BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA). “Dengan demikian RPJMD Kabupaten Blitar menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Blitar”. Setiap SKPD di Kabupaten Blitar dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi dan misi Kabupaten Blitar, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, karena “Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan” (ibid). Oleh karena itu “RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Blitar maupun RTRW Kabupaten Blitar, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD”. 1
41
Embed
BAB I PENDAHULUAN - bpkad.blitarkab.go.idbpkad.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/RENSTRA-2014-2016.pdf · melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikannya
diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu
tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA).
“Dengan demikian RPJMD Kabupaten Blitar menjadi landasan bagi semua
dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah
maupun dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Blitar”.
Setiap SKPD di Kabupaten Blitar dalam menyusun Rencana Strategis harus
ada benang merah dengan visi dan misi Kabupaten Blitar, visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati, karena “Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji
politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan” (ibid). Oleh karena itu
“RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 merupakan satu bagian yang utuh
dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya
dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP
Daerah Kabupaten Blitar maupun RTRW Kabupaten Blitar, serta dari
keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra
SKPD”.
1
Mengingat struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar yang tertuang dalam Perda Nomor
20 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar, maka
penjabaran RPJMD Kabupaten Blitar ke dalam RKPD Kabupaten Blitar untuk
setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar” .
Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Blitar berkewajiban menyusun Rencana Strategis
berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan
sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di
Kabupaten Blitar. Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Bupati yang diserahi
kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari presiden ”Kekuasaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)....diserahkan kepada
gubernur/bupati/Bupati selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan” (UU no 17 tahun 2003, pasal 6 ayat 2 poin c).
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah tahun 2014-2016 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari
PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan
pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun
waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan
acuan / pedoman dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai
APBD Kabupaten Blitar dari tahun 2014-2016.
Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah tahun 2014-2016 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam
menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam
2
KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai
dengan potensi yang tersedia.
1.3. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Blitar tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara;
d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
g. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara
3
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik
Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;
n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2009-
2014;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang organisasi
dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
q. Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar.
4
1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Blitar
Kedudukan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
perencanaan daerah merupakan suatu bagian yang utuh dan tak terpisahkan
dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Blitar meliputi penerimaan,
belanja dan pengelolaan aset daerah untuk mensinergiskan seluruh program
pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJP, RPJMD, RKPD, RTRW dan
Renstra SKPD yang ditetapkan dalam Perda Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar.
Peranan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
perencanaan daerah membantu menyusun kebijakan pengelolaan APBD yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah dan pengelolaan aset daerah serta menyusun laporan keuangan
yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
1.5. Sistematika Penulisan
Bab 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukum
1.4. Kedudukan dan Peran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dalam Perencanaan Daerah Kabupaten Blitar.
1.5. Sistematika Penulisan
Bab 2 TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR
2.1. Struktur Organisasi
2.2. Susunan Kepegawaian dan kelengkapan
2.3. TUPOKSI
5
2.4. Sistem, Prosedur, Mekanisme
Bab 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR
3.1. Kinerja Pelayanan masa kini
3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal
3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal
3.4. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini
3.5. Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada
tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar
3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Ekternal yang perlu dilakukan untuk lebih
efisien dan efektif
Bab 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Blitar
4.2. Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar
4.3. Tujuan
4.4. Strategi
4.5. Kebijakan
Bab 5 PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA
5.1. Program, kegiatan, dan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Blitar
5.2. Program dan kegiatan lintas SKPD
5.3. Program dan kegiatan Lintas Kewilayahan
5.4. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan
Bab 6 PENUTUP
6
BAB II
TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR
2.1. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Blitar, bahwa Struktur Organisasi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai
berikut :
Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, yaitu:
1. Bidang Perbendaharaan
2. Bidang Akuntansi
3. Bidang Anggaran
4. Bidang Aset Daerah
a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Penyusunan Program.
b. Bidang Perbendaharaan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Pengelolaan Kas
2. Sub Bidang Perbendaharaan
c. Bidang Akuntansi membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Evaluasi;
2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
d. Bidang Anggaran, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Anggaran I
2. Sub Bidang Anggaran II.
7
e. Bidang Aset, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventaris;
2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan.
