Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang A. LATAR BELAKANG Menyadari tentang pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.215.584 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 2,56, kondisi ini bila tidak dikendalikan akan terus melaju seiring deret hitung dan bila tidak diimbangan dengan peningkatan sumberdaya manusia akan berdampak terhadap masalah sosial yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap hasil pembangunan. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Keluarga Berencana Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindugan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Program keluarga berencana sejak otonomi daerah diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam pengendalian penduduk. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sudah membuat kebijakan melalui program dan Kegiatan dalam pengendalian kelahiran. Keberhasilan program Keluarga Berencana telah menunjukan hasil yang cukup mengembirakan dengan tercapainya target peserta KB baru tahun 2011 sebanyak 102. 515 akseptor, dapat diasumsikan akan terkendali kelahiran 102.515 kelahiran apabila menjadi peserta KB baru tersebut menjadi peserta KB aktip yang lestari. Data tersebut bila kita analisis secara ekonomis merupakan investasi masa depan karena dengan terkendali 102.515 kelahiran maka dapat dihemat biaya persalinan yang ditanggung pemerintah sebesar Rp. 61.509.000.000,00 dimana penghematan tersebut dapat digunakan untuk meningkatan IPM bidang pendidikan dan kesehatan atau pembangunan lain.
98
Embed
BAB I PENDAHULUAN - bandungkab.go.id filedikendalikan akan terus melaju seiring deret hitung dan bila tidak diimbangan dengan peningkatan sumberdaya manusia akan berdampak terhadap
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
A. LATAR BELAKANG
Menyadari tentang pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, berdasarkan
Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bandung berjumlah
3.215.584 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 2,56, kondisi ini bila tidak
dikendalikan akan terus melaju seiring deret hitung dan bila tidak diimbangan
dengan peningkatan sumberdaya manusia akan berdampak terhadap masalah
sosial yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap hasil pembangunan.
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Keluarga Berencana
Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur
kehamilan melalui promosi, perlindugan dan bantuan sesuai dengan hak-hak
reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”.
Program keluarga berencana sejak otonomi daerah diarahkan untuk memberikan
kontribusi dalam pengendalian penduduk. Pemerintah Kabupaten Bandung
melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sudah
membuat kebijakan melalui program dan Kegiatan dalam pengendalian
kelahiran. Keberhasilan program Keluarga Berencana telah menunjukan hasil
yang cukup mengembirakan dengan tercapainya target peserta KB baru tahun
2011 sebanyak 102. 515 akseptor, dapat diasumsikan akan terkendali kelahiran
102.515 kelahiran apabila menjadi peserta KB baru tersebut menjadi peserta KB
aktip yang lestari. Data tersebut bila kita analisis secara ekonomis merupakan
investasi masa depan karena dengan terkendali 102.515 kelahiran maka dapat
dihemat biaya persalinan yang ditanggung pemerintah sebesar Rp.
61.509.000.000,00 dimana penghematan tersebut dapat digunakan untuk
meningkatan IPM bidang pendidikan dan kesehatan atau pembangunan lain.
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
2
Namun disisi lain perkembangan progran Keluarga Berencana masih dihadapkan
dengan permasalahan yang harus dihadapi seperti :
a. Masih rendahnya peran pria dalam ber KB hanya 2,5%
b. Perserta KB aktif masih tertupu pada suntik 53% dan pil 23%
c. Total Fertility Rate masih 2,35 %
d. Laju Pertambahan Penduduk 2,56 %
Permasalahan tersebut perlu komitmen dari berbagai pemangku kepentingan,
steakholder dan masyarakat agar pengendalian penduduk melalui program
keluarga berencana dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu
menurunkan Total Fertiltu Rate (TFT) menjadi 2,10 dengan Net Reproduksi Rate
(NRR) = 1,0 sehingga terjadi Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2015.
Mencermati kondisi kependudukan saat ini maka upaya pencapaian
tujuan MDGs dilakukan seiring upaya penurunan angka kelahiran, antara lain
melalui intensifikasi Program Keluarga Berencana (KB). Upaya itu amat penting
dilakukan mengingat program KB pada era reformasi perlu terus ditingkatkan.
Kurang terfasilitasinya penduduk melakukan pembatasan kelahiran akan
mengakibatkan peningkatan pertumbuhan penduduk dan peningkatan itu
umumnya berasal dari kelahiran yang tidak diinginkan (unwanted child).
Diperlukan peran pemerintah dalam pembangunan program KB,
mengingat kondisi social ekonomi masyarakat yang masih rendah. Ini terjadi
karena factor modernisasi berakibat membaiknya kondisi social ekonomi
masyarakat. Factor modernisasi itu juga menyebabkan perubahan perilaku
masyarakat dalam menilai anak (child value). Sejumlah factor pendorong
perubahan perilaku itu antara lain menurunnya angka kematian bayi dan balita
dan meningkatnya status perempuan.
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung berusaha untuk mengantisipasi kondisi ditengah perubahan yang cepat
dalam system manajemen pemerintah tahun ini, melalui peran dan posisi dalam
serangkaian program-program yang terencana dan terukur yang dituangkan dalam
suatu perencanaan strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
3
Perempuan Kabupaten Bandung.
Dasar perencanaan strategis tersebut diawali dengan Visi dan Misi Badan
Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. Visi tersebut adalah :
“Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun
2015”. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas perlu dirumuskan sejumlah misi
yaitu :
1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan
Usia Perkawinan,Pengaturan Kelahiran,Pembinaan Ketahanan Keluarga
serta Peningkatan Keluarga Sejahtera.
2. Menyediakan Data Mikro Keluarga untuk Pengembangan Program di
daerah
3. Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB
4. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan anak melalui Penegakan,
Kesetaraan, keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
5. Meningkatkan peran serta swasta/steak hordel dalam pembangunan KB
Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi yang terjangkau, bermutu efektif menuju
terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Disamping itu penataan
persebaran dan mobilitas penduduk lebih seimbang sesuai dengan
daya dukung daya tampung yang disesuaikan dengan keragaman etnis,
budaya serta pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan,
kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang
pembangunan. Penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan
diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penguatan
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
4
kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender di daerah
termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
Situasi dan kondisi Pembangunan Keluarga Berencana
merupakan fenomena yang perlu memerlukan perhatian dan
penanganan yang serius, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan.
Hal ini diarahkan karena keberhasilan pembangunan Program KB akan
berdampak terhadap pembangunan lainnya dalam upaya mewujudkan
Kabupaten Bandung yang sejahtera.
Dengan demikian untuk meningkatkan keberhasilan
program KB dan pemberdayaan perempuan tahun 2013 kinerja Badan
KB dan Pemberdayaan terfokus kepada meningkatkan peserta KB aktif
menjadi 83,50 % dan pencapain peserta KB baru sebanyak 82.000
akseptor, sehingga akan mendukung penurunan TFR menjadi 2,10
tahun 2015.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara intensif
melaksanakan program KB dan PP bekerjasama dengan dinas instansi
terkait, dan seluruh kecamatan di kabupaten Bandung maupun dengan
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta
BKKBN Propinsi Jawa Barat.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Renja ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 54 tahun 2010
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan (Renja) 2013 ini dimaksudkan sebagai
bentuk laporan perencanaan yang dibutuhkan dalam tahun mendatang
sebagai implementasi dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata
kelola kepemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan (renja) 2013 ini
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
5
dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja dan rencana
pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara
berkelanjutan.
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan
Rencana Kerja (RENJA) 2013 ini adalah sebagai berikut :
1. Memberikan gambaran perencanaan umum tahun mendatang tentang
kondisi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Bandung yang meliputi tugas pokok dan fungsi serta
kondisi kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan;
2. Gambaran proses pembangunan program keluarga berencana yang
berisikan Rencana Kinerja dalam mewujudkan Visi, Misi, Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Melaporkan Rencana Kerja (RENJA) 2013 Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang meliputi kegiatan
Pengukuran Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja dan Analisis
Pencapaian Kinerja Keuangan.
4. Menjadi Bahan masukan bagi kepentingan Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan tugas di masa
mendatang.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana kerja SKPD tahun 2013 ini mencakup implementasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung yang tercantum dalam
program kerja maupun kegiatan selama tahun Anggaran 2013.
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
6
Adapun sistematika Rencana Kerja Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2013 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan
KB dan Pemberdayaan Perempuan, dan proses penyusunan
Rencana Kerja.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BKBPP
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
renja 2013 BKBPP
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra
SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja SKPD sudah di sahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi
Renstra SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
7
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang di rencanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
SKPD;dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengangaran yang perlu di
ambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.
Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil
kerja di bagian C.1.3. (review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD).
Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-VI C.5 yang disesuaikan
dengan SKPD masing-masing,
Dengan format table sebagai berikut:
1.2. Analisis Kerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan
peraturan Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan
indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu
menjelaskan apa dan bagaimana cara pokok dan fungsi, serta norma
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
8
dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil
analisisnya disajikan pada bagian ini (lihat kertas kerja di bagian C.1.2.
T-VI C.1 Lamp VI permendagri No. 54 Tahun 2010).
Pada pembehasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian
kinerja pelayanan SKPD hasil kertas kerja di bagian C.1.2. (Analisis
kinerja pelayanan SKPD), yang disesuaikan menerut SKPD masing-
masing, dengan format sebagai berikut:
1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program
antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan
kementrian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapapian
kinerja oembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGS
(Millenium Develpmnet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioitas
tahun yang direncanakan.
Penjelasan lebih lanjut lihat pada bagian C.1.4. Lamp VI permendagri No.
54 Tahun 2010 (isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi SKPD).
1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai;
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
9
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alas an proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat
rumusan program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan table berikut,yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 Lamp
VI permendagri No.54 Tahun 2010 (telaahan rancangan awal RKPD)
Tabel T-VI C.7.
1.5. Penela’ahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung
ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah di
lakukan).
Deskripsi yang perlu disajkan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelesan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fugsi SKPD;
3. Sajikan table berikut yang diperoleh dari hasil pengerjaan pada bagian
C.1.7. Lamp VI permendagri No. 54 Tahun 2010 (penelaahan usulan
program dan kegiatan dari masyarakat), yaitu Tabel T-VI C.9 sebagai
berikut:
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tela’ahan Terhadap Kebijakan Nasional dan
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas dan sebagaimana
dimaksud,yaitu penelaahan yang menyangkut ara kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD.
Deskripsi intuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian
C.1.10 Lamp VI permendagri No.54 Tahun 2010 (telaahan terhadap
kebijakan nasional).
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra SKPD.
Deskripsi untuk mengesi sub-sub ini, mengacu pada kertas kerja bagian
C.1.6 Lamp VI permendagri No.54 Tahun 2010 (perumusan tujuan dan
sasaran Renja SKPD).
3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan missal:
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
b. Pencapaian MDGs,
c. Pengentasan kemiskinan,
d. Pencapaian SPM,
e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
f. Pengembangan daerah teisolir,
g. Dsb
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
11
b. Uraian garis besar mengenai rekapatulasi program
dan kegiatan, antara lain meliputi:
a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa
saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus
pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci
menurut sumber pembendanaanya.
c. Penjelesan jika rumusan program dan dan kegiatan
tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
hasil pengerjaan pada bagian C.1.8. Lamp VI permendagri No. 54 Tahun
2010 (perumusan program dan kegiatan) Tabel T-VI.C.10.yaitu sebagai
berikut:
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantmkan tempat dan tanggal dokumen. Nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
12
Bab II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra
SKPD
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2)
dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD
tahun berjalan dan pada waktu penyusunan Renja BKBPP berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BKBPP tahun-tahun
sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKBPP tahun lalu, dan
realisasi Renstra BKBPP mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan
BKBPP dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKBPP tahun lalu dan
pencapaian kinerja Renstra BKBPP). Kami sajikan tabel sebagai berikut:
A. PROGRAM PENINGKATAN KESERTAAN BER – KB
1. Peserta KB aktif
Jumlah peserta KB aktif sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat
sebanyak 542.758 akseptor atau 83,42 % dari PUS sebesar
650.758.Sedangkan Pencapaian peserta KB aktif sampai dengan bulan
Desember 2011 jika dibanding PPM CU tahun 2011 sebesar 98,35 %,
sedang jika dibanding dengan PUS Proyeksi sebesar 639.652, sudah
mencapai 84,85 %.
2. Partisipasi Pria dalam Program KB
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
13
Jumlah peserta KB aktif Pria sampai dengan bulan Desember 2011 tercatat
sebanyak : 13.586 akseptor atau 2,50 % dari total peserta KB aktif
542.758 akseptor dengan metoda kontrasepsi MOP : 5.620 akseptor dan
Kondom sebanyak : 7.966 akseptor .
