-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tingkat keberhasilan pembangunan nasional Indonesia di segala
bidang
akan sangat bergantung pada sumber daya manusia sebagai aset
bangsa. Untuk
mengoptimalkan dan memaksimalkan perkembangan seluruh sumber
daya
manusia yang dimiliki, dilakukan melalui pendidikan, baik
melalui jalur
pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.
Perkembangan dunia
pendidikan saat ini sedang memasuki era yang ditandai dengan
gencarnya inovasi
teknologi, sehingga menuntut adanya penyesuaian sistem
pendidikan yang selaras
dengan tuntutan dunia kerja.
Pendidikan harus mencerminkan proses memanusiakan manusia dalam
arti
mengaktualisasikan semua potensi yang dimilikinya menjadi
kemampuan yang
dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari - hari di masyarakat
luas. Salah satu
lembaga pada jalur pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya
untuk
memiliki keunggulan di dunia kerja, diantaranya melalui jalur
pendidikan
kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) dirancang untuk
menyiapkan
peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan
mampu
mengembangkan sikap profesional di bidangnya. Namun Sekolah
Menengah
Kejuruan dituntut bukan hanya sebagai penyedia tenaga kerja yang
siap bekerja
pada lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha /
dunia industri,
-
2
tetapi juga dituntut untuk mengembangkan diri pada jalur
wirausaha, agar dapat
maju dalam berwirausaha walaupun dalam kondisi dan situasi
apapun.
Saat ini SMK sedang gencargencarnya digalakkan oleh
pemerintah.
Kebijakan ini ditempuh setelah melihat kenyataan bahwa 65%
penganggur
terdidik adalah lulusan pendidikan menengah, yang dapat
diartikan sebagai
kurangnya keterampilan lulusan pendidikan menengah untuk masuk
lapangan
kerja.1 SMK kelompok program keahlian pariwisata adalah salah
satu program
keahlian yang diprediksikan oleh Dikmenjur akan berkembang pesat
untuk jangka
waktu yang panjang. Pariwisata sekarang ini merupakan suatu
tuntutan hidup,
yakni untuk menghilangkan kejenuhan dari rutinitas pekerjaan.
Permintaan orang
untuk melakukan perjalanan wisata, dari tahun ke tahun terus
meningkat.
Peningkatan permintaan tersebut dapat dilihat dari angka
kunjungan wisata yang
semakin bertambah dari tahun ke tahun.
Kebijakan untuk peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
pendidikan
dilakukan melalui penguatan program-program antara lain
pengembangan sekolah
berbasis keunggulan lokal di setiap kabupaten atau kota dalam
rangka
melaksanakan amanat UU No.20/2003. Peningkatan mutu dan
relevansi
pendidikan menengah kejuruan dilakukan dengan mengembangkan
program
studi/jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. SMK di
setiap daerah
juga didorong untuk mengembangkan program studi yang
berorientasi pada
keunggulan lokal, baik pada aspek keterampilan maupun
kewirausahaan.
1Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Renstra Departemen
Pendidikan Nasional, Jakarta.
-
3
Pendidikan kewirausahaan akan diberikan untuk membekali lulusan
SMK
mampu mengembangkan sendiri lapangan kerja bagi dirinya. Semakin
tingginya
persaingan dunia kerja, tak sedikit orang yang kini lebih
memilih sekolah
kejuruan. Alasannya, sekolah kejuruan bisa memberikan bekal
kecakapan hidup
berdasarkan potensi dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
Pendidikan
kejuruan adalah jenjang pendidikan menengah yang
mengutamakan
pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan
tertentu.
Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit
dilepaskan
keterkaitannya dengan manajemen mutu, dimana semua fungsi
manajemen yang
dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan
yang sesuai
dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Berkaitan
dengan hal tersebut
diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (quality control).
Pengendalian
mutu dalam pengelolaan pendidikan tersebut dihadapkan pada
kendala
keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu diperlukan
suatu upaya
pengendalian mutu dalam bentuk jaminan atau assurance, agar
semua aspek yang
terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah
sesuai dengan atau
melebihi standar nasional pendidikan. Konsep yang terkait dengan
hal ini dalam
manajemen mutu dikenal dengan Quality Assurance atau penjaminan
mutu.
Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan
tanggungjawab
satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah,
pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan
masing-masing serta peran serta masyarakat.
