BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahetd.repository.ugm.ac.id/.../potongan/S1-2015-358063-introduction.pdf · Perdagangan (UU Perdagangan), dan yang terbaru adalah Permendag

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abraham Maslow dalam teorinya yaitu “Hierarki Kebutuhan” membagi

tingkat kebutuhan manusia sebagai berikut:

Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan yang dasariah, misalnya rasa lapar,

haus, tempat berteduh, tidur, oksigen, dan kebutuhan jasmani lainnya; 2)

Kebutuhan akan rasa aman mencakup antara lain keselamatan dan

perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional; 3) Kebutuhan sosial

mencakup kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, kasih sayang, diterima-

baik, dan persahabatan; 4) Kebutuhan akan penghargaan mencakup faktor

penghormatan internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor

eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian; 5) Kebutuhan akan

aktualisasi diri mencakup hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh

kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya.1

Pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan tersebut salah satunya adalah melalui

kegiatan perdagangan. Pada mulanya hubungan perdagangan hanya terbatas pada

satu wilayah negara tertentu, tetapi dengan semakin berkembangnya arus

perdagangan maka hubungan dagang tersebut tidak hanya dilakukan antara para

pengusaha dalam satu wilayah negara saja tetapi juga dengan para pedagang dari

negara lain, salah satunya melalui kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ini didasari

oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu

sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi.2

Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam,

iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Perbedaan

1Abraham H. Maslow, 1984, Motivation and Personality, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta,

hlm. 27. 2 Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2001, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor dan Imbal

Beli), Rajawali Press, Jakarta, hlm. 2.

2

tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya

yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk, sehingga secara langsung atau

tidak langsung membutuhkan pelaksanaan pertukaran barang dan atau jasa antara

satu negara dengan negara lainnya.3 Bilamana suatu negara berada dalam kondisi

yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya hanya dengan

mengandalkan sumber daya sendiri, maka berhubungan dan bekerja sama dengan

negara lain yang secara sumber daya sangat lebih, sangatlah penting manfaatnya

dalam hal tukar menukar barang maupun jasa serta sumber daya dengan prinsip

saling menopang satu sama lain.4

Manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak terlepas dari kebutuhan

primer, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang adalah kebutuhan

akan pakaian, kebutuhan pangan adalah kebutuhan akan makanan dan minuman,

sedangkan kebutuhan papan adalah kebutuhan akan tempat tinggal. Ketiga

kebutuhan utama tersebut tentunya harus memiliki kriteria-kriteria yang baik

untuk dapat menunjang taraf kehidupan manusia sehingga dapat disebut dengan

layak.

Sandang atau pakaian merupakan kebutuhan paling utama dibanding kedua

kebutuhan utama lainnya. Manusia tanpa pakaian akan kesulitan dalam memenuhi

kebutuhan pangan dan papan. Kriteria pakaian yang baik adalah pakaian yang

bersih, sehat, dan pantas, terlepas dari pakaian tersebut baru atau bekas.

Pada kenyataannya kebutuhan atas sandang atau pakaian seringkali tidak

diimbangi dengan ketersediaan uang yang cukup sehingga pakaian bekas menjadi

3 Ibid.

4 Muhammad Sood, 2011, Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 5.

3

salah satu alternatif bagi masyarakat kelas bawah. Pakaian bekas dari segi harga

tentu lebih murah dibandingkan dengan pakaian baru. Pakaian bekas pun ada

beragam macamnya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun diimpor dari

luar negeri. Pakaian bekas tak hanya digunakan sendiri, namun juga

diperdagangkan secara luas di Indonesia.

Tidak semua barang dapat diimpor dan diekspor secara bebas. Setiap negara

mempunyai kebijakannya sendiri untuk menentukan mana barang yang dapat

diimpor atau diekspor maupun yang tidak, hal ini dilakukan untuk melindungi

kepentingan nasionalnya. Khususnya mengenai pakaian bekas, importasi barang

tersebut di Indonesia telah dilarang sejak 18 Januari 1982 melalui Surat

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi (SK Mendagkop) Nomor 28 Tahun

1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor5 yang diperbaharui dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor

54/M-DAG/PER/15/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Regulasi selanjutnya yang mengatur larangan impor pakaian bekas termuat

dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

(Kepmenperindag RI) Nomor 230/MPP/Kep/7/1977 tentang Barang yang diatur

Tata Niaganya dan Kepmenperindag RI Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 tentang

Tata Niaga Impor Tekstil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (UU Perdagangan), dan yang terbaru adalah Permendag Nomor

51/M-DAG-PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

5 Siaran Pers tanggal 1 Mei 2003 tentang Penjelasan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kepada

Wartawan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas oleh Fauzi Aziz, Kepala Biro Umum dan

Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

4

Peraturan-peraturan tersebut belum terlaksana dengan baik karena impor

pakaian bekas hingga kini masih juga dilakukan walaupun telah dilarang sejak

puluhan tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari masih maraknya

penyelundupan pakaian bekas dan sentra atau kios-kios penjualan pakaian impor

bekas yang masih melakukan kegiatan usahanya di berbagai wilayah di Indonesia.

Sekitar tahun 1997 – saat krisis moneter, pakaian-pakaian bekas masuk ke

Indonesia. Kemunculan pasar pakaian bekas di Indonesia tidak berjalan merata.

Pasar pakaian bekas di Sumatera, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi misalnya,

lebih dulu muncul daripada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan

sekitarnya. Sentra penjualan pakaian bekas misalnya di Pasar Ular dan Pasar

Senen Jakarta, Cibadak Mall Bandung, atau pada event tertentu misalnya saat

Pasar Malam Sekaten di Yogyakarta.6

Perdagangan pakaian impor bekas memiliki peran yang cukup penting dalam

memenuhi kebutuhan sandang di beberapa daerah di Indonesia dimana

masyarakatnya masih tergolong kelas menengah ke bawah. Selain itu banyak

masyarakat juga menggantungkan penghasilannya melalui perdagangan pakaian

impor bekas. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia,

dimana tujuan dari negara demokrasi adalah untuk mengusahakan serta

menyelenggarakan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya.7Dalam mewujudkan

hal itu, maka setiap kebijakan yang dilakukan Indonesia haruslah melindungi

kepentingan nasional.

6 Wisnu Andang Jaya, Impor Pakaian Bekas dalam Problema Ekonomi,

http://www.kompasiana.com/wisnuandangjaya/impor-pakaian-bekas-dalam-problema-

ekonomi_54f34624745513962b6c6e5f, diakses pada tanggal 21 April 2015 pukul 14.30 WIB. 7Materi kuliah Hukum Konstitusi dan Demokrasi.

5

Kepentingan nasional Indonesia dalam larangan impor pakaian bekas dapat

diketahui dari alasan-alasan yang mendasari larangan tersebut dan regulasi-

regulasi yang terkait untuk melindunginya. Kebijakan larangan impor pakaian

bekas juga dilakukan di berbagai negara di dunia termasuk di negara-negara

anggota ASEAN, bahkan di negara Afrika yang penduduknya berpendapatan

rendah pun impor pakaian bekas tetap dilarang.8

Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan di atas, kebijakan mengenai

larangan impor pakaian bekas dalam rangka melindungi kepentingan nasional

tentunya menjadi bahan perbincangan yang menarik di kalangan instansi yang

berwenang, kalangan akademisi, sampai kepada masyarakat luas tentunya. Penulis

oleh karena itu tertarik untuk menyusun penulisan hukum mengenai kebijakan

tersebut dengan judul Penerapan Asas Kepentingan Nasional dalam Larangan

Impor Pakaian Bekas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1) Hal-hal apa saja yang menjadi alasan larangan impor pakaian bekas terkait

asas kepentingan nasional?

2) Mengapa impor pakaian bekas tetap dilakukan walaupun telah ada

peraturan yang melarangnya?

8 Sudar S.A, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan

Perdagangan, 2003, Tindakan Tegas Diterapkan Terhadap Impor Pakaian Bekas, Media Industri

dan Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, hlm. 19.

6

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini mempunyai tujuan baik secara umum maupun khusus.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan

untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Gadjah Mada.

2. Tujuan Khusus:

a. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi alasan larangan impor

pakaian bekas terkait asas kepentingan nasional.

b. Untuk mengetahui penyebab impor pakaian bekas tetap dilakukan

walaupun telah ada peraturan yang melarangnya.

D. Keaslian Penelitian

Penelusuran penelitian pada berbagai referensi dan hasil penelitian, baik

melalui media cetak maupun elektronik, telah dilakukan Penulis untuk

mengetahui keaslian dari penelitian untuk penulisan hukum ini. Selama

melakukan penelusuran, Penulis belum menemukan judul yang sama dengan

tulisan ini. Penulis menyatakan bahwa penelitian untuk penulisan hukum yang

berjudul “Penerapan Asas Kepentingan Nasional dalam Larangan Impor

Pakaian Bekas” belum pernah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran penulis, telah ada penulisan hukum yang membahas

tentang impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Junita Sitorus dari Universitas

7

Sumatera Utara dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

Penyelundupan Pakaian Bekas” pada tahun 2008 yang membahas tentang tindak

pidana penyelundupan pakaian bekas berdasarkan studi kasus di Pengadilan

Negeri Medan, Sumatera Utara. Rumusan masalah dalam penulisan hukum

tersebut mengenai dampak penyelundupan pakaian bekas, peraturan perundang-

undangan yang terkait tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, dan

penegakan hukumnya.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu penyelundupan pakaian bekas mempunyai

dampak negatif yaitu merugikan industri dalam negeri, serta merugikan

pendapatan dan perekonomian negara, di sisi lain mempunyai dampak positif bagi

masyarakat miskin karena dapat membeli barang-barang bekas luar negeri dengan

harga murah namun dengan mutu yang lebih tinggi. Masalah pemberantasan

penyelundupan pakaian bekas di Indonesia masih mengalami hambatan-hambatan

antara lain karena masalah geografis Indonesia yang merupakan negara

kepulauan, dan faktor mentalitas negatif pedagang dan petugas/pejabat yang

bersangkutan.

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan disebutkan bahwa penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh

orang atau badan hukum akan dikenai sanksi yang bersifat pidana kumulatif,

yakni sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Junita Sitorus juga melakukan

analisis terhadap putusan kasus nomor 3.412/Pid.B/2006/PN.Mdn dan putusan

nomor 3.433/Pid.B/2006/PN.Mdn, dimana kedua putusan tersebut merupakan

8

dalam perkara yang sama namun terhadap para pelakunya diperiksa dalan berkas

perkara yag berbeda (splitsing).

Perbedaan penulisan hukum yang diangkat oleh penulis terletak pada fokus

pembahasan yang secara khusus meneliti tentang hal-hal yang menjadi alasan

dilarangnya impor pakaian bekas untuk melindungi kepentingan nasional

Indonesia dan penyebab masih dilakukannya impor pakaian bekas tersebut

walaupun telah ada peraturan yang melarangnya.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki memiliki kegunaan sebagai berikut:

1) Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini untuk menambah khazanah kepustakaan tentang

hukum dagang, khususnya tentang hukum perdagangan luar negeri,

untuk melihat bagaimana penerapan asas dalam peraturan perundang-

undangan terhadap suatu larangan impor.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang

bermanfaat dalam bidang perdagangan di Indonesia.