Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2018 1 | Page BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Implementasi program dan kegiatan Kementerian BUMN dengan harapan semua kegiatan menjadi terarah dan terukur. Dasar keberadaan Badan Usaha Milik (BUMN) adalah Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, Negara melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral yang merupakan kewenangan Menteri Teknis dan kepemilikan Negara pada unit-unit usaha milik negara yang menjadi kewenangan Menteri BUMN. Sebagai turunan dari UUD Tahun 1945 tersebut, kebijakan pembinaan BUMN dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, dalam pengelolaan usahanya, BUMN juga tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, protokol pasar modal (paket UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia), paket UU Keuangan Negara dan Paket UU Pemeriksaan dan Pengawasan. Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan BUMN, terdapat pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN. Kewenangan Menteri Keuangan dalam kedudukannya sebagai pengelola kekayaan negara terkait dengan urusan permodalan/kepemilikan. Sedangkan kewenangan Menteri BUMN terkait dengan urusan operasional/manajerial yang dalam hal ini dilakukan dalam kedudukannya selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Persero dan selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk:
20
Embed
BAB I PENDAHULUAN - bumn.go.idbumn.go.id/data/uploads/filemanager/source/07. July 2018/RKT... · Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2018
1 | P a g e
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Implementasi program dan kegiatan Kementerian BUMN dengan harapan semua kegiatan menjadi terarah dan terukur.
Dasar keberadaan Badan Usaha Milik (BUMN) adalah Pasal 33 ayat 2
Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Dalam melaksanakan
tugas konstitusional tersebut, Negara melakukan penguasaan atas
seluruh kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral yang merupakan
kewenangan Menteri Teknis dan kepemilikan Negara pada unit-unit
usaha milik negara yang menjadi kewenangan Menteri BUMN. Sebagai
turunan dari UUD Tahun 1945 tersebut, kebijakan pembinaan BUMN
dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, dalam pengelolaan usahanya,
BUMN juga tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, protokol pasar modal (paket UU Pasar Modal dan peraturan
pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia), paket UU Keuangan Negara dan Paket UU Pemeriksaan dan
Pengawasan.
Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan BUMN, terdapat pembagian
kewenangan antara Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN.
Kewenangan Menteri Keuangan dalam kedudukannya sebagai pengelola
kekayaan negara terkait dengan urusan permodalan/kepemilikan.
Sedangkan kewenangan Menteri BUMN terkait dengan urusan
operasional/manajerial yang dalam hal ini dilakukan dalam
kedudukannya selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada
Persero dan selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum),
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada
Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan
Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara.
Badan Usaha Milik Negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam
perekonomian nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No.
19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN
adalah untuk:
Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2018
2 | P a g e
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan
hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Kementerian BUMN sebagai institusi yang memiliki tugas merumuskan
kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN, memiliki peran
yang sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum.
Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat
mendukung pengelolaan BUMN sehingga mampu menciptakan BUMN
yang sehat dan berdaya saing tinggi. Hal ini sangat penting agar BUMN
siap dan mampu bersaing dengan swasta tidak hanya di tingkat nasional
akan tetapi di tingkat regional dan internasional.
Agar setiap kebijakan yang ditetapkan benar-benar diarahkan untuk
mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMN tersebut di atas, dibentuk
Kementerian BUMN untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan misi pendirian BUMN dalam pencapaian tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yang kemudian
berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan untuk
melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan
tujuan organisasi.
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara
terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat
beberapa komponen yang harus dipenuhi yakni Perencenaan Kinerja,