1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Korupsi di Indonesia dirasakan telah merambah keseluruh lini kehidupan masyarakat dan dilakukan secara sistematis, sehingga merusak perekonomian dan menghambat pembangunan serta memunculkan stigma negatif bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Upaya pemberantasan korupsi terkendala dan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi korupsi yang semakin canggih. Begitu mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur kejahatan, yaitu faktor negatif yang terpatri dalam berbagai institusi masyarakat yang bekerja melawan kesejahteraan bersama. 1 Urgensi perang melawan korupsi salah satunya di dorong merebaknya berbagai anomali menyangkut pembacaan atas doktrin agama yang secara langsung atau tidak menjadi ”landasan pacu” bagi merebaknya perbuatan korupsi. Agama apapun pasti melarang perbuatan korupsi. Dan pelaku korupsi pun tahu pasti agama apapun melarang dan 1 Loso, “Peningkatan Pemahaman Siswa tentang Bahaya Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah dalam Upaya Menciptakan Generasi Muda yang Anti Korupsi di SMK Diponegoro Karang Anyar” (Pekalongan: Fakultas Ilmu Hukum UNIKAL: Jurnal Pena Vol. 19, No. 2,September 2010), hlm. 145
16
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalaheprints.umm.ac.id/44445/2/jiptummpp-gdl-triwahyuni-48677-2-babi.pdf · normatif, membangun penalaran obyektif, dan mengembangkan perspektif
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Korupsi di Indonesia dirasakan telah merambah keseluruh lini
kehidupan masyarakat dan dilakukan secara sistematis, sehingga merusak
perekonomian dan menghambat pembangunan serta memunculkan
stigma negatif bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia di dalam
pergaulan masyarakat internasional. Upaya pemberantasan korupsi
terkendala dan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi
korupsi yang semakin canggih. Begitu mengakarnya korupsi sampai
membentuk struktur kejahatan, yaitu faktor negatif yang terpatri dalam
berbagai institusi masyarakat yang bekerja melawan kesejahteraan
bersama.1
Urgensi perang melawan korupsi salah satunya di dorong
merebaknya berbagai anomali menyangkut pembacaan atas doktrin
agama yang secara langsung atau tidak menjadi ”landasan pacu” bagi
merebaknya perbuatan korupsi. Agama apapun pasti melarang perbuatan
korupsi. Dan pelaku korupsi pun tahu pasti agama apapun melarang dan
1 Loso, “Peningkatan Pemahaman Siswa tentang Bahaya Korupsi melalui Pendidikan
Anti Korupsi di Sekolah dalam Upaya Menciptakan Generasi Muda yang Anti Korupsi di
SMK Diponegoro Karang Anyar” (Pekalongan: Fakultas Ilmu Hukum UNIKAL: Jurnal
Pena Vol. 19, No. 2,September 2010), hlm. 145
2
mengutuk tindakan itu. Mungkin dengan pendekatan agama bisa dipakai
untuk pencegahan yang bersifat kultural. Paradoks itu menunjukkan
bahwa ibadah ritual yang tidak bermutu tidak berdampak positif bagi
para perilaku.2
Singkatnya, dalam upaya memberantas korupsi, peranan agamawan
(guru, ulama, kyai, ustadz, da‟i) dengan institusi sosial keagamaannya
sangatlah strategis. Agamawan yang memiliki kedekatan dengan
masyarakat tentu sangat efektif dalam menyosialisasikan pesan-pesan
agama anti korupsi. Apalagi pada kenyataannya dalam struktur sosial-
politik Indonesia, agamawan mempunyai legitimasi dan pengaruh yang
luas yang jauh melampaui sekadar fungsi-fungsi spiritual. Sehingga pada
sisi ini, gerakan sosial anti korupsi yang terpusat di kalangan tokoh
agama harus dimaknai sebagai sebuah gerakan moral, yang diharapkan
memiliki implikasi positif.
Keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi
memiliki kedudukan strategis-antisipatif. Upaya pencegahan budaya
korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah
berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui
pendidikan.
Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman
pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena
sekolah adalah proses pembudayaan. Sektor pendidikan formal di
2Pemberantasan Korupsi dengan Nilai-nilai Islam diakses pada tanggal 5 Oktober 2015
dari http://adahspace.blogspot.co.id/2013/05/pemberantasan-korupsi-dengan-nilai.html
3
Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan
korupsi.
Langkah pencegahan tersebut secara tidak langsung bisa melalui
dua pendekatan, pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan
kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan
lingkungan agar tidak permissive to corruption.
Pendidikan yang diberikan untuk mengurangi korupsi adalah
pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi
menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi oleh Nabi Muhammad
SAW.3 Tujuan pendidikan itu adalah untuk mengetahui konsep
Pendidikan anti korupsi yang direlevansikan dengan tinjauan normatif
aspek kurikulum dalam Pendidikan Agama Islam, kemudian mencoba
menampilkan model Pendidikan anti korupsi dalam Pendidikan Agama
Islam. Pendidikan anti korupsi yang dimaksud disini adalah program
pendidikan anti korupsi yang secara konsepsional disisipkan pada mata
pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang
sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan
kontekstual pada pembelajaran antikorupsi, yaitu dengan model
Pendidikan antikorupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama
Islam.
Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan pencegahan
korupsi ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah/madrasah
3Agus Syahrul Amnan, Cegah Mental Korupsi Sedini Mungkin Dengan Pendidikan