-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke
merupakan salah satu negara yang subur, kaya akan sumber daya
alam seperti
bahan baku dan rempah-rempah, serta memiliki potensi alam berupa
daratan dan
lautan untuk dieksplorasi, sehingga mengakibatkan banyak
wisatawan asing
untuk berkunjung maupun bekerja di Indonesia.1
Warga Negara adalah rakyat yang menetap pada wilayah dan
rakyat
tertentu dalam hubungannya dengan sebuah Negara berdasarkan
keturunan,
tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan
hak penuh
sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal
tetap di suatu
wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli
dan Warga
Negara Asing (WNA).
Pengaturan mengenai Warga Negara terdapat dalam Pasal 26 ayat 1
dan
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yakni :
Pasal 26 ayat 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia
Tahun
1945 :
“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia
asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang
sebagai warga negara”.2
1 Abdullah Sjahriful.1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian,
Jakarta. Ghalia, hlm.8 2 Pasal 26 Ayat 1, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
2
Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa yang menjadi warga
negara
indonesia adalah orang-orang bangsa asli Indonesia dan bangsa
asing yang telah
di sahkan oleh undang-undang atau hukum yang berlaku di
Indonesia.
Pasal 26 ayat 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945:
“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.”3
Sedangkan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik
Indonesia
tahun 1945 tersebut menjelaskan bahwa penduduk di indonesia
terdiri dari warga
negara indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang mendiami
negara
Indonesia yang telah di data atau sensus penduduk.
Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia
diatur
dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia,
dokumen
perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin
tinggal, pengawasan
keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan
penyidikan.
Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas
penduduk
dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan
maupun
yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara
Indonesia,
sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin
kepastian
hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang
Keimigrasian.
Pengertian Imigrasi dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni :
3 Pasal 26 Ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
-
3
“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk
atau
keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka
menjaga
tegaknya kedaulatan negara”.4
Definisi keimigrasian tersebut mengandung dua pengertian yaitu
hal
ihwal lalu lintas orang dari ke Wilayah Indonesia baik warga
Negara Indonesia
maupun warga Negara Asing melalui pemeriksaan Tempat
Pemeriksaan
Imigrasi (TPI) oleh pejabat imigrasi.
Menurut H. Abdulah Sjahriful :5
“Pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu
keberadaan orang asing di Indonesia yang menyangkut izin
keimigrasiannya dan kegiatan orang asing selama berada di
Indonesia,
yaitu segala perilaku, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan
yang
sesuai dengan izin yang di berikan kepadanya.”
Hal tersebut senada dengan pendapat yang diutarakan Jajim
Hamdani
dan Charles Cristian namun terdapat sedikit perluasan makna
tentang kejahatan
keimigrasian dan cangkupan dari Undang-Undang No 6 tahun 2011
tentang
keimigrasian, sebagaimana berikut ini.
Menurut Jajim Hamdani dan Charles Cristian : 6
“Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian ini
mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik
oleh
warga negara Indonesia dan warga negara asing serta
menjangkau
korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang
asing.
Tidak ada lagi orang asing dengan luas melakukan tindak pidana
di
bidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan
secara
fiktif kepada orang asing dan juga kepada Warga Negara
Indonesia
(WNI) yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif
atau
memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat di jerat dengan
Undang
– Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4 Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian. 5 ibid.,hlm 57 6 Jazim Hamdani. 2015. Hukum
Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta,
Sinar Grafik, hlm. 90.
-
4
Dari kedua pendapat tersebut pada dasarnya Petugas imigrasi
adalah
mengemban tugas ganda yaitu sebagai penjaga pintu masuk,
sekaligus
sebagai palang pintu keluar negeri. Posisi sebagai palang ganda
inilah yang
menentukan nasib dan kedaulatan bangsa, kedaulatan dari
perspektif
penegakan hukum, juga dalam perspektif harkat dan martabat
bangsa.
Banyaknya pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam
bidang
keimigrasian, maka terhadap orang asing yang masuk kedalam
wilayah
Indonesia dilakukan pelayanan dan pengawasan yang dilakukan
berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (Selectif
Policy)7.
Berdasarkan prinsip ini hanya orang-orang asing yang dapat
memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan
Negara
Kesatuan Republik Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan
dan
ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun
Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang
Dasar
1945 dapat diijinkan masuk atau menetap di wilayah Negara
Kesatuan
Republik Indonesia, dipertimbangkan dari berbagai segi politik,
ekonomi,
maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia, hal ini
tercantum
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa,
Izin
Masuk, dan Izin Keimigrasian.8
Salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh Warga Negara
Asing
yang ingin menuju Indonesia adalah visa. Visa sendiri adalah
izin tertulis yang
7 Farida Tuharea, 2014, Legal Pluralism : Volume 4 Nomor 2.
Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011, Fakultas Hukum
Universitas Lampung. hlm 2 8Ibid.
-
5
diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik
Indonesia
atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Republik Indonesia
atau tempat
lainnya.9
Terdapat beberapa jenis-jenis visa yakni:
a. Visa Diplomatik b. Visa Dinas c. Visa Kunjungan d. Visa
Tinggal Terbatas
Keberadaan Warga Negara Asing yang menggunakan Visa untuk
datang
ke Indonesia tidaklah selalui berjalan sesuai aturan peraturan
perundang-
undangan yang ada, tidak sedikit yang menyalahgunakan ijin
keimigrasian,
bahkan bisa saja niat untuk melakukan pelanggaran tersebut sudah
ada sewaktu
masih berada di negaranya dan atau negara lain.
Terdapat kasus mengenai tindak pidana penyalahgunaan Visa
yang
terjadi di Indonesia. Salah satunya terdapat di Imigrasi Malang
dengan
kronologis sebagai berikut:10
Warga Negara Asing yang bernama Su Zhigang berkebangsaan
Republik Rakyat Tiongkok datang menuju Indonesia dengan
menggunakan Bebas Visa Kunjungan yang berlaku selama 30
hari.
Laki-laki yang lahir di Hubei 19 September 1974 ini memiliki
nomor
paspor E20138361 yang berlaku sampai dengan 06 Mei 2023.
Su Zhigang datang ke Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2017
melalui
Bandar Udara International Juanda Surabaya dan langsung
menuju
Kota Malang. Maksud tujuan Su Zhigang datang ke Indonesia
adalah
untuk berwisata dengan temanya yang berada di Indonesia dan
sekaligus untuk melihat peluang kerja Indonesia dan mengadakan
kerja
sama. Selama berada di Indonesia Su Zhigang tinggal di Hotel
Faris
Malang.
9 Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun
2011 tentang
Keimigrasian 10 Dokumen Berita Acara Penyidikian Imigrasi
2018.
-
6
Selain untuk berwisata ke berbagai destinasi wisata di malang
dan juga
jalan-jalan ke gunung berapi yang tidak diketahui namanya, Su
Zhigang
juga telah 2 kali datang ke pabrik PT. Mulia Usaha Bersama yakni
pada
hari Jum’at tanggal 03 November 2017 pada pukul 13.00 WIB
kemudian hari Kamis pada tanggal 9 November 2018. Terdapat
kenjanggalan dimana Su Zhigang memberikan pelatihan dan
mengajarkan panduan bagaimana cara mengoprasikan mesin
pembuat
filter rokok di PT. Mulia Usaha Bersama.
Melalui pengintaian dan penyelidikan yang dilakukan oleh
PPNS
Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, penyidik berhasil menangkap
Su
Zhigang pada tanggal 17 November yang sedang tertangkap
tangan
sedang mengajarkan panduan bagaimana cara mengoprasikan
mesin
pembuat filter rokok di PT. Mulisa Usaha Bersama dan segera
melakukan penahanan untuk diperiksa PPNS Kantor Imigrasi Kelas
1
Malang.
Berkaitan dengan kasus tersebut Kepala Kantor Imigrasi kelas 1
Malang
Novianto Sulastono menjelaskan bahwa: 11
Su tertangkap tangan ketika sedang memberikan pelatihan
kepada
sejumlah buruh di pabrik yang bernama Mulya Usaha Bersama
(MUB)
di Singosari, Kabupaten Malang dengan bebas Visa kunjungan,
seharusnya ia menggunakan Kitas.
Lebih lanjut Novianto menjelaskan khusunya untuk penyalahgunaan
visa
dalam sepanjang bulan Januari hingga November sudah terdapat
5
pelanggar yang di deportasi, termasuk Su yang sudah selesai
menjadi
hukuman kurunpenjara dan sudah di Deportasi.
Penyalahgunaan visa kunjungan yang dijelaskan diatas tersebut
adalah
kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tidak
sesuai dengan
maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan
kepadanya.
Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994
tentang Visa,
Izin, Masuk, dan Izin Keimigrasian, visa kunjungan mempunyai 4
(empat)
bagian sesuai dengan tujuan yang berlaku yaitu tugas
pemerintahan, pariwisata,
11Benni Indo, Warga Tiongkok Ditangkap Imigrasi Malang, Ini
Pelanggaran yang
Dilakukannya, http://suryamalang.tribunnews.com, diakses 3
November 2018.
-
7
kegiatan sosial budaya, serta untuk kegiatan usaha.
Masing-masing dari bagian
tersebut dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan yang
berlaku di
Indonesia
Dari kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri terhadap
kesadaran
Warga Negara Asing yang mengabaikan larangan penyalahgunaan Visa
dalam
Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
yang
berbunyi :
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan
pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta
rupiah):
a. setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau
melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan
pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;
b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada
orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak
sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang
diberikan kepadanya.
Berkaitan dengan penegakan hukum pidana keimigrasian yang dalam
hal
masih banyaknya warga Negara asing yang menyalahgunakan izin
keimigrasian. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian
juga mencantumkan keberadaan penyidikan Pegawai Negeri Sipil,
yaitu diatur
dalam Pasal 105 Undang-Undang No 11 tahun 2011 tentang
keimigrasian,
yang menegaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian
(PPNS)
diberi wewenang sebagai penyidikan tindak pidana keimigrasian
yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini dan
juga
pemberian wewenang khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri
Sipil
Keimigrasian yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang
No 11
-
8
tahun 2011 menegaskan bahwa setelah selesai melakukan
penyidikan, PPNS
keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut
umum.
Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Imigrasi
bertanggung jawab secara yuridis atas tindakan penyidikan yang
dilakukannya
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan.
tanggung
jawab kedinasan dilaksanakan secara hierarki dalam hal ini
Direktur Jenderal
Imigrasi dapat memberikan petunjuk, pengarahan dan mendukung
kegiatan
penyidikan dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana
keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Imigrasi juga
diharuskan
melakukan koordinasi dengan instansi dan badan pemerintah yang
terkait
dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kegiatan dan
keberadaan
warganegara asing yang dilakukannya, diantaranya dengan
Departemen Luar
Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan
Keamanan,
Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung dan bahkan dengan
Badan
Koordinasi Intelijen Negara.12
Menurut Najarudin Safaat dalam penelitian sebelumnya
menyimpulkan,
Penegakan hukum keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus
Soekarno
Hatta lebih dititikberatkan pada tindakan keimigrasian
dibandingkan dengan
proses pengadilan, hal ini disebabkan karena tidak
diberdayakannya Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Imigrasi secara optimal, sifat efektivitas
tindakan
keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, dan budaya
penegakan
12Romli Atmasasmita.”Aspek Hukum Kerjasama Regional
Internasional Dalam Rangka
Mengatasi Peningkatan Imigran Gelap”, Laporan Tahap III
Penelitian, Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1997/1998, hlm 61.
-
9
hukum dari struktur hukum sendiri yang lebih memilih
tindakan
keimigrasian.13
Dengan memperhatikan berbagai permasalahan hukum yang
berkaitan
dengan pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka kiranya cukup
beralasan
bagi penulis untuk mengambil permasalahan hukum tersebut untuk
selanjutnya
penulis telaah lebih dalam di dalam pembahasan skripsi ini.
Sehingga sesuai
dengan latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk
meneliti dan
mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN VISA DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1
MALANG” (STUDI KASUS PERKARA BP/01/XI/2017/DIKKIM/MALANG
di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka di
rumuskan
permasalahan hukum sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan
Visa di
Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang ?
2. Apa Kendala-Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan
Visa di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan mengkaji Penegakan Hukum Tindak
Pidana
Penyalahgunaan Visa khususnya di Kantor Imigrasi Kelas 1
Malang.
13Najarudin Safaat.2008. Tesis: “Analisis Penegakan Hukum
Keimigrasian Pada Kantor
Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang
Keimigrasian dan Hukum
Acara Pidana”(Depok: UI,), Hal. 112
-
10
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Kendala Tindak Pidana
Penyalahgunaan
Visa di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat
dari
penelitian ini adalah :
1. Manfaat teoritis
a. Diharapkan memberi kontribusi pada mata kuliah Hukum Pidana
yang
khususnya dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa serta
untuk
menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di
Perguruan
Tinggi.
2. Manfaat praktis
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat
dari
penelitian ini adalah :
a. Bagi Penulis
Untuk memenuhi tugas dan syarat kelulusan mendapat gelar
Sarjana
Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum.
b. Bagi Pihak Keimigrasian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan
bagi
aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan kinerja dalam
berupaya
menjalankan tugas khususnya aparat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil
Imigrasi Kelas 1 Malang agar dapat menjalankan tanggung jawab
dan
menagani secara maksimal terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan
visa
c. Bagi Masyarakat
-
11
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang
konkrit
atas study kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat
mampu
memahami tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa adalah
perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sekaligus
memberikan
pengetahuan mengenai aspek-aspek atas kasus yang serupa
dikemudian
hari berhubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa.
E. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh
lapisan
masyarakat dan perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya
mengenai
penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa serta
pencegahan
tindak pidana penyalahgunaan visa.
F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau
penyelesaian
masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga
mencapai
tujuan penelitian atau penulisan.14 Penelitian ini menggunakan
metode
pendekatan secara yuridis sosiologis, yakni melihat hukum yang
didasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan
dikaitkan pada teori hukum dan dengan melihat kenyataan yang ada
dalam
masyarakat.15
14 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Citra
Aditya Bakti,
Bandung,. hlm.112. 15 Fakultas Hukum UMM. 2016. Pedoman
Penulisan Hukum Socio Legal Research.
Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
Hal.16.
-
12
2. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis memilih Kantor Imigrasi Kelas 1
Malang.
Alasan penulis memilih instansi tersebut adalah karena pada
tahun 2017
terdapat satu upaya pro justicia terhadap pelaku penyalagunaan
visa.16
3. Jenis Data
Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data
sebagai
berikut :
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman,
informasi,
pengamatan langsung, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari
sumber
yang utama. Data utama yang diperoleh secara langsung dengan
melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan di Kantor
Imigrasi Kelas 1 Malang.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen
tertulis, file,
rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari
sumber
kedua (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen dan
lain-lain).
c. Sumber Data Tersier
Sumber data tersier adalah data hukum yang diperoleh dari
ensiklopedia,
kamus, glossary, dan lain-lain.
16 Anas Miftakhudin, petugas imigrasi di Malang tangkap warga
negara asing yang salahi izin tinggal, http://malang.tribunnews.com
, 7 November 2018.
-
13
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan
Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dan yang di
anggap
mengetahui pada permasalahan yang di angkat oleh penulis.
Wawancara
dilakukan terhadap narasumber yaitu :
1) Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, Yaitu Bapak
Novianto
Sulastono.
2) Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Yaitu Eko Julianto
Rachmad.
b. Observasi
Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada obyek
lokasi
penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat
dalam
penelitian ini.
c. Dokumentasi
Yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh para
pihak, dalam
hal ini berkenaan dengan proses penelitian serta ditambah
dengan
penelusuran perundang-undangan.
d. Studi Kepustakaan
Yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur yang
berhubungan
dengan penulisan ini dan menjadikan hal tersebut menjai landasan
teoritis.
-
14
e. Internet
Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan
melalui
internet dan website untuk melengkapi bahan hukum dalam
penulisan ini.
5. Teknik Analisis Data
Dengan data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis
Deskriptif
Kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan
sesuai
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna
memberikan
pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil
penelitian
nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang
jelas
tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai. Menjelaskan
tentang
latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan
masalah,
tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian,
kerangka
teori, dan sistematika penulisan.
G. Sistematika Penulisan
Pada penelitian yang akan dibuat oleh penulis terdapat 4 Bab
yang
akan membantu penulis dan pembaca untuk memahami isi dari
penelitian
yang diangkat oleh penulis. Adapun sistematika penulisannya
sebagai
berikut:
1. BAB I PENDAHULUAN
Pada bab pertama ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi
penulis
dalam memilih judul skripsi serta menjadi dasar pengantar umum
dalam
memahami penulisan skripsi ini. Pada bab I berisikan latar
belakang,
-
15
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian
dan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan
dengan
permasalahan yang diangkat, antara lain: teori penegakan hukum,
teori
tindak pidana, tinjauan umum tentang keimigrasian menurut
Undang-
Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Tinjauan
Umum
Mengenai Visa.
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan terhadap
rumusan masalah penelitian ini. Pembahasan tersebut akan
dijabarkan serta
dianalisa sesuai dengan sumber data yang penulis dapatkan.
Pembahasan
akan difokuskan terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Visa dan Kendala Penegakan Hukum Tindak
Pidana
Penyalahgunaan Visa di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.
4. BAB IV PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini
dimana
berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan
saran
penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus
kajian.