LKjiP Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Lamongan Tahun Anggaran 2018 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Good Governance pada dasarnya merupakan konsep penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi, mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Dalam upaya mewujudkan salah satu prinsip Good Governance yaitu akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan sebagai unsur pelaksana dibawah naungan Asisten Ekonomi Pembangunan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Review Atas Laporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja ini menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Bagian Administrasi Pembangunan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan,
23
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG filemanajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi, mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LKjiP Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Lamongan Tahun Anggaran 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Good Governance pada dasarnya merupakan konsep penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip
demokrasi, mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara bersama. Dalam upaya mewujudkan salah satu prinsip Good
Governance yaitu akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana
diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
berkedudukan sebagai unsur pelaksana dibawah naungan Asisten Ekonomi Pembangunan
berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang dilengkapi
dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Review Atas
Laporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja ini menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2018 yang
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2018.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang
perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan,
Bagian Administrasi Pembangunan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan
Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan,
LKjiP Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Lamongan Tahun Anggaran 2018
2
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam
penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan, meliputi penyusunan program,
pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang administrasi
pembangunan, meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan ;
b. penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan teknis administrasi pembangunan ;
c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang administrasi pembangunan ;
d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan
meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016, susunan Organisasi dan Tata
Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah
sebagai berikut :
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Program
Mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan menganalisa data/informasi dalam rangka penyiapan bahan
perumusan kebijakan pembangunan daerah;
b. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi pembangunan ;
c. Mengikuti verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA – OPD);
d. Menyediakan penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
kepada pejabat yang berwenang;
e. Mengadministrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah
ditandatangani oleh Kepala Daerah ;
f. Menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Administrasi
Pembangunan;
g. Menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) Bagian Administrasi Pembangunan;
h. Mengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
i. Fasilitasi pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaun (RUP)
melelui Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan (SiRUP);
j. Menyelenggarakan urusan tata usaha;
k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
LKjiP Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Lamongan Tahun Anggaran 2018
3
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sub Bagian Pengendalian
Mempunyai Tugas :
a. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan
pembangunan daerah ;
b. Menyusun daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka
pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
c. Fasilitasi keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
d. Melakukan survey dan cheking lapangan terhadap proyek/kegiatan pembangunan
dalam rangka pengendalian ;
e. Menghimpun dan mengagendakan dokumen kontrak;
f. Menginventarisasi dan mendokumentasi pelaksanaan administrasi
pembangunan;
g. Menyiapkan surat tegoran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam
rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan;
h. Mengadakan rapat koordinasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan
pembangunan;
i. Menyusun bahan laporan perkembangan kegiatan pembangunan sesuai hasil
Pengendalian kegiatan pembangunan;
j. Menyusun laporan rekapitulasi kegiatan pembangunan fisik pada OPD
k. Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, di
bidang administrasi pembangunan
l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Mempunyai Tugas :
a. Menyiapkan petunjuk teknis pelaporan kemajuan fisik dan keuangan OPD dalam
rangka tertib administrasi pembangunan ;
b. Mengumpulkan dan mengevaluasi data dalam rangka tertib administrasi
pembangunan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
d. Meneliti dan merekapitulasi data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan
pembangunan ;
e. Mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan
LKjiP Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Lamongan Tahun Anggaran 2018
4
instansi terkait secara berkala.
f. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan dokumen
Baik capaian kinerja maupun anggaran hampir mencapai 100 persen dengan tingkat
efisiensi sebesar 2,4 persen masih bisa dikategorikan cukup baik karena masih diatas 90
persen.
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Dari program dan kegiatan yang di laksanakan Bagian Administrasi pembangunan,
maka Bagian Administrasi Pembangunan dapat mengevaluasi dari masing – masing kegiatan
seperti pada tabel di bawah ini :
LKjiP Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Lamongan Tahun Anggaran 2018
19
Tabel 3.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja
Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2018
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Program Dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) dan
Kegiatan (Output)
Capaian Tahun 2018
Target Realisasi
1 2 3 4
Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui prinsip 3 T (tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Buku/Administrasi)
Prosentase Kegiatan Yang difasilitasi, dikendaliakan dan Dievaluasi
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Outcame : Prosentase Kegiatan yang Dikendalikan dan Dievaluasi
100% 99,82%
Pembinaan Pelaksanaan kegiatan Output :
1. Jumlah Pembinaan SDM (PPK, PPHP, Pejabat pengadaan, Pokja ULP, dan Pengawas Lapangan
2 kali 90%
Pembinaan Jasa Konstruksi 2. Jumlah Pembinaan SDM (Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa/Rekanan) 2 kali 100%
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
3. Jumlah layanan Publikasi kepada masyarakat 1 layanan 100%
Pengendalian Pembangunan Daerah 4. Jumlah Kegiatan Fisik yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan 1200 100%
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah
5. Jumlah Laporan Realisasi Keuangan OPD yang dievaluasi dan dimonitoring
75 laporan/75
OPD 96%
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)
6. Jumlah layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk SPSE 1 layanan 100%
LKjiP Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Lamongan Tahun Anggaran 2018
20
Dari Program dan kegiatan diatas capaian kinerja pada 2018 seperti tabel di
bawah ini, sehingga Bagian Administrasi Pembangunan mengalami beberapa hambatan
antara lain :
a. Tidak sebandingnya jumlah personil monitoring di lapangan dengan jumlah proyek fisik
yang harus dimonitor. Rata-rata dalam setahun jumlah proyek fisik antara 1000 s.d 2000
sedangkan personil lapangan hanya sebanyak 4-5 orang, sehingga 1 personil dalam
setahun memonitor kurang lebih 500 kegiatan. Di lain pihak, kegiatan monitoring
lapangan tersebut per 1 kegiatan idealnya minimal dimonitor sebanyak 3 kali (kemajuan
fisik 0%, 50%, 100%). Bisa disimpulkan 1 personil melakukan kegiatan lapangan
sebanyak 1500 kali (500 x 3).
b. Kurang tertibnya PD dalam mencukupi pengiriman Laporan Kemajuan fisik dan
keuangan bahkan seringkali tidak ada laporan secara tertulis dari instansi pengelola
sehingga Bagian Administrasi Pembangunan mengalami kesulitan dalam menyusun
laporan.
Bagian Administrasi Pembangunan selaku Pengendali, terus berupaya meningkatkan
dan memantapkan koordinasi dengan Pelakana Kegiatan di instansi guna kelancaran
pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamongan dengan cara
sering mengadakan Monitoring, rapat evaluasi dan pembinaan kepada Pelaksana Kegiatan,
agar pelaksanan kegiatan yang ada di instansi dapat memberikan laporan perkembangan
fisik secara, cepat, tepat dan akurat, sehingga apabila ada permasalahan dapat di lakukan
pemecahan masalah.
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di bagian administrasi
pembangunan di anggarkan pada APBD tahun 2018 sebesar Rp. 1.741.652.900,- Realisasi
Anggaran Kegiatan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.680.963.650,- untuk lebih jelasnya
lihat rincian di bawah ini :
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan
Tahun 2018
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan
1.470.000.000
1.432.040.600
97,42
LKjiP Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Lamongan Tahun Anggaran 2018
21
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan 165.000.000
165.000.000
100,00
Pembinaan Jasa Konstruksi 165.000.000
157.850.000
95,67
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
50.000.000
50.000.000
100,00
Pengendalian Pembangunan Daerah 259.350.000
256.999.000
99,09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
300.550.000
300.421.500
99,96
Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (LPSE)
530.100.000
501.770.100
94,66
LKjiP Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Lamongan Tahun Anggaran 2018
22
BAB IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKjIP Bagian Administrasi Pembangunan ini
merupakan sarana introspeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa
mendatang.
Bagian Administrasi Pembangunan, bertekad dapat menciptakan pemerintahan yang
akuntabel. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021
telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern
organisasi, dan pembinaan kepada instansi pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian
Administrasi Pembangunan Tahun 2018 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik
sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003.
Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan,
dapat dikatakan bahwa Bagian Administrasi Pembangunan telah berhasil dengan kategori cukup
berhasil (Total Capaian Sasaran Bagian Administrasi Pembangunan 99,82%) dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja
kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan
realisasi anggaran) sebesar 97,42%.
Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf di
Lingkungan Bagian Pembangunan yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
B. SARAN :
Keberhasilan yang dicapai Bagian Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari
hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini
diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang
dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian
kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Pembangunan telah mempersiapkan strategi-strategi
pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat
LKjiP Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Lamongan Tahun Anggaran 2018
23
diminimalisir. Strategi atau upaya yang perlu dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi lebih
baik di tahun mendatang adalah :
a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui keikutsertaan pelatihan, diklat
terkait administrasi pembangunan.
b. Meningkatkan tertib administrasi pengendalian pembangunan melalui ketepatan waktu
penyusunan laporan secara berkala.
c. Lebih proaktif menelaah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan
pembangunan sampai dengan hasil-hasil pembangunan sebagai bahan rumusan
kebijakan ke depan untuk memacu mempercepat pembangunan ke arah lebih baik.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Administrasi
Pembangunan Tahun 2018 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan.
Lamongan, Januari 2019 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN