menerima kredit/pinjaman (Form D1) bagi
pemohon yang menggunakan sumber pendanaan/kredit/
pinjaman;
9) Surat Pernyataan Penggunaan Dana Sendiri (Form D2);
10) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Form E).
G. SYARAT PENCAIRAN PROGRAM RESTRUKTURISASI
Pencairan potongan harga hanya dapat dilakukan setelah
ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB –
Form G1 dan G2) dan pengajuan pencairan dengan Surat
Permohonan Pencairan Potongan Harga (SP3H – Form H) dalam
waktu sesuai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian
Bantuan (SPPB).
H. LARANGAN
1. Memberikan keterangan palsu/dokumen palsu/melakukan
penipuan dengan tujuan memperoleh dana program bantuan
potongan harga pembelian Mesin dan/atau Peralatan dari
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian
Perindustrian;
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
19
2. Mengalihkan kepemilikan/memindahtangankan kepada pihak
lain atas Mesin dan/atau Peralatan sebagaimana jenis,
spesifikasi dan harga yang telah ditetapkan dalam SPPB tanpa
persetujuan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah,
Kementerian Perindustrian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
sejak diterimanya keringanan pembiayaan. Pengecualian
diberikan bila pengalihan kepemilikan dilakukan oleh
Bank/LKBB yang diakibatkan terjadinya wanprestasi (default);
dan
3. Mengikuti program yang sama di lingkungan Kementerian
Perindustrian dalam periode waktu bersamaan.
I. SANKSI
Perusahaan penerima potongan harga pembelian mesin dan/atau
peralatan dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah,
Kementerian Perindustrian yang melanggar ketentuan Petunjuk
Teknis ini dikenakan sanksi:
1. Wajib mengembalikan seluruh potongan harga kepada Kas
Negara sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan
yang berlaku beserta kerugian dan/atau biaya yang ditimbulkan
paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permintaan
Pengembalian dana bantuan tersebut; dan
2. Tidak diizinkan mengikuti seluruh program Kementerian
Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya;
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
20
BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
A. TAHAP PERMOHONAN POTONGAN HARGA
1. Perusahaan IKM yang berminat menyampaikan Surat
Permohonan kepada Direktur IKM Wilayah I / II / III Ditjen
IKM, dengan melampirkan dokumen sesuai dengan persyaratan
yang tercantum dalam BAB III huruf F dalam Juknis ini.
tersebut dan menindaklanjuti permohonan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam BAB III huruf F
dalam Juknis ini.
3. Dengan menggunakan prinsip First In First Serve (FIFS), KPP
menindaklanjuti sebagai berikut :
a. terhadap dokumen permohonan yang telah lengkap secara
administratif, diberikan nomor urut registrasi; atau
b. terhadap dokumen permohonan yang belum lengkap, KPP
meminta kepada perusahaan IKM pemohon agar dokumen –
dokumen yang belum lengkap dapat segera dilengkapi
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung mulai
tanggal pemberitahuan.
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
21
4. KPP melakukan verifikasi dan cek terhadap keabsahan
dokumen, dan memberikan tanda bahwa dokumen telah dicek
dan sesuai dengan aslinya. KPP bertanggung jawab atas hasil
verifikasi dan cek yang dilakukannya.
5. KPP memberikan penilaian dan menetapkan kategori skala
industri pemohon (industri kecil atau industri menengah)
berdasarkan investasi dan tenaga kerja sesuai BAB III huruf A
petunjuk teknis ini.
6. Apabila terdapat pengajuan permohonan mengikuti program
selama periode permohonan namun pagu dana DIPA telah
terlampaui, maka dokumen permohonan mengikuti program
masih dapat diterima oleh KPP dan dimasukan ke dalam daftar
tunggu dengan menyampaikan Surat Pernyataan (sesuai Form
F).
7. KPP dapat memproses lebih lanjut permohonan yang dimaksud
dalam butir 5 (lima) di atas apabila :
a. ada IKM yang membatalkan rencana investasi.
b. ada permohonan dari IKM yang tidak dapat diproses lebih
lanjut.
c. ada pengurangan nilai potongan harga yang dapat
diberikan kepada IKM lainnya.
8. Terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat Juknis, KPP
selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan terhadap proposal
yang terkait dengan pembelian mesin dan/atau peralatan, dan
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
22
cek fisik ke lapangan terkait keberadaan mesin dan/atau
peralatan dilengkapi dengan foto mesin dan/atau peralatan yang
diajukan.
9. Melakukan verifikasi harga mesin dan/atau peralatan dengan
cek silang kepada berbagai pihak sesuai standar penilaian dan
verifikasi harga yang berlaku.
10. KPP menyampaikan hasil evaluasi kelayakan dan cek fisik
sebagaimana butir 7 dan laporan hasil verifikasi sebagaimana
butir 8 dalam Rapat Tim Teknis sebagai bahan pengambilan
keputusan terhadap permohonan yang diajukan IKM.
11. KPP menyusun Berita Acara Rapat Tim Teknis tentang hasil
pembahasan dan rekomendasi terhadap kelayakan administratif
dan teknis perusahaan pemohon untuk dilaporkan kepada
Direktur IKM Wilayah I / II / III.
12. Direktur IKM Wilayah I / II / III menerbitkan Surat Penetapan
persetujuan permohonan yang disetujui guna ditindaklanjuti
dengan penandatanganan akad Surat Perjanjian Pemberian
Bantuan (SPPB) Form G1 dan Form G2. Terhadap
permohonan yang tidak disetujui, kepada IKM yang
bersangkutan akan diberitahukan secara tertulis.
B. TAHAP PENCAIRAN PROGRAM RESTRUKTURISASI
1. Pengusaha IKM mengajukan Surat Permohonan Pencairan
Potongan Harga (SP3H-Form H) berikut kelengkapannya
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
23
(Form I1, I2, I3 dan J) dalam rangka pengajuan Surat Perintah
Membayar (SPM) kepada KPPN untuk mencairkan potongan
harga ke rekening pemohon sesuai SPPB;
2. Atas SPM tersebut, KPPN menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) ke rekening pemohon.
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
24
BAB V
PELAPORAN
1. IKM yang telah menerima dana potongan harga wajib
menyampaikan Laporan Perkembangan Penggunaan Mesin dan/atau
Peralatan secara berkala (sesuai Form K) setiap 1 (satu) tahun
sekali selama 3 (tiga) tahun kepada Direktur IKM Wilayah I / II /
III dengan tembusan kepada Direktur Jenderal IKM dan Inspektur
Jenderal Kementerian Perindustrian terhitung sejak 1 (satu) tahun
dari realisasi bantuan potongan harga;
2. Direktorat Jenderal IKM melakukan monitoring dan evaluasi atas
laporan dimaksud.
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
25
Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM 2012
26
LAMPIRAN-LAMPIRAN
FORM A1
27
( KOP SURAT PERUSAHAAN )
SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN IKM
Nomor : ………………………… Kepada Yth, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Lt.15 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan Up. Direktur IKM Wilayah I / II / III *) Dengan Hormat, Bersama ini kami mengajukan permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM tahun 2012 untuk usaha kami sebagai berikut :
Nama Perusahaan : ......................................................... N P W P : ......................................................... Pimpinan / Contact Person : ......................................................... Jabatan : ......................................................... Nomor HP : ......................................................... Alamat Kantor : ......................................................... Telp/Fax : ......................................................... : ......................................................... Alamat Pabrik : ......................................................... Telp/Fax : ......................................................... : ......................................................... Jenis Industri : ......................................................... Ijin Usaha Industri : ......................................................... Nama Pemilik/Komisaris : ......................................................... Harga Mesin dan/atau Peralatan : ................................. sesuai valuta) Eq. Rp……………………………....
FORM A1
28
Sumber Pembiayaan : Dana Sendiri dan/atau Kredit Bank dan/atau LKBB dan/atau Koperasi Simpan Pinjam dan/atau Supplier Mesin*)
Nama Bank / LKBB / Koperasi/Supplier/Mesin : ......................................................... Alamat Bank / LKBB / Koperasi/ Supplier Mesin : .........................................................
Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :
1. Daftar Mesin dan/atau Peralatan yang telah dibeli dan akan
diikutkan dalam Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM (Form A2);
2. Bagi perusahaan yang berbadan usaha: Fotocopy salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta-Akta Perubahan (lengkap) (bagi perusahaan yang memiliki badan usaha). (Form B);
3. Fotocopy NPWP Perusahaan / Perorangan. 4. Fotocopy NPWP dan KTP Pengurus perusahaan (lengkap). 5. Fotocopy Ijin Usaha Industri yang masih berlaku (IUI/TDI) dan
Domisili Pabrik. 6. Proposal Kelayakan Usaha (PKU) yang terkait dengan pembelian
Mesin dan/atau Peralatan sebagaimana butir 1 (satu) diatas. (Form C);
7. Bukti sumber pembiayaan untuk pembelian Mesin dan/atau Peralatan yang telah dilakukan, dapat berupa: a. Surat Keterangan Lembaga Pemberi Kredit/Pinjaman (Bank,
LKBB, Koperasi/Vendor) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menerima kredit/pinjaman (Form D1), atau
b. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Sendiri (Form D2) 8. Fotocopy dokumen-dokumen pembelian Mesin dan/atau Peralatan
antara lain Purchase Order dan/atau Order Confirmation dan/atau Sales Contract dan/atau Letter of Credit (L/C) dan/atau Invoice (sesuai dengan dokumen yang tersedia).
9. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan dalam permohonan mengikuti program. (Form E)
FORM A1
29
Demikianlah permohonan ini diajukan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. ....................... ….., 2012
Materai Rp.6000/TTD/Stempel Perusahaan
…………………… ………………….. Pemimpin/Direktur Pemilik/Komisaris *) Coret yang tidak perlu
30
31
32 33
FOR
M B
( KO
P PE
RU
SAH
AA
N )
D
AFTA
R A
KTA
-AK
TA P
ERU
SA
HA
AN
Nam
a Pe
rusa
haan
.....
......
......
......
......
N
o.
N
omor
& T
angg
al A
KTA
N
OTA
RIS
.....
......
...
Tent
ang
Peng
esah
an
Men
keh/
Men
kum
ham
B
erita
Neg
ara
RI
(BN
RI)
Nom
or
Tang
gal
Nom
or
Tang
gal
I. A
kta
Pend
irian
N
o. ..
......
......
. Tg
l. ...
......
......
II.
Akt
a Pe
ruba
hanT
erak
hir
No.
.....
.....
Tgl.
......
....
III.
Akt
a Su
suna
n Pe
ngur
us T
erak
hir
No.
......
......
...
Tgl..
......
......
.
DAF
TAR
PEM
ILIK
PER
US
AH
AA
N
No.
N
ama
& J
abat
an
KTP
N
PW
P
No.
M
asa
Ber
laku
1
2
3
32 33
FOR
M B
D
AFTA
R P
ENG
UR
US
PER
US
AH
AA
N
No.
N
ama
& J
abat
an
KTP
N
PW
P
No.
M
asa
Ber
laku
Kom
isar
is
1
2
3
D
irek
si
1
2
3
Dib
uat d
i……
……
…, …
…/…
…/2
012
M
ater
ai R
p.60
00 /T
TD/S
tem
pel P
erus
ahaa
n
……
……
……
……
……
.
P
emilik
/Kom
isar
is/D
irekt
ur
N
otes
:
Dile
ngka
pi fo
toco
py A
kta,
KTP
dan
NP
WP
mas
ing-
mas
ing
Pem
ilik d
an/a
tau
Kom
isar
is d
an D
ireks
i
FORM C
34
Panduan
PROPOSAL KELAYAKAN USAHA
( PKU )
Nama Perusahaan : Alamat Pabrik : Jenis Industri :
PROGRAM RESTRUKTURISASI
MESIN DAN/ATAU PERALATAN IKM KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2012
Dibuat Oleh : ………………………..
FORM C
35
DAFTAR ISI
RINGKASAN 2
BAB I : DATA PEMOHON 3
BAB II : DATA USAHA 6
BAB III : DATA PABRIK 7
BAB IV : KESIMPULAN 8
LAMPIRAN :
1. Daftar dan Spesifikasi Mesin dan/atau Peralatan Lama (Yang Terpasang Pada Saat Pengajuan Permohonan)
2. Bagan Alur Proses Produksi
3. Lay-out Pabrik
4. Fotocopy Brosur dan Spesifikasi Mesin dan/atau Peralatan Baru Yang Dimohonkan Dalam Program
5. Foto-foto Kantor/Pabrik dan Aktivitasnya
6. Foto-Foto Lokasi Rencana Penempatan Mesin dan/atau Peralatan Baru Yang Dimohonkan Dalam Program
Telp/Fax Pabrik : ……………….. Tahun Berdiri : ………………. NPWP No. : ………………. Jenis Industri IKM : ………………. Ijin Usaha Industri/TDI : No. ……………….. Tgl. ……………….
2. Informasi Keuangan
(Agar melampirkan fotocopy Laporan Keuangan Tahun 2011)
2011
Total Asset Rp
Total Nilai Mesin dan/atau Peralatan
Rp
Total Pembiayaan Bank Rp
Total Pembiayaan Non Bank Rp
Total Nilai Penjualan Rp
Porsi Penjualan Ekspor %
Porsi Penjualan Domestik %
Pendapatan Kotor (Gross) Rp
Pendapatan Bersih (Net) Rp
3. Pembelian Mesin Dan/Atau Peralatan
Rincian Mesin dan/atau Peralatan : Lihat tabel A2 Perkiraan Nilai Investasi : Eq Rp. ……….…………………………………………
FORM C
37
BAB I DATA PEMOHON* (Badan Usaha)
1 . Akta-akta Perusahaan
Akta Pendirian ( terakhir ) : No. ………………………. Tgl. …………………….. Notaris ………………………… ( kota ………….. )
2. Perijinan Yang Dimiliki
a. IUI/TDI : No. ……………..………………………………………... ( pilih yang sesuai ) Tanggal Diterbitkan : Tgl. ……………………………………………………….. Masa Berlaku : s/d ………….. ( atau selama perusahaan ber- operasi secara komersial ) Dikeluarkan Oleh : ……………………………………………………………… Bidang Usaha Industri : ……………………………………………………………… Jenis Produk : ……………………………………………………………… Kapasitas Produksi/Tahun : ……………………………………………………………… b. Ijin Usaha Perluasan : IUI/TDI : No. ……………………………………………………….. ( pilih yang sesuai ) Tanggal Diterbitkan : Tgl. ……………………………………………………….. Masa Berlaku : s/d ………….. ( atau selama perusahaan ber- operasi secara komersial ) Dikeluarkan Oleh : ……………………………………………………………… Bidang Usaha Industri : ……………………………………………………………… Jenis Produk : ……………………………………………………………… Kapasitas Produksi/Tahun : ……………………………………………………………
3. Susunan Pengurus Terakhir Akta Notaris : No. ………………………. Tgl. ……………………… Notaris ………………………… ( kota ……………. ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- No. Nama & Jabatan No. Identitas Diri & Masa Berlaku ---------------------------------------------------------------------------------------
4. Susunan Pemegang Saham Akta Notaris : No. ………………………… Tgl. …………………….. Notaris ……………………….. ( kota …………….. ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- No. Nama NPWP % Kepemilikan ----------------------------------------------------------------------------------------- 1. ………. ………. ………. 2. ………. ………. ………. 3. ………. .......... ………. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Permodalan Perusahaan Akte Notaris : No. ……………………….. Tgl. ……………………… Notaris ………………………… ( kota …………… )
Modal Dasar : Rp. ………. Modal Disetor : Rp. ……….
