Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 1 1.1. Dasar Pembentukan BPSDMD Provinsi Banten Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan. BPSDMD Provinsi Banten melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017, yaitu membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekda dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional, serta Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan. Gambar 1.1 Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur BAB I PENDAHULUAN
29
Embed
BAB I PENDAHULUANBanten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang ... Evaluasi dan Keuangan C. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 1
1.1. Dasar Pembentukan BPSDMD Provinsi Banten
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi
Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan
melaksanakan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan.
BPSDMD Provinsi Banten melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017, yaitu membantu Gubernur melalui
Koordinasi Sekda dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian,
dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang
Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat, Bidang Pengembangan
Kompetensi Teknis dan Fungsional, serta Bidang Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Pemerintahan.
Gambar 1.1 Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 2
Hal tersebut menuntut ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten,
profesional dan berintegritas tinggi. Untuk dapat menyediakan SDM dimaksud
diperlukan lembaga yang dapat memetakan potensi dan kompetensi SDM Aparatur
dan mengembangkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan
sejenisnya. Selain itu kewajiban untuk pengembangan kompetensi terhadap ASN
Provinsi Banten pada akhir Tahun 2018 adalah sebesar 10% atau sebanyak 1.008
orang ASN sesuai dengan target sasaran RPJMD.
1.2. Tugas BPSDMD
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017, bahwa tugas
BPSDMD adalah membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekda dalam
menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian
pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Sertifikasi
Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat, Bidang Pengembangan Kompetensi
Teknis dan Fungsional, serta Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Pemerintahan. Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:
1. Merumuskan program kerja di lingkungan BPSDMD berdasarkan rencana
BPSDMD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan BPSDMD sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana
3. Merumuskan, mengkaji dan menetapkan kebijakan teknis pengembangan sumber
daya manusia daerah;
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi manajemen pengembangan sumber daya
manusia terhadap Kabupaten/Kota;
5. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia daerah melalui
pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, bimbingan teknis, lokakarya,
dan coaching;
6. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi
7. Merumuskan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia daerah;
8. Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam
pelaksanaan tugas;
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 3
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan BPSDMD sesuai dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja BPSDMD ; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun
tertulis.
1.3. Struktur Organisasi
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPSDM Daerah Provinsi Banten
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017, struktur BPSDMD
terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, serta tiga bidang, yaitu (1) Bidang Sertifikasi
Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat; (2) Bidang Pengembangan Kompetensi
Teknis dan Fungsional; (3) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Pemerintahan; serta Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BPSDM Daerah Provinsi
Banten terdiri dari:
A. Kepala Badan
B. Sekretaris
a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
b. Kasubag Program, Evaluasi dan Keuangan
C. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat
a. Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 4
b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Mutu Diklat
c. Kepala Sub Bidang Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran
D. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif
c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional
E. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan
a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan
Prajabatan
b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajemen
c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
F. Jabatan Fungsional
Terdiri atas 27 orang fungsional widyaiswara dan 1 orang fungsional arsiparis.
1.4. Isu Strategis
Itu utama pengembangan SDM Aparatur adalah terkait dengan Amanah UU ASN
Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 70 Ayat (1) bahwa βSetiap Pegawai ASN memiliki hak dan
kesempatan untuk mengembangkan kompetensiβ hal tersebut kemudian diejawantahkan
dalam PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan RPP Manajemen PPPK di mana
setiap ASN memiliki hak untuk dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP pertahun bagi
PNS, dan maksimal 24 JP pertahun bagi PPPK.
BPSDMD sebagai lembaga yang mengampu pengembangan SDM Aparatur di
Provinsi Banten merespon tantangan tersebut melalui aneka pengembangan kompetensi
dengan segala keterbatasan khususnya sarana dan prasarana, sehingga belum mampu
mengakomodir kebutuhan 10082 ASN Provinsi Banten. Namum demikian Renstra
BPSDMD Tahun 2017-2022 sesuai dengan target sasaran mengagendakan pengembangan
kompetensi SDM secara bertahap, sehingga mencapai 100 % hingga akhir tahun 2022.
Selain itu terdapat isu strategis dan tantangan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan
pengembangan kompetensi aparatur yang dibagi berdasarkan analisis tantangan dan
peluang, diantaranya:
1. Tantangan
Analisis lingkungan eksternal menghasilkan tantangan (threats) dilingkungan
BPSDM, diantaranya:
Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja ASN
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 5
Tuntutan masyarakat terhadap ASN yang bebas dari KKN
Kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai
perwujudan good governance
Perkembangan birokrasi yang menghendaki profesionalisme aparatur
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
Adanya ego sektoral/ unit kerja dilingkungan pemerintah daerah
2. Peluang
Selain itu pula analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang
(opportunities) dilingkungan BPSDM, diantaranya:
Hasil Akreditasi LAN RI Tahun 2017, BPSDM mendapatkan penilaian A pada
Diklat Prajabatan Gol I dan II, Diklat Prajabatan Gol III, dan Diklat Kepemimpinan
Tk III. Sedangkan pada Diklat Kepemimpinan Tk IV mendapatkan penilaian B. Hal
tersebut menunjukkan BPSDM Daerah Provinsi Banten sebagai lembaga
pengembangan SDM Aparatur yang memiliki daya saing, khususnya pada
penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan.
PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan RPP Manajemen PPPK di
mana setiap ASN memiliki hak untuk dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP
pertahun bagi PNS, dan maksimal 24 JP pertahun bagi PPPK
Terbukanya kesempatan untuk pengembangan BPSDM sebagai center of excellence
bagi ASN.
Terbukanya kesempatan untuk menyelenggarakan Assessment kompetensi bagi
ASN Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dalam lingkup Provinsi Banten
Terbukanya kerjasama dengan lembaga Diklat lain/ swasta untuk peningkatan
kualitas sumber daya manusia aparatur
Tersedianya dana dari APBD Provinsi Banten yang memadai
Adanya komitmen pimpinan daerah
Kebijakan merit sistem dalam manajemen ASN yang mengedepankan
Pengembangan karir berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja
Kebutuhan pengembangan kompetensi ASN melalui penyelenggaraan Diklat yang
tinggi dari Kabupaten/ Kota maupun instansi vertikal.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 6
1.5. Kepegawaian
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPSDMD didukung oleh Personil/SDM
sebanyak 83 orang, keadaan pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah
sebagai berikut :
Tabel 1.1 Distribusi Pegawai BPSDMD Provinsi Banten Berdasarkan Jabatan
No JABATAN
DISTRIBUSI PEGAWAI
JUMLAH Sekre
Bidang
SKPMD
Bidang
PKTF
Bidang
PIM
1 Struktural 4 2 3 4 13
2 Fungsional 27 - - - 27
3 Pelaksana PNS 27 5 5 6 43
JUMLAH 58 7 8 10 83
Sumber: Hasil Olahan dari Sub Bagian Umum BPSDMD Provinsi Banten, 2018
1.6. Sarana Dan Prasarana
Gambar 1.3 Sarana dan Prasarana BPSDM Daerah Provinsi Banten
Dukungan sarana dan prasarana mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan
kegiatan pengembangan SDM Aparatur Provinsi Banten. Kampus BPSDM Daerah Provinsi
Banten terletak di jalan Raya Karang Tanjung Km.4 Pandeglang, menempati lahan seluas
hampir 200.000 meter persegi (+/-20 Ha). Lahan tersebut belum semuanya terbangun dan
masih dalam tahap pengembangan.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 7
Sarana utama yang dimiliki BPSDM diantaranya gedung kantor, ruang kelas,
asrama, guest house, perpustakaan, masjid, Gedung Serba Guna (GSG), ruang makan/ dapur
umum, gedung assessment center, asrama VIP, klinik, kantin dan aneka fasilitas olahraga.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 8
2.1. RENCANA STRATEGIS
2.1.1 Visi dan Misi
Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang
diinginkan oleh Gubernur terpilih lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan
potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Provinsi
Banten, yaitu :
Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi BPSDM Daerah Provinsi Banten
dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah Misi pertama, Menciptakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu
organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka
waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Banten Tahun
2017-2022 berdasarkan rumusan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah
Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan
efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas,
berkompetensi dan melayani masyarakat.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan
tujuan antara. Dengan demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau
berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Banten berdasarkan rumusan
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
BAB II PERENCANAAN KINERJA
βBANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAHβ
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 9
1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien, yang
diukur dari capaian laporan kinerja pemerinah Provinsi Banten.
2. Terwujudnya kompetensi aparatur. Diukur berdasarkan presentase peningkatan indeks
kompetensi ASN.
Tujuan dan sasaran jangka menengah BPSDM beserta indikator kinerja secara
lengkap disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPSDMD Provinsi Banten
Tahun 2017-2022 TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
2018 2019 2020 2021 2022
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5
Terwujudnya sumber daya apartur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
fungsional umum, tunjangan beras, jaminan kematian, jaminan kesehatan, serta
jaminan kecelakaan kerja) serta TPPNS dianggarkan 1 tahun anggaran mengacu
pada kenaikan pangkat dan golongan secara berkala pegawai pada tahun tersebut,
sedangkan pegawai yang naik pangkat serta KGB tidak naik pada awal tahun
anggaran sehingga ada sisa anggaran, serta yang pensiunpun dianggarkan 1 tahun
anggaran padahal gaji dll dibayarkan hanya pada sampai TMT pensiun saja.
Insentif pemungutan retribusi tidak dicairkan dikarenakan tidak tercapainya target
serta tidak sesuai dengan regulasi (Pedoman Pelaksanaan APBD).
Pada kegiatan pengadaaan terdapat 1 paket yang tidak terealisasi dikarenakan
terdapat perubahan harga pada e-katalog.
Pada Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
terdapat efisiensi belanja cetak, honor sesuai dengan kebutuhan atau penggunannya.
Sedangkan pada kegiatan lainnya secara umum, terdapat efisiensi baik pada kontrak,
honorarium narasumber, maupun anggaran lainnya yang tidak digunakan karena
efisiensi.
3.3.2 Solusi
Agar penganggaran gaji beserta komponennya tidak dibulatkan 1 tahun anggaran,
melainkan disesuaikan dengan masa kerja, bulan kenaikan pangkat/ golongan
Kegiatan pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang berkontribusi terhadap
pendapatan/ retribusi harus disertai dokumen/ risalah perjanjian kerjasama yang
dapat dipertanggungjawabkan antara BPSDMD dengan BKPP/BKPSDMD Kab/
Kota, agar target retribusi dapat tercapai.
Pada saat tahap perencanaan kegiatan perlu ketelitian dalam menyusun kebutuhan
anggaran, sehingga pelakasanaan kegiatan dapat berjalan efektif sesuai dengan target
perencanaan.
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 28
A. Kesimpulan
Demikian Laporan Kinerja BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2018 ini
disusun, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan
Kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akunatabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, Program dan kegiatan BPSDMD
Provinsi Banten Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat
dipertanggungjawabkan.
B. Saran
Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan
sebaiknya dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan dan diharapkan masing-masing
bidang lebih fokus melaksanakan program dan kegiatannya agar sasaran
sebagaimana tersebut dalam Rencana Kerja Tahunan tercapai.
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 29
LAMPIRAN
1. Target dan Realisasi Peserta Diklat Tahun 2018 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 3. Realisasi Fisik dan Keuangan BPSDMD Tahun 2018 (Program, Kegiatan, Tolok