BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelanggaran lalu lintas dewasa ini semakin memperihatinkan, tercatat di wilayah hukum Satlantas Polresta Medan Tahun 2011, anggota POLRI menindak langsung 139.291 1 kasus pelanggar lalu lintas ( tilang ). Kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi ini berbanding lurus dengan kecelakaan lalu lintas, terbukti selama tahun 2011 telah terjadi 1.702 kecelakaan lalu lintas 2 Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat . Data juga mencatat sebanyak 77.988 tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak sekolah. 3 1 Data dari SATLANTAS Polresta Medan . Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK , tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. 2 Berita Sumut.com (http://beritasumut.com/index.php/younews/36-hukum-a- kriminal/5898-2011-satlantas-polresta-medan-tangani-1702-lakalantas ) 3 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm 20
25
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38053/4/Chapter I.pdf · 13 Poerwagarnminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,Jakarta: Balai Pustaka, 1989,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelanggaran lalu lintas dewasa ini semakin memperihatinkan, tercatat di
wilayah hukum Satlantas Polresta Medan Tahun 2011, anggota POLRI menindak
langsung 139.2911 kasus pelanggar lalu lintas ( tilang ). Kasus pelanggaran lalu
lintas yang terjadi ini berbanding lurus dengan kecelakaan lalu lintas, terbukti
selama tahun 2011 telah terjadi 1.702 kecelakaan lalu lintas2
Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran
hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat
. Data juga mencatat
sebanyak 77.988 tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan
oleh anak sekolah.
3
1 Data dari SATLANTAS Polresta Medan
. Pelanggaran ringan yang
kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm,
menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK , tidak menghidupkan
lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan
masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap
sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali
dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka
tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga
karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
2 Berita Sumut.com (http://beritasumut.com/index.php/younews/36-hukum-a-kriminal/5898-2011-satlantas-polresta-medan-tangani-1702-lakalantas)
3 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm 20
Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah
(politie toezicht) dan sebagai penindak (politie dwang) dalam fungsi politik. Di
samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya,
pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi
dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan
atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi)4
Peraturan perundang – undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan
angkutan jalan raya tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan – ketentuan
yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah
berlebih – lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu
lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien.
.
Mengendarai kendaraan secara kurang hati – hati dan melebihi kecepatan
maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang.
Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi
apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut.
Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal
itu, khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak
sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Cara yang lazim disebutkan periodic reinforcement atau partial
reinforcement.
4 Soerjono Soekanto 2, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah
Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58
Cara ini diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu
diberi imbalan atau dijatuhi hukuman. Kalau seorang pengemudi sudah
terbiasakan menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada kecenderungan untuk
melebihi kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan oleh karena pengemudi
menganggap dirinya telah mengenal bagian dari jalan raya tersebut dengan baik.
Kalau pada tempat – tempat tertentu dari jalan tersebut ditempatkan petugas
patroli jalan raya, maka dia tidak mempunyai kesempatan untuk melanggar batas
maksimal kecepatan. Akan tetapi apabila penempatan petugas dilakukan secara
tetap, maka pengemudi mengetahui kapan dia harus mematuhi peraturan lalu
lintas. Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang berperilaku baik.
Cara kedua biasanya disebut conspicuous enforcement, yang biasanya bertujuan
untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara membahayakan.
Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan mobil polisi atau
sarana lainnya secara menyolok, sehingga pengemudi melihatnya dengan sejelas
mungkin. Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar
peraturan. Cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah
tentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga
manusia yang mampu serta terampil.5
5 Ibid, hlm 79
Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah sebuah penelitian dengan
menyusunnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul : “ Kajian Hukum Mengenai
Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah “.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis
maka permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah :
1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak sekolah?
2. Apa saja yang merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam
penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak
sekolah?
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak sekolah .
2. Untuk mengetahui apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat
dalam penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh
anak sekolah.
Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :
a. Manfaat Teoritis :
1. Menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam
bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu
lintas yang dilakukan oleh anak sekolah
2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat, lembaga hukum, badan
hukum, pemerintah dan aparat penegak hukum tentang eksistensi pasal-
pasal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh
anak sekolah.
b. Manfaat Praktis :
Memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan
masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya menanggulangi
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah tersebut.
D. Keaslian Penulisan
Penulisan skripsi ini berjudul : “Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran
Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah”, merupakan hasil pemikiran
penulis sendiri, isi dari skripsi ini penulis ambil dari beberapa buku, undang-
undang, media cetak maupun media elektronik. Setelah itu peneliti memeriksa
judul-judul skripsi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Medan, maka judul skripsi ini belum ada yang membuatnya, walaupun ada sudut
pandang dan pembahasannya berbeda. Dengan demikian keaslian penulisan
skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis, terutama secara ilmiah atau
secara akademik.
E. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas
Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan. Dalam
melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat
digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalulintas, sehingga
pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah
dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang
menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian
pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih
ringan dari pada kejahatan6
. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar
suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal
pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuai
dengan apa yang diperbuatnya.
Tipe-tipe Pelanggaran di dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1946
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :7
1.
2.
Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
umum
3.
Tentang pelanggaran ketertiban umum
4.
Tentang pelanggaran penguasa umum
Tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan
5.
perkawinan
Tentang pelanggaran terhadap orang
6.
yang memerlukan pertolongan
7. T
Tentang pelanggaran kesusilaan
entang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekaranga
8.
n
9.
Tentang pelanggaran jabatan
Tentang pelanggaran pelayaran
6 W. J. Poerwagarnminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989,
hlm 98 7 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm 208
Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu
lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat
menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas8 . Pelanggaran
lalu lintas ini tidak di atur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik
delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan
matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka
berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-
bangunan, trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur
atau rusak (Pasal 409). 9
Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut
Naning Ramdlon, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.10 Pelanggaran
yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam
Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 326, apabila ketentuan
tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.
1.
Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Surat Keputusan Mahkamah
Agung, Menteri Kehakiman, JaksaAgung dan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang
diklasifikasikan menjadi tiga bagian,yaitu :
8 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi
Teknis Lalu Lintas, Semarang : Kompetensi Utama, 2009, hlm 6 9 Moeljatno, op.cit, hlm 178 10 Mohammad Yakup, Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di
Lingkungan Polresta Malang, Skripsi tidak diterbitkan, Malang Fakultas Hukum, 2002, Hlm .9.
Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
2.
3.
Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
Klasifikasi jenis pelanggaran berat
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat
diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran
Lalu Lintas, antara lain : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281,
Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus
mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan
kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus
dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan
dari usaha Politea (Polis Negara/kota).12
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah suatu
badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap
orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan
(pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).13
Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata
Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu :14
1.
2.
Polisi sebagai fungsi
Polisi sebagai oran
3.
kenegaraan
Polisi sebagai pejabat / tugas
12 ibid 13 Poerwagarnminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm
320
14 Andi Munwarman, op.cit, hlm 3
Menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentangKepolisian
Negara Republik Indonesia fungsi POLRI adalah:15
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negaradi bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanankepada masyarakat”.
1.
Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib
memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :
2.
Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib
tunduk pada hukum.
Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan
masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur
3.
dalam hukum
Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi
mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan
hukum di
4.
kalangan masyarakat.
Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada
penindakan (represif) kepada
5.
masyarakat.
Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan
permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang
membidangi.16
15 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia 16 Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta : Grafindo Persada, 1998, hlm 32
Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu :
“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan
dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,
tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia”.
Kedudukan POLRI sekarang berada di
1.
bawah Presiden menurut pasal 8
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan :
Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di
2.
bawah Presiden.
Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KaPOLRI yangdalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan
peraturan perundang – undangan.
Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI di atur dalam Bab III
mulai pasal 13 sampai 14, yang berbunyi :
a)
Pasal 13 : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
memelihara keamanan dan ketertiban b)
masyarakat;
c) menegakkan hukum; dan
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
1)
Pasal 14 :
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan
b) pemerintah sesuai kebutuhan;
Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,dan kelancaran lalu lintas di
c) jalan;
Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undanga
d) Tn;
e) urut serta dalam pembinaan hukum nasional;
f) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan
g) swakarsa;
h)
Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
i)
Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi
j) hak asasi manusia;
Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelumditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
k) ;
l)
Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannyadalam lingkup tugas kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan
Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah :
a)
Kami Polisi Indonesia :
Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan TerhadapTuhan Yang Maha Esa.
b)
c)
Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan utuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.”17
Tugas dan wewenang Polisi ini harus dapat dijalankan dengan baik agar
tujuan Polisi yang tertuang dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Kepolisian
yaitu untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya
fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan
menjunjung fungsi hak asasi manusia dapat terlaksana.
2.2 Tugas dan Fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus
di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari
tangan polisi pada umumnya. Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas
yang khusus ini, maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Akan
tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas
pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI, karena itu berhadapan
dengan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada