BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakangeprints.umm.ac.id/27531/1/jiptummpp-gdl-sariningti-33948-2-babi.pdfpolitik masyarakat. ... pendidikan politik ... cukup banyak ditata menjadi 3 kekuatan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perkembangan partai politik di Indonesia menjadi warna dalam

perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai politik merupakan gambaran wajah

percaturan politik nasional atau bisa dikatakan sebagai tolak ukur partisipasi

politik masyarakat. Sebagai bentuk menuju perkembangan demokrasi, partai

politik lahir dari berbagai aspirasi masyarakat yang berkeinginan bersatu dalam

wadah kesatuan republik Indonesia.

Partai politik merupakan institusi yang menjadi penyangga bekerjanya

demokrasi perwakilan. Selama demokrasi perwakilan masih dipandang sebagai

cara yang paling masuk akal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka

kehadiran partai politik tidak akan terhindarkan. Partai politik telah mengubah

relasi antara rakyat dengan penguasa. Untuk melihat seberapa jauh peran partai

politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat, sekali lagi harus dilihat

dalam konteks perspektif sejarah perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri.Pada

awal kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah

untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat.Hal ini terlihat dari timbulnya berbagai

gejolak dan ketidakpuasan di sekelompok masyarakat yang merasa aspirasinya

tidak terwadahi dalam bentuk gerakan-gerakan separatis seperti proklamasi

Negara Islam oleh Kartosuwiryo tahun 1949, terbentuknya negara negara boneka

yang bernuansa kedaerahan.1

1Ananta ,aris.2000,Politik islam in Indonesia.Jakarta:PT Raja grafindo persada.hal.48

2

Pada fase berikutnya dalam sejarah perjalanan bangsa yaitu masa Orde

Lama,peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga

belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. 2 Partai politik cenderung

terperangkap oleh kepentingan partai atau kelompoknya masing-masing dan

bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sebagai akibat terjadinya ketidak

stabilan system kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan

berganti-gantinya kabinet,partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan

panglima, aspirasi rakyat tidak tersalurkan akibatnya kebijaksanaan politik yang

dikeluarkan saat itu lebih bernuansa kepentingan politik dari pada kepentingan

ekonomi, rasa keadilan terusik dan ketidakpuasan semakin mengental, demokrasi

hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertaidengan upaya memberdayakan

pendidikan politik rakyat.

Di zaman pemerintahan Orde Baru, peran partai politik dalam kehidupan

berbangsa ditata melalui UU No. 3 Tahun 1973, partai politik yang jumlahnya

cukup banyak ditata menjadi 3 kekuatan sosial politikyang terdiri dari 2 partai

politik yaitu PPP dan PDI serta Golkar.3Namun penataan partai politik tersebut

ternyata tidak membuat semakin berperannya partai politik sebagai wadah

penyalur aspirasi politik rakyat.Partai politik yang diharapkan dapat mewadahi

aspirasi politik rakyat yang terkristal menjadi kebijakan publik yang populis tidak

terwujud.Hal ini terlihat dari kebijaksanaan publik yang dihasilkan pada

pemerintahan Orde Baru ternyata kurang memperhatikan aspirasi politik rakyat

dan cenderung merupakan sarana legitimasi kepentingan penguasa dan kelompok 2Ibid:partai politik teori dan praktik di Indonesia;hal 8 3http/www.undang-undang partai politik .go.id/Di akses pada tanggal 26 september 2012 jam 20.30 wib

3

tertentu. 4 Akibatnya pembangunan nasional bukan melakukan pemerataan dan

kesejahteraan namun menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial di

berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Hal ini

dikarenakan peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat

oleh pemerintahan orde baru tidak ditempatkan sebagai kekuatan politik bangsa

tetapi hanya ditempatkan sebagai mesin politik penguasa dan aksesoris demokrasi

untuk legitimasi kekuasaan semata.Akibatnya peran partai politik sebagai wadah

penyalur betul-betul terbukti nyaris bersifat mandul dan hampir-hampir tak

berfungsi.

Era reformasi muncul sebagai gerakan korektif dan pelopor perubahan-

perubahanmendasar di berbagai aspek kehidupan. Gerakan reformasi yang

melahirkanproses perubahan dan melengserkan pemerintahan orde baru dan

melahirkan UU No. 3Tahun 1999 tentang partai politik memungkinkan sistem

multipartai kembalibermunculan. 5Harapan peran partai sebagai wadah penyalur

aspirasi politik akansemakin baik, meskipun hingga saat ini belum menunjukkan

kenyataan. Hal ini terlihatdari kampanye Pemilu yang masih diwarnai banyaknya

partai politik yang tidakmengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud program

partai yang akandiperjuangkan. Mirip dengan fenomena lama dimana yang ada

hanya janji dan slogan-slogankepentingan politik sesaat. Meskipun rezim otoriter

telah berakhir dan kerandemokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan

bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah

secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi 4 Anasurbaningrum,2009,TakdirDemokrasi’Politik untuk kesejahteraan rakyat.Teraju.Jakarta.hal.267. 5Saiful Munjani.Opcit.hal.306

4

rakyat belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan

konsisten.Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat masih sangat

terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elit politik,

penyelenggara negara, pemerintah, maupun kelompok-kelompok kepentingan. Di

lain pihak, institusi pemerintah dan negara tidak jarangberada pada posisi yang

seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas

kepatutan dan bahkan muncul kecenderungan yang mengarah anarkhis walaupun

polanya tidak melembaga dan lebih banyak bersifat kontekstual.

Dari hasil diatas setelah kita semua melihat sejarah perjalanan adanya

partai politik di Indonesia, bahwa partai politik sebenarnya memiliki posisi yang

sangat strategis dalam proses Demokratisasi bangsa ini.partai politik adalah

edukator bagi masyarakat untuk mendidik warga Negara mengapa mereka harus

mengambil posisi kebijakan tertentu. Sesuai dengan konseptualisasi V.O,Key6

berpendapat tentang tiga bagian bagian partai,yaitu partai di pemilih (party in

electorate),pada bagian ini fungsi partai menunjuk pada penampilan partai politik

dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Label partai

menyediakan kunci informasisingkat tentang bagaimana “orang-orang seperti saya

seharusnya memilih”agar hal ini mampu membantu masyarakat untuk melihat

sebuah persoalan dan berprilaku ketika pemilihan. Partai sebagai sebuah

organisasi (party organization),pada fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi yang

melibatkan partai politik sebagai organisasi politik,atau proses organisasi di dalam

partai itu sendiri, dan partai di institusi pemerintah (party in the government).Pada

6Saiful munjani.2011,”kuasa Rakyat”mizan publika,Jakarta.Hal.6

5

fungsi ini,partai bermain pada pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan

pemerintahan.7

Semua itu distribusi yang seharusnya dijalankan oleh partai politik sudah

nampak jelas,akan tetapi secara implementasiapakah hal itu suda terlaksana

dengan baik. Sesuai dengan konstalasi politik saat ini bahwa Kota Malang sendiri

dalam waktu dekat akanmelakukan pesta demokrasi.Partai politik yang

seharusnya memberikan pendidikan politik pada masyarakat apakah sudah

menjalankan perannya dengan baik untuk menarik masyarakat menjadi seorang

pemilih yang cerdas (smart voters).Program kerja apa saja yang dilakukan partai

politik khusunya di Kota Malang apakah partai-partai di Kota Malang hanya

memberikan pendidikan politik pada saat menjelang pesta demokrasi. Disaat

itulah kita akan melihat berjalannya pesta demokrasi diaras local serta fungsi

partai politik di aras local apakah sudah berjalan sesuai dengan fungsinya.

Partisipasi anggota masyarakat dalam memilih pemimpin mereka dalam

pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD),ataupun dalam pemilihan bupati,walikota adalah gejala

yang masih langka dan semua lapiasan masyarakat belum tentu untuk mengikuti

sebuah pesta Demokrasi. Banyak kalangan menyatakan bahwa pemilu tersebut

cukup memenuhi norma–norma pemilihan umum yang demokratis. Dimana setiap

warga Negara diakui dan dilindungi hak-hak politiknyasepertihak-

hakuntukberpendapat dan berserikat.Wujud dari hak-hak politik ini adalah adanya

kebebasan bagi setiap warga Negara untuk menyatakan pendapat dan

7Sigit pamungkas.Opcit.hal .15

6

berkumpul.Wujud dari kebebasan berkumpul dan berserikat ini adalah kebebasan

untuk mendirikan partai politik,dan kebebasan untuk mendukung atau menolak

partai politik tertentu sesuai dengan keinginan mereka.Dengan kata lain,pemilihan

umum dan pemilihan gubernur ataupun,walikota tersebut memiliki makna untuk

dianalisis lebih lanjut dalam menjawab pertanyaansudah mapankah pendidikan

politik yang diberikan oleh partai politik sehingga itu mampu mempengarui

prilaku pemilih,karena itu adalah bagian dari ”perilaku pemilih”(voting

behavior).

Partisipasi dalam pemillihan umum(voter turnout) adalah salah bentuk dari

partisipasi yang paling elementer dalam demokrasi.Di sini diharapkan partai

politik mampu memerankan perannya untuk memberikan pendidikan

politik.karena keikutsertaan warga dalam pemilu demokratis (voter

turnout)merupakan elemen dasar dari sebuah rezim demokrasi.”Dukungan warga“

tersebut diterjemahkan ke dalam keikutsertaan dalam pemilihan umum guna

memilih orang atau partai untuk mengisi jabatan-jabatan publik tersebut.

Tentu untuk menuju sebuah kematangan perilaku politik itu tidak hanya

menjadi tugas partai politik tetapi juga semua lapisan element

masyarakat.Bersamaan dengan itu, harus dibarengi dengan meningkatnya

kemampuan pemerintah untuk merespon tuntutan itu.karena partisipasi politik

yang rendah juga memberi pengaruh terhadap stabilisasi demokrasi.Meskipun

didalam peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik juga terdapat

kompetisi sejauhmana pendidikan politik itu mampu mempengarui masyarakat

untuk mengenal partaipolitikitu sendiri.

7

Pembangunan politik adalah syarat politik berlangsungnya pertumbuhan

ekonomi. Ketika para ahli diminta mengidentifikasi apa persoalan yang dihadapi

oleh pertumbuhan ekonomi, jawaban mereka adalah bahwa kondisi sosial dan

politik yang harus bisa lebih berperan. Kalangan ini meyakini pembangunan

politik sebagai kondisi kepolitikan yang harus memfasilitasi pertumbuhan

ekonomi. Cara pandang seperti ini memiliki persoalan karena lebih mudah

memprediksi kemungkinan sistem politik melindungi pembangunan ekonomi

yang sudah dicapai (misalnya dengan mempertahankan stabilitas) daripada

memfasilitasi (merintis) pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Kota Malang yang dikenal sebagai kota Pendidikan. Kota Malang memiliki

jumlah penduduk 820.243 di tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per

tahun, 8 memiliki anggota DPRD sebanyak 45 orang anggota. Dengan melihat

kondisi Kota Malang yang mulai terus tumbuh,ini semakin membuat partai politik

untuk terus tumbuh dalam memberikan pendidikan politiknya.Harapan tersebut

harusnya menjadi pelecut semangat para partai politik ataupun anggotaDPRD

Kota Malang untuk maksimal dalam kinerja. Mewujudkan Peraturan Daerah

(Perda) yang partisipatif, mendorong anggaran yang berbasis sektor publik serta

melakukan pendidikan politik untuk mewujudkan pemilih cerdas (smart footers).

Dari semua kisaran diatas, perluasan kesejahteraan dengan derajat

partisipatif masyarakat yang tinggi adalah generalisasi dari semuanya. Dimensi

pembangunan politik lokal ialah kesejahteraan masyarakat dimana garis

triangulasi antara 3 aktor penting yakni masyarakat, pemerintah dan swasta

8File:///f:/Kota_ Malang.htmdiakses pada Selasa 15 November 2012 pukul 11.00 WIB

8

terletak dalam garis keseimbangan yang stabil. Ketiganya saling mengontrol dan

melengkapi dalam kerja sama dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan.

Pembangunan politik lokal adalah modernisasi politik wilayah lokal, dengan

maksud memberikan kebutuhan politik yang sesuai dengan aras lokal. Pandangan

ini mirip dengan konsep sebelumnya yakni masih berkaitan dengan prestasi

ekonomi. Prestasi ekonomi terutama dalam hal industrialisasi-isme dianggap

sebagai kondisi puncak yang menyelesaikan semua masalah, dan harapan yang

sama dibebankan pada pembangunan politik. Konsep seperti ini sudah dikritik

oleh penganut relativisme kultural yang mempertanyakan Barat sebagai ukuran

standar dan universal untuk semua sistem politik di dunia ini. Pertanyaan yang

pertama kali perlu dijawab adalah apakah pembangunan politik ditujukan untuk

meningkatkan kapasitas sebuah negara dalam kepolitikannya seperti parpol,

administrasi sipil yang rasional, dan badan legislatif? Kalau jawabannya adalah

iya, maka muncul persoalan etnosentrisme Barat di sini, karena semua unsur itu

memang menjadi karakter Barat. Kalau jawabannya hanya sebatas tercapainya

tujuan-tujuan dari elemen politik tersebut, maka akan banyak persoalan lokal yang

muncul.

Pembangunan Politik lokal sebagai salah satu bentuk dari mobilisasi massa

dan partisipasi politik masyarakat lokal, karena pembangunan politik adalah

menyangkut peran warganegara lokal dalam bentuk kesetiaan barunya terhadap

daerah. Pemimpin dan pengikut merasa pembangunan politik makin berkualitas

dilihat dari tingkat demonstrasi di seluruh negeri. Pembangunan politik memang

menyangkut partisipasi warganegara. Namun yang harus juga dipikirkan adalah

9

bahaya adanya emosionalisme warganegara yang diolah oleh demagog.

Karenanya penting menyeimbangkan gelora, sentimen warganegara dengan tertib

politik. Inilah proses demokrasi yang sesungguhnya.

Pembangunan politik sebagai bentuk stabilitas dan perubahan sosial.

Mereka yang berpendapat bahwa demokrasi tidak konsisten dengan pertumbuhan

ekonomi yang cepat, memahami pembangunan semata-mata soal ketertiban

ekonomi dan sosial, karenanya konsep kapasitas untuk perubahan yang teratur

menjadi penting dalam pandangan ini. Pembangunan politik adalah mobilisasi dan

kekuasaan. Pengakuan bahwa sistem politik harus bermanfaat bagi masyarakat

membawa kita pada pemahaman soal kapabilitas sistem politik. Kalau ada

argumen bahwa demokrasi akan mengurangi efisiensi, berarti tingkat efisiensi

politik bisa diukur. Artinya lagi, sistem politik dapat dievaluasi dari bagaimana

kekuasaan absolute bekerja memobilisasi. Sistem yang tidak stabil akan

beroperasi dengan margin kekuasaan yang rendah, dan para pengambil keputusan

adalah lembaga-lembaga impoten untuk mampu mencapai tujuan-tujuan politik.

Konklusi untuk mengambil satu kerangka filosofis dari tebaran pendekatan

ini, akan ada gunanya melihat secara sekilas berbagai pemaknaan pembangunan

politik demi mengisolasi mana yang paling penting dari kesemuanya. Dari lima

itu, ada dua karakter dari semuanya tentang pembangunan politik, semangat

persamaan, di semua pengertian pembangunan politik selalu ada semangat

menyertakan warganegara dalam proses politik. Persamaan adalah prinsip

universal, dapat diterapkan di semua proses impersonal. Persamaan juga berarti

10

terbukanya kesempatan bagi warga negara dalam proses rekrutmen jabatan-

jabatan publik dengan menggunakan standar obyektif, dan bukan subyektif.

Kapasitas Sistem Politik, kapasitas berkaitan dengan output dalam proses

politik. Kapasitas juga berartikondisi yang mempengaruhi performa dan kondisi

proses pemerintahan, efektifitas dan efisiensi dalam penerapan kebijakan publik,

dan kapasitas yang berkaitan dengan rasionalitas dalam proses administrasi dan

orientasi kebijakan, baik yang populis maupun yang tidak populis.

Alhasil, mengalir dari deskripsi singkat di atas, pembangunan politik lokal

dapat dirumuskan sebagai proses linear, yang dimulai dari pendekatan ekonomi

sebagai pondasi awal dari syarat menuju terciptanya stabilitas politik lokal dengan

peran partisipatif masyarakat untuk menghidupkan demokrasi di aras lokal. Jadi,

upaya menciptakan stabilitas dan pencapaian prestasi ekonomi yang signifikan

dalam mensejahterahkan masyarakat adalah dua kata kunci yang menjadi ambisi

kajian pembangunan politik.

Untuk menumbuhkan partisipasi yang otonom dari setiap warga

negara,maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik danbenar mutlak

diperlukan.Pendidikan politik ini selain diberikan pemerintah melaui lembaga-

lembaga formal,juga dilaksanakan non formal melaui organisasi-organisasi

masyarakat sipil.Pendidikan politik dalam hal ini dipahami sebagai perbuatan

untuk memberi ajaran,serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dari diri

manusia,melalui proses dialogic,yang dilakukan dengan sukarela antara pemberi

dan penerima pesan secara rutin,sehingga para penerimapesan dapat memiliki

kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.Pelaksanaan atas hak

11

pendidikan sangat penting dalam memenuhi hak asasi manusia,seperti hak atas

pekerjaaan,kesehatan,dan partisipasi politik.Hak atas pendidikan dilandasi

kenyataan bahwa pendidikan universal adalah salah satu tujuan pembangunan

milleniumyang harus dicapai pada tahun 2015.

Pilkada langsung yang dilakukan sebagian besar kabupaten/kota dan

provinsi merupakan salah satu bentuk dari proses demokratisasi di Indonesia,

termasuk pelaksanaan pilkada di Kota Malang.Dengan adanya pilkada menjadi

bagian yang sangat penting untuk memperkenalkan figur dari partai

politik.maupun non partai dalam memberikan pendidikan politik. Dalam

penelitian ini,peneliti ingin mengetahui secara mendalam program kerja apa saja

yang dilakukan partai politik dalam memberikan pendidikan politik masyarakat,

serta untuk melihat apakah pendidikan yang diberikan oleh partai PDIP dan

Hanura mampu meningkatkan popularitas partai politik mereka sehingga untuk

membangun politik local yang sesuai dengan peran dan fungsinya.Selain itu,

peneliti juga ingin mengetahui faktor pendorong dan penghambat apa yang

dialami partai politik dalam memberikan pendidikan politik masyarakat. Maka

untuk itu saya selaku peneliti mengangkat judul “Peran Partai Politik dalam

Memberikan Pendidikan Politik (Studi Partai PDIP dan Hanura di Kota

Malang)”.Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi

pemikiran tentang perlunya partai politik untuk menjalankan perannya dalam

memberikan pendidikan politik demi terwujudnya sebuah demokratisasi yang baik

di aras lokal.

12

Alur pemikiran penelitian ini adalah adanya permasalahan dalam pemilu

yang sering terjadi money politik, kerusuhan, serta hasil pemilu yang tidak sesuai

dengan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukan pendidikan politik masyarakat

yang masih rendah. Seharusnya sesuai dengan undang-undang partai politik pasal

11 ayat (1) undang-undang no 2 tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi

undang-undang no 2 tahun 2011tentang partai politik merupakan sarana

pendidikan politik bagi masyarakat luas agar WNI sadar akan hak dan

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selain

itu partai politik berfungsi sebagai sarana penciptaan iklim yanng kondusif bagi

kesejahteraan masyarakat. Dengan aturan konstitusi yang menjadi dasar acuan

untuk melihat sejauh mana pendidikan politik yang dilakukan partai politik,

bagaimana bentuk kegiatan partai politik kepada masyarakat serta faktor

pendorong dan penghambatnya. Pendidikan politik bertujuan agar masyarakat

dapat menentukan pilihan politiknya secara cerdas dan untuk menjamin kualitas

hasil pemilu. Dengan begitu akan mampu membuat bentuk pendidikan politik

yang dapat diaplikasikan pada masyarakat.

B.Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti menarik rumusan masalah penelitian, yakni :

1. Bagaimana kegiatan partai PDIP dan Hanuradalam memberikan

pendidikan politik terhadap masyarakat?

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat partai politik dalam

memberikan pendidikan politik masyarakat?

3. Apakah adapembedapendidikan politik partai PDIP dan Hanura?

13

C.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana program-program

partai politik dalam memberikan pendidikan politik serta dapat menjadi bahan

acuan partai politik sebagai perbaikan partai politik kedepan.

D.Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

a. Untuk mengetahui sejauh mana partai politik dalam memberikan

pendidikan politik masyarakat.

b. Dapat di jadikan bahan evaluasi dan penyusunan program perbaikan

partai politik dalam memberikan pendidikan politik masyarakat.

2. Manfaat teoritis

a. Dapat menambah wawasan penulis khususnya dan mahasiswa lain

pada umumnya pada kajian partai politik dalam memberikan

pendidikan politik masyarakat.

b. Dapat dijadikan rujukan empirik terhadap pengembangan ilmu social

khususnya dalam peran partai politik.

E.Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah untuk menguraikan tentang beberapa istilah

atau konsep yang terkait pada peneliti yang dilakukan. Untuk itu dalam rangka

memperjelas penguraian lebih lanjut dalam penulisan ini,maka perlu di lakukan

14

penjelasan mengenai beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan dengan

upaya untuk menyeragamkan pemahaman terhadap pokok pembahasan dengan

maksud untuk menciptakan keseragaman atau kesamaan pemahaman terhadapn

pengertian masing-masing konsep yang terkandung dalam pengertian tersebut,

serta dapat memperoleh kejelasan tentang arti dari peneliti ini sehingga

mempermudah dalam peneliti terhadap variable-variabel (konsep) yang hendak

diukur,diteliti, dan digali datanya.9

1. Partai Politik

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi

bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan

kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau

partisipasi rakyat dalam pemilihan.10 Dengan demikian,partai politik merupakan

perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-

ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan

mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas.Partai

politik juga memiliki kedudukan yang pertama salah satu wadah atau sarana

partisipasi politik rakyat,kedua perantara antara kekuatan–kekuatan sosial dengan

pemerintah.

Menurut Max Weber, partai politik sebagai organisasi publik yang

bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para

9Hamidi.2010.penelitian dan teori komunikasi.UMM Press.Malang.Hal .141 10Ibid.Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia.Hal.14

15

pendukungnya (politisi) untuk mendapat keuntungan dari dukungan tersebut11 .

Sedangkan menurut Ranney (1990), mendefinisikan partai politik berdasarkan

karakteristik-karakteristik dasar yang dimiliki oleh partai politik.Pertama,

berwujud kelompok-kelompok masyarakat yangberidentitas, kedua, terdiri dari

beberapa orang yang terorganisir, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama

untuk mencapai tujuan, ketiga, masyarakat mengakui partai politik memiliki

legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri

mereka, keempat, beberapa tujuannya yaitu mengembangkan aktivitas-aktivitas,

partai bekerja melalui mekanisme pemerintahan yang mencerminkan pilihan

rakyat dan yang kelima, aktivitas ini partai politik adalah menyeleksi kandidat

untuk jabatan publik.12

Peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah

seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian

penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu

membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Dengan

semakin matangnya partai politik ini diharapkan mampu membawa sistem

perpolitikan nasional untuk mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa

dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.Partai politik

memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa inikarena partai politik

merupakan tempat penghasil para pemimpin-pemimpin bangsa.

11Ahmad Harianto Silaban, Sistem kepartaian Dan Sistem Pemilu Yang Ideal Di Indonesia , Lihat http://ahmadhariantosilaban.blogspot.com//2012//08/sistem-kepartaian-dan-sistem pemilu.html. 12Ibid, hal 67

16

Dari pendapat para ahli diatas, partai politik menjadi alat atau sarana untuk

mendapatkan kekuasaan di parlemen maupun di pemerintahan dengan cara

menarik simpati dari rakyat untuk memilih partai tersebut guna memenangkan

pemilu. Dengan banyaknya simpati dan dukungan rakyatmaka semakin besar pula

kesempatan partai politik atau parlemen mampu menguasai parlemen atau

pemerintahan.Oleh karena itu, partai politik harus punya komitmen dan tetap

menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan garis haluan

partai, karena partai partai yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik maka

partai tersebut akan ditinggalkan oleh pendukung dan konstituennya.

2. Perilaku Politik

Perilaku politik atau political behavior dapat didefinisikan sebagai

perilaku yang dilakukan oleh seorang atau kelompok untuk memenui hak dan

kewajibannya sebagai insan politik.Konstitusi Negara mewajibkan seseorang atatu

kelompok untuk melakukan kewajibannyasebagai manifesatasi perilaku

politiknya,sebagai contoh adalah sebagai berikut.

a. Melakukan pemilihan untuk wakil rakyat atau pemimpin.

b. Mengikuti dan berhak menjadi insane politikyang mengikuti suatu partai

politik,mengikuti ormas atau lembaga swadaya masyarakat.

c. Ikut serta dalam pesta politik

d. Ikut mengkritik atau menurunkan pelaku politik yang berotoritas

e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik

17

f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik

guna melakukan perilaku politik yang telah di susun secara baik oleh undang-

undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini peneliti mengasumsikan bahwa pendidikan politik

yang bersandar pada pengayaan pengetahuan akan hak dan

kewajibanwarganegaradalam berpolitik akan mempengarui perilaku politik

masyarakat, maka dianggap penting untuk menggali bagaimana pendidikan politik

itu dilakukan oleh lembagai politik seperti partai politik. Tentu banyak faktor

lainnya sebagai pendorong partisipasi politik masyarakat,akan tetapi perilaku

politisi,perilaku partai politikitu sendiri merupakan bahan ajaran pada rakyat

untuk melihat politik secara nyata.

3. Partisipasi Politik

Partisispasi poltik bukanlah hal yang abstrak seperti banyak kalangan

selama ini yakini. Wujud partisipasi politik bisa dengan mudah kita lihat dan

rasakan. Misalnya dalam mengikuti pemilihan umum, melakukan demonstrasi,

dan sebagainya. Kevin R. Hardwick dalam Deden Faturohman & Wawan Sobari

(2003)13 menjelaskan partisipasi politik sebagai upaya member perhatian pada

cara-cara warga negara dalam berinteraksi dengan pemerintah, dimana warga

Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap

pejabat-pejabat publik agar kepentingan tersebut bisa terwujud. Indikatornya ialah

terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah serta terdapat usaha

13Deden Faturohman &Wawan Sobari.2003. Pengantar Ilmu Politik. Malang. UMM Press. Hlm 185

18

warga Negara untuk mempengaruhi pejabat publik. Sedangkan Miriam Budiarjo14

mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok

orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih

pimpinan negara, dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Indikatornya ialah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut

serta secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau

mempengaruhi kebijakan publik.

Sedangkan menurut menurut Herbet McClosky yang dikutip oleh Damsar

di dalam “Pengantar Sosiologi Politik” partisipasi politik diartikan

sebagaikegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau

tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Max

Weber, masyarakat melakukan aktivitas politik karena, pertama alasan rasional

nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai

suatu kelompok. Kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas

kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu.

Ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma

tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. Keempat,

alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung

rugi secara ekonomi.15

14 Miriam Budiarjo,1994. Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta, Gramedia. HLM 183 15Herbert Mc.Closky, International Encyclopaedia of the Social Sciences, dalam Damsar, 2010. Pengantar Sosiologi Politik, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm180.

19

Ramlan Surbakti 16 mengemukakan batasan-batasan konsep partisipasi

politik. Pertama, partisipasi politik ialah kegiatan-kegiatan luar individu warga

negara yang bisadiamati.Kedua, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi

proses perumusan sampai pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.Ketiga, konsep

partisipasi politik juga termsuk kegiatan yang berhasil atau gagal.Keempat,

partisipasi politik bisa dilakukan secara langsung mapun tidak.Kelima, partisispasi

politik dilakukan dalam prosedur yang wajar.

4. Pendidikan Politik

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia dengan upaya pengajaran

dan pelatihan.17Tingkat pendidikan sangat berperan dalam daya penyerapan serta

kemampuan komunikasi.Selanjutnya istilah politik berasal dari bahasa Yunani

polis yang artinya kota atau Negara yang kemudian muncul kata-kata politiesyang

artinya warga Negara dan kata politiko’s yang artinya kewarganegaraan.18

Berangkat dari pengertian diatas, pendidikan politik adalah aktivitas yang

bertujuan untuk membentuk dan meumbuhkan orientasi-orientasi politik pada

setiap individu yang meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis,

loyalitas, dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang

membuat seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan dan sikap

politik.Disamping itu, pendidikan politik bertujuan agar setiap individu mampu

memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik

merupakan aktivitas manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali 16Ramlan Surbakti, 1992. Memahami Ilmu Politik, Gramedia. Jakarta. Hlm 141-142. 17M.Marbun.2002.Kamus Politik.Hlm.416 18Ibid.Dasar-Dasar Ilmu Politik.Hal.397

20

dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dengan demikian, pendidikan politik

memiliki tiga tujuan yakni, membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan

partisipasi politik.19

F.Definisi Operasional

Secara umum operasional dipahami sebagai batasan jangkauan atau ruang

lingkup kaitannya dengan penelitian. Menurut Sanapiah Faisal,bukanlah

keperluan mengkomunikasikan semata-mata kepada pihak lain,sehingga tidak

menimbulkan salah tafsir,tetapi juga menuntun penelitian itu sendiri di dalam

menangani rangkaian proses penelitian,misalnya dalam menyusun instrumenatau

pengaturan variable-variabel yang hendak diteliti,dan juga dalam menetapkan

populasi,sampel,serta di dalam menginterpretasikan hasil penelitian.20

Dengan demikian, definisi operasional merupakan penetapan dari

indikator-indikator yang akan dipelajari dan dianalisa,sehingga nantinya dapat

diperoleh gambaran yang jelas.Penelitian ini membahas tentang sejauhmana peran

partai politik dalam memberikan pendidikan politik,program-program apa saja

yang dilakukan partai politik dalam melakukan pendidikan politik diukur dengan

kriteria di antaranya sebagai berikut 21:

a. Penguatan ideologi ( party identification)

b. Loyalitas

a. Pemantapan berorganisasi

19 Firmansyah, Mengelola Partai Politik, Jakarta, Buku Obor, 2008, Hal: 60 20Ibid .Hal.6 21Yahya Muhamimin & Colin MacAndrews (ed),1988 (cet 5), Masalah-masalah Pembangunan Politik, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Hlm. 32

21

G.Metode penelitian

Metode ialah prosedur untuk mengetahui sesuatu yag mempunyai langkah-

langkah sistemetis,dalam hal ini metode penelitian ialah suatu pengkajian tentang

peraturan-peraturan suatu metode dalam penelitian.22

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitiaan deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. 23 Metode penelitian deskriptif dengan maksud

berusaha untuk memberikan gambaran keadaan obyek atau permasalahan tanpa

ada maksud membuat kesimpulan atau generalisasi. Gambaran tersebut

dielaborasi dengan teori-teori yang memadai agar diperoleh analisas kritis yang

seilmiah mungkin tanpa bermaksud mengklaim ini sebagai kebenaran tunggal.24

Pendekatan kualitatif menurut Bogdandan Taylor (1975: 5) dalam buku

Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Sedangkan

menurut Denzim dan Lincoln (1987) dalam buku Moleong juga menyatakan

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah,

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan

melibatkan berbagai metode yang ada.25

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KPUD Kota Malang untuk memperoleh

data pemilih. DPC Partai PDIP dan Hanura untuk mengetahui program kerja apa

22Sanapiah faisal Ibid .hal.107 23Sanapiah faisal.opcit.hal .109 24Endang Poerwanti.1998. Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah. Malang, UMM Press. Hlm 27 25Moleong,Lexy j.Metodologi Penelitian Kualitatif.PT.Remaja Rosdakarya.Bandung.Hlm.4-5

22

saja yang di akukan partai tersebut dalam memberikan pendidikan politik,wilayah

basis masa partai PDIP dan Hanura untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya

pendidikan politik yang dilakukan partai PDIP dan Hanura.

H.Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang nantinya akan memberikan informasi dalam

penelitian ini adalah merupakan orang-orang yang bersangkutan dengan partai

politik yang menjadi bahan studi kasus penelitian ini.Maka dalam penelitian ini

yang menjadi subyek penelitian adalah :

1. Anggota KPUD kota Malang

2. DPC Partai PDIP(khususnya yang menangani pendidikan perkaderan)

3. DPC Partai HANURA(khususnya yang menangani pendidikan

perkaderan)

4. Konstituen yang menjadi basis masa masing-masing partai

I. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data yang digunakan adalah:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti atau didapatkan langsung

dari obyek yang diteliti adalah program kerja Partai PDIP dan Hanura

dalam memberikan pendidikan politik sehingga memberikan pengaruh

pada perilaku pemilihKota Malang.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen–dokumen atau

arsip-arsip,buku literatur,internet berkaitan dengan judul penelitian.

23

J.Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan,yang ada hubungan antara metode

pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.Untuk

mengumplkan data diperlukan instrumen atau alat.Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan observasi,

wawancara, dan dokumnetasi yang akan diuraikan sebagai berikut:

a.Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik

fenomena-fenomena yang di selidiki. 26 Dalam arti yang lebih luas observasi

sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara

langsung maupun tidak langsung.Dengan menggunakan metode ini dapat

memberi informasi kepada peneliti mengenai fakta yang terjadi pada sebuah

instansi atau organisasi dalam menjalankan aktifitasnya atau kinerjanya yang

kemudian melakukan pencatatan mengenai fakta tersebut.

b. Interview / Wawancara

Interview atau yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuisioner

lisan merupakan teknik dengan melakukan tanya jawab secara langsung terkait

pokok permasalahan terhadap objek penelitian. Wawancara dipergunakan agar

memudahkan peneliti dalam mendapatkan data atau informasi yang akuratdengan

didasarkan pada permasalahan yang sedang diteliti.Dalam hal ini, peneliti

memperoleh data langsung pada sumber informasi atau responden yang

26Tim dosen bahasa Indonesia UMM.2010.Bahasa indonesia untuk karangan ilmiah.Hal.77

24

bersangkutan untuk memperoleh kejelasan mengenai bagaimana sebenarnya peran

partai politik dalam memberikan pendidikan politik.

c. Dokumentasi

Teknik atau cara dengan dokumentasi adalah yang diperoleh dari

dokumen-dokumen seperti buku,peraturan-peraturan,koran,dan arsip arsip yang

tentunya masih sangat erat kaitannya dengan topikpenelitian.

d. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data-data yang tertulis,

seperti catatan,arsip-arsip atau dokumen dan bahan-bahan yang ada kaitannya

dengan obyek penelitian seperti yang dikemukakan oleh WinarnoSurachman.

Dokumentasi sebagaimana laporan tertulis dari suatu perisriwa yang isinya terdiri

dari penjelasan dan pemikiranterhadap peristiwa itu dan tertulis dengan sengaja

untuk menyimpan atau meneruskan keterangan-keterangan mengenai peristiwa-

peristiwa tersebut,pengelolaan data dengan cara mengklasifikasikan dalam bentuk

uraian.27

a. Pengembangan dan pengambilan alternatif

Pengembangan dan pengambilan alternatif yaitu setelah data diolah maka

diambil alternatif yang terbaik untuk dijadikan bahan penyampaian informasi

pengambilan keputusan.Dengan demikian, proses analisis data dimulai dengan

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang kemudian

dilakukan reduksi data (memformulasikan teori ke dalam seperangkat konsep)

27Surachmad winarno .2000.hal 43

25

yang dilakukan dengan membuat rangkuman inti dalam penelitian tersebut. Dalam

penelitian ini data dianalisis bersifat kualitatif dalam bentuk deskripsi atau uraian.

K. Teknik analisa data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.28Analisa data yang dipergunakan dalam

penelitian kali ini adalah deskriptif kualitatif.Dari penelitian ini, maka data akan

dianalisa dengan menggambarkan keadaan obyek berdasarkan data

obyektif,sehingga data-data yang ada dapat di simpulkan setelah analisa. Adapun

tahapan dalam menganalisa data sebagai berikut :

a. Pengumpulan data,dengan cara mengedit data,yaitu memeriksa data yang

terkumpul berkenaan dengan kelengkapan-kelengkapan dan kebenaran

sehingga siap untuk di proses lebih lanjut.Mengkode data,yaitu data yang

terkumpul diberi kode tertentu dan dikelompokkan serta klasifikasi data,yaitu

mengadakan seleksi data yang terkumpul sesuai dengan sumber dan masing-

masing.

b. Pengelolaan data penyajian data dilakukan setelah data terkumpul

diklasifikasikan dengan beberapa kebutuhan,kemudian dilakukan pengelolaan

data dengan cara mengklasifikasikaan dalam bentuk uraian.

c. Pengembangan dan pengambilan alternatif yaitu setelah data diolah maka

diambil alternatif yang terbaik atau dijadikan dalam penyampaian informasi

dalam mengambil keputusan.

2828Lexy,meleong.1999.Metode penelitian kualitatif.Pusda Karya Bandung.Hal.112

26

d. Dengan demikian proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data

yang tersediadari berbagaisumber yang kemudian dilakukan reduksi

data(menformulasikan teori ke dalam seperangkat konsep) yang dilakukan

dengan membuat rangkuman inti penelitian tersebut. Dalam penelitian ini,

data dianalisis secara normatif melaui studi literatur dan hasil analisi secara

normatif melaui studi literatur dan hasil analisis bersifat kualitatif dalam

bentuk deskripsi atau uraian.

Dalam upaya mendapatkan data yang valid atau sahih peneliti

memperpanjang waktu kehadiran.Posisi peneliti sebagai instrumen utama

dalam proses pengumpulan data,membuat peran serta untuk terjun langsung

dalam komunitas masyarakatsangat membantu peneliti untuk meminimalisir

distorsi data.Dalam waktu peneliti tersebut peneliti lebih bisa menyelami

bagaimana pertain politik dalam memberikan pendidikan politik agar dapar

terkupas sedalam-dalamnya sehingga distorsi yang berupa subyektivitas

peneliti sedikit demi sedikit berkurang,yang secara otomatis berdampak pada

obyektivitas sebagian salah satu standar validitas data.

L.Pengecekan Keabsahan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang valid atau sahih peneliti melakukan

hal-hal sebagai berikut :

a. Memperpanjang waktu kehadiran.

Posisi peneliti sebagai instrument utama dalam proses pengumpulan

data,membuat peran serta untuk terjun langsung dalam komunitas

masyarakat.Metode ini sangat membantu peneliti untuk meminimalisir distorsi

27

data.Dalam waktu peneliti tersebut peneliti lebih bisa menyelami kebijakan

pemekaran daerah sedalam-dalamnya sehingga distorsi yang berupa subyektivitas

peneliti sedikit demi sedikit berkurang,yang secara otomatis berdampak pada

obyektivitas sebagian salah satu standar validitas data.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah tekik pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan,pengecekan atau sebagai

pembanding data. 29 Hal ini merupakan cara paling popular dalam penelitian

kualitatif. Dengan triangulasi, peneliti mampu menarik kesimpulan tidak hanya

dari satu cara pandang sehingga kebenaran data lebih diterima.

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda

(nasution, 2003: 115) yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. 30Membedakan

empat macam tringulasi, diantaranya dengan,memanfaatkan penggunaan sumber,

metode, penyidik dan teori.Dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti

hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan

sumber.Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.

29Moeleong Lexev.2005,MetodologiPenelitian Kualitatif,Bandung :Remaja Rosdkaria.Hal : 330 30Ibid. 115