BAB I PENDAHULUAN - Dinas Perhubungan Sumatera Utara

PERUBAHAN RENSTRA DISHUBSU TAHUN 2019-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana

Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program,

dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Urusan Perhubungan merupakan salah satu dari delapan belas

urusan pemerintahan wajib yang bukan merupakan pelayanan dasar.

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib perhubungan dimaksud, Dinas

Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menyusun Dokumen Rencana

Strategis yang berpedoman pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera

Utara 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan

digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Berlatarbelakang hal tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi

Sumatera menyusun Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun

2019-2023, yang berisi program dan kegiatan serta pendanaan indikatif

untuk periode 5(lima) tahun.


1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dishubsu Tahun 2019-2023

adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4) Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian



6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran



7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan




8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5025);

9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,




Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik




Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, Lembaran Negara Republik




Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6645);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



17) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



20) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 48).

21) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah.

23) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud :

Menyusun arah dan kebijakan sebagai pedoman dalam kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pengawasan

pembangunan sektor Perhubungan di Provinsi Sumatera Utara selama 5

(lima) tahun kedepan yakni tahun 2019-2023.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah:

a. Menjabarkan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara ke dalam

program dan kegiatan pembangunan infrastruktur perhubungan

untuk 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dapat terwujud sesuai tujuan

dan sasaran, dan arah kebijakan transportasi yang telah ditetapkan.

b. Mengidentifikasi potensi, sumber daya dan permasalahan

pembangunan sektor transportasi, sebagai dasar untuk perumusan

kebijakan, arah dan tujuan dan strategi pembangunan sektor

transportasi di Sumatera Utara,

c. Mengintegrasikan dokumen perencanaan sektor perhubungan dengan

sektor terkait lainnya untuk mewujudkan system transportasi yang

selamat, aman, nyaman, efisien dan berkualitas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Renstra Dinas Perhubungan

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, serta susunan garis besar

isi dokumen, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik


Indonesia 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari :

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan

Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Umum

Berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

; Sumber Daya ; Kinerja Pelayanan ; Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan.

Bab III. Permasalahan dan Issu Strategis Perhubungan

Berisi : Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi ;

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih ; Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga dan

Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ; Telahaan RTRW dan KLHS

RPJMD ; Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Berisi : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Hubungan Tujuan

dan Sasaran Dinas Perhubungan dengan Tujuan dan Sasaran

RPJMD.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII. Penutup.


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 8 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Sumatera Utara adalah merupakan Unsur pelaksana otonomi daerah

Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan yang

menjadi kewenangan Provinsi, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan,

Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, Bidang Perkeretaapian dan

Pengembangan serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Perhubungan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang lalu lintas jalan, meliputi manajemen lalu lintas, rekayasa

lalu lintas dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang angkutan jalan, meliputi pelaksanaan angkutan orang dalam

trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang

serta penyelenggaraan terminal;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pelayaran, meliputi kepelabuhanan, pembinaan badan usaha dan

jasa terkait angkutan pelayaran serta pembinaan angkutan rakyat,

sungai, danau dan penyeberangan;


d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian dan

pengembangan, meliputi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian

provinsi, koordinasi perencanaan lingkungan kerja prasarana

perhubungan serta pemaduan moda dan teknologi perhubungan;

e. penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;

f. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang perhubungan;

g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Dinas

menyelenggarakan fungsi :

a. menyelenggarakan kepemimpinan, pembinaan, mensinkronisasikan,

mengendalikan tugas dan fungsi Dinas;

b. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan

dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan

pembangunan daerah;

c. menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan

pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan

Pemerintah Daerah;

d. menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian

dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang

perhubungan;

e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan

program lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian

dan pengembangan serta usaha di bidang pelayanan perhubungan;

f. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi

mengenai perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan umum

pemerintah daerah;

g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;


h. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan

instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan

kegiatan dinas;

i. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas

teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan,

lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, lingkungan

perhubungan dan pengembangan usaha pelayanan perhubungan;

j. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan;

k. menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga perhubungan

lintas Kabupaten/Kota;

l. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina Unit Pelaksana

Teknis Dinas;

m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;

n. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut

diatas, Kepala Dinas Perhubungan dibantu oleh:

a. Sekretaris, terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Kepala Sub Bagian Keuangan

3. Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

b. Kepala Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas

2. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas

3. Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

c. Kepala Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek

2. Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Tyarek dan Angkutan

Barang

3. Kepala Seksi Terminal

d. Kepala Bidang Pelayaran, terdiri dari :


1. Kepala Seksi Kepelabuhanan

2. Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran

3. Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan

e. Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan :

1. Kepala Seksi Perkeretaapian

2. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan

3. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

f. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25

Tahun Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka meningkatkan

dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk Unit

Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana (UPT.PSP).

UPT.PSP Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Sarana

dan Prasarana mempunyai tugas pengelolaan sarana dan prasarana

perhubunganyang bersifat teknis, operasional dan/atau penunjang yang

menjadi urusan Provinsi dan/atau penugasan, yang menyelenggarakan

fungsi sbb :

a. penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan di bidang

pengawasan, pengendalian dan pembinaan keselamatan serta

koordinasi perencanaan diwilayah kerja, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana operasional

sarana angkutan jalan, sungai dan penyeberangan, perlintasan

sebidang kereta api, pelabuhan pengumpan regional serta integrasi


antar moda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

c. penyelenggaraan pengadaan, pembangunan, pengawasan serta

pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang

berlaku;

d. penyelenggaraan pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan, seperti fasilitas keselamatan lalu lintas

jalan, terminal, sungai, dan penyeberangan, pelabuhan pengumpan

regional, perlintasan sebidang kereta api dan fasilitas integrasi antar

moda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

e. penyelenggaraan bimbingan keselamatan terhadap

operator/pemilik/asosiasi penyelenggaraan sarana angkutan jalan,

sungai dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Adapun Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana (UPT.

PSP) Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1) UPT. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Langkat

2) UPT. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pematang Siantar

3) UPT. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanjung Balai

4) UPT. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gunung Tua

5) UPT. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dolok Sanggul

6) UPT. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kabanjahe

7) UPT. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gunung Sitoli

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Pengelolaan

Sarana dan Prasarana (UPT.PSP) dibantu oleh :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;


b. Kepala Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan ;

c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana

Perhubungan ;

2. Unit Pelaksana Teknis Angkutan Danau dan Penyeberangan

(UPT.ADP)

UPT. ADP mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang

penyelenggaraan pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Danau

dan Penyeberangan serta penegakan disiplin pegawai pada lingkup Unit

Pelaksana Teknis Angkutan Danau dan Penyeberangan :

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di

bidang Angkutan Danau dan Penyeberangan, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan

Angkutan Danau dan Penyeberangan dengan Organisasi Perangkat

Daerah, Instansi Vertikal dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang

ditetapkan;

c. penyelenggaraan fasilitas pelayanan angkutan danau dan

penyeberangan;

d. penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal;

e. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai

tugas dan fungsinya;

f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas

dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala UPT.

Angkutan Danau dan Penyeberangan dibantu oleh :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan ;


c. Seksi Keselamatan dan Pengawasan ;

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Prov. Sumut

sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Prov. Sumut

2.2 Sumber Daya

2.3 Kinerja Pelayanan Sektor Perhubungan

2.3.1 Transportasi Darat

Sistem prasarana transportasi darat meliputi : transportasi jalan,

transportasi sungai dan penyeberangan serta transportasi kereta api

berpengaruh langsung terhadap pembentukan struktur dan pola

sebaran ruang aktifitas di wilayah daratan Sumatera Utara. Meskipun

demikian, pola lokasi prasarana angkutan udara dan laut juga


memberikan kerangka pembentukan struktur dan pola ruang melalui

penguatan pada pembentukan struktur dan pola sebaran ruang aktifitas

di wilayah yang terbatas, yakni penguatan pada fungsi sentralistik dari

kota dimana bandara dibangun dan penguatan struktur wilayah

sepanjang garis pantai dimana pelabuhan-pelabuhan dibangun.

Kedua jenis angkutan yang disebut terakhir ini lebih menentukan

perkembangan wilayah dalam kaitan fungsinya sebagai outlet dan inlet

bagi pergerakan penumpang dan barang antara Sumatera Utara dengan

wilayah eksternalnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui SK Gubernur

Sumatera Utara Nomor 188.44 / 673 / KPTS / 2018 Tanggal 08 Juni

2018 menetapkan suatu keputusan berkenaan dengan penetapan ruas-

ruas jalan sekunder yang didalamnya adalah jalan-jalan Provinsi yang

terdapat di Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.


Gambar 2.2

Peta Jaringan Jalan di Provinsi Sumatera Utara


2.3.1.1 Terminal

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat

dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan

dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu

wujud simpul jaringan transportasi. Terminal penumpang menurut

wilayah pelayanannya dikelompokan menjadi :

a. Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum

untuk Angkutan Lintas Batas Negara, Angkutan Antar Kota Antar

Provinsi, Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Kota dan Angkutan

Perdesaan .

b. Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum

untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Kota dan

Angkutan Perdesaan

c. Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum

untuk Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan.

Data Terminal penumpang di Provinsi Sumatera Utara dijelaskan

sebagai berikut :

Tabel II.2

Terminal Berdasarkan Tipe Di Provinsi Sumatera Utara

No. Terminal Kab. /Kota Tipe

1 Amplas Medan A

2 Pinang Baris Medan A

3 Tanjung Pinggir P. Siantar A

4 Madya Tarutung Tapanuli Utara A

5 Sibolga Sibolga A

6 Padang Bulan Labuhan Batu A

7 Penyabungan Madina A

8 Madya Kisaran Asahan A

9 Sitinjo Dairi A

10 Kabanjahe Karo B

11 Sijambi Tanjung Balai B

12 Tanjung Beringin Langkat B

13 Bahorok Langkat B

14 Gunung Tua Paluta B

15 Sosorsaba Parapat Simalungun B

16 Perdagangan Simalungun B


No. Terminal Kab. /Kota Tipe

17 Lubuk Pakam Deli Serdang B

18 Dolok Sanggul Humbahas B

19 Ikan Paus Binjai Binjai B

20 Tanjung Pura Langkat B

21 Selesai Langkat B

22 Pangururan Samosir B

23 Sipirok Tapsel B

24 Aek Kanopan Labura B

25 Kota Pinang Labusel B

26 Faekhu Gunung Sitoli B

27 Gamo Gunung Sitoli B

28 Sambu Medan C

29 Belawan Medan C

30 Veteran Medan C

31 Bukit Lawang Langkat C

32 P. Brandan Langkat C

33 Porsea Toba C

34 Siborongborong Tapanuli Utara C

35 Batu Nadua P. Sidimpuan C

36 Berastagi Karo C

37 Serbelawan Simalungun C

38 Dolok Masihul Sergei C

39 Perbaungan Sergei C

40 Pancur Batu Deli Serdang C

41 Deli Tua Deli Serdang C

42 Williem Iskandar Deli Serdang C

Tabel II.2

Status Terminal Tipe B Di Provinsi Sumatera Utara

No. Terminal Tipe B Kab. /Kota Keterangan

1 Kabanjahe Karo Sudah diserahkan ke Pemprov. Sumut

2 Sijambi Tanjung Balai Sudah diserahkan ke Pemprov. Sumut

3 Tanjung Beringin Langkat Sudah diserahkan ke Pemprov. Sumut

4 Bahorok Langkat Sudah diserahkan ke Pemprov. Sumut

5 Gunung Tua Paluta Belum diserahkan


No. Terminal Tipe B Kab. /Kota Keterangan

6 Sosorsaba

Parapat

Simalungun Proses serah terima

7 Perdagangan Simalungun Belum diserahkan

8 Lubuk Pakam Deli Serdang Belum diserahkan

9 Dolok Sanggul Humbahas Belum diserahkan

10 Ikan Paus Binjai Binjai Belum diserahkan

11 Tanjung Pura Langkat Belum diserahkan

12 Selesai Langkat Belum diserahkan

13 Pangururan Samosir Belum diserahkan

14 Sipirok Tapsel Belum diserahkan

15 Aek Kanopan Labura Belum diserahkan

16 Kota Pinang Labusel Belum diserahkan

17 Faekhu Gunung Sitoli Belum diserahkan

18 Gamo Gunung Sitoli Belum diserahkan

2.3.1.2 Perlengkapan Jalan

Perlengkapan jalan merupakan salah fasilitas keselamatan jalan

yang sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan kondisi lalu

lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, tertib dan lancar. Sesuai

dengan kewenangannya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

melaksanakan pembangunan / pengadaan fasilitas perlengkapan jalan

pada ruas jalan provinsi. Berdasarkan data realisasi pembangunan

fasilitas perlengkapan jalan yang telah terpasang adalah sebagaimana

ditunjukaan pada tabel dibawah ini.


Tabel II.3

Realisasi Pembangunan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2018-2020

NO P E K E R J A A N T.A. 2018 T.A. 2019 T.A. 2020

TOTAL VOL SATUAN VOL SATUAN VOL SATUAN

I

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas :

1 Dolok Sanggul - Pakkat –

Barus 300 buah - - - -

2 Sipangimbar - Bts. Paluta 200 buah - - - -

3 Aek nabara - Negeri Lama 230 buah - - - -

4 Ruas Kabanjahe - Kuta

Rakyat - - 110 buah - -

5 Sumbul Pegagan - Tiga

Baru - Sumbul Jahe - - 110 buah - -

6 Aek Kota Batu - Bts Tobasa - - 160 buah - -

7 SP. Pangkalan Susu -

Pangkalan Susu - - - - 100 buah Pemotongan

Anggaran Covid-19

8 Tanjung Pura - Tanjung

Selamat - - - - 130 buah

9 Tanjung Selamat - Simpang

Tiga Namu Unggas - - - - 115 buah

10 Simpang Tiga Namu

Unggas - Tangkahan - - - - 150 buah

J U M L A H 730 buah 380 buah 495 buah 1.605

II

Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan :

1 Sumbul Pegagan - Pariki –

Pangiringan - - 660 buah - -

2 Sp. 3 Muara - Muara –

Bakkara - - 660 buah - -

3 Aek Kota Batu - Bts.

Tobasa - - 660 buah - -



Anggaran Covid-19





7 Simpang Tiga Namu


J U M L A H - - 1.980 buah 2.181 buah 4.161

III

Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan :

1 Sipirok - SP. Tandosan –

Simangambat - - 9500 M' - -

2 Batas Asahan –

Perdagangan - - 8300 M' - -


Pangkalan Susu - - - - 849,99 M'


NO P E K E R J A A N T.A. 2018 T.A. 2019 T.A. 2020

TOTAL VOL SATUAN VOL SATUAN VOL SATUAN

4 Tanjung Pura - Tanjung Selamat

- - - - 700 M' Pemotongan Anggaran Covid-19


Tiga Namu Unggas - - - - 800 M'

6 Simpang Tiga Namu

Unggas - Tangkahan - - - - 1000 M'

J U M L A H - - 17.800 M' 3349,99 M' 21.150

IV

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan jalan Umum (LPJU) :

1 Sei Kepayang - - 10 Unit - -

2 Sigambal - bts Paluta - - 15 Unit - - Pemotongan

Anggaran Covid-19

3 Hutaimbaru- Sipiongot - - 15 Unit - -

4 SP. Tongkoh - SP.

Sinaman - - 14 Unit - -

5 Ruas Jalan Provinsi

Sumatera Utara - - - - 50 Unit

J U M L A H - - 54 Unit 50 Unit 104

V

DELINEATOR

1 Dolok Sanggul - Pakkat –

Barus 650 buah - - - -

2 Sei Bejangkar - Tanjung

Tiram 300 buah - - - -

3 Perbaungan - Pantai

Cermin 300 buah - - - -

4 Sp. Tiga Muara - Muara -

Bakkara ( Bts. Humbahas) 750 buah - - - -

5 Tanjung Selamat - Namu

Unggas - Tangkahan 400 buah - - - -

6 Sukarame - Salak 400 buah - - - -

7 Sipahutar - Pangaribuan - - 450 buah - - Gagal Tender 8 silimbat - parsoburan - - 260 buah - - 9 pematang siantar -

pematang raya - - 260 buah - -

10 Kabanjahe - Kuta Rakyat - - 260 buah - - 11 SP. Pangkalan Susu -


Anggaran Covid-19





14 Simpang Tiga Namu


J U M L A H 2.800 buah 1.230 buah 1.280 buah 5.310

VI

GUARDRAIL

Pemotongan Anggaran Covid-19

1 Ruas Jalan Provinsi

Sumatera Utara

736 M

J U M L A H 736 M 736


2.3.2 Transportasi Danau dan Penyeberangan

Di Sumatera Utara jaringan prasarana pelayanan transportasi

danau dan penyeberangan terdapat di Kawasan Danau Toba yang

melayani di 7(tujuh) wilayah kabupaten di kawasan tersebut, serta

angkutan penyeberangan yang melayani di Kepualauan Nias, yakni pada

lintas Sibolga – Gunungsitoli – Teluk Dalam – Pulau Tello. Untuk

Kawasan Danau Toba, trayek angkutan yang melayani, antara lain yaitu

: pelabuhan Tigaras – Simanindo, Tomok – Ajibata, Ajibata – Ambarita,

Sipinggan – Muara, Balige – Onan Runggu. Jumlah kapal dan asal tujuan

perjalanan kapal danau dan penyeberangan dikawasan Danau Toba

dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Tabel Asal dan Tujuan Perjalanan Kapal Penyeberangan di Kawasan Danau Toba

ASAL / TUJUAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 KAPAL TRAYEK

1 50 50 1 34 135 4

2 50 13 8 2 18 1 92 6

3 50 13 13 2 3 3 84 6

4 1 8 13 1 23 4

5 50 34 1 85 3

6 18 1 11 2 1 4 1 1 6 5 2 52 11

7 11 3 14 2

8 1 3 2 3 9 4

9 1 1 1

10 4 4 1

11 1 1 1

12 3 18 3 24 3

13 18 3 21 2

14 3 3 6 2

15 5 5 10 2

16 5 5 10 2

17 6 1 5 1 1 1 5 2 22 8

18 1 1 2 2

19 1 1 2 2

20 5 5 2 12 3

21 2 2 2 6 3

151 124 82 23 40 50 12 6 1 4 1 1 27 21 6 10 5 28 2 2 1 12 6 615 72


Keterangan :

1. Parapat

2. Tomok 3. Tuk - Tuk 4. Tiga Raja 5. Batu Gantung 6. Ajibata 7. Onan Runggu

8. Ambarita

9. Lotung 10. Silima Lombu 11. Desa Horsik 12. Simanindo 13. Tiga Ras 14. Haranggaol

15. Muara

16. Pulau Sibandang 17. Balige 18. Janjirajak 19. Holbung 20. Nainggolan 21. Bakara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui BUMD yakni PT.

Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) saat ini

mengoperasikan 2 (dua) unit kapal Ferry (KMP. Sumut I dan sumut II)

yang melayani lintas penyeberangan Tigaras-Simanindo, Onan runggu-

Balige, dan Muara – Nainggolan.

Pelayanan intra moda transportasi danau di Danau Toba melayani antar

Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Simalungun, Tobasa, Tapanuli

Utara, Dairi, Samosir dan Karo. Di Kawasan Danau Toba pelayanan

kepada masyarakat dan wisatawan untuk mengelilingi pulau Samosir

terkendala dengan terjadinya pendangkalan pada daerah Tano Ponggol

berada di Kecamatan Pangururan yang memerlukan pengerukan.

Sementara itu tingkat keselamatan transportasi danau (Laik Layar)

untuk Kawasan Danau Toba belum sesuai dengan yang diharapkan,

namun berbagai upaya telah dilakukan seperti memenuhi kelaik layaran

dengan melakukan pengukuran kapal, pemberian life jacket, ring bouy,

alat komunikasi, pemeriksaan manifest penumpang dan pembangunan

stasiun pemantau cuaca.

Jaringan pelayanan transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang

ada di Provinsi Sumatera Utara meliputi:

a. jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas negara yaitu

Belawan – Malaysia dan Tanjung Balai – Malaysia;

b. jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas provinsi yaitu

Gunung Sitoli – Singkil, Pulau Telo –Teluk Bayur;


c. jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota

yaitu Sibolga – Gunungsitoli, Sibolga – Teluk Dalam, Teluk Dalam –

Pulau-pulau Batu, Ajibata – Tomok, Simanindo – Tigaras, Muara –

Nainggolan,

d. jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau lintas

kabupaten/kota yaitu Belawan Lama – Batang Sere, Belawan Lama

– Karang Gading, Ajibata – Tomok, Ajibata – Urat, Ajibata – Porsea,

Balige – Onan Runggu, Balige – Mogang, Balige - Bakkara, Balige –

Ajibata, Balige – Pangururan, Muara – Nainggolan, Muara – Balige,

Muara – Tomok, Muara – Bakkara, Muara – Onan Runggu.

Dengan adanya Danau Toba dengan luas perairan yang sangat besar

maka diperlukan angkutan yang menghubungkan wilayah antar tepi

danau atau antara tepi danau dengan Pulau Samosir di bagian tengah

Danau Toba. Pergerakan yang terjadi merupakan aliran pergerakan

barang dan orang untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun pada beberapa

wilayah pergerakan ini juga mendukung kegiatan pariwisata di kawasan

Danau Toba ini.

Sampai saat ini kegiatan transportasi di Danau Toba merupakan

kegiatan yang diusahakan oleh masyarakat, adapun untuk kebutuhan

dermaga beberapa diantaranya merupakan program Pemerintah

Sumatera Utara.

2.3.3 Jaringan Kereta Api

Perkeretaapian Di Sumatera Utara Di Awali Oleh Perusahaan

Swasta Belanda Pada 17 Juli 1889 Yang Bernama Deli Spoorweg

Maatchscapay (Dsm). Setelah Pendudukan Jepang Pada 01 Januari

1942 S.D 17 Agustus 1945, Seluruh Kereta Api di Indonesia berada

dibawah pendudukan Tentara Jepang. Era Kemerdekaan Republik

Indonesia 17 Agustus 1945 Perkeretaapian Di Sumatera Utara

dikembalikan kepada Dsm Sampai masa dilakukan alih wewenang pada

perusahaan milik Belanda kepada Penguasa Militer Daerah Sumatera

Utara.


Mulai Tanggal 29 April 1963 Seluruh Kereta Api Ex Dsm menjadi

bagian Djawatan Kereta Api (DKA) yang berpusat di Bandung. Dalam

penguasaannya telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu :

− 28 Mei 1963 Menjadi Perusahaan Negara

− 15 September 1971 Menjadi Perusahaan Jawatan

− 30 Oktober 1990 Menjadi Perusahaan Umum

− 1 Juni 1999 Menjadi PT. Kereta Api Hingga Saat Ini.

Pergerakan barang melalui sarana kereta api mengalami penurunan

dengan laju rata-rata -7,9 % per tahun selama kurun waktu 1992-1995.

Penurunan terbesar terjadi pada jenis komoditi perkebunan, sedangkan

jenis komoditi pupuk mengalami peningkatan. Jaringan rel kereta api

secara nyata terkonsentrasi di wilayah pantai Timur Sumatera Utara.

