LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016 Denganmemanjatkan puji dansyukur keharibaan Allah SWT dan atas berkat rahmat dan Ridho-NYA, kami dapatmenyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran 2016. Penyusunan LAKIP ini di dasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terakhir disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan PedomanPenyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja tahun2015, Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 335A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 November 2014, perihal penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Laporan ini merupakan perwujudan dari upaya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2016, yang menggambarkan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, baik berupa kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dan Penetapan Kinerja Tahun 2017. KATA PENGANTAR
65
Embed
BAB I – PENDAHULUAN - dilmil-denpasar.go.iddilmil-denpasar.go.id/wp-content/uploads/2017/04/LAKIP-TH-2017_-.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-14
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
Denganmemanjatkan puji dansyukur keharibaan Allah SWT dan atas
berkat rahmat dan Ridho-NYA, kami dapatmenyelesaikan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun
Anggaran 2016.
Penyusunan LAKIP ini di dasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan terakhir disempurnakan dengan Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
pengaduan masyarakat secara profesional dan berkualitas,
Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional
dan berkualitas )
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana, pada TA 2016 ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah
memperoleh alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan
prasarana, sehingga dengan demikian kegiatan pokok yang dilakukan dapat
berjalan sesuai yang diharapkan.
5. KEBIJAKAN
Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Militer III-14
Denpasar telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:
1. Peningkatan kinerja;
Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah;
a. Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dengan
kompetensi.
b. Pengawasan eksternal dan internal.
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
c. Penguasaan SOP sesuai tupoksinya.
d. Dukungan sarana dan prasarana.
e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah;
a. Memiliki standar pelayanan.
b. Meningkatkan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan.
c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana.
Hubungan antara Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dapat digambarkan
sebagai berikut ;
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
SASARAN
INDIKATOR
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
1. Peningkatan proses Percepatan dan penyelesaian Perkara.
1. Persentase sisa perkara yang diselesai- kan 2.Persentase perkara yang diselesaikan 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan 4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bulan. 6. Persentase perkara yang dapat di selesaikan dengan cara sidang keliling
Peningkatan kinerja, dalam hal; a. Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dngnkompetensi. b. Pengawasan eksternal dan internal. c. Penguasaan SOP sesuai tupoksinya. d. Dukungan sarana dan prasarana. e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.
Peningkatan Manajemen Peradilan, meliputi; 1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara 2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara 3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan hakim terbang 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Proses percepatan penyelesaian Perkara, meliputi: a. Penyelesaian sisa perkara:
Kejahatan Pelanggaran
b. Penyelesaian perkara:
Kejahatan Pelanggaran c. Penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan :
Kejahatan Pelanggaran
d. Penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan:
Kejahatan Pelanggaran
e. Penyelesaian perkara, yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bulan:
Kejahatan Pelanggaran
f. Penyelesaian perkara yang dilaksanakan dengan cara sidang keliling
Kejahatan Pelanggaran
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
2. Meningkatnya aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
- Banding - Kasasi - PK
Peningkatan kinerja, dalam hal; a. Sistem karier
dan penempa-tan posisi jabatan, sesuai dengankompetensi.
b. Pengawasan eksternal dan internal.
c. Pengawasaan SOP sesuai tupoksinya.
d. Dukungan sarana dan prasarana.
e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.
Peningkatan Manajemen Peradilan, meliputi;
1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara
2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara
3. Penyediaan dana pelaksa-naan sidang keliling dan hakim terbang
4. Peningkatan kua- litas sumber daya manusia (SDM)
1. Pelaksanaa Diklat/Bintek Teknis Yudisial. 2. Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi tenaga teknis. 3. Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan
1. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap 2. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 4. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara 5. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
Peningkatan kinerja, dalam hal; a. Sistem karier
dan penempat-an posisi jabatan, sesuai dengan kompetensi.
b. Pengawasan eksternal dan internal.
c. Pengawasaan SOP sesuai tupoksinya.
d. Dukungan sarana dan prasarana.
e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.
Peningkatan Manajemen
Peradilan, meliputi;
1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara.
3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan hakim terbang
4. Peningkatan
kualitas sumber daya manusia (SDM)
1.Penyelesaian adminis trasi perkara pidana kejahatan dan pelang-garan tepat waktu (sesuai SOP). 2. Penyampaian berkas perkara pidana kejahatan dan pelanggaran secara lengkap dan tepat waktu 3. Pendistribusian berkas perkara ke Majelis secara lengkap dan tepat waktu
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to justice)
1. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
2. Persentase pendistribusian salinan putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus
Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal; a. Standar pelayanan. b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan. c. Dukungan sarana dan prasarana
1.
Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung, dalam hal; Peningkatan ketersediaan dana operasional perkantor an /pemeliharaan perkantoran
1. Publikasi perkara yang telah diselesaiakan/diputus dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (One Day Publish). 2. Penyediaan sarana dan Prasarana (alat pengolah data) dan alat komunikasi pelayanan publik
5. Peningkatan Kualitas pengawasan
1. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti
2. Persentase temuan yang ditindak lanjuti
Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal; a. Standar pelayanan b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan c. Dukungan sarana dan prasarana
Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung, dalam hal; Peningkatan kualitas Pengawasan eksternal dan internal
1. Menindak lanjuti pengaduan secara profesional dan berkualitas. 2. Menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional dan berkualitas
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Persentase pengadaan sarana danprasarana
Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal;
a.Standar pelayanan. b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan c. Dukungan sarana dan prasarana
Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Tidak ada kegiatan
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi : Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran : 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara
a.
Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana Kejahatan - Pelanggaran
100 % 100 %
Peningkatan
aksepbilitas putusan Hakim
b. c. d. e f
a
b
c
d
e
Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Kejahatan - Pelanggaran Persentase perkara yang diselesaikan dalamJangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana Kejahatan - Pelanggaran Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan - Pidana Kejahatan - Pelanggaran Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bln - Pidana Kejahatan - Pelanggaran Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. - Pidana Kejahatan - Pelanggaran
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap.
Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
100% 100%
100% 100%
0% 0%
100% 100%
100% 100%
95% 97% 99%
100%
100%
100%
100%
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to justice)
Peningkatan Kualitas pengawasan
Peningkatan Sarana dan prasarana
a
b
a
b
a
a
b
c
Persentase responden yang puas terhadap proses Peradilan Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase pendistribusian Salinan Putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Persentase temuan yang ditindak lanjuti
Persentase perlengkapan sarana gedung dan kantor
Perawatan gedung kantor
Perawatan peralatan dan mesin
99%
99%
99%
100%
100 %
98%
100 %
100 %
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
Unit Organisasi : Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran : 2017
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
Peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara. Peningkatan aksepbilitas putusan
Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran
Persentase perkara yang diselesaikan - Kejahatan - Pelanggaran
Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran
Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran
Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling - Kejahatan - Pelanggaran
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap.
Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Persentase penyampaian pemberi-tahuan petikan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Persentase responden yang puas terhadap proses Peradilan
100 % 100 %
92 % 100 %
98% 100%
0% 0%
100% 100%
95% 100%
93% 96% 99%
100%
100%
96%
96%
98%
C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2017
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to justice)
Peningkatan Kualitas pengawasan
Peningkatan Sarana dan prasarana
a. b. a. b
a. b.
Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase pendistribusian Salinan Putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase temuan yang ditindaklanjuti
Perawatan gedung kantor Perawatan peralatan dan mesin
99 %
99 %
100 %
100 %
95 %
95 %
Jumlah awal anggaran untuk kegiatan selama TA 2016 sebesar Rp 4.773.572.000,- Terdiri dari: 1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp 106.000.000,- 2. Total Anggaran BUA dalam kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA. Rp 3.854.807.000,- 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen Rp. 46.750.000,-
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target
kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun
secara periodik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan:
- Kejahatan - Pelanggaran
100% 100%
100% 100%
100% 100%
f. Persentase perkara
yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling: - Kejahatan - Pelanggaran
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK a. Persentase berkas perkarayang diajukan Banding, Kasasi dan
PK yg disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas perkara yg diregister
dan siap didistribusi- kan ke Majelis
100% 100%
100% 100% 100%
100%
100%
93% 100%
97% 95% 98%
100%
100%
85% 100%
90% 95% 98%
100%
100%
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
c. Persentase berkas perkara yg diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100% 100% 100%
d. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
98% 100% 98%
e.Ratio Majelis Hakim terhadapperkara
55 Pkr
2 Majelis
45 Pkr Pts 2 Majelis
90 %
f. Persentaseresponden yang puas terhadap proses Peradilan
95%
96%
95%
4
5.
6
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan kualitas pengawasan Peningkatan sarana dan prasarana.
a. Persentase amar putusan perkara yg dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus b. Persentase pendistribuasian Salinan Putusan kepada para pihak dalam waktu1 bulan sejak perkaranya diputus
a. Presentase pengaduan yang ditindak lanjuti b. Presentase temuan yang ditindak lanjuti Presentase pengadaan Sarana dan Prasarana: a. Perawatan gedung kantor. b. Perawatan peralatan dan mesin.
98%
99%
100%
100%
95%
95%
98%
99%
100%
100%
95%
95%
98%
99%
100%
100%
95%
95%
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
Pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2016 mengacu
pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan.
Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Militer III-14 Denpasar telahmelaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut
Capaian sasaran peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara pada
tahun 2016 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2015 dan
tahun 2014, adalah sebagai berikut :
NO
INDIKATOR 2016 2015 2014
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % ) TARGET
( % ) REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
1. a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
98 100
b. Persentase perkara yang diselesaikan
- Kejahatan - Pelanggaran
100 100
81.8 100
81,8 100
100 100
89 100
97 100
90 100
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran
100 100
93 100
85 100
100 100
97 100
95 100
92 100
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
97 100
98 100
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran
100 100
100 100
100 100
100 100
96 100
96 100
93 100
f. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling - Kejahatan - Pelanggaran
100 100
93 100
85 100
100 100
87 100
87 100
83 100
Analisis ke enam indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Proses Percepatan
dan Penyelesaian Perkara, sebagai berikut :
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN 1 : PENINGKATAN PROSES PERCEPATAN DAN
PENYELESAIAN PERKARA
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
1. Indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan
NO
INDIKATOR
2016 2015 2014
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
98 100
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan
adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang
harus diselesaikan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara
persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang
ditetapkan.
Pada tahun 2016 Persentase Capaian penyelesaian Sisa Perkara TA 2015
adalah sebesar 100%, capaian tersebut,pada TA 2016 sisa perkara tersebut baik
perkara pidana Kejahatan maupun pidana pelanggaran seluruhnya dapat
diselesaikan, sehingga realisasi persentase sisa perkara diselesaikan dapat
mencapai target 100 %.
2. Persentase Perkara yang diselesaikan
NO
INDIKATOR
2016 2015 2014
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
2. Persentase perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran
100 100
81,81 100
81,81 100
100 100
89 100
97 100
100 100
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah
perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus
diselesaikan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada tahun
berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara
persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang
ditetapkan.
Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang
diselesaikan pada TA 2015 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun 2016 Persentase Capaian penyelesaian Perkara mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya adalah sebesar 81,81%, capaian tersebut
dengan rincian sebagai berikut:
Realisasi penyelesaian perkara dalam tahun 2016 dapat mencapai target,
kondisiini disebabkan antara lain:
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
1. Sebandingnya antara Majelis Hakim yang tersedia dengan jumlah perkara
yang ada yakni 55 perkara tersedia/diregistrasi terdiri dari 55 perkara
diselesaikan oleh 2 Majelis Hakim.
[[
2. Dari segi Geografis, wilayah Dilmil III-14 Denpasar sangatLuas, namun biaya
untuk penyelesaian perkara terbatas, sedangkan dari 55 perkara maupun
Satker para Terdakwa dan Saksi ada di luar Bali, sehingga direncanakan
penyelesaian perkara dengan cara;
a. Sidang Keliling, sejumlah 5 perkara bertempat di Mataram.
b. Proses Penyelesaian perkara dalam waktu lebih dari 5 bulan, sejumlah
21 perkara, sebagai pertimbangan adalah bahwa data para Terdakwa dan
Saksi banyak yang mengalami pindah tugas di tempat yang baru, sehingga
menghambat kelancaran/ketepatan waktu proses persidangan, dan jadwal
persidangan bertepatan pula dengan kegiatan dinas yang harus
diikuti/dihadiri oleh Kadilmil dan Kimmil.
Perencanaan penyelesaian perkara ini tidak bermaksud
menyimpangi/mengabaikan ataupun tidak bermaksud untuk tidak
mengindahkan SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, Kep
KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan dan Skep Kadilmiltama No. Skep/07/II/2011 tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP).
c. Proses Penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 5 bulan sejumlah
20 perkara.
d. Dalam perencanaan ini yang menjadi pertimbangan utamanya adalah
dari tingkat kesulitan perkara masuk kategori sedang, tempat para Terdakwa
dan Saksi walau di luar Bali dalam kategori bisa/mudah dijangkau dengan
tingkat kesulitan biaya transportasi kategori sedang.
e. Proses penyelesaian perkara dalam waktu kurang dari 5 bulan sejumlah
13 perkara.
3. Seringnya Terdakwa mangkir dari panggilan sidang dengan alasan sakit atau
alasan yang lainnya.
4. Terdakwa maupun Saksi (khususnya yang di luar Bali) sering terkendala oleh
cuaca yang buruk (tidak mendukung).
5. Masih sering terjadi dari pihak-pihak terkait, secara administrasi persidangan
belum siap.
6. Perkara yang diterima/masuk pada tanggal 12 Desember TA 2016 ( Perkara
yang diterima/masuk TA 2016), Kondisi seperti inilah (Pelimpahan berkas perkara
dari Otmil kepada Dilmil) yang menjadikan salah satu faktor penyebab
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
terhambatnya percepatan proses penyelesaian perkara, sehingga mengakibatkan
terdapatnya perkara sisa di akhir tahun berjalan.
3. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan
NO
INDIKATOR
2016 2015 2014
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
3 Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan - Pidana Kejahatan - Pidana Pelanggaran
100 100
100 100
100 100
100 100
97 100
95 100
92 100
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam
waktu maksimal 5 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam
waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu
maksimal 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada
tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara
persentase perkara yang telah diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan
(Realisasi) dengan target yang ditetapkan.
Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang
diselesaikan pada TA 2016 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.
4. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan
NO
INDIKATOR
2016 2015 2014
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
4 Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
98 98
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam
waktu lebih dari 5 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam
waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu
lebih dari 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada
tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara
persentase perkara yang telah diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan
(Realisasi) dengan target yang ditetapkan.
Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang
diselesaikan pada TA 2016 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016
5. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan
NO
INDIKATOR
2016 2015 2014
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran
100 100
100 100
100 100
96 100
96 100
96 100
93 100
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam
waktu kurang dari 5 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan
dalam waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam
waktu kurang dari 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk
pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan
antara persentase perkara yang telah diselesaikandalam waktu kurang dari 5
bulan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.
Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang
diselesaikan pada TA 2016 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.
6. Persentase Perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling.
NO
INDIKATOR
2016 2015 2014
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
6. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling; - Pidana Kejahatan - Pelanggaran
100 100
93 100
85 100
100 100
87 100
87 100
83 100
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dengan
cara sidang keliling, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan cara
sidang keliling dengan perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling.
Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara
yang telah diselesaikan dengan cara sidang keliling (Realisasi) dengan target
yang ditetapkan.
Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang
diselesaikan pada TA 2016 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.
Capaian sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim pada tahun 2016
dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2015 dan tahun 2014,
adalah sebagai berikut :
LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016