Tabel 3 Pencapaian Peserta KB Aktif Bulan Desember 2011
NO.
KONTRASEPSI
PPM PA 2011
PENC PA BLN
DESEMBER 2011
% PENC THDP
PPM PA 2011
% PENC TRHDP
TOTAL PA
1 IUD
79.157
83.041
104,91
15,30
2 MOW
12.842
13.245
103,14
2,44
3 MOP
5.430
5.620
103,50
1,04
4 KONDOM
8.488
7.966
93,85
1,47
NON HORMONAL
105.917
109.872
103,73 20,24
5 IMPLANT
14.873
16.513
111,03
3,04
6 SUNTIKAN
289.508
291.922
100,83
53,78
7 PIL
141.586
124.451
87,90
22,93
HORMONAL
445.967
432.886
97,07 79,76
JML TOTAL
551.884
542.758
98,35 100,00
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
14
3. Pelayanan Peserta KB Aktif menurut cara dan tempat pelayanan
KKB Pemerintah dan KKB Swasta )
Peserta KB aktif bulan Desember 2011 sebanyak 542.758 akseptor, dengan
menggunakan pasilitas sarana pelayanan KKB Pemerintah sebanyak 219.234
Akseptor ( 40,39 % ) dan melalui KKB Swasta sebanyak 323.524 akseptor (
59,61 % ), hal ini menunjukan bahwa tingkat kemandirian masyarakat
dalam ber KB sudah cukup tinggi atau KB sudah merupakan suatu
kebutuhan bagi masyarakat di Kabupaten Bandung.
4. Pasangan Usia Subur yang belum ber KB (UNMET NEED)
Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada sebanyak 650.652 sedangkan yang
sudah ber KB sebanyak : 542.758 akseptor ( 83,42 %) dan yang belum ber
KB tercatat sebanyak : 107.894 atau 19,88 % pasangan dengan alasan
1. PUS Hamil sebanyak : 21.860 Orang ( 20,26 % )
2. Ingin anak segera : 29.847 Orang ( 27,66 % )
3. Ingin anak ditunda : 26.817 Orang ( 24,85 % )
4. Tidak ingin anak lagi : 29.370 Orang ( 27,22 % )
Nomor : 1 , 3 dan 4 merupakan unmet need ( sasaran untuk di motivasi
menjadi peserta KB baru )
5. Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi
Hasil Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi khususnya pelayanan peserta
KB Baru sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2011 sebanyak
102.515 akseptor atau 108,39 % dari PPM tahun 2011 sebanyak 94.584
akseptor.
B. Cakupan Laporan
1. Laporan hasil pelayanan kontrasepsi dari tingkat Kecamatan dengan formulir
F/II/KB/08 pada bulan Desember 2011 dari 31 kecamatan masuk 100 %.
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
15
2. Laporan Bulanan Hasil Pelayanan Kontrasepsi Menurut Tempat Pelayanan
KB,berdasarkan Rekapitulasi Laporan Bulanan Pelayanan Kontrasepsi dari
Kecamatan dengan formulir F/II/KB/08 pemasukannya sebagai berikut:
a. Laporan Klinik KB Pemerintah
Laporan yang masuk bulan Desember sebanyak 77 klinik dari 77 klinik
yang ada atau 100 % jika dibandingkan dengan bulan Nopember
2011 keadaannya tetap.
b. Laporan Klinik KB Swasta
Laporan yang masuk pada bulan Desember 2011 sebanyak 90 klinik
dari 90 klinik yang ada atau 100 %, jika dibandingkan dengan laporan
bulan Nopember 2011 masih sama.
c. Laporan Dokter Praktek Swasta ( DPS )
Jumlah klinik DPS yang masuk pada bulan Desember 2011 sebanyak
52 klinik atau 39,39 % dari jumlah DPS yang ada sebanyak 123 buah,
d. Laporan Bidan Praktek Swasta ( BPS )
Jumlah laporan yang masuk dari klinik KB BPS bulan Desember 2011
sebanyak 309 buah atau 88,29 % dari klinik yang ada sebanyak 350
buah.
C. HASIL PELAYANAN KONTRASEPSI
1. Pelayanan Peserta KB Baru
Berdasarkan tempat pelayanan pencapaian peserta KB baru bulan Desember
2011 melalui klinik KB Pemerintah sebanyak 3.519 akseptor atau 46,60
%,, melalui klinik swasta sebanyak 331 akseptor atau 4,38 % klinik KB
Dokter Praktek Swasta ( DPS ) sebanyak 27 akseptor atau 0,36 % dan
melalui Bidan Praktek Swasta sebanyak 3.675 akseptor atau 48,66 %,
melihat data tersebut diatas bulan Nopember 2011 kebanyakan peserta KB
baru menggunakan pasilitas klinik KB Bidan Praktek Swasta.
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
16
Pencapaian Peserta KB Baru dari bulan Januari s/d . Desember 2011
Pencapaian Peserta KB Baru dari bulan Januari s/d Desember 2011 atau
selama 12 ( Dua belas ) bulan pada tahun anggaran 2011 mencapai :
102.515 akseptor atau 102,39 % dari PPM tahun 2011 sebesar 94.584
akseptor .
Adapun rincian pencapaian Peserta KB Baru per Mix Kontrasepsi
sebagai berikut :
No Mix Kontrasepsi
PPM Peserta KB Baru Tahun
2011
Realisasi Peserta KB
Baru s/d Bln Des
2011
% Pencapaian dibanding PPM PB
1. IUD 10.248 12.365 120,66
2. MOW 953 1067 111,96
3. MOP 1.084 1.299 119,83
4. IMPLANT 4.212 4.179 99,22
5. SUNTIKAN 56.893 57.684 101,39
6. PIL 15.871 19.220 121,10
7. KONDOM 5.323 6.701 125,89
JUMLAH 94.584 102.515 108,39
Adapun Kecamatan – kecamatan yang PB di atas 100 % (melampaui PPM)
ada 23 Kecamatan dan Kecamatan yang pencapaian PB nya dibawah 100 %
(tidak tercapai PPM PB) ada 8 Kecamatan. Secara terinci dapat dilihat pada
lampiran.
2. Pelayanan Peserta KB Ulang
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
17
Jumlah Komplikasi Berat IUD 1 Akseptor dan Implan 3 Akseptor. Jumlah Kegagalan sebanyak 3 akseptor terdiri dari IUD 2 Akseptor, MOW
1 Akseptor.
Jumlah pencabutan IUD dan Implant , IUD 43 akseptor dan Implant 73
akseptor.
Jumlah Peserta Ganti Cara sebanyak 27 Akseptor terdiri dari IUD 10
23 PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA Rp. 1.053.204.600,- Rp. 1.053.204.600,- 100%
24 MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Rp. 141.000.000,- Rp.140.225.000,- 99%
25 FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB
Rp.366.019.000,- Rp.366.019.000,- 100%
26
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS
Rp. 22.000.000,- Rp. 22.000.000,- 100%
27
PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN
Rp.70.660.000,- Rp.70.660.000,- 100%
28
FASILITASI PEMBANGUNAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2)
Rp. 111.720.000,- Rp. 111.292.200,- 100%
29 PEMETAAN POTENSI ORGANISASI DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERPERAN DALAM
Rp. 92.800.000,- Rp. 92.800.000,- 100%
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
46
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
30 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK
Rp.50.000.000,- Rp. 50.000.000,- 100%
31
PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA
Rp.62.000.000,- Rp.62.000.000,- 100%
JUMLAH Rp. 5.756.849.000,- Rp. 5.613.189.174,- 98%
(Sumber: Sub Bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung)
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAK 2011
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
NAMA BARANG TAHUN 2011
SISA % VOL PAGU F REALISASI
Gudang Kontraspsi 1 126.555.800 1
120.231.000 6.324.800
95
Kendaraan Roda 2 25 375.000.000 25
356.250.000 18.750.000
95
IUD KIT 43 191.350.000 43
189.200.000 2.150.000
99
Mobil Mupen 1 599.394.200 1
540.000.000 59.394.200
90
JUMLAH
1.292.300.000
1.205.681.000 86.619.000
93
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
47
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
48
KODE
REKENING
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
program (
Outcomes ) /
Kegiatan (Output)
Target
Kinerja,
capaian
(Program
SKPD) Tahun
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n2) Target
Program dan Kegiatan
(renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian target
RENSTRA SKPD s/d tahun berjalan
Target ]Renja
SKPD
tahun (n2)
Realisasi
renja SKPD
Tahun (n2)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian program
dan kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n1)
Tingkat Capaian
realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.12.15 Program Keluarga Berencana
Tercapaianny
a pelayanan
keluarga
berencana
melalui :
pelayanan KB
MOP dan
MOW
kesepakatan
pelayanan
dengan medis,
pelayanan KB
Tercapainya peserserta KB baru 100.000 akseptor, Meningkatnya Peserta KB aktif menjadi 560.000 akseptor Meningkatnya CPR 72%
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
49
paksa
pelayanan,
menurunya
LPP (laju
pertumbuhan
penduduk)
melalui
pengaturan
kelahiran,
cakapun PUS
dibawah 20
tahun,cakupan
PUS menjadi
peserta
KB(CPR),caku
pan
kontroveksi
MKJP,
cakupan
sehingga Raio KB meningkat
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
50
unmetneed,
penyedian
informasi data
mikro keluarga
1.12.15.01 Program Pelayanan
KB dan Alat
Kontrasepsi bagi
keluarga miskin
Terlayaninya
kesertaan
peserta KB
baru dan
peserta KB
aktif dan
tersedianya
pelayanan KB
dan alat
kontrosepsi
bagi keluarga
miskin
Tercapainya peserserta KB baru 100.000 akseptor, Meningkatnya Peserta KB aktif menjadi 560.000 akseptor Meningkatnya CPR 72% sehingga Raio KB meningkat
1.12.15.02 Program keluarga
berencana
Terselengaran
nya pelayanan
Meningkatnya partisipas
Meningkatnya partisipasi
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
51
KIE KBPP,
melalui
Moment-
moment
Harganas,
TMKK KB-
KES, bhakti
IBI
i masyarakat 60% dalam program KB 31 Kecamatan dan tercapai akseptor Kb baru 100%
masyarakat 60% dalam program KB 31 Kecamatan dan tercapai akseptor Kb baru 100%
1.12.15.04 Program keluarga
berencana
Menurunnya
Kematian ibu
dan angka
kematian Bayi
melalui
kegiatan
promohi
Kesehatan ibu
dan belita
terlayani Peserta KB baru 100 di 276 Desa,31 Kecamatan
terlayani Peserta KB baru 100 di 276 Desa,31 Kecamatan
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
52
melalui
kegiatan
medis teknis
dengan dinas
kesehatan
1.12.15.05 Program Keluarga
Berencana
Terlaksananya
pembinaan
keluarga
berencana
melalui
penyedian
data mikro
keluarga
sejahtera
pada kegiatan
pendataan
R/1/KS tahun
2011, -
terkendalinnya
pengenndalian data keluarga, data demografi, data perkembangan KB, data keluarga sejahtera pra KS dan KS 1
terdata
seluruh
jiwa
pengenndalian data keluarga, data demografi, data perkembangan KB, data keluarga sejahtera pra KS dan KS 1
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
53
data
pengguna
gakinda
melalui
penyediaan
kartu gakinda
yang baru
sbanyak
3,2 juta
jiwa
1.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Meningkatnya
pengetahuan
remaja
tentang
kesehatan
reproduksi
yang
dilakukan
melalui :
lokakarnya
remaja.
Pembentikan
meningkatnya usia kawin pertama menjadi 21 tahun
meningkatnya usia kawin pertama menjadi 21 tahun
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
54
kelompok
PIKR,
pertemuan
PIKR,
percontohan
pembinaan
remaja di
pesantren,
pembinaan
Remaja di
sekolah,
pembentukan
desa model
PUP,
pengembanga
n kelompok
PIKR
1.12.16.02 Program kesehatan
reproduksi remaja
Terbinarnya
para remaja
meningkatnya usia kawin
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
55
dalam
kegiatan Re-
produksi sehat
pertama menjadi 21 tahun
1.12.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
Tercapainnya
peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
program KB dl
setiap desa
melalui
pembinaan
pos kb desa.
Sub pos kb
desa.