-
4
Kemajuan dunia pendidikan kejuruan khususnya SMK masih kurang
jika
dibandingkan dengan kemajuan dunia industri sangat pesat.
Sebagai contoh pada
tingkat pendidikan menengah khususnya SMK pada saat praktik,
bahan praktik
yang digunakan sudah ketinggalan. Kenyataan menunjukkan bahwa
dalam
bidang otomotif, mobil atau motor digunakan teknologinya sudah
ketinggalan.
Kondisi ini dapat mengakibatkan lulusan SMK kurang maksimal
dalam bekerja
di dunia industri karena perbedaan teknologi tersebut. Memang
pada sekolah-
sekolah kejuruan tertentu fasilitas, bahan praktik, guru, dan
infrastruktur sudah
mulai distandarkan sesuai dengan standar internasional dengan
munculnya
SMKBI (Menengah Kejuruan Bertaraf Internasional).
Mencermati uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka
perlu
sebuah kajian menyangkut implementasi sistem penjaminan mutu
pendidikan di
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berkaitan hal tersebut, akan
dilakukan
penelitian di SMK Negeri 3 Banjarbaru.
B. Fokus Penelitian
Penelitian ini memfokuskan pada masalah implementasi SPMP
(Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan), sebagai kebijakan.Fokus penelitian
ini akan
mendasarkan pada kerangka teori implementasi, yaitu teori
implementasi (Charles
OJones) dan faktor-faktor impelementasi (George Edward III).
Dengan
mendasarkan pada kerangka teoritik tersebut, maka penelitian ini
akan
memfokuskan pada :
1) Proses Implementasi, dimana terdapat tiga komponen, yaitu
:
a) Interpretasi
-
5
b) Pengorganisasian
c) Aplikasi
2) Faktor Implementasi terdiri dari :
a) Komunikasi
b) Sumber
c) Struktur
d) Disposisi
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk :
1) Memperoleh gambaran mengenai proses implementasi Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) di SMK Negeri 3
Banjarmasin.
2) Mengetahui faktor apa saja yang menjadi penentu berhasil atau
gagalnya
implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP)
di
SMK Negeri 3 Banjarmasin.
D. Kajian Pustaka
1) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan (SPMP)
Kebijakan penjaminan mutu satuan pendidikan didasari pada
beberapa
peraturan yang seling terkiat. Peraturan-peraturan yang dapat
dijadikan landasan
adanya kebijakan sistem penjaminan mutu satuan pendidikan adalah
sebagai
berikut :
1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
-
6
Pasal 50 Ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan :
Pemerintah
menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan
untuk
menjamin mutu pendidikan nasional.
Dalam pasal tersebut jelas menyatakan bahwa pemerintah
mempunyai
tanggungjawab dalam penjaminan mutu pendidikan.
2) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional
Pendidikan
Pasal 3 peraturan tersebut menyatakan : Standar Nasional
Pendidikan
berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan
nasional
yang bermutu.
Pasal ini menetapkan bahwa standar nasional pendidikan menjadi
dasar
dalam pencapain dan pelaksanaan mutu pendidikan.
Pasal 59 peraturan ini juga menyebutkan : Pemerintah Daerah
menyusun
rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan
memprioritaskan
program : (d) penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik
yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
Pasal ini merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut dari
undang-undang
No.20 Tahun 2003 bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab
dalam
penjaminan mutu, sehingga pada tingkat satuan pendidikan
kemudian
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
-
7
Kemudian untuk satuan pendidikan juga mempunyai kewajiban
dalam
penjaminan mutu, seperti datur dalam pasal 91 Peraturan
Pemerintah
No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berbunyi
:
(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal
wajib
melakukan penjaminan mutu pendidikan.
(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan.
(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam
suatu
program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka
waktu
yang jelas.
3) Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Penyelenggaran Pendidikan
Pasal 12 Ayat 2 peraturan ini mengatur bentuk penjaminan mutu
melalui
berbagai program. Ketentuan tersebut berbunyi : Dalam rangka
penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
Pemerintah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi:
a) akreditasi program pendidikan;
b) akreditasi satuan pendidikan;
c) sertifikasi kompetensi peserta didik;
d) sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
e) sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
-
8
Penjaminan mutu adalah serentetan proses yang saling berkaitan
untuk
mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja
dan mutu
tenaga kependidikan, program pendidikan dan institusi
pendidikan. Penjaminan
mutu mengarah pada peningkatan mutu. Proses penjaminan mutu
mencakup
bidang yang akan dicapai beserta prioritas pengembangan,
menyajikan data
perencanaan yang didasarkan pada bukti serta pengambilan
keputusan, dan
mendukung budaya peningkatan yang berkelanjutan. Mutu hasil
pendidikan di
tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dinilai
berdasarkan delapan
standar pendidikan nasional BSNP. SPPMP untuk pendidikan dasar
dan
menengah mencakup: (a) penilaian mutu pendidikan, (b) analisis
dan pelaporan
mutu pendidikan dan (c) peningkatan mutu pendidikan2.
Perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan komitmen
Pemerintah Indonesia yang diterapkan melalui berbagai kebijakan.
Pendidikan
nasional merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
pemerintah
daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Oleh karena itu penjaminan
mutu
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai pihak
(Mutu adalah
Tanggung Jawab Bersama). Tahapan penjaminan mutu pendidikan
dimulai dari
pengumpulan data, analisis, pelaporan, dan rekomendasi, serta
peningkatan mutu
pendidikan yang mengacu kepada acuan mutu pendidikan, yakni
Standar
Pelayanan Minimal, Standar Nasional Pendidikan, dan Standar Mutu
Pendidikan
yang melampaui Standar Nasional Pendidikan.
2Kementiran Pendidikan Nasional, 2010, Buku Pedoman Pelaksanaan
Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan (SPMP), Jakarta
-
9
Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan meliputi jalur
pendidikan
formal, nonformal, dan informal, jenis pendidikan umum dan
kejuruan, serta
jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.
Karakteristik khusus
yang dimiliki oleh masing-masing jalur, jenis dan jenjang
tersebut memberikan
implikasi terhadap beragamnya peran dan tanggung jawab dalam
penjaminan
mutu. Pendidikan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola
penjaminan mutu,
sementara jenjang pendidikan dasar dan menengah di bawah
kewenangan
pemerintahan kabupaten/kota/provinsi.
Penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jalur, jenis, dan
jenjang
pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
tersebar mulai
dari satuan/program pendidikan yang dibina oleh Pemerintah,
Pemerintahan
Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan masyarakat memiliki keragaman
layanan mutu
pendidikan. Untuk mengatasi keragaman tersebut, beberapa hal
yang perlu
dilakukan antara lain: (1) penetapan perangkat peraturan
perundang-undangan
yang memberikan arah pelaksanaannya; (2) komitmen pimpinan; (3)
sistem
pengelolaan; (4) koordinasi yang baik; serta (5) pengetahuan dan
kesadaran
tentang penjaminan mutu pada setiap individu. Oleh karena itu,
upaya
peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara terpadu
antara
penyelenggara dan pembina pendidikan di semua tingkatan
dengan
satuan/program pendidikan dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan,
sebagaiman diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
(Permendiknas)
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan.
-
10
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Permendiknas
Nomor
63 Tahun 2009 terdiri atas kegiatan penetapan regulasi dan
standar, pelaksanaan,
serta pengukuran dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan. Secara
garis besar
dapat dikategorikan ke dalam tiga kegiatan utama, yakni:
persiapan, pelaksanaan,
dan evaluasi yang secara rinci dijelaskan pada bab selanjutnya.
Untuk lebih jelas
dapat dilihat pada Gambar berikut3 :
Prosedur Operasional Standar (POS) penjaminan mutu
pendidikan
ditetapkan oleh penyelenggara satuan/program pendidikan yang
meliputi
yayasan, pemerintahan kabupaten/kota, pemerintahan provinsi dan
Pemerintah.
Prosedur operasional standar penjaminan mutu pendidikan terdiri
dari beberapa
langkah kegiatan utama, diantaranya: (1) sosialisasi SPMP; (2)
pembinaan
pelaksanaan SPMP; (3) penjaminan mutu pendidikan; dan (4)
peningkatan mutu
pendidikan.
3Kementiran Pendidikan Nasional, 2010, Buku Pedoman Pelaksanaan
Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan (SPMP), Jakarta.
PENETAPAN REGULASI DAN
STANDAR PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
PELAKSANAAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
PENGUKURAN DAN EVALUASI PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN EVALUASI
PENINGKATAN MUTU
-
11
Prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh
satuan/program
pendidikan mempunyai lima langkah utama yakni: (1) sosialisasi
SPMP; (2)
pembinaan pelaksanaan SPMP; (3) pemenuhan standar; (4)
penjaminan mutu
pendidikan; dan (5) peningkatan mutu pendidikan. Pada POS ini,
pelaksananya
adalah kepala dan ketua komite satuan/program pendidikan.
Sasaran utamanya
adalah pendidik, anggota komite, tenaga kependidikan dan peserta
didik di
satuan/program pendidikan.
POS penjaminan mutu pendidikan pada satuan/program
pendidikan
disusun berdasarkan tahapan penjaminan mutu pendidikan yang
mencakup
pengumpulan data, analisis data, pelaporan dan rekomendasi.
Secara rinci tahapan
tersebut dijelaskan sebagai berikut:
a) Pengumpulan data, merupakan prosedur yang sistematis dan
terstandar
untuk memperoleh data tentang kompetensi lulusan, kurikulum,
proses
belajar mengajar, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana
dan
prasarana, pengelolaan/manajemen, pembiayaan, dan penilaian
hasil
pendidikan.
b) Analisis data, merupakan langkah selanjutnya yang harus
ditempuh untuk
menganalisis data-data yang dikumpulkan terkait dengan SPM dan
SNP.
c) Pelaporan, merupakan bentuk komunikasi utama antara pelaksana
dengan
pengguna hasil penjaminan mutu yang menggambarkan tingkat
pencapaian satuan/program pendidikan berdasarkan hasil analisis
yang
telah dilakukan sebelumnya.
-
12
d) Rekomendasi, merupakan kegiatan untuk memformulasikan gagasan
dan
pemikiran perbaikan program berdasarkan data terkumpul yang
telah
dianalisis. Rekomendasi memuat tindakan yang harus dilakukan
oleh
pembuat keputusan, oleh karena itu harus disusun secara cermat
dalam
suatu sesi diskusi khusus untuk penyusunan rekomendasi.
Diskusi
penyusunan rekomendasi sebaiknya melibatkan berbagai pihak
kunci
terkait sehingga menghasilkan rekomendasi yang layak, mencakup
semua
aspek dan dapat dilaksanakan.
POS penjaminan mutu yang ditetapkan oleh satuan/program
pendidikan
berisi: (1) langkah pelaksanaan; (2) siapa yang melakukan; (3)
siapa sasarannya;
(4) metode yang digunakan; dan (5) waktu pelaksanaannya.
2) Teori Implementasi
Implementasi dalam kamus Webster berarti to provide the means
for
carriying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu);
to give practical
effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Jika
pandangan ini kita
ikuti maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu
proses
melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk
undang-undang,
peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif
atau dekrit
presiden) (Abdul Wahab, 2008).
Sebagai proses, implementasi di dalamnya terdapat beberapa
aktivitas.
Menurut Jones (dalam Widodo,2008) ada tiga aktivitas utama
dalam
implementasi, yaitu :
-
13
1) Interpretation, merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan
yang
masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat
teknis
operasional. Kebijakan perlu dikomunikasikan atau
disosialisasikan
terhadap mereka yang terlibat dalam kebijakan.
2) Organization, yaitu aktivitas yang mengarah kepada proses
kegiatan
pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan,
apa
yang akan dilaksanakan, penetapan anggaran, penetapan sarana,
penetapan
tata kerja, penatapan manajemen, kepemimpinan dan koordinasi
pelaksana
kebijakan. Secara operasional dijelaskan sebagai berikut :
a) Pelaksana, dimana sangat tergantung jenis kebijakan yang
dilaksanakan
b) Standar Prosedur Operasi sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan
dan
referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa
yang
harus disiapkan dan lakukan, sasarannya dan capaiannya.
c) Sumber daya keuangan dan peralatan
d) Penetapan manajemen pelaksanaan, yang lebih diarahkan
pada
kepemimpinan dan koordinasi
e) Penetapan jadwal kegiatan
3) Application, merupakan tahap penerapan rencana proses
implementasi
kebijakan dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan wujud
dari
pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang sudah
disebut
sebelumnya.
-
14
Terdapat beberapa model implementasi kebijakan yang
dikembangkan
oleh para ahli. Salah satu yang yang dapat diajukan adalah model
dari George
Edwards III seperti berikut (Winarno, 2008):
1) Komunikasi
Secara umum Edwards dalam membahas komunikasi ada tiga hal
penting
dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi
dan kejelasan.
Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif
adalah bahwa
mereka yang melaksanakan harus mengetahui apa yang harus mereka
lakukan.
Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus
diteruskan kepada
personil yang tepat sebelum keputusan dan perinth itu dapat
diikuti. Selain
dipahami keputusan dan perintah it harus jelas. Jika tidak jelas
maka implementor
akan mengalami kebingungan.
KOMUNIKASI
STRUKTUR BIROKRASI
SUMBER-SUMBER
DISPOSISI:
KECENDERUNGAN
IMPLEMENTASI
Sumber : Winarno (2002:155)
Gambar 2.1 Model Implementasi George Edwards III
-
15
Aspek lain dari komunikasi adalah konsistensi. Keputusan dan
perintah
yang bertentangan akan membingungkan staf dan pelaksana. Faktor
pertama
komnikasi adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat
mengimplementasikan suatu
keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat
dan suatu
perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
2) Sumber
Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat,
jelas
dan konsisten, tetapi jika para pelaskana kekurangan
sumber-sumber yang
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka
implementasi ini pun
cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi :
staf yang
memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan
tugas-tugas
mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk
menerjemahkan
usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan
publik.
Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam
implementasi
kebijakan. Informasi punya dua bentuk. Pertama informasi
mengenai bagaimana
melaksanakan suatu kebijakan. Bentuk kedua adalah data tentang
ketaatan
personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.
Pelaksanan harus
mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan
mematuhi undang-undang ataukah tidak.
Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang.
Wewenang ini akan berbeda dari satu program ke program lainnya
serta
mempunyai bentuk yang berbeda, seperti misalnya hak untuk
mengeluarkan surat
panggilan untuk datang ke pengadilan, mengajukan masalah-masalah
ke
-
16
pengadilan, menarik dana, menyediakan dana, membeli barang dan
jasa atau
memungut pajak.
Fasilitas fisik mungkin pula merupakan sumber-sumber penting
dalam
implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang
memadai,
mungkin memahami apa yang harus dilakukan dan mungkin
mempunyai
wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai
kantor
untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan
maka besar
kemungkinan implementasi yang direncakan tidak akan
berhasil.
3) Disposisi/Kecenderungan-kecenderungan
Kecenderungan dari pelaksana kebijaan merupakan faktor ketiga
yang
mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi
kebijakan yang
efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu
kebijakan tertentu, dan
hal itu berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka
melaksanakan
kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat
keputusan awal.
Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para
pelaksana
berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu
kebijakan
menjadi semakin sulit.
4) Struktur Birokrasi
Menurut Edward ada dua karakteristik utama dari birokrasi,
yaitu
prosedur-prosedur kerja ukuran dasar atau sering disebut
Standard Operating
Procedures (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang
sebagai tanggapan
internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari
para pelasana serta
keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya
organisasi-organisasi yang
-
17
kompleks dan tersebar luas. Yang kedua berasal terutama dari
tekanan-tekanan
dari luar unit-unit birokrasi, seperti komitmen legisltaif,
kelompok-kelompok
kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan
sifat kebijakan yang
mempengaruhi organisasi birokrasi-birokasi pemerintah.
Dengan menggunakan SOP para pelaksanan dapat memanfaatkan
waktu
yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan
tindakan-tindakan dari para
pejabat dari organisasi yang komplek dan tersebar luas. SOP
sangat mungkin
menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang
membutuhkan cara-
cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan
kebijakan.
Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara
yang lazim
dari suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP
menghambat
implementasi.
Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah
usaha
untuk menghambat koordinasi. Padahal, penyebaran wewenang dan
sumber-
sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks
membutuhkan
koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintahan
yang terpecah-
pecah. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan
untuk
melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk
berhasil.
E. Kegunaan Penelitian
Kegunaan Penelitian ini adalah :
1) Dari sisi praktis, maka hasil penelitian ini akan membantu
lembaga,
khususnya SMK Negeri 3 dalam melakukan evaluasi implementasi
SPMP.
-
18
2) Dari sisi akademik, maka hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberi
kontribusi dalam ilmu manajemen pendidikan, bagaimana
mengelola
sebuah kebijakan dalam lembaga pendidikan.
3) Dari sisi penulis, maka hasil penelitian ini dapat menjadi
tambahan
informasi dan ilmu berkaitan dengan manajemen pendidikan, serta
sebagai
bahan dalam membantu lembaga meningkatkan mutu pendidikan.
F. Definisi Istilah
Beberapa istilah atau konsep dalam penelitian ini adalah :
1) Sistem Penjamin Mutu Pendidikan adalah serentetan proses yang
saling
berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan
data
tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan, program pendidikan
dan
institusi pendidikan.
(Kementiran Pendidikan Nasional, 2010, Buku Pedoman
Pelaksanaan
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), Jakarta)
2) Akreditas Sekolah adalah kegiatan penilaian kelayakan suatu
program dan
satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (UU
No.23
Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
3) Implementasi Kebijakan adalah suatu proses melaksanakan
keputusan
kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan
pemerintah,
keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden)
(Abdul
Wahab, 2008).
-
19
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif
yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku dari orang-orang
yang
diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mendapatkan uraian
yang
mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku dari orang-orang
yang
diamati.4 Desain penelitian kualitatif dimungkinkan bervariasi
karena
sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif itu sendiri
yang
mempunyai sifat emergent dimana phenomena muncul sesuai
dengan
prinsip alami yaitu pehenomena apa adanya sesuai dengan yang
dijumpai
oleh seorang peneliti dalam proses penelitian dilapangan.
Dalam penelitian ini mendasarkan kerangka teori implementasi
model George Edward, yang lebih menekankan pada faktor
penentu
implementasi. Juga mendasarkan pada kerangka teoritik dari
Charles
OJones dimana menekankan proses implementasi yang
memfokuskan
pada tiga kegiatan, interpretasi, pengorganisasian dan
aplikasi.
B. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti dalam hal ini adalah sebagai orang luar
dari
subyek penelitian (SMK Negeri 3 Banjarbaru). Peneliti adalah
sebagai key
4Dalam Moleong, 2003, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja
Rosdakarya, Bandung.
-
20
instrument (instrumen kunci), peneliti menyadari bahwa
dirinya
merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus
menjadi
pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti
harus bisa
menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan
baik
antara peneliti dan subjek penelitian sebelum, selama maupun
sesudah
memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan
pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan
dan
saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan
membantu
kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan
dapat
diperoleh denga mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari
kesan-
kesan yang merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan
peneliti
dilapangan diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini SMK Negeri 3 Banjarbaru, khususnya
program
keahlian rekayasa perangkat lunak.
D. Sumber Data
Sumber data penelitian ini ada beberapa ,yaitu :
1) Primer, sumber data primer ini adalah :
a) Subyek atau pelaku implementasi, kepala sekolah dan guru
di
SMK Negeri 3 Banjarmasin
b) Kejadian atau peristiwa seperti pelaksanaan akreditasi,
perencanaan dan sebagainya
2) Sekunder, sumber data ini adalah :
-
21
a) Hasil studi orang lain
b) Kepustakaan
c) Dokumen menyangkut SPMP di lokasi penelitian
E. Prosedur Pengumpulan Data
Dalam penelitiaan ini, peneliti menggunakan 2 prosedur
pengumpulan data, yaitu :
1) Wawancara
Wawancara adalah metode pengmbilan data dengan cara
menanyakan
sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan
bercakap-
cakap secara tatap muka.
Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan
menggunakan
pedoman wawancara. Dalam proses wawancara dengan menggunakan
pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman
wawancara
yang sangat umum, serta mencantumkan fokus-fokus yang harus
diliput
tampa dengan tetap memperhatikan pedoman wawancara.
2) Observasi
Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memehami
proses
terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami
dalam
konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi
terhadap
subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek
dengan
peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat
memberikan
data tambahan terhadap hasil wawancara.
3) Dokumentasi
-
22
Dalam hal ini berbagai dokumen menyangkut SPMP di lokasi
penelitian
akan dikumpulkan, dianalisis dalam rangka untuk melengkapi
data-data
lainnya guna menghasilkan kesimpulan yang diharapkan.
F. Analisis Data
Proses analisis data ini peneliti lakukan secara terus
menerus,
bersamaan denganpengumpulan data dan kemudian dilanjutkan
setelah
pengumpulan data selesai dilakukan. Di dalam melakukan analisis
data
peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan
Huberman5
yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (data
reduction),
penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau
verifikasi
(conclusion drawing/verivication), biasa dikenal dengan model
analisis
interaktif (interactive model of analysis).
G. Pengecekan Keabsahan Data
Untuk mendapatkan keabsahan data adalah dengan proses
triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan
atau Sebagai
pembanding terhadap data itu. Ada 4 macam triangulasi. Sebagai
teknik
pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :
a) Triangulasi data
Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip,
hasil
wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih
dari
satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang
berbeda.
5Miles, BB dan A.M Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI
Press, Jakarta.
-
23
b) Triangulasi Pengamat
Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil
pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi
kasus
bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang
memberikan
masukan terhadap hasil pengumpulan data.
c) Triangulasi Teori
Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa
data
yang dikumpulkan sudah memasuki syarat.
d) Triangulasi metode
Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti
metode
wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini,
peneliti
melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode
observasi
pada saat wawancra dilakukan.
Dalam penelitian tidak semua macam triangulasi akan
dilakukan,
hanya sebagian saja, misalnya triangulasi data atau
pengamat.
H. Tahap-Tahap Penelitian
Dalam penelitian terdapat dua tahap penelitian, yaitu :
1) Tahap Persiapan Penelitian
Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun
berdasarkan demensi kebermaknaan hidup sesuai dengan
permasalahan
yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi
pertanyaan-
pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam
wawancara.
Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukan kepada yang
lebih
-
24
ahli dalam hal ini adalah pembibing penelitian untuk mendapat
masukan
mengenai isi pedoman wawancarara. Setelah mendapat masukan
dan
koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap
pedoman
wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara.
Peneliti selanjutnya mencari sumber informasi/informan yang
sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Untuk itu
sebelum
wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek
tentang
kesiapanya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk
diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek
tersebut
mengenai waktu dan temapat untuk melakukan wawancara.
2) Tahap pelaksanaan penelitiaan
Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu
dan
tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang
dibuat.
Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahakan hasil
wawancara
dalam bentuk tulisan. Selanjutnya peneliti melakukan analisis
data dan
interprestasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan
pada
bagian metode analisis data di akhir bab ini. setelah itu,
peneliti membuat
dinamika psikologis dan kesimpulan yang dilakukan, peneliti
memberikan
saran-saran untuk penelitian selanjutnya.
-
25
BAB III
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
A. Paparan Data
1) Profil SMK Negeri 3 Banjarmasin
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Banjarbaru
merupakan salah satu SMK Negeri yang ada di Kota Banjarbaru
Kalimantan Selatan. Sekolah yang beralamat di Jl. Aneka
Tambang
Cempaka Banjarbaru tersebut didirikan pada tanggal 27 Juli tahun
2004.
Saat ini SMK Negeri 3 Banjarbaru dipimpin oleh Bapak Rosehan
Anwar,
S.Pd. dengan dibantu oleh sejumlah tenaga kependidikan sebagai
berikut :
Data Tenaga Kependidikan SMK Negeri 3 Banjarbaru
NO JENIS TENAGA KEPENDIDIKAN JUMLAH
1 Guru PNS 34
2 Guru Non PNS 19
3 Tenaga Administrasi PNS 2
4 Tenaga Administrasi Non PNS 6
5 Tenaga Keamanan Sekolah 1
6 Tenaga Kebersihan 1
7 Penjaga Malam 2
8 Teknisi Keuangan 1
JUMLAH 66 orang
Sumber : SMK Negeri 3 Banjarbaru
SMK Negeri 3 Banjarbaru memiliki 6 bidang studi (kompetensi
keahlian), yaitu:
-
26
1) Rekayasa perangkat lunak (akreditasi B terhitung tahun
2012)
2) Kecantikan kulit (akreditasi B terhitung tahun 2012)
3) Busana (akreditasi B terhitung tahun 2012)
4) Akomodasi dan perhotelan (belum terakriditasi)
5) Akutansi (belum terakriditasi)
6) Usaha perjalanan wisata (belum terakriditasi)
Sebagai sebuah sekolah kejuruan, SMK Negeri 3 Banjarbaru
didirikan dalam rangka membentuk tenaga yang cukup memiliki
berbagai
keahlian seperti yang sudah disebut di atas. Untuk pencapaian
tujuan
tersebut, ditetapkan VISI dan MISI sekolah. Visi SMK Negeri
3
Banjarbaru adalah sebagai Lembaga Pendidikan yang menyiapkan
Sumber
Daya Manusia (SDM) sebagai asset pembangunan yang produktif
dan
professional serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk
mencapai visi tersebut ditetapkan misi yang harus dicapai, yaitu
:
1) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut
dan
budaya bangsa sebagai sumber kearifan dalam bertindak.
2) Menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif kepada
seluruh
warga sekolah.
3) Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara optimal
yang
berorientasi kepada pencapaian Kompetensi Berstandar Nasional
/
Internasional.
4) Mengadopsi prinsip-prinsip manajemen mutu sebagai suatu
proses
peningkatan untuk kerja.
-
27
5) Mengembangkan hubungan sekolah dengan institusi pasangan
(DU/DI) yang mempunyai reputasi nasional / internasional
secara
berkelanjutan.
Memperhatikan salah satu misi yang diemban oleh SMK Negeri 3
Banjarbaru adalah adopsi prinsip-prinsip manajemen mutu, maka
dapat
dikatakan bahwa prinsip tersebut merupakan salah satu prinsip
pokok
dalam pengelolaan sekolah. Penerapan manajemen mutu, tidak
hanya
terbatas pada pelaksanaan proses pembelajaran, tetapi juga
menjadi prinsip
pengelolaan kelembagaan (organisasi) secara keseluruhan. Hal ini
secara
lebih rinci diwujudkan ke dalam beberapa poin penting tujuan SMK
yang
hendak dicapai, antara lain :
1) Mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang akuntabel
sebagai
pusat pemberdayaan kompetensi berstandar nasional dan
internasional.
2) Mendidik SDM yang punya etos kerja dan memiliki kompetensi
untuk
menjadi Wirausahawan yang handal.
3) Memberikan berbagai layanan pendidikan kejuruan yang variable
dan
fleksibel dan terintegrasi antar jalur dan jenjang
pendidikan.
4) Memperluas layanan dan pemerataan mutu pendidikan
kejuruan.
5) Mengangkat keunggulan moral sebagai modal daya saing
bangsa.
6) Menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan sesuai
kebutuhan masyarakat.
-
28
7) Memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk
menyelenggarakan pendidikan.
8) Mengoptimalkan sumber daya pendidikan dan pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan
kejuruan.
Tujuan-tujuan tersebut merupakan target yang harus dicapai
oleh
SMK Negeri 3 Banjarbaru pada periode tertentu dengan
memperhatikan
berbagai potensi, keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman
yang ada.
Dukungan sarana dan prasarana menjadi modal penting dalam
rangka
mencapai tujuan, misi dan visi yang suah ditetapkan. Beberapa
sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh SMK Negeri 3 Banjarbaru adalah
sebagai
berikut :
Sarana Ruang/Kelas SMK Negeri 3 Banjarbaru
Fasilitas Jumlah
Kelas Teori 19 Ruangan
Lab Bahasa 1 Ruangan
Lab Komputer 2 Ruangan
Lab IPA 0 Ruangan
Lab Akomodasi Perhotelan 0 Ruangan
Pustaka 1 Ruangan
UKS 1 Ruangan
OSIS 0 Ruangan
Ruang Guru 1 Ruangan
Aula 0 Ruangan
Bimbingan dan Konseling 1 Ruangan
Kantin 4 Ruangan
-
29
Demikian pula SMK Negeri 3 Banjarbaru juga memiliki dukungan
lahan yang cukup memadai yaitu :
Data Lahan SMK Negeri 3 Banjarbaru
Kepemilikan : Pemko Banjarbaru
No. Sertifikat : 24
Tgl. Sertifikat : 27 05 2004
Luas Tanah : 21.260 M2
Luas Bangunan : 13.856 M2
Luas Pekarangan : 1.210 M2
Luas Lapangan Olah Raga : 1.210 M2
Dukungan-dukungan dan potensi yang dimiliki oleh SMK Negeri
3
tersebut dapat didayagunakan untuk pencapaian mutu sekolah.
B) Temuan Penelitian
2.1 Tahapan Implementasi Kebijakan
Kerangka teoritik penelitian ini mendasarkan pada pendapat
Charles OJones tentang proses impelementasi sebuah kebijakan.
Teori ini
diterapkan pada level lembaga/sekolah, yang menetapkan 3 (tiga)
tahapan
pokok dalam implementasi sebuah kebijakan. Tahapan-tahapan
tersebut
adalah :
1) Interpretation(interpretasi/penerjemahan) yang merupakan
tahapan
penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke
dalam
kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan
perlu
-
30
dikomunikasikan atau disosialisasikan terhadap mereka yang
terlibat
dalam kebijakan.
Tahapan ini menempatkan visi, misi dan tujuan SMK Negeri 3
Banjarbaru