FORM C
39
DATA PEMOHON* (Perorangan)
1. Perijinan Yang Dimiliki
b. IUI/TDI : No. ……………..………………………………………... ( pilih yang sesuai ) Tanggal Diterbitkan : Tgl. ……………………………………………………….. Masa Berlaku : s/d ………….. ( atau selama perusahaan ber- operasi secara komersial ) Dikeluarkan Oleh : ……………………………………………………………… Bidang Usaha Industri : ……………………………………………………………… Jenis Produk : ……………………………………………………………… Kapasitas Produksi/Tahun : ……………………………………………………………… b. Ijin Usaha Perluasan : IUI/TDI : No. ……………………………………………………….. ( pilih yang sesuai ) Tanggal Diterbitkan : Tgl. ……………………………………………………….. Masa Berlaku : s/d ………….. ( atau selama perusahaan ber- operasi secara komersial ) Dikeluarkan Oleh : ……………………………………………………………… Bidang Usaha Industri : ……………………………………………………………… Jenis Produk : ……………………………………………………………… Kapasitas Produksi/Tahun : ……………………………………………………………
d. Ijin Domisili Kantor : No. ………………………… Tgl. ………………………. Ijin Domisili Pabrik : No. ………………………… Tgl. ………………………. 2. Susunan Pengurus Terakhir ------------------------------------------------------------------------------------------------------- No. Nama & Jabatan No. Identitas Diri & Masa Berlaku ---------------------------------------------------------------------------------------
1 Pemilik Perusahaan KTP No. ………….…… Tgl. ………… 2 Pemimpin Perusahaan KTP No. ……….……… Tgl. ………… -------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Permodalan Perusahaan Akte Notaris : No. ……………………….. Tgl. ……………………… Notaris ………………………… ( kota …………… )
Modal Dasar : Rp. ………. Modal Disetor : Rp. ……….
*) Agar melampirkan fotocopy dokumen pendukung untuk pengisian kolom dalam Bab I ini
FORM C
40
BAB II DATA USAHA
1. Pemasaran Produk
2011
PENJUALAN LOKAL
Nilai Penjualan Lokal Rp
Jumlah Toko/Outlet Penjualan
Lokasi Toko/Outlet Penjualan
Distributor/Agen Penjualan
PENJUALAN EKSPOR
Nilai Penjualan Ekspor Rp
Buyer Penjualan Ekspor
Negara-negara Tujuan Ekspor
2. Rencana Pemasaran Produk & Peningkatan Kinerja Usaha Tahun 2012
a. Rencana peningkatan daya saing produk, antara lain melalui :
Lokasi : Jl. …………….…………………………………. Kode Pos …………… Tahun Berdiri : Tahun …….…………………………………… Jenis Produk : ……………………………………………………. Kapasitas Produksi per Tahun : …………………………………………………... Kapasitas Terpakai : ………. % Jumlah Produksi 2011 : …………… Nilai Produksi 2011 : Rp. ………………………………………..….. Nilai Investasi Pabrik : - Tanah/Bangunan : Rp. …………………………………………….. Nilai Buku Mesin 2011 : Rp. …………………………………………….. Sumber Pembiayaan Mesin : - Kredit Bank : Rp ……………….. / ……… % - LKBB : Rp ……………….. / ……… % - Supplier Mesin : Rp ……………….. / ……… % - Dana Sendiri : Rp …………………/ ……… %
*) Diisi untuk lokasi pabrik dimana M/P ditempatkan
No. : ………………… ……….., ……… 2012 Lampiran : 1 ( satu ) berkas Perihal : Surat Keterangan Kepada Yth, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan Up. Direktur IKM Wilayah I / II / III *) Dengan Hormat, Bahwa perusahaan PT/CV/Firma/Perseorangan..............yang beralamat di.................telah mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman sesuai dengan
kesepakatan senilai Rp........(...) untuk pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan IKM yang telah dicairkan pada tanggal/bulan/tahun......... Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. …………….., …………… 2012 Materai Rp.6000/Ttd/Stempel Perusahaan
………………… Pimpinan
(*) coret yang tidak perlu
FORM D2
44
(Kop Surat Perusahaan)
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA SENDIRI
Berkenaan dengan pengajuan permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM Tahun Anggaran 2012 yang kami ajukan melalui surat No…………..tanggal………, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ………………………………………….. Jabatan : ………………………………………….. Nama Perusahaan : ………………………………………….. Alamat Perusahaan : ………………………………………….. …………………………………………..
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :
Bahwa Perusahaan…………………….. telah membeli Mesin dan/Peralatan dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dengan sumber pembiayaan pembelian Mesin dan/atau Peralatan tersebut sepenuhnya berasal dari Dana Tunai milik Perusahaan kami senilai Rp. .................... (terbilang : .....................) dan tidak didanai dari Pinjaman Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) atau pinjaman dari koperasi simpan pinjam atau kredit dari Vendor Mesin dan/atau Peralatan tersebut.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka pengajuan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM Tahun Anggaran 2012, Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Dibuat di……………..tanggal..../…./2012 Pemberi Pernyataan, Menyetujui, Materai Rp.6000/TTD/Stempel Perusahaan
…………………………… …………….........
Pemimpin/Direktur Pemilik/Komisaris
FORM E
45
( Kop Surat Perusahaan )
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
Sehubungan dengan pengajuan permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM Tahun Anggaran 2012 Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah yang kami ajukan melalui surat No…………..tanggal………, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ……………………………………………..
Jabatan : ……………………………………………..
Nama Perusahaan : ……………………………………………..
Alamat perusahaan : ……………………………………………..
……………………………………………..
Dengan ini memberikan pernyataan bahwa semua dokumen yang kami sampaikan adalah benar. Demikianlah Pernyataan dan Jaminan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab serta mempunyai akibat hukum dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari
Dibuat di……………..tanggal..../…./2012
Pemberi Pernyataan, Menyetujui,
Materai Rp.6000/TTD/Stempel Perusahaan
…………………………… …………….........
Pemimpin/Direktur Pemilik/Komisaris
FORM F
46
( Kop Surat Perusahaan )
SURAT PERNYATAAN DAFTAR TUNGGU
No. : …………… …..,……. 2012 Hal : Surat Pernyataan Daftar Tunggu Kepada Yth, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Lt.15 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan Up. Direktur IKM Wilayah I / II / III *) Dengan Hormat, Menunjuk Permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM Tahun Anggaran 2012 yang kami ajukan melalui surat No. …………. tanggal …………… berikut kelengkapan dokumennya, dengan ini kami menyatakan hal-hal sbb : 1. Sebagaimana pengajuan permohonan kami untuk mengikuti Program
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM ternyata telah melampaui pagu anggaran yang tersedia di Kementerian Perindustrian, dengan ini kami mohon permohonan kami dapat tetap diterima dan kami menyatakan bersedia dimasukkan dalam Daftar Tunggu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kami menyatakan akan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan
yang ditetapkan serta menjamin bahwa seluruh dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan tidak ada unsur rekayasa atau manipulasi.
3. Apabila ternyata penggunaan pagu anggaran telah terpenuhi untuk
IKM lainnya dan permohonan dari perusahaan kami karenanya tidak dapat diproses lebih lanjut, maka kami menyatakan bersedia dikeluarkan dari Daftar Tunggu dan permohonan tersebut kami tarik kembali.
Demikian, Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti dikemudian hari. ....................... ….., 2012
Materai Rp.6000/ TTd/Stempel Perusahaan
……………………… Pemimpin/Direktur
FORM G1
47
SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) MESIN DAN/ATAU PERALATAN IKM
Nomor : ...................
Pada hari ini ........., tanggal .......bulan .................. Tahun Dua Ribu Dua Belas (....../...../2012), bertempat di..............................., kami yang bertanda tangan :
I. Nama : ....................
NIP : ……………..
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah berdasarkan Keputusan
Menperin Perindustrian RI
Nomor ……….
tanggal ……….
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.52-53
Jakarta Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. ----------------
II. Nama : ………………………………………............
Jabatan : ………………………………………............
Nama Perusahaan : ……………………………………………….
Alamat : ………………………………………............
…………………………………………………..
…………………………………………............
Telp…………………Fax ……………………
Akte Pendirian : Notaris………… SH No…..Tanggal ………
…../…./……., telah diumumkan dalam
BNRI No….
Tambahan BNRI No.…,tgl. …./……/………
No. Rekening : ………………………………………............
Bank : Bank …………., Cab…………………….
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT..............., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-------------------
FORM G1
48
Berdasarkan :
1. Undang – undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
2. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
3. Peraturan Menteri Perindustrian No. 15/M-IND/PER/2/2011 tentang
Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 98/M-IND/PER/12/2011 tentang
Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil Menengah (IKM);
5. Surat Pengesahan DIPA 2012 No.0222/019-05.1/01/2012 Ditjen IKM Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM;
6. Surat Permohonan ……………………… tentang permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM No…………… tanggal …./…./…… dan surat Penetapan Direktur IKM Wilayah (I /II/ III) No…………… tanggal …./…./…… tentang ……………………Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM berdasarkan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 Tujuan
Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM dimaksudkan untuk meremajakan Mesin dan/atau Peralatan dalam rangka peningkatan teknologi, daya saing, efisiensi dan/atau produktivitas IKM.
FORM G1
49
Pasal 2 Ruang Lingkup
Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM diberikan dalam bentuk Potongan Harga untuk pembelian Mesin dan/atau Peralatan sesuai daftar terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Pasal 3
Nilai Potongan Harga
(1) PIHAK PERTAMA akan memberikan Potongan Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk dana sebesar-besarnya Rp…………………….,- (…………………………………... Rupiah) yang ditetapkan dengan menggunakan nilai Kurs Pajak yang berlaku pada saat penetapan persetujuan oleh PIHAK PERTAMA.