Kelompok KB,
penguyuban
MOP dan
Forum pos KB
Meningkatnya pengetahuan tentang KB bagi masyarakat di sebanyak 1000 kader KB
31 Kecamatan, 276 desa/kel, 320 PoS KB, 1000 Sub Pos KB, 5000 Kel Akseptor, 31 Paguyuban MOP,
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
56
desa
1.12.18.01 Program pembinaan
para serta
masyarakat dalam
pelayanan KB/KR
yang mandiri
Pembinaan
pos KB 70%,
50% sub pos
KB,30% forum
perduli, 30%
Penguyuban
MOP
1.12.21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Menurunkan
kasus
penularan
penyakit
HIV/AIDS dan
Penyakit
menular
difasilitasi kegiatan peran pemuda dalam pencegahan HIV/AIDs, sebanyak 1000 Peserta,
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
57
1.12.21.01 Program peningkatan
penangulangan,
PMS termasuk
HIV/AIDS
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
tentang
bahaya
narkoba, PMS
termasuk
HIV/AIDS
terbima 1000 unsur masyarakat untuk berperan dalam KIE pencehanan HIV/Aids dan Penyakit Menular melalui unsur pemuda
1.12.22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
Meningkatnya
pengetahuan
ibu melalui
kartu
kembang anak
tersedia Kartu Tumbuh Kembang Anak, di 45 Kelompok
tersedia Kartu Tumbuh Kembang Anak, di 45 Kelompok BKB di 31
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
58
pembinaan tumbuh kembang anak
sehingga
tercapai
tumbuh
kembang anak
yang ideal
BKB di 31 Kecamatan
Kecamatan
1.12.22.01 Program
pengembangan
bahan informasi
tentang pengasuhan
dan pembinaan
tumbuh kembang
anak
Tersedia kartu
tumbuh
kembang
anak, di 45
kelompok BKB
di 31
kecamatan
tersedia Kartu Tumbuh Kembang Anak, di 45 Kelompok BKB di 31 Kecamatan
1.12.23 Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Meningkatkan
peran
kelompok
BKB,
BKR,BKL dan
UPPKS di
tingkat
60 %. Kelompok KBK. BKL,BKR, UPPKS berperan
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
59
kecematan
1.12.23.01 Program Penyiapan
tenaga pendamping
kelompok bina
keluarga
Meningkatnny
a pengolahan
BKB,BKR,UP
PKS, dan
PKLK dalam
upaya
peningkatan
keluarga
sejahtra
60 %. Kelompok KBK. BKL,BKR, UPPKS berperan
1.11.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan Anak
Menurutnya
jumlah
tranfiking dan
KDRT, serta
meningkatnya
organisasi
PPA dan
terbentuknya
Tercapainya 1 desa binaan Program P2WKSS dengan terbina 100 KK miskin
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
60
P2TP2 tingkat
kabupaten
1.11.16.03 Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutan
menurunnya 60% kasus KDRT dan trafiking di 31 kecamatan, dan terbentuk kota layak anak di 31 Kecamatan, Meningkatnya kesejahteraan Perempuan Kepala Keluarga
100 KK tidak mampu dapat ditingkatkan kesejahteraannya
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
61
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
62
2.2. Analisis Kerja Pelayanan BKBPP
Berdasrkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh seseuai dengan
rencana kerja tahun 2012, program dan kegiatan dapat dilaksanakan 100
persen, dan anggaran dapat direalisasikan sebesapunr 98 %, sedangkan
DAK dapat direalisasikan Kegiatan 100% dan Anggran Sebesar 93%,
sedangkan yang 7% adalah Return dari pengadaan barang dan jasa.d
Walaupun demikian masih terdapat program dan kegiatan yang harus
terus ditingkatkan dan mendapat program prioritas untuk anggaran tahun
2013. Hal ini dikarenakan untuk pencapain kinerja Badan KB PP
berdasrkan SPM yang harus dicapai tahun 2014, mengingat kondisi
maka anggaran tahun 2013 akan digunakan untuk mencapai SPM
sebagai acuan kinerja BKBPP, dengan demikian maka rencana kerja
tahun 2013 berisikan kajian terhadap pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan
peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang di kaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan
indikator kinerja yang akamn diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih
dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur
kinirja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas hasil
analisinya disajikam pada bagian ini (lihat keras kerja di bagian C.1.2. T-
VI C.1 Lamp VI permendagri No.54 Tahun 2010).
Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisi pencapaian
kinerja pelayanan SKPD hasil kertas di bagian C.1.2. (Analisi kierja
pelayana SKPD), yang disesuaikan menuru SKPD masing-masing
dengan format sebagai berikut:
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
63
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Dalam pelaksanaan pengendalian penduduk melalui pengaturan
kelahiran dengan program keluarga berencana dihadapkan dengan
isu – isu kependudukan yang akan berpengaruh terhadap
keberhasilan pengendalian pendudukan yaitu, berdasarkan sensus
penduduk tahun 2010 penduduk kabupaten bandung berjumlah
3.215.584 jiwa, Laju Pertumbuhan penduduk 2,56, Total Fertility Rate
(TFR) 2,35%, Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR) 68%, Usia Kawin
pertama Masih rendah Antara 17-18 tahaun, kondisi ini akan
berdampak terhadap upaya yang harus maksimal yang dilakukan
Badan Keluarga Brencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Bandung. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dicapai
sesuai dengan struktur organisasi BKBPP secara berjenjang sesuai
dengan tupoksi masing-masing yaitu sebagai berikut:
a. Tugas Pokok
Sesuai dengan perturan daerah nomor 21 tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kabupaten
Bandung bahwa kepala Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin,
merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,
mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan
teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik di bidang keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.
b. Fungsi
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pembinaan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
64
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan telah
tersusun uraian Tugas dan Fungsi Sebagai berikut:
• Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Bandung bahwa kepala Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai
Tugas Pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
mengendalikan mengkoordinasikan dan mempertanggung
jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
• Fungsi
• Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya
• Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
• Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya
•
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
65
Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub
bagian, 5 bidang, 10 sub bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU
serta Jabatan Fungsional ( Penyuluh KB ) yaitu :
• Bagian Sekretariat
• Sub Bagian Penyusunan Program
• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
• Sub Bagian Keuangan
• Bidang Informasi dan Data Keluarga
• Sub Bidang Data Mikro Keluarga
• Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
• Bidang Keluarga Berencana
• Sub Bidang Pengendalian KBKR
• Sub Bidang Reproduksi Remaja
• Bidang Keluarga Sejahtera
• Sub Bidang Ketahanan Keluarga
• Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat
• Bidang Pemberdayaan Perempuan
• Sub Bidang Pengurus utama Gender
• Sub Bidang Perlindungan Perempuan
• Bidang Perlindungan Anak
• Sub Bidang Kesejahteraan Anak
• Sub Bidang Integrasi hak anak
• UPT Pengendali Program KB, dibantu oleh Sub Bagian
Tata Usaha
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan di dukung
Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :
• Kepala Badan : 1 Orang
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
66
• Sekretaris : 1 Orang • Kepala Bidang : 5 Orang • Kepala Sub Bagian : 3 Orang • Kepala Sub Bidang : 10 Orang • Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) : 105 Orang • PLKB : 4 Orang • CPNS : 2 Orang • Pelaksana : 17 Orang • UPT Pengendali Program KB : 31 Orang • Kasubag TU : 31 Orang • Jumlah : 211 Orang
TKK : 1 Orang
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Sesuai dengan proses pelaksanaan anggran berdasarkan Peraturan
Pemerintah no 54 tahun 2010, perlu dilakukan review terhadap rancangan
awal RKPD yang memuat tentang program kegiatan kinerja pemerintah tahun
2013, berdasarkan proses tersebut dari rancangan awal program kediatan
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengalami
perubahan anggaran dari rencana awal sebesar Rp. 4.506.130.680 setelah
musrembang terjadi kenaikan anggaran seseuai dengan kebutuhan anggaran
tahun 2013 sebesar 7.315.785.500., anggran tersebut akan digunakan untuk
mendukung kegitan dan program yaitu anggran berbasis kinerja dengan
berpedoman pada Peratur Pemerintah No. 38, yang memuat tentang
pembagian urusan wajib pemerintah Bidang Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan perempuan.
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Bandung mempuyai kewenangan dalam
pembangunan sebagai berikut:
Bersadarkan Peraturan Pemerintah No 38 dalam
pembagian urusan pemerintah bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan yaitu:
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
67
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi
1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten.
b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten/kota.
2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota.
b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota.
3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
68
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota.
b.Pemantauan tingkat drop out peserta KB.
c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.
d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.
e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.
f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
g. Pembinaan penyuluh KB.
h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten/kota.
b.Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
69
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
skala kabupaten/kota.
c.Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten/kota.
b.Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota.
3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota.
b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten/kota.
c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota.
d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota.
e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
71
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NAPZA skala kabupaten/kota.
f .Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota.
5. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota.
2. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.
2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.
b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten/ kota.
3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten/ kota.
b.Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
72
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.
d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten/kota.
e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten/kota.
f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten/kota.
g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten/kota.
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota.
2.a.Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
73
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
program skala kabupaten/kota.
b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.
d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.
e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.
3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.
b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.
d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.
e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.
f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
74
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.
g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan
pengembangan program KB nasional di kabupaten/kota.
h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten/kota.
j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten/kota.
k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten/ kota.
2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten/kota.
b.Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten/kota.
3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.
b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
75
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
kelembagaan dan jaringan institusi program KB.
c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota.
2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota.
b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota.
3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.
c. Pengelolaan data dan informasi program
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
76
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
d. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.
e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan
1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten/kota.
2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota.
3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten/kota.
b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota.
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
77
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8. Pembinaan
1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten/kota.
Kemudian kewenangan dalam urusan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak meliputi:
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)
1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten/ kota.
2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota.
1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten/ kota.
2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten/kota.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
78
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
kabupaten/kota.
1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten/kota.
3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten/kota.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.
1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
79
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.
1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.
1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
80
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
3. Perlindungan Anak 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten/ kota.
1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha
1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
5. Data dan Informasi 1. Penjabaran dan penetapan
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
81
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
Gender dan Anak kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.
1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten/kota.
3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota.
1. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten/kota.
2. ―
2.5 Penela’ahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
82
Penelahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat berdasarkan
hasil musrembang mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten
diperoleh beberapa kegiatan Program yang memelukan dukungan
anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir.
Berdaasrkan anaslisis semua program dan kegiatan yang diusulkan dari
dareah sudah tersedia pada anggaran yang ada di Badan KB dan
permberdayaan Perempuan. Program dan kegiatan yang dilakukan
diutamakan untuk pemerataan program diseluruh Desa, Kecamatan
sampai ketingkat RT sehingga mendapat program dan kegiatan yang
merata untuk menjaga agar program dapat dilakukan disemua tingkatan
program dan kegiatan yang diusulkan dari masyarakat diantaranya,
Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin, Pendataan Keluarga, Pembinaan
Pos KB desan Pendapingan Bagi Kelompok UPPS, BKB, BKR, dan
BKL,Kegiatan tersebut secara umum telah tersedia dalam mata anggran
SKPD.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tela’ahan Terhadap Kebijakan Nasional dan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2013 ini
adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan
pencapaian kinerja, Tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
dalam mewujukan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai
tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan. Tujuan yang tertuang dalam visi
BKBPP harus dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
83
Tugas Pokok dan Fungsi satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)
sebagai berikut:
1. Rencana Kerja Tahun 2013 merupakan bagian dari
Perencanaan Strategis Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam upaya
pencapaian kinerja selama 5 tahun.
2. Rencana Kerja 2013 ini merupakan kelanjutan dari pada
capaian kinerja tahun 2012
3. Rencana Kerja 2013 adalah alat ukur sekaligus pedoman
pelaksanaan kegiatan yang sudah digariskan dalam rencana
stategis Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Bandung yang didasarkan kepada
situasi, kondisi, dan potensi Badan.
a. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan pokok kegiatan dan
program yang akan dicapai oleh Badan Keluarga berencana dan
Pemberdayaan Perempuan mengarah pada meningkatkan Indek
pembangunan Manusia (IPM) dengan indikator peningkatan
Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli. Berdasarkan kondisi di atas
maka sasaran strategis dituangkan dalam rencana kegiatan jangka
waktu bulanan, semesteran, triwulan dan tahunan. Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan
sasaran untuk tahun 2013 sebagai berikut:
1. Menurunnya TFR=2,10 melalui CPR=70%, Unmetneed 33%,
Do=15% CU/Pus=78,5% Rata-rata anak dalam keluarga 2,43
(2-3).
Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam
pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam program Keluarga
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
84
Berencana sehingga lebih optimal.
4. Meningkatnya rata-rata usia kawin dari 19 tahun menjadi 20 tahun
5. Meningkatnya peran serta keluarga dalam kegiatan-kegiatan
kelompok Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL,BLK dan UPPKS)
sebagai ketahanan keluarga dalam pembinaan kemandirian
keluarga
6. Meningkatnya aktivitas kegiatan kelompok Bina Keluarga agar
lebih efektif
7. Meningkatnya pengetahuan dan peran serta intitusi masyarakat
pedesaan dalam kegiatan Bina Keluarga sehingga terbentuk
keluarga yang berkualitas
8. Meningkatnya penyelenggaraan advokasi dan KIE yang lebih
terbuka sehingga program KB secara edukasi dapat dipahami
oleh masyarakat.
9. Pencapaian target kesertaan ber KB aktif tahun 2012 sebanyak
594.770 akseptor KB
10. Pencapaian target peserta KB baru sebanyak 85.000 akseptor
dengan focus penggarapan pada kontrasepsi IUD, MOP dan
MOW.
11. Menurunnya jumlah Pra KS dan KS I,
12. Pembinaan pusat informasi konsultasi remaja (FIKR) di 31
kecamatan dengan materi reproduksi sehat, tentang
pendewasaan usia perkawinan dan penundaan anak pertama.
13. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
14. Pembinaan 100 KK miskin secara terpadu untuk meningkatkan
pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga keluarga miskin
dapat berdaya dan mandiri.
15. Menurunnya angka traffiking, kekerasan dalam rumah tangga
serta meningkatkan keberpihakan kepada kaum perempuan
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
85
16. Terbentukan kota layak anak,tersedianya data potensi anak,
meningkatnya pemahaman tentang hak-hak anak dan
perlindungan anak
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Didalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung yang
selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program
Prioritas Anggaran terdapat 14 program prioritas anggaran pembangunan
untuk dilaksanakan pada tahun 2013. Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2013 disusun berdasarkan hasil analisa untuk
kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam
rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.
Rencana penganggaran pada tahun 2013 direncanakan untuk biaya program
dan kegiatan prioritas Kabupaten Bandung sebesar Rp. 737.900.480.799,-
sedangkan untuk anggran Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan
perempuan mendapat alokasi anggaran pada perencanaan anggaran tahun
2013 sebesar Rp. 7.315.785.500.
Jika kita melihat komposisi anggaran perurusan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Urusan
Pekerjaan Umum merupakan urusan yang paling besar mendapatkan porsi
anggaran pada Tahun 2012 mencapai 27,94%, hal ini terkait dengan agenda
peningkatan kualitas infrastruktur sebagai daya dukung penunjang roda
perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat. Urusan Wajib Pendidikan menempati urutan
kedua mencapai 21,86%, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan dan Nasional serta sejalan dengan fokus
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
86
pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2012 yaitu meningkatkan IPM.
dan Urusan Wajib Kesehatan menempati urutan ketiga mencapai 15,19%
dalam rangka meningkatkan kualitas fisik dan kemampuan SDM, sehingga
diharapkan kualitas SDM Kabupaten Bandung meningkat dari sisi kualitas
derajat kesehatannya. sedangkan anggaran untuk Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk belanja SKPD sebesar
Rp.3.160.785.000 atau 43,%, sedang untuk belanja langsung Rp.
4.155.000.000 atau 56,79% dari total anggaran sebesar Rp. 7.315.785.500
untuk tahun anggran 2013.
4.2 Kebijakan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2013.
Menindaklanjuti Program Prioritas Anggaran tahun 2013
sebagai rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten bandung, maka
kebijakan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan masuk dalam
prioritas kesehatan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam rencana kerja
2013 sebagai berikut:
a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga
berencana melalui keterlibatan masyarakat dalam pembinaan
ketahanan keluarga. Diharapkan tingkat pertisipasi masyarakat
dengan pelaksanaan delapan fungsi keluarga sebagai pelaksanaan
program Ketahanan keluarga melalui kegiatan :
1. Peningkatan Kinerja melalui Pembinaan kelompok BKB, BKR,BKL
dan UPPKS
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas institusi penggerak program KB
tingkat desa dengan focus terhadap peningkatan kesejahteraan
keluarga melalui keterlibatan institusi menjadi anggota UPPKS.
b. Meningkatkan program pengaturan kelahiran melalui peningkatan
kualitas kesertaan ber KB sehingga TFR turun menjadi 2.10 atau
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
87
penduduk tampak pertumbuhan tahun 2015 kondisi ini dapat dicapai
apabila jumlah pencapaian peserta KB aktif terus meningkat.
c. Meningkatan program kesehatan reproduksi, yang bertujuan
memberikan pemahaman kepada remaja untuk mengetahui tentang
pendewasaan usia perkawinan sehingga dapat merencana kapan dia
harus menikah dan punya anak. Dengan demikian diharapkan usia
kawin pertama atau rata-rata usia kawin di Kabupaten Bandung naik
dari 19 tahun menjadi 20 tahun. Program kesehatan reproduksi
dilakasanakan melalui pembinaan kualitas dan kuantitas Pusat
informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) yang tersebar di 31
kecamatan.
d. Peningkatan validitas data mikro keluarga agar dapat
dipertanggungjawabkan sehingga dapat menjadi data mikro untuk
pembangunan di Kabupaten Bandung. Penyediaan data keluarga
dilakukan melalui :
1. Kegiatan Pendataan Keluarga sejahtera dan memutakhiran data
keluarga yang dilanjutkan dengan updating data sehingga
validitasnya lebih tepat sasaran.
2. tersedianya data Pra KS dan KS I alasan ekonomi sebagai
indicator Keluarga sejahtera.
e. Meningkatkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak dalam upaya mewujudkan penegakan, kesetaraan, keadilan
Gender, menurunkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
trafficking melalui kegiatan:
a. Pelaksanaan P2WKSS sebagai program terpadu dengan instansi
terkait melalui membinaan 100 KK miskin yang dibina tentang
Kesehatan, Pendidikan, dan kemandirian melalui kegiatan ekonomi.
b. Terwujudnya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan
dan anak ( P2TP2A ) untuk tingkat Kabupaten
c. Pembentukan kota layak anak
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
88
d. Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak
4.3 Rencana Program /Kegiatan Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan tahun 2013.
Rencana kerja merupakan bagian dari proses perencanaan
pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai pedoman oprasional
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja tersebut
menggambarkan tentang Program dan kegiatan, Anggaran, sarana dan
prasarana tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis
sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung pada
periode tahun 2013 adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan
rencana yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program
Prioritas Anggaran tahun 2013.
Beberapa Program Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
Program Kerja Bagian Sekretariat
Bidang sekretariatan memiliki 3 bagian yaitu :
1. Bagian Umum dan Kepegawaian
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
89
2. Bagian Keuangan
3. Bagian Penyusunan Program
Yang mempunyai Program-program dan kegiatan Sbb:
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat.
b. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,dan listrik
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
h. Penyediaan makanan dan minuman
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
j. Penyediaan jasa pendukung teknis perkantoran
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
l. Penunjang perayaan hari-hari bersejarah
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4. Program peningkatan pengembangan
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
90
system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Program kerja keluarga berencana
1. Program keluarga berencana melalui kegiatannya :
a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga
miskin
b. Pelayanan KIE (komunikasi informasi dan edukasi)
c. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
d. Promosi pelayanan KHIBA
e. Pembinaan peserta keluarga berencana
f. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
g. Dst Ksi
2. Program kesehatan reproduksi remaja
a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
b. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
c. Dst..
3. Program pelayanan kontrasepsi melalui kegiatannya :
a. Pelayanan konseling KB
b. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
c. Pengadaan alat kontrasepsi
d. Pelayanan KB medis operasi
e. Dst..
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
91
4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri melalui kegiatannya :
a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
b. Dst..
5. Program promosi kegiatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok di
masyarakat, kegiatnya:
a. Penyuluhan kesehatn ibu, bayi dan anak melalu kelompok
kegiatan di masyarakat.
b. Dst..
6. Program pembangunan pusat pelayanan informasi dan konseling
(KRR) melalui kegiatanya :
a. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling (KRR)
b. Fasilitasi forum pelayanan (KRR) bagi kelompok remaja dan
kelompok sebaya diluar sekolah.
7. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS, dan
HIV/AIDS
a. Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah
b. Dst
8. Penyedian data mikro keluarga melalui kegiatan:
a. Pengumpulan data/analisa data/evaluasi data
b. Pendataan penduduk,keluarga,warga prasejahtera dan
sejahtera 1, (keluarga miskin)
c. Pembinaan dan monitoring/bimbingan teknis dari tingkat
kabupaten,kecamatan,dan desa/kelurahan.
d. Pembuatan data-base melalui visualisasi data yang
dinamis,profil,leafleath,spanduk keluarga berencana dan
keluarga sejahtera.
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
92
Program Keluarga Sejahtera
1. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kegiatannya:
a. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
b. Pengumpulan bahan materi tentang pola asuh dan
pembinaan tumbuh kembang anak
c. Penyusunan materi tentang pola asuh dan pembinaan tumbuh
kembang anak
d. Penyebarluasan materi tentang pola asuh dan pembinaan
tumbuh kembang anak terhadap tokoh masyarakat, kader dan
keluarga
e. Penguatan materi tentang pola asuh dan pembinaan tumbuh
kembang anak terhadap tugas
f. Pengumpulan bahan informasi tentang pembentukan karakter
sejak usia dini
g. Penyebarluasan materi tentang pembentukan karakter sejak
usia dini.
2. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di
kecamatan
b. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga bagi
petugas
c. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di desa
(kader BKB,BKR,BKL,institusi,PKK)
3. Program pengembangan model operasional BKB-posyandu-
PADU
a. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-
Posyandu PADU
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
93
b. Penyusunan strategi pengembangan model operasional BKB-
Posyandu-PADU tingkat kecamatan
c. Pembentukan model operasional BKB-operasional BKB-
Posyandu-PADU di desa,
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Memperhatikan kondisi kabupaten bandung yang memiliki
potensi permasalahan dan peluang, maka dengan memperhatikan
nilai-nilai dasar, asprasi dan dinamika yang berkembang, program
pemberdayaan perempuan tahun 2013 meliputi:
1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
2. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan.
Sedangkan sasaran program tahun 2013 meliputi :
1. Meningkatkan kualitas hidup dan perilaku perempuan dalam
pengembangan potensi.
2. Meningkatkan status kesehatan dan kesejaheraan keluarga
3. Meningkatkan kualiatas hidup.
4. Meningkatnya peran ibu dalam keluarga
5. Menurunya tingkat kekerasan di dalam keluarga
6. Meningkatnya peran perempuan dalam perlindungan anak
7. Meningkatnya peran perempuan dalam usaha ekonomi produktif
8. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di
bidang politik dan jabatan politik.
9. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kestaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang
berperan dalam peberdayaan perempuan dan anak.
11. Pengembangan system informasi gender dan anak.
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
94
Dengan demikian program dan kegiatan dilaksanakan di
Kabupaten Bandung secara strategis untuk mendukung Progran
Priotas Anggaran yang secara umum untuk dicapai oleh Pemerintah
Kabupaten Bandung. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung tahun 2013 meliputi:
1. Program Keluarga Berencana
2. Program Kesehatan Re-produksi Remaja
3. Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri
4. Program peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS, termasuk
HIV/AIDs
5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan
dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan
Anak
8. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan
9. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan.
Dengan demikian diharapkan melalui program dan kegiatan
yang akan dilakukan oleh Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Bandung dapat mendukung keberhasilan program
pembangunan secara keseluruhan.
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
95
3.3.1 VISI DAN MISI
a. VISI
Tujuan Pemerintah Kabupaten Bandung tertuang dalam
Visi dan Misi yang harus dicapai yaitu dengan Visi “Terwujudnya
Kabupaten Bandung yang Maju Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui
Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan
Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan
Berwawasan Lingkungan, ”.
b. MISI
Berdasarkan Visi yang harus dicapai oleh Pemerintah
Kabupaten Bandung maka diimplentasikan melalui Misi yaitu:
2. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi.
3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)
(pendidikan dan Kesehatan), yang berlandaskan Iman dan
Taqwa serta melestarikan Budaya Sunda.
4. Memantapkan Pembangunan Perdesaan.
5. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.
6. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan tata
Ruang Wilayah.
7. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing.
8. Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan
Pembangunan yang Berkelanjutan.
Rencana KeRja Tahun 2013 BaDan KeLuaRGa BeRencana Dan PeMBeRDaYaan PeReMPuan KaBuPaTen BanDunG
96
Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Bandung maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan KB dan
Pemberdayaan Perempuan dituangkan dalam Visi dan Misi yang
mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintahan Kabupaten
Bandung adalah sebagai berikut:
Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan yaitu: “Terwujudkan Keluarga Sejahtera yang Maju,
Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”. Dengan Visi tersebut
diharapkan tujuan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dalam
mendukung pembangunan dapat terwujud.
Sedang untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan akan dicapai melalui
Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat
melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan
kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan
Kesejahteraan Keluarga.
2. Menyediakan data dan informasi Keluarga berskala mikro
untuk pengembangan program di daerah
3. Meningkatkan Kualitas Kesertaan Peserta KB.
4. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Melalui