1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
32
Embed
BAB I PENDAHULUAN - bpkad.blitarkab.go.idbpkad.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/RENJA-BPKAD2015.pdf · 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode
1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari
visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun
terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
2
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.
3
Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Musrenbang kecamatan
Musrenbang Desa
Pengesahan Renja-SKPD oleh
KDH
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan
Renja-SKPD kepada Bappeda
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-
SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Desa
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Pengolahan data dan informasi
penentuan isu-Isu penting penyelengga-
raan tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu
berdasarlan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan
Renja
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Provinsi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir
RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang
Kabupaten/Kota
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH
DAN DPRDPenyusunan KUA dan
PPAS
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
4
Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Blitar yakni Penguatan
Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatkan Kesejahteraan
Rakyat dan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar
”TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG
BERKUALITAS DAN AKUNTABEL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR” dapat mendukung
terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang
Pemerintahan di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar yakni Meningkatkan
Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai Opini Wajar
Tanpa Pengecualian.
Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan
Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Blitar menyusun Rencana Kerja Tahun 2015. Penyusunan
Renja SKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJMD 2011-2016. Renja
SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.
5
1.2 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabupaten Blitar dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Permendagri
Nomor 21 tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2009-2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan
dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2015, dan
perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2015.
Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk
memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS)
Tahun 2015.
7
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2015, meliputi :
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV PENUTUP
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah
(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2014 :
1. Sasaran I :
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berbasis
teknologi dan sesuai ketentuan yang berlaku.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan
APBD/P 70% 0%
2. Persentase Ketepatan penerbitan
dokumen & Laporan Keuangan oleh
SKPD
60% 100%
3. Persentase ketepatan waktu penerbitan
SP2D 60% 100%
a. Penyusunan dan penetapan dokumen APBD Tahun 2013 dan dokumen
APBD Perubahan Tahun 2013 telah tercapai sesuai dengan rencana yakni
dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penetapan APBD
dan APBD Perubahan serta Peraturan Bupati Blitar tentang Penjabaran
APBD dan APBD Perubahan meskipun jadwal penetapan APBD Tahun
2013 belum sesuai ketentuan sebagaiman diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2013. Hal ini disebabkan karena rancangan KUA
dan PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD selesai tanggal 19
9
Nopember 2012 yang seharusnya akhir bulan Juli 2012. Namun demikian
seluruh program dan kegiatan yang mengacu pada indicator kinerja ini
telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
b. Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D sebesar 100% dengan
perhitungan sebagai berikut
(Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu ) dibagi (jumlah SP2D yang
diproses) = (15615 : 15615) x 100% = 100%.
c. Persentase ketepatan penerbitan dokumen & laporan keuangan oleh
SKPD tercapai 100% dengan perhitungan sebagai berikut :
(Jumlah dokumen & laporan keuangan tepat waktu) dibagi (Jumlah
dokumen & laporan keuangan yang diterbitkan) = (92 : 92) x 100% =
100%.
2. Sasaran I :
Meningkatkan penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset
daerah.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1. Persentase Sertifikasi tanah aset
Pemerintah Kabupaten
60% 41,92%
2. Persentase asset daerah yang telah
dikelola 50% 97,29%
a. Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten s/d Tahun 2014
tercapai 41,92%.
Persentase sebesar 41,92% diperoleh dari = (Jumlah tanah yang
bersertifikat) dibagi (Jumlah tanah yang ada) = (724 : 1.724) x 100% =
41,92%. Pencapaian realisasi tersebut disebabkan karena proses
penyelesaian sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten sangat
tergantung dari mekanisme di Badan Pertanahan Nasional.
10
b. Persentase asset daerah yang telah dikelola :
Prosentase Perbandingan aset tetap yang disajikan antara neraca barang
dengan neraca keuangan = (Rp. 2,929.894.960.272,78 : Rp.
2.850.408.864.214,25) x 100% = 97,29%.
11
2.2. Realisasi anggaran SKPD sampai dengan akhir Tahun 2014
NAMA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
KET. KEUANGAN (Rp)
KEUANGAN (%)
FISIK (%)
SISA ANGGARAN (Rp)
2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 932,550,000.00 787,489,882.00 84.44 84.44 145,060,118.00
Penyedian dan Peningkatan Administrasi Perkantoran