1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Bab VIII pasal 141 menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, peningkatan mutu gizi yang dimaksud dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Upaya perbaikan gizi dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan pentahapan dan prioritas pembangunan nasional. Salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2010- 2014 adalah perbaikan status gizi masyarakat. Sasaran jangka menengah perbaikan gizi yang telah ditetapkan adalah menurunnya prevalensi gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 15.0% dan prevalensi pendek (stunting) menjadi setinggi-tingginya 32% pada tahun 2014. Untuk mencapai sasaran tersebut di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) dan persentase balita gizi buruk mendapat perawatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut telah disusun Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat 2010-2014 yang berisikan tujuan, sasaran operasional, kebijakan teknis dan strategi operasional serta kegiatan pokok dan pentahapan indikator setiap tahun, sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014.
35
Embed
BAB I PENDAHULUAN - gizi.depkes.go.idgizi.depkes.go.id/wp-content/uploads/2014/05/lakip-Dit-Bina-Gizi... · 1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina gizi makro, gizi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Bab VIII pasal 141
menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan
mutu gizi perseorangan dan masyarakat, peningkatan mutu gizi yang
dimaksud dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan
perilaku sadar gizi, dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan
kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Upaya perbaikan
gizi dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan
pentahapan dan prioritas pembangunan nasional.
Salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang
pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2010-
2014 adalah perbaikan status gizi masyarakat. Sasaran jangka menengah
perbaikan gizi yang telah ditetapkan adalah menurunnya prevalensi gizi
kurang menjadi setinggi-tingginya 15.0% dan prevalensi pendek (stunting)
menjadi setinggi-tingginya 32% pada tahun 2014. Untuk mencapai sasaran
tersebut di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan telah
ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu persentase balita
ditimbang berat badannya (D/S) dan persentase balita gizi buruk mendapat
perawatan.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut telah disusun Kegiatan
Pembinaan Gizi Masyarakat 2010-2014 yang berisikan tujuan, sasaran
operasional, kebijakan teknis dan strategi operasional serta kegiatan pokok
dan pentahapan indikator setiap tahun, sebagai penjabaran operasional
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014.
2
Kegiatan pembinaan gizi pada tahun 2013 dilaksanakan melalui
beberapa kegiatan pokok dan pendukung yang terdiri dari:
Ukuran keberhasilan kinerja Direktorat Bina Gizi dilihat dari
pencapaian dari masing-masing indikator kegiatan. Proses evaluasi
merupakan penilaian terhadap hasil pencapaian tersebut, yang dituangkan
ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK).
Penyusunan LAK ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur)
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam
memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban
kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
Penyusunan LAK ini dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban
Direktorat Bina Gizi untuk mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran
serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja
Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013. LAK ini juga dapat
dijadikan sebagai acuan yang berharga dalam memperbaiki kinerja
Direktorat Bina Gizi di masa mendatang.
3
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Gizi
memiliki maksud dan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara
tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan selama kurun
waktu tahun 2013 oleh Direktorat Bina Gizi sehingga:
1. dapat diketahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan;
2. dapat diketahui kegiatan yang telah dilaksanakan;
3. dapat diketahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut
hasil pencapaian dan evaluasi;
4. sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan tahun berikutnya; dan
5. sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor:
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan, bahwa Direktorat Bina Gizi bertugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria (NSPK) serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang bina gizi, sedangkan fungsinya adalah:
1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina gizi makro, gizi
mikro, gizi klinik dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;
2. pelaksanaan kegiatan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan
konsumsi makanan serta kewaspadaan gizi;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan serta
kewaspadaan gizi;
4
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina gizi makro, gizi
mikro, gizi klinik dan konsumsi makanan serta kewaspadaan gizi;
5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina
gizi makro, gizi mikro, gizi klinik dan konsumsi makanan serta
kewaspadaan gizi; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Susunan organisasi Departemen Kesehatan berdasarkan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor: 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa Struktur
Organisasi Direktorat Bina Gizi adalah sebagai berikut:
a. Direktur Bina Gizi
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Sub Direktorat Bina Gizi Makro
1) Seksi Standarisasi Bina Gizi Makro
2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Gizi Makro
d. Sub Direktorat Bina Gizi Mikro
1) Seksi Standarisasi Bina Gizi Mikro
2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Gizi Mikro
e. Sub Direktorat Bina Gizi Klinik
1) Seksi Standarisasi Bina Gizi Klinik
2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Gizi Klinik
f. Sub Direktorat Bina Konsumsi Makanan
1) Seksi Standarisasi Bina Konsumsi Makanan
2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Konsumsi Makanan
g. Sub Direktorat Bina Kewaspadaan Gizi
1) Seksi Standarisasi Bina Kewaspadaan Gizi
2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Kewaspadaan Gizi
5
D. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Gizi
ini adalah sebagai berikut :
1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Daftar Isi, yang meliputi:
Bab I Pendahuluan
Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan
tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Gizi
serta sistematika penulisan laporan.
6
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Dijelaskan mengenai perencanaan dan perjanjian kinerja. Pada awal
bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin
dicapai Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Bina Gizi
pada tahun 2013 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi
dan misi Kementerian Kesehatan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian
kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis
keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan
yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil,
serta akuntabilitas keuangan yang memuat pagu dan realisasi
anggaran kegiatan yang dilaksanakan, dikaitkan dengan tingkat
capaian setiap sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah
ditetapkan.
Bab IV Penutup
Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan
dengan kinerja Direktorat Bina Gizi serta strategi pemecahan
masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
Lampiran
- Pernyataan Penetapan Kinerja
- Form RKT : Form Rencana Kinerja Tahunan
- Form PK : Form Pengukuran Kinerja
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA
STRATEGI Untuk merealisasikan visi dan misi dan tujuan tersebut di atas,
maka Direktorat Bina Gizi telah menetapkan sasaran strategis sesuai
dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014, sebagai
berikut:
8
STRATEGI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBINAAN GIZI Strategi operasional Pembinaan Gizi Masyarakat 2010-2014
adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan pendidikan gizi masyarakat melalui penyediaan materi
KIE dan kampanye.
b. Memenuhi kebutuhan obat program gizi terutama kapsul vitamin A,
tablet tambah darah dan mineral mix melalui optimalisasi sumber
daya pusat dan daerah.
c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas dalam
pemantauan pertumbuhan, konseling menyusui dan MP-ASI, tata
laksana gizi buruk, surveilans dan program gizi lainnya.
d. Memenuhi kebutuhan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan
(PMT-P) bagi balita menderita gizi kurang (kurus) dan ibu hamil
Kurang Energi Kronis (bumil KEK) dari keluarga miskin.
e. Mengintegrasikan pelayanan gizi ibu hamil berupa pemberian tablet
tambah darah (TTD) dan skrining ibu hamil KEK diintegrasikan
dengan pelayanan antenatal (Antenatal Care - ANC).
f. Melaksanakan surveilans gizi di seluruh kabupaten/kota, surveilans
khusus, dan surveilans gizi darurat
g. Menguatkan kerja sama dan kemitraan dengan lintas program dan
lintas sektor, organisasi profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM).
h. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) gizi.
9
KEBIJAKAN TEKNIS Kebijakan teknis Pembinaan Gizi Masyarakat 2010-2014 adalah
sebagai berikut:
a. Memperkuat peran masyarakat dalam pembinaan gizi masyarakat
melalui posyandu.
b. Memberlakukan standar pertumbuhan anak Indonesia.
c. Perawatan gizi buruk dilaksanakan dengan pendekatan rawat inap di
Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit dan TFC (Therapeutic Feeding
Centre) maupun rawat jalan di Puskesmas dan CFC (Community
Feeding Centre) atau Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (PGBM).
d. Menerapkan standar pemberian makanan bagi bayi dan anak.
e. Meneruskan suplementasi gizi pada balita, remaja, ibu hamil, dan ibu
nifas serta fortifikasi makanan.
f. PMT pemulihan diberikan pada anak gizi kurang dan ibu hamil
miskin dan KEK.
g. Memperkuat surveilans gizi nasional.
h. Menyediakan buffer stock MP-ASI.
B. PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang selektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktorat Bina Gizi
pada tahun 2013 akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan
target yang dimuat dalam Penetapan Kinerja dapat dilihat pada tabel 2.1
berikut ini:
10
Penetapan Kinerja Direktorat Bina Gizi Tahun 2013
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Kegiatan Target 2013
Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat