1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kemajuan teknologi adalah suatu inovasi yang diciptakan untuk mempermudah manusia melakukan aktivitas sehari hari seperti teknologi produksi, teknologi komunikasi, dan teknologi transpotasi . Teknologi transportasi adalah cara atau alat yang digunakan orang untuk berpindah dari suatu tempat ketempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 1 Seiring dengan perkembangan zaman model transportasi menjadi beragam mulai dari transportasi darat, udara, laut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dengan adanya Pertambahan penduduk yang disertai peningkatan perekonomian, maka tingkat mobilitas orang maupun barang akan meningkat pula keadaan ini harus diimbangi dengan penyediaan sarana prasarana transportasi yang memadai. 2 Namun tidak dipungkiri dengan meningakatnya transportasi menyebabkan banyaknya pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang semakin komplek dan beragam sebagai suatu permasalahan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas disebabkan adanya jumlah kendaraan yang semakin meningkat, konstruksi jalan yang kurang baik, kurangnya kesadaran terhadap lalu 1 Arif Budiarto dan Mahmudah.2007. Rekayasa Lalu Lintas.Semarang.UNS Press.Hlm. 1 2 Pramadwipa. Hukum.http://scholar.unand.ac.id.diacces pada tanggal 22 Maret 2017.
17
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANGeprints.umm.ac.id/39108/2/BAB I.pdf · manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kemajuan teknologi adalah suatu inovasi yang diciptakan untuk
mempermudah manusia melakukan aktivitas sehari hari seperti teknologi produksi,
teknologi komunikasi, dan teknologi transpotasi . Teknologi transportasi adalah
cara atau alat yang digunakan orang untuk berpindah dari suatu tempat ketempat
lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia.1
Seiring dengan perkembangan zaman model transportasi menjadi beragam
mulai dari transportasi darat, udara, laut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu dengan adanya Pertambahan penduduk yang disertai peningkatan
perekonomian, maka tingkat mobilitas orang maupun barang akan meningkat pula
keadaan ini harus diimbangi dengan penyediaan sarana prasarana transportasi yang
memadai.2 Namun tidak dipungkiri dengan meningakatnya transportasi
menyebabkan banyaknya pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang
semakin komplek dan beragam sebagai suatu permasalahan lalu lintas.
Permasalahan lalu lintas disebabkan adanya jumlah kendaraan yang semakin
meningkat, konstruksi jalan yang kurang baik, kurangnya kesadaran terhadap lalu
1 Arif Budiarto dan Mahmudah.2007. Rekayasa Lalu Lintas.Semarang.UNS Press.Hlm. 1
2 Pramadwipa. Hukum.http://scholar.unand.ac.id.diacces pada tanggal 22 Maret 2017.
2
lintas, faktor kelalaian atau kecerobohan manusia yang menyebabkan terjadinya
kecelakaan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14
tahun 1992 yang menjelaskan penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan
lalu lintas berdasarkan Pasal 229 antara lain sebagai berikut3:
(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: (a) Kecelakaan Lalu
Lintas ringan; (b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau (c)
Kecelakaan Lalu Lintas berat.
(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan
kerusakan kendaraan dan/atau barang.
(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka
ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
(4) Kecelakaan Lalu Lintas Berat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban
meninggal dunia dan luka berat.
(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
disebabkan oleh kelalain Pengguna Jalan, Ketidaklaikan
Kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.
Sedangkan dalam Pasal 310 berdasarkan pasal 229 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang
karena kelalainnya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan
kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana penjara paling lama 6(enam)
bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00(satu juta
rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kedaraan Bermotor yang
karena kelalainnya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan
korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3 Ardiansyah. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.Https://www.scribd.com.
diakses pada tanggal 06 April 2017.
3
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang
karena kelalainya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan
korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat
(4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatakan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Walaupun peristiwa hukum dalam suatu kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang
tidak diinginkan bagi setiap orang terutama anak. Di indonesia anak telah terbiasa
mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Izin
Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mengerti peraturan lalu lintas,
sehingga menimbukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak semakin
banyak, dan tidak memiliki kemampuan mengemudikan kendaraannya dengan
wajar sehingga tidak mengutamakan keselamatan dalam berkendaran.4
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa di masa yang akan
datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan
dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.5
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
4 Hendra Ari Saputra. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan
Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No:51
/Pid.A/2013/PN.Gns) diakses pada tanggal 14 September 2017.
5 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif
Konvensi Hak Anak. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1999. hal. 1.dikutip dari UNICEF. Situasi Anak
di Dunia 1995. Jakarta. 1995. hal.1.
4
Anak. Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sementara itu jika seorang
anak yang berkonflik dengan hukum yanng diatur dalam Undang-Undang Nomor
11 tahun 2012 telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana maka akan
diproses secara hukum anak yang diatur dalam berlaku di Indonesia, sedangkan
anak yang berusia 12 tahun kebawah jika bersinggungan dengan hukum maka
anak tersebut akan dikembalikan ke orang tua.
Hal tersebut diatur sesuai dengan pasal 1 ayat 1 No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak namun tidak diatur dalam pasal 1 ayat 3 UU no 11 Tahun 2012
Walaupun demikian anak memiliki hak-hak mereka yang dijamin UU No. 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi selain itu
Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak karena masyarakat
akan memberikan cap (stigma) kepada anak yang dapat merusak karir dan masa
depan anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak
sehingga mengakibatkan anak terkucil dari pergaulan masyarakat, anak akan
menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena belajar melakukan kejahatan
selama di penjara.6
Sehingga penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku
orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara
hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang
6 Sri Sutatiek. 2013. Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia.
Yogyakarta. Aswaja Pressindo. 2013. hlm. 45.
5
masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban
tetapi pertanggungjawabannya di alihkan kepada Orang tua anak, sehingga bila
timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh
hukum.7 Namun dalam asas hukum pidana secara tegas mengatur bahwa tanggung
jawab pidana itu tak bisa dialihkan kepada orang lain. Termasuk, jika pengalihan
itu diberikan kepada keluarga atau orang tua si anak pelaku tindak pidana.Meski
demikian, secara perdata orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban membayar
ganti rugi atas perbuatan anaknya.8
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dikenal adanya Diversi yang diatur dalam Pasal 1 angka 7
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengalihan penyelesaian
perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan diberlakukan untuk pelaku anak yang berumur di bawah
18 tahun, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan
pengulangan tindak pidana. Sedangkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.
7 Agung Wahyono dan Siti Rahayu.1983. Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia.
Jakarta.Sinar Grafika.
8 Mulyana W. Kusuma. 1986. Hukum dan Hak-Hak Anak.Jakarta. CV. Rajawali.hlm 3.