BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG · pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perjanjian kinerja tahun 2018 yang telah disepakati. ...

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Organisasi Perangkat Daerah atau OPD merupakan lembaga penyelenggara

pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah memiliki tugas pokok dan

fungsi masing-masing yang secara khusus telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo,

demikian pula dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo

adalah OPD melalui Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dan Pentaan Ruang yang dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan program dan

kegiatan menyangkut bidang pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Sebagai pengemban amanah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Gorontalo berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai

perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam

mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun kedua untuk

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun

kegagalan yang ditemui dalam bidang pembangunan infrastruktur.

Dasar penyusunan LKIP ini adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dengan melaksanakan

pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai

perjanjian kinerja tahun 2018 yang telah disepakati.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo yang penjabarannya

tertuang pada Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 35 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah

dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Gorontalo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . Adapun penjabaran tugas, fungsi dan struktur

organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pentaan Ruang dan Penataan Ruang

sebagai berikut :

KEPALA DINAS :

Mempunyai Tugas Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas peyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan, serta

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup

tugasnya.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

SEKRETARIS :

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, menyusun rencana program,

mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola administrasi

keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, aset, administrasi umum dan kepegawaian

dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan.

2. Penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan

evaluasi dan pelaporan.

3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan dan

perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan

kepustakaan.

4. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program.

5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Sekretariat, membawahi :

1. SUB BAGIAN PERENCANAAN

Mempunyai tugas mengelola, menyusun dan mengendalikan rencana program kegiatan

Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

2. SUB. BAGIAN KEUANGAN

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dalam rangka belanja kegiatan

dinas, perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, pengelolaan aset, serta

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

3. SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Dinas yang meliputi surat

menyurat, kearsipan, pengagendaan, melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan

dalam rangka urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan

barang berharga/ alat pungut perlengkapan Dinas lainnya dan kesejahteraan pegawai,

statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai

dan pelayanan jabatan fungsional, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

BIDANG BINA MARGA

Tugas Fungsi

Melaksanakan sebagian urusan

Dinas dibidang Bina Marga, serta

melaksanakan tugas-tugas lainnya

1. Penyusunan program kerja

dibidang Bina Marga;

sesuai tugas kedinasan. 2. Penyusunan langkah operasional

di Bidang Bina Marga;

3. Penyelenggaraan dan

pengawasan terhadap

pelaksanaan seluruh peraturan

perundang – undangan dibidang

Bina Marga;

4. Pengaturan, pelaksanaan,

pengendalian, pengawasan dan

pembinaan kegiatan

pembangunan, peningkatan, dan

pemeliharaan jalan dan jembatan

beserta simpul- simpulnya;

5. Pelaksanaan identifikasi serta

inventaris dibidang Bina Marga;

6. Pengaturan pelaksanaan

pengendalian, pengawasan dan

pembinaan kegiatan

pembangunan, peningkatan, dan

pemeliharaan jalan dan jembatan

beserta simpul-simpulnya;

7. Pelaksanaan pemberian perijinan

dibidang Bina Marga;

8. Pengaturan status, kelas dan

fungsi jalan;

9. Penyelenggaraan koordinasi

pelaksanaan kegiatan sesuai

bidang tugasnya bersama pejabat

dan instansi terkait;

10. Penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis dan pemecahan

masalah dibidang tugasnya;

11. Pengaturan, pengendalian

pengawasan dan pemberian

penilain Sasaran kinerja Pegawai

(SKP);

12. Pelaksanaan, pengendalian,

evaluasi, pengawasan dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan

dibidang tugasnya;

13. Penyampaian saran, usul dan

pertimbangan kepada atasan baik

secara lisan ataupun tertulis

sesuai bidang tugasnya, dan;

14. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya

sesuai tugas kedinasan.

Bina Marga, membawahi :

1. SEKSI PEMBANGUNAN, PENINGKATAN PEMELIHARAAN JALAN

Mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengatur, mengelola, mengendalikan

pembinaan dan pengawasan pembangunan, meningkatkan dan memelihara jalan serta

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

2. SEKSI PEMBANGUNAN, PENINGKATAN PEMELIHARAAN JEMBATAN

Mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengatur, mengelola, mengendalikan

pembinaan dan pengawasan pembangunan, meningkatkan dan memelihara jembatan

serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan

BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA)

Tugas Fungsi

Melaksanakan sebagian urusan Dinas

di Bidang Pengelolaan Sumber Daya

Air, serta melaksanakan tugas-tugas

lainnya sesuai tugas kedinasan

1. Penyusunan program kerja di

Bidang PSDA;

2. Penyusunan langkah kegiatan

operasional;

3. Penyelenggaraan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan seluruh

peraturan perundang-undangan di

Bidang PSDA;

4. Peraturan pelaksanaan

pengendalian dan pengawasan

pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan jaringan irigasi dan

drainase, sungai, danau, rawa dan

pantai;

5. Peraturan, pelaksanaan,

pengendalian dan pengawasan

pembangunan kegiatan operasi

kualitas air permukaan,

pemeliharaan pengairan dan

penanggulangan akibat bencana

alam;

6. Pelaksanaan pengelolaan sumber

daya air permukaan;

7. Penyediaan dukungan/bantuan

untuk kerjasama antar Kabupaten/

Kota dalam pengembangan

prasarana dan sarana pengairan,

bendungan/DAS;

8. Pelaksanaan penyusunan

inventarisasi bangunan pengairan;

9. Pembinaan pengembangan dan

peningkatan rehabilitasi irigasi kecil

perdesaan, irigasi air tanah dan

jaringan tersier;

10. Pengelolaan perijinan air permukaan

dan sumber air;

11. Pengawasan penambangan bahan

galian golongan C pada alur sungai;

12. Pelaksanaan identifikasi serta

inventarisasi data dibidang PSDA;

13. Pelaksanaan penyusunan/pelatihan

teknis bidang PSDA;

14. Pengoordinasi kegiatan sesuai

bidang tugasnya bersama pejabat

dan instansi terkait;

15. Penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis dan pemecahan

masalah dibidang tugasnya;

16. Pelaksanaan, pengendalian evaluasi,

pengawasan dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan dibidang

tugasnya, dan;

17. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya

sesuai dengan tugas dan fungsi

kedinasan.

Pengolahan Sumber Daya Air, membawahi :

1. SEKSI PERLINDUNGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Mempunyai tugas Melaksanakan pengaturan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan,

evaluasi, pelaporan, pembinaan, perlindungan dan perndayagunaan sumber daya air,

melaksanakan sebagian tugas dibidang PSDA, menyusun program kerja dibidang

perlindungan dan perndayagunaan sumber daya air, melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang tugasnya, menyusun langkah

kegiatan operasional, melaksanakan pembinaan pengembangan, peningkatan dan

rehabilitasi jaringan irigasi kecil perdesaan, irigasi air tanah dan jaringan tersier,

melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi kualitas air

perumahan, eksploitasi dan normalisasi sungai, danau, rawa, pantai dan penanggulangan

bencana alam, melaksanakan identifikasi serta inventarisasi jaringan irigasi kecil

perdesaan, irigasi air tanah dan jaringan tersier, melaksanakan perencanaan penyediaan

dan pengaturan penggunaan air irigasi, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya bersama pejabat dan instansi terkait,

melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan Bendung/DAS jaringan irigasi dan drainase

serta bangunan-bangunan pelengkapnya, melaksanakan pengawasan penambangan

bahan galian golongan C pada alur sungai, melaksanakan perlindungan pengamanan

pemanfaatan dan pengendalian pencemaran sumber air dan air baku, mengelola

perizinan air permukaan dan sumber air, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai

dengan tugas kedinasan.

2. SEKSI PENGOLAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

Mempunyai tugas membantu melaksanakan pengaturan, pengelolaan pembangunan

peningkatan dan pengembangan sumber daya air, jaringan irigasi, drainase serta

prasarana dan sarana pengairan, melaksanakan sebagian tugas dibidang PSDA,

menyusun program kerja dibidang sumber daya air, mengawasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan dibidang tugasnya, menyusun langkah kegiatan operasional,

melaksanakan pengedalian dan mengawasi peningkatan jaringan irigasi dan drainase,

mengatur pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam, mengendalikan dan

mengawasi pembangunan serta peningkatan danau dan pantai, melaksanakan

pengendalian pengawasan pembangunan dan peningkatan Bendung/DAS, melaksanakan

identifikasi serta inventarisasi bangunan pengairan, melaksanakan pembinaan

pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis, semi teknis,

perdesaan dan air tanah, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas

kedinasan.

BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA JASA KONSTRUKSI

Tugas Fungsi


di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa

Konstruksi, serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan tugas

kedinasan.

1. Pelaksanaan tugas keciptakaryaan

dan jasa konstruksi;

2. Penyusunan program kerja;

3. Penyusunan langkah kerja

operasional;

4. Pengawasan terhadap pelaksanaan

kegiatan keciptakaryaan dan jasa

konstruksi;

5. Pengevaluasian dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan

keciptakaryaan dan jasa

konstruksi;

6. Pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan seluruh peraturan

perundang-undangan dibidang

Cipta Karya dan jasa konstruksi,

dan;

7. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai

tugas dan kewenangan kedinasan.

Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi, membawahi :

1. SEKSI BANGUNAN GEDUNG DAN JASA KONSTRUKSI

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan seluruh ketentuan

dan peraturan yang berlaku dibidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, Menyusun

program kerja dibidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, mengatur, melaksanakan

dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pengembangan,

rehabilitasi dan pemeliharaan dibidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi,

melaksanakan identifikasi dan inventaris dibidang bangunan gedung, menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya bersama pejabat dan

instansi terkait, melaksanakan Pemberian ijin, rekomendasi teknis dibidang Bangunan

Gedung, menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi, menyelenggarakan

sistem informasi jasa konstruksi, penertiban izin usaha jasa konstruksi, pengawasan

tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi,

melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

di Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya

sesuai dengan tugas kedinasan.

2. SEKSI PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan pelaksanaan program sistem penyediaan

air minum dan penyehatan lingkungan, mengumpul, mengelolah, menganalisa, dan

mengevaluasi data pendukung sebagai penunjang perencanaan dan pelaksanaan

program penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, menyiapkan bahan

penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan petugas dalam peningkatan penyediaan air

minum dan penyehatan lingkungan, melaksanakan penanggulangan masalah sanitasi

pada kejadian bencana, melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait dalam kegiatan

analisis dampak lingkungan, melaksanakan pembuatan, peningkatan kualiatas dan

kuantitas penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum dan

lingkungan pemukiman, mengupayakan berbagai sumber anggaran sesuai dengan

tupoksinya, melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

BIDANG TATA RUANG

Tugas Fungsi


di Bidang Tata Ruang, serta

melaksanakan tugas-tugas lainnya

sesuai dengan tugas kedinasan.

1. Penyusunan program kerja di

Bidang Tata Ruang;

2. Penyelenggaraan pengaturan,

pelaksanaan, pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan

penataan ruang wilayah dan antar

kabupaten/kota;

3. Melaksanakan perencanaan tata

ruang wilayah;

4. Melaksanakan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah;

5. Menetapkan kawasan strategis;

6. Melaksanakan perencanaan tata

ruang kawasan strategis;

7. Melaksanakan pengendalian ruang

kawasan strategis;

8. Menyusun penetapan kriteria

penataan perwilayahan ekosistim

tangkapan air;

9. Pengaturan tata ruang perairan 12

mil;

10. Menyebarluaskan informasi yang

berkaitan dengan rencana umum

dan rencana rinci tata ruang dalam

rangka pelaksanaan tata ruang;

11. Melaksanakan standar pelayanan

minimal biidang penataan ruang.

Tata Ruang, membawahi :

1. SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG

Mempunyai tugas menyusun program kerja di bidang perencanaan dan penyusunan tata

ruang, menyusun langkah kegiatan operasional, melaksanakan identifikasi penetapan

dan perubahan fungsi ruang, melaksanakan penelitian dan identifikasi kebutuhan

penataan ruang wilayah dan kawasan, melaksanakan koordinasi antar kabupaten / kota

dalam rangka penyusunan tata ruang, melaksanakan koordinasi dengan lembaga /

instansi yang berkaitan dengan penyusunan tata ruang, melaksanakan sosialisasi pada

masyarakat umum di bidang perencanaan dan penyusunan tata ruang,

menyelenggarakan koordinasi dalam rangka penatapan peraturan daerah menyangkut

penyusunan perencanaan tata ruang, melaksanakan evaluasi dan pelaporan

pelaksanakan kegiatan di bidang tugasnya, melaksanakan pengawasan dan pemberian

penilaian prestasi kerja bawahan, menyampaikan saran, usul dan pertimbangan kepada

atasan baik secara lisan ataupun tulisan di bidang perencanaan dan penyusunan tata

ruang, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

2. SEKSI EVALUASI DAN PENGENDALIAN TATA RUANG

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang tata ruang dalam

penyelenggaraan evaluasi, menyusun program kerja dibidang evaluasi dan pengendalian

tata ruang, menyusun langkah kegiatan operasional, melaksanakan penelitian dan

identifikasi penetapan dan perubahan fungsi-fungsi ruang, melaksanakan pelayanan

terhadap masyarakat umum tentang peraturan tata ruang, melaksanakan koodinasi

antar pemerintah kabupaten/kota sehubungan dengan pengawasan dan pengendalian

tata ruang, melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi, masyarakat dan yang

terkait dalam evaluasi dan pengendalian tata ruang, melaksanakan evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya, melaksanakan pengawasan dan

pemberian penilaian prestasi kerja bawahan, menyampaian saran, usul dan

pertimbangan kepada atasan baik secara lisan ataupun tertulis di bidang evaluasi dan

pengendalian tata ruang, melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

C. ASPEK STRATEGI ORGANISASI

Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan di daerah selama ini,

diakui atau tidak berimplikasi pada pembangunan masa depan. Jika permasalahan dasar belum

dapat diatasi akan mengakibatkan tidak berlangsungnya keberlanjutan pembangunan sehingga

terjadi kerawanan dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah pemerintah daerah.

Salah satu permasalahan dasar pembangunan yang muncul adalah masih belum

meratanya hasil pembangunan antara daerah kota dengan desa yang berimplikasi negatif

terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara relatif masih rendahnya tingkat pendapatan desa

ataupun minimnya akses terhadap pembangunan merupakan beberapa implikasi negatif

pembangunan. Hal tersebut seyogyanya menjadi perhatian dalam pemerataan pembangunan

kedepan.

Pada konteks pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, belum

meratanya pembangunan infrastruktur merupakan kesenjangan yang terjadi dalam proses

pembangunan dimaksud. Kondisi infrastruktur masih jauh dari harapan sehingga akses

masyarakat dalam meningkatkan roda perekonomian terganggu.

Menghadapi permasalahan dasar sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya

maka ditempuh beberapa strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dimasa yang akan datang. SKPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan strategi

sesuai kewenangan yang dimiliki sebagaimana berikut :

a. Kemandirian

Dalam upaya pembangunan dan perawatan/pemeliharaan infrastruktur, hal

mendasar yang harus dipahami dan disadari semua pihak bahwasanya adalah menjaga

keberlangsungan kondisi infastruktur yang baik merupakan tanggung jawab semua pihak

tanpa terkecuali.

Pemahaman dan kesadaran ini terbentuk tanpa unsur pemaksaan ekternal

melainkan bersifat internal. Dengan kata lain pemahaman dan kesadaran yang muncul

dalam aktifitas keseharian adalah pemahaman dan kesadaran peduli terhadap kerusakan

infrastruktur sehingga tercipta sinergitas antara pemerintah selaku pengambil kebijakan

dengan masyarakat selaku pengguna fasilitas sarana dan prasarana yang terbangun.

Dengan terbentuknya pemahaman dan kesadaran peduli terhadap kerusakan

infrastruktur ini, maka kemandirian dalam upaya pengelolaan infrastruktur dapat terlaksana

yang pada akhirnya budaya peduli terhadap kerusakan infrastruktur dapat terwujud.

Kemandirian yang dimaksud adalah kemampuan dan kemauan dalam menjaga

kerusakan infrastruktur yang secara sadar dan bertanggung jawab dan senantiasa

mempertimbangkan keberlangsungan kondisi infrastruktur yang baik masa kini dan akan

datang. Dengan kata lain senantiasa berbudaya peduli terhadap kerusakan infrastruktur

dalam setiap aktifitas keseharian.

b. Partisipatif

Keberhasilan pembangunan infstruktur publik dan pemerintah serta sarana dan

prasrana publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak terlepas dari partisipasi

masyrakat. Program keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dilibatkan

sejak proses identifikasi kebutuhan, penentuan skala prioritas dan lokasi pembangunan

infrastruktur, perencanaan hingga pemanfaatan dan pemeliharaan dalam upaya

mewujudkan suatu infrastruktur yang memadai, tepat sasaran dan mampu memberikan

manfaat yang masiv bagi masyrakat yang juga merupakan objek dan tujuan dibangun

infrastruktur tersebut.

c. Koordinatif

Koordinasi yang dilakukan untuk sebuah perencanaan pembangunan sarana dan

prasarana serta infrastruktur publik wajib dilakukan dan harus benar-benar terjalin

sehingga konektifitas antar lembaga pemerintah maupun para pemangku kepentingan

dapat memberikan dampak positif dari tahapan yang dijalankan. Hal ini menjadi suatu

proses yang harus mendapatkan perhatian penuh sehingga tahapan demi tahapan yang

dilakukan dari progres pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik

dan koordinasi yang dilakukan terus berjalan secara kontinuitas.

d. Profesionalisme

Dalam membangun sebuah infrastruktur pemerintah daerah sebagai penyedia

kegiatan bagi masyarakat (pihak Ketiga/Kontraktor) yang akan melaksanakan kegiatan

pembangunan tersebut harus mengedepankan profesionalisme sesuai spesipikasi atau

ketententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu syarat yang tentunya harus dijalankan oleh pihak penyedia jasa/

kontraktor adalah memiliki perusahaan serta ijin-ijin lainnya yang dipersyaratkan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Identifikasi Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi Organisasi

1. Pembangunan, Pemeliharaan/Reahabilatasi jalan.

Masalah Pembangunan, Pemeliharaan/Reahabilatasi jalan yang dihadapi adalah

jalan yang dibangun memiliki kekuatan 12 Ton, sedangkan masih banyak kenderaan

yang melewati jalur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten memiliki berat beban

melebihi kekuatan jalan yang dibangun, sehingga perlu dibuatkan kebijakan yang dapat

mengatasi permasalahan diatas. Ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Khusus

(DAK) yang digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan jalan juga termasuk masalah

belum maksimalnya pembangunan/pemeliharaan jalan.

2. Pembangunan/Pemeliharaan Jembatan

Dalam hal Pembangunan/Pemeliharaan Jembatan, masalah yang dihadapi adalah

besarnya biaya pembangunan jembatan, sehingga daerah menyesuaikan dan

memprioritaskan kegiatan yang urgent dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Pengelolaan Sungai

Masalah yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap

pemanfaatan sempadan sungai, dimana masih ada masyarakat yang membuang

sampah pada sekitar sempadan sungai, bahkan di beberapa sungai terdapat bangunan

liar yang menyalahi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis

Sempadan Danau. Selain itu juga penanganan sungai dalam kurun waktu 5 Tahun

terakhir belum maksimal, hal ini tergantung keuangan daerah (DAU) yang ada.

4. Pengelolaan Irigasi

Pemasalahan yang dihadapi pada pengelolaan irigasi adalah faktor cuaca yang tak

menentu dan pengangkutan material ke lokasi kegiatan yang lambat sehingga

berpengaruh pada progres fisik. Bila progres fisik lambat, maka akan berpengaruh pada

pencairan dana (DAK).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Tahun 2018, maka penyajiannya disusun berdasarkan sistematika sebagai

berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

IKTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri atas Data Umum Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Struktur

Organisasi, Aspek Strategis Organisasi dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari Visi, Misi, Tujuan,

Strategi serta Kebijakan.

Disamping itu, menguraikan perjanjian kinerja SKPD yang telah ditetapkan pada

awal tahun anggaran dan revisi perjanjian kinerja pada pertengahan tahun

anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja setiap sasaran secara keseluruhan

dan mesti diungkapkan berapa sasaran yang berhasil dan berapa sasaran yang

gagal dicapai.

Diuraikan juga hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran,

pembandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan

pencapaian sasaran, hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi dan

langkah-langkah antisipatif yang akan diambil serta evaluasi akuntabilitas

keuangan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama serta strategi

pemecahan masalah.

DAFTAR LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

- Evaluasi Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun

2016 – 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi

mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan

mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis disusun berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi,

tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan

masa depan.

1. Visi

Visi Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2021 merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang

disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015. Visi tersebut

menggambarkan State of Arrival (kondisimasadepan yang dituju) untuk periode selama 5

(lima) tahun kedepan. Visi Kabupaten Gorontalo 2016 -2021 dirumuskan melalui proses

harmonisasi dengan dokumen Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 – 2019

dan Rencana Jangka Menengah ProvinsiGorontalo 2012 – 2017, serta memperhatikan

kontinuitas pelaksanaan pembangunan maka dirumuskan Visi Kabupaten Gorontalo

Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG

MENUJU MASYARAKAT MADANI”

Pernyataan visi di atas terdiri 2 frasa besar yakni: “Terwujudnya Kabupaten

Gorontalo Gemilang” dan frasa “Masyarakat Madani”. Kedua frasa tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang

Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses perwujudan. Proses tersebut

membutuhkan waktu untuk membentuk wujud, dari kondisi state of the art(saat

ini)ke kondisi state of arrival(kondisi harapan). Jadi terminologi terwujudnya adalah

proses perubahan (change) menuju ke kondisi yang dicitakan. Kabupaten Gorontalo

adalah daerah yang hendak dirubah dari kondisi kini ke kondisi yang diharapkan. Kata

“Gemilang” adalah hasil suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang menunjukkan

kejayaan dan kemasyhuran yang berbentuk kesejahteraan dan kemandirian rakyat

sebagaimana visi dalam RPJPD 2005-2025Kabupaten Gorontalo, yakni “KABUPATEN

GORONTALO SEJAHTERA DAN MANDIRI”. Dengan kata lain Gemilang berarti

sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan kejayaan dan

kemasyhuran berupa kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kata “GEMILANG”

merupakan akronim dari GEnerasi MembangunInsan cemerLANG.

2. Masyarakat Madani

Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya menjunjung

tinggi hak-hak sipil, nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan iman,

ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

2. Misi

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yangakan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi tujuandan sasaran

serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah pembangunan yangakan

ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten

Gorontalo tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten

Gorontalo Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

1. Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun

sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas sehingga kedepannya akan tercipta

SDM yang produktif dan kompetitif dengan karakteryang dilandasi kearifan lokal

yang siap menghadapi era globalisasi

2. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan sinergitas antar lembaga,

serta mendorong partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil, adil,

efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi

3. Mengoptimalkan Sumber daya Alam Menuju Kemandirian

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akanmewujudkan

kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan keungulan daerah

yang kompetitif sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

berkeadilan dan berkelanjutan

4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan

Hidup

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akanmelaksanakan

kebijakan dan program pembangunan yang berbasis kependudukan dan lingkungan

hidup serta menjadikan pembangunan berbasis kependudukan sebagai dasar dalam

menilai jalannya proses pembangunan yang berlandaskan pada dimensi pemihakan

kepada rakyat miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi penduduk dalam

perencanaan pembangunan dan kesetaraan

5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun

kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-lembaga external (lokal,

regional, nasional dan global) dalam rangka mengakselarasi pembangunan di

Kabupaten Gorontalo

Dari 5 (Lima) misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Masuk pada Misi 3 yaitu Mengoptimalkan Sumber daya Alam

Menuju Kemandirian. Untuk mendukung misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang menitikberatkan pada pembangunan/pemeliharaan infrastruktur dan

penataan ruang sesuai peruntukannya.

3. Tujuan

Berdasarkan visi misi diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Pentaan Ruang dan Penataan Ruang pada lima tahun kedepan adalah :

1. Kuatnya Daya Dukung Infrastruktur Wilayah.

2. Meningkatkan Askses Air bersih yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.

3. Terwujudnya kondisi perumahan yang layak huni dalam lingkungan yang sehat.

4. Tersedianya Prasarana Gedung Pemerintah dan publik guna kenyamanan dalam

pelayanan masyarakat.

5. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan akan tercapai terbagi dalam beberapa sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Jalan, Jembatan dan Sungai.

2. Peningkatan Kualitas Konsumsi Air Bersih bagi Masyrakat.

3. etercapaian perumahan dan sanitasi yang baik.

4. Pembangunan Gedung Pemerintah dan Publik.

5. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Rencana Tata Ruang.

6. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pelayanan

5. Strategi

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang adalah percepatan pembangunan

infrastruktur Kabupaten Gorontalo 2016 - 2021 yang dititikberatkan pada bidang :

a. Jalan dan jembatan

b. Sungai

c. Irigasi

d. Air Bersih dan Air Limbah

6. Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

a. Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berperan besar untuk membuka

isolasi wilayah.

b. Ketersediaan pengairan dan irigasi merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan

pertanian dan sektor-sektor lainnya.

c. Penyediaan akses air bersih dan air limbah untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi

Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja

dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014

disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja..

Kebijakan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur haruslah didukung

dengan program aksi yang mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk itu, pada Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo menetapkan 13 (Tiga Belas) Program Utama guna

mendukung upaya tersebut, yaitu :

1. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Peningkatan disiplin aparatur

4. Pembangunan jalan dan jembatan

5. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

6. Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

7. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

8. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

9. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

10. Pembangunan infrastruktur perdesaan

11. Penanganan Perumahan dan Permukiman

12. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

13. Perencanaan tata ruang

Untuk menunjang upaya pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur,

maka untuk Tahun 2108 di tetapkan 6 (Sasaran) sasaran strategis yang akan dicapai dan

indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Target dan Program Tahun

2017

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Program

1. Meningkatnya kualitas Jalan,

Jembatan dan Sungai Persentase Jalan

Kabupaten Dalam

Kondisi Baik 37,58 %

1. Program

Pembangunan

jalan dan

jembatan

2. Program

Rehabilitasi/

pemeliharaan

jalan dan

jembatan

Persentase Jembatan

Kabupaten Dalam


1. Program

Pembangunan

jalan dan

jembatan

2. Program

Rehabilitasi/

pemeliharaan

jalan dan

jembatan

Persentase sungai

kewenangan

kabupaten yang

dinormalisasi dan

penguatan tebing

0,94 %

1. Program

Pengembanga,

pengelolaan, dan

konservasi

sungai, danau

dan sumber

daya air lainnya

Luas lahan yang

terlayani oleh jaringan

irigasi 4248 Ha

1. Program

Pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan

jaringan

pengairan

lainnya

2.

Peningkatan Kualitas

Konsumsi Air Bersih bagi

Masyrakat

Persentase

Infrastruktur air bersih

dalam Kondisi Baik 4,92 %

1. Program

Pengembangan

kinerja

pengelolaan air

minum dan air

limbah

2. Program

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

3. Ketercapaian perumahan dan Persentase Rumah 74,38 % 1. Program

sanitasi yang baik Tangga dengan

Sanitasi Layak

Pengembangan

kinerja

pengelolaan air

minum dan air

limbah

2. Penanganan

perumahan dan

permukiman

4.

Pembangunan Gedung

Pemerintah dan Publik yang

Representatif

Persentase gedung

pemerintah dan publik

yang memenuhi

standar

90,58 %

1. Program

Pengembangan

wilayah strategis

dan cepat

tumbuh

5. Meningkatnya Kuantitas dan

Kualitas Rencana Tata Ruang

Persentase Kecamatan

yang memiliki

Dokumen RDTR 0 %

1. Program

Perencanaan

tata ruang

6. Meningkatnya Akuntabilitas

kinerja pelayanan

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) 79,00

1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

3. Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Nilai SAKIP OPD B

Penjabaran dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Penanganan jalan merupakan salah satu kewenangan pekerjaan umum dan

penataan ruang yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang

tertuang dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pada Tahun 2016 capaian penanganan jalan kabupaten dalam kondisi baik

mencapai 742,95 Km atau 45,01% dari total panjang jalan kabupaten. Kondisi ini

berpengaruh pada arus transportasi serta roda perekonomian masyarakat, sehinga

menjadi salah satu sasaran strategis yang ditetapkan untuk dipenuhi dalam periode

rencana strategis OPD.

2. Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jembatan merupakan elemen penting yang menjadi satu kesatuan

dengan pembangunan jalan. Kondisi jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten

saat ini sudah hampir mencapai 100%, namun sampai dengan saat ini penanganannya

sangat lambat mengingat kondisi keuangan daerah.

3. Persentase sungai kewenangan kabupaten yang dinormalisasi dan penguatan tebing

Panjang sungai yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 1.159.000 Meter dan

sampai dengan Tahun 2016 penanganannya baru mencapai 8.992 Meter (0,78%). Untuk

itu dengan memasukannya menjadi salah satu sasaran strategi, diharapkan dapat

meningkatkan progres sungai yang dinormalisasi dan penguatan tebing.

4. Luas lahan yang terlayani oleh jaringan irigasi

Dari Luas daerah irigasi sebesar 9.366 Ha, maka pada Tahun 2016 luas lahan yang

terlayani oleh jaringan irigasi sebesar 3.810 Ha. Ketahanan pangan yang menjadi salah

satu tujuan nasional yang ingin dicapai oleh Pemerintah saat ini menjadikan sektor

pertanian mendapatkan skala prioritas yang harus mendapatkan perhatian khusus,

dengan pembangunan Infrastruktur Irigasi yang menjadi kewenangan dari Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentunya berperan penting pada keberhasilan

program tersebut, dengan target 5.898 Ha Lahan pertanian yang terairi dengan

pembangunan jaringan Irigasi pada akhir RPJMD 2016-2021 dengan target yang

harusnya dicapai pada Tahun 2017 seperti yang tercantum secara periodik Pada

Cashcading yaitu 4.248 Ha sedangkan luas lahan pertanian yang terairi dari

pembangunan jaringan irigasi pada T.A. 2017 adalah 3.960 Ha, Maka secara umum bisa

diprosentasikan tingkat capaian pada kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan irigasi

pada tahun 2017 adalah sebesar 42,28 Persen jaringan irigasi yang terbangun. besaran

anggaran yang ada baik anggaran yang bersumber dari DAK maupun DAU memang

belum proposional untuk mencapai target yang akan dicapai, namun secara keseluruhan

ini tidak mengurangi peningkatan produksi pertanian yang ada di Kabupaten Gorontalo,

sehingga secara umum ketercapaian peningkatan maupun pembangunan Infrastruktur

Irigasi pada Tahun 2017 cukup memberikan kontribusi yang masiv bagi peningkatan

produksi pertanian di Kabupaten Gorontalo.

5. Persentase Infrastruktur air bersih dalam Kondisi Baik

Air bersih menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, ketersediaan Infrastruktur

Air Bersih menjadi salah satu hal penting bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Kabupaten Gorontalo, bannyaknya daerah terpencil yang ada di Kabupaten Gorontalo

akses Air Bersih sangat menjadi titik perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Gorontalo

melalaui lintas sektoral yang ada di Kabupaten Gorontalo, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang sebagai salah satu SOPD yang menjadi Leading Sector dalam

pembangunan Infrastruktur Air Bersih yang ada di Kabupaten Gorontalo, baik dalam

Pembangunan Jaringan Perpipaan yang menunjang tersedianya Air Bersih yang bisa

dimiliki oleh Masyarakat Kabupaten Gorontalo, sisi pemeliharaan juga menjadi faktor

penting pada keberlangsungan akses Air Bersih yang bisa dinukmati oleh masyarakat

Kabupaten Gorontalo.

Pada tahun 2018 ini kegiatan pemeliharaan Infrastruktur Air Bersih dalam keadaan

baik tidak dilaksanakan, sehingga prosentase Infrastruktur Air Bersih dalam kondisi baik

adalah 0 % (Persen). Tidak adanya anggaran pada nomenklatur kegiatan Pemeliharaan

Rutin PSAB yang selama ini menjadi patron dari target tersebut menjadi penyebab dari

tidak tercapainya terget yang telah direncanakan pada Tahun 2018 yaitu sebesar 4,92

Persen. Ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Gorontalo sehingga target tersebut bisa dicapai secara akumulatif pada

Tahun-Tahun Anggaran yang berikutnya, sehingga pada akhir RPJMD 2016-2021 target

103.210 Rumah Tangga pengguna Air Bersih bisa dicapai dengan peningkatan Prosentase

Infrastruktur Air Bersih bisa dicapai.

6. Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Sanitasi merupakan salah satu tantangan yang paling utama bagi negara negara

berkembang. Karena menurut WHO, penyakit diare membunuh satu anak di dunia ini

setiap 15 detik, karena akses pada sanitasi masih terlalu rendah. Hal ini menimbulkan

masalah kesehatan lingkungan yang besar, serta merugikan pertumbuhan ekonomi dan

potensi sumber daya manusia pada skala nasional .Kondisi seperti ini dapat dikendalikan

melalui intervensi terpadu melalui pendekatan sanitasi total..

Mulai tahun 2016, Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium

(MDGs) 2000–2015, SDGs berisikan 17 Tujuan, dimana pada Goal 6 menyatakan

ketersediaan air dan Sanitasi , Sanitasi dimaksud adalah pengolahan limbah rumah

tangga yang diolah sesuai standar nasional. Pemerintah daerah telah sepakat dengan

komitmen untuk mencapai target SDGs, yaitu meningkatkan akses air minum dan sanitasi

dasar secara berkesinambungan kepada penduduk yang belum mendapatkan akses.

Dari data tersebut bisa diartikan bahwasanya tingkat Kesehatan lingkungan

pemukiman masyarakat berbanding lurus dengan Sanitasi yang layak bagi masyarakat,

sehingganya program-program maupun terobosan-terobosan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Gorontalo secara inovatif diharapkan mendorong ketercapaian

Sanitasi yang baik atau yang layak bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang menargetkan pada Akhir Tahun RPJMD 2016-2021 ketercapaian perumahan dan

sanitasi yang baik melalui Jumlah Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak yaitu sejumlah

104.192 Rumah Tangga dengan prosentase sebesar 75,61 Persen. Pada Tahun 2017

dengan Program Kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan Sanitasi yang baik bagi

masyarakat target yang tercapai adalah sebesar 73,38 %, melihat capaian tersebut bisa

dipresepsikan target yang akan dicapai pada akhir RPJMD bisa terlampaui.

7. Persentase gedung pemerintah dan publik yang memenuhi standar

Ketertinggalan suatu daerah dalam membangun dipengaruhi oleh banyak hal. Salah

satunya adalah rendahnya daya tarik suatu daerah yang menyebabkan tingkat aktivitas

ekonomi yang rendah. Suatu daerah yang tidak memiliki sumber daya (baik manusia

maupun alam) serta kurangnya insentif yang ditawarkan (prasarana infrastruktur,

perangkat keras dan lunak, keamanan dan sebagainya) dapat menyebabkan suatu daerah

tertinggal dalam pembangunan. Untuk mengejar ketinggalan dari daerah lainnya,

terdapat beberapa alternatif pengembangan suatu daerah. Alternatif tersebut dapat

berupa investasi yang langsung diarahkan pada sektor produktif atau investasi pada

bidang social-overhead seperti pembangunan fasilitas Gedung Pemerintah dan Publik

lainnya.

Pembangunan infrastruktur publik maupun pemerintah yang memadai sepertinya

menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintahan. Dalam memberikan pelayanan kepada

publik ketersediaan fasilitas gedung pemerintah juga penting sehingga dapat menjadikan

citra pemerintah sebagai pelayan publik menjadi baik di mata masyarakat sebagai subjek

yang harus diberikan pelayanan maksimal.

Pada Tahun 2017 jumlah bangunan gedung yang telah direhabilitasi sebanyak 41

Unit atau sebesar 91,32 Persen, Sehingga target yang harus dicapai pada Tahun 2017

sebesar 90,33 Persen terlampaui.

8. Persentase Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR

Dalam Proses pengendalian penataan ruang, peraturan zonasi sangat berperan

penting. Dibandingkan dengan RDTRK, peraturan zonasi mengatur lebih rinci dan lengkap

ketentuan pemanfaatan ruang dengan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota yang ada. Perbedaan antara RDTRK dengan Peraturan zonasi terletak pada peran

dan fungsi keduanya dalam Sistem Penataan Ruang di Indonesia. RDTRK merupakan

salah satu jenjang rencana tata ruang kota dengan skala 1:5000, sedangkan peraturan

zonasi merupakan salah satu perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi

ketentuan-ketentuan teknis dan administratif pemanfaatan ruang dan pengembangan

tapak.

Keberadaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan murni harus dimiliki

untuk mendukung keberadaan dan keabsahan Dokumen RTRW sebagai patron dalam

menetukan setiap perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan disetiap

keputusan yang diambil oleh para pemangku kebijakan dalam menentukan arah

pembangunan wilayah kedepan nanti.

Pada tahun 2018 target capaian prosentase kecamatan yang memiliki dokumen

RDTR adalah sebesar 26,31 Persen, sebelum ditetapkaknya anggaran tahun 2018 target

tersebut sudah ditetapkan, akan tetapi setelah anggaran 2018 ditetapkan, anggaran untuk

RDTR tidak atau tidak dianggarkan, maka setelah perubahan targetnya di ganti dengan

0%. Bila pada RDTR dianggarkan pada perubahan anggaran, maka waktu pelaksanaannya

tidak cukup. Pada akhir tahun RPJMD prosentase yang harus dicapai untuk seluruh

kecamatan di Kabupaten Gorontalo yang memiliki Dokumen RDTR adalah sebesar 36,83

Persen.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dinilai melalui survey Indeks Kepuasan

Masyarakat dengan cara menyebarkan kuisioner kepada masyarakat yang menjadi obyek

pelayanan.

Target capaian yang diinginkan adalah dengan nilai 79,00. Diharapkan target

tersebut dapat dicapai ataupun terlampui dengan cara memperbaiki dan meningkatkan

pelayanan, baik dari segi pelayanan administrasi maupun sikap dan tingkah laku kepada

masyrakat.

10. Nilai SAKIP OPD

Nilai SAKIP OPD adalah nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umu dan Penataan Ruang.

Penilaian SAKIP OPD dinilai oleh Inspektirat melalui evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

PadaTahun 2018 ini target capaian nilai SAKIP adalah B. Target ini dapat dicapai dengan

memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi obyek penilaian. Penilaian SAKIP

mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Pencapaian

Sasaran/Kinerja Organisasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target

kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan

capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima)

tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan

untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya,

sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat

dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui

indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung

dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk mengetahui gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan

kegiatan dapat dilakukan melalui media pengukuran rencana kinerja yang akan

diperbandingkan dengan realisasi. Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :

1. 85 s/d 100 = Sangat Berhasil

2. 70 s/d 80 = Berhasil

3. 55 s/d 69 = Cukup Berhasil

4. Kurang dari 55 = Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan

tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan,

sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Tingkat Pencapaian Kinerja Dari Masing-Masing Indikator Sasaran Strategis

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Realisasi

1. Meningkatnya kualitas Jalan,

Jembatan dan Sungai

Persentase Jalan

Kabupaten Dalam


52,49 %

Persentase Jembatan

Kabupaten Dalam


96,00 %

Persentase sungai

kewenangan

kabupaten yang

dinormalisasi dan

penguatan tebing

0,94 % 0,94 %

Luas lahan yang

terlayani oleh

jaringan irigasi 4248 Ha 4347 Ha

2. Peningkatan Kualitas Konsumsi Air

Bersih bagi Masyrakat

Persentase

Infrastruktur air

bersih dalam Kondisi

Baik

4,92 % 0 %

3. Ketercapaian perumahan dan

sanitasi yang baik

Persentase Rumah

Tangga dengan

Sanitasi Layak 74,38 %

76,35 %

4. Pembangunan Gedung Pemerintah

dan Publik yang Representatif

Persentase gedung

pemerintah dan

publik yang

memenuhi standar

90,58 % 93,98 %

5. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas

Rencana Tata Ruang

Persentase

Kecamatan yang

memiliki Dokumen

RDTR

0 % 0 %

6. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja

pelayanan

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) 79,00 82,47

Nilai SAKIP OPD B …..

Mekanisme Pengukuran Target Kinerja

Untuk mengukur capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja SKPD,

ditentukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut :

1) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik.

Pengukuran pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus

:

Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik x 100% Panjang seluruh jalan kabupaten

Dengan perhitungan sebagai berikut :

828,78 Km x 100% = 52,49% 1578,91 Km

Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik merupakan laporan dari bidang Bina

Marga yang didapat dari hasil pelaksanaan penyusunan data base jalan Tahun 2018.

Penyusunan data base jalan memuat jenis data spasial dan data atribut. data

spasial yang dimaksud antara lain; informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya

informasi datum dan sistem proyeksi koordinat yang digunakan, sedangkan data atribut antara

lain nama jalan, dimensi jalan , dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutruhan data tersebut

dapat diperolaeh melalui Peta Analog, data dari sistem Penginderaan Jauh (antara lain citra

satelit, foto-udara, dsb.), dan Data hasil pengukuran lapangan (Status jalan, Kondisi ruas jalan

Kabupaten, koordinat pangkal ruas dan ujung ruas, Data Administrasi Kecamatan dan

desa/kelurahan (Nama desa, luas wilayah), Data perencanaan jalan kabupaten dan data

riwayat jalan.

Berdasarkan Penyusunan data base jalan Tahun 2018, maka didapatkan hasil sebagai

berikut :

- Jalan Kondisi Baik = 523,81 Km

- Jalan Kondisi sedang = 131,79 Km

- Jalan Kondisi rusak ringan = 173,19 Km

- Jalan Kondisi rusak berat = 750,13 Km

Bila dibangdingkan dengan kondisi jalan Tahun 2017, maka dapat dilihat :

- Jalan Kondisi Baik = 501,74 Km

- Jalan Kondisi sedang = 112,24 Km

- Jalan Kondisi rusak ringan = 197,04 Km

- Jalan Kondisi rusak berat = 767,89 Km

Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik didapat dari hasil penjumlahan jalan

kondisi baik,jalan kondisi sedang dan jalan kondisi rusak ringan dengan asumsi bahwa

jalan kondisi sedang dan jalan kondisi rusak ringan masih layak untuk dilalui.

2) Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik.

Pengukuran pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan

rumus :

Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi baik x 100% Jumlah Jembatan Kabupaten


216 Bh x 100% = 95,56% 225 bh

Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi baik merupakan laporan dari bidang

Bina Marga yang didapat dari hasil survey dan monitoring pelaksanaan proyek.

Survey dilaksanakan untuk melihat secara langsung Jembatan yang akan dibangun

atau terdapat laporan dari masyarakat tentang kondisi jembatan di daerah tempat tinggal

mereka yang mengalami kerusakan dan harus ada penanganan secepatnya.

Monitoring dilakukan untuk mengetahui progress pembangunan atau rehab

jembatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga maupun secara swakelola.

Data Bidang Bina marga menyebutkan bahwa terdapat pembangunan jembatan 1

bh, maka dengan demiikian terdapat perubahan kondisi jemabatan pada Tahun 2018

menjadi :

- Jembatan Kondisi Baik = 216 Bh

- Jalan Kondisi Rusak = 4 Bh

- Jalan Kondisi rusak Berat = 5 Bh

Bila dibandingkan dengan kondisi jembatan Tahun 2016 dan 2017, maka dilihat

sebagai berikut :

Kondisi Jembatan Tahun 2017




Kondisi Jembatan Tahun 2016




Penanganan jembatan dalam kondisi rusak dan rusak berat tidak dapat

dilaksanakan secara keseluruhan karena keterbatasan anggaran.

3) Persentase sungai kewenangan kabupaten yang dinormalisasi dan penguatan tebing.


:

Panjang Sungai Kewenangan Kabupaten yang dinormalisasi dan penguatan tebing x 100% Panjang Sungai Kewenangan Kabupaten


10.917 M x 100% = 0,79 % 1.165.000 M

Panjang Sungai Kewenangan Kabupaten yang dinormalisasi dan penguatan tebing

merupakan laporan Bidang PSDA yang didapat dari hasil survey dan monitoring

pelaksanaan proyek.

Penanganan sungai pada Tahun 2018 mengalami peningkatan yakni sepanjang

1.784 Meter dengan rincian :

- Panjang Sungai yang dinormalisasi = 1500 Meter

- Panjang sungai penguatan tebing = 284 Meter

Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 Panjang Sungai Kewenangan Kabupaten

yang dinormalisasi dan penguatan tebing adalah sepanjang 8.992 Meter serta pada Tahun

2017 panjang sungai yang tertangani sepanjang 141 meter dengan rincian :

- Panjang Sungai yang dinormalisasi = -

- Panjang sungai penguatan tebing = 141 Meter

maka total Panjang Sungai Kewenangan Kabupaten yang dinormalisasi dan penguatan

tebing sampai dengan Tahun 2018 adalah 10.917 Meter.

4) Luas lahan yang terlayani oleh jaringan irigasi


:

Luas lahan yang terlayani oleh jaringan irigasi


Luas lahan yang terlayani oleh jaringan irigasi sebesar 4.347 Ha

Luas lahan yang terlayani oleh jaringan irigasi merupakan laporan Bidang PSDA

yang didapat dari hasil survey dan monitoring pelaksanaan proyek.

Pada Tahun 2018 Luas lahan yang terlayani oleh jaringan irigasi adalah 4.347 Ha.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 Luas lahan yang terlayani oleh jaringan irigasi

adalah seluas 3.810 Ha dari total luas areal lahan 9.366 Ha (35,21%). Pada Tahun 2017

bertambah menjadi 3.960 Ha (42,28%), maka pada Tahun 2018 mengalami peningkatan

sebesar 46,42%.

5) Persentase Infrastruktur air bersih dalam Kondisi Baik


rumus :

Jumlah Infrastruktur air bersih dalam Kondisi Baik x 100% Total Infrastruktur air bersih


0 M x 100% = 0 % 52.647 M

Jumlah Infrastruktur air bersih dalam Kondisi Baik merupakan Laporan bidang Cipta

Karya dan dari hasil laporan tersebut menyebutkan bahwa pada Tahun 2017 kegiatan

pemeliharaan rutin air bersih (PSAB) tidak dilaksanakan karena tidak ada anggaran untuk

kegiatan tersebut. Seperti halnya pada Tahun 2017 maka pada Tahun 2018 tidak terdapat

anggaran untuk menangani kondisi infrastruktur air bersih.

6) Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani.


rumus :

Luas kawasan kumuh yang tertangani x 100%

Luas Wilayah

Luas kawasan kumuh yang tertangani merupakan laporan lintas sektor karena

penanganannya ada di beberapa OPD yang ada di Kabupaten Gorontalo, antar lain Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BLH dan Dinas Kesehatan. Pada Tahun 2017

dengan dibentuknya Dinas Perumahan dan Permukiman, maka indikator penanganan

kawasan kumuh sudah berpindah kewenangannya ke Dinas Perumahan dan Permukiman.

Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak lagi menghitung

persentase penanganannya.

7) Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak.


rumus :

Jumlah Rumah Tangga dengan sanitasi layak x 100% Jumlah total Rumah Tangga


81.079 RT x 100% = 76,35 % 106.196 RT

Jumlah Rumah Tangga dengan sanitasi layak merupakan laporan lintas sektor, di

mana penanganannya dilaksanakan oleh beberapa OPD yang ada di Kabupaten

Gorontalo melalui Pokja AMPL antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Bappppeda, Setda dan Dinas Kesehatan.

Laporan Pokja AMPL tersebut disamping dilaporkan ke Tim Pokja AMPL Nasional,

juga digunakan sebagai bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang

menyebutkan bahwa Jumlah Rumah Tangga dengan sanitasi layak di Tahun 2018

sebanyak 81.079 RT dengan Jumlah total Rumah Tangga sebanyak 106.196 RT.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebanyak 76.454 RT dengan Jumlah total

Rumah Tangga sebanyak 104.192 RT (73,38%).(LPPD Dinas PU-PR Tahun 2017), maka

pada Tahun 2018 Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak meningkat menjadi

76,35% (LPPD Dinas PU-PR Tahun 2018).

8) Persentase gedung pemerintah dan publik yang memenuhi standar


rumus :

Jumlah gedung Pemerintah dan Publik yang memenuhi standar x 100% Jumlah gedung Pemerintah dan Publik


2.654 Bh x 100% = 93,98% 2.824 Bh

Jumlah gedung Pemerintah dan Publik yang memenuhi standar merupakan laporan

bidang Cipta Karya yang bekerja sama dengan Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Gorontalo

untuk mendapatkan rekapitulasi gedung pemerintah dan publik.

Pada Tahun 2018 gedung pemerintah dan publik yang diperbaiki/ direhabilitas

sebanyak 75 Unit (Data Bidang Aset Badan Keuangan Kab. Gorontalo Tahun 2018),

sehingga total gedung pemerintah dan publik yang memenuhi standar sampai dengan

Tahun 2018 sebanyak 2.654 Unit atau 93,98%.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 bahwa gedung pemerintah dan publik yang

memenuhi standar sebanyak 2538 Bh dengan Jumlah gedung Pemerintah dan Publik

sebanyak 2.824 Bh (89,87%) dan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar

91,32% atau sebanyak 41 Unit gedung telah dilakukan perbaikan/rehabilitasi.(Data Bidang

Aset Badan Keuangan Kab. Gorontalo Tahun 2017). Hal ini mengisyaratkan bahwa

pemerintah Kabupaten Gorontalo memiliki komitmen yang baik terhadap rehabilitasi

maupun penataan gedung pemerintah dan publik yang berada dilingkungan Pemerntah

Kabupaten Gorontalo.

9) Persentase Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR


rumus :

Jumlah Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR x 100% Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo


0 Kecamatan x 100% = 0 % 19 Kecamatan

Jumlah Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR merupakan laporan bidang Tata

Ruang yang didapat dari hasil survey bahwa satu ataupun lebih Kecamatan layak menjadi

sebuah kawasan sesuai tata ruang. Tata ruang sendiri diatur melalui Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo

Tahun 2012-2032.

Di Tahun 2018 ini, Tidak dianggarkan untuk RDTR sehingga Kecamatan yang

memiliki Dokumen RDTR sampai dengan Tahun 2018 tidak mengalami perubahan yakni 4

Kecamatan atau 21,05%.

Seperti diketahui bahwa pada Tahun 2016 terdapat 1 (Satu) Kecamatan telah

memiliki Dokumen RDTR yakni Kecamatan Limboto. Untuk Tahun 2017 telah dilaksanakan

perencanaan tata ruang atau RDTR yaitu 1 (Satu) Kecamatan yakni Kecamatan Limboto,

sehingga jumlah Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR sampai dengan Tahun 2017

sebanyak 4 (Empat) kecamatan dari 19 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten

Gorontalo.

10) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


rumus :

Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total Unsur yang terisi

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat

masyarakat. Dari Hasil pengolahan data survey Tahun 2018, maka Nilai IKM Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 82,47 dan dikategorikan dengan mutu

pelayanan A (Sangat Baik).

Bila dibandingkan dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 yakni nilai

IKM 78,00 dengan kategori mutu pelayanan B (Baik) dan pada Tahun 2017 nilai IKM

87,88 dengan kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik), maka pada Tahun 2018

mengalami penurunan nilai IKM, akan tetapi dengan mutu pelayanan yang sama. Mutu

pelayanan ini pertanda bahwa kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih tetap terjaga

dengan baik.

11) Nilai SAKIP OPD


rumus :

Berdasarkan nilai Inspektorat

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat bertujuan

untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP, menilai akuntabilitas

kinerja pemerintah dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan

penguatan akuntabilitas kinerja instansi.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat, maka pada Tahun 2018 ini nilai

SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar ………. atau kategori …….

Bila dibandingka dengan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat pada Tahun 2017

nilai yang didapatkan sebesar 79,86 atau kategori BB. Jika dilihat dari target capaian nilai

SAKIP OPD adalah B, maka hasil penilaian tersebut melampaui target. Namun demikian

terdapat catatan perbaikan kedepan yakni masih rendahnya pencapian kinerja dari

beberapa target pada indikator kinerja lainnya, sehingga perlu mendapatkan perhatian

khusus agar capaian kinerja semakin meningkat.

Perbandingan Realisasi Kinerja Kurun Waktu 5 Tahun

Perbandingan realisasi kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target Program/ Kegiatan

Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya

kualitas Jalan, Jembatan dan Sungai

Persentase

Jalan Kabupaten

Dalam Kondisi

Baik

35,30%

1. Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan

Jalan Pembangunan

Jembatan 2. Program Rehab./

Pemel. Jalan dan

Jembatan Rehab./ Pemel.

Jalan Rehab./ Pemel.

Jembatan

39,34% 40,69 % 45,01%

51,37% 52,49%

Persentase

Jembatan

Kabupaten

Dalam Kondisi

Baik

94.22% 92,41 % 92,89 %

94.22 % 95,56% 96,00%

Persentase

sungai

kewenangan

kabupaten yang

dinormalisasi

dan penguatan

tebing

0,84%

1. Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pelaksanaan Konstruksi Sumber Daya Air

0,54 % 0,64 % 0,78 %

0,79% 0,94%

Luas lahan yang

terlayani oleh

jaringan irigasi

4248

Ha

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya Rehabilitasi/

pemeliharaan

jaringan irigasi

2891 Ha 3298 Ha 3.810 Ha

3960 Ha 4.347 Ha

Peningkatan

Kualitas

Konsumsi Air

Bersih bagi

Masyrakat

Persentase

Infrastruktur air

bersih dalam

Kondisi Baik

3,28 %

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah Pengelolaan

Penyediaan

- 83,57% 0 % 0% 0%

Sarana dan Prasarana Air Bersih (PSAB)

Ketercapaian

perumahan

dan sanitasi

yang baik Persentase

Rumah Tangga

dengan Sanitasi

Layak

71,21%

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah Penyediaan

prasarana dan

sarana air limbah

63,55 % 68,29 % 70,66 %

73,38% 76,35%

Pembangunan

Gedung

Pemerintah

dan Publik

yang

Representatif

Persentase

gedung

pemerintah dan

publik yang

memenuhi

standar

90,33%

1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

- 89,80 % 89,87 %

91,32% 93,98%

Meningkatnya

Kuantitas dan

Kualitas

Rencana Tata

Ruang

Persentase

Kecamatan yang

memiliki

Dokumen RDTR

21,05%

1. Program

Perencanaan Tata Ruang Penyusunan

Rencana Detail

Tata Ruang Kawasan

5,62 % 10,53 % 15,79 %

21,05% 0%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 tahun, target kinerja

untuk masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

sebelumnya dapat dikategorikan melampaui target, tidak tercapai dan tercapai. Pencapaian

target kinerja ini mengalami fluktuasi disebabkan beberapa hal terutama untuk target kinerja

Tahun 2018 yang tidak tercapai pada indikator kinerja :

a. Persentase Infrastruktur air bersih dalam Kondisi Baik

Pemeliharaan infrastruktur air bersih tidak terlaksana sehingga berpengaruh pada

pencapaian kinerja pada Tahun 2017. Hal ini disebabkan tidak dianggarkannya

pemeliharaan rutin air bersih.

b. Persentase Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR

Anggaran untuk penyusunan Dokumen RDTR tidak ada atau tidak teranggarkan, walaupun

nantinya dianggarkan pada perubahan anggaran, maka waktu pelaksanaannya tidak

cukup.

Secara umum pencapaian kinerja mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini

adanya komitmen bersama untuk membangun Kabupaten Gorontalo yang lebih baik

walaupun dengan keterbatasan anggaran, akan tetapi dengan menggunakan anggaran

melalui skala prioritas, maka secara perlahan proses pembangunan yang ada akan

terwujud.

D. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2017, untuk melaksanakan 28 kegiatan dalam 13 program Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang berdasarkan DPA Tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp

97.147.670.742,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 3.878.126.322,- dengan realisasi

85,05% dan belanja tidak langsung Rp. 93.269.544.420,- dengan realisasi Rp. 65.287.832.475,-

(70,00%) per 31 Desember 2017 yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang

bersumber dari dana APBD Kabupaten Kab. Gorontalo. Realisasi fisik Kegiatan Tahun 2017

sebesar 98,96% dan realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya

beberapa kegiatan fisik yang putus kontrak, waktu pelaksanaan pekerjaan jaringan irigasi yang

tidak cukup dan masih menyisahkan retensi (pemeliharaan untuk kegiatan fisik 5%), dsb. Adapun

rincian dana tersebut pada tabel berikut :

No Program Kegiatan

Pagu Dana

%

Sumb

er

Dana Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan Realisasi

1. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

1.026.797.000 1.032.797.000 958.000.000 92,76 DAU

2 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor 337.976.495 485.024.495 422.193.373 87,05 DAU

3 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

350.000.000 711.226.350 710.391.222 99,88 DAU

4 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke

Dalam Daerah

150.000.000 219.817.504 219.750.000 99,97 DAU

2 Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1 Pengadaan

Kenderaan Dinas/

Operasional

70.000.000 150.000.000 140.700.000 93,80 DAU

2 Pengadaan

per;engkapan

gedung kantor

38.000.000 212.000.000 211.902.000 99,95 DAU

3 Pengadaan peralatan

gedung kantor 141.000.000 463.000.000 458.850.000 99,10 DAU

4 Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

100.000.000 100.000.000 97.737.100 97,74 DAU

5 Pemeliharaan rutin/

berkala kenderaan

dinas/ operasional

144.370.000 114.400.000 72.952.500 63,77 DAU

6 Pemeliharaan rutin/

berkala peralatan 26.000.000 17.000.000 16.625.000 97,79 DAU

gedung kantor

3 Peningkatan

Disiplin

Aparatur

1 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

135.000.000 45.000.000 44.800.000 99,56 DAU

4 Pembangunan

jalan dan

jembatan

1 Pembangunan jalan 45.092.781.000 46.480.856.775 43.859.336.453 94,36 DAU

2 Pembangunan

jembatan 180.000.000 278.351.000 169.433.450 60,87 DAU

5 Rehabilitasi/

pemeliharan

jalan dan

jembatan

1 Rehabilitasi/

pemeliharan jalan 41.902.987.000 52.551.764.678 49.808.562.562 94,78 DAK

2 Rehabilitasi/

pemeliharan

jembatan

0 1.120.754.023 1.091.972.623 97,43 DAU

6 Pembangunan

sistem

informasi/ data

base jalan dan

jembatan

1 Penyusunan sistem

informasi/ data base

jalan

200.000.000 0 0 0 DAU

2 Penyusunan sistem

informasi/ data base

jembatan

0 200.000.000 94.206.750 47,10 DAU

7 Pegembangan

dan

pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan

jaringan

pengairan

lainnya

1 Rehabilitasi/

pemeliharaan

jaringan irigasi

20.676.734.835 28.982.010.995 27.582.179.864 95,17 DAK/

DAU

8 Pengembangan

, pengelolaan

dan konservasi

sungai, danau

dan sumber

daya air

lainnya

1 Pelaksanaan

konstruksi sumber

daya air

191.000.000 2.489.476.400 2.411.555.789 96,87 DAU

9 Pengembangan

kinerja

pengelolaan air

minum dan air

limbah

1 Penyediaan

prasarana dan

sarana air limbah

8.585.600.000 9.168.207.530 8.731.800.852 95,24 DAK

2 Pengelolaan

penyediaan sarana

dan prasarana air

bersih (PSAB)

6.034.500.000 6.270.649.599 6.085.665.436 97,05 DAK

10 Pengembangan

wilayah

strategis dan

cepat tumbuh

1 Pembangunan/

peningkatan

infrastruktur 8.772.000.000 6.282.720.450 5.875.600.165 93,52 DAU

11 Pembangunan

infrastruktur

perdesaan

1 Pembangunan

sarana dan

prasarana air bersih

perdesaan

165.800.000 183.305.000 173.424.861 94,61 DAU

12 Penanganan

perumahan dan

permukiman

1 Penyediaan/

penataan jaringan

drainase

permukiman

3.189.800.000 4.468.136.190 4.278.687.216 95,76 DAU

13 Perencanaan

tata ruang

1 Penyusunan rencana

detail tata ruang

kawasan

194.700.000 479.600.000 454.564.880 94,78 DAU

Total 137.704.946.330 162.506.097.999 153.919.508.527 94,72

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa belanja OPD Tahun Anggaran 2018 setelah

perubahan terdapat peningkatan sebesar Rp. 24.801.151.669,-. Secara umum fisik dapat

terealisasi hampir keseluruhan atau 97,83% sedangkan untuk keuangan terdapat sisa

anggaran sebesar Rp.8.636.486.946,- atau 5,31%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan sampai dengan

bulan Desember tahun 2018 ini dapat dikatakan terlaksana dengan baik walaupun berbagai

permasalahan yang ada namun dapat teratasi dengan baik. Hal ini terlihat dari realisasi fisik

secara umum mencapai 97,83%. Dalam hal keuangan, masih terdapat sisa anggaran

sebesar 5,31% yang menggambarkan efisiensi anggaran karena dana yang tidak terpakai

akan kembali ke kas daerah (Silva) sehingga dapat disimpulkan bahwa program dan

kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal dengan penggunaan anggaran secara efisien

tanpa mengurangi efektifitas program dan kegiatan itu sendiri.

B. SARAN

Ada beberapa hal yang perlu disarankan sebagai berikut :

a. Perlu manejemen keuangan yang baik dari awal tahun anggaran sehingga rasionalisasi

anggaran dapat dihindari dengan tetap berpedoman pada prioritas pembangunan daerah.

b. Pada penetapan prioritas anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah

Kabupaten Gorontalo, harus dilakukan secara sistematis dengan analisis secara mendalam

sehingga plafon anggaran sesuai kebutuhan SKPD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Gorontalo ini dibuat, semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan

menjadi sumber informasi dapat dijadikan bahan penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten

Gorontalo tahun 2018.

Limboto, Januari 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN GORONTALO

RAHMAT DONY LAHATIE, SE. MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720710 199302 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi

pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAT DONY LAHATIE, SE. MH

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN

GORONTALO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NELSON POMALINGO

Jabatan : BUPATI GORONTALO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam

rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja

dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Limboto, Oktober 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN GORONTALO


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720710 199303 1 006


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya

kualitas Jalan,

Jembatan dan Sungai

Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik 37,58 %

Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi

Baik 94,66 %

Persentase sungai kewenangan kabupaten yang

dinormalisasi dan penguatan tebing 0,94 %

Luas lahan yang terlayani oleh jaringan irigasi 4248 Ha

2 Peningkatan Kualitas

Konsumsi Air Bersih

bagi Masyrakat

Persentase Infrastruktur air bersih dalam Kondisi

Baik 4,92 %

3 Ketercapaian sanitasi

yang baik

Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak 74,38 %

4 Pembangunan

Gedung Pemerintah

dan Publik

Presentase gedung pemerintah dan publik yang

memenuhi standar 90,58 %

5 Meningkatnya

Kuantitas dan

Kualitas Rencana

Tata Ruang

Presentase Kecamatan yang memiliki Dokumen

RDTR 0 %

6

Meningkatnya

Akuntabilitas kinerja

pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79,00

Nilai SAKIP OPD B

Program Anggaran

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 46.469.207.775.-

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 53.672.518.701.-

Program Pemb. Sistem Informasi/data base jalan dan jembatan 200.000.000.-

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya 28.982.010.995.-

Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan SDA Lainnya

2.489.476.400.-

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 15.438.857.129.-

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6.572.720.450.-

Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan 183.305.000.-

Program Penanganan Perumahan dan Permukiman 4.468.136.190.-

Program Perencanaan Tata Ruang 479.600.000.-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.448.865.359.-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.056.400.000.-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 45.000.000.-

TOTAL 162.506.097.999.-

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO



DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN GORONTALO


PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19720710 199303 1 006





Nama : ARIYONO MODJO, SE. ME

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo



Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo








DAN PENATAAN RUANG




SEKRETARIS

ARIYONO MODJO, SE. ME

PEMBINA TK. I NIP. 19620619 199203 1 003


SEKRETARIS


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Lancarnya tugas dan

fungsi SKPD

Persentase kebutuhan penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

100 %

2 Meningkatnya sarana

prasarana aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam

kondisi baik 100 %

3 Meningkatnya disiplin

aparatur

Persentase Tingkat kepatuhan aparatur 100 %


DAN PENATAAN RUANG


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720710 199303 1 006


SEKRETARIS


PEMBINA TK. I

NIP. 19620619 199203 1 003





Nama : YENNI PANDEIROT, SE

Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten

Gorontalo










SEKRETARIS


PEMBINA TK. I NIP. 19620619 199203 1 003


Kasubbag

YENNI PANDEIROT, SE

PENATA TK. I NIP. 19640612 198503 2 018


KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1 Terwujudnya layanan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional

yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 0

2 Tersedianya alat tulis

kantor

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 25 Jenis

3 Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan

Jumlah dan jenis barang cetakan dan

penggandaan yang disediakan Foto Copy F4 =

108.613, Cetak

Baliho = 100, Cetak

Foto = 1000, Media

Cetak Iklan = 8 Kali

4 Tersedianya komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang

disediakan Lampu = 50 Bh

5 Tersedianya makanan dan

minuman

Jumlah orang yang disediakan makan minum 300 orang

6 Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah 60 Kali

7 Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi

dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah 130 Kali

8 Terwujudnya Pengadaan

peralatan gedung kantor

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang

diadakan

GPS = 1 Bh, Printer

= 6 Unit, Laptop =

7 Unit, AC = 4

Unit, PC. Komputer

= 1 Unit, Drone = 1

Bh, Hammer Test

Digital = 1 Unit,

DCP = 1 Unit,

Molen = 1 Unit, TV

Multimedia = 1

Unit


Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah dan jenis Perlengkapan gedung kantor

yang diadakan Meja Rapat = 1

Unit, kursi kerja=3

Bh, Meja Kerja = 1 Unit, exhouse = 6

Unit

10 Terwujudnya

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara

Rutin/Berkala 1 Unit

11 Terwujudnya


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kenderaan Dinas/Operasinal yang

dipelihara rutin/berkala R4 =12 Unit

12 Terwujudnya


peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

rutin/berkala

AC = 5 Unit,

Laptop = 3 Unit,

TV = 3 Unit


Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional

yang diadakan R2 = 4 Bh

14 Tersediannya Pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

yang diadakan 224 Pasang

15 Tersediannya pakaian

khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang

diadakan 107 Pasang

16 Terlaksananya Urusan

Kepegawaian

- Jumlah usulan kenaikan pangkat

- Jumlah formasi kebutuhan pegawai

- Jumlah pengajuan cuti pegawai

- Jumlah usulan diklat pegawai

2 Usulan

1 Laporan

1 Laporan

1 Usulan

SEKRETARIS

ARIYONO MODJO, SE. ME PEMBINA TK. I

NIP. 19620619 199203 1 003


KASUBBAG

YENNI PANDEIROT, SE PENATA TK. I

NIP. 19640612 198503 2 018





Nama : ERWIN SUNGE, SE

Jabatan : Kasubbag. Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo










SEKRETARIS


PEMBINA TK. I

NIP. 19620619 199203 1 003


KASUBBAG

ERWIN SUNGE, SE

PENATA TK. I

NIP. 19730915 199703 1 003


KASUBBAG. PERENCANAAN


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1 Terlaksananya Penyusunan

Laporan capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan yang tersusun 1 Dokumen


Perencanaan

Kegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran

yang tersusun 2 Dokumen


laporan evaluasi

Perencanaan

Kegiatan dan Anggaran

Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Kegiatan dan

Anggaran 4 Laporan

SEKRETARIS


PEMBINA TK. I

NIP. 19620619 199203 1 003


KASUBBAG

ERWIN SUNGE, SE

PENATA TK. I

NIP. 19730915 199703 1 003





Nama : YUDDITA A. UBATTA, A.Ma. Ak

Jabatan : Kasubbag. Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo










SEKRETARIS


PEMBINA TK. I NIP. 19620619 199203 1 003


KASUBBAG

YUDDITA A. UBATTA, A.Ma. Ak

Penata NIP. 19721005 199903 2 006


KASUBBAG. KEUANGAN


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4


komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air

dan listrik 12 Bulan


administrasi keuangan

Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan

3 Terlaksananya veririfikasi

domumen pencairan dana

Jumlah dokumen yang diverifikasi 50 Dokumen

4 Tersusunnya Laporan

Keuangan Dinas PU-PR

Jumlah Laporan Keuangan Dinas PU-PR yang

dissusun 1 Laporan

SEKRETARIS


PEMBINA TK. I

NIP. 19620619 199203 1 003


KASUBBAG

YUDDITA A. UBATTA, A.Ma. Ak

Penata

NIP. 19721005 199903 2 006





Nama : AGUS SUPRAPTO, ST

Jabatan : Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten

Gorontalo











DAN PENATAAN RUANG


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720710 199303 1 006


KABID

AGUS SUPRAPTO, ST

PEMBINA

NIP. 19740817 200012 1 003


KABID PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1 Sungai dan tebingnya

dalam kondisi baik

Panjang Sungai yang dinormalisasi dan penguatan

tebing 535 M

2 Terlayaninya Lahan oleh

Jaringan Irigasi

Panjang jaringan irigasi yang terbangun 23.987 M


DAN PENATAAN RUANG


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720710 199303 1 006


KABID

AGUS SUPRAPTO, ST

PEMBINA

NIP. 19740817 200012 1 003





Nama : SARWOKO HADIYANTO, BE

Jabatan : Kasie Perlindungan dan Pendayagunaan SDA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Gorontalo




Gorontalo Kabupaten Gorontalo







KABID

AGUS SUPRAPTO, ST PEMBINA

NIP. 19740817 200012 1 003


KASIE

SARWOKO HADIYANTO, BE Penata Tingkat I

NIP. 19640118 199103 1 006


KASIE PERLINDUNGAN DAN PENDAYAGUNAAN SDA


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1 Terlaksananya normalisasi

dan penguatan tebing

sungai

Panjang Sungai yang dinormalisasi dan penguatan

tebing 535 M

KABID

AGUS SUPRAPTO, ST

PEMBINA NIP. 19740817 200012 1 003


KASIE

SARWOKO HADIYANTO, BE

Penata Tingkat I NIP. 19640118 199103 1 006





Nama : WISNAWATY S. POTALE, ST

Jabatan : Kasie Pengolahan dan Pengembangan SDA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Gorontalo




Gorontalo Kabupaten Gorontalo







KABID


NIP. 19740817 200012 1 003


KASIE

WISNAWATY S. POTALE, ST Penata Tingkat I

NIP. 19750205 200604 2 028


KASIE PENGOLAHAN DAN PENGEMBANGAN SDA


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1 Terlayaninya Lahan oleh

Jaringan Irigasi

Panjang jaringan irigasi yang terbangun 23.987 M

KABID


NIP. 19740817 200012 1 003


KASIE

WISNAWATY S. POTALE, ST Penata Tingkat I

NIP. 19750205 200604 2 028





Nama : RAHMANTO LAHILI, ST

Jabatan : Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo











DAN PENATAAN RUANG


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720710 199303 1 006


KABID

RAHMANTO LAHILI, ST

Penata Tingkat I

NIP. 19691122 200012 2 001


KABID BINA MARGA


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1 Terbangunnya Jalan Panjang Jalan Yang terbangun 27,70 KM

2 Terbangunnya Jembatan Jumlah Jembatan Yang terbangun 1 Bh

3 Terpeliharanya Jalan Panjang Jalan YangTerpelihara 19,35 KM

4 Terpeliharanya Jembatan Jumlah Jembatan Yang Terpelihara 1 Bh

5 Terwujudnya sistem

informasi/data base jalan

dan jembatan

Jumlah Dokumen data base jalan dan jembatan 1 Dok


DAN PENATAAN RUANG

RAHMAT DONY LAHATIE, SE. MH PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720710 199303 1 006


KABID

RAHMANTO LAHILI, ST Penata Tingkat I

NIP. 19691122 200012 2 001





Nama : RIFALDI ALAM RIVAI, ST

Jabatan : Kesie Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo




Kabupaten Gorontalo







KABID

RAHMANTO LAHILI, ST

Penata Tingkat I

NIP. 19691122 200012 2 001


KASIE

RIFALDI ALAM RIVAI, ST

Penata

NIP. 198612062011011001


KASIE PEMBANGUNAN, PENINGKATAN

DAN PEMELIHARAAN JALAN


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1 Terbangunnya Jalan Panjang Jalan Yang terbangun 27,70 KM

2 Terpeliharanya Jalan Panjang Jalan Yang Terpelihara 19,35 KM

3 Terwujudnya sistem

informasi/data base jalan

dan jembatan

Jumlah Dokumen data base jalan dan jembatan 1 Dok

KABID

RAHMANTO LAHILI, ST

Penata Tingkat I NIP. 19691122 200012 2 001


KASIE

RIFALDI ALAM RIVAI, ST

Penata NIP. 198612062011011001





Nama : ABDUSAMAD GOBEL, A.Md

Jabatan : Kasie. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan





Kabupaten Gorontalo







KABID

RAHMANTO LAHILI, ST Penata Tingkat I

NIP. 19691122 200012 2 001


KASIE

ABDUSAMAD GOBEL, A.Md Penata Tingkat I

NIP. 19680512 198902 1 006


KASIE PEMBANGUNAN, PENINGKATAN

DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1 Terbangunnya Jembatan Jumlah Jembatan Yang terbangun 1 Bh

2 Terpeliharanya Jembatan Jumlah Jembatan Yang Terpelihara 1 Bh

KABID

RAHMANTO LAHILI, ST

Penata Tingkat I

NIP. 19691122 200012 2 001


KASIE

ABDUSAMAD GOBEL, A.Md

Penata Tingkat I

NIP. 19680512 198902 1 006





Nama : SRI NUR MAYMUN LAYA, ST. M.Si

Jabatan : Kabid. Cipta Karya dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Gorontalo











DAN PENATAAN RUANG


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720710 199303 1 006


KABID

SRI NUR MAYMUN LAYA, ST. M.Si

Pembina

NIP. 19720703 200212 2 006


KABID CIPTA KARYA BINA KONSTRUKSI


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1 Peningkatan kualitas

layanan akses air bersih

perdesaan

Cakupan Penduduk dengan akses air bersih 1.450 KK

2 Terciptanya Rumah

Tangga dengan sanitasi

yang layak

Jumlah sarana prasarana sanitasi rumah tangga yang

terbangun 13 Unit

3 Terlaksananya penataan

kawasan perumahan

kumuh

Panjang Drainase yang terbangun 4.000 M

4 Terpenuhinya prasarana

gedung pemerintah dan

publik

Jumlah gedung Pemerintah dan Publik yang terbangun 9 Unit

5 Tersedianya Dana BOP

Pendamping Sapras

Infrastruktur Pedesaan

Jumlah Penerima Dana BOP Pendamping Sapras

Infrastruktur Pedesaan 12 Orang

6

Terlaksananya pembinaan

jasa konstruksi terhadap

masyarakat

Jumlah masyarakat ynag diberikan sosialisasi jasa

konstruksi 0

Jumlah masyarakat ynag diberikan Bimbingan teknis

Sisitem Keselamatan dan Kesehatan Kerja 0


DAN PENATAAN RUANG




KABID


Pembina NIP. 19720703 200212 2 006





Nama : ABDULMUSAKTIAN JUNUS IBRAHIM, ST

Jabatan : Kasie Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten

Gorontalo



Jabatan : Kabid Cipta Karya dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Gorontalo







KABID

SRI NUR MAYMUN LAYA, ST.

M.Si

Pembina

NIP. 19720703 200212 2 006


Kasie

ABDULMUSAKTIAN JUNUS

IBRAHIM, ST

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19831001 201101 1 002


KASIE CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1

Terpenuhinya prasarana

gedung pemerintah dan

publik

Jumlah gedung Pemerintah yang terbangun 3 Unit

Jumlah Gedung Publik yang terbangun 6 Unit

2 Terlaksananya pembinaan

jasa konstruksi terhadap

masyarakat

Jumlah masyarakat ynag diberikan sosialisasi jasa

konstruksi 0

Jumlah masyarakat ynag diberikan Bimbingan teknis

Sisitem Keselamatan dan Kesehatan Kerja 0

KABID

SRI NUR MAYMUN LAYA, ST. M.Si Pembina

NIP. 19720703 200212 2 006


Kasie

ABDULMUSAKTIAN JUNUS IBRAHIM, ST Penata Muda Tingkat I

NIP. 19831001 201101 1 002





Nama : MUKHLISANI IKHSAN, SKM, M.Kes

Jabatan : Kasie Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan




Jabatan : Kabid Cipta Karya dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Gorontalo







KABID


Pembina

NIP. 19720703 200212 2 006


Kasie

MUKHLISANI IKHSAN, SKM, M.Kes Penata Tingkat I

NIP. 19760215 200312 1 006


KASIE PENYEDIAAN AIR MINUM DAN KESEHATAN LINGKUNGAN


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1 Tersedianya sarana dan

prasarana air bersih

Panjang pipa air bersih yang diadakan 32.441 M

2 Terpenuhinya sarana

prasarana sanitasi

Jumlah MCK yang terbangun 0

Jumlah Ipal Komunal yang terbangun 13 Unit

3 Terbangunnya drainase Panjang Drainase yang terbangun 4.000 M

4 Tersedianya Dana BOP

Pendamping Sapras


Jumlah Penerima Dana BOP Pendamping Sapras


12 Orang

5 Tersedianya air bersih bagi

masyrakat

Jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih 75 Rumah

Tangga

6 Tersedianya pembuangan

air limbah/kotor bagi

masyarakat

Jumlah Rumah Tangga yang terlayani pembuangan air

limbah/kotor

75 Rumah

Tangga

KABID

SRI NUR MAYMUN LAYA, ST. M.Si Pembina

NIP. 19720703 200212 2 006


Kasie

MUKHLISANI IKHSAN, SKM, M.Kes Penata Tingkat I

NIP. 19760215 200312 1 006





Nama : FIRMAN LAIKO, ST. MT

Jabatan : Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo











DAN PENATAAN RUANG




KABID

FIRMAN LAIKO, ST, MT

Pembina NIP. 19720309 200212 1 004


KABID CIPTA KARYA DAN TATA RUANG


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1 Penyusunan Dokumen

RDTR Kecamatan

Jumlah Dokumen RDTR Kecamatan yang tersusun 0

2 Revisi RTRW Kabupaten

Gorontalo

Jumlah Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo

yang ditetapkan 0

3 Penertiban penggunaan

lahan/lokasi sesuai aturan

tata ruang wilayah

Jumlah Surat Keterangan Tata Ruang yang dikeluarkan 20

4 Terkendalinya

pemanfaatan ruang Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang 0


DAN PENATAAN RUANG




KABID


Pembina NIP. 19720309 200212 1 004





Nama : RADI K. JUSUF, ST

Jabatan : Kasie Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten

Gorontalo










KABID

FIRMAN LAIKO, ST, MT Pembina

NIP. 19720309 200212 1 004


Kasie

RADI K. JUSUF, ST Penata Tingkat I

NIP. 19680527 198903 2 004


KASIE PERENCANAAN TATA RUANG


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1 Penyusunan Dokumen

RDTR Kecamatan

Presentase Kecamatan yang memiliki Dokumen

RDTR 0

2 Revisi RTRW Kabupaten

Gorontalo

Jumlah Dokumen Revisi RTRW Kabupaten

Gorontalo yang ditetapkan 0

3 Penertiban penggunaan

lahan/lokasi sesuai aturan

tata ruang wilayah

Jumlah Surat Keterangan Tata Ruang yang

dikeluarkan 20 Surat

KABID


NIP. 19720309 200212 1 004


Kasie


NIP. 19680527 198903 2 004





Nama : RISNA M. HASAN, ST. MT

Jabatan : Kasie Evaluasi dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Gorontalo










KABID


Pembina

NIP. 19720309 200212 1 004


Kasie

RISNA M. HASAN, ST. MT

Pembina

NIP. 197505252002122011


KASIE EVALUASI DAN PENGENDALIAN TATA RUANG


KABUPATEN GORONTALO

NO SASARAN


1 2 3 4

1 Terlaksananya Sosialisasi

pemanfatan ruang kepada

masyarakat

Jumlah Masyarakat yang diberikan sosialisasi

pemanfatan ruang 0

2 Terkendalinya

pemanfaatan ruang

Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang 0

KABID


NIP. 19720309 200212 1 004


Kasie

RISNA M. HASAN, ST. MT

Pembina

NIP. 197505252002122011

I II III IVPersentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik 37.58% - - 36.12% 1.46%

Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik 94.66% - - 94.22% 0.44%

Persentase sungai kewenangan kabupaten yang dinormalisasi dan penguatan tebing 0.94% - - 0.90% 0.04%

Luas lahan yang terlayani oleh jaringan irigasi 4.248 Ha - - 4.137 Ha 111 Ha

2 Peningkatan Kualitas Konsumsi Air Bersih bagi Masyrakat

Persentase Infrastruktur air bersih dalam Kondisi Baik 3.28% - - 2.76% 0.52%

3 Ketercapaian sanitasi yang baik Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

74.38% - - 73.62% 0.76%

4 Pembangunan Gedung Pemerintah dan Publik Presentase gedung pemerintah dan publik yang memenuhi standar 91.84% - - 91.53% 0.31%

5 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Rencana Tata Ruang

Presentase Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR 0.00% - - - 0.00%

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pelayanan 79.00% - - - 79.00%

Nilai SAKIP OPD B - - - B6 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pelayanan

1 Meningkatnya kualitas Jalan, Jembatan, Sungai dan Jaringan Irigasi

REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET TARGET TRIWULAN

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. GORONTALOTAHUN ANGGARAN : 2018

Limboto, Oktober 2018KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN GORONTALO

I II III IV

1Lancarnya tugas dan fungsi SKPD Persentase kebutuhan penyelenggaraan

Administrasi Perkantoran100% 10% 30% 30% 30%

2 Meningkatnya sarana prasarana aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik

100% - 30% 30% 40%

3 Meningkatnya disiplin aparaturPersentase Tingkat kepatuhan aparatur 100% - 100% - -




Limboto, Oktober 2018SEKRETARIS

ARIYONO MODJO, SE. MEPEMBINA TK. I

NIP. 19620619 199203 1 003

I II III IV1 Terwujudnya layanan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasionalJumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan

0 - - - -

2 Tersedianya alat tulis kantorJumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 25 Jenis 7 Jenis 5 Jenis 6 Jenis 7 Jenis

3 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Foto Copy F4 = 108.613, Cetak Baliho = 100, Cetak Foto = 1000, Media Cetak Iklan = 8 Kali





4 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Lampu = 50 Bh Lampu = 5 Bh Lampu = 10 Bh Lampu = 20 Bh Lampu = 15 Bh

5 Tersedianya makanan dan minuman Jumlah orang yang disediakan makan minum 300 orang 50 Orang 100 Orang 100 Orang 50 Orang6 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

DaerahJumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

60 Kali 8 Kali 22 Kali 15 Kali 15 Kali

7 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

130 Kali 30 Kali 50 Kali 30 Kali 20 Kali

8 Terwujudnya Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan GPS = 1 Bh, Printer = 6

Unit, Laptop = 7 Unit, AC = 4 Unit, PC. Komputer = 1 Unit, Drone = 1 Bh, Hammer Test Digital = 1 Unit, DCP = 1 Unit, Molen = 1 Unit, TV Multimedia = 1 Unit

GPS = 1 Bh, Printer = 3 Unit, Laptop = 3 Unit, PC. Komputer = 1 Unit, Drone = 1 Bh

- -

Printer = 3 Unit, Laptop = 4 Unit, AC = 4 Unit, Hammer Test Digital = 1 Unit, DCP = 1 Unit, Molen = 1 Unit, TV Multimedia = 1 Unit




9 Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan Meja Rapat = 1 Unit , kursi

kerja=3 Bh, Meja Kerja = 1 Unit, exhouse = 6 Unit

Meja Rapat = 1 Unit, kursi kerja=2 Bh, Meja Kerja = 1

Unit,

- Exhouse = 6 Unit kursi kerja=1 Bh,

10 Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala

1 Unit - - - 1 Unit

11 Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kenderaan Dinas/Operasinal yang dipelihara rutin/berkala R4 =12 Unit 2 Unit 4 Unit 3 Unit 3 Unit

12 Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala

AC = 5 Unit, Laptop = 3 Unit, TV = 3 Unit

-AC = 2 Unit,

Laptop = 1 Unit, TV = 1 Unit

AC = 3 Unit, Laptop = 1 Unit,

TV = 1 Unit

AC = 3 Unit, Laptop = 1 Unit,

TV = 1 Unit13 Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional

yang diadakanR2 = 4 Buah - R2 = 2 Buah - R2 = 2 Buah

14 Tersediannya Pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang diadakan

- - - - -

15 Tersediannya pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan 120 Pasang - 120 Pasang - -

16 Terlaksananya Urusan Kepegawaian - Jumlah usulan kenaikan pangkat 2 Usulan - 1 Usulan - 1 Usulan- Jumlah formasi kebutuhan pegawai 1 Laporan - - - 1 Laporan- Jumlah pengajuan cuti pegawai 1 Laporan - - - 1 Laporan- Jumlah usulan diklat pegawai 1 Usulan - - - 1 Usulan

Limboto, Oktober 2018Kasubbag

YENNI PANDEIROT, SEPENATA TK. I

NIP. 19640612 198503 2 018

I II III IV

1Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja danKeuangan yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

3 Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan

Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan





ERWIN SUNGE, SEPEMBINA TK. I

NIP. 19730915 199703 1 003

I II III IV1 Terwujudnya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air

dan listrik 12 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan

2 Terwujudnya layanan jasa administrasi keuangan Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan3 Terlaksananya veririfikasi domumen pencairan dana Jumlah dokumen yang diverifikasi

50 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen4 Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas PU-PR Jumlah Laporan Keuangan Dinas PU-PR yang dissusun

1 Laporan- - -

1 Laporan





YUDDITA A. UBATTA, A.Ma.AkPenata

NIP. 19721005 199903 2 006

I II III IV1 Sungai dan tebingnya dalam kondisi baik Panjang Sungai yang dinormalisasi dan penguatan tebing 535 M - - 75 M 460 M

2 Terlayaninya Lahan oleh Jaringan Irigasi Panjang jaringan irigasi yang terbangun 23.987 M - - 15.000 M 8.987 M




Limboto, Oktober 2018Kabid

AGUS SUPRAPTO, STPEMBINA

NIP. 19740817 200012 1 003

I II III IV1 Terlaksananya normalisasi dan penguatan

tebing sungaiPanjang Sungai yang dinormalisasi dan penguatan tebing

535 M - - 75 M 460 M




Limboto, Oktober 2018Kasie

SARWOKO HADIYANTO, BEPenata Tingkat I

NIP. 19640118 199103 1 006

I II III IV1 Terlayaninya Lahan oleh Jaringan

IrigasiPanjang jaringan irigasi yangterbangun 23.987 M - - 15.000 M 8.987 M





WISNAWATY S. POTALE, STPenata Tingkat I

NIP. 19750205 200604 2 028

I II III IV1 Terbangunnya Jalan Panjang Jalan Yang terbangun 27,70 KM - - 20,00 KM 7,70 KM2 Terbangunnya Jembatan Jumlah Jembatan Yang terbangun 1 Bh - - - 1 Bh3 Terpeliharanya Jalan Panjang Jalan YangTerpelihara 19,35 KM - - 15,00 KM 4,35 KM

4Terpeliharanya Jembatan Jumlah Jembatan Yang Terpelihara 1 Bh - - - 1 Bh

5 Terwujudnya sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Jumlah Dokumen data base jalan dan jembatan 1 Dok - - - 1 Dok





RAHMANTO LAHILI, STPenata Tingkat I

NIP. 19691122 200012 2 001

I II III IV1 Terbangunnya Jalan Panjang Jalan Yang terbangun 27,70 KM - - 20,00 KM 7,70 KM

2 Terpeliharanya Jalan Panjang Jalan Yang Terpelihara 19,35 KM - - 15,00 KM 4,35 KM3 Terwujudnya sistem informasi/data base jalan dan

jembatan Jumlah Dokumen data base jalan dan jembatan1 Dok - - - 1 Dok





RIFALDI ALAM RIVAI, STPenata Muda Tingkat I

NIP. 19861206 201101 1 001

I II III IV1 Terbangunnya Jalan Jumlah Jembatan Yang terbangun 1 Bh - - - 1 Bh

2 Terpeliharanya Jembatan Jumlah Jembatan Yang Terpelihara 1 Bh - - - 1 Bh





ABDUSAMAD GOBEL, A.MdPenata Tingkat I

NIP. 19680512 198902 1 006

I II III IV1 Peningkatan kualitas layanan

akses air bersih perdesaanCakupan Penduduk dengan akses airbersih 1.450 KK - - 700 KK 750 KK

2 Terciptanya Rumah Tangga dengan sanitasi yang layak

Jumlah sarana prasarana sanitasi rumah tangga yang terbangun 13 Unit - - 3 Unit 10 Unit

3 Terlaksananya penataan kawasan perumahan kumuh

Panjang Drainase yang terbangun4.000 M - - 1500 M 2.500 M

4 Terpenuhinya prasarana gedung pemerintah dan publik

Jumlah gedung Pemerintah dan Publik yang terbangun 9 Unit - 1 Unit 2 Unit 6 Unit

5 Tersedianya Dana BOP Pendamping Sapras Infrastruktur Pedesaan

Jumlah Penerima Dana BOP Pendamping Sapras Infrastruktur Pedesaan

12 Orang - - - 12 Orang

Jumlah masyarakat ynag diberikan sosialisasi jasa konstruksi 0 - - - -

Jumlah masyarakat ynag diberikan Bimbingan teknis Sisitem Keselamatan dan Kesehatan Kerja

0 - - - -



Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat

6



SRI NUR MAYMUN LAYA, ST. M.SiPembina

NIP. 19720703 200212 2 006

I II III IVJumlah gedung Pemerintah yang terbangun 3 Unit - 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Jumlah Gedung Publik yang terbangun 6 Unit - - 1 Unit 5 Unit

Jumlah masyarakat ynag diberikan sosialisasi jasa konstruksi 0 - - - -

Jumlah masyarakat ynag diberikan Bimbingan teknis Sisitem Keselamatan dan Kesehatan Kerja

0 - - - -

Terpenuhinya prasarana gedung pemerintah dan publik

1

Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat

2





ABDULMUSAKTIAN JUNUS IBRAHIM, ST Penata Muda Tingkat I

NIP. 19831001 201101 1 002

I II III IV1 Tersedianya sarana dan

prasarana air bersihPanjang pipa air bersih yang diadakan

32.441 M - 750 M 15.000 M 16.691 M

Jumlah MCK yang terbangun0 - - - -

Jumlah Ipal Komunal yang terbangun13 Unit - - 3 Unit 10 Unit

3 Terbangunnya drainase Panjang Drainase yang terbangun4.000 M - - 15.000 M 2.500 M

4 Tersedianya Dana BOP Pendamping Sapras Infrastruktur Pedesaan

Jumlah Penerima Dana BOP PendampingSapras Infrastruktur Pedesaan

12 Orang - - - 12 Orang

5 Tersedianya air bersih bagi masyrakat

Jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih 75 Rumah

Tangga - 15 Rumah Tangga

25 Rumah Tangga

35 Rumah Tangga

6 Tersedianya pembuangan air limbah/kotor bagi masyarakat

Jumlah Rumah Tangga yang terlayani pembuangan air limbah/kotor 75 Rumah

Tangga - - 25 Rumah Tangga

50 Rumah Tangga

2 Terpenuhinya sarana prasarana sanitasi





MUKHLISANI IKHSAN, SKM, M.KesPenata Tingkat I

NIP. 19760215 200312 1 006

I II III IV1 Penyusunan Dokumen RDTR Kecamatan Jumlah Dokumen RDTR Kecamatan yang tersusun

0 - - - -

2 Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Jumlah Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo 0 - - - -

3Penertiban penggunaan lahan/lokasi sesuai aturan tata ruang wilayah

Jumlah Surat Keterangan Tata Ruang yang dikeluarkan 20 3 5 6 6

4 Terkendalinya pemanfaatan ruang Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang 0 - - - -





FIRMAN LAIKO, ST, MTPenata Tingka I

NIP. 19720309 200212 1 004

I II III IV1 Penyusunan Dokumen RDTR Kecamatan

Presentase Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR 0 - - - -

2 Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Jumlah Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo0 - - - -

3 Penertiban penggunaan lahan/lokasi sesuai aturan tata ruang wilayah

Jumlah Surat Keterangan Tata Ruang yang dikeluarkan20 Surat 3 5 6 6






NIP. 19680527 198903 2 004

I II III IV1 Terlaksananya Sosialisasi

pemanfatan ruang kepada masyarakat

Jumlah Masyarakat yang diberikan sosialisasi pemanfatan ruang 0 - - - -

2 Terkendalinya pemanfaatan ruang Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang

0 - - - -





RISNA M. HASAN, ST.MTPenata Tingkat I

NIP. 19750525 200212 2 011

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG · pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perjanjian kinerja tahun 2018 yang telah disepakati. ...

Documents