Dikaitkan dengan karakteristik pelayanan, moda kereta api relatif

ekonomis dioperasikan untuk melayani angkutan penumpang dan

barang jarak jauh. Berarti wilayah pantai Timur telah memiliki sistem

aktifitas sosial-ekonomi yang memenuhi skala ekonomi bagi

dioperasikannya moda transportasi kereta api. Wilayah pantai Barat dan

dataran tinggi di bagian Tengah tidak memiliki infrastruktur jaringan

kereta api oleh karena kondisi fisik wilayah yang tidak memungkinkan.

Jaringan Prasarana kereta api di Provinsi Sumatera Utara secara

lengkap disajikan pada gambar berikut.


Gambar. Peta Ikhtisar Jalur KA Divisi Regional I Sumut


Tabel Perkembangan Jumlah Penumpang Kereta Api di Sumatera Utara Tahun 2015=2020

Bulan Realisasi

2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % Awal % Revisi

Januari 252.463 96,90 344.794 105 349.683 100 377.255 104 369.654 101 100

Februari 248.635 103 294.870 124 319.229 100 345.525 102 325.650 95 100

Maret 251.875 103 321.037 129 337.829 100 374.661 109 247.515 69 100

April 242.560 110 315.687 130 335.728 100 371.293 107 39.385 11 100

Mei 279.614 117 324.044 113 323.353 100 321.797 92 8.435 2 106

Juni 247.419 104 317.918 114 400.119 100 420.246 98 18.363 5 100

Juli 344.503 118 366.275 128 368.267 100 366.888 94 33.402 9 100

Agustus 256.143 109 305.215 118 336.398 109 336.939 102 50.134 14 148

September 278.510 116 331.428 122 328.315 97 313.655 89 71.082 21 189

Oktober 283.994 110 326.553 125 339.787 103 324.744 93 87.119 25 85

Nopember 275.848 114 321.702 126 358.694 110 332.184 94

Desember 337.347 116 372.811 112 401.669 106 381.092 92

Total 1.028.080 114,00 3.300.927 110 3.944.351 120 4.201.089 102 4.268.298 98,00 1.250.739 35 113

Tabel Perkembangan Pergerakan Barang Melalui Angkutan Keeta Api

KOMODITI REALISASI

2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 31-Oct-20 %

BBM 223.577 65 248.488 101 289.453 118 277.031 113 314.371 128 243.251 119

CPO 349.567 62 386.318 75 380.371 100 419.580 94 333.712 73 177.368 49

LATEKS 6.564 35 5.677 30 9.857 53 12.629 67 11.932 64 8.936 57

BHP 11.150 81 10.440 73 10.775 86 11.750 98 9.940 83 3.965 40

PETI KEMAS - - - - 81.827 32 115.134 46 161.005 58 161.513 70

LAIN LAIN - - - - - - - - 5.716 - 112.315 -

TOTAL 590.858 61 650.924 70 772.282 85 836.125 86 836.677 83 707.348 86


Tabel Okupansi Penumpang Kereta Api Bandara (Railink) Tahun 2013-2020

BULAN TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Januari 59.915 61.792 54.128 59.485 73.052 42.439 52.002

Februari 58.044 54.352 55.383 56.128 68.768 39.439 46.589

Maret 66.985 61.003 62.741 66.495 82.352 43.140 30.735

April 66.384 58.630 59.441 65.343 76.060 40.501 845

Mei 72.487 60.730 66.434 71.367 66.627 31.595 0

Juni 72.548 56.018 49.967 55.928 55.857 34.747 0

Juli 15.437 54.978 52.445 55.697 70.457 64.558 42.936 0

Agustus 66.714 71.568 60.845 63.238 72.692 54.391 46.415 5.315

September 46.216 72.991 55.218 61.954 70.595 54.252 42.382 4.294

Oktober 40.204 75.099 54.799 65.624 82.518 54.449 45.153 5.306

Nopember 45.236 75.078 59.168 64.814 78.552 51.305 48.761

Desember 59.775 76.741 57.785 64.812 79.206 46.716 50.630

TOTAL 273.582 822.818 692.785 724.233 828.766 748.387 508.138 145.086


Gambar Grafik Okupansi Penumpang Kereta Api Bandara (Railink) Tahun 2013-2020

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020


2.3.4 Transportasi Laut

Sumatera Utara juga didukung oleh infrastruktur pelabuhan dan sarana

angkutan laut yang melayani pergerakan lokal dan internasional. Salah

satu pelabuhan utama yang dimiliki adalah Pelabuhan Belawan yang

merupakan salah satu pintu gerbang transportasi laut di Sumatera

Utara yang saat ini memegang peranan penting dalam pelaksanaan

ekspor impor komoditi migas dan non migas dari dan ke Sumatera Utara.

Pelabuhan Belawan berada di dalam wilayah administratif

Pemerintahan Kota Medan atau berjarak 23 KM dari kota Medan yang

adalah ibukota Provinsi Sumatera Utara dan dapat diakses melalui

Jalan Provinsi, nasional, jalanTol atau Jalur Kereta Api. Pelabuhan

Belawan memiliki alur pelayaran sepanjang 14.5 NM/26.8 KM dengan

lebar 100 m dan kedalaman - 8 m LWS s.d – 10 LWS. Kolam pelabuhan

dengan kedalaman 6 - 11 m LWS cukup memadai untuk menampung

kapal-kapal berbobot besar maupun kecil. Gambar dan tabel berikut

mejelaskan lay out Pelabuhan belawan serta berbagai jenis fasilitas dan

kapasitas yang telah tersedia di Pelabuhan belawan.

Gambar 2.3. Layout Pelabuhan Belawan

Selain Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara juga memiliki Pelabuhan

Kuala Tanjung yang terletak di Kabupaten Batubara. Pelabuhan

Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung tidak dalam satu irisan

hinterland, melainkan akan menciptakan hinteland baru dengan


mengoptimalkan pengembangan lahan dan pertumbuhan industri di

sekitar Kuala Tanjung.

PT Pelindo I (Persero) telah selesai membangun Terminal Multipurpose

Kuala Tanjung pada Desember 2018 dengan panjang dermaga 2x500

meter yang memiliki kedalaman -17 meter LWS, sehingga dapat

menampung kapal 60.000 DWT.

Sejak Januari s.d September tahun 2020, Terminal Multipurpose Kuala

Tanjung telah melayani:

Container 36.775 teus

Liquid Bulk (ekspor CPO) 252.597 ton

General Cargo 54.879 ton

Salah satu upaya optimalisasi Kuala Tanjung Multipurpose Terminal

adalah kerjasama dengan Zhejiang Seaport Group dengan benefit:

Zhejiang Seaport membuka rute direct call dari Ningbo – Kuala

Tanjung

Mempercepat pertumbuhan petikemas internasional

Menjadikan Kuala Tanjung sebagai pusat konsolidasi petikemas

dari dan ke China

Gambar. Lokasi Pelabuhan Kuala Tanjung


2.3.5 Transportasi Udara

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 69 tahun 2013

Tentang Tatanan Kebandar udaraan di Provinsi Sumatera Utara terdapat

7 bandara dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel II.18

Hirarki Bandar Udara di Sumatera Utara Tahun 2018

No. Nama

Bandara

Landasan Pacu

/ Runway (M) Hierarki Lokasi

1 Kualanamu 3.750 X 60 Pengumpul Skala

Pelayanan Primer Deli Serdang

2 Binaka 1.800 X 30 Pengumpan Gunung Sitoli

3 Dr.F.L. Tobing 2.260 X 30 Pengumpan Tapanuli Tengah

4 Sibisa 750 X 23 Pengumpan Toba

5 Aek Godang 1.400 X 30 Pengumpan Padang Lawas Utara

6 Silangit 2.250 X 30 Pengumpan Tapanuli Utara

7 Lasondre 1.400 X 30 Pengumpan Nias Selatan

Adapun ketersediaan fasilitas dari keseluruhan bandara dimaksud

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel. Data Teknis Bandar Udara di Provinsi Sumatera Utara

NO URAIAN 1. POLONIA 2. BINAKA 3. FL. TOBING

1. Lokasi 1 Km dari Medan 22 Km dari Gn. Sitoli

30 Km dari Sibolga

2. Luas Area 144 HA 72 HA 183.03 Ha

3. Aeorodrome Elevation

26.5 m 6 m 10 m

4. Runway 2.900 x 45 m 1.400 x 30 m 1.850 x 30 m

5. Luas Appron A = 29.860 m2 B = 30.305 m2 C = 16.028 m2

60 x 80 m 90 x 50 m

6. Kapasitas Appron A = 2 B-747s . 1 A-300 B = 2 A-300s. 2 B-737s

C = 18 CN-212/Helly

1 F-27. 2 CN-212 1 F-27. 2 CN-212

7. Terminal Penumpang

13.096 m2 (dom & int’l)

416 m2 (dom) 620 m2 (dom)

8. Luas Areal Parkir Dom = 15.805 m2 Int’l = 10.531 m2

1.500 m2 620 m2

9. Kapasitas Parkir Dom =300. Int’l = 200 mbl

30 mobil 30 mobil

10. Kargo PT. NATS. PT. MSA - -

11. Peralatan Navigasi NDB. VOR. DME. ILS

NDB. VOR NDB

12. Aircraft Visual Aid Equipment

VASI/ R/W Light. REIL. Approach Light

Threshold Light -

13. Pemadam Kebakaran

Category VIII Category IV Category III

14. Air Traffic Services Radar. Approach. ADC

Unattended Aerodrome



Lanjutan…

NO URAIAN 4. AEK

GODANG 5.

LASONDRE 6. SIBISA 7. SILANGIT

1. Lokasi 30 Km dari P.Sidempuan

3 Km dari P.Tello

19 Km dari Parapat

30 Km dari Tarutung

2. Luas Area 117 HA 35 HA 40 Ha 353.894 m2

3. Aeorodrome Elevation

281 m 2 m 1.218 m 1.237 m

4. Runway 1.400 x 23 m 1400 x 30 m 750 x 23 m 1850 x 23 m

5. Luas Appron 32.5 x 58.5 m 60 x 40 m 60 x 40 m 60 x 40 m

6. Kapasitas Appron 2 CN-212 2 CN-212 1 CN-212 1 CN-212

7. Terminal Penumpang

200 m2 (dom) 100 m2 (dom)

70 m2 (dom)

100 m2 (dom)

8. Luas Areal Parkir 250 m2 - 50 m2 180 m2

9. Kapasitas Parkir 10 mobil - 3 mobil 6 mobil

10. Kargo - - - -

11. Peralatan Navigasi NDB NDB-LR - -

12. Aircraft Visual Aid Equipment

- - - -

13. Pemadam Kebakaran

Category IV Category I - -

14. Air Traffic Services Unattended Aerodrome




Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kementerian Perhubungan

RI pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan bandara baru

Bukit Malintang di Kabupaten Mandailing Natal dan Aek Nabara di

Kabupaten Labuhan Batu, posisi saat ini sudah selesai penetapan

lokasinya oleh Menteri Perhubungan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.3.1. Transportasi Darat

2.3.1.1 Tantangan :

1. Ketersediaan fasilitas keselamatan jalan dan kualitas infrastruktur

jalan, khususnya jalan provinsi

2. Pembebasan lahan untuk pembangunan/pengembangan

infrastruktur terminal dan pelabuhan

3. Tren peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan

khususnya sepeda motor


4. Tingkat kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi khususnya pada

ruas-ruas jalan di wilayah perkotaan Mebidangro

5. Kecelakaan lalu lintas yang cenderung meningkat setiap tahunnya

baik kuantitas maupun kualitas.

6. Kualitas pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan

pengguna jasa, sehingga peran angkutan umum belum optimal.

7. Optimalisasi peran kereta api perkotaan sebagai sarana mobilitas

penumpang dikawasan Mebidang

8. Share moda angkutan kereta api barang masih belum optimal

khususnya CPO dan turunannya

9. Tingkat kerusakan jalan akibat muatan berlebih dan kendaraan over

dimensi (over dimensi dan overloas/ODOL)

10. Tingkat kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang

2.3.1.2 Peluang :

1. Pembangunan angkutan umum massal berbasis jalan dan rel

sebagai sarana mobilitas di kawasan perkotaan.

2. Pengembangan Intelligent Transport system (ITS) melalui

pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) untuk meningkatkan

kinerja lalu lintas di persimpangan khususnya diwilayah Kota Medan

3. Pengembangan jaringan pelayanan angkutan danau dan

penyeberangan di Kawasan Danau Toba

4. Pengembangan pelayanan angkutan KA komuter Mebidang melalui

pembangunan halte Kerata api komuter.

5. Pengembangan transportasi pipa dalam distribusi minyak sawit ke

Pelabuhan, untuk mengurangi beban angkutan jalan

2.3.2. Transportasi Laut

A. Tantangan :

1. Pelabuhan Belawan memiliki keterbatasan untuk dikembangkan

akibat kondisi fisik memiliki kedalaman alur yang sangat terbatas

sehingga tidak memadai untuk menunjang angkutan laut secara


efektif.

2. Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional yang belum diserahkan

pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi

3. Kondisi infrastruktur jalan (akses) ke simpul pelabuhan

4. Infrastruktur pendukung di Pelabuhan dan sedimentasi yang cukup

tinggi dibeberapa Pelabuhan

B. Peluang

1. Pelabuhan Belawan tetap akan menjadi gateway bagi Kawasan

Industri Medan yang telah eksis, dengan jarak tempuh hanya 15-20

menit. Infrastruktur, sumber daya, hinterland, dan konektivitas

sudah mapan

2. Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi gateway bagi KEK Sei

Mangkei dan hinterland industri-industri di sekitar Kuala Tanjung.

• Menciptakan jaringan pelabuhan kelas dunia (New port,

Multipurpose Terminal, transhipment)

• Mempercepat Pertumbuhan Hinterland

• Mengundang foreign direct investment

• Mengupayakan optimalisasi Pelabuhan Kuala Tanjung melalui :

Pembangunan Terminal BBM (Pertamina), Integrasi dan sinergitas

KTMT dan KEK Sei Mangkei, Kerjasama strategic partners

(Zhejiang Seaport dan PoR), Ekspansi kapasitas produksi Inalum

3. Peluang pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional potensial

oleh Pemerintah Provinsi dengan melibatkan peran swasta

4. Integrasi pelayanan moda angkutan laut dengan Kereta Api di

Pelabuhan Belawan

5. Pengembangan angkutan laut pesisir pantai timur Sumatera guna

mendorong pengembangan wilayah dan peningkatan potensi wisata


2.3.3. Transportasi Udara

A. Tantangan :

1. Tidak adanya peran Pemerintah Provinsi terkait penyelenggaraan

sektor transportasi udara.

2. Pembangunan bandar udara baru untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi wilayah

B. Peluang :

1. Trend peningkatan jumlah penumpang pesawat udara yang cukup

signifikan

2. Peningkatan / pengembangan fasilitas Bandara di bandara-bandara

pengumpan di Sumatera Utara.

3. Pengembangan kawasan sekitar bandara internasional Kualanamu

sebagai Kawasan Aerotropolis (Kota Bandara).

4. Terbukanya akses perekonomian dengan terbangunnya bandara

Bukit Malintang di Kabupaten Mandailing Natal dan bandara Aek

Nabara di Kabupaten Labuhan Batu.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

3.1.1. Transportasi Jalan

1) Masih minimnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan

fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu, guardrail, delineator

dan marka jalan.

Kondisi ini berdampak terhadap minimnya ketersediaan fasilitas

keselamatan jalan, khususnya dijalan provinsi di Sumatera Utara.

Sementara itu keberadaan fasilitas keselamatan jalan ini sangat

besar manfaatnya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Salah satu faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas

adalah minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan.

2) Tingkat kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi, khususnya

diwilayah perkotaan Mebidang.

3) Seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi,

khususnya sepeda motor sementara kapasitas jalan cenderung

statis, telah berdampak terhadap kemacetan lalu lintas diwilayah

perkotaan Mebidang. Tingkat penggunaan kendaraan pribadi yang

tinggi diwilayah tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat

pelayanan angkutan umum masih rendah.

4) Terminal sebagai simpul transportasi jalan belum berfungsi

sebagaimana mestinya.

5) Terminal seyogyanya berfungsi sebagai tempat naik/turun

penumpang dan untuk berpindah moda. Namun dalam

operasionalnya yang dilaksanakanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota,

lebih dominan fungsi untuk pendapatan asli daerah dari retribusi

terminal.

6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan

memelihara fasilitas keselamatan yang terpasang, hal tersebut


terlihat dari tingkat kerusakan dan kehilangan fasilitas keselamatan

lalu lintas seperti daun rambu, guardrail dan deliniator dibeberapa

wilayah di Sumatera Utara yang masih cukup tinggi. Tingkat

kemacetan lalu lintas yang tinggi, khususnya dikawasan perkotaan

Mebidang

3.1.2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

1) Masih terbatasnya sarana angkutan danau dan penyeberangan

yang tersedia, yang memenuhi persyaratan laik layar, khususnya

kapal-kapal danau tradisional.

2) Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan

transportasi SDP dengan rencana pengembangan wilayah.

3) Masih minimnya kelengkapan fasilitas keselamatan penumpang di

kapal danau dan penyeberangan

4) Belum optimalnya peran serta swasta dalam penyelenggaraan

ASDP, baik dalam investasi pembangunan, operasi dan

pemeliharaan, berdampak pada beban subsidi pengoperasian yang

harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi, seperti pada angkutan

penyeberangan lintas Muara – Nainggolan.

5) Masih minimnya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

3.1.3. Transportasi Perkeretaapian

1) Belum optimalnya pengoperasian kereta api komuter sebagai

sarana mobilitas penduduk diperkotaan Mebidang

2) Masih banyaknya kondisi prasarana (rel, jembatan KA dan sistem

persinyalan dan telekomunikasi KA) yang telah melampui batas

umur teknis, serta banyak terjadi backlog pemeliharaan

prasarana.

3) Semakin menurunnya kualitas sarana angkutan perkeretaapian

karena sebagian besar telah melampaui umur teknis, serta kondisi

perawatannya tidak terpenuhi, sehingga banyak sarana yang tidak


siap operasi.

4) Kecelakaan KA, terutama akibat backlog pemeliharaan, dan

rendahnya disiplin pengguna jalan pada perlintasan sebidang.

5) Masih rendahnya keamanan dan ketertiban (sterilisasi), serta

banyaknya gangguan di stasiun dan sepanjang jalur jalan kereta

api akibat banyak munculnya bangunan liar, kegiatan masyarakat

di sepanjang jalur dan aktifitas pedagang asongan yang cukup

meresahkan penumpang.

6) Rendahnya mobilitas angkutan akibat belum optimalnya

keterpaduan pelayanan antar-moda, kondisi prasarana dan

sarana, terbatasnya pengembangan lintas jaringan pelayanan dan

sumber daya perkeretaapian.

7) Masih rendahnya kinerja pelayanan kereta api (produktivitas

angkutan, ketepatan jadwal, kenyamanan). Juga masih rendahnya

kualitas SDM perkeretaapian, terutama dalam budaya organisasi,

manajemen dan penguasaan teknologi.

3.1.4. Transportasi Laut

1) Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 432 Tahun

2017 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional, Sumatera Utara

memiliki 11 Pelabuhan Pengumpan Regional yang menjadi

kewenangan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi,

namun hingga saat proses P3D belum selesai.

2) Dukungan aksesibilitas jalan ke Pelabuhan pengumpan regional di

Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan.

3) Kondisi fasilitas di pelabuhan pengumpan regional masih sangat

minim dan keterbatasan kapasitas.

3.1.5. Transportasi Udara

1) Dukungan aksesibilitas dan mobilitas dari penumpang ke Bandara,

dan keterbatasan fasilitas di bandara

2) Pengendalian tata guna lahan disekitar kawasan bandar udara


3) Tidak adanya kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan

penyelenggaraan angkutan udara sangat minim

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023,

merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-

2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara

menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing

kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam

dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang

berkemampuan ilmu pengetahuan, Kesehatan dan teknologi yang

semakin meningkat.

Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera

Utara yakni Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya, maka

dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun

2019-2023, sebagai berikut

3.2.1. Visi Provinsi Sumatera Utara

Visi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu :

“Sumatera Utara Yang aman, Maju dan Bermartabat”

3.2.2. Misi Provinsi Sumatera Utara

1) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam

Kehidupan.


Politik.


Pendidikan.



Pergaulan.


Lingkungan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. Menciptakan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam

Kehidupan, bermakna memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang

pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik,

kesehatan yang prima, mata pencahrian yang menyenangkan, serta

harga-harga yang terjangkau;


Politik, bermakna Pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola

pemerintahan yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika,

masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social

yang kuat serta harmonis;


Pendidikan, bermakna masyarakat yang terpelajar, berkarakter,

cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;


Pergaulan, bermakna masyarakat terbebas dari judi, narkoba,

prostitusi dan penyelundupan sehingga menjadi teladan di Asia

Tenggara dan Dunia;


Lingkungan, bermakna ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan

indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan

dan beradab.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi melalui implemantasi dari misi yang

telah ditetapkan di atas, maka perlu ada kerangka yang jelas dari setiap

misi, menyangkut tujuan dan sasarn yang hendak dicapai. Tujuan dan


sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan

pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelaksanaan misi dimaksud.

Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indicator kinerja sasaran

dengan target yang terukur selama periode tahun 2019-2023.

Mengacu pada visi dan misi serta tujuan dan sasaran sebagaimana

ditetapakn dalam Tabel 5.1 dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara,

maka Dinas Perhubungan selaku Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, akan

mendukung perwujudan misi ke-1 (satu) yakni mewujudkan masyarakat

Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Kehidupan, dengan sasaran

meningkatnya konektivitas infrastruktur. Adapun Indikator sasaran

yang digunakan untuk mengukur konektivitas infrastruktur yakni :

a. Persentase konektivitas simpul transportasi jalan

Indicator ini dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai

berikut : (Jumlah Terminal Tipe B Dibangun / Total

KebutuhanTerminal Tipe B Dibangun Tahun 2019 – 2023) x 100%

b. Persentase konektivitas jaringan pelayanan angkutan jalan


berikut : (Jumlah Lintasan Antar Kota dan Kabupaten / Total

Kebutuhan Jumlah Lintasan Antar Kabupaten dan Kota Tahun 2019

– 2023 ) x 100%

c. Persentase konektivitas jaringan pelayanan angkutan danau dan

penyeberangan.


berikut : ( Jumlah Lintasan Penyeberangan di Kawasan Danau Toba

/Total Kebutuhan Jumlah Lintasan Penyeberangan di Kawasan

Danau Toba Tahun 2019-2023 ) x 100%

d. Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan.


berikut : (Jumlah Faskes yang terpasang/Total Kebutuhan Faskes

Tahun2019-2023)x100%.


3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.3.1. Rencana Sistem Jaringan Transportasi dalam RTRW Prov.

Sumatera Utara

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi di Provinsi

Sumatera Utara terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, laut dan

udara yang bertujuan untuk membangun akses secara

berkesinambungan (continuous access) dan berjenjang dari satuan

Ruang Lokal, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Kegiatan Wilayah, hingga

Pusat Kegiatan Nasional sebagai Inlet-Outlet Point (bandara dan

pelabuhan) dengan wilayah eksternal Sumatera Utara.

Strategi dari rencana pengembangan sistem jaringan transportasi umum

antara lain:

1. Mengembangkan sistem jaringan arteri primer sebagai penghubung

antar PKN dan antara PKN dan PKW/PKWp, mengembangkan jalan

kolektor primer sebagai penghubung antara PKW/PKWp dengan PKL

dan mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan sebagai

penghubung PKN, serta mengembangkan jaringan kereta api yang

berfungsi sebagai penghubung antara pusat-pusat pertumbuhan.

2. Mengembangkan transportasi terpadu dalam rangka mendukung

pengembangan PKN.

3. Mengembangkan tatanan pelabuhan dan kebandarudaraan untuk

mendukung PKN dan PKW/PKWp.

e. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Rencana sistem jaringan transportasi darat terdiri dari sistem jaringan

jalan, jalan bebas hambatan, jaringan kerata api dan angkutan sungai

dan penyebrangan, dimaksudkan untuk memperkuat interaksi

internal untuk mendukung pola perkembangan ruang yang bersifat

horizontal (decentralized territorial approach) melalui pemantapan

jaringan jalan arteri dan kolektor primer dengan pola mengikuti


jaringan penghubung antar PKN yang berperan menghubungkan

secara berkelanjutan dengan PKW dan antar PKW.

1. Rencana pengembangan sistem jaringan jalur kereta api

meliputi:

a. Pemantapan jalur kereta api antar kota di wilayah Pantai Timur

yang menghubungkan batas Aceh – Besitang – Binjai – Medan

– Lubuk Pakam – Tebing Tinggi – Kisaran – Rantau Prapat -

Batas Riau;

b. Pemantapan jalur kereta api antar kota, Tebing Tinggi –

Pematang Siantar, Kisaran – Tanjung Balai, Medan – Deli Tua,

Merek – Pematang Siantar, dan Medan – Pancur Batu;

c. Pengembangan jalur kereta api antar kota bagian barat yang

menghubungkan batas Aceh – Sibolga – batas Sumatera Barat;

d. Pemantapan jalur kereta api antar kota di bagian tengah utara

yang menghubungkan Rantauprapat – Gunung Tua – Padang

Sidimpuan – Sibolga;

e. Pengembangan jalur kereta api Medan – Belawan – Gabion

(Pelabuhan Peti Kemas), Bandar Tinggi – Pelabuhan Kuala

Tanjung, Kisaran – Pelabuhan Tanjung Tiram, Rantau Prapat –

Aek Nabara – Negeri Lama – Labuhan Bilik, Perlanaan –

Gunung Bayu (Sei Mangkei), Aras Kabu – Bandara Kuala

Namu;

f. Pengembangan simpul kereta api di stasiun kereta api di

Medan, Sibolga, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Kisaran, dan

Rantau Prapat;

g. Pengembangan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan

yang tidak sebidang.

2. Pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan sungai,

danau dan penyeberangan yang meliputi:

a. Jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas negara

yaitu Belawan – Penang (Malaysia) dan Tanjung Balai –

Malaysia.


b. Jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas provinsi

yaitu Singkil – Gunung Sitoli – Singkil, Pulau Telo – Teluk Bayur.

c. Jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas

kabupaten/kota yaitu Sibolga – Gunung Sitoli, Sibolga – Teluk

Dalam, Teluk Dalam – Pulau-pulau Batu, Ajibata – Tomok,

Simanindo – Tigaras, dan Muara – Nainggolan.

d. Jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau lintas

kabupaten/kota yaitu Belawan Lama – Batang Sere, Belawan

Lama – Karang Gading, Ajibata – Tomok, Ajibata – Urat, Ajibata

– Porsea, Balige – Onan Runggu, Balige – Mogang, Balige –

Bakkara, Balige – Ajibata, Balige – Pangururan, Muara –

Nainggolan, Muara – Balige, Muara – Tomok, Muara – Bakkara,

serta Muara – Onan Runggu.

e. Khusus untuk wilayah dengan aliran sungai yang potensial

dibangun sebagai waterways dilakukan pengintegrasian

jaringan jalan dengan jalur sungai dengan mengembangkan

dermaga sungai pada simpul-simpul pertemuan antara kedua

moda angkutan tersebut.

f. Sistem terpadu antara jaringan jalan dengan jalur sungai

dikembangkan untuk mengakomodasi pergerakan penumpang

dan komoditi yang dihasilkan wilayah belakang, yang

berorientasi ke pusat-pusat kegiatan industri dan yang menuju

pelabuhan pengumpan lokal yang dikembangkan di sepanjang

pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.

3. Pengembangan titik simpul pemadu moda.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan keterpaduan antar

moda dipetakan kebutuhan angkutan langsung dari bandara ke

tujuan yang merupakan lintas pengembangan pariwisata seperti

Bandara Sisingamangaraja ke Pulau Samosir, Bandara

Kualanamu ke Parapat


4. Pengembangan sistem jaringan angkutan barang diarahkan

pada :

a. Penetapan lokasi terminal angkutan barang dengan fasilitasnya

diarahkan pada kawasan pelabuhan dan industri/pergudangan

serta lokasi yang ditetapkan pada jaringan jalan arteri primer.

b. Pengembangan terminal barang diarahkan pada Pelabuhan

Belawan, Perbaungan dan Pancur Batu di Kabupaten Deli

Serdang, Kota Tebing Tinggi, dan Labuhan Angin di Kabupaten

Tapanuli Tengah.

5. Pengembangan sistem jaringan angkutan penumpang

diarahkan pada:

a. Penataan pelayanan angkutan umum yang disesuaikan dengan

hierarki jalan.

b. Penetapan terminal penumpang A di Kota Medan (Terminal

Amplas dan Pinang Baris), Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang

Siantar, Balige di Kabupaten Toba Samosir, Tarutung di

Kabupaten Tapanuli Utara, Kisaran di Kabupaten Asahan,

Rantau Prapat di Kabupaten Labuhanbatu, Panyabungan di

Kabupaten Mandailing Natal, Batu Nadua di Kota Padang

Sidimpuan, dan Kabanjahe di Kabupaten Karo.

b. Sementara itu pemantapan Terminal Penumpang B di Kota

Sibolga, Lubuk Pakam, Kabanjahe, Parapat, Dolok Sanggul,

Perdagangan, Binjai, Bahorok, Tanjung Pura, Selesai, Tanjung

Beringin, Batu Nadua, Aek Kanopan.

c. Pengembangan Terminal Penumpang C tersebar di

Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Sumatera Utara

d. Pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan

(Bus Rapid Transit) di Kawasan Mebidangro.

e. Pengembangan angkutan pemadu moda di Bandara Kuala

Namu melalui moda angkutan darat, kereta api, dan angkutan

laut.


f. Pengembangan fasilitas alih moda (transfer point) untuk

angkutan pemadu moda di Bandara Kuala Namu; dan.

g. Pengembangan pelayanan angkutan penumpang menyusuri

Jalur Susur Lintas Pantai Timur, dimaksudkan sebagai moda

pengembangan potensi ekonomi masyarakat pesisir pantai dan

pariwisata.

f. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pengembangan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut terdiri dari:

1. Pengembangan pelabuhan yang berfungsi sebagai inlet-outlet point

utama bagi sistem pergerakan penumpang dan barang menuju dan

dari wilayah Sumatera Utara, terutama Pelabuhan Belawan di

Kawasan Mebidangro dan Pelabuhan Sibolga di Kota Sibolga sebagai

Pelabuhan Internasional serta Pelabuhan Bagan Asahan sebagai

Pelabuhan Nasional.

2. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan pengumpan regional dan lokal

serta pelayaran rakyat sebagai penunjang pergerakan melalui laut

bagi wilayah di sepanjang pantai yang memiliki potensi ekonomi

tertentu.

3. Pengembangan pelabuhan – pelabuhan sebagaimana dimaksud di

atas secara terintegrasi dengan pengembangan sistem jaringan

transportasi darat.

Untuk mendukung rencana pengembangan jaringan transportasi laut

maka strategi pengembangan yang diterapkan terdiri dari:

1. Pelabuhan Belawan dan Sibolga sebagai pelabuhan utama untuk

meningkatkan akses wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah

eksternalnya dalam rangka mengembangkan perdagangan dalam

Skala Regional, Nasional dan Internasional.

2. Pelabuhan Belawan merupakan outlet-inlet point utama yang

memegang peranan penting dalam sistem perhubungan laut antara

Sumatera Utara dengan wilayah lainnya. Dengan memperhatikan


peran penting Pelabuhan Belawan dalam pergerakan arus barang dari

dan ke wilayah Sumatera Utara yang melayani sekitar 84,5 % arus

masuk dan 77 % arus ke luar Sumatera Utara, maka pengembangan

fasilitas pelabuhan di masa yang akan datang ditujukan untuk

mendukung peran tersebut. Rencana pengembangan Pelabuhan

Belawan:

Melakukan perluasan areal melalui reklamasi dan konversi lahan di

sebelah Barat Sungai Belawan dengan total area 2.000 ha;

Pembangunan kawasan industri di areal yang dikuasai PT. Pelindo

I untuk kegiatan yang berorientasi ekspor;

Pembangunan terminal peti kemas generasi II (1997) dan generasi

III (1998) ditingkatkan menjadi generasi IV;

Pembangunan pergudangan pada lini 1 dan 2;

Pengerukan sediman dari Sungai Belawan dan Sungai Deli sebesar

1,8 juta m3/tahun;

Angkutan pendukung transhipment dilayani melalui jalur jalan tol

Belmera dan jalan kereta api Belawan - Medan dan Belawan Batang

Kuis.

3. Untuk mendukung kebijakan penetapan Kota Sibolga sebagai Pusat

Kegiatan Wilayah, maka Pelabuhan Sibolga ditetapkan sebagai

pelabuhan utama dengan spesifikasi kemampuan teknis untuk

melayani angkutan penumpang dan barang pada skala Nasional dan

Internasional. Dengan demikian, Pelabuhan Sibolga diharapkan

mampu melayani mobilitas barang dan penumpang untuk seluruh

wilayah Pantai Barat Sumatera.

4. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Gunung

Sitoli dan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan pengumpul

untuk melayani angkutan penumpang dan barang di wilayah pantai

Timur bagian Tenggara dan diarahkan menjadi pelabuhan

Utama/Internasional.

5. Pengembangan pelabuhan pengumpan regional yaitu: Pelabuhan

Pangkalan Susu, Pangkalan Berandan, Tanjung Leidong, Sei


Berombang, Tanjung Sarang Elang, Labuhan Angin, Lahewa, Pulau

Telo, Teluk Dalam, Natal, Pangkalan Dodek, Tanjung Beringin,

Tanjung Pura, Tanjung Tiram, Teluk Nibung, Pantai Cermin, Rantau

Panjang, Afulu, Sirombu, Barus.

6. Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal yaitu: Pelabuhan

Perupuk, Sialang buah, Pulau Kampai, Tapak Kuda, Kuala Serapuh,

Pantai Labuh, Percut, Ajamu, Gajah mati, Labuhan Bilik, Sei Kubung,

Simandulang, Pantai Pukat, Sikara-kara, Tabuyung, Singkuwang,

Hinako, Lagundri, Lahusa, Lehelewau, Pulau Bais, Pulau Tanamasa,

Sigolo - golo, Solonako, Tuhemberua, Labuhan Hiu, Moale,

Manduamas, Muara Tapus, Batahan.

7. Pengembangan angkutan laut disepanjang pesisir Pantai Timur

Sumatera Utara (Coastal Marine) dengan water bus.

8. Pengembangan pelabuhan disepanjang Pantai Timur Sumatera Utara

untuk mendukung angkutan laut di sepanjang pesisir Pantai Timur

Sumatera Utara.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, pelabuhan Belawan

dituntut untuk dapat menjadi Pelabuhan Nasional Hub Port.

Pengembangan metropolitan sebagai kawasan perdagangan dan industri

di kawasan Sumatera Utara menjadikan peran Pelabuhan Belawan

menjadi sangat penting dalam pola pengembangan khususnya di sektor

perdagangan, dimana nantinya Pelabuhan Belawan dapat

mengantisipasi menjadi Transhipment Port.

Tabel III.1

Program Pengembangan Pelabuhan Belawan

Program Jangka Pendek (2006-2010)

Program Jangka Menengah

(2011-2015)

Program Jangka Panjang

(2016-2020)

Pelabuhan Belawan (Terminal Konvensional)

Studi Review Pengembangan Pelabuhan Belawan

Pembangunan Terminal Curah Cair

Pembangunan Terminal Cargo


Program Jangka Pendek (2006-2010)

Program Jangka Menengah

(2011-2015)

Program Jangka Panjang

(2016-2020)

Penataan Operasional dan Rehabilitasi Ujung Baru & Citra

Relokasi Terminal Penumpang (Roro Dan Ferry)

Pembangunan Dermaga Cargo Rekonfigurasi dan Peningkatan

Kapasitas Alur Pelayaran

Pelabuhan Belawan (Terminal Peti Kemas)

Pembangunan Dermaga Peti Kemas Pengadaan Peralatan Bongkar-Muat

Peti Kemas

Pembangunan Dermaga Peti Kemas (300 m2)

Pengadaan

Peralatan Bongkar-Muat Peti Kemas

Pembangunan Dermaga Peti Kemas

Pengadaan

Peralatan Bongkar-Muat Peti Kemas

Gambar 3.1

Tahapan Pengembangan Pelabuhan Belawan

g. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pengembangan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara diarahkan

pada:

1. Membangun Bandar udara di Kuala Namu, Deli Serdang sebagai

Bandar Udara pengumpul dengan skala pelayanan primer

JANGKA PENDEK (2008-2012) JANGKA MENENGAH (2013-2022) JANGKA PANJANG (2023-2032) SKENARIO HUB PORT


melengkapi fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat

pelayanan primer;

2. Pengembangan bandar udara pengumpan dengan skala pelayanan

sekunder provinsi;

3. Pembangunan bandar udara baru sebagai penunjang sistem

pergerakan internal Sumatera Utara guna memperlancar mobilitas

menuju dan dari kawasan-kawasan yang memiliki fungsi penting

tertentu melalui udara.

Adapun strategi untuk mewujudkan rencana pengembangan sistem

jaringan transportasi udara terdiri dari:

1. Pengembangan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan

primer yaitu Bandar udara Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang

dan Bandar Udara Polonia di Kota Medan. Pengembangan Bandara

Kuala Namu disesuaikan dengan spesifikasi teknis bandara meliputi

panjang runway, luas dan kualitas bangunan bandara, kapasitas

pergudangan, kemampuan alat navigasi bandara, dan kelengkapan

utilitas pendukung fungsi bandara yang berstandar internasional.

2. Pengembangan bandar udara pengumpan yang meliputi:

Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing di Kabupaten

Tapanuli Tengah diupayakan melayani Kota Sibolga sebagai PKW

dengan spesifikasi teknis bertaraf regional serta mendukung

pengembangan kawasan Wisata Danau Toba.

Bandar Udara Binaka di Kota Gunung Sitoli dikembangkan untuk

mendukung fungsi Pulau Nias sebagai kawasan perikanan dan

pariwisata;

Bandar Udara Sibisa di Kabupaten Toba Samosir dikembangkan

untuk mendukung pergerakan angkutan udara wilayah Toba

Samosir dan sekitarnya;

Bandar Udara Aek Godang, di Kabupaten Padang Lawas Utara

dikembangkan guna mendukung pergerakan angkutan udara di

wilayah Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal;


Bandar Udara Silangit, di Kabupaten Tapanuli Utara guna

mendukung pergerakan angkutan udara di wilayah Tapanuli;

Bandar Udara Teluk Dalam, di Kabupaten Nias Selatan,

Kepulauan Nias dikembangkan untuk mendukung fungsi Pulau

Nias sebagai kawasan perikanan dan pariwisata.

Bandar Udara Lasondre di Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias

Selatan, Kepulauan Nias dikembangkan untuk mendukung fungsi

Pulau Nias sebagai kawasan perikanan dan pariwisata;

3. Pembangunan bandar udara baru meliputi bandar udara di

Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pengembangan sejumlah kawasan dalam rangka optimalisasi potensi

ekonomi, sosial dan budaya wilayah di Sumatera Utara khususnya

wilayah-wilayah yang belum berkembang seperti wilayah pedesaan,

wilayah dataran tinggi, wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil

menuntut adanya prasarana transportasi yang cukup dan handal

sebagai prasyarat. Kawasan-kawasan baru yang akan dibangun dalam

RPJMD 2019-2023 meliputi Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei,

Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi dan Kawasan Agromarinpolitan

didaerah pesisir dan pulau terluar Sumatera Utara. Sehubungan dengan

itu, isu strategis yang perlu menjadi perhatian ialah:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi ke kawasan strategis

nasional dan provinsi, untuk mendukung pengembangan kawasan

strategis tersebut melalui peningkatan / pembangunan infarstruktur

transportasi darat, laut dan udara. Bentuk kegiatan yang dilakukan

melaui peningkatan / pengembangan kapasitas/pelayanan

pelabuhan, bandara, dan termasuk rencana pengembangan

transportasi pipa untuk distribusi CPO di Sumatera Utara.

2. Pengoperasian angkutan massal berbasis jalan di wilayah Mebidang,

dalam rangka mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi

khususnya diwilayah perkotaan Mebidang, melalui penyediaan


pelayanan angkutan umum (Bus Rapit Transit) yang berkualitas dan

ramah lingkungan. Berdasarkan hasil Studi kelayakan yang

dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI Tahun 2007, telah

direkomendasikan 9 (sembilan) koridor pelayanan BRT Mebidangro.

Sebagai tahap awal pada tahun 2014 Kementerian Perhubungan RI

memberikan bantuan 30 (tiga puluh) unit Bus untuk dioperasikan

pada 2 (dua) koridor yakni : Binjai – Pusat Pasar dan Pusat Pasar –

Lubuk Pakam. Sebagai wujud komitmen bersama pada tanggal 25

Juni telah dilakukan Penandatanganan MoU Pengoperasian dan

Pemeliharaan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang antara Gubernur

Sumatera Utara, Walikota Medan, Walikota Binjai dan Bupati Deli

Serdang. Pada tahun 2019 Kementerian Perhubungan telah

mengalokasikan dana untuk pengoperasian angkutan umum berbasis

layanan, yang disebut dengan istilah Buy The Service, pada 6 (enam)

koridor.

3. Pengembangan KA commuter Mebidang untuk meningkatkan peran

KA Mebidang Sri Lelawangsa yang sudah beroperasi saat ini pada

lintasan : Medan – Binjai, dengan aktivasi kembali lintas Medan –

Belawan dan Medan – Tebing Tinggi. Pengoperasian Kereta api

commuter Mebidang sangat penting dalam mengurangi kemacetan

lalu lintas jalan.

4. Pengembangan Angkutan Pemadu moda di Bandara Kuala Namu

dalam upaya meningkatkan mobilitas pengguna jasa angkutan udara

ke Bandara Kuala Namu. Angkutan pemadu moda sebagai alternatif

angkutan umum dari dan ke bandara selain angkutan kereta api,

sangat penting untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi

pengguna jasa angkutan udara / pengantar / pengunjung bandara

yang akan berdampak terhadap kemacetan lalu lintas. Untuk

meningkatkan kualitas pelayanan angkutan pemadu moda maka

penyediaan pelayanan angkutan tersebut juga dilakukan melalui

sistem tender terbuka dengan standar pelayanan mengacu kepada

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 38 Tahun 2012 Tentang


Pedoman Penyelenggaraan Izin Angkutan Pemadu Moda Berdasarkan

Kualitas (Quality Licensing)

5. Pengembangan fasilitas di Bandara Kualanamu melalui pembangunan

Terminal VIP Bandara Kualanamu. Terminal VIP Bandara Kualanamu

merupakan salah satu fasilitas yang akan dibangun oleh Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara di Bandara Kuala Namu yang lokasinya

sudah ditetapkan dalam Masterplan Pembangunan Bandara Kuala

Namu. Dokumen Review Detail Engineering Design telah disusun

melalui APBD Prov. Sumut TA.2019.

6. Pengendalian emisi gas buang dari sektor transportasi sebagai salah

satu sektor penyumbang terjadinya efek gas rumah kaca dari sumber

bergerak. Kegiatan aksi mitigasi yang akan dilakukan didasarkan

pada Rencana Aksi Daerah Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-

GRK) yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor : 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020.

7. Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang dan

Orang di wilayah Provinsi sumatera Utara dalam upaya meningkatkan

kemanan, keselamatan, keteriban dan kelancaran lalu lintas dan

angkutan jalan, bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain melalui

kegiatan peningkatan pemeriksaan administrasi dan kelaikan teknis

kendaraan bermotor dan pengawasan muatan angkutan barang dan

orang di ruas jalan Provinsi.

8. Peningkatan Keselamatan jalan melalui pemenuhan fasilitas

keselamatan jalan dijalan provinsi. kegiatan yang dilakukan meliputi

pemasangan fasilitas keselamatan jalan seperti : rambu, marka jalan,

deliniator, guardrail. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat

mengurangi angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas khususnya

dijalan provinsi.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran dari penyelenggaraan pelayanan sektor

perhubungan adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya pembangunan infrastruktur transportasi yang dapat

mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang, serta

mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan sasaran sebagai

berikut :

a. Meningkatnya jumlah simpul transportasi

b. Meningkatnya jaringan pelayanan moda transportasi umum

c. Meningkatnya mobilitas penumpang dan barang

2) Terwujudnya integrasi pelayanan antar moda transportasi darat, laut

dan udara untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah.

a. Meningkatnya integrasi / keterpaduan pelayanan antar moda

transportasi

b. Meningkatnya konektivitas antar wilayah

c. Meningkatnya kemudahan pelayanan pengguna jasa angkutan

3) Terwujudnya pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman,

terjangkau dan berkualitas, dengan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya okupasi (load factor) angkutan umum

b. Meningkatnya keselamatan transportasi

c. Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum

4) Tersedianya Sumber Daya Aparatur Perhubungan yang memiliki

kompetensi dan professional, dengan sasaran utama sebagai nerikut :


a. Meningkatnya jumlah aparatur yang kompetensi teknis bidang

perhubungan

b. Meningkatnya professionalitas aparatur perhubungan

c. Meningkatnya pelayanan public

4.2. Strategi Dan Kebijakan OPD

Dua sasaran pokok pembangunan bidang Transportasi yaitu

peningkatan pelayanan (servicing sector), baik secara kuantitas maupun

kualitas dan mendukung kebijakan pembangunan daerah (promoting

sector) sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan

kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Sebagai public services, maka secara hakiki pemerintah mempunyai

tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, namun

demikian, secara teknis pelaksanaanya dapat melibatkan berbagai

pihak, antara lain masyarakat dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan

prinsip-prinsip manajamen pemerintahan modern, yang selalu

menekankan prinsip efektivitas dan efisiensi, dengan peran pemerintah

lebih kepada fungsi regulator dan fasilitator, sedangkan fungsi provider

dapat diserahkan kepada masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Pelayanan bidang Transportasi pada dasarnya tidak dapat dibatasi

berdasarkan batas administrasi pemerintahan, oleh karena itu

koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi sangat penting, juga

koordinasi lintas sektoral. Disamping itu, kejelasan tanggungjawab dan

kewenangan juga menjadi sangat penting, sehingga akan mempertegas

tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah.

Kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang Transportasi tidak hanya

dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh dunia usaha dan

masyarakat. Oleh karena itu, kinerja bidang perhubungan dan postel

sangat ditentukan oleh peran serta aktif dari ketiga stake holders


tersebut, meskipun secara hakiki pelayanan public menjadi tanggung

jawab pemerintah.

Kegiatan pembangunan bidang Transportasi dilaksanakan oleh 3 (tiga)

stake holders dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1) Pemerintah

a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan

dan pelayanan umum (public services) bidang perhubungan dan

postel yang berkualitas dalam arti pelayanan umum yang

mudah, murah, aman, nyaman dan cepat.

b. Menyusun peraturan perundangan yang mengatur mekanisme

kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang Transportasi

yang implementasinya dapat melibatkan dunia usaha dan

masyarakat,

c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan melakukan

kemudahan perijinan, mengembangkan sistem insentif dan

disinsentif, sehingga mampu mendorong peran aktif dunia

usaha dalam pembangunan dan pelayanan umum,

d. Harus dapat mengintegrasikan pembangunan bidang

Transportasi dengan seluruh sektor pembangunan yang lain,

sehingga dapat mendukung kegiatan pembangunan daerah

pada umumnya, dan khususnya pada upaya pemerataan serta

laju pembangunan pada wilayah potensial.

e. Menekan angka kecelakaan lalu lintas, dengan meningkatkan

pengawasan, meningkatkan standar pelayanan, kelengkapan

fasilitas dan pendukung aspek keselamatan berkendara.

f. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, maka kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang

Perhubungan menjadi tanggung jawab dan kewenangan

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota sesuai dengan

wilayah administrasinya. Oleh karena itu aspek pendanaan

pembangunan juga menjadi tanggung jawab masing-masing

tingkat pemerintahan (APBN dan APBD), dengan mekanisme


disesuaikan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk

mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan ini maka Pemerintah

Provinsi harus melakukan upaya koordinasi dan sinkronisasi

program pembangunan antar tingkat pemerintahan dan lintas

sektoral, yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Perhubungan

Provinsi Sumatera Utara.

g. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan

subsidi bagi pembangunan dan pelayanan bidang

perhubungan, yang disesuaikan dengan kemampuan

pemerintah dan program yang tepat sasaran.

2) Dunia Usaha

a. Penyedia armada angkutan umum yang mendukung pelayanan

kepada masyarakat atas dasar pertimbangan ekonomi,

b. Peran serta dalam bidang perhubungan atas dasar

pertimbangan profit oriented, oleh karena itu peraturan

perundangan, standar pelayanan dan persyaratan kelengkapan

fasilitas keamanan dan kenyamanan menjadi sangat penting.

c. Sebagai mitra kerja pembangunan dan pelayanan umum, maka

peran serta dunia usaha harus terintegrasi dengan kebijakan

pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3) Masyarakat

a. Setiap anggota masyarakat berhak atas pelayanan umum

(public services) bidang perhubungan yang layak,

b. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pelayanan saja, tetapi

perlu berperan aktif dalam proses peningkatan kualitas

pelayanan. Secara proaktif dan timbal balik, masyarakat harus

menyampaikan aspirasi secara sistematis berkenaan dengan

upaya perbaikan pelayanan bidang perhubungan.

c. Kualitas pelayanan terhadap masyarakat perlu mendapat

perlindungan dari pemerintah, karena pelayanan yang

diberikan oleh Dunia Usaha didasarkan atas pertimbangan


ekonomi, sedangkan masyarakat tentunya berhak atas

pelayanan yang murah, mudah, aman, nyaman dan cepat,

Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat

masih bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan dan

pelayanan bidang perhubungan dan postel di daerah. Kegiatan

pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan dan postel di

daerah dapat dilakukan oleh berbagai stake holders dan didanai dari

berbagai bersumber, antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat (APBN)

Terutama untuk kegiatan pembangunan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat, antara lain untuk infrastruktur

berskala Nasional dan lintas provinsi. Sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku, maka kegiatan pembangunan ini

harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, sehingga dapat

melakukan sinkronisasi dan integrasi dengan kebijakan dan

program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi.

b. Pemerintah Daerah (APBD)

Sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi,

maka kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Provinsi

Sumatera Utara adalah kegiatan pembangunan berskala

regional/provinsi, lintas kabupaten/kota dan kewenangan yang

dilimpahkan oleh Pusat kepada provinsi sesuai peraturan

perundangan yang berlaku.

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kegiatan pelayanan bidang perhubungan dan postel, selain

dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, juga dilakukan

lembaga lain, misalnya BUMN, antara lain PT. KAI, PT. Angkasa

Pura, PT Garuda, PT. Pelindo, Perum DAMRI, PT. ASDP, PT PELNI,

dan lain sebagainya. Kegiatan pelayanan dan pembangunan yang


dilakukan oleh BUMN ini pada umumnya sudah cukup mandiri,

namun demikian tetap diperlukan koordinasi dengan pemerintah

daerah.

d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Saat ini di Provinsi Sumatera Utara telah memiliki BUMD yang

beroperasi di sektor transportasi yaitu PT. Pembangunan

Prasarana Sumatera Utara (PT.PPSU). BUMD tersebut saat ini

saat ini mengoperasikan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) di

kawasan Danau Toba pada lintas penyeberangan Simanindo-

Tigaras dan Muara-Nainggolan dan Balige-Onan Runggu

e. Dunia Usaha/Swasta

Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh dunia usaha antara lain

di bidang operasional pelayanan angkutan jalan, yaitu bus antar

kota, dan pelayanan angkutan kota/angkutan perdesaan.

Sedangkan untuk kegiatan pelayanan bidang moda angkutan

udara yaitu maskapai penerbangan dan pelayanan

pendukungnya, antara lain biro perjalanan dan lain sebagainya.

f. Masyarakat

Masyarakat mempunyai dua peranan, yaitu sebagai

user/konsumen dari kegiatan pelayanan yang diberikan, dan disisi

lain sebagai provider, penyedia pelayanan, angkutan walaupun

pada umumnya dalam skala kecil, tetapi mempunyai peranan yang

cukup penting mengingat terdistribusi cukup merata. Peranan

masyarakat ini sangat penting, karena tentunya sangat membantu

mengurangi beban pemerintah, sehingga pemerintah perlu

memberikan berbagai kemudahan untuk mendukung

meningkatkan kualitas pelayanan.

g. Luar Negeri

Sumber dana luar negeri ini dapat berupa hibah (grant) atau loan

(pinjaman) yang pada umumnya berupa pinjaman lunak, dengan

masa pengembalian yang cukup lama. Sumber dana dari luar

negeri ini, meskipun Pemerintah Daerah memungkinkan untuk


menjalin kerjasama dengan luar negeri, termasuk mencari peluang

sumber pembangunan, tetapi tetapi harus mengikuti prosedure

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan melalui berbagai

proses administrasi dengan Pemerintah Pusat.

4.3. Isu Pembangunan Di Sumatera Utara

I. Program prioritas Gubernur dan Wakil 2019-2023

Dalam melaksanakan visi dan misi, Gubernur dan Wakil menetapkan

5(lima) prioritas pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan

lapangan pekerjaan;

2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;

3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan

lingkungan;

4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, dan;

5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Bila dikaitkan dengan program prioritas diatas, dan memperhatikan

strategi pengembangan infrastruktur Nasional 2020-2024, peran

Perhubungan pada dokumen ini diarahkan agar pelayanan dasar

terhadap keselamatan transportasi bisa diperoleh, konektivitas pusat

pertumbuhan ekonomi, dukungan terhadap sektor unggulan wisata

dan industri bisa terlayani dan angkutan umum perkotaan massal

dan berwawasan lingkungan bisa diwujudkan.

II. Prioritas Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, pertumbuhan Sumatera Utara

tahun 2019-2023 berkisara 5% dengan ± 1%-1,05%, dengan sektor

perkebunan sebagai leading sektor dan konsumsi rumah tangga

masih memainkan peran dalam hal penggunaan. Untuk menjaga dan

meningkatkan pertumbuhan sektor layanan publik dan konstruksi


juga diharapkan dapat berkontribusi lebih baik lagi, dan hal ini dapat

dilihat dari daftar proyek/kegiatan prioritas Provinsi Sumatera Utara

tahun 2019-2023

Tabel IV.1 Kegiatan Prioritas Provinsi 2019-2023

Berdasar kegiatan prioritas diatas dan program Pemetaan

Perencanaan Terintegrasi (PPT) antara Organisasi Perangkat Daerah

Sumatera Utara, dengan tujuan keseluruhan kegiatan harus

diarahkan kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil, maka Dinas

Perhubungan mempunyai program terkait dengan dukungan terhadap

pariwisata, industri, konektivitas antar wilayah, pengembangan

angkutan umum perkotaan dan peningkatan keselamatan dan

keamanan berlalu lintas sebagaimana tabel dibawah :


Tabel : IV.2 PPT Dinas Perhubungan Prov.Sumut 2019-2023

No Program Kegiatan Penanggung

jawab 1 Akses

Pariwisata Memperbaiki infrastruktur yang menjadi akses utama menuju lokasi wisata; Menyediakan papan petunjuk arah ke lokasi wisata; Melengkapi rambu lalu lintas sepanjang lokasi pariwisata

Dinas BMBK Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan.

2 Pembangunan CPO Hub

Pembangunan stasiun pengumpul CPO di daerah Kota Pinang yang diarahkan ke

pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub CPO

Dinas BMBK Dinas Perhubungan

3 Optimalisasi Transportasi Massal

Revitalisasi jalur Kereta Api Pengembangan jalur Kereta Api Percepatan pembangunan jaringan kereta api Kota Pinang – Rantau Prapat; Meningkatkan konektivitas kereta api dengan moda transportasi lain; Mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan transportasi umum; Optimalisasi angkutan massal yang terintegrasi antara jalu arteri dengan kegiatan perkotaan untuk mengurangi kemacetan

Dinas BMBK Dinas BMBK Dinas BMBK Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

4 Memberikan

dukungan infrastruktur untuk komoditas ekspor

Memaksimalkan peran

pelabuhan untuk ekspor komoditas Sumut seperti hasil perkebunan

Dinas BMBK

Dinas Perhubungan

5 Peningkatan akses lintas Provinsi

Pembangunan jalan provinsi dan peningkatan menjadi jalan nasional misal jalan lintas Kota Pinang – Pal Sebelas dan juga Gunung Tua batas Provinsi Riau

Dinas BMBK Dinas Perhubungan

6 Pengurangan kemacetan

Melakukan evaluasi terhadap kondisi rekayasa lalu lintas

secara berkala untuk menemukan penyebab titik kemacetan;

Dinas Perhubungan


No Program Kegiatan Penanggung

jawab Merumuskan kebijakan di

bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi terjadinya kemacetan Melakukan kampanye tertib berlalu lintas

Dinas

Perhubungan Dinas Perhubungan

7 Pengurangan kecelakaan lalu lintas

Melakukan evaluasi terhadap kondisi rekayasa lalu lintas secara berkala untuk menemukan spot kecelakaan dan penyebabnya; Merumuskan kebijakan di bidang manajemen dan

rekayasa lalu lintas untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan angkutan Melakukan kampanye aman berkendara untuk mengurangi kecelakaan

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

8 Meningkatkan jaminan keselamatan transportasi umum

Melakukan uji kelayakan transportasi umum untuk menjaga keselamatan secara profesional, bersih dan akuntabel Pengawasan keselamatan penumpang transportasi umum

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

9 Peningkatan kualitas infrastruktur

Melakukan pengawasn kualitas dan kondisi jalan provinsi secara berkala Melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi; Meningkatkan kelas jalan

untuk menjamin akselerasi lalu lintas Mengantisipasi lokasi infrastruktur provinsi yang berpotensi terhadap bencana

Dinas BMBK Dinas BMBK Dinas BMBK Dinas BMBK

4.4 Program kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2019-2023

Berdasarkan Pemetaan Perencanaan Terintegrasi PPT maka disusun

program kegiatan Dinas Perhubungan Sumatera Utara 2013-2023

menurut masing-masing sektor, tabel IV.3 dapat dilihat program dan


kegiatan untuk peningkatan pelayanan, konektivitas dan

keselamatan angkutan darat.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 I-68

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. TRANSPORTASI DARAT

5.1.1. Lalu Lintas Angkutan Jalan

Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang

berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, dan

regional, serta mempunyai kontribusi terbesar dalam pangsa

angkutan dibandingkan moda lain.

a. Permasalahan

1) Keterbatasan Pemerintah Provinsi dalam pengadaan

fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi

2) Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan

angkutan umum yang belum sesuai dengan harapan

pengguna jasa, termasuk aspek keamanan.

3) Masih tingginya kuantitas dan fatalitas kecelakaan

akibat rendahnya kedisiplinan pengguna jalan,

rendahnya tingkat kelaikan armada; kurangnya rambu

dan fasilitas keselamatan di jalan; dan rendahnya

penegakan hukum peraturan lalu lintas, dan

pendidikan berlalu lintas.

4) Kemacetan lalu lintas khususnya di wilayah perkotaan

Mebidang khususnya pada jam-jam sibuk, akibat

terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan

dibanding perkembangan armada di jalan; kondisi

sarana jalan yang rata-rata semakin menurun

pelayanannya; optimalisasi penggunaan kapasitas jalan

yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan

kemacetan akibat penggunaan badan jalan untuk

kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dan sebagainya;


sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal.

5) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ

khususnya diwilayah Kabupaten/Kota, belum

optimalnya pembinaan usaha angkutan serta

pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ

yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

6) Masih tingginya polusi udara dan suara, akibat

kemacetan, dan masih dominannya penggunaan lalu

lintas kendaraan pribadi di jalan khususnya sepeda

motor, terutama di wilayah perkotaan Mebidang.

b. Sasaran

Sasaran pembangunan transportasi lalu lintas angkutan

jalan (LLAJ) yang ingin dicapai adalah:

1) Meningkatnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu

lintas, yang ditandai dengan menurunnya jumlah

pelanggaran lalu lintas, dan muatan lebih di jalan,

sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang

diakibatkannya.

2) Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana dan

prasarana LLAJ.

3) Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas

kecelakaan lalu lintas di jalan, serta meningkatnya

kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban,

keamanan dan kenyaman transportasi jalan, terutama

angkutan umum di perkotaan, pedesaan, dan antar-

kota.

4) Meningkatnya keterpaduan antar-moda dan efisiensi

dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa,

untuk mendukung perwujudan sistem transportasi

nasional, regional, dan lokal.

5) Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi

umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan


pedesaan, serta dukungan pelayanan transportasi jalan

perintis di wilayah terpencil untuk mendukung

pengembangan wilayah.

6) Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat

dalam penyelenggaraan transportasi jalan (angkutan

perkotaan, pedesaan, dan antarkota).

7) Meningkatnya penanganan dampak polusi udara, serta

pengembangan teknologi sarana yang ramah

lingkungan, terutama di wilayah perkotaan.

8) Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia

dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan

LLAJ.

9) Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan

yang efisien berbasis masyarakat dan wilayah, andal

dan ramah lingkungan, serta terjangkau.

10) Terwujudnya perencanaan transportasi perkotaan

yang terpadu dengan pengembangan wilayah.

c. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan lalu

lintas angkutan jalan (LLAJ) dilaksanakan dalam

kerangka arah kebijakan:

1) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan

melalui penanganan dan penindakan muatan lebih

secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi

terkait.

2) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara

komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek

(pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum,

penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan

kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan

kelaikan sarana, serta ijin pengemudi di jalan).


3) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan

secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal;

manajemen lalu lintas; pemasangan fasilitas dan

rambu jalan; penegakan hukum dan disiplin di jalan;

mendorong efisiensi transportasi barang dan

penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan

retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek;

kerja sama antarlembaga pemerintah (pusat, provinsi,

dan kabupaten/kota).

4) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada

masyarakat, antara lain melalui penyediaan pelayanan

angkutan perintis pada daerah-daerah yang belum

terjangkau angkutan umum reguler.

5) Menata sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem

transportasi nasional, regional, dan lokal, antara lain

melalui penyusunan Rancangan Umum Jaringan

Transportasi Jalan (RUJTJ).

6) Meningkatkan peran serta, investasi swasta dan

masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan

dengan menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan

transparan dalam penyelenggaraan transportasi, serta

pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang

LLAJ.

7) Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin

operator dan pengguna jalan), meningkatkan

kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta

pembinaan teknis tentang pelayanan operasional

transportasi.

8) Fasilitasi pengembangan transportasi yang

berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi

umum massal di perkotaan yang padat dan yang


terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan

terpadu dengan pengembangan wilayahnya.

5.1.2. PERKERETAAPIAN

Perkeretaapian diselenggarakan berdasarkan asas

manfaat, adil dan merata, ditujukan untuk memperlancar

perpindahan orang dan/atau barang secara massal,

menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, serta

sebagai pendorong dan penggerak pembangunan.

Kontribusi perkeretaapian berdasarkan pangsa angkutan

yang dihasilkan secara nasional masih sangat rendah

dibandingkan moda angkutan lain

Perkeretaapian pada umumnya masih memiliki fungsi

untuk pelayanan umum, serta berbagai penugasan dari

pemerintah (public service obligation) dengan kompensasi

berupa subsidi yang disediakan oleh Pemerintah. Secara

umum kendala perkeretaapian sebagai suatu industri jasa

angkutan yang mandiri sulit dapat berkembang secara

komersial ataupun menguntungkan.

Peran pemerintah masih sangat dominan dalam

pengembangan kereta api nasional, baik dalam aspek

pendanaan dan investasi, regulasi, serta

pengembangannya. Dengan keterbatasan pendanaan, SDM

dan kelembagaan di bidang perkeretaapian, kondisi fisik

prasarana dan sarana kereta api saat ini masih banyak

mengalami backlog pemeliharaan yang berlangsung secara

terus menerus, baik karena perencanaan, pengoperasian

dan dukungan pendanaan yang masih terbatas.

Perkeretaapian nasional mengalami kejenuhan di setiap

aspek, seperti manajemen, struktur kelembagaan,

kapasitas lintas, kondisi sarana (lokomotif dan gerbong),

kondisi rel yang sudah tua dan aus, kekurangan investasi


dan dana pemeliharaan, citra pelayanan kepada konsumen

dan masyarakat, kekakuan investasi karena sifat “natural

monopoly”, masalah regulasi kelembagaan dan struktur

pasarnya.

a. Permasalahan :

1) Belum optimalnya pelayanan angkutan KA Komuter

Mebidang (Sri Lelawangsa), dikarenakan PT. KAI

hanya mengoperasikan untuk lintas Medan – Binjai.

2) Masih banyaknya kondisi prasarana (rel, jembatan KA

dan sistem persinyalan dan telekomunikasi KA) yang

telah melampui batas umur teknis, serta banyak

terjadi backlog pemeliharaan prasarana.

3) Semakin menurunnya kualitas sarana angkutan

perkeretaapian karena sebagian besar telah

melampaui umur teknis, serta kondisi perawatannya

tidak terpenuhi, sehingga banyak sarana yang tidak

siap operasi.

4) Kecelakaan KA, terutama akibat backlog

pemeliharaan, dan rendahnya disiplin pengguna jalan

pada perlintasan sebidang.

5) Masih rendahnya keamanan dan ketertiban

(sterilisasi), serta banyaknya gangguan di stasiun dan

sepanjang jalur jalan kereta api akibat banyak

munculnya bangunan liar, kegiatan masyarakat di

sepanjang jalur dan aktifitas pedagang asongan yang

cukup meresahkan penumpang.

6) Rendahnya mobilitas angkutan akibat belum

optimalnya keterpaduan pelayanan antar-moda,

kondisi prasarana dan sarana, terbatasnya

pengembangan lintas jaringan pelayanan dan sumber

daya perkeretaapian.

7) Masih rendahnya kinerja pelayanan kereta api


(produktivitas angkutan, ketepatan jadwal,

kenyamanan). Juga masih rendahnya kualitas SDM

perkeretaapian, terutama dalam budaya organisasi,

manajemen dan penguasaan teknologi.

b. Sasaran :

1) Meningkatnya kinerja pelayanan, terutama

keselamatan angkutan, yang tercermin dari

menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas akibat

kecelakaan di perlintasan sebidang dengan jalan.

2) Meningkatnya penanganan keamanan operasi pada

sepanjang lintas utama

3) Meningkatnya kelancaran mobilisasi angkutan barang

dan jasa.

c. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan

perkeretaapian dilaksanakan dalam kerangka arah

kebijakan:

1) Meningkatkan keselamatan angkutan dan kualitas

pelayanan melalui pemulihan kondisi pelayanan

prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian.

2) Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian

nasional dan lokal, dan meningkatkan strategi

pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara

antar-moda dan inter-moda.

3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan,

terutama pada koridor Mebidang.

5.1.3. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP)

didefinisikan sebagai jembatan “mengapung” yang

berfungsi menghubungkan jaringan transportasi darat

yang terputus; kegiatan angkutan feri yang mengangkut


penumpang dan barang melalui sungai dan perairan;

mempunyai rute tetap dan jadwal reguler.

Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan diperlukan

sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

memberikan aksebilitas yang lebih baik sehingga dapat

mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas

penduduk melalui jaringan transportasi darat yang

terputus aliran sungai dan danau, serta berfungsi melayani

transportasi yang menjangkau daerah terpencil dan daerah

pedalaman.

a. Permasalahan

1) Masih terbatasnya sarana angkutan danau dan

penyeberangan yang tersedia, yang memenuhi

persyaratan laik layar.

2) Masih kurangnya keterpaduan pembangunan

jaringan transportasi SDP dengan rencana

pengembangan wilayah.

3) Masih minimnya kelengkapan fasilitas keselamatan

penumpang di kapal danau dan penyeberangan

4) Belum optimalnya peran serta swasta dalam

penyelenggaraan ASDP, baik dalam investasi

pembangunan, operasi dan pemeliharaan, berdampak

pada beban subsidi pengoperasian yang harus

ditanggung oleh Pemerintah Provinsi, seperti pada

angkutan penyeberangan lintas Muara – Nainggolan.

5) Masih minimnya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

khususnya di Kawasan Danau Toba

b. Sasaran

Sasaran pembangunan angkutan sungai, danau, dan

penyeberangan yang ingin dicapai adalah:

1) Meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk

meningkatkan jumlah lintas penyeberangan baru yang


siap operasi maupun meningkatkan kapasitas lintas

penyeberangan yang padat seperti : Simanindo-

Tigaras

2) Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana ASDP.

3) Meningkatnya keselamatan ASDP.

4) Meningkatnya kelancaran dan jumlah penumpang,

kendaraan dan penumpang yang diangkut, terutama

meningkatnya kelancaran perpindahan antarmoda di

dermaga penyeberangan; serta meningkatkan

pelayanan angkutan perintis.

5) Meningkatnya peran serta swasta dalam

pembangunan dan pengelolaan ADSP.

c. Arah Kebijakan


angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1) Meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan

prasarana dan sarana serta pengelolaan ASDP.

2) Meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan di

lintas penyeberangan dikawasan Danau dan

penyeberangan ke kepulauan Nias

3) Mendorong peran serta swasta dalam

penyelenggaraan ASDP.

5.2. TRANSPORTASI LAUT

Transportasi laut mempunyai peran sangat penting bagi

perekonomian Sumatera Utara. Hampir sebahagian besar kegiatan

ekspor-impor diangkut menggunakan transportasi laut. Transportasi

laut juga sangat penting bagi pergerakan perdagangan antar-pulau

(dalam negeri) yang dilayani armada pelayaran nasional.

a. Permasalahan

1) Masih adanya biaya ekonomi tinggi, dan kurangnya fasilitas


prasarana bongkar muat di pelabuhan, menambah beban

bagi pengguna jasa yang pada akhirnya menambah biaya

bagi masyarakat secara umum.

2) Tingkat kecukupan fasilitas keselamatan pelayaran seperti

sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) belum memenuhi

persyaratan internasional.

b. Sasaran

Sasaran pembangunan transportasi laut yang ingin dicapai

adalah:

1) Meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran baik untuk

angkutan laut dalam negeri maupun ekspor-impor

2) Meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan, khususnya

yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

karena sebagian besar muatan ekspor-impor dan angkutan

dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang ada di bawah

pengelolaan BUMN;

3) Terlengkapinya sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)

dan fasilitas pemeliharaannya.

c. Arah Kebijakan


transportasi laut dilaksanakan dalam kerangka arah

kebijakan:

1) Meningkatkan peran armada pelayaran nasional, baik

untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor

dengan memberlakukan azas cabotage. Untuk itu

diperlukan dukungan perbankan dalam penyediaan kredit

murah bagi peremajaan armada.

2) Mengurangi pungutan-pungutan tidak resmi di pelabuhan,

sehingga tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan tidak

jauh berbeda dengan biaya yang secara riil dikeluarkan

pengguna jasa kepelabuhanan, melalui peningkatan

koordinasi bagi semua instansi yang terkait dalam proses


bongkar muat barang.

3) Pemenuhan standar pelayaran internasional untuk

peningkatan keselamatan pelayaran, baik selama

pelayaran maupun saat berlabuh dan bongkar muat di

pelabuhan.

5.3. TRANSPORTASI UDARA

Transportasi udara memiliki keunggulan kecepatan dibanding moda

transportasi lainnya, menjadi sarana transportasi bagi wisatawan,

pengusaha, dan masyarakat. Transportasi udara di Sumatera Utara

perlu dikelola sesuai standar keselamatan penerbangan internasional,

dan interkoneksi dengan moda transportasi lainnya.

Wisatawan mancanegara yang datang Sumatera Utara menggunakan

transportasi udara, karena itu untuk menarik wisatawan

mancanegara, selain promosi tempat daerah tujuan wisata dan

jaminan keamanan di daerah tersebut, diperlukan adanya jaminan

keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia.

Jaminan itu dapat diwujudkan, baik oleh lembaga pemerintah

pemegang otoritas pengelola transportasi udara maupun operator

bandara dan perusahaan penerbangan, dengan memenuhi standar

keselamatan penerbangan Internasional yang telah ditetapkan oleh

ICAO (International Civil Aviation Organization).

a. Permasalahan

1) Fasilitas di bandara yang belum memadai

2) Dukungan aksesibilitas dan mobilitas dari dan ke bandara

masih belum optimal

3) Pengendalian tata guna lahan di sekitar kawasan bandara

b. Sasaran

Sasaran pembangunan transportasi udara yang ingin dicapai

adalah:

1) Meningkatnya jaminan keselamatan, kelancaran dan

kesinambungan pelayanan transportasi udara, baik untuk


angkutan penerbangan domestik dan internasional,

maupun perintis.

2) Meningkatnya pembangunan dan pengembangan sarana

dan prasarana transportasi udara di daerah-daerah

Sumatera Utara, terutama daerah yang memiliki potensi

wisata dan perdagangan yang tinggi.

c. Arah Kebijakan


transportasi udara dilaksanakan dalam kerangka arah

kebijakan:

1) Pemenuhan standar keamanan dan keselamatan

penerbangan yang dikeluarkan oleh International Civil

Aviation Organization.

2) Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi udara, baik

di terminal internasional maupun domestik, Bandara

Juanda.

3) Revitalisasi lapangan udara perintis yang sudah ada

4) Pembangunan lapangan udara perintis di beberapa daerah

yang potensial dan strategis.

5) Pembangunan / pengembangan fasilitas di bandara


BAB IV

INDIKATOR KINERJA SOPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Utama (IKU) yang

secara langsung menunjukkan target kinerja yang akan dicapai Dinas

Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Indikator kinerja SOPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini.

Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1 07

1 07 01 22,475,476,859 75,523,323,666 77,190,747,576 128,439,625,689 152,072,941,833 455,702,115,624

1 07 01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,915,584,757 8,646,076,312 9,510,683,943 10,461,752,338 11,507,927,571 48,042,024,921

1 07 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Thn 22,560,000 1 Thn 380,964,000 1 Thn 419,060,400 1 Thn 460,966,440 1 Thn 507,063,084 5 Thn 1,790,613,924

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Thn 1,107,502,000 1 Thn 751,470,000 1 Thn 826,617,000 1 Thn 909,278,700 1 Thn 1,000,206,570 5 Thn 4,595,074,270

03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Thn 804,160,000 1 Thn 1,050,595,728 1 Thn 1,155,655,301 1 Thn 1,271,220,831 1 Thn 1,398,342,914 5 Thn 5,679,974,774

04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Thn 1,312,649,800 1 Thn 1,339,149,000 1 Thn 1,473,063,900 1 Thn 1,620,370,290 1 Thn 1,782,407,319 5 Thn 7,527,640,309

05 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Thn 257,601,267 1 Thn 319,796,499 1 Thn 351,776,149 1 Thn 386,953,764 1 Thn 425,649,140 5 Thn 1,741,776,819

06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Thn 291,743,130 1 Thn 304,703,130 1 Thn 335,173,443 1 Thn 368,690,787 1 Thn 405,559,866 5 Thn 1,705,870,356

07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1 Thn 151,668,800 1 Thn 141,296,300 1 Thn 155,425,930 1 Thn 170,968,523 1 Thn 188,065,375 5 Thn 807,424,928

08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 Thn 90,686,200 1 Thn 89,304,000 1 Thn 98,234,400 1 Thn 108,057,840 1 Thn 118,863,624 5 Thn 505,146,064

09 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Thn 179,521,560 1 Thn 301,404,855 1 Thn 331,545,341 1 Thn 364,699,875 1 Thn 401,169,862 5 Thn 1,578,341,492

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Thn 3,228,867,000 1 Thn 1,442,796,800 1 Thn 1,587,076,480 1 Thn 1,745,784,128 1 Thn 1,920,362,541 5 Thn 9,924,886,949

11 Penyediaan jasa pengamanan 1 Thn 411,125,000 1 Thn 411,125,000 1 Thn 452,237,500 1 Thn 497,461,250 1 Thn 547,207,375 5 Thn 2,319,156,125

12 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 Thn 57,500,000 1 Thn 54,900,000 1 Thn 60,390,000 1 Thn 66,429,000 1 Thn 73,071,900 5 Thn 312,290,900

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri 1 Thn 204,915,000 1 Thn 225,406,500 1 Thn 247,947,150 1 Thn 272,741,865 4 Thn 951,010,515

14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1 Thn 1,853,656,000 1 Thn 2,039,021,600 1 Thn 2,242,923,760 1 Thn 2,467,216,136 4 Thn 8,602,817,496

15 Jasa Pendukung Komputer (Non PNS) untuk Dinas dan UPT (16 ORG) 16 org 561.600.000 16 org 561.600.000 16 Org/T

h 1.123.200.000

16 Jasa Pendukung Teknis Terminal Kabanjahe (15)orang 15 org 681.875.220 15 org 681.875.220 15 Org/T

h 1.363.750.440

17 Penyediaan Jasa Pendukung IT. Internet Supir Caraka Kameramen 6 org 296.562.500 6 org 296.562.500 6 Org/T

h 296.562.500

1 07 01

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1,750,095,930 2,056,365,050 2,262,001,555 2,488,201,711 2,737,021,882 11,293,686,127

1 07 01 02 01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Thn 57,500,000 189,000,000 1 Thn 207,900,000 1 Thn 228,690,000 1 Thn 251,559,000 4 Thn 934,649,000

02 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional 1 Thn 714,294,000 661,875,000 1 Thn 728,062,500 1 Thn 800,868,750 1 Thn 880,955,625 4 Thn 3,786,055,875

03 Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor 1 Thn 229,586,250 801,925,000 1 Thn 882,117,500 1 Thn 970,329,250 1 Thn 1,067,362,175 4 Thn 3,951,320,175

04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn 652,300,000 180,590,750 1 Thn 198,649,825 1 Thn 218,514,808 1 Thn 240,366,288 4 Thn 1,490,421,671

05 Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 1 Thn 96,415,680 222,974,300 1 Thn 245,271,730 1 Thn 269,798,903 1 Thn 296,778,793 4 Thn 1,131,239,406

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

2020Target TargetTarget

Tabel T.IV C.28

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

TargetPROGRAM / KEGIATAN

Target

(dalam juta rupiah)

20232022Kode 2021 LokasiKondisi Kinerja pada akhir 2019Target

Page 1

Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2020

Target TargetTarget



Target20232022Kode 2021 LokasiKondisi Kinerja pada akhir 2019

Target

1 07 01

03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 428,750,000 633,299,860 806,454,846 766,292,831 951,183,073 3,585,980,610

1 07 01 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1 keg 118,750,000 1 keg 360,000,000 1 keg 396,000,000 1 keg 435,600,000 1 keg 479,160,000 5 keg 1,789,510,000

02 Pengadaan pakaian olah raga 1 keg 95,500,000 1 keg - 1 keg 109,825,000 1 keg - 1 keg 126,298,750 5 keg 331,623,750

03 Memperingati Hari Besar Negara 1 Thn 96,900,000 1 Thn 96,900,000 1 Thn 106,590,000 1 Thn 117,249,000 1 Thn 122,578,500 5 keg 540,217,500

04 Outbond dan Familiy Gathering 1 keg 117,600,000 1 keg 176,399,860 1 keg 194,039,846 1 keg 213,443,831 1 keg 223,145,823 5 keg 924,629,360

1 07 01

04

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 690,913,444 585,128,557 993,641,412 2,043,005,554 2,413,687,624 6,726,376,591

1 07 01 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Thn 117,000,000 1 thn 130,000,000 1 thn 143,000,000 1 thn 157,300,000 1 thn 164,450,000 5 Thn 711,750,000

02 Bimbingan dan Penyuluhan Keselamatan Transportasi 1 keg 297,329,058 1 keg 297,328,557 1 keg 327,061,412 1 keg 359,767,554 1 keg 376,120,624 5 keg 1,657,607,205

03 Peningkatan Kualitas Jasmani dan Rohani 1 keg 149,800,000 1 keg 157,800,000 1 keg 173,580,000 1 keg 190,938,000 1 keg 199,617,000 5 keg 871,735,000

04Peningkatan dan Evaluasi Kinerja SDM Dinas Perhubungan Dinas,UPT dan Terminal

1 keg 126,784,386 - 1 keg 200,000,000 2 keg 326,784,386

05 Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang

1 keg 150,000,000 1 keg 165,000,000 1 keg 181,500,000 3 keg 496,500,000

06Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Angkutan Laut

1 keg 200,000,000 1 keg 220,000,000 1 keg 242,000,000 3 keg 662,000,000

07 Sosialisasi Keselamatan Pelayaran di Kawasan Danau Toba 1 keg 150,000,000 1 keg 200,000,000 1 keg 350,000,000

08 Bintek Keselamatan Pelayaran di Danau Toba 1 keg 350,000,000 1 keg 350,000,000 1 keg 700,000,000

09 Pengadaan Komputer/Laptop, Printer,Infocus 15 unit 250,000,000 15 unit 300,000,000 30 keg 550,000,000

10 Pengadaan AC 18 unit 200,000,000 9 unit 200,000,000 27 keg 400,000,000

1 07 01

05

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

637,729,166 507,334,950 412,331,975 605,926,028 666,518,630 2,829,840,749

1 07 01 05 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Thn 92,562,640 1 Thn 54,914,000 1 Thn 60,405,400 1 Thn 66,445,940 1 Thn 73,090,534 5 Thn 347,418,514

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Thn 93,072,640 1 Thn 45,946,750 1 Thn 50,541,425 1 Thn 55,595,568 1 Thn 61,155,124 5 Thn 306,311,507

03Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan LKPJ

1 Thn 29,250,000 1 Thn 29,250,000 1 Thn 32,175,000 1 Thn 35,392,500 1 Thn 38,931,750 5 Thn 164,999,250

04 Penyusunan RENJA, RKA dan DPA SKPD 1 Thn 60,029,500 1 Thn 59,416,500 1 Thn 65,358,150 1 Thn 71,893,965 1 Thn 79,083,362 5 Thn 335,781,477

05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan 1 Thn 97,790,000 1 Thn 97,790,000 1 Thn 107,569,000 1 Thn 118,325,900 1 Thn 130,158,490 5 Thn 551,633,390

06 Penyusunan Laporan Aset 1 Thn 87,530,000 1 Thn 87,530,000 1 Thn 96,283,000 1 Thn 105,911,300 1 Thn 116,502,430 5 Thn 493,756,730

Page 2


Target TargetTarget




Target

07 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Transportasi 1 Thn 177,494,386 1 keg 132,487,700 - 1 keg 152,360,855 167,596,941 3 keg 629,939,882

1 07 01

06

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

1,450,138,356 2,493,874,349 4,812,393,855 6,213,633,240 4,899,996,564 19,870,036,365

1 07 01 06 01Rapat Koordinasi Teknis di Bidang Perhubungan (Perhubungan Darat, Laut dan Udara)

1 keg 197,856,380 1 keg 176,793,600 1 keg 194,472,960 1 keg 213,920,256 1 keg 235,312,282 5 keg 1,018,355,478

02Penyuluhan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

1 keg 389,952,440 1 keg 396,952,410 1 keg 436,647,651 1 keg 480,312,416 1 keg 528,343,658 5 keg 2,232,208,575

03 Forum SKPD Perhubungan Provinsi Sumatera Utara 1 keg 74,997,350 1 keg 89,202,950 1 keg 98,123,245 1 keg 107,935,570 1 keg 118,729,126 5 keg 488,988,241

04 Forum LLAJ Provinsi Sumatera Utara 1 keg 79,000,000 1 keg 166,499,999 1 keg 183,149,999 1 keg 201,464,999 1 keg 221,611,499 5 keg 851,726,495

05 Studi Fasilitas Keselamatan LLAJ Provinsi Sumatera Utara - - 1 keg 350,000,000 - - 1 keg 350,000,000

06 Studi Daerah Rawan Kecelakaan Provinsi Sumatera Utara - - 1 keg 250,000,000 - - 1 keg 250,000,000

07 Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Tatralok Kabupaten/Kota 1 keg 47,413,800 1 keg 47,413,798 2 keg 94,827,598

08 DED Pembangunan Gedung UPT 1 keg 250,000,000 - - - - 1 keg 250,000,000

09 Review DED Terminal Pasar X Langkat dan Terminal Kabanjahe 1 keg 150,000,000 - - - - 1 keg 150,000,000

10 Review DED Ruang VIP Bandara Kuala Namu 1 keg 50,000,000 - - - - 1 keg 50,000,000

11 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perhubungan 1 keg 210,918,386 1 keg 919,806,062 - - 1 keg 350,000,000 3 keg 1,480,724,448

12 Studi Review Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara 1 keg 241,622,980 - - - 1 keg 241,622,980

13 Studi Jaringan Trayek Penyebrangan di Danau Toba 1 keg 241,807,750 - - - 1 keg 241,807,750

14 Studi Rencana Pembangunan Rest Area Ruas Jalan Strategis di Sumatera Utara 1 keg 213,774,800 - - - 1 keg 213,774,800

15 Studi Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional - - 1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,100,000,000 1 keg 1,210,000,000 3 keg 3,310,000,000

16 Studi Rencana Induk Terminal tipe B di Sumatera Utara 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000

17 Studi Detail Engineering Desain Pelabuhan pengumpan regional - - 2 keg 1,000,000,000 2 keg 1,100,000,000 2 keg 1,210,000,000 6 keg 3,310,000,000

18 Studi DLKP/DLKR Pelabuhan Pengumpan Regional - - 2 keg 600,000,000 2 keg 660,000,000 2 keg 726,000,000 6 keg 1,986,000,000

19 Study Penetapan Lokasi ZOSS di Sumatera Utara 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000

Page 3


Target TargetTarget




Target

20Rewiew Studi pengebangan Pelabuhan Regional di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara

1 keg 250,000,000 1 keg 250,000,000

21

Rewiew Studi Pengembangan Angkutan Pesisir Pantai untuk mendukung Perekonomian Pantai Timur Sumatera Utara

1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,000,000,000

22

Penyusunan Dokumen Study Analisis Dampak Lalulintas Pembangunan Gedung Kantor OPD dan Bina Graha Provsu Sumut di Medan

1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000

23Studi Penataan dan pengembangan jaringan Trayek dalam rangka mehujudkan Konetivitas wilayah sumut

1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000

24Study Potensi Angkutan Barang dan komoditi Perkebunan dengan Moda kereta api di sumatera utara.

1 keg 100,000,000 1 keg 100,000,000

25 FGD Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 1 keg 100,000,000 1 keg 100,000,000 1 Keg/T

h 200,000,000

26 Study Konvektivitas Pengemban Parawisata dan Pelabuhan Tanjung Tiram

1 keg 300,000,000 1 keg 300,000,000

27

Review Studi Pengembanan Angkutan Pesisir Pantai Untuk Mendukung Perekonomian Pantai Timur Sumatera Utara

1 keg 400,000,000 1 keg 400,000,000

28 Studi Rencana Kebutuhan Perlengkapan Jalan di Provinsi Sumatera Utara

1 keg 300,000,000 1 keg 300,000,000

1 07 01

07

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

4,130,454,575 4,543,500,033 4,997,850,036 5,497,635,039 19,169,439,683

1 07 01 07 01 Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Thn 4,130,454,575 1 Thn 4,543,500,033 1 Thn 4,997,850,036 1 Thn 5,497,635,039 4 keg 19,169,439,683

1 07 01

08

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 40,588,922,990 6,660,000,000 24,970,000,000 44,235,000,000 116,453,922,990

1 07 01 08 01 Pembangunan Terminal VIP Room Bandara Kualanamu - 1 keg 18,014,091,480 1 keg 18,014,091,480

02 Pembangunan Terminal Tipe B di Kota Kabanjahe - 1 keg 20,014,200,310 1 keg 20,014,200,310

03 Pembangunan Terminal Tipe B di Kota Tanjung Balai 1 keg 18,500,000,000 1 keg 18,500,000,000

04 Pembangunan Terminal Tipe B di Kab. Langkat 1 keg 18,500,000,000 1 keg 18,500,000,000

05 Pembangunan Terminal Tipe B di Sosor Saba Parapat 1 keg 20,000,000,000 1 keg 20,000,000,000

06 Pengadaan Meubelair VIP Room Bandara Kualanamu - - 1 keg 3,500,000,000 - - 1 keg 3,500,000,000

07 Pengadaan Meubelair Tipe B di Kota Kabanjahe - 1 keg 2,000,000,000 1 keg 2,000,000,000

08 Pengadaan Meubelair Tipe B di Kota Tanjung Balai 1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,000,000,000

09 Pengadaan Meubelair Tipe B di Kab. Lagkat 1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,000,000,000

10 Pengadaan Meubelair Tipe B di Sosor Saba Parapat 1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,000,000,000

Page 4


Target TargetTarget




Target

11 Pembangunan Gedung Kantor UPT Kab. Langkat - 1 keg 560,631,200 1 keg 560,631,200

12 Pembangunan Gedung Kantor UPT Tanjung Balai 1 keg 750,000,000 1 keg 750,000,000

13 Rehap Gedung Kantor UPT Siantar 1 keg 560,000,000 1 keg 560,000,000

14 Rehap Gedung Kantor UPT Gunungsitoli 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000

15 Pembangunan Gedung Kantor UPT Kanjahe 1 keg 750,000,000 1 keg 750,000,000

16 Pembangunan Gedung Kantor Dolok Sanggul 1 keg 700,000,000 1 keg 700,000,000

17 Pembangunan Gedung UPT. ADP Parapat 1 keg 750,000,000 1 keg 750,000,000

18 Pembangunan Pagar Gedung Kantor UPT. PSP Gunung Sitoli 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000

19 Pembangunan Pagar Gedung Kantor UPT. PSP Dolok Sanggul 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000

20 Pembangunan pagar Gedung Kantor UPT Gunung Tua 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000

21 Pengadaan Lahan Kantor ADP Parapat 1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,000,000,000

22 Peningkatan Fasilitas Kantor Pelabuhan - - 2 keg 1,500,000,000 2 keg 1,650,000,000 2 keg 1,815,000,000 6 keg 4,965,000,000

23 Pengadaan CCTV di terminal KabanJahe 1 250,000,000 1 keg 250,000,000

24 Pengadaan CCTV di Dinas UPT 1 keg 500,000,000 1 keg 500,000,000

25 Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan Roda Dua (Sepeda Motor) untuk Dinas dan UPT

10 Unit 320,000,000 10 unit 320,000,000 20 unit 640,000,000

26 Perbaikan dan pemasangan Conblok kantor dinas perhubungan 12 unit 250,000,000 12 unit 250,000,000

27 Resktruktur website Dishubsu baru dengan IT dan Operator 1 keg 300,000,000 1 keg 100,000,000 2 keg 400,000,000

28 Penambahan dan Pembaruan plang UPT dan Aset Tanah Lainnya 1 keg 50,000,000 1 keg 50,000,000

29 Penyediaan Fasilitas Penyetaraan urus PUG (Pengarus Utamaan Gender) 1 keg 50,000,000 1 keg 50,000,000 2 keg 100,000,000

1 07 01

09

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 2,658,787,122 5,717,917,046 4,095,417,789 4,744,959,569 4,931,955,525 22,149,037,051

1 07 01 09 01 Biaya Operasional KMP Ferry Roro di Kawasan Danau Toba 1 Thn 996,154,329 1 Thn 996,154,289 1 Thn 1 Thn - 1 Thn - 5 Thn 1,992,308,618

02 Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2 keg 156,670,800 2 keg 170,174,160 2 keg 187,191,576 2 keg 205,910,734 2 keg 226,501,807 10 keg 946,449,077

03 Survey kesiapan Prasarana Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2 keg 98,268,000 2 keg 97,358,000 2 keg 107,093,800 2 keg 117,803,180 2 keg 129,583,498 10 keg 550,106,478

04 Pelaksanaan seleksi WTN Tingkat Provinsi sumatera utara 1 keg 67,826,800 1 keg 89,656,800 1 keg 98,622,480 1 keg 108,484,728 1 keg 119,333,201 5 keg 483,924,009

05Pelaksanaan seleksi Abdiyasa Teladan dan pelajar pelopor tingkat Provinsi Sumatera Utara

2 keg 113,918,100 2 keg 113,918,100 2 keg 125,309,910 2 keg 137,840,901 2 keg 151,624,991 10 keg 642,612,002

06 Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Patroli Perairan Daratan 1 Thn 149,438,104 1 Thn 116,619,000 1 Thn 128,280,900 1 Thn 141,108,990 1 Thn 155,219,889 5 Thn 690,666,883

07 Penyelenggaraan Pameran - Pameran Perhubungan 1 Thn 250,550,820 1 Thn 232,330,816 1 Thn 255,563,898 1 Thn 281,120,287 1 Thn 309,232,316 5 Thn 1,328,798,137

Page 5


Target TargetTarget




Target

08Monitoring dan Evaluasi Perlintasan Sebidang Kereta Api di Prov. Sumatera Utara

1 Thn 73,833,500 1 Thn 66,837,494 - - - 2 Thn 140,670,994

09Monitoring dan Pemeriksaan Kapal-Kapal Perairan Daratan, Sungai dan Danau

1 Thn 79,764,300 1 Thn 42,160,000 1 Thn 46,376,000 1 Thn 51,013,600 1 Thn 56,114,960 5 Thn 275,428,860

10 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Laut 1 Thn 77,900,000 1 Thn 48,600,000 1 Thn 53,460,000 1 Thn 58,806,000 1 Thn 64,686,600 5 Thn 303,452,600

11 Pengawasan Operasional Angkutan Berbasis Online 1 Thn 283,973,671 1 Thn 569,719,956 1 Thn 626,691,952 1 Thn 689,361,147 1 Thn 758,297,261 5 Thn 2,928,043,987

12 Tim Koordinasi Rencana Pembangunan Infrastruktur LRT Mebidang 1 Thn 310,488,698 - - - - 1 310,488,698

13 Pengadaan Alat Bantu Keselamatan Pelayaran 1 keg 140,000,000 1 keg 154,000,000 1 keg 169,400,000 1 keg 186,340,000 4 keg 649,740,000

15 Monitoring dan Pengawasan sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan 1 keg 1,190,400,000 1 keg 1,309,440,000 1 keg 1,440,384,000 1 keg 1,584,422,400 4 keg 5,524,646,400

16 Pengadaan Kapal Pengawas Operasional Danau Toba 1 keg 1,250,000,000 - - - 1 keg 1,250,000,000

17

Tim Koordinasi Percepatan Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Angkutan Umum Massal Berbasis Rel dan Jalan di Kawasan Perkotaan Mebidangro

1 Thn 593,988,431 1 Thn 653,387,274 1 Thn 718,726,002 1 Thn 790,598,602 4 Thn 2,756,700,308

18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelabuhan Regional 1 keg 150,000,000 1 keg 150,000,000 1 keg 150,000,000 3 keg 450,000,000

19 Pelaksanaan Diklat Kompetensi bagi pengemudi angkutan umum 100 org 200,000,000 100 org 200,000,000 100 org 250,000,000 300 org 650,000,000

20 Penyusun Dokumen Adalalin Pembangunan Sport Senter 1 keg 275,000,000 1 keg 275,000,000

1 07 01

19

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 5,015,030,345 7,548,657,097 40,217,500,000 67,583,500,000 70,351,061,100 190,715,748,542

1 07 01 19 01 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan :

1 Rambu Lalu Lintas bh 788,891,225 876,692,742 1,500 bh 2,850,000,000 2,000 bh 3,900,000,000 2,000 bh 3,900,000,000 5,500 org 12,315,583,967 2 Guardrail m 823,804,553 850 m 3,357,500,000 850 m 3,400,000,000 850 m 3,485,000,000 2550 org 11,066,304,553 3 Delineator bh 1,015,251,645 807,914,074 2,500 bh 1,875,000,000 3,000 bh 2,400,000,000 3,000 bh 2,550,000,000 8500 org 8,648,165,718 4 Paku Jalan bh 703,199,920 801,218,900 5,000 bh 750,000,000 5,000 bh 800,000,000 5,000 bh 825,000,000 15000 org 3,879,418,820 5 Warning Light pkt 20 pkt 3,000,000,000 20 pkt 3,300,000,000 20 pkt 3,400,000,000 60 org 9,700,000,000 6 Marka Jalan m 855,827,555 922,268,015 #### m 2,490,000,000 #### m 5,000,000,000 20,000 m 5,200,000,000 50,000 org 14,468,095,570 7 LPJU Solar Cell bh 1,651,860,000 1,932,362,650 150 bh 11,250,000,000 200 bh 15,100,000,000 200 bh 15,200,000,000 550 org 45,134,222,650 8 Cermin Tikungan unit - - 40 unit 100,000,000 40 unit 104,000,000 40 unit 110,000,000 120 org 314,000,000 9 ZOSS lok 10 lok 5,000,000,000 10 lok 5,500,000,000 10 lok 5,600,000,000 30 org 16,100,000,000

10 LPJU Solar Cell (DAK) bh 819,195,300 0 org 819,195,300 11 Rambu Lalu Lintas (DAK) bh 565,200,864 0 org 565,200,864 12 APILL pkt 10 pkt 2,750,000,000 10 pkt 2,800,000,000 10 pkt 3,000,000,000 30 org 8,550,000,000 13 Variable Message Sign (VMS) unit 20 unit 6,700,000,000 20 unit 7,000,000,000 20 unit 7,111,111,100 60 org 20,811,111,100

14 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan Marka di Perlintasan Sebidang pkt 1 pkt 95,000,000 1 pkt 104,500,000 1 pkt 114,950,000 3 org 314,450,000

Page 6


Target TargetTarget




Target

15 Pembangunan Palang Pintu Perlintasan Sebidang KA pkt 1 pkt 1,750,000,000 1 pkt 1,925,000,000 2 org 3,675,000,000

16 Pemeliharaan dan Perawatan Palang Pintu Perlintasan Sebidang pkt 1 pkt 1 pkt 1,500,000,000 1 pkt 2,000,000,000 3 org 3,500,000,000

14 Inspeksi Keselamatan Jalan Provinsi lok - - 10 lok 10 lok 3,500,000,000 10 lok 3,700,000,000 30 org 7,200,000,000

15Inventarisasi dan Investigasi lokasi rawan kecelakaan pada jalan provinsi lok - - 10 lok 10 lok 3,500,000,000 10 lok 3,700,000,000 30 org 7,200,000,000

16 Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan pada jalan provinsi lok - - 2 lok 2 lok 3,500,000,000 2 lok 3,800,000,000 6 org 7,300,000,000

17 Manajemen Kecepatan pada Jalan Provinsi lok - - 10 lok 10 lok 2,500,000,000 10 lok 2,700,000,000 30 org 5,200,000,000

18 Pembangunan Rute Aman dan Selamat Sekolah (RASS) keg - - 7 keg 7 keg 1,925,000,000 7 keg 2,030,000,000 21 org 3,955,000,000

1 07 01

20

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1,928,447,740 2,615,292,880 2,876,822,168 3,564,504,385 3,880,954,823 14,866,021,996

1 07 01 20 01 Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan 1 Thn 1,641,076,000 1 Thn 1,389,178,440 1 Thn 1,528,096,284 1 Thn 1,680,905,912 1 Thn 1,848,996,504 5 Thn 8,088,253,140

02 Pelaksanaan Ramp Check Angkutan Umum di Terminal 1 Thn 287,371,740 1 Thn 387,454,440 1 Thn 426,199,884 1 Thn 468,819,872 1 Thn 515,701,860 5 Thn 2,085,547,796

03 Kegiatan pengawasan Over Dimension Over Loading (ODOL) 1 Thn 100,000,000 1 Thn 100,000,000 2 thn 200,000,000

04 Rajian Terpadu AKDP di Sumatera Utara 1 Thn 300,000,000 1 Thn 300,000,000 2 thn 600,000,000

05 Pengadaan alat timbang portable - 1 Keg 838,660,000 1 Keg 922,526,000 1 Keg 1,014,778,600 1 Keg 1,116,256,460 4 Keg 3,892,221,060

Page 7

Rp 1 07

1 07 01 22,475,476,859

1 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7,915,584,757

1 07 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1,750,095,930

1 07 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 428,750,000

1 07 01 04 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 690,913,444

1 07 01 05PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

637,729,166

1 07 01 06PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

1,450,138,356

1 07 01 07PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1 07 01 08 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

1 07 01 09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 2,658,787,122

1 07 01 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 5,015,030,345

1 07 01 20PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

1,928,447,740

Target2019

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kode PROGRAM / KEGIATAN

Rp Rp Rp

75,523,323,666 76,690,747,576 127,189,625,689

8,646,076,312 9,510,683,943 10,461,752,338

2,056,365,050 2,262,001,555 2,488,201,711

633,299,860 806,454,846 766,292,831

585,128,557 993,641,412 2,043,005,554

507,334,950 412,331,975 605,926,028

2,493,874,349 4,312,393,855 4,963,633,240

4,130,454,575 4,543,500,033 4,997,850,036

40,588,922,990 6,660,000,000 24,970,000,000

5,717,917,046 4,095,417,789 4,744,959,569

7,548,657,097 40,217,500,000 67,583,500,000

2,615,292,880 2,876,822,168 3,564,504,385

Target Target Target2020 2021 2022

Tabel T.IV C.28 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023


Rp Rp

152,072,941,833 453,952,115,624

11,507,927,571 48,042,024,921

2,737,021,882 11,293,686,127

951,183,073 3,585,980,610

2,413,687,624 6,726,376,591

666,518,630 2,829,840,749

4,899,996,564 18,120,036,365

5,497,635,039 19,169,439,683

44,235,000,000 116,453,922,990

4,931,955,525 22,149,037,051

70,351,061,100 190,715,748,542

3,880,954,823 14,866,021,996

Target Target2023 Kondisi Kinerja pada akhir

(dalam juta rupiah)

Lokasi

Tabel Strategi pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023B (Berdasarkan RPJMD Prov. Sumut 2019-2023)

MISI TUJUAN SASARAN

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau

1.1 Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang religious

01:01:01 Meningkatnya kerukunan umat beragama

1.2 Terwujudnya pangan yang cukup

01:02:01 Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan

1.3 Terwujudnya kesejahteraan petani

01:03:01 Meningkatnya kesejahteraan petani

1.4

Terwujudnya peningkatan kualitas hunian dan lingkungan kawasan permukiman

01:04:01

Meningkatnya kualitas hunian dan

lingkungan Kawasan permukiman

1.5 Terwujudnya kesehatan masyarakat yang prima

01:05:01 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

1.6 Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha

01:06:01 Menurunnya tingkat pengangguran

MISI TUJUAN SASARAN

1.7

Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

01:07:01 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

01:07:02 Menurunnya angka kemiskinan

01:07:03

Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan pemerataan pembangunan

01:07:04 Meningkatnya infrastruktur dasar

1.8

Terjaminnya stabilitas permintaan barang dan jasa serta harga-harga terjangkau

1.8.1 Terkendalinya inflasi

1.9 Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas

01:09:01 Menurunnya jumlah kelahiran per wanita usia 15-49 tahun

1.10 01:10:01

MISI TUJUAN SASARAN

Terwujudnya masyarakat yang memperoleh kehidupan yang layak

Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis

2.1 Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik

02:01:01 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas

2.2

Terwujudnya politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis

02:02:01 Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri

3.1

'Terwujudnya masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri

03:01:01 Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan

MISI TUJUAN SASARAN

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia

4.1

Terwujudnya masyarakat yang terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan

04:01:01

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab

5.1

Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan ekologi lingkungan hidup yang berkualitas

05:01:01 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

5.2 Terwujudnya penanganan bencana yang responsif dan cepat tanggap

05:02:01 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penanganan bencana

5.3

Terwujudnya masyarakat yang ramah, berbudaya, berperikemanuasian dan beradab dengan Pelestarian Nilai Kekayaan Budaya dalam mendukung Pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan

05:03:01

Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata

Tabel Program Prioritas Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Misi Pembangunan

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEKTOR PERHUBUNGAN

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEGIATAN PRIORITAS

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau 1.7

Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

01:07:04 Meningkatnya infrastruktur dasar

Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Simpul Transportasi (Terminal, Stasiun, Pelabuhan, Bandar Udara) untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah

Nasional : 1. Pembangunan/Peningkatan Terminal Tipe

A 2. Pembangunan Peningkatan Stasiun KA 3. Pembangunan/Peningkatan Dermaga

Penyeberangan di KDT 4. Pembangunan Bandar Udara 5. Pembangunan fasilitas keselamatan di jalan

nasional

Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Darat. Laut dan Udara yang terintegrasi intra dan antar moda

Provinsi : 1. Pembangunan/Peningkatan Terminal Tipe

B 2. Pengembangan jaringan trayek AKDP 3. Pengembangan jaringan lintas

Penyeberangan di KDT 4. Pembangunan fasilitas keselamatan jalan di

jalan provinsi

Meningkatkan Keselamatan Sektor Transportasi

1.8

Terjaminnya stabilitas permintaan barang dan jasa serta harga-harga terjangkau

1.8.1 Terkendalinya inflasi

Mewujudkan konektivitas antar simpul transportasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi wilayah

Meningkatkan share moda kereta api untuk efisiensi system distribusi barang

Pengawasan dan pengendalian operasional angkutan barang

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga,

5.1

Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan ekologi lingkungan hidup yang berkualitas

05:01:01 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dan rel diwilayah Perkotaan yang efeisien dan ramah lingkungan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEKTOR PERHUBUNGAN

alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab

Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi

Penerapan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi ekternalitas transportasi (kemacetan, polusi udara, kebisingan, kecelakaan)

Tabel. Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan

VISI / MISI PROVSU TUJUAN / SASARAN

RPJMD TUJUAN / SASARAN RENSTRA

VISI :

Sumatera Utara Yang aman, Maju dan

Bermartabat”

TUJUAN - 1.

Terwujudnya Masyarakat

Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam

Kehidupan

TUJUAN :

1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur

transportasi yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang, serta mendorong

pertumbuhan ekonomi wilayah (Konektivitas

Simpul). 2. Terwujudnya integrasi pelayanan antar moda

transportasi darat, laut dan udara untuk

mewujudkan konektivitas antar wilayah. (Konektivitas Jaringan)

3. Terwujudnya pelayanan transportasi jalan yang

berkeselamatan (safer road)

MISI -1 : Mewujudkan Masyarakat Sumatera

Utara Yang Bermartabat dalam

Kehidupan.

SASARAN – 7 Meningkatnya Konektivitas

Infrastruktur

SASARAN : a. Meningkatnya jumlah / kapasitas simpul

transportasi

b. Meningkatnya konektivitas antar simpul transportasi

c. Meningkatnya mobilitas penumpang dan barang

antar wilayah d. Meningkatnya integrasi / keterpaduan pelayanan

antar moda transportasi

e. Meningkatnya konektivitas antar wilayah

f. Meningkatnya jaringan pelayanan dan tingkat okupasi moda transportasi umum

g. Meningkatnya keselamatan transportasi jalan (road

safety) h. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi jalan

(level of services/LoS)

i. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan transportasi jalan.

Tabel. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

No. TUJUAN SASARAN INDIKANTOR KINERJA

1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur transportasi yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (konektivitas simpul)

a. Meningkatnya jumlah / kapasitas simpul transportasi b. Meningkatnya konektivitas antar simpul transportasi c. Meningkatnya mobilitas penumpang dan barang antar

wilayah

1. Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan

2. Terwujudnya integrasi pelayanan antar

moda transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah. (konektivitas jaringan)

a. Meningkatnya integrasi / keterpaduan pelayanan antar

moda transportasi


c. Meningkatnya jaringan pelayanan dan tingkat okupasi moda transportasi umum

2. Persentase Konektivitas

Jaringan Trayek Angkutan Jalan

3. Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan

3. Terwujudnya pelayanan transportasi jalan yang berkeselamatan (safer road)

a. Meningkatnya keselamatan transportasi jalan (road safety)

b. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi jalan (level of services/LoS)

c. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan transportasi jalan

4. Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan

Tabel. Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Dinas Perhubungan

No. TUJUAN SASARAN STRATEGI

1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur transportasi yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (konektivitas simpul)

a. Meningkatnya jumlah / kapasitas simpul transportasi

b. Meningkatnya konektivitas antar simpul transportasi c. Meningkatnya mobilitas penumpang dan barang

antar wilayah

a. Pembangunan simpul yang modern dan berkualitas

b. Pengembangan simpul yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata strategis

c. Pengembangan simpul yang integrasi antar moda

2. Terwujudnya integrasi pelayanan antar moda transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah. (konektivitas jaringan)

a. Meningkatnya integrasi / keterpaduan pelayanan antar moda transportasi


c. Meningkatnya jaringan pelayanan dan tingkat okupasi moda transportasi umum

a. Pengembangan jaringan trayek angkutan jalan ke kawasan strategis

b. Pengembangan jaringan pelayanan lintas penyeberagan antar kawasan

c. Pengembangan jaringan pelayanan antar moda

3. Terwujudnya pelayanan transportasi jalan yang berkeselamatan (safer road)

a. Meningkatnya keselamatan transportasi jalan (road safety)

b. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi jalan (level of services/LoS)

c. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan transportasi jalan

a. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan

b. Penanganan prioritas pada daerah rawan kecelakaan (black link/spot)

c. Optimalisasi kapasitas jalan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas

Tabel. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023

INDIKATOR KINERJA 2019 2020 2021 2022 2023

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1. Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan

0 0% 1 25,00% 2 50,00% 3 75,00% 4 100,00%

2. Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan

311 88,86% 314 89,71% 316 90,29% 318 90,86% 321 91,71%

3.

Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan

70 87,50% 71 88,75% 72 90,00% 73 91,25% 74 92,50%

4. Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan

39,32% 39,32% 45,29% 68,58% 91,86%

a. Rambu LL 2.050 45,56% 2.050 45,56% 2.150 47,78% 3.150 70,00% 4.150 92,22% b. Guardrail 2.725 38,93% 2.725 38,93% 3.545 50,64% 5.045 72,07% 6.545 93,50% c. Delineator 3.305 44,07% 3.305 44,07% 3.305 44,07% 5.305 70,73% 7.305 97,40% d. Paku Jalan 4.065 42,79% 4.065 42,79% 4.065 42,79% 6.065 63,84% 8.065 84,89% e. Marka Jalan 43.713 58,28% 43.713 58,28% 43.713 58,28% 53.713 71,62% 63.713 84,95% f. LPJU 63 6,30% 63 6,30% 282 28,20% 632 63,20% 982 98,20%

DAFTAR TERMINAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA

No. Terminal Kab. /Kota Tipe Keterangan 1 Amplas Medan A 2 Pinang Baris Medan A 3 Tanjung Pinggir P. Siantar A 4 Madya Tarutung Tapanuli Utara A 5 Sibolga Sibolga A 6 Padang Bulan Labuhan Batu A 7 Penyabungan Madina A 8 Madya Kisaran Asahan A 9 Sitinjo Dairi A

10 Kabanjahe Karo B 11 Sijambi Tanjung Balai B 12 Tanjung Beringin Langkat B 13 Bahorok Langkat B 14 Gunung Tua Paluta B 15 Sosorsaba Parapat Simalungun B 16 Perdagangan Simalungun B 17 Lubuk Pakam Deli Serdang B 18 Dolok Sanggul Humbahas B 19 Ikan Paus Binjai Binjai B 20 Tanjung Pura Langkat B 21 Selesai Langkat B 22 Pangururan Samosir B 23 Sipirok Tapsel B 24 Aek Kanopan Labura B 25 Kota Pinang Labusel B 26 Faekhu Gunung Sitoli B 27 Gamo Gunung Sitoli B 28 Sambu Medan C 29 Belawan Medan C 30 Veteran Medan C 31 Bukit Lawang Langkat C 32 P. Brandan Langkat C 33 Porsea Toba C 34 Siborongborong Tapanuli Utara C 35 Batu Nadua P. Sidimpuan C 36 Berastagi Karo C 37 Serbelawan Simalungun C 38 Dolok Masihul Sergei C 39 Perbaungan Sergei C 40 Pancur Batu Deli Serdang C 41 Deli Tua Deli Serdang C 42 Williem Iskandar Deli Serdang C

DAFTAR TERMINAL TIPE B DI PROVINSI SUMATERA UTARA

No. Terminal Kab. /Kota Keterangan 1 Kabanjahe Karo Sudah diserahkan ke Dinas

Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

2 Sijambi Tanjung Balai Sudah diserahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

3 Tanjung Beringin Langkat Sudah diserahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

4 Bahorok Langkat Sudah diserahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

5 Gunung Tua Paluta Belum diserahkan lagi proses Pengurusan

6 Sosorsaba Parapat

Simalungun Belum diserahkan lagi proses serah terimakan

7 Perdagangan Simalungun Belum diserahkan

8 Lubuk Pakam Deli Serdang Belum diserahkan

9 Dolok Sanggul Humbahas Belum diserahkan

10 Ikan Paus Binjai Binjai Belum diserahkan

11 Tanjung Pura Langkat Belum diserahkan

12 Selesai Langkat Belum diserahkan

13 Pangururan Samosir Belum diserahkan

14 Sipirok Tapsel Belum diserahkan

15 Aek Kanopan Labura Belum diserahkan

16 Kota Pinang Labusel Belum diserahkan

17 Faekhu Gunung Sitoli Belum diserahkan

18 Gamo Gunung Sitoli Belum diserahkan

Lampiran 1. Daftar Ruas Jalan Provinsi di Sumatera Utara

NO.

KODE WILAYAH NO. RUAS NAMA RUAS JALAN

PANJANG RUAS (Km)

JKP - 2 (Km)

JKP - 3 (Km)

PROV KAB

1 12 05 001 SP. PANGKALAN SUSU - PANGKALAN SUSU 14,30 14,30

2 12 05 002 TANJUNG PURA - TANJUNG SELAMAT 17,00 17,00

3 12 05 003 TANJUNG SELAMAT - SIMPANG 3 NAMU UNGGAS 16,20 16,20

4 12 05 004 SIMPANG 3 NAMU UNGGAS - TANGKAHAN 21,50 21,50

5 12 05 005 BTS. BINJAI - KUALA 13,90 13,90

6 12 05 006 KUALA - SIMPANG MARIKE 20,00 20,00

7 12 05 007 SIMPANG MARIKE - TIMBANG LAWANG 22,50 22,50

8 12 05 008 SP. DURIAN MULO - NAMU UKUR 7,00 7,00

9 12 05 009 NAMU UKUR - BTS. KARO 32,20 32,20

10 12 30 010 11 K JL. DR. SUTOMO (KOTA BINJAI) 0,20 0,20

11 12 30 010 12 K JL. SUDIRMAN (KOTA BINJAI) 2,06 2,06

12 12 30 010 13 K JL. GATOT SUBROTO (KOTA BINJAI) 4,39 4,39

13 12 26 011 11 K SP. A.H NASUTION - BTS. KOTA MEDAN 2,70 2,70

14 12 26 011 12 K JL. SETIA BUDI (SP. JL. DR. MANSYUR - SP. JL. FLAMBOYAN) (KOTA

MEDAN) 3,80 3,80

15 12 26 011 13 K JL. SETIA BUDI (SP. JL. FLAMBOYAN - SP. JL. JAMIN GINTING) (KOTA

MEDAN) 2,30 2,30

16 12 26 011 14 K JL. SP. NGUMBAN SURBAKTI - FLAMBOYAN - SP. GATOT SUBROTO (KOTA

MEDAN) 10,20 10,20

17 12 26 011 15 K JL. MARELAN (SP. KANTOR - BTS. DELI SERDANG) 6,65 6,65

18 12 26 011 16 K JL. SERUWAI (AKSES KAWASAN INDUSTRI MEDAN - DELI SERDANG) 3,00 3,00

19 12 26 011 17 K JL. MARELAN (SP. PERTEMPURAN - BTS. MEDAN) 5,40 5,40

20 12 07 012 BTS. KOTA MEDAN - DELI TUA - SP. 3 PATUMBAK 10,85 10,85

21 12 07 013 SP. PATUMBAK - TALUN KENAS - TIGA JUHAR 25,06 25,06

NO.


PANJANG RUAS (Km)

JKP - 2 (Km)

JKP - 3 (Km)

PROV KAB

22 12 07 014 TIGA JUHAR - GUNUNG MERIAH 21,50 21,50

23 12 07 015 LUBUK PAKAM - SP. TANAH ABANG 10,75 10,75

24 12 07 016 SP. TANAH ABANG - GALANG - BTS. SERGAI 11,00 11,00

25 12 07 017 TANAH ABANG - SEI BUAYA 24,60 24,60

26 12 07 018 BTS. SERGAI - SARAN PADANG 26,00 26,00

27 12 18 019 PERBAUNGAN - PANTAI CERMIN 8,30 8,30

28 12 18 020 SEI RAMPAH - TJ. BERINGIN 6,67 6,67

29 12 18 021 KP. BINJAI - BANDAR KHALIFAH 13,70 13,70

30 12 18 022 BTS. DELI SERDANG - DOLOK MASIHUL - BTS. KOTA TEBING TINGGI 30,20 30,20

31 12 18 023 SEI BUAYA - BTS. SIMALUNGUN 12,45 12,45

32 12 18 024 TEBING TINGGI (BTS. SERDANG BEDAGAI) - SIPISPIS 21,66 21,66

33 12 31 025 11 K JL. JUANDA (KOTA TEBING TINGGI) 1,83 1,83

34 12 31 025 12 K JL. MUSYAWARAH (KOTA TEBING TINGGI) 0,66 0,66

35 12 31 025 13 K JL. SETIA BUDI (KOTA TEBING TINGGI) 2,22 2,22

36 12 06 026 KABANJAHE - KUTA RAKYAT 21,50 21,50

37 12 06 027 KUTA RAKYAT - BTS. LANGKAT 12,00 12,00

38 12 08 028 SARAN PADANG - SERIBU DOLOK 20,80 20,80

39 12 08 029 BTS. P. SIANTAR - PEMATANG RAYA 28,30 28,30

40 12 08 030 PEMATANG RAYA - TIGA RUNGU 15,90 15,90

41 12 08 031 BTS. SIMALUNGUN - SONDI RAYA 33,60 33,60

42 12 08 032 P. SIANTAR – KERASAAN 25,60 25,60

43 12 08 033 KERASAAN – PERDAGANGAN 14,10 14,10

NO.


PANJANG RUAS (Km)

JKP - 2 (Km)

JKP - 3 (Km)

PROV KAB

44 12 08 034 P. SIANTAR - TANAH JAWA 15,60 15,60

45 12 08 035 TANAH JAWA - BTS. ASAHAN 17,00 17,00

46 12 28 036 11 K JL. ADE IRMA SURIYANI (KOTA PEMATANG SIANTAR) 1,71 1,71

47 12 29 036 12 K JL. SUDIRMAN (KOTA PEMATANG SIANTAR) 1,32 1,32

48 12 30 036 13 K JL. D. I. PANJAITAN / JL. GEREJA (KOTA PEMATANG SIANTAR) - BTS. KAB.

SIMALUNGUN 3,93 3,93

49 12 31 036 14 K JL. MELANTON SIREGAR (KOTA PEMATANG SIANTAR 3,12 3,12

50 12 32 036 15 K JL. JUSTIN SIHOMBING (KOTA PEMATANG SIANTAR) 2,04 2,04

51 12 33 036 16 K JL. PATUAN ANGGI (KOTA PEMATANG SIANTAR) 1,20 1,20

52 12 11 037 SUMBUL PEGAGAN - TIGA BARU - SUMBUL JAHE 29,50 29,50

53 12 11 038 SIDIKALANG - PENJARATAN (BTS. PAKPAK BHARAT) 3,30 3,30

54 12 11 039 SIGALINGGING - HUTAJUNGAK (BTS. PAK PAK BHARAT) 9,00 9,00

55 12 15 040 SP.SUKARAME-SALAK 19,00 19,00

56 12 15 041 SALAK - BTS. HUMBAHAS 18,45 18,45

57 12 15 042 SP.SUKARAMAI -TANJUNG RAHU - PENJARATAN (BTS.DAIRI) 9,30 9,30

58 12 15 043 SP. JAMBU(PAKKPA BHARAT) - HUTA JUNGAK 11,00 11,00

59 12 19 044 SEI BEJANGKAR - TJ. TIRAM 12,65 12,65

60 12 29 045 11 K ARTERI TANJUNG BALAI (KOTA TANJUNG BALAI) 2,70 2,70

61 12 29 045 12 K JL. D.I. PANJAITAN (KOTA TANJUNG BALAI) 3,17 3,17

62 12 29 045 13 K TELUK NIBUNG - PEMATANG PASIR (BATAS KAB. ASAHAN) 2,00 2,00

63 12 29 045 14 K JL. JEND. SUDIRMAN - JEMBATAN SEI KEPAYANG - BATAS KAB. ASAHAN 0,84 0,84

64 12 09 046 T.BALAI (PANGKAL TEMBOK) - PASAR I - BTS. LABURA 27,30 27,30

65 12 09 047 GERTAK SERONG - SARANG ELANG - SEI SEMBILANG - BTS.LABUHAN

BATU UTARA 41,83 41,83

NO.


PANJANG RUAS (Km)

JKP - 2 (Km)

JKP - 3 (Km)

PROV KAB

66 12 09 048 PASAR I - PSR.XIX (PERBANGUNAN - SEI DUA - PSR. BANJAR ) 26,65 26,65

67 12 09 049 BTS. SIMALUNGUN – SIONGGANG 31,90 31,90

68 12 09 050 SIONGGANG – KISARAN 29,00 29,00

69 12 09 051 P.RAKYAT - BANDAR PULAU (DESA TANGGA) 26,90 26,90

70 12 09 052 BANDAR PULAU (DESA TANGGA) - BTS. TOBASA 24,40 24,40

71 12 09 053 KISARAN - AIR JOMAN - BTS. KOTA TANJUNG BALAI 15,68 15,68

72 12 09 054 PASAR XI - SILO BONTO-PEMATANG SEI BARU - BTS. KOTA TANJUNG

BALAI 30,90 30,90

73 12 03 055 SP.TANDOSAN - SIMANGAMBAT- SIPANGIMBAR 12,47 12,47

74 12 03 056 SIPANGIMBAR - BTS.PALUTA (TOLANG) 30,00 30,00

75 12 03 057 SIPIROK - SP.TANDOSAN 29,20 29,20

76 12 03 058 SP. TANDOSAN - BTS. TAP. UTARA 8,80 8,80

77 12 03 059 SIPENGGENG - MARANCAR - SIPIROK 32,65 32,65

78 12 32 060 11 K JL. JENDERAL BESAR A.H.NASUTION KOTA PADANG SIDEMPUAN (JL.BY

PASS RINGROAD LINTAS TIMUR) 10,50 10,50

79 12 32 060 12 K JL.PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU - PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

(JLN RINGROAD LINTAS TIMUR) 13,30 13,30

80 12 32 060 21 K JLN.KELURAHAN HUTAIMBARU KEC. PADANG SIDIMPUAN HUTAIMBARU

- JLN.KELURAHAN HANOPAN PADANG SIDIMPUAN SELATAN (JLN.RINGROAD LINTAS BARAT)

8,40 8,40

81 12 10 061 AEK NABARA - NEGERI LAMA 35,00 35,00

82 12 10 062 NEGERI LAMA - TJ. SARANG ELANG 33,50 33,50

83 12 10 063 TJ.SARANG ELANG (SP.AJAMU) - SP.LABUHAN BILIK 16,10 16,10

84 12 10 064 SP. LABUHAN BILIK - PANIPAHAN 24,00 24,00

85 12 10 065 SIGAMBAL - BTS.PALUTA 32,90 32,90

86 12 23 066 AEK KOTA BATU - BTS.TOBASA 34,00 34,00

NO.


PANJANG RUAS (Km)

JKP - 2 (Km)

JKP - 3 (Km)

PROV KAB

87 12 20 067 2 AEK GODANG - SIHAPORAS (BTS. PALAS) 33,00 33,00

88 12 20 068 2 GUNUNG TUA - BINANGA (BTS.PALAS) 18,00 18,00

89 12 20 069 HUTAIMBARU – SIPIONGOT 38,00 38,00

90 12 20 070 2 SIPIONGOT - BTS.TAPSEL (TOLANG) 16,00 16,00

91 12 20 071 SIPIONGOT - BTS.LABUHAN BATU 23,50 23,50

92 12 21 072 SIHAPORAS (BATAS KAB. PALUTA) - PARINGGONAN 28,00 28,00

93 12 21 073 PARINGGONAN – SIBUHUAN 8,00 8,00

94 12 21 074 BINANGA (BTS.PALUTA) - AEK NABARA TONGA 18,72 18,72

95 12 21 075 AEK NABARA TONGA - SIBUHUAN 30,60 30,60

96 12 21 076 SIBUHUAN - UJUNG BATU 25,70 25,70

97 12 21 077 UJUNG BATU - BTS. RIAU 20,00 20,00

98 12 21 078 ALIAGA - MUARA TIGE - BTS. RIAU 30,40 30,40

99 12 01 079 BARUS (JEMBATAN HUSOR) - BTS. HUMBAHAS 10,90 10,90

100 12 01 080 SORKAM KIRI - SIGAMBO GAMBO 29,40 29,40

101 12 16 081 DOLOK SANGGUL - ONAN GANJANG 22,00 22,00

102 12 16 082 ONAN GANJANG – PAKKAT 25,40 25,40

103 12 16 083 PAKKAT - BTS. TAPTENG 10,00 10,00

104 12 16 084 PARLILITAN - BATU GAJAH 19,00 19,00

105 12 16 085 BATU GAJAH - BTS. PAKPAK BHARAT 7,00 7,00

106 12 16 086 PAKKAT – TARABINTANG 15,00 15,00

107 12 16 087 TARABINTANG – PARLILITAN 13,50 13,50

108 12 13 088 JEMBATAN MERAH - MUARA SOMA 40,75 40,75

109 12 13 089 MUARA SOMA - SP. GAMBIR 21,40 21,40

NO.


PANJANG RUAS (Km)

JKP - 2 (Km)

JKP - 3 (Km)

PROV KAB

110 12 13 090 SP. PULO PADANG – BATAHAN 37,40 37,40

111 12 13 091 SP. BATAHAN - BTS. SUMBAR 18,00 18,00

112 12 13 092 MUARA PUNGKUT - SP. BANYAK 21,60 21,60

113 12 13 093 SP. BANYAK - BTS. SUMBAR 10,06 10,06

114 12 02 094 SIBORONG BORONG - SIPAHUTAR 23,00 23,00

115 12 02 095 SIPAHUTAR - AEK HUMBANG 25,00 25,00

116 12 02 096 PANGARIBUAN - GAROGA - BTS. TOBASA 41,00 41,00

117 12 02 097 AEK HUMBANG - BTS. TAPSEL 28,00 28,00

118 12 02 098 SP. IV HUTABARAT – SIPAHUTAR 21,80 21,80

119 12 02 099 SILANGIT - SP.3 MUARA - MUARA - BAKKARA (BTS. HUMBAHAS) 34,60 34,60

120 12 02 100 SP. SITANGGOR - MEAT (BTS. TOBASA) 7,90 7,90

121 12 02 101 SIPAHUTAR - JANJI MARIA (BTS. TOBASA) 18,00 18,00

122 12 12 102 SILIMBAT – PARSOBURAN 40,00 40,00

123 12 12 103 PARSOBURAN - BTS. LAB. BATU UTARA 40,50 40,50

124 12 12 104 PORSEA - BTS. ASAHAN 35,00 35,00

125 12 12 105 PORSOBURAN - BORBOR - PANGURURAN - JANJI MARIA (BTS. TAPUT) 40,00 40,00

126 12 12 106 BORBOR - RIANIATE - (BTS.TAPUT) 23,00 23,00

127 12 33 108 11 K JL. SUDIRMAN (GUNUNG SITOLI) 0,84 0,84

128 12 33 108 12 K GUNUNGSITOLI – AFIA 12,90 12,90

129 12 33 108 13 K MIGA – LOLOWUA 10,50 10,50

130 12 04 109 LOLOWUA – DOLA 12,30 12,30

131 12 14 110 DURIA – LOLOWAU 19,20 19,20

NO.


PANJANG RUAS (Km)

JKP - 2 (Km)

JKP - 3 (Km)

PROV KAB

132 12 14 111 LOLOWAU - SIWALAWA II 4,50 4,50

133 12 24 112 AFIA – TUHEMBERUA 18,10 18,10

134 12 24 113 TUHEMBERUA - LOTU 26,80 26,80

135 12 24 114 LOTU – LAHEWA 22,90 22,90

136 12 24 115 LAHEWA – AFULU 21,10 21,10

137 12 24 116 AFULU - BTS. NIAS BARAT 29,70 29,70

138 12 25 117 DOLA – DURIA 13,70 13,70

139 12 25 118 SIWALAWA II – SIROMBU 21,00 21,00

140 12 25 119 HILIMBUASI – MANDREHE 13,30 13,30

141 12 25 120 LASARA BAGAWU - BTS. NIAS BARAT 18,10 18,10

142 12 25 121 MANDREHE – SIROMBU 18,20 18,20

143 12 26 011 18 K JL. K. RAHMAT BUDDIN - BATAS KAB. DELI SERDANG 3,50 3,50

144 12 07 123 TANDEM HILIR - SP. BERINGIN 11,23 11,23

145 12 07 124 SP. BERINGIN - HAMPARAN PERAK - BATAS KOTA MEDAN 5,88 5,88

146 12 18 128 BATAS DELI SERDANG - SP. PANTAI CERMIN KANAN 3,74 3,74

147 12 31 025 14 K SP. 3 JL. LETDA SUJONO - BATAS KAB. SERDANG BEDAGAI 2,26 2,26

148 12 18 129 SP. PANTAI CERMIN KANAN - TELUK MENGKUDU 19,26 19,26

149 12 18 130 TELUK MENGKUDU - TANJUNG BERINGIN 12,64 12,64

150 12 18 131 TANJUNG BERINGIN - BANDAR KHALIPAH (BATAS KAB. BATUBARA) 18,39 18,39

151 12 18 132 SP. BELIDAHAN - DOLOK MASIHUL 23,73 23,73

152 12 06 133 SP. TONGKOH - SP. SINAMAN 23,20 23,20

153 12 06 134 SITUNGGALING - TONGGING - BATAS KAB. DAIRI 13,10 13,10

154 12 08 135 SIMPANG RAYA - SIPINTU ANGIN - PELABUHAN TIGA RAS 30,18 30,18

NO.


PANJANG RUAS (Km)

JKP - 2 (Km)

JKP - 3 (Km)

PROV KAB

155 12 08 136 PERDAGANGAN - BANDAR MASILAM (BATAS KAB. BATUBARA) 18,68 18,68

156 12 11 137 SP. LAE PONDOM – SILALAHI 12,00 12,00

157 12 11 138 SILALAHI - BATAS KAB. KARO 10,70 10,70

158 12 11 139 TANJUNG BERINGIN - PLTA LAU RENUN - PANGIRINGAN 17,00 17,00

159 12 19 140 BANDAR KHALIPAH (BATAS KAB. SERDANG BEDAGAI) - DESA LALANG

(AKSES INALUM) 12,25 12,25

160 12 19 141 SP. SONO (AKSES INALUM) - SP. 4 TIMBANGAN TANJUNG TIRAM 25,23 25,23

161 12 28 081 11 K JL. SUDIRMAN (KOTA SIBOLGA) 4,06 4,06

162 12 19 142 SP. TANJUNG KASAU - BANDAR MASILAM (BATAS KAB. SIMALUNGUN) 5,52 5,52

163 12 01 143 SIBULUAN - AEK HORSIK 16,20 16,20

164 12 17 144 GONTING - JANJI RAJA 42,58 42,58

165 12 17 145 SIMARMATA - SP. SINAPURAN 13,87 13,87

166 12 17 146 PALIPI – PARMONANGAN 18,00 18,00

167 12 16 147 SIABAKSA - BAKKARA - BATAS TAPUT 18,45 18,45

168 12 16 148 BAKKARA - JANJI RAJA (BATAS KAB. SAMOSIR) 6,79 6,79

169 12 13 149 NATAL (SETIA KARYA) - BATAHAN 18,00 18,00

170 12 13 150 BATAHAN - PELABUHAN PALIMBUNGAN KETEK 6,00 6,00

171 12 12 151 BALIGE - TARABUNGA - MEAT (BATAS TAPUT) 14,18 14,18

TOTAL PANJANG JALAN PROVINSI SUMATERA UTARA 3.005,63 2.249,97 755,66

Lampiran INomor : 01544/Dt.6.2/02/2021Tanggal : 10 Februari 2021

11 Tg Balai Asahan/Teluk Nibung Pelabuhan Pengumpul2 Kuala Tanjung Pelabuhan Utama3 Belawan Pelabuhan Utama4 Gunung Sitoli Pelabuhan Pengumpul5 Teluk Leidong Pelabuhan Pengumpul6 Pangkalan Susu Pelabuhan Pengumpul7 Pangkalan Brandan Pelabuhan Pengumpul8 Parlimbungan Ketek Pelabuhan Pengumpul9 Pulau Tello Pelabuhan Pengumpul

10 Sibolga Pelabuhan Pengumpul11 Bagan Asahan Pelabuhan Regional12 Tanjung Tiram Pelabuhan Regional13 Sei Berombang Pelabuhan Regional14 Tanjung Sarang Elang Pelabuhan Regional15 Tanjung Pura Pelabuhan Regional16 Sikara Kara Pelabuhan Regional17 Sirombu Pelabuhan Regional18 Lahewa Pelabuhan Regional19 Teluk Dalam Pelabuhan Regional20 Tanjung Beringin Pelabuhan Regional21 Pantai Cermin Pelabuhan Regional22 Oswald Siahaan/Labuhan Angin Pelabuhan Regional23 Pangkalan Dodek Pelabuhan Lokal24 Barus Pelabuhan Lokal25 Pulau Kampai Pelabuhan Lokal26 Sibolga Pel. Penyeberangan Kelas I27 Gunung Sitoli Pel. Penyeberangan Kelas I28 Teluk Dalam Pel. Penyeberangan Kelas I29 Pulau Tello Pel. Penyeberangan Kelas III30 Tanah Balla Pel. Penyeberangan Kelas III31 Tanah Massa Pel. Penyeberangan Kelas III32 Pulau Pini Pel. Penyeberangan Kelas III33 Tanjung Balai Pel. Penyeberangan Kelas III34 Pulau Berhala Pel. Penyeberangan Kelas III35 Natal Pel. Penyeberangan Kelas II36 Sei Dua Sungai Pengumpan

yang Status Kepemilikan dan Pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara

No.

2

Nama Pelabuhan(Sesuai dengan Nama pelabuhan

dalam KP.432/17)

Hirarki Pelabuhan

(PR)

Jenis Pelabuhan

(Laut/Penyeberangan/Sungai/Danau)

Pelabuhan Laut

3

Pelabuhan LautPelabuhan LautPelabuhan Laut

Pelabuhan LautPelabuhan LautPelabuhan Laut

Pelabuhan Laut

Pelabuhan LautPelabuhan LautPelabuhan LautPelabuhan LautPelabuhan Laut

Pelabuhan LautPelabuhan LautPelabuhan LautPelabuhan Laut

Pelabuhan LautPelabuhan LautPelabuhan LautPelabuhan LautPelabuhan LautPelabuhan LautPelabuhan Laut

Pelabuhan Laut

37 Dermaga Silalahi Danau Pengumpan38 Kampung Nelayan Sungai Pengumpan39 Paluh Subur Sungai Pengumpan40 Karang Gading Sungai Pengumpan41 Simangu Lampe Danau Pengumpan42 Onan Labu Danau Pengumpan43 Marbun Toruan Danau Pengumpan44 Tipang Danau Pengumpan45 Paluh Makna Sungai Pengumpan46 Tonging Danau Pengumpan47 Tanjung Sarang elang Sungai Pengumpan48 Labuhan Bilik Sungai Pengumpan49 Piadang Sungai Pengumpan50 Sijawi jawi Sungai Pengumpan51 Dusun Harapan Sungai Pengumpan52 Brandan Timur53 Perlis Sungai Pengumpan54 Kuala Besar Sungai Pengumpan55 Jaring Halus Sungai Pengumpan56 Muara Batang Gadis Singkoang57 Lagundi Danau Pengumpan58 Onan Baru Danau Pengumpan59 Nainggolan Danau Pengumpan60 Sipinggan Danau Pengumpan61 Sitinjak Danau Pengumpan62 Onanrunggu Danau Pengumpan63 Wisata Onan rungu Danau Pengumpan64 Pardamoun Lotung Danau Pengumpan65 Lapo Parindo Danau Pengumpan66 Wisata Tomok Danau Pengumpan67 Fery Tomok Danau Pengumpan68 Wisata Tuk tuk Danau Pengumpan69 Simanindo Danau Pengumpan70 Parbaba Danau Pengumpan71 Aek Rengat Danau Pengumpan72 Siallogan Danau Pengumpan73 Pantai Indah Situngkir Danau Pengumpan74 Botaen Lontung75 P Sibandang Danau Pengumpan76 Ambarita Danau Pengumpan77 Teluk Bulu78 Harangaol Danau Pengumpan79 Tiga Ras Danau Pengumpan80 Tigaraja Danau Pengumpan81 Kampung Sipirok82 Muara Batang Gadis Singkoang83 Mogang Danau Pengumpan84 Bakara 85 Ajibata Danau Pengumpan86 Ferry Ajibata Danau Pengumpan

87 Balige Danau Pengumpan88 Muara Putih Danau Pengumpan89 Desa Meat Danau Pengumpan90 Batang Serai Sungai Pengumpan91 Sitamiang92 Sumber sari Danau Pengumpan

Pelabuhan Pengumpul PT. Pelindo BeroperasiPelabuhan Utama Batubara PT. Pelindo BeroperasiPelabuhan Utama Medan PT. Pelindo BeroperasiPelabuhan Pengumpul Gunung Sitoli PT. Pelindo BeroperasiPelabuhan Pengumpul Labuhan Batu Utara KSOP/UPT.Kemenhub BeroperasiPelabuhan Pengumpul Langkat PT. Pelindo BeroperasiPelabuhan Pengumpul Langkat KSOP/UPT.Kemenhub BeroperasiPelabuhan Pengumpul Mandailing Natal KUPP/UPT.Kemenhub Belum BeroperasiPelabuhan Pengumpul Nias Selatan KUPP/UPT.Kemenhub BeroperasiPelabuhan Pengumpul Sibolga PT. Pelindo BeroperasiPelabuhan Regional Asahan Belum ada Tidak BeroperasiPelabuhan Regional Batu Bara KSOP/UPT.Kemenhub BeroperasiPelabuhan Regional Labuhan Batu KUPP/UPT.Kemenhub BeroperasiPelabuhan Regional Labuhan Batu KUPP/UPT.Kemenhub BeroperasiPelabuhan Regional Langkat KUPP/UPT.Kemenhub BeroperasiPelabuhan Regional Mandailing Natal KUPP/UPT.Kemenhub Tidak BeroperasiPelabuhan Regional Nias Barat KUPP/UPT.Kemenhub BeroperasiPelabuhan Regional Nias Utara KUPP/UPT.Kemenhub BeroperasiPelabuhan Regional Nias Selatan KUPP/UPT.Kemenhub BeroperasiPelabuhan Regional Serdang Bedagai KSOP/UPT.Kemenhub Tidak BeroperasiPelabuhan Regional Serdang Bedagai Tidak ada Tidak BeroperasiPelabuhan Regional Tapanuli Tengah TNI AL BeroperasiPelabuhan Lokal Batubara KSOP/UPT.Kemenhub BeroperasiPelabuhan Lokal Tapanuli Tengah KUPP/UPT.Kemenhub BeroperasiPelabuhan Lokal Langkat KSOP/UPT.Kemenhub Beroperasi

Kota Sibolga KSOP/UPT.Kemenhub BeroperasiGunung Sitoli KSOP/UPT.Kemenhub BeroperasiNias Selatan KUPP/UPT.Kemenhub BeroperasiNias Selatan KUPP/UPT.Kemenhub BeroperasiNias Selatan KUPP/UPT.Kemenhub Belum beroperasiNias Selatan KUPP/UPT.Kemenhub Belum beroperasiNias Selatan KUPP/UPT.Kemenhub Belum beroperasiKota Tanjung Balai PT. Pelindo BeroperasiSerdang Bedagai Belum ada Belum beroperasiMandailing Natal Belum ada Belum beroperasi

Pengumpan Asahan - Tidak ada -

Operator(UPTD/BUMD/

Swasta)

Data Pelabuhan yang Status Kepemilikan dan Pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara

4 5

Hirarki Pelabuhan

(PR)

7

Status Operasional(Beroperasi/Tidak

Beroperasi)

8

Status Aset/Kepemilikan

(Prov/Kab,Kota)

LokasiPelabuhan

(Nama Kab/Kota)

6

PusatPusatPusat

Kemenhub/PusatKemenhub/PusatKemenhub/PusatKemenhub/PusatKemenhub/PusatKemenhub/PusatKemenhub/PusatKemenhub/PusatKemenhub/PusatKemenhub/PusatKemenhub/PusatKemenhub/PusatKemenhub/PusatKemenhub/Pusat

PusatPusatPusatPusat

Kemenhub/Pusat

Tanjung Balai Asahan PusatPusatPusatPusatPusatPusatPusat

Belum adaPusat

PusatPusatPusatPusat

Pengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Kota Medan Tidak ada BeroperasiPengumpan Deli Serdang Tidak ada BeroperasiPengumpan Deli Serdang Tidak ada BeroperasiPengumpan Humbahas - Kab. Humbahas BeroperasiPengumpan Humbahas - Kab. Humbahas BeroperasiPengumpan Humbahas - Warga Setempeta BeroperasiPengumpan Humbahas - Kab. Humbahas BeroperasiPengumpan Deli Serdang Tidak ada Belum beroperasiPengumpan Karo - Kab. Karo BeroperasiPengumpan Labuhan Batu Masyarakat BeroperasiPengumpan Labuhan Batu Masyarakat BeroperasiPengumpan Labuhan Batu Tidak ada BeroperasiPengumpan Labuhan Batu Tidak ada BeroperasiPengumpan Labuhan Batu Tidak ada Beroperasi

Pengumpan Langkat Warga Setempat BeroperasiPengumpan Langkat Warga Setempat BeroperasiPengumpan Langkat Warga Setempat Beroperasi

Pengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir - Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir - Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir - Kab. Samosir BeroperasiPengumpan Samosir - Kab. Samosir Beroperasi

Pengumpan Tapanuli Utara Warga Setempat BeroperasiPengumpan Samosir Kab. Samosir Beroperasi

Pengumpan Simalungun Kab. Simalungun BeroperasiPengumpan Simalungun Kab. Simalungun BeroperasiPengumpan Simalungun Kab. Simalungun Beroperasi

Pengumpan Samosir Kab. Samosir Beroperasi

Pengumpan Toba Kab. Toba BeroperasiPengumpan Toba PT.ASDP Beroperasi

-PusatPusat

---

PusatPusat

PusatPusatPusat

Pusat

Pusat

PusatPusatPusat

TIDAK DITEMUKAN-

PusatPusatPusat

-Pusat

--

PusatTIDAK DITEMUKANTIDAK DITEMUKAN

PusatTIDAK DITEMUKAN

-Pusat

TIDAK DITEMUKAN

PusatPusat

PusatPusat

PusatPusat

Pengumpan Toba Kab. Toba BeroperasiPengumpan Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Utara BeroperasiPengumpan Toba Kab. Toba BeroperasiPengumpan Deli serdang Warga Setempat Beroperasi

Pengumpan Samosir - Kab. Samosir BeroperasiTIDAK DITEMUKAN

Pusat-

PusatPusat

Baik Penumpang&BarangBaik BarangBaik Penumpang&BarangBaik Penumpang&BarangBaik Penumpang&BarangBaik BarangBaik Barang

Belum Beroperasi Baik BarangBaik Penumpang&BarangBaik Penumpang&Barang

Tidak Beroperasi Rusak Sedang Belum adaBaik Penumpang&BarangBaik Penumpang&BarangBaik BarangBaik Barang

Tidak Beroperasi Rusak Berat Tidak adaBaik BarangBaik Penumpang&BarangRusak Sedang Penumpang&Barang

Tidak Beroperasi Rusak Berat Tidak adaTidak Beroperasi Tidak ada Tidak ada

Baik -Baik Penumpang&BarangBaik Penumpang&BarangBaik Penumpang&BarangBaik Penumpang&BarangBaikBaikBaik

Belum beroperasi - Belum adaBelum beroperasi - Belum adaBelum beroperasi - Belum ada

BaikBelum beroperasi - -Belum beroperasi - -

- -

KondisiPelabuhan

(Baik/Rusak Sedang/

Penumpang&Barang

10

Aktifitas di Pelabuhan(Penumpang/Barang/Penumpang&Barang)

9

Rusak Berat)

Status Operasional(Beroperasi/Tidak

Beroperasi)

8

Penumpang&Barang

Penumpang&BarangPenumpang&Barang

- PenumpangRusak Sedang PenumpangRusak Ringan PenumpangRusak Ringan Penumpang- Penumpang- Penumpang- Penumpang- Penumpang

Belum beroperasi - Penumpang- PenumpangBaik PenumpangBaik Penumpang- PenumpangRusak Sedang PenumpangBaik Penumpang

Rusak Sedang PenumpangRusak Sedang PenumpangRusak Sedang Penumpang

- Penumpang- PenumpangBaik PenumpangBaik Penumpang- PenumpangBaik Penumpang- Penumpang- Penumpang- Penumpang- Penumpang- Penumpang & Barang- PenumpangBaik Penumpang- Penumpang- Penumpang- Penumpang- Penumpang

Baik Penumpang- Penumpang

- PenumpangBaik PenumpangBaik Penumpang

- Penumpang

Baik PenumpangBaik Penumpang & Barang

Baik Penumpang & Barang- PenumpangBaik Penumpang Rusak Sedang Penumpang

- Penumpang

NIP. 19660909 199303 1 006

Medan, 15 Februari 2021KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Ir. ABDUL HARIS LUBIS, M.SiPEMBINA UTAMA MUDA

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C. GEDUNG & BANGUNAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARATAHUN ANGGARAN

0 Tahun s/d 31 Dec 2020PROVINSI : SUMATERA UTARAKABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARABIDANG : Bidang PerhubunganUNIT ORGANISASI : Dinas PerhubunganSUB UNIT ORGANISASI : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 11.02.0.06.01.01.01

No.Jenis Barang/ Nama Barang

Nomor

Kode Barang Register

KondisiBangunan(B,KB,RB)

Konstruksi Bangunan

Bertingkat/Tidak

Beton/Tidak

LuasLantai(M2)

Letak/LokasiAlamat

Dokumen Gedung

Tanggal Nomor

Luas (M2)

Status Tanah

NomorKodeTanah

Asal UsulHarga

(ribuan Rp) Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0003 Kurang Baik Tidak Beton 845,50 JL. PERSATUAN

NO. 5 KAMPUNG

BARU MEDAN

31-12-1958 Pembelian 1.125.980.000,00 GEDUNG BALAI

DIKLAT

DISHUBSU

2 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0002 Baik Bertingkat Beton 0,00 JL. G.

KRAKATAU NO.

112 MEDAN

31-12-1996 Pembelian 734.440.000,00 DISEWAKAN

KEPADA PT.

PELINDO I

SEBAGAI

RUMAH SAKIT

PELINDO

3 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0001 Baik Bertingkat Beton 4.723,00 JL. IMAM

BONJOL 61 KEL.

POLONIA KEC.

MEDAN KOTA

17-04-2002 0291/644.4/

MPL/225

Pembelian 11.739.992.000,00 KANTOR DINAS

PERHUBUNGAN

PROVSU

4 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0005 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 JL. MEDAN - L.

PAKAM

SIMPANG

GALANG DELI

SERDANG

31-12-1945 Pembelian 31.890.000,00 - pindah dari UPB

Sekretariat

5 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0003 Rusak Berat Tidak Beton 0,00 JL. TANJUNG

PURA NO. 1

KODYA BINJAI


Sekretariat

6 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0004 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 JL. MEDAN - L.

PAKAM

KOMPLEK

PEMDA

TINGKAT II DELI

SERDANG

31-12-1963 Pembelian 666.501.000,00 - gedung

digunakan oleh

Dispenda UPT.

Deli Serdang

7 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0006 Kurang Baik Tidak Beton 375,00 JL. TRITURA NO.

1 KOMPLEK

PEMDA

TINGKAT II

LANGKAT

31-12-1963 Pembelian 122.457.600,00 - Dipakai oleh

BPBD Kab.

Langkat

8 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0001 Rusak Berat Tidak Beton 0,00 JL. KL. YOS

SUDARSO KM.

12.5 TITI PAPAN

31-12-1970 Pembelian 25.512.000,00 - gedung ex

timbangan rusak

berat

Log 2020 By dishubsuPrinted by SIMBADA V4.0.1 Akrual - 13/03/2021 | Page 1

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C. GEDUNG & BANGUNAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 179 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0002 Kurang Baik Tidak Beton 291,00 JL. KL. YOS

SUDARSO KM.

15 PEKAN

LABUHAN

31-12-1970 Pembelian 511.010.000,00 - gedung ex

timbangan di jaga

oleh kepling

setempat

10 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0007 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 JL.

INDERAPURA

NO. 8 BELAWAN


Sekretariat

11 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0009 Rusak Berat Tidak Beton 40,00 JL.

INDERAPURA

NO. 10-B

BELAWAN

31-12-2000 Pembelian 69.746.000,00 - ex gedung kantor

rusak berat

12 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0008 Rusak Berat Tidak Beton 88,00 JL.

INDERAPURA

NO. 10-A

BELAWAN

31-12-2000 Pembelian 134.869.000,00 - ex gedung kantor

rusak berat

13 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0010 Kurang Baik Tidak Beton 27,00 DAERAH

TANJUNG PURA,

PANTAI

CERMIN,

RANTAU

PANJANG,

TANJUNG

BERINGIN DAN

TELUK NIBUNG


Sekretariat

14 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0001 Kurang Baik Tidak Beton 129,00 JL. TARUTUNG -

SIBOLGA KM.

1,5 DESA

SIHOBUK

TAPANULI

UTARA

31-12-1957 Pembelian 102.298.400,00 - Kantor UPT

PSPP Dolok

Sanggul

15 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0003 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 JL. SM. RAJA NO.

112 DESA PASAR

PORSEA

KABUPATEN

TOBASA


Sekretariat

16 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0005 Rusak Berat Tidak Beton 35,00 JL. SIPOHOLON

DESA

SIPOHOLON

KABUPATEN

TAPANULI

UTARA

31-12-1967 Pembelian 10.752.000,00 - gedung semi

permanen

17 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0002 s/d

0004

Kurang Baik Tidak Beton 0,00 JL. RAYA P.

SIDIMPUAN KM.

10,2 DESA

PANDAN

KECAMATAN

SIBOLGA

TAPANULI

TENGAH


Sekretariat


KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C. GEDUNG & BANGUNAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0002 Kurang Baik Tidak Beton 231,00 JL. PANCASILA

GUNUNG SITOLI

PULAU NIAS


Sekretariat

19 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0001 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 PERAIRAN

PULAU TELLO

NIAS SELATAN


Sekretariat

20 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0002 Kurang Baik Tidak Tidak 122,50 JL. MERIAM

GINTING NO. 2

KABAN JAHE

31-12-1957 Pembelian 110.530.000,00 - bangunan semi

permanen ex pkb

21 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0004 Rusak Berat Tidak Beton 0,00 JL. MEDAN -

KABANJAHE

DESA DOULU

TANAH KARO


Sekretariat

22 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0003 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 JL. STADION NO.

2 SIDIKALANG

KABUPATEN

DAIRI


Sekretariat

23 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0004 Kurang Baik Tidak Beton 120,00 JL. WR.

SUPRATMAN

DESA MEKAR

BARU

KECAMATAN

KISARAN

BARAT

KABUPATEN

ASAHAN

SIBOGAT


Sekretariat

24 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0006 Rusak Berat Tidak Beton 0,00 JL. LINTAS

SUMATERA KM.

222 AEK

KANOPAN

KABUPATEN

LABURA


Sekretariat

25 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0005 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 JL. MERDEKA

SIMPANG

EMPAT DESA

MESJID LAMA

KECAMATAN

TALAWAI

ASAHAN


Sekretariat

26 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0001 Baik Bertingkat Beton 400,00 Jl. Ahmad Yani

Kel.Bakaran Batu

Kec.Rantau Selatan

Kab.Labuhan Batu

31-12-2014 Pembelian 420.457.000,00 kantor UPT. PSPP

Tanjung Balai

27 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0002 Baik Tidak Beton 1,00 JL. JEND.

SUDIRMAN KM.

7,5 TG. BALAI,

TERMINAL

SIJAMBI

29-12-2017 028/23901 -

028/13805/2

017

Pembelian 297.128.000,00 - pindah dari UPB

Sekretariat


KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C. GEDUNG & BANGUNAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1728 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0003 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 PANGKALAN

DODEK DESA

NENAS SIAM

KECAMATAN

MEDANG DERAS

KABUPATEN

BATU BARA


Sekretariat

29 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0001 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 JL. IMAM

BONJOL KODYA

TEBING TINGGI


Sekretariat

30 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0003 Baik Tidak Beton 960,00 JL.

SANGNAWALUH

NO. 37

PEMATANG

SIANTAR

31-12-1956 Pembelian 595.760.000,00 Kantor UPT.PSPP

Gunung Sitoli

31 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0002 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 JL. TEBING

TINGGI -

KISARAN KM. 10

TEBING TINGGI


Sekretariat

32 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0001 Baik Tidak Beton 295,30 JL. JEND.

SUDIRMAN KM.

4,5 DESA UNTE

MANIS

TAPANULI

SELATAN

31-12-1971 Pembelian 299.320.000,00 kantor UPT. PSPP

Gunung Tua

33 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.01.01.01.01 0001 Kurang Baik Tidak Beton 86,25 PELABUHAN

TIGA RAJA

PARAPAT

29-08-2006 Pembelian 142.252.000,00 - kantor UPT ADP

Parapat

34 Bangunan Gedung Kantor Semi

Permanen

03.01.01.01.02 0001 Baik Bertingkat Beton 2.000,00 JL. TANJUNG

PURA - STABAT

PASAR X

TANJUNG

BERINGIN

29-12-2017 222/K/BPK

AD/2017

Pembelian 3.290.650.000,00 terminal langkat


Permanen

03.01.01.01.02 0004 Baik Tidak Beton 26,00 JL. TANJUNG

PURA - STABAT

PASAR X

TANJUNG

BERINGIN

29-12-2017 222/K/BPK

AD/2017

Pembelian 41.600.000,00 terminal langkat


Permanen

03.01.01.01.02 0002 Baik Tidak Beton 81,00 JL. BUKIT

LAWANG KEC.

BAHOROK

29-12-2017 222/K/BPK

AD/2017

Pembelian 141.750.000,00 terminal bahorok

langkat


Permanen

03.01.01.01.02 0003 Baik Tidak Beton 492,00 JL. TANJUNG

PURA - STABAT

PASAR X

TANJUNG

BERINGIN

29-12-2017 222/K/BPK

AD/2017

Pembelian 787.200.000,00 - terminal langkat

38 Bangunan Gedung Kantor Permanen

Standar

03.01.01.01.05 0001 Baik 0,00 Pembelian 59.672.200,00 Kapitalisasi

Pematangan Lahan

terminal VIP di

Bandara

Kualanamu


KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C. GEDUNG & BANGUNAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1739 Bangunan Gedung Kantor Permanen

Standar

03.01.01.01.05 0001 Rusak Berat Tidak Beton 48,00 JL. SUNDARI /

BELAWAN

LAMA


Sekretariat


Standar

03.01.01.01.05 0002 s/d

0003

Baik Tidak Beton 1,00 JL. JEND.

SUDIRMAN KM.

7,5 TG. BALAI,

TERMINAL

SIJAMBI

29-12-2017 028/23901 -

028/13805/2

017

Pembelian 2.150.856.390,00 - pindah dari UPB

Sekretariat


Standar

03.01.01.01.05 0001 Baik Tidak Beton 1,00 JL. JEND.

SUDIRMAN KM.

7,5 TG. BALAI,

TERMINAL

SIJAMBI


Sekretariat

42 Bangunan Gedung Tempat Ibadah

Permanen


SUDIRMAN KM.

7,5 TG. BALAI,

TERMINAL

SIJAMBI

29-12-2017 028/23901 -

028/13805/2

017


Sekretariat

43 Gedung Pos Jaga Permanen 03.01.01.13.01 0002 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 TANJUNG

BERINGIN


Sekretariat

44 Gedung Pos Jaga Permanen 03.01.01.13.01 0001 Rusak Berat Tidak Beton 0,00 PANTAI CERMIN 20-10-2008 Pembelian 86.054.400,00 - pindah dari UPB

Sekretariat

45 Gedung Pos Jaga Permanen 03.01.01.13.01 0002 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 PANGKALAN

DODEK


Sekretariat

46 Gedung Pos Jaga Permanen 03.01.01.13.01 0001 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 RANTAU

PANJANG


Sekretariat

47 Gedung Pos Jaga Permanen 03.01.01.13.01 0003 Kurang Baik Tidak Beton 20,00 TANJUNG

TIRAM


Sekretariat

48 Gedung Pos Jaga Semi Permanen 03.01.01.13.02 0001 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 JL. MEDAN -

BERASTAGI

KABUPATEN

TANAH KARO


Sekretariat

49 Gedung Garasi/Pool Permanen Standar 03.01.01.14.04 0001 Kurang Baik Tidak Beton 30,00 PELABUHAN

TIGA RAJA

PARAPAT


Sekretariat

50 Bangunan Gedung

Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen

03.01.01.18.01 0003 Baik Bertingkat Beton 2.180,50 JL. VETERAN

KABANJAHE,

Desa Kampung

Dalam,

Kec.Banjahe,

Kab.Karo

13-05-2020 SP.0501/PH

B-KBJ/2020

Pembelian 19.202.200.640,00 PEMBANGUNAN

TERMINAL TIPE

B KABANJAHE

51 Bangunan Gedung


03.01.01.18.01 0002 Baik Bertingkat Beton 1.806,46 BANDARA

KUALA NAMU

01-01-1900 Pembelian 16.651.513.784,00 PEMBANGUNAN

VIP ROOM

BANDARA

KUALA NAMU

52 Bangunan Gedung


03.01.01.18.01 0003 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 TELUK NIBUNG 30-11-2010 Pembelian 141.508.000,00 - pindah dari UPB

Sekretariat

53 Bangunan Gedung


03.01.01.18.01 0002 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 KARANG

GADING


Sekretariat

54 Bangunan Gedung


03.01.01.18.01 0001 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 BATANG SERAI 27-10-2008 Pembelian 223.151.900,00 - pindah dari UPB

Sekretariat


KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C. GEDUNG & BANGUNAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1755 Bangunan Gedung

Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen

Standar

03.01.01.18.05 0001 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 BANDARA

SILANGIT


Sekretariat

56 Bangunan Gedung Pabrik Semi

Permanen

03.01.01.34.02 0001 Kurang Baik Tidak Tidak 5,00 PELABUHAN

TIGA RAJA

PARAPAT

31-12-2011 Pembelian 250.278.000,00 - terbuat dari besi

berupa tangki

kapasitas 5000 liter

57 Rumah Negara Golongan II Tipe A

Permanen

03.01.02.02.01 0001 Kurang Baik Tidak 0,00 JL. PERSATUAN

NO. 11/13

KAMPUNG

BARU MEDAN

31-12-1958 Pembelian 192.460.000,00 RUMAH DINAS

DITEMPATI

OLEH

KELUARGA

ALM. CH.

KAMAL HRP

(PENSIUNAN

PNS DISHUBSU)


Permanen

03.01.02.02.01 0002 Kurang Baik Tidak Beton 420,00 JL.

PENERBANGAN

PADANG BULAN

MEDAN


PEGAWAI

DISHUBSU TYPE

70 SEBANYAK 6

UNIT NO. 24, 26,

27, 30, 31, 36


Permanen


PENERBANGAN

NO. 3, 5, 11, 17,

18, 19, 20, 40, 42,

44, 52, 59, 64, 65,

66, 69, 70, 71, 72,

74, 76, 78


PEGAWAI

DISHUBSU TYPE

36 SEBANYAK

22 UNIT


Permanen

03.01.02.02.01 0003 Kurang Baik Tidak Tidak 50,00 JL.

PENERBANGAN

NO. 50 MEDAN


PEGAWAI

DISHUBSU TYPE

50 SEBANYAK 1

UNIT


Permanen


INDERAPURA

NO. 12

BELAWAN


Sekretariat


Permanen


INDERAPURA

NO. 14

BELAWAN


Sekretariat


Semi Permanen

03.01.02.02.02 0001 Kurang Baik Tidak Beton 0,00 JL. LETJEN

DJAMIN

GINTING NO. 53

PANCUR BATU

DELI SERDANG


Sekretariat

64 Rumah Negara Golongan III Tipe A

Semi Permanen

03.01.02.03.02 0001 Kurang Baik Tidak Tidak 0,00 JL.

INDERAPURA

NO. 6-A

BELAWAN


Sekretariat


KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C. GEDUNG & BANGUNAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1765 Tugu/Tanda Batas Administrasi

Kabupaten


SUDIRMAN KM.

7,5 TG. BALAI,

TERMINAL

SIJAMBI

29-12-2017 028/23901 -

028/13805/2

017


Sekretariat

67,00 Unit 64.654.792.718,00

Mengetahui Medan, 13 Maret 2021KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI

SUMTERA UTARAPENGURUS BARANG

Abdul Haris Lubis, M.Si Amaluddin SiregarNIP .19660909 199303 1 006 NIP .198703212010011005


BAB I PENDAHULUAN - Dinas Perhubungan Sumatera Utara

Documents