BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia adalah “negara hukum”. Artinya bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Penerapan hukum di Indonesia yaitu dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia secara bijaksana dan adil kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat golongan, etnis, ras, warna kulit, dan jabatan tertentu. Demi tercapainya pembangunan nasional. Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Manusia hidup bermasyarakat karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka manusia sebagai subjek hukum memerlukan bantuan orang lain baik secara fisik maupun materil. Dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, biasanya dengan melakukan atau mengadakan perjanjian antara para subjek hukum yaitu antara individu dengan individu, antara individu dengan badan hukum, ataupun antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sebagai salah satu contohnya yaitu
15
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangscholar.unand.ac.id/15048/2/BAB I.pdfGuna Serah dalam pemakaian bangunan atau gedung Kantor Kas nya tersebut bertanggung jawab atas segala biaya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah “negara hukum”. Artinya bahwa segala tindakan yang
dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku
di Negara Indonesia.
Penerapan hukum di Indonesia yaitu dengan cara menjunjung tinggi
nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, harkat dan martabat manusia, hak asasi
manusia secara bijaksana dan adil kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa
melihat golongan, etnis, ras, warna kulit, dan jabatan tertentu. Demi
tercapainya pembangunan nasional.
Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan
tantangan perkembangan global.
Manusia hidup bermasyarakat karena tidak dapat memenuhi
kebutuhannya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka manusia
sebagai subjek hukum memerlukan bantuan orang lain baik secara fisik
maupun materil.
Dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, biasanya dengan
melakukan atau mengadakan perjanjian antara para subjek hukum yaitu antara
individu dengan individu, antara individu dengan badan hukum, ataupun antara
badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sebagai salah satu contohnya yaitu
Universitas Andalas selanjutnya disebut UNAND sebagai salah satu Perguruan
Tinggi Negeri Favorit di Sumatera Barat yang sering melakukan berbagai
pembangunan, salah satunya kebutuhan civitas akademika UNAND terhadap
jasa perbankan. Disatu sisi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai lembaga
perbankan memiliki keperluan untuk memperluas kegiatan operasionalnya.
Maka dari itu, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk telah mengajukan permohonan
untuk membangun gedung kantor dan menggunakan kantor tersebut untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perbankan di lokasi
UNAND. Berdasarkan hal-hal tersebut, UNAND dan PT. Bank Mandiri
(Persero), Tbk selanjutnya disebut para pihak setuju dan sepakat untuk
mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka pembangunan gedung
operasional PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk tersebut.
Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
adalah “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
UNAND dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk telah sepakat dan saling
mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dalam rangka pembangunan
gedung operasional tersebut. Perjanjian kerjasama tersebut diatur lebih rinci
dalam akta perjanjian yang mana UNAND dengan perjanjian nomor
09631/UN.16/BMN/2014 dan pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan
perjanjian nomor 2.Ar.PLI/1668/2014. Perjanjian kerjasama antara UNAND
dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang telah disepakati tersebut
menghasilkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan diantaranya UNAND
mengizinkan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk mempergunakan tanahnya
seluas 180 m2 dan diatas tanah tersebut untuk dibangun gedung berlantai 2
(dua) yang merupakan bagian dari sebidang tanah Hak Pakai nomor : 7231016
yang terletak di propinsi Sumatera Barat, Kota Padang, kecamatan Pauh,
Kelurahan Limau Manis dikenal sebagai Kampus UNAND. Dalam hal ini yang
dipergunakan sebagai gedung Kantor Kas PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
yang nantinya selama perjanjian itu berjalan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
berhak menggunakan gedung tersebut sesuaii dengan izin dan peruntukkannya.
Penggunaan gedung tersebut hanya untuk kepentingan sebagai Gedung Kantor
Kas PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Hak pakai menurut pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun
1960 tentang Peraturan dasar-dasar Pokok Agraria adalah; 1
“hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang
dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau
dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian
sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal
tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-
undang ini”.
Dalam hal ini gedung yang dibangun berlantai 2 (dua) di Kampus
UNAND yang dipergunakan untuk kepentingan Kantor Kas PT. Bank Mandiri
(Persero), Tbk merupakan Hak Pakai yang diberikan kepada UNAND, yang
tercatat atas nama : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c/q Universitas
Andalas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Gambar Situasi nomor : 333
1Soesilo, Pramudji R. , Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008,