2.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut:
TABEL 2.2.1
JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR
No Jabatan Jumlah 1 Kepala Badan 1 2 Sekretaris 1 3 Kepala Sub Bagian 3 4 Kepala Bidang 4 5 Kepala Sub Bidang 8 6 Staf 35
2.3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
memiliki tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Adapun Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Blitar adalah sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah.
8
2.4. Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Sistem Prosedur dan Mekanisme Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah mengacu pada :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
Berikut mekanisme kerja pengelolaan keuangan dan asset daerah :
a. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap
tahun dengan peraturan daerah;
b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah tahun berikutnya;
c. Penyusunan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan
pembiayaan;
d. Pendapatan daerah yang dikelola berasal dari pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
e. Perincian belanja daerah menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja;
f. Penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah
dan kemampuan pendapatan daerah;
g. Penyampaian rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikut
sejalan dengan RKPD sebagai landasan RAPBD kepada kepala daerah untuk
diajukan kepada DPRD;
h. Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan KUA yang
disepakati DPRD untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD;
i. Menerima rencana kerja dan anggaran seluruh SKPD untuk bahan
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya;
j. Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
9
BAB III PROFIL KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR
3.1. Kinerja Pelayanan Masa Kini
Mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Blitar merupakan SKPD baru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
maka kinerja pelayanan yang telah diberikan sampai tahun 2013 adalah bahwa
pengelolaan keuangan dan asset daerah telah dilakukan dengan bekerjasama
dengan SKPD lain.
Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan
yang dihadapi Kabupaten Blitar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Blitar harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2014-2016
yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat
jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada
perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKAD
harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2)memberikan arah dan fokus
strategi yang jelas (3)menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan
stratejik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan.
Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar mempunyai perbedaan
dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rekening belanja tidak
langsung yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi
Perangkat Daerah lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blitar juga mengelola rekening-rekening belanja hibah, bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga yang
menyebabkan besarnya belanja tidak langsung pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.
10
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk
menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun 2013
Kabupaten Blitar mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan
yang di dapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih perhitungan anggaran
tahun lalu (SILPA) dan penerimaan piutang daerah.
3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal
Untuk mengamankan proyeksi rencana strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dari tahun 2014-2016 perlu
memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal
yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian tahun kebelakang.
No. Kelemahan Faktor Internal
No. Kekuatan Faktor Internal
1. 2. 3.
Kemampuan teknis Standarisasi beban kerja Sarana prasarana yang sudah tidak memadai
1. 2. 3.
Adanya perda SOPD Kualitas SDM aparatur Komitmen karyawan yang tinggi
Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar perlu dilakukan pembobotan, mana
yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan
rencana strategi tahun ke depan dari mulai tahun 2014-2016.
3.3. Peluang dan Tantangan Ekternal
Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat peluang
dan tantangan ekternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana
strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar untuk
tahun 2014-2016, yaitu:
No Peluang Faktor Ekternal No. Tantangan Faktor Eksternal 1.
2.
Peran BPKAD yang strategis Mudah berkoordinasi
1.
2.
Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional Masyarakat semakin kritis informasi
11
dengan propinsi dan pusat semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat
3.4. Rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini
Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu
dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang
mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat
peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.
Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang
diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun
ekternal, termasuk pula stakeholders yang berhubungan langsung dengan
implementasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kebijakan publik, baik dari
segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di Kabupaten Blitar,
terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.
3.5. Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yangberpengaruh pada
Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar
Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan
menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang
lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan
daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga
pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Pendapatan
Lain-lain yang sah bisa optimal, kemudian kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang diakibatkan oleh belanja
langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu
sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Blitar.
12
Pencermatan Lingkungan Internal dan Ekternal
PLI PLE No. Kekuatan (S) No. Peluang (O)
1
2
Kualitas SDM aparatur Komitmen karyawan yang tinggi
1
2
Peran BPKAD yang strategis dan kepercayaan pimpinan Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan pusat
No. Kelemahan (W) No. Tantangan (T) 1 2
3
Kemampuan teknis fungsional Standarisasi beban kerja Sarana prasarana yang sudah tidak memadai
1 2
3
Globalisasi Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat
3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Ekternal yang diperlukan untuk lebih
efisien dan efektif
Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan
melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis
faktor ekternal (KAFE)
KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)
No Lingkungan Bobot Rating Score (bobot x rating)
Prioritas
KEKUATAN 1 Adanya perda SOPD 20 4 80 I 2 Kualitas sumber daya
aparatur 15 4 60 II
3 Komitmen karyawan yang Tinggi
15 3 45 III
KELEMAHAN 1 Kemampuan teknis
fungsional 25 4 100 I
2 Standarisasi beban kerja 15 3 45 II 3 Sarana prasarana yang
sudah Tidak memadai
10 2 20 III
Jumlah 100 350
13
Dari analisis faktor internal, ternyata dengan adanya Perda SOPD yang
ditetapkan oleh Bupati menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang
harus diprioritaskan untuk ditangani adalah kemampuan teknis fungsional,
prioritas kedua yang kuat adalah kualitas sumber daya aparatur sedangkan untuk
kelemahannya adalah standarisasi beban kerja. Prioritas kekuatan ketiga adalah
komitmen karyawan yang tinggi sedangkan sarana prasarana yang sudah tidak
memadai menjadi kelemahan ketiga dalam meningkatkan kemampuan pegawai.
KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)
No Lingkungan Bobot Rating Score (bobot
x Rating)
Prioritas
PELUANG 1 Peran BPKAD yang
strategis 25 3 75 I
2 Kepercayaan pimpinan
20 3 60 II
3 Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan pusat
10 1 10 III
TANTANGAN 1 Globalisasi 20 3 60 I 2 Perbedaan
persepsi dalam Membaca peraturan dengan Pemeriksa
10 2 20 III
3 Informasi yang terbuka dan Perubahan peraturan yang Sangat cepat
15 3 45 II
Jumlah 100 270
Analisis faktor eksternal yang menjadi peluang prioritas pertama adalah
peran BPKAD yang strategis sedangkan yang menjadi tantangannya adalah
globalisasi, prioritas kedua dalam peluang adalah adanya kepercayaan pimpinan
14
namun dalam tantangan prioritas kedua tantangannya adalah adanya perbedaan
persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa dan prioritas yang ketiga
adalah mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sedangkan tantangan
prioritas ketiga adalah Informasi yang terbuka dan perubahan peraturan yang
sangat cepat.
MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS KAFI KAFE
Kekuatan (S) 1. Adanya perda SOPD; 2. Kualitas Sumberdaya
Aparatur; 3. Komitmen Karyawan
yang tinggi.
Kelemahan (W) 1. Kemampuan Teknis
Fungsional; 2. Standarisasi beban
kerja; 3. Saran Prasarana yang
sudah tidak memadai. Peluang (O) Strategi (S-O) Strategi (W-O)
1. Peran BPKAD yang Strategis;
2. Kepercayaan Pimpinan;
3. Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat.
1. Peningkatan Kompetensi BPKAD;
2. Peningkatan Eksistensi BPKAD;
3. Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD.
1. Tingkatkan volume Pendidikan fungsional di BPKAD;
2. Meningkatkan bantuan keuangan Provinsi dan Pusat.
Program dan kegiatan ini dalam formulasi dan rancangannya melibatkan SKPD
lain. Dari beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 2014-
2016 terdapat beberapa program dan kegiatan lintas SKPD yang dapat dilihat
pada tabel berikut :
TABEL 5.2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD
PROGRAM KEGIATAN LINTAS SKPD Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Penyusunan analisis standar belanja
2. Penyusunan standar satuan harga
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
4. Penyusunan Raperda tentang Penjabaran APBD
5. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD
6. Penyusunan Raperda tentang Penjabaran
Seluruh SKPD Kabupaten Blitar Seluruh SKPD Kabupaten Blitar Seluruh SKPD Kabupaten Blitar Seluruh SKPD Kabupaten Blitar Seluruh SKPD Kabupaten Blitar Seluruh SKPD Kabupaten Blitar
34
Perubahan APBD 7. Penyusunan Raperda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Seluruh SKPD Kabupaten Blitar
8. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
9. Fasilitas penyaluran bantuan keuangan dan sosial
Seluruh SKPD Kabupaten Blitar Seluruh SKPD Kabupaten Blitar Seluruh SKPD Kabupaten Blitar
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Seluruh SKPD Kabupaten Blitar
Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
1. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Seluruh SKPD Kabupaten Blitar
35
5.3 Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan
Prioritas pembangunan yang diprogramkan pada SKPD BPKAD
berdasarkan tinjauan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar yang tertuang
dalam rumusan kebijakan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016, seluruh
pendanaan program dan kegiatan pada SKPD ini bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
Dari seluruh program dan kegiatan tedapat beberapa program dan
kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada SKPD Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (tabel 5.3.1)
TABEL 5.3.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
PROGRAM KEGIATAN Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1. Penyusunan analisis standar belanja 2. Penyusunan standar satuan harga 3. Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
4. Penyusunan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD
5. Penyusunan raperda tentang penjabaran APBD
6. Penyusunan raperda tentang perubahan APBD
7. Penyusunan bahan raperda tentang penjabaran perubahan APBD
8. Penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
9. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
10. Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan dan sosial
Penataan Sistem Dokumen 1. Pengadaan sarana penyimpanan 2. pengklasifikasian data 3. Pengolahan, updating dan analisis
arsip SKPD Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
36
Untuk kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan pada SKPD Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar harus disusun pula
rencana pagu anggaran indikatif yang disusun berdasarkan kebutuhan
penggunaan biaya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.3.2
37
BAB VI
PENUTUP
Rencana strategik SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blitar 2014-2016 merupakan serangkaian tindakan yang disusun
dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa rencana
strategik ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.
Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan
upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan
pencapaian visi Kabupaten Blitar. Dengan telah disepakati renstra ini, maka
untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan
konsolidasi ke dalam sehingga timbul presepsi yang sama dalam
mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar harus dapat meningkatkan
komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan
harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek
penentu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi.
Rencana strategik yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan
berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di
kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus
dijungjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat
Kabupaten Blitar yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera dapat tercapai.
Blitar, …………………
Tim Penyusun
38
Tabel 5.3.2 PAGU ANGGARAN INIDIKATIF
Program Kegiatan 2014 2015 2016 1. Program pelayanan
Administrasi Perkantoran
20.Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
874.450.000
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pemeliharaan rutin berkala bangunan asset pemerintah Kabupaten
148.265.500
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 732.000.000 3. Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 75.000.000
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
17.000.000
5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1) Penyusun analisa standar belanja 363.143.700 2) Penyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah 70.000.000 3) Penyusunan rancangan perda tentang perubahan
APBD 158.847.500
4) Penyusunan rancangan perda KDH tentang penjabaran perubahan APBD
209.142.500
5) Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013
279.962.700
6) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013
287.750.000
7) Penyusunan system informasi pengelolaan 158.702.500
39
keuangan daerah 8) Sosialisasi peraturan pemerintah tentang Standar
Akuntansi Pemerintah 135.500.000
9) Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah
55.625.000
10) Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar
195.485.000
11) Penatausahaan Akuntasi atas pelaksanaan APBD TA 2014
71.000.000
12) Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat
121.000.000
13) Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas
14.750.000
14) Verifikasi RKA, DPR, dan DPPA SKPD 47.697.500 15) Penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD 177.258.500 16) Pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD 473.017.400 17) Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang