Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 1 1.1 Latar Belakang Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perencanaan Partisipatif. Agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat Kabupaten Kulon Progo terarah, terpadu, menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 - 2016 sebagai bagian dari RPJMD yang filosofi dari kedua ketentuan tersebut diatas, terutama keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan; b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. BAB I PENDAHULUAN
85
Embed
BAB I PENDAHULUAN - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan ... tgl 8 Oktober... · Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Koperasi Usaha 2.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 1
1.1 Latar Belakang
Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam
mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk
mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan
kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi
dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam
mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan
karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2008 tentang Perencanaan Partisipatif.
Agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis
masyarakat Kabupaten Kulon Progo terarah, terpadu, menyeluruh dan
berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 - 2016 sebagai
bagian dari RPJMD yang filosofi dari kedua ketentuan tersebut diatas, terutama
keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk
mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa
kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal
mendasar, yaitu :
a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam
lima tahun kedepan;
b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah
ditetapkan tercapai.
BAB I PENDAHULUAN
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 2
Demikian pula Renstra Dinas Koperasi dan UMKM sebagai bagian dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon
Progo, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar
penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran
(RKA) Dinas. Selain itu Renstra Dinas Koperasi dan UMKM merupakan salah satu
perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada
masyarakat dibidang Koperasi dan UMKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun
dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuakan
dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Kulon Progo merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 5
tahun ke depan (2011-2016), juga disinkronkan dengan Rencana Strategis
Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Perindagkop UKM Propinsi DIY, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2011-2016.
Dengan demikian Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon
Progo berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan
Koperasi dan UMKM nasional, provinsi, dengan pertimbangan kondisi ekonomi,
sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Kulon Progo.
Adapun skema hubungan Renstra SKPD Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon Progo dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada
gambar 1.1 :
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 3
Gambar 1.1. Skema Hubungan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki
pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat
indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator
kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja
tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi
mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat
: Garis Komando
: Garis Koordinasi
Keterangan :
R P J P NASIONAL
RPJPD KAB.KULON PROGO
RPJMD KAB. KULON PROGO
RPJPD PROVINSI
RENSTRA
KEMENTERIAN KOPERASI & UKM
RENSTRA DINAS KOPERASI & UMKM
RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KAB. KULON PROGO (2011-2016)
2011
2013 2014 2015 2016 2012
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 4
ketidaktegasan keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga tidak
secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi
secara langsung terhadap pencapaian target program. Selain itu juga terjadi
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang
berimplikasi terhadap kerangka pendanaan, baik proyeksi pendapatan maupun
belanja daerah.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran
dan kewenangannya menyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011-2016. Hal ini dilaksanakan dengan beberapa alasan antara lain
perlunya pembenahan basis data, adanya target beberapa program yang terlalu
tinggi, kinerja program tidak konsisten dengan satuan indikator sehingga sulit
mengukur capaiannya, perkembangan ekonomi yang tidak sesuai proyeksi dan
sebagainya. Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD,
demikian juga Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-
2016.
1.2 Landasan Hukum
Landasan idiil Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo
adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945. Sedangkan landasan
operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung
dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:
a. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2007 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.
e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (2005-2025).
f. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 5
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan
Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah.
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
j. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 06 /Per/M.KUKM/XI/2012 tentang
Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2012-2014
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
l. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025
m. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2011-2016;
q. Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang
Uraian tugas Pada Unsur Organisasi terendah Dinas Koperasi dan UMKM
r. Keputusan Kepala Dinas Perindagkop DIY No. 188/2453/2013 tentang
Rencana Strategis Perindagkop DIY Tahun 2013-2018
s. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo No.
518/11.1/KPTS/V/2012 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016
1.3 Maksud dan Tujuan
Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-
2016 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasar an, strategi,
dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2011-2016
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 6
yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.
Sedangkan Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon
Progo dilaksanakan guna menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan
dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam upaya percepatan
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan
permasalahan yang dihadapi daerah.
Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon Progo adalah:
1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi dan UMKM untuk menyusun
program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen
RPJMD Tahun 2011-2016.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan
UMKM.
Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan
UMKM adalah seperti halnya penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai
pedoman penyusunan perencanaan tahunan Dinas Koperasi dan UMKM tahun
2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015
dan 2016, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Dinas
Koperasi dan UMKM.
1.4 Sistematika Penulisan
Perubahan Renstra Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon
Progo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 7
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD sebelum perubahan
5.2 Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD setelah perubahan
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
6. 1 Tabel Indikator kinerja Bupati yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD Tahun 2011-2016.