(2) PIHAK PERTAMA menetapkan besarnya realisasi nilai Potongan
Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan setelah menerima Surat Permohonan Pencairan Program Restrukturisasi dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan bukti – bukti pembelian dan bukti-bukti dokumen Mesin dan/atau Peralatan sebagaimana terlampir dan memenuhi syarat sesuai ketentuan Petunjuk Teknis.
(3) Dalam hal terdapat perbedaan nilai Potongan Harga menurut SPPB
dengan Nilai Invoice dan/atau Bukti-bukti Pembayaran maka PIHAK PERTAMA berhak menetapkan besarnya nilai Potongan Harga berdasarkan nilai yang terendah.
Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
(1) PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan meminta laporan pelaksanaan pemasangan Mesin dan/atau Peralatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan beroperasi, baik secara langsung maupun melalui penugasan Pihak Ketiga.
FORM G1
50
(2) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA :
a. tidak dapat merealisasikan pembelian Mesin dan/atau Peralatan
kurang dari 50% (lima puluh persen) dari porsi nilai investasi yang dibiayai dari dana sendiri;
b. tidak memperoleh persetujuan pembiayaan dari Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank dan/atau Koperasi Simpan Pinjam dan/atau vendor Mesin dan/atau Peralatan;
c. bukti-bukti pembayaran dan/atau dokumen-dokumen Mesin dan/atau Peralatan dan/atau Legalisasinya diragukan keabsahannya; atau
d. pengajuan pencairan melebihi batas waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya SPPB atau melebihi tanggal 31 Oktober 2012.
(3) PIHAK PERTAMA wajib membayar Potongan Harga Pembelian Mesin
dan/atau Peralatan kepada PIHAK KEDUA yang telah memenuhi ketentuan dan dilengkapi bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEDUA berhak mengajukan permohonan pembiayaan kepada
Bank dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank dan/atau Koperasi Simpan Pinjam dan/atau Supplier Mesin dan/atau Peralatan.
(2) PIHAK KEDUA berhak mendapat potongan harga pembelian Mesin
dan/atau Peralatan setelah memenuhi ketentuan yang dilengkapi bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tujuan dan ruang lingkup Program
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2.
(4) PIHAK KEDUA wajib memenuhi persyaratan permohonan pencairan
bantuan potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 dengan bukti-bukti dokumen pembayaran Mesin dan/atau Peralatan yang benar dan valid serta bebas dari rekayasa/manipulasi, dalam batas waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak ditandatangani SPPB atau selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2012.
FORM G1
51
(5) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan perkembangan penggunaan Mesin dan/atau Peralatan kepada PIHAK PERTAMA setiap 1 (satu) tahun sekali selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak PIHAK KEDUA menerima realisasi pencairan bantuan potongan harga dari PIHAK PERTAMA.
(6) PIHAK KEDUA wajib memberikan akses bagi PIHAK PERTAMA atau
Pihak Lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan hak-haknya.
Pasal 6 Sanksi
Apabila PIHAK KEDUA memindah tangankan Mesin dan/atau Peralatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan bantuan potongan harga yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 7 Keadaan Kahar (Force Majeure)
(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau force majeure adalah keadaan atau kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan/ kemampuan kedua belah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: peperangan, blokade, epidemi, huru-hara, demonstrasi, dan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.
(2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, disertai dengan bukti berupa keterangan tertulis dari instansi yang berwenang.
(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian ini.
(4) Segala perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan dituangkan ke dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
FORM G1
52
Pasal 8
Pernyataan dan Jaminan
(1) PIHAK KEDUA menjamin semua dokumen-dokumen dan informasi tentang Mesin dan/atau Peralatan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar serta sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan Mesin dan/atau Peralatan yang dibeli serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak ada rekayasa dan/atau manipulasi .
(2) PIHAK KEDUA menjamin semua legalisasi atas dokumen-dokumen
legal dan dokumen Mesin dan/atau Peralatan serta bukti-bukti pembayaran yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar telah mendapatkan legalisasi yang sesuai dari pejabat yang berwenang serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menjadi bukti yang sah serta tidak ada yang direkayasa.
Pasal 9
Ketentuan Lain (1) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
terlampaui, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan pengunduran waktu kepada PIHAK PERTAMA dengan memberikan alasan dan bukti-bukti keterlambatan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum batas waktu tersebut berakhir.
(2) Sepanjang alasan dan bukti-bukti keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, dimungkinkan untuk dilakukan addendum atas SPPB.
(3) Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam perjanjian ini apabila
dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dengan addendum.
FORM G1
53
Pasal 10 Penutup
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Jakarta, .....................2012
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen Pimpinan/Direktur Direktorat Jendral IKM IKM Pemohon
Materai Rp.6000 Stempel Perusahaan
( ..................... ) ( .......................) Catatan : Rangkap kedua pihak kedua bermaterai Rp.6000,-
FORM G2
Nomor : …../IKM/SPPB/…./2012
: ………………..
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (6) x (7) x 35/25% **)
*)
tanggal .../.../2012 s/d .../…./2012
**) Khusus untuk mesin/peralatan produksi Dalam Negeri
dengan potongan 40% atau 30%
***) Dibulatkan dalam jutaan terendah
Jakarta, …..,…….. 2012
Kementerian Perindustrian
Direktorat Jenderal
Industri Kecil dan Menengah ….. ( Nama Perusahaan ) …..
Materai Rp.6.000 Stempel Perusahaan
Pemilik/Komisaris/Direktur
Besar Potongan Harga Maks. (dibulatkan)
Lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
Pejabat Pembuat Komitmen
Kurs Valuta sesuai Kurs Pajak
No
.
Jenis
Mesin/PeralatanMerk Qty
Sub Jumlah
Sub Jumlah
Jumlah
Nilai Pembelian M/P
Sesuai Verifikasi
KPP
Kurs Valuta *)Nilai Potongan
harga (Rp)Valuta
Tanggal
54
FORM H
55
( Kop Surat Perusahaan ) Surat Permohonan Pencairan Potongan Harga (SP3H)
……….,………… , 2012
No. : ..........
Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Permohonan Pencairan Potongan Harga
Kepada Yth, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Lt.15
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan
Up. Direktur IKM Wilayah I / II / III *) Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No….…. tanggal …………….. antara Kementerian Perindustrian dan PT……………, untuk pencairan potongan harga
dimaksud diatas, dengan ini kami mohon realisasi pencairan tersebut dapat kami terima sesuai dengan Invoice No.……..tanggal ………………. dan kwitansi No.……..tanggal………………. sebesar Rp……………,- dan dicairkan melalui rekening
PT…………..pada Bank …………dengan nomor rekening …………………… sesuai SPPB.
Sebagai kelengkapan administrasi realisasi pencairan program restrukturisasi tersebut, terlampir dokumen-dokumen berupa :
1. Invoice (Form I1), 2 Asli bermaterai dan 2 Asli tanpa materai. 2. Kwitansi (Form I2) Penerimaan Pencairan Potongan Harga, 2 Asli bermaterai dan 2
Asli tanpa materai.
3. Fotocopy NPWP Perusahaan ( alamat sesuai SPPB ). No ………………… 4. Faktur Pajak Standar – PPN ( 1 asli dan 3 tembusan ). 5. SSP PPN ( 1 asli dan 4 tembusan ).
6. SSP PPh ( 1 asli dan 4 tembusan ). 7. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran terakhir sesuai nomor rekening pada SPPB.
yaitu No ………….. Bank ……….…………… Cabang …….
8. Berita Acara Serah Terima Pencairan Potongan Harga Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM (Form I3). tanggal…………………..
9. Surat Pernyataan Pencairan Potongan Harga (Form J) bermaterai cukup;
Demikian, atas bantuan dan realisasi pencairan program restrukturisasi tersebut, kami sampaikan terima kasih.
Hormat kami, Meterai Rp.6000/TTD/Stempel Perusahaan
……………………
Pimpinan/Komisaris/Direktur
FORM I1
Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Kementerian Perindustrian Lt.15
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan
INVOICENo. : ………. ( No.Perusahaan Pemohon )
Tanggal : ………. ( Tgl. Pembuatan Invoice Pemohon )
Realisasi Pencairan Program Restrukturisasi
Mesin dan/atau Peralatan IKM
Kementerian Perindustrian TA 2012
Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
No…………..., tanggal …./…../ 2012, dan
Berita Acara Serah Terima
Pencairan Potongan Harga Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM
Tanggal ….. / ….. / 2012
Rp ……….
No. Rekening : ………. ( Sesuai SPPB )
Bank : ………. ( Sesuai SPPB )
Cabang : ………. ( Sesuai SPPB )
NPWP : ………. ( Sesuai SPPB )
Atas Nama Perusahaan : ………. ( Sesuai SPPB )
( Kop Surat Perusahaan )
INVOICE
Pemilik/Komisaris/Direktur
Terbilang : ……….
….. ( Nama Perusahaan ) …..
Meterai Rp.6000/TTD/Stempel Perusahan
56
FORM I2
57
( Kop Surat Perusahaan )
KWITANSI
No. Kwitansi : ……….
Tanggal : ….. / ….. / 2012
Sudah terima dari : Banyaknya uang :
Untuk pembayaran : Jumlah Rp :
….. ( Nama Perusahaan ) ….. Materai Rp.6000/TTD/Stempel Perusahaan
( ………………………….. ) Pemilik/Komisaris/Direktur
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Lt.15 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan
Terbilang : ……………….…………………………………….
……….………………………………………………………….
Pencairan Potongan Harga Program Restrukturisasi Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
(SPPB) No..…/IKM/SPPB/.…./2012 tanggal ..… 2012
…………………………
000.000,-1.170.000.000,-
483.000.000,-
00.000,-
FORM I3
58
BERITA ACARA SERAH TERIMA PENCAIRAN POTONGAN HARGA
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN IKM
TAHUN ANGGARAN 2012
Pada hari ini …….……… tanggal …………..…bulan ……… tahun dua ribu dua belas ( ....…. / .....…. / 2012 ), bertempat di Jakarta. Yang bertandatangan dibawah ini : 1. ..................... : Direktur IKM Wilayah I / II / III *) berkedudukan di Jl.
Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan, Lt.14, Kementerian Perindustrian bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
yang berkedudukan di .............................................. Jl .............................................................................., bertindak untuk dan atas nama perusahaan ........................................................ Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat, untuk : 1. PIHAK PERTAMA menyerahkan dana dari Pemerintah RI c.q.
Kementerian Perindustrian senilai Rp......................- (........................) sebagai bantuan potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan IKM, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor :......../IKM/SPPB/......../2012 tanggal........bulan............tahun 2012, Berita Acara Rapat Tim Teknis tanggal........bulan........2012, Kwitansi No.........tanggal........ bulan............tahun 2012 dan Invoice No.........tanggal........bulan........... tahun 2012.
FORM I3
59
2. PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan uang senilai
Rp........................,- ( ......................................................................) dari PIHAK PERTAMA untuk bantuan potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan IKM sebagaimana yang tercantum dalam SPPB, Berita Acara Rapat Tim Teknis, Invoice dan Kwitansi dimaksud.
3. Apabila PIHAK KEDUA memindah tangankan mesin dan/atau
peralatan yang dibiayai dari dana tersebut kepada pihak lain dalam masa 3 (tiga) tahun terhitung sejak direalisasikan pencairan bantuan potongan harga ini tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan bantuan potongan harga yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA ke Kas Negara.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan operasional mesin
dan/atau peralatan, kegiatan produksi secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada PIHAK PERTAMA, selama 3 (tiga) tahun sejak realisasi pencairan bantuan potongan harga ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
( …………………. ) ( ………………….. )
FORM J
60
( Kop Surat Perusahaan )
SURAT PERNYATAAN PENCAIRAN POTONGAN HARGA
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN IKM
Menunjuk Surat Permohonan Pencairan Potongan Harga Program Restrukturisasi Mesin dan/atau peralatan IKM No ……….. tanggal………, sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No……………………….. tanggal………………., dan Berita Acara Serah Terima Pencairan Potongan Harga Program Restrukturisasi Mesin dan/atau peralatan IKM tanggal ………………….. sebesar Rp………………(………………………………), kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama…………………………………dan ............……………………………………. yang masing-masing dalam kedudukannya selaku Pemimpin/Direktur dan Pemilik/Komisaris ..........(Nama Perusahaan).......... beralamat di .................... Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : 1. Seluruh dokumen-dokumen mesin dan/atau peralatan, bukti-bukti
pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan serta bukti-bukti pendukung lainnya yang berkaitan dengan realisasi pembelian mesin dan/atau peralatan berdasarkan SPPB tersebut di atas adalah benar dan telah sesuai dengan aslinya yang diterbitkan dan legalisasinya dilakukan oleh masing-masing pihak berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak terdapat manipulasi dan/atau rekayasa;
2. Mesin dan/atau peralatan yang diberikan bantuan potongan harga oleh
Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Jenderal IKM adalah benar dan sepenuhnya milik perusahaan kami serta dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh dokumen-dokumen mesin dan/atau peralatan yang sah secara hukum, antara lain Invoice, Bill of Lading, Packing List, PIB/BC-23 dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pembelian mesin dan/atau peralatan.
3. Seluruh pembayaran yang dilakukan, baik langsung maupun kepada
supplier atau kepada pihak ketiga lainnya (termasuk pembayaran gabungan untuk pembelian beberapa mesin dan/atau peralatan) adalah benar dan semata-mata untuk pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan dimaksud di atas;
FORM J
61
4. Dalam waktu selama 3 (tiga) tahun sejak realisasi pencairan program restrukturisasi ini, kami tidak akan mengalihkan kepemilikan mesin dan/atau peralatan dimaksud di atas kepada pihak lain;
5. Kami bertanggung jawab secara penuh, apabila dikemudian hari ternyata,
Surat Pernyataan ini tidak benar dan kami akan segera mengembalikan seluruh dana bantuan potongan harga yang telah kami terima dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat permintaan pengembalian dana bantuan potongan harga tersebut dari Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Jenderal IKM dan bersedia untuk dituntut secara Perdata dan Pidana.
Demikianlah Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab serta dapat dijadikan bukti di kemudian hari. Dibuat di………………., tanggal…./…./2012 .....(Nama Perusahaan).....
Sesuai dengan kewajiban perusahaan kami yang tercantum dalam Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. ………. Tanggal …………….,
bersama ini kami sampaikan laporan perkembangan penggunaan dan
pemanfaatan Mesin dan/atau Peralatan yang kami ikutkan dalam Program
Restrukturisasi Mesin dan/atau peralatan IKM Tahun 2012. Untuk periode
laporan Ke - 1/2/3*) sebagai berikut.
A. Pembelian Mesin dan/atau peralatan
a. Tujuan Pembelian : Investasi Baru/Penggantian/Penambahan *)
b. Sasaran Infestasi : Peningkatan Kapasitas/produktifitas/efisiensi/mutu
c. Realisasi Pembelian :
1. Nilai Infestasi : USD………. RP ……….
2. Kedatangan Mesin dan/atau Peralatan : Bln ………. Thn ……….
3. Nilai potongan harga : Rp ……………………
4. Tanggal Realisasi Pencairan : Tgl …………………….
FORM K
63
B. Dampak Pemanfaatan Mesin dan/atau Peralatan Sebelum dan Sesudah Program a. Konsumsi energi b. Tenaga kerja c. Kapasitas Produksi d. Permasalahan yang dihadapi