1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah peta politik dalam penataan kewenangan dan kewajiban pemerintahan. Masa-masa indah era sentralisasi pemerintahan telah berakhir. Selama orde baru sentralisasi kekuasaan sangat terasa dalam setiap aktivitas pemerintahan di daerah, bahkan rancangan pembangunan di setiap daerah lebih sering mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. 2 Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah di daerah mendapat kewenangan “riil” yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri, kecuali di lima bidang yaitu pertahanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan hukum. 3 Adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di masing-masing daerah di karenakan setiap daerah bisa merespon 1 Indra Maulana. 2012. Pendekatan Pengaturan pada Sektor Penyiaran menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal. 20-21. 2 H. Djoko Sudantoko. 2003. Dilema Otonomi Daerah. Yogyakarta. Penerbit ANDI. Hal. 3. 3 Ibid.
21
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangeprints.umm.ac.id/25590/2/jiptummpp-gdl-muchamadal-38438-2-bab1.pdf · dengan adanya pembangunan menara komunikasi maka penyelenggara jasa telekomunikasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur,
yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
telah mengubah peta politik dalam penataan kewenangan dan kewajiban
pemerintahan. Masa-masa indah era sentralisasi pemerintahan telah berakhir.
Selama orde baru sentralisasi kekuasaan sangat terasa dalam setiap aktivitas
pemerintahan di daerah, bahkan rancangan pembangunan di setiap daerah
lebih sering mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.2 Dengan
ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah di daerah
mendapat kewenangan “riil” yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri,
kecuali di lima bidang yaitu pertahanan, agama, hubungan luar negeri,
moneter dan hukum.3
Adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata
di masing-masing daerah di karenakan setiap daerah bisa merespon
1 Indra Maulana. 2012. Pendekatan Pengaturan pada Sektor Penyiaran menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal. 20-21. 2 H. Djoko Sudantoko. 2003. Dilema Otonomi Daerah. Yogyakarta. Penerbit ANDI. Hal. 3. 3 Ibid.
2
kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor termasuk di
dalamnya adalah sektor telekomunikasi.4
Telekomunikasi merupakan salah satu faktor penting dan strategis dalam
menunjang dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa.
Telekomunikasi juga berperan dalam peningkatan pendidikan dan
peningkatan hubungan antar bangsa. Oleh karena peranannya yang penting
dan strategis tersebut maka penyelenggaraan layanan telekomunikasi perlu
ditingkatkan terus menerus, baik aksesibilitas, mutu layanan maupun densitas
sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah dan dinikmati seluruh lapisan
masyarakat.5
Industri telekomunikasi di Indonesia saat ini berkembang pesat dan
semakin bersaing. Operator-operator telekomunikasi menyediakan penawaran
yang beragam dari produk mereka kepada masyarakat, mulai dari persaingan
harga pulsa, fasilitas yang diberikan, sampai dengan bonus lainnya.
Penawaran yang bersaing ini telah menyediakan berbagai pilihan dan
tambahan manfaat bagi konsumennya. Persaingan penawaran tersebut
tentunya harus didukung dengan teknologi dan kualitas yang baik dari produk
para operator telekomunikasi, salah satu di antaranya adalah kualitas sinyal
atau jaringan yang baik. Untuk menunjang perbaikan kualitas sinyal atau
4 Edward Mahendratama (0910113114). 2013. Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Malang (Studi Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi). Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. 5 Depkominfo. 2010. Studi Dampak Penataan Lokasi Menara BTS Terhadap Kualitas Layanan Jaringan Bergerak Seluler. Jakarta. Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Badan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Puslitbang Pos Dan Telekomunikasi. Hal. 1.
3
jaringan dari produk yang dikeluarkan, perusahaan-perusahaan dari operator
telekomunikasi (penyelenggara telekomunikasi), ataupun perusahaan-
perusahaan penunjang penyelenggaraan telekomunikasi, melakukan pendirian
menara-menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.6
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan
Menara Telekomunikasi menyatakan menara telekomunikasi yang
selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan
umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu
kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang
diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi,
desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang
menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
Perusahaan-perusahaan operator seluler semakin agresif membangun
menara telekomunikasi di berbagai daerah. Menara Telekomunikasi sangat
diperlukan oleh operator telepon seluler. Keberadaan menara telekomunikasi
sangat berpengaruh terhadap pelayanan telekomunikasi bagi pelanggan
operator telepon seluler.7 Pembangunan menara telekomunikasi dirasa sangat
penting dan merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha telepon seluler
6 Intan Devita Rosmalia (0806427120). 2010. Pencabutan Ijin Usaha PT x Bermodal Asing Terkait dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/per/m.kominfo/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. 7 Rudyanti Dorotea Tobing. 2011. Aspek Hukum Pendirian Menara Telekomunikasi, Jurnal Socioscientia, vol. 3 No. 1. STIH Tambun Bungai Palangkaraya. Hal. 118.
4
untuk memberikan fasilitas terbaik kepada para pelanggannya/ pengguna jasa
telekomunikasi. Pembangunan menara telekomunikasi di haruskan untuk
memperhatikan estetika lingkungan, tata ruang dan wilayah dan juga faktor
keamanan dan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar menara
telekomunikasi tersebut. Pembangunan menara telekomunikasi yang begitu
agresif oleh pelaku usaha telepon seluler dapat mengakibatkan gesekan-
gesekan dengan masyarakat terutama menara telekomunikasi yang
pembangunannya di sekitar pemukiman warga masyarakat. Pembangunan
menara telekomunikasi yang bertujuan memberikan pelayanan kualitas
terbaik kepada pelanggannya/ pengguna jasa telekomunikasi ini tidak selalu
bisa diterima oleh masyarakat, ada kalanya masyarakat akan merasa
terganggu keamanan dan kenyamanannya terkait dengan pembangunan
menara telekomunikasi tersebut. Oleh karena itu, agar dalam proses pendirian
menara telekomunikasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar maka di
perlukan adanya suatu izin.
Administrasi negara adalah alat perlengkapan negara baik di tingkat
pusat dan daerah yang menjalankan seluruh kegiatan bernegara dalam
menjalankan pemerintahan. Alat tersebut dapat berupa seorang petugas/
pejabat maupun badan pemerintahan. Alat perlengkapan negara ini dilengkapi
dengan wewenang untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan mengambil
kebijakan-kebijakan.8 Berkaitan dengan prinsip otonomi daerah yang telah
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 8 Sjahran Basah dalam SF. Marbun dkk. (2004 : 81) dalam Muhammad Zulfan Hakim. 2011. Izin sebagai Instrumen Pengasawan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Hal. 181.
5
Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam
mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk kewenangan yang menjadi
perhatian adalah kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin,
yang lahir berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang
kepada pemerintah daerah. Pemerintah dalam mengatur mempunyai makna
pemerintah terlibat dalam penerbitan dan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan termasuk melahirkan sistem-sistem perizinan melalui instrumen
pengaturan tersebut, pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk
peraturan termasuk izin yang mengandung larangan dan kewajiban.9 Dengan
demikian, izin sebagai salah satu instrumen pemerintahan berfungsi
mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.10
Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan
undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-
undangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan
fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan
memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk
9 Effendi (2003 : 62) dalam Muhammad Zulfan Hakim. 2011. Izin sebagai Instrumen Pengasawan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Hal. 181. 10 Muhammad Zulfan Hakim. 2011. Izin sebagai Instrumen Pengasawan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Hal. 182.
6
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi
memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya
pengawasan.11
Pemerintah melalui izin terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal
pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen perizinan untuk
terlibat dalam kegiatan warga. Bahkan tidak berhenti pada satu tahap, akan
tetapi melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan
pengawasan, pemegang izin diwajibkan memberikan laporan berkala sebagai
rangkaian dari kegiatan pengawasan. Fungsi izin adalah sebagai instrumen
yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga agar
mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan
konkret.12
Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur pemerintah, karena
perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat
yang berisi larangan dan perintah. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi
sebagai pengarah, atau untuk mengemudikan tingkah laku warga. Perizinan
juga dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan. Izin dikeluarkan oleh penguasa sebagai instrumen untuk
mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang
dianjurkannya guna mencapai tujuan yang konkrit.13
11 Adrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 167-168. 12 Hadjon (1993 : 5) dalam Muhammad Zulfan Hakim. 2011. Izin sebagai Instrumen Pengasawan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Hal. 186. 13 Muhammad, Izin…, Op.cit. Hal. 186.
7
Sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur, Kabupaten Madiun juga
mengalami kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan banyaknya menara telekomunikasi yang tersebar diseluruh
wilayah Kabupaten Madiun. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu
anggota Seksi Evaluasi dan Pengaduan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Madiun yang menyatakan bahwa jumlah menara telekomunikasi
yang tersebar di wilayah Kabupaten Madiun adalah 133 unit.14 Hal inilah
yang menjadi pertanyaan, apakah dari keseluruhan menara telekomunikasi
tersebut sudah memiliki/ mengantongi izin resmi pendirian ataukah masih
terdapat menara telekomunikasi yang belum memiliki izin pendirian.
Peran dari Pemerintah Kabupaten untuk mengatur penyelenggaraan
perizinan khususnya terkait dengan perizinan menara telekomunikasi
sangatlah penting agar pendirian menara telekominikasi tersebut tidak asal-
asalan dan merugikan banyak pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 25
Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Madiun menyatakan bahwa permohonan izin mendirikan bangunan menara
diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati. Penyelenggaraan perizinan
pendirian menara telekomunikasi di kabupaten Madiun dilaksanakan oleh
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Jadi setiap pendirian menara
telekomunikasi di Kabupaten Madiun harus melakukan perizinan terlebih
dahulu di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
14 Hasil wawancara dengan anggota Seksi Evaluasi dan Pengaduan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun, Senin 16 Desember 2013.
8
Hal ini dilakukan agar dalam setiap pembangunan menara
telekomunikasi di wilayah Kabupaten Madiun telah memenuhi syarat
perizinan dan mendapatkan izin dari KPPT. Perizinan pembangunan menara
telekomunikasi ini mutlak diperlukan karena pembangunannya berada di
wilayah Kabupaten Madiun. Setiap pengusaha operator telepon seluler harus
memenuhi segala prosedur dan persyaratan perizinan yang telah ditetapkan
oleh KPPT apabila ingin melakukan pembangunan menara telekomunikasi di
wilayah Kabupaten Madiun. Hal ini dilakukan agar dalam pembangunan
menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Madiun memperhatikan dan
mempedulikan faktor lingkungan, tata ruang dan wilayah dan juga tidak pula
mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan masyarakat serta agar tidak
terjadi gesekan-gesekan dengan masyarakat, terutama menara telekomunikasi
yang pembangunannya di sekitar pemukiman warga masyarakat.
Izin pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Madiun
sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya izin pembangunan menara
telekomunikasi akan memberikan berbagai keuntungan diantaranya yaitu
dengan adanya pembangunan menara komunikasi maka penyelenggara jasa
telekomunikasi/ perusahaan telepon seluler akan melakukan perizinan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang secara otomatis akan
memberikan pemasukan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada
Kabupaten Madiun terkait retribusi pendirian menara telekomunikasi. Dengan
adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan
pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon
9
harus membayar retribusi terlebih dahulu.15 Dari sisi masyarakat, dengan
adanya perizinan pembangunan menara telekomunikasi maka masyarakat
akan merasa terlindungi dengan kepastian hukum, kepastian hak dan juga
memudahkan mendapatkan fasilitas serta meningkatnya kualitas pelayanan
terhadap masyarakat pengguna jasa telekomunikasi. Apabila bangunan yang
didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.16
Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
menara telekomunikasi yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian
ini dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana tersebut di bawah ini :
Tabel 1
Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Menara Telekomunikasi
No Nama Judul Hasil
1 Agung Budi
Setiawan
(Fakultas
Hukum
Universitas
Brawijaya
2013)
Pengawasan dan
Pengendalian Terhadap
Pembangunan Menara
Telekomunikasi
Berdasarkan Pasal 29
ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 11
Tahun 2011 tentang
Pembangunan,
Penataan dan Retribusi
Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Studi
Hasil dari penelitian ini adalah
bahwa dalam rangka
pengawasan dan pengendalian
terhadap pembangunan menara
telekomunikasi, Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu
(KPPT) Kabupaten Ponorogo
menetapkan izin operasional
penggunaan menara bersama
telekomunikasi, membentuk Tim
Penataan dan Pengawasan
Pembangunan Menara
Telekomunikasi (TP3MT) dan
15 Adrian Sutedi, Hukum…, Op.cit. Hal. 200. 16 Ibid.
10
di Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu
Kabupaten Ponorogo).
menarik retribusi secara rutin
terhadap menara telekomunikasi.
Adapun hambatan dalam
pengawasan dan pengendalian
pembangunan menara
telekomunikasi oleh KPPT
Kabupaten Ponorogo
diantaranya kurangnya anggota
dan sarana prasaranan yang
belum memadai dalam
melaksanakan pengawasan dan
pengendalian pembangunan
menara telekomunikasi.
Solusi untuk mengatasi
hambatan-hambatan dalam
pengawasan dan pengendalian
pembangunan menara
telekomunikasi yaitu KPPT
Kabupaten Ponorogo
mengajukan permohonan kepada
Pemerintah Kabupaten Ponorogo
agar ditambahkannya jumlah
anggota dalam TP3MT untuk
memudahkan dalam
melaksanakan pengawasan dan
pengendalian pembangunan
menara telekomunikasi.
2 Edward
Mahendrata
ma
(Fakultas
Pengawasan Izin
Mendirikan Bangunan
Menara
Telekomunikasi di Kota
Hasil dari penelitian ini adalah
bahwa setiap pengajuan izin
mendirikan bangunan menara
telekomunikasi di Kota Malang
11
Hukum
Universitas
Brawijaya
2013)
Malang (Studi Tentang
Pendirian Menara
Telekomunikasi
Menurut Peraturan
Walikota Malang
Nomor 50 Tahun 2007
Tentang
Penyelenggaraan
Menara
Telekomunikasi).
harus mematuhi prosedur dan
persyaratan yang diatur dalam
Peraturan Walikota Malang
Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Menara
Telekomunikasi dan Peraturan
Walikota Malang Nomor 95
Tahun 2012 tentang Peta Arah
Persebaran Menara
Telekomunikasi Bersama untuk
Antena Makro Seluler.
Hambatan dalam pengawasan
izin mendirikan bangunan
menara telekomunikasi di Kota
Malang yaitu kurangnya
koordinasi antara pihak pemberi
izin Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BP2T) dengan pihak
Satpol PP. Satpol PP tidak
mengetahui menara-menara
yang sudah berizin dan yang
belum berizin sehingga pihak
Satpol PP melakukan klarifikasi
kepada BP2T setiap ada menara
telekomunikasi yang baru
berdiri.
3 Radityo
Aryo S
(Fakultas
Hukum
Universitas
Optimalisasi Penertiban
Izin Pendirian
Bangunan Menara
Telekomunikasi Seluler
Menurut Peraturan
Hasil dari penelitian ini adalah
bahwa upaya yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
untuk mengoptimalkan
penertiban izin pendirian menara
12
Brawijaya
2013)
Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 23
Tahun 2007 Tentang
Penyelenggaraan
Menara
Telekomunikasi.
telekomunikasi/ tower di
Kabupaten Sidoarjo yaitu
membentuk tim untuk
mengorganisasi pendirian tower,
menerapkan sanksi administratif
terhadap pelanggaran
pemasangan tower, dan upaya
represif dengan secara berkala
memeriksa dan membongkar
tower yang melanggar ketentuan
pemasangan tower di Kabupaten
Sidoarjo.
Hambatan dalam proses
optimalisasi penertiban izin
pendirian tower di Kabupaten
Sidoarjo yaitu terdiri dari
hambatan internal dan eksternal.
Hambatan internal disebabkan
karena minimnya tenaga
operasional yang mengerti
pelaksanaan operasi penertiban
dan minimnya dana untuk
keperluan tersebut. Hambatan
ekternal disebabkan masyarakat
yang menghalang-halangi
pelaksanaan penertiban karena
telah mendapat kompensasi dari
pemasangan tower.
Upaya mengatasi hambatan
internal yaitu menambah tenaga
dengan memanfaatkan bantuan
13
dari instansi lain yang memiliki
kelebihan tenaga untuk
membantu pelaksanaan
penertiban izin pendirian tower.
Upaya mengatasi hambatan
eksternal yaitu Dinas Perizinan
dibantu Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo melakukan sosialisasi
terhadap pentingnya ketertiban
pemasangan tower.
Sumber : Hasil dari penelitian terdahulu yang diolah.
Ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian terdahulu yang
telah dipaparkan di atas dengan penelitian ini. Apabila peneliti sebelumnya
lebih menekankan pada aspek pengawasan dan upaya optimalisasi izin
mendirikan menara telekomunikasi, dalam penelitian ini penulis bertujuan
untuk menjelasakan dan mengkaji tentang permasalahan pelaksanaan
perizinan pendirian menara telekomunikasi serta akibat hukum pendirian
menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di ataslah yang menjadi
landasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan
Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi” (Studi di Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun).
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pendirian menara telekomunikasi di
Kabupaten Madiun?
14
2. Bagaimana akibat hukum pendirian menara telekomunikasi yang tidak
memiliki izin?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengkaji pelaksanaan perizinan pendirian menara telekomunikasi
di Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengkaji akibat hukum pendirian menara telekomunikasi yang
tidak memiliki izin.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitiam hukum ini adalah :
1. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan
baru guna menambah wawasan tentang pelaksanaan perizinan
pendirian menara telekomunikasi. Selain itu, penelitian ini juga
sebagai prasyarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana S1
dalam bidang ilmu hukum.
b. Bagi Masyarakat
1) Memberikan pengetahuan hukum mengenai pelaksanaan
perizinan pendirian menara telekomunikasi.
15
2) Agar setiap perusahaan operator telepon seluler tergerak untuk
melakukan perizinan terlebih dahulu sebelum mendirikan
menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Madiun.
c. Bagi Pemerintah
Agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap pendirian
menara telekomunikasi di Kabupaten Madiun. Hal tersebut
diharapkan mampu mengantisipasi pendirian menara telekomunikasi
illegal.
E. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk sumbangan
terhadap ilmu administrasi negara, terutama terkait masalah perizinan
pendirian menara telekomunikasi.
F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan
yang akan dikemukakan. Penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek
kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji
adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma
16
yang ada.17 Penelitian yuridis sosiologis bisa pula digunakan untuk
meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.18 Dalam
kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa penulis melakukan
pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat dalam hal ini
yaitu terkait dengan pelaksanaan perizinan pendirian menara
telekomunikasi.
2. Lokasi Penelitian
Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Madiun. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
merupakan instansi yang bertugas dan berwenang untuk
mneyelenggarakan dan memberikan pelayanan di bidang perizinan di
Kabupaten Madiun. Dalam hal ini terdapat banyak bangunan menara
telekomunikasi di Kabupaten Madiun yang perlu diteliti terkait dengan
izin pendiriannya. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai instansi
yang berwenang dalam pelaksanaan perizinan dalam hal ini adalah izin
mendirian menara telekomunikasi merupakan lokasi yang sangat tepat
dan berhubungan dengan tujuan penelitian penulis yaitu mengenai
Adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi,
pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama/ 17 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 51. 18 Ibid. Hal. 52.
17
pertama.19 Data primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang
diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian empiris yaitu
penelitian yang dilakukan langsung di dalam lingkungan masyarakat.
Data primer ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui
observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi tentang
pelaksanaan perizinan pendirian menara telekomunikasi di Kantor
Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Madiun. Penulis melakukan
penelitian yang dilaksanakan mulai bulan Desember 2013 sampai
dengan bulan April 2014.
b. Data Sekunder
Adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file,
rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari
sumber kedua (Sekunder-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan
lain-lain).20 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai
literatur, jurnal dan pendapat para ahli yang terkait dengan
permasalahan atau materi-materi penelitian tentang pelaksanaan
perizinan pendirian menara telekomunikasi. Penulis menggunakan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang
Pembangunan, Pengendalian, dan Pengawasan Menara
Telekomunikasi dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun
19 Pedoman Penulisan Hukum. 2012. Fakultas Hukum UMM. Hal. 18. 20 Ibid.
18
2012 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penyelenggaraan Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Madiun.
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
a. Penelitian Lapangan
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan
langsung di lokasi penelitian. Penelitian dilakukan terhadap objek
yang menjadi bahasan dalam penelitian ini dengan :
1) Observasi
Observasi di dalam penelitian ini untuk mengetahui dan
mencatat gejala-gejala yang tampak dalam pelaksanaan
perizinan pendirian menara telekomunikasi di Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun.
2) Wawancara
Dalam penelitian ini, untuk memperoleh dan
mengumpulkan data serta informasi, peneliti melakukan
wawancara dengan cara memberikan pertanyaan dan diskusi
dengan beberapa staf di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Madiun yaitu antara lain dengan Hery Koendarjatie
(Kasubag Tata Usaha), Yayuk Sri Wahyuni (Kepala Seksi