6.2 Tabel Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD RPJMD Tahun 2011-2016
BAB. VII. PENUTUP
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.1.1 Struktur Organisasi
Berdasarkan Perda No. 3/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur
organisasi Dinas Koperasi dan UMKM sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan
Seksi Pemberdayaan SDM
Seksi Pemberdayaan Usaha
4. Bidang Permodalan
Seksi Pengembangan Permodalan
Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam
5. Bidang Kelembagaan dan UMKM
Seksi Lembaga
Seksi Data dan Informasi
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 9
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM
2.1.2 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dan
Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dalam
melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon
Progo mempunyai fungsi:
a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.
b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM
Kepala Sub. Bagian
Perencanaan dan
Keuangan
Sekretaris
Kepala Sub. Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Kepala Bidang
Permodalan
Kepala Seksi
Pengembangan
Permodalan
Kepala seksi Fasilitasi
Pengembangan Simpan Pinjam
Kepala Bidang
Pemberdayaan
Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia
Kepala Seksi
Pemberdayaan
Usaha
Kepala Bidang Kelembagaan
Koperasi dan UMKM
Rr.CH.TRI SUBEKTI
WIDAYATI, SH
Kepala Seksi
Lembaga
Kepala Seksi Data
dan Informasi
Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil
Menengah
Dra. NIKEN PROBO
LARAS, S.Sos, M.H.
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 10
c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo mengampu Urusan
Koperasi dan UMKM 3 bidang yaitu : Bidang Kelembagaan, Bidang Permodalan dan
Bidang Pemberdayaan KUMKM dan 1 Sekretariat.
Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang, sebagai berikut :
a. Sekretariat
Mempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat,
menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian data, kepustakaan,
dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian dan pelaporan.
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan
rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan, dan
kepustakaan serta urusan kepegawaian.
(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta
koordinasi administrasi keuangan
b. Bidang Kelembagaan
Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha Koperasi,
pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian,
(1) Seksi Lembaga mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kelembagaan
Koperasi usaha mikro kecil menengah
(2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan
data dan pengembangan informasi perkembangan KUMKM
c. Bidang Permodalan
Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan
pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha koperasi, dan simpan pinjam
koperasi.
(1) Seksi Pengembangan Permodalan mempunyai tugas menyelenggarakan
pengelolaan dan pengembangan permodalan
(2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam mempunyai tugas
menyelenggarakan fasilitasi pengembangan simpan pinjam
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 11
d. Bidang Pemberdayaan
Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan
pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia, bimbingan usaha.
(1) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia
(2) Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan
pengembangan dan pembinaan usaha
2.2 Sumber Daya SKPD
2.2.1 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
a. Keadaan Pegawai
Gambar 2.2
Gambar 2.3
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 12
Gambar 2.4
Gambar 2.5
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016 13
2 Daya saing UMKM menghadapi Asean Free Trade Areas (AFTA) maupun ASEAN Economic Community (AEC)
Pembatalan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh MK
KUMKM menghadapi Pengembangan Kawasan Industri, mega proyek Bandara, Pasir besi, Pelabuhan
Pentingnya kemitraan Academic Business, Community Government (ABCG) dalam pengembangan KUMKM
Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi selaras dengan Pemberdayaan
Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya UMKM yang mandiri tangguh
dan mandiri, serta menjadi salah satu pemicu dan pemacu bergeraknya roda
perekonomian daerah. Namun seiring dengan semakin derasnya dinamika globalisasi
dan pasar bebas maka Koperasi yang tangguh, kuat dan mandiri merupakan
prasyarat wajib dalam menghadapi kondisi tersebut sehingga tercipta suatu kondisi
perekonomian yang pro public.
rekomendasi
Kajian terhadap Renstra SKPD DisPerindagkop DIY
Koordinasi dengan DisPerindagkop DIY
Pelaporan ke Disperindagkop DIY tepat waktu
UU No. 25 Tahun 1992
UU No. 20 tahun 2008
Permendagri No.54 Tahun 2010
Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang
Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY
-
Kajian terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI
Kesesuaian Perencanaan kegiatan dan program dengan peraturan di atasnya
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 25 tahun 1992
UU No. 20 tahun 2008
Permendagri No.54 Tahun 2010
Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangan
Informasi kebijakan dari pemerintah pusat
Masih adanya perbedaan antara data sektoral (data dari SKPD terkait) dan data statistik dari BPS
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
44 44
Untuk itu ada beberapa permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM,
antara lain :
a) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada
tingkat profesionalisme manajemen koperasi.
b) Terbatasnya pengelolaan distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti
bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agribisnis) oleh koperasi
c) Kurangnya kemampuan penguasaan teknologi dan ketersediaan sumber-sumber
informasi UMKM, dalam rangka meningkatkan akses pasar, pengembangan
manajemen dan peningkatan kualitas produk.
3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Terpilih
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun
2011-2016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah “Terwujudnya Kabupaten Kulon
Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman
dan taqwa”
Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat
memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan
visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut:
Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
sumberdaya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka memenuhi
kebutuhan sendiri. (MANDIRI)
Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal bagi seluruh masyarakat.
Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh penduduk usia sekolah merupakan
prasyarat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia di
masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan non formal merupakan elemen
pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan agar
mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, pembangunan lima tahun
mendatang diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang
mampu berinovasi dengan etos kerja tinggi sehingga mampu menciptakan
pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi
(BERPRESTASI)
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
45 45
Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya
perwujudan kesejahteraan. (ADIL)
Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan
mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar
baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki
pendapatan secara layak.(SEJAHTERA)
Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 Terwujudnya
Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera
berdasarkan iman dan taqwa, maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai
berikut:
1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia
melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat
pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam
arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan
bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan
berkelanjutan
6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan
penegakan hukum
Misi Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak
mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat
pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan. Sumberdaya manusia
sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting
dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek
pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan produktif
untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan
pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
46 46
manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan kesehatan
mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat
dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan
penanggulangan kemiskinan. Sebagai obyek pembangunan, sumberdaya manusia
harus dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dalam bentuk peningkatan kualitas
kehidupan yang tercermin dalam menurunnya angka kemiskinan dan
pengangguran. Untuk mewujudkan SDM bermartabat dibutuhkan SDM yang
senantiasa ingin meningkatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama
yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Misi Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur
pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good
governance. Good Public Governance mengandung makna penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih (clean government), demokratis dan efektif. Prinsip-
prinsip good public governance meliputi wawasan ke depan (visioner), keterbukaan
dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum,
demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas,
desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan
kesenjangan, komitmen pada perlindungan lingkungan hidup dan komitmen pada
pasar yang fair. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata
pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat.
Misi Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada
pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan
berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan
kemandirian ekonomi daerah dibutuhkan pengembangan keunggulan ekonomi yang
berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan
produk-produk berdaya saing tinggi dengan memperhatikan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian setiap program pengembangan
ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Misi Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. Infrastruktur merupakan
roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan
infrastruktur mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
47 47
secara tidak langsung mampu meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.
Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan
kesejahteraan Masyarakat.
Misi Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara
optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai
modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk
mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan bermartabat, pemanfaatan
sumberdaya alam harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah
dengan potensi pertanian sebagai basis ekonomi daerah maka sumberdaya alam
merupakan tulang punggung utama perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan
sumberdaya alam berwawasan lingkungan akan menjamin keberlanjutan
pembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu,
dengan konfigurasi fisik wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan
bencana alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan
akan menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.
Misi Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian,
perlindungan dan penegakan hukum. Ketentraman dan ketertiban merupakan
kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan
tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan
untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib
akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh
stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati
bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum.
Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu,
penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa
diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang
tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari
seluruh stakeholders pembangunan.
Seiring dengan terwujudnya Visi dalam Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kulon Progo khususnya berkaitan dengan urusan Koperasi dan UMKM
maka ada beberapa faktor pendorong dan penghambat yang dapat kita lihat pada
skema tabel sebagai berikut:
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
48 48
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat Program : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan UMKM
Keterbatasan SDA yang mendukung perkembangan sektor Indagkop dan UKM.
Terdapatnya berbagai lembaga penggiat dan pembina Koperasi dan UMKM baik milik pemerintah maupun swasta
Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di DIY,
salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro dan kecil dan menengah yang
disinergikan dengan kebijakan program dari pemerintah pusat. Salah satu upaya
pembinaan UKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan
efisien, di samping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha mikro dan kecil.
Dalam jangka panjang koperasi dan UKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk
menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional
umumnya.
Perkembangan UKM di Provinsi DIY dari tahun ke tahun terus mengalami
peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 10.866 UKM, mengalami kenaikan
215 UKM atau (2%) dibanding tahun 2006 yang berjumlah 10.651 UKM dengan
jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 58.092 orang. Jenis usaha UKM meliputi
usaha perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian dan aneka usaha.
Jumlah usaha terbesar UKM adalah usaha perdagangan, yaitu sebanyak 4.705.
Modal untuk perkuatan UKM semenjak tahun 2003 hingga tahun 2006 terus
mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 303,69%
yaitu mencapai Rp. 105,828 milyar. Upaya untuk meningkatkan fungsi dan peranan
Koperasi dan UKM serta Pembiayaan Perekonomian Syariah dalam bidang
permodalan telah dilakukan melalui dana stimulan (Dana Bergulir) yang bersumber
dari APBN dan APBD TA. 2007. Perkembangan koperasi juga terus mengalami
kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jumlah koperasi sebanyak 2.095,
terdiri 1.414 koperasi aktif dan 681 koperasi tidak aktif dengan jumlah anggota
keseluruhan 610.550 orang dan volume usaha sebesar rata-rata sebesar Rp.
1.086.048. Unit-unit usaha koperasi yang berkembang baik antara lain koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam, sentra kulakan koperasi, warung serba ada
koperasi dan pelayanan koperasi bidang agrobisnis.
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
50 50
3.4 Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra Kementerian KUKM
Permasalahan Pelayanan
Dinkop UMKM Kulon Progo
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional serta Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
2 Peningkatan daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah
Kurangnya optimalnya perhatian pelaku UMKM terhadap standarisasi produk yang dipasarkan
Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya AFTA dan ACFTA pada tahun 2010, juga dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM di pasar internasional
Adanya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM
3 Pengembangan kemitraan UKM serta Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah
Kurangnya penguasaan TI untuk meperluas akses pasar
Kebanyakan Koperasi dan UMKM menggunakan teknologi sederhana, Kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk
Pengembangan berbagai bentuk kerjasama, salah satunya dengan alih teknologi
4 Penyediaan akses pembiayaan KUMKM
Terbatasnya
daya tawar
terhadap
kebijakan
eksternal seperti
Jasa lembaga
keuangan yang
Pendanaan utama Koperasi dan UMKM memiliki permasalah n karena modal sendiri yang terbatas
Dukungan permodalan bagi usaha mikro ke berbagai pelosok yang tidak mungkin dijangkau oleh lembaga keuangan manapun
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
51 51
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra Kementerian KUKM
Permasalahan Pelayanan
Dinkop UMKM Kulon Progo
Faktor
Penghambat Pendorong
sebagian besar
berupa kredit
modal kerja,
bukan kredit
investasi
(dengan jangka
waktu yang
relatif lebih
lama)
5 Pengembangan wirausaha Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah serta Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM
Kurangnya optimalisasi pengusulan regulasi daerah
Kurang kondusifnya iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi,infrastruktur,kebijakan dalam aspek pendanaan untuk Usaha Mikro dan Kecil
Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sektor ini telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Melalui pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal, menghasilkan
penemukenalan sejumlah potensi kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan hasil analisis
tersebut, dapat diidentifikasi kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan yang
sangat mempengaruhi Dinas Koperasidan UMKM dalam mencapai tugas pokok dan
fungsi. Untuk itu dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan
Tupoksi sebagai berikut :
1. Penguatan sendi-sendi Ekonomi Kerakyatan yang aplikatif pro pure, pro growth
dan pro job
2. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
52 52
3. Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam menyikapi mega proyek
(pelabuhan, bandara dan pasir besi/pabrik baja).
4. Realisasi OVOP (One Village One Product) keunggulan produk daerah
5. Mereduksi maraknya rentenir di masyarakat
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Koperasi yang berbadan hukum pusat
maupun propinsi
7. Memperluas kesempatan berusaha, dan jangkauan pasar baik lokal, regional dan
eksport.
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
53 53
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.1.1 Visi dan Misi Dinas
Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2005 – 2025 dan Visi Bupati Kulon Progo Tahun 2011 – 2016.
Adapun Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah “Masyarakat Kabupaten
Kulon Progo yang Maju, Mandiri Sejahtera Lahir dan Batin”, sedangkan Visi
Bupati terpilih tahun 2011 –2016 adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo
yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman
taqwa”.
Dengan memperhatikan Visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Koperasi
dan UMKM kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2016 yaitu :
A. Visi
”Terwujudnya Koperasi dan UMKM Yang Tangguh dan Berdaya Saing
menuju Kemandirian, Keadilan serta Kesejahteraan Masyarakat”
Rumusan Visi mengandung makna sebagai berikut :
1. Terwujudnya adalah adanya hasil kinerja baik dari segi perekonomian
masyarakat yang dapat diukur secara nyata dan konkrit yang menunjukkan
peningkatan atau perbaikan dari tahun ke tahun berdasarkan target indikator
kinerja yang direncanakan.
2. Koperasi dan UMKM adalah :
Koperasi : Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum
Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan.
UMKM : Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang.
3. Tangguh adalah Koperasi dan UMKM yang mampu bertahan dan bangkit lagi
dalam situasi tersulit sekalipun.
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
54 54
4. Berdaya saing dalam arti bahwa Koperasi dan UMKM mampu bersaing atau
mampu meningkatkan kualitas kelembagaan dan memproduksi serta
memasarkan produk-produk yang mempunyai daya saing kuat, unggul dapat
berkompetisi dengan produk dari luar, mampu mengangkat dan menonjolkan
keuanggulan dari hasil pembangunan selama ini sehingga lebih baik dari daerah
lainnya.
5. Kemandirian adalah kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat serta
wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.
6. Keadilan adalah hasil pembangunan yang dinikmati seluruh masyarakat dalam
segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan
dalam hal ini terjadi pemerataan distribusi ekonomi kepada seluruh elemen
masyarakat.
7. Kesejahteraan adalah suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan
dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun
memiliki pendapatan secara layak.
B. Misi
1. Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu
pertumbuhan ekonomi masyarakat
C. Nilai
Nilai adalah prinsip-prinsip yang dianut dan diyakini bersama di dalam
organisasi dalam melaksanakan misi dan merealisasikan visi. Adapun nilai yang
dapat berfungsi sebagai landasan dan norma perilaku dari semua stakeholder
yang bertugas melaksanakan misi dan merealisasikan visi Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :
Kebersamaan
Keterbukaan/Transparan
Kekeluargaan
Kejujuran dan Moralitas
Kedisiplinan
Profesionalitas
Kreatif dan inovatif
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
55 55
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.2.1 Tujuan
1. Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM
4.2.2 Sasaran
1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
56 56
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Satuan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terwujudnya
peningkatan peran
dan fungsi Koperasi
dan UMKM
Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi
Rp (juta) 453.58 476.33 454.16 458.23 459.8
Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi
Persen 39.12 40 40.65 41.93 43.2
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
57 57
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
4.3.1 Strategi
Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang
dilakukan adalah:
1. Peningkatan kemampuan aparatur untuk memaksimalkan tugas sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya .
2. Peningkatan pembinaan secara efektif dan efisien
3. Peningkatan pelayanan perijinan.
4. Peningkatan capacity building UMKM.
5. Peningkatan Peran serta masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha
4.3.2 Kebijakan
1. Menumbuhkan Koperasi yang dapat melayani kebutuhan anggota,
konsisten pada prinsip Koperasi dan memenuhi standar aspek
pemeringkatan
2. Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM,
desain dan teknologi
3. Membuat regulasi dan kebijakan dalam aspek pendanaan, sarana
prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan
berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan
Visi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Berdaya
saing menuju Kemandirian, Keadilan dan Kesejahteraan
masyarakat.
Misi : Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM
Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Peningkatan
kualitas
pelayanan
perijinan dan
pembinaan
secara efektif
Menumbuhkan
Koperasi yang dapat
melayani kebutuhan
anggota, konsisten
pada prinsip Koperasi
dan memenuhi
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
58 58
dan efisien standar aspek
pemeringkatan
Peningkatan capacity building UMKM.
Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
59 59
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas
Koperasi dan UMKM tahun 2011 – 2016, maka tabel berikut menyajikan matriks
program yang disertai pendanaan indikatif mengacu Permendagri No. 54 tahun
2010 yang akan dilaksanakan selama periode 2011 – 2016 . Program dan
Kegiatan sudah disesuaikan dengan Perubahan RPJMD 2011-2016 yang
memperhatikan beberapa hal seperti penyempurnaan data acuan,
penggabungan beberapa kegiatan sejenis, penyesuaian kalimat dengan melalui
proses pembahasan dan verifikasi oleh tim. Efesiensi dan efektifitas jumlah
program dan kegiatan dari 3 program menjadi 2 program dan dari 36 kegiatan
menjadi 12 kegiatan.
BAB 5 PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
60 60
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator program
(outcome)/Kegiatan (out put)
Satuan
Data Capaian
Awal Pada
Tahun Perencan
aan
Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Lokas
i
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
2012 2013 2014
Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terwujudnya
peningkatan
peran dan
fungsi
Koperasi dan
UMKM
mening
katnya
kualitas
kelemb
agaan
Kopera
si dan
UMKM
Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi (%)
1 15
1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Peningkatan jumlah UMKM
Unit 105.322 106.127
49.848.750
107.550
54.697.050
108.000
34.285.550
Dinkop UMKM
Kulon Progo
Peningkatan kemitraan Koperasi dan UMKM dengan lembaga lain
Unit 300 454 512 375
Dinkop UMKM
Kulon Progo
1 Peningkatan kerjasama dibidang HAKI.
Sosialisasi dan fasilitasi HKI
UMKM 30 25 44.616.500 25 39.795.700 25 34.285.550
Dinkop UMKM
Kulon Progo
2 Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM
peningkatan kemitraan usaha bagi KUMKM
Unit 375 454 5.232.250 - - - -
Dinkop UMKM
Kulon Progo
3 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Pelatihan Kewirausahaan
orang - - - 25 14.901.350 - -
Dinkop UMKM
Kulon Progo
Tabel 5.1
Realisasi Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UMKM Kulon ProgoTahun 2012-2014
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
61 61
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator program
(outcome)/Kegiatan (out put)
Satuan
Data Capaian
Awal Pada
Tahun Perencan
aan
Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Lokas
i
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
2012 2013 2014
Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nilai rata-
rata
volume
usaha
koperasi
yang
difasilitasi
(Rp/jt)
1 15
2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Peningkatan jumlah Koperasi
Unit
336 345
131.050.150
353
222.986.150
350
132.883.450
Dinkop UMKM
Kulon Progo
Capaian jumlah Koperasi Aktif
Persen
91,8 92,17 92,4 92
Dinkop UMKM
Kulon Progo
Jumlah Koperasi sehat dan lembaga keuangan non bank
penyelenggaraan promosi produk / pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kali
1 1 52.537.400,00 1 125.000.000 1 196.008.750
Dinas Koperasi dan UMKM
luar DIY
1 15 2 2 Peningkatan legalitas produk KUMKM
UMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standarisasi ISO/SNI/ HACCP, HKI dan Kehalalan produk
UMKM
30 30 24.994.000 30 60.000.000 30 203.691.750
Dinas Koperasi dan UMKM
Kulon Progo
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
70 70
Urusan/Bidang
Urusan Pemerinta
han Daerah
dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcame) dan
kegiatan (output)
Data
Capaian pada tahun Awal
Perencanaan
Tahun 1 (2015)
Tahun 2 (2016)
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggungj
awab
Lokasi Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Kode Satuan
Targ
et Rp Target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 15 2 3 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama Usaha KUMKM
Jaringan kerjasama/kemitraan KUMKM dengan lembaga lain
Koperasi
50 50 16.894.100 50 60.000.000 50 110.963.550
Dinas Koperasi dan UMKM
Kulon Progo
1 15 2 4 Pengembangan Usaha KUMKM
Pengembangan Usaha KUMKM , bimtek dan bantuan sarana prasarana produksi dan pemasaran; penataan PKL dan pengembangan sentra/cluster bisnis
KUMKM
75 75 104.669.000 75 280.000.000 75 1.356.265.200
Dinas Koperasi dan UMKM
Kulon Progo
1 15 2 5 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Pelatihan Kewirausahaan
UMKM
30 30 18.195.300 30 55.500.000 30 88.596.650
Dinas Koperasi dan UMKM
Kulon Progo
1 15 2 6 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi KUMKM
Pemantauan pengelolaan dan koordinasi penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM. (KUMKM)
KUMKM
50 50 9.999.875 50 35.000.000 50 89.675.175
Dinas Koperasi dan UMKM
Kulon Progo
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
71 71
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator program
(outcome)/ Kegiatan (out
put)
Data Capaian
Awal Pada
Tahun Perenca
naan
Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Loka si
Tahun-1 Tahun-2
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2015 2016 2016
target Rp. target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 13 3 Program pelayanan administrasi perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
20% 20% 94.767.025
20% 134.500.538
100% 573.028.679 Dinkop
UMKM
Kulon Progo
1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Jasa perkantran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)
12 bulan
12 bulan 25.902.025
12 bln 42.692.500
12 bln 167.042.819 Dinkop
UMKM
Kulon Progo
2 Penyediaan jasa keuangan
honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang)
12 bl 12 bulan
15.300.000
12 bln 15.300.000
12 bln 72.595.000 Dinkop
UMKM
Kulon Progo
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Jamuan rapat dan tamu, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah
12 bl 12 bulan
53.565.000
12 bln 80.347.500
12 bln 266.781.500 Dinkop
UMKM
Kulon Progo
1 15 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian ketersediaan sarana dan prsarana kondisi baik
76,19 152.381.900
100% 228.572.850
100% 686.348.763 Dinkop
UMKM
Kulon Progo
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
72 72
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator program
(outcome)/ Kegiatan (out
put)
Data Capaian
Awal Pada
Tahun Perenca
naan
Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Loka si
Tahun-1 Tahun-2
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2015 2016 2016
target Rp. target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
laptop 1 unit ,PC 1 unit, printer laserjet 3 unit, camera 1 unit, wireless 1 unit, sepeda motor 2 unit, almari arsip 1 unit
10 unit 10 unit 71.100.000
Komputer PC 2 unit;
Printer laserjet 3 bh;
camera 1 unit;
wireless 1 unit; sepeda
motor 2 buah; almari
arsip 3 bh
106.650.000
Komputer PC 2 unit;
Printer laserjet 3
bh; camera 1
unit; wireless 1
unit; sepeda motor 2
buah; almari
arsip 3 bh
299.349.150 Dinkop
UMKM
Kulon Progo
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
kendaraan roda 4 (3 bh), kendaraan roda 2 (11 bh), mebelair, perpanjangan STNK, peralatan kantor, barang penerangan listrik, peralatan kebersihan.
12 bulan 12 bl 81.281.900
12 bln 121.922.850
12 bln 451.529.973 Dinkop
UMKM
Kulon Progo
1 15 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
0 0 5.900.000
0 0 0 5.900.000 Dinkop
UMKM
Kulon Progo
1 Pengadaan pakaian PDH
pakaian PDH batik PNS
30 orang 30 orang 5.900.000
0 30 orang 5.900.000 Dinkop
UMKM
Kulon Progo
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
73 73
Tujuan
Sasaran
Indikator sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator program
(outcome)/ Kegiatan (out
put)
Data Capaian
Awal Pada
Tahun Perenca
naan
Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Loka si
Tahun-1 Tahun-2
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2015 2016 2016
target Rp. target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 15 6 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 dok 19 dok 6.500.000
19 dok 6.500.000
19 dok 23.840.400 Kulon Progo
JUMLAH 265.494.800
375.519.263
1.322.588.092 DinKop
UMKM
Kulon Progo
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
74 74
Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM ditetapkan untuk
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Kulon Progo tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator Sa tuan
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD Tahun 2011
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun- 4 Tahun
- 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2016
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi
Rp (jt)
445.07 453.5
8 476.33 454.16 458.23 459.8 459.8
2 Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi
% 38,95 39.12 40 40.65 41.93 43.2 43.2
BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
PERUBAHAN RPJMD
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
75 75
Tabel 6.2
Indikator Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM
No
Indikator Satuan
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD Tahun 2011
Tahun-1
Tahun-2 Tahun-
3 Tahun- 4
Tahun- 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2016
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Capaian Jumlah Koperasi Aktif
Persen
91,96 92,17 92,35 92,56 92,78 93,01 96.50
2 Capaian Peningkatan Kualitas UMKM
Pers en
79,68 100,76 109,79 93,82 96,91 100 100
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
76 76
7.1 Pedoman Transisi
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah penjabaran dari
Perubahan RPJMD yang memuat visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun
2011-2016 serta merupakan kesinambungan dan penyempurnaan dari
RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Dalam rangka menjaga
kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana
pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, Perubahan Renstra
SKPD dan Perubahan RPJMD Tahun 2011-2016 dapat menjadi dasar dalam
penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program
pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan masyarakat
sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk masa berikutnya.
7.2 Kaidah Pelaksanaan
Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD) dan selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Sehubungan
dengan hal tersebut ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Perubahan Renstra SKPD Kabupaten Kulon Progo memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, yang disusun dengan berpedoman
pada Perubahan RPJMD Tahun 2011-2016.
2. SKPD Kabupaten Kulon Progo memiliki kewajiban menjamin konsistensi
antara Perubahan Rencana Strategis SKPD Tahun 2011-2016 dengan
Rencana Kerja SKPD.
3. Konsepsi prioritas dalam naskah dokumen Perubahan Renstra SKPD
Tahun 2011-2016 baik mengenai aspek program dan kegiatan maupun
wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi
terhadap program dan kegiatan serta wilayah prioritas baik dalam kerangka
BAB 7
PENUTUP
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
77 77
anggaran maupun kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan
program dan kegiatan maupun wilayah non prioritas
4. Konsepsi deskripsi program dan kegiatan pada dokumen Perubahan
Renstra SKPD tahun 2011-2016 ini tidak berimplikasi pada besaran
pengalokasian belanja, akan tetapi lebih kepada logika alur berfikir
pentingnya sebuah program maupun kegiatan pokok dalam mewujudkan
sasaran pembangunan
Ditetapkan di : Wates Pada tanggal : 19 Agustus 2014
Kepala
Dra. Sri Harmintarti.,MM. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19620729 199403 2 005
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
78 78
LAMPIRAN: Metadata IKU Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo
1 Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi
Juta Rp. ((Volume usaha simpan pinjam KSP (USP) yang difasilitasi /jumlah KSP (USP) yang difasilitasi+ (Nilai volume usaha sektor riil /Jumlah koperasi sektor riil yang difasilitasi ))/2
453,58
476,33 454,16
458,23
459,80
Dinas Koperasi dan UMKM
Juta Rp. Volume usaha simpan pinjam KSP/USP yang difasilitasi
142.467,86
157.183,36 149.037,36
156.489,23
161.183,91
Juta Rp. Jumlah KSP (USP) yang difasilitasi 275
275 278
280
281
Juta Rp. Nilai volume usaha sektor riil 14.785,72
15.243,01 16.005,16
16.805,42
17.645,69
Juta Rp. Jumlah koperasi sektor riil yang difasilitasi
38
40 43
47
51
2 Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi
% (Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi/ Jumlah omzet awal (sebelum difasilitasi)x100%
39,12 40,00 40,65 41,93 43,20 Dinas Koperasi dan UMKM
Juta Rp. Jumlah omset UMKM yang difasilitasi tahun ke n
15.789,06
19.522,65 21.574,91
23.948,15
27.061,41
Juta Rp. Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi tahun ke n-1
11.349,33
13.944,74 15.339,22
16.873,15
18.897,92
Juta Rp. Jumlah omzet awal (sebelum difasilitasi)
11.349,33
13.944,74 15.339,22
16.873,15
18.897,92
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
79 79
Metadata Indikator Kinerja Program
Koperasi dan UKM Indikator Kinerja
Program Satuan Cara penghitungan
Kondisi Awal
RPJMD (2011)
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Akhir
RPJMD SKPD
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Capaian jumlah koperasi aktif dan baru
% (( Jumlah koperasi aktif tahun ke n /jumlah seluruh koperasix100 % )
91,96
92,17
92,35
92,56
92,78
93,01
93,01
Dinas Koperasi dan UMKM
Jumlah koperasi aktif
309
318
326
336
347
359
359
Koperasi aktif memenuhi salah satu syarat : a. RAT 2 kali berturut-turut, b. ada kegiatan usaha dan administrasi, c. Pengurus dan anggota masih memenuhi kewajibannya sesuai AD/ART .
Jumlah koperasi seluruhnya
336
345
353
363
374
386
386
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
80 80
Koperasi dan UKM Indikator Kinerja
Program Satuan Cara penghitungan
Kondisi Awal
RPJMD (2011)
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Akhir
RPJMD SKPD
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Peningkatan kualitas UMKM
% ((jumlah UMKM/jumlah target UMKM pada akhir RPJMD x 100%)+ ( Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitasi/ Jumlah target UMKM yang di fasilitasi Akhir RPJMDx 100%)/2))
79,68
100,76
109,79
93,82
96,91
100,00
100,00
Dinas Koperasi dan UMKM
Jumlah UMKM 29.909
31.906
33.391
33.491
33.591
33.691
33.691
Jumlah target UMKM pada akhir RPJMD
33.691
33.691
33.691
33.691
33.691
33.691
33.691
Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi (bantuan peralatan,Bantuan sosial, permodalan, Pelatihan, Pendampingan, Penyuluhan dll)
300 454 512 375 400 425 425
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
81 81
Koperasi dan UKM Indikator Kinerja
Program Satuan Cara penghitungan
Kondisi Awal
RPJMD (2011)
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Akhir
RPJMD SKPD
Jumlah target UMKM yang mendapatkan fasilitasi (bantuan peralatan, modal dll), Koperasi merupakan salah satu UMKM sektor jasa akhir tahun RPJMD
425 425 425 425 425 425 425
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
82 82
Metadata BAU
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program Satuan Cara Penghitungan
Baseline
Data / Kondis
i Kinerja Awal
RPJMD Tahun 2011
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggu
ng Jawa
b
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
2012 2013 2014 2015 2016 Tahun 2016
target
Rp. target
Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
% Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam RPJMD x 100%
20 20 100.887.643
20 101.623.629
20 137.410.382
20 94.767.025
20 138.340.
000
100 573.028.679
Dinas
Koperasi dan UMK
M
Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran
12 12 12 12 12
Jumlah bulan dalam RPJMD
60 60 60 60 60
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
% ((Jumlah aset dalam kondisi baik/jumlah aset)x 100%) + (Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi/Jumlah standar kebutuhan sarana prasarana)x 100%) / 2
59,40 72.886.
258
77,27
158.534.857
77,65 73.972
.898
78,84 152.381.900
79,38 228.572.
850
100 686.348.763
Jumlah aset kondisi baik (unit)
79 136 139 149 154
Jumlah asset (unit) 133 176 179 189 194
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
83 83
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program Satuan Cara Penghitungan
Baseline
Data / Kondis
i Kinerja Awal
RPJMD Tahun 2011
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggu
ng Jawa
b
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
2012 2013 2014 2015 2016 Tahun 2016
target
Rp. target
Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
% ((Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD) x100%)+ (Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD)x100%)/2
20 20,58 7.406.4
00
17,58
12.227.
000
23,79 12.785
.500
19,03 12.445.875
19,03 12.445.8
75
100,00
57.310.650
Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu
2 1 2 1 1 7
Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra SKPD, Renja SKPD) dalam RPJMD
7 7 7 7 7 7
Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu
4 4 5 5 5 23
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
84 84
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program Satuan Cara Penghitungan
Baseline
Data / Kondis
i Kinerja Awal
RPJMD Tahun 2011
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggu
ng Jawa
b
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
2012 2013 2014 2015 2016 Tahun 2016
target
Rp. target
Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan SKPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja Pelayanan SKPD)
23 23 23 23 23 23
Jumlah dokumen pengendalian dan
evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu
12 16 16 16 16 76
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan)
76 76 76 76 76 76
Perubahan Renstra Dinkop UMKM Kulon Progo 2011-2016
85 85
PROGRAM:
Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
INDIKATOR: Peningkatan Kualitas
UMKM (%)
Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo 2011-2016 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016
VISI BUPATI
Terwujudnya Kabupaten
Kulon Progo yang sehat,
mandiri, berprestasi, adil, aman
dan sejahtera berdasarkan
iman dan taqwa
TUJUAN
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah
SASARAN Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
Indikator Sasaran
1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendapatan perkapita penduduk
(Rp/jt) 3. Ratio Gini
Target 2012 2013 2014 2015 2016
5,01 5,05 5,12 5,19 5,41
10.671 11,513 12,434 13,677 15,318
0,3429 0,3400 0,3375 0,3350 0,3320
VISI Dinkop UMKM
Terwujudnya Koperasi dan UMKM Yang Tangguh dan
Berdaya Saing menuju
Kemandirian, Keadilan serta Kesejahteraan
Masyarakat
MISI
Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat
TUJUAN Terwujudnya Peran dan Fungsi Koperasi dan UMKM
PROGRAM: Program
Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi INDIKATOR: INDIKATOR:
Capaian Jumlah koperasi aktif
PERUBAHAN RPJMD KAB. KP PERUBAHAN RENSTRA
DINKOP UMKM KAB. KP
SASARAN
Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
Indikator Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi (Rp/jt) Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi (%)
Target
2012 2013 2014 2015 2016
453.58 476.33 454.16 458.23 459.8
39.12 40 40.65 41.93 43.2
MISI III
Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat .