BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perekonomian ...

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini uang

memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat.

Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu

penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara.1 Pesatnya

perkembangan fungsi uang ini memerlukan adanya sebuah lembaga yang

dapat mengelola dan melaksanakan fungsinya. Maka munculah sebuah

lembaga yang memiliki kewenanangan yang berkaitan dengan uang, yaitu

bank.

Pengertian Bank menurut Undang -undang RI nomor 10 tahun 1998

Pasal 1 Ayat (2) tentang perubahan undang -undang nomor 7 tahun 1992

tentang perbankan berbunyi :

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak”.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari

masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah

kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah

mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat

luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara

memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya

1 Kasmir, Ibid., hlm.13

dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat

adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.2

Jenis simpanan yang ditawarkan oleh bank semakin beragam dan

semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat seperti pembayaran

dan penarikan kapan saja, banyaknya mesin ATM, dan menipisnya resiko

akan kerugian yang akan terjadi. Dalam praktek perdagangan, pembayaran

dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai (uang chartal) atau dengan

surat-surat berharga (uang giral), seperti cek dan Bilyet Giro.3 Cek dan

Bilyet Giro ini adalah salah satu produk bank yang dapat di akses dengan

membuka rekening giro pada sebuah bank. Rekening tersebut dapat dibuka

atas nama perorangan maupun badan usaha.

Cek dan Bilyet Giro ini dapat dijadikan alat pembayaran dalam

perbankan tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu cek

dalam pembayaran dana yang ada dapat dicairkan sedangkan didalam Bilyet

Giro dana tidak dapat dicairkan melainkan dilakukan pemindahbukuan

antara rekening giro nasabah. Penggunaan Bilyet Giro ini sudah banyak

digunakan oleh nasabah bank dalam pembayaran suatu transaksi baik itu

transaksi jual beli maupun transaksi dengan pihak bank.

Bilyet Giro menurut Pasal 1 butir (3) PBI no 18/41/PBI/2016 adalah surat

perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan

pemindahbukukan sejumlah dana kepada rekening penerima. Dengan

2 Kasmir, Ibid., hlm.24

3 Agus Sardjono, Pengantar Hukum Dagang, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 133

demikian pembayaran Bilyet Giro adalah pembayaran dengan

pemindahbukuan (booking transfer) dan bukan dengan uang tunai.4

Disamping itu peranan bank sangat dibutuhkan dalam transaksi

perbankan khususnya peranan teknis administrasi dari bank mengenai

pemindahbukuan suatu jumlah tertentu dari rekening giro yang berhutang

pada rekening giro penagih hutang kepada bank yang sama atau bank yang

berlainan. Penerbit harus mimiliki rekening giro pada suatu bank dan

penerima Bilyet Giro juga harus memiliki rekening giro pada bank yang

sama atau bank yang berlainan. Dalam Peraturan Bank Indonesia

No.18/41/PBI2016 Pasal 5 disebutkan penggunakan Bilyet Giro melibatkan

para pihak, yang berbunyi :

a. Bank Tertarik;

b. Penarik;

c. Penerima; dan

d. Bank Penerima

Dalam penjelasan diatas, maka maksud dari pihak – pihak tersebut adalah

a. Bank Tertarik, adalah bank yang menerima perintah

pemindahbukuan

b. Penarik, adalah nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan

sejumlah dana atas beban rekeningnya

c. Penerima, adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukuan

dana sebagaimana diperintahkan oleh penerbit kepada tertarik

4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1989, hlm. 177

d. Bank penerima, adalah bank yang menatausahakan rekening

pemegang

Bank Indonesia menyempunakan peraturan terkait pembayaran

menggunakan Bilyet Giro yang berlaku efektif per 1 April 2017 . aturan

terdahulu mengenai pembayaran menggunakan Bilyet Giro diatur dalam

Surat Edaran Direksi no 28 tahun 1995. Selanjutnya aturan ini dicabut dan

diganti menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016

dan SE Nomor 18/31/2016. Selain itu, juga ada aturan terkait lainya yakni

PBI Nomor 8/29/PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan

Bilyet Giro kosong.

Perubahan aturan terhadap Bilyet Giro dari yang dahulunya berpedoman

pada SKBI No.28/32/SK/Dir tahun 1995 dicabut setelah keluarnya PBI

No.18/41/PBI tahun 2016 merubah pula syarat-syarat formal yang perlu

duperhatikan pengguna Bilyet Giro, antara lain perubahan masa berlaku

yang tadinya selama 70 hari plus 6 bulan menjadi 70 hari saja. Perubahan

kedua tercermin dalam peningkatan syarat formal yaitu mewajibkan adanya

tanda tangan basah penarik, tanggal penarikan, dan tanggal efektif. Selain

itu Bilyet Giro yang dulunya bisa diserahkan oleh pihak lain selain penerima

kini harus diserahkan sendiri oleh penerima atau kuasa. Bilyet Giro yang

dulunya bisa diisi oleh pihak lain kini harus diisi oleh penarik saat

penerbitan Bilyet Giro dengan jumlah koreksi paling banyak dilakukan tiga

kali kecuali untuk kolom tanda tangan. Serta Bilyet Giro yang tadinya

menyertakan tampat dan tanggal penarikan kini hanya perlu menyertakan

tanggal penarikan saja.

Dasar pertimbangan penerbitan PBI No. 18/41/PBI/2016 ini adalah untuk

meningkatkan perlindungan bagi pengguna Bilyet Giro dan meningkatkan

daya tarik dari penggunaan Bilyet Giro dalam meminimalkan risiko

penyalahgunaan serta memberikan jaminan keamanan dan kepastian

penggunaan Bilyet Giro.

Dalam transaksi Bilyet Giro ini masih ada kasus-kasus dari pelanggaran

yang terjadi seperti contoh kasus yang di uraikan penulis yaitu : Jakarta,

Kompas.com, Bank Indonesia (BI) menyatakan telah memantau laporan

terkait pemalsuan Bilyet Giro. Kasus penyalahgunaan tersebut berkedok

manipulasi Bilyet Giro palsu. "Modus manipulasi Bilyet Giro yang seolah-

olah asli dan mengubah nomor rekening dan jumlah nominal," kata Direktur

Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran BI Ery Setiawan di Jakarta,

Senin (20/3/2017).5. Republika.co.id, Jakarta, Polda Metro Jaya

mengungkap kasus penipuan bermodus Bilyet Giro (cek kosong). Polisi

telah meringkus tiga orang pelaku dengan inisial LNT (47), S (53), dan YB

(35). Dalam lima bulan terakhir, ketiganya berhasil menipu sejumlah toko

emas dan money changer dengan cek kosong senilai Rp 500 juta uang tunai

dan emas tiga kilogram. "Tersangka mempunyai Bilyet Giro atas nama

orang lain, kemudian dia buat KTP palsu atas nama orang yang ada di

Bilyet Giro tersebut," ujar Kanit IV Subdit Resmob Ditreskrimum Polda

Metro Jaya, Kompol Teuku Arsya Khadafi, Jumat (17/2).6

5https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/20/190627326/bank.indonesia.deteksi.kasus.pe

malsuan.bilyet.giro diakses pada tanggal 2 Desember 2018 pada pukul 21.25 WIB. 6https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/02/18/oljqex384-

polda-metro-ringkus-pelaku-penipuan-modus-bilyet-giro diakses pada tanggal 2 Desember 2018

pada pukul 21.30 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, menimbulkan ketertarikan penulis untuk

menulis skripsi ditambah dengan adanya kasus yang terjadi di Indonesia

mengenai Bilyet Giro yang menimbulkan kerugian dari para pihak itu

sendiri baik dari pihak penarik maupun penerima, maka judul skripsi yang

penuilis buat adalah : “ Perlindungan Hukum bagi Pengguna Bilyet Giro

sebagai Warkat Bank menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.

18/41/PBI2016 Tentang Bilyet Giro ( Studi pada kantor perwakilan

Bank Indonesia SUMBAR ) “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas , maka

rumusan permasalahanan yang akan dikemukakan adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna Bilyet Giro menurut

Bank Indonesia ?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai

warkat bank menurut Bank Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penulisan Karya Ilmiah

ini, antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna

Bilyet Giro menurut Bank Indonesia.

2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan

Bilyet Giro sebagai warkat bank menurut Bank Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian dapat memberikan manfaat untuk dapat

digunakan lebih lanjut. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan

sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Meneliti kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan

merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

b. Menetapkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan

menghubungkannya dengan praktek di lapangan.

c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang

hukum pada umumnya maupun dibidang hukum keperdataan pada

khususnya.

d. Untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan terhadap

perkembangan mata kuliah hukum perdata dan hukum perbankan

pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan

penulis sehingga dapat membantu penulis dalam melakukan

pembahasan dan pemecahan masalah yang penulis angkat.

a. Dapat memberikan kontribusi kepada Pihak Bank Indonesia ,

selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan

menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil

penelitian ini

b. Untuk memberi pengetahuan bagi masyarakat , para pihak yang

terkait dan pemerintah mengenai analisis perubahan ketentuan

penggunaan Bilyet Giro sebagai warkat bank berdasarkan

ketentuan PBI No. 18 / 41 / PBI 2016

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik

penelitian. Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selain itu, penelitian merupakan

sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan

secara sistematis, metedologis dan analisi untuk mendapatkan suatu

kesimpulan.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan secara yuridis empiris, pendekatan yuridis (hukum dilihat

sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan

penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang

tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai

kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini

digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan

yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam

menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-

bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dilapangan yaitu

tentang perlindungan hukum bagi penggunaan Bilyet Giro sebagai

warkat bank menurut PBI No. 18/41/PBI 2016 tentang Bilyet Giro yang

di lakukan pada Bank Indonesia Perwakilan SUMBAR. Setelah

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan

kemudia menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju

pada penyelesaian masalah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu

penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya. Dengan maksud untuk

mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-

teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.7 Dalam

penulisan ini Peneliti ingin mengetahui apa perlindungan hukum yang

diberikan kepada nasabah selaku konsumen dalam penggunaan Bilyet

Giro yang andal, pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran

pihak Bank Indonesia mengenai pentingya perlindungan hukum bagi

nasabah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan nasabah dalam

menggunakan Bilyet Giro sebagai Warkat bank pada sektor jasa

perbankan.

3. Sumber dan Jenis Data

a.. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

bersumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan.

7 Ibid

a. Perpustakaan Unand

b. Perpustakaan Fak. Hukum Unand

2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Selain dari buku-buku yang ada di perpustakan, data yang digunakan

dalam penelitian ini juga bersumber dari lapangan. Dapat berupa

wawancara dengan nasabah debitur selaku masyarakat atau pihak Bank

Indonesia di Padang Sumatera Barat

b. Jenis Data

Data yang dikumpulkan meliputi:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

sumber pertama guna memperoleh data yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti8. Data diperoleh dari

wawancara yang dilakukan Penulis di Kantor Perwakilan

Bank Indonesia Sumatera Barat, Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

berwujud laporan dan sebagainya9. Data sekunder ini terdiri

dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh dari

berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi

8Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT Raja

Grafindo Persada, 2012, hlm. 69. 9Ibid, hlm. 74.

atau keputusan pengadilan terkait dan bersifat mengikat

dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHperdata)

2) Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank

Indonesia

3) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang

Perbankan

4) Peraturan BI No 18/41/PBI 2016 Tentang Bilyet

Giro dan SE Nomor 18/31/2016

5) PBI Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam

Nasional Penarikan Cek Dan Bilyet Giro Kosong

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat

hubunganya dengan bahan hukum primer dan dapat

membantu menganalisa serta memahami bahan hukum

primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah-

makalah, hasil penelitian para pakar hukum, jurnal atau

artikel, dan berita-berita dalam surat kabar atau

majalah.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan

dengan penelitian. Bahan hukum yang dipergunakan

oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan

Kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data, penulis melakukan langkah-langkah

sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi dan betatap muka

(face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan

pernyatanyan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian keepada

seseorang responden. Wawancara yang dilakukan terhadap kepala

bagian Bank Indonesia Perwakilan Sumbar di Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan

teknik pengumupulan data yang tidak langsung ditujukan kepada

subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek

penelitian. Dalam studi ini peneliti melakukan pengumpulan data

yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan

mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan

dengan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data di lapangan, maka Penulis akan

mengolah dan menganalisa data tersebut dengan cara- cara sebagai

berikut:

a. Pengolahan Data

Dalam tahap pengolahan data, ada dua kegiatan yang dilakukan

penulis, yaitu :

1. Editing

Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh daftar

pertanyaan yang dikembalikan responden. Dalam

menyunting, penyunting tidak mengganti atau menafsirkan

jawaban responden agar kebenaran jawaban dapat terjaga.

2. Coding

Pengkodean dapat dilakukan dengan memberi tanda

(symbol) yang berupa angka pada jawaban responden yang

diterima. Tujuan dari pengkodean adalah untuk

penyederhanaan jawaban responden. Seluruh kode yang

ditentukan untuk tiap jawaban disusun dalam buku kode,

buku kode ini selain diperlukan dalam pengkodean juga

digunakan sebagai pedoman untuk analisis data dan penulisan

laporan.

b. Analisa Data

Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan

jawaban atas pertanyaan mengenai perihal didalam rumusan

masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian. Dalam

proses analisa ini, rangkaian data yang telah tersusun secara

sistematis menurut klasifikasi kemudian diuraikan dan di analisa

secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian

terhadap data yang yang dimaksud, serta diuraikan dalam bentuk

kalimat perkalimat. Kemudian hasil analisa tersebut

diinterprestasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat

deduktif yang merupakan gambaran umum jawaban permasalahan

perdasarkan hasil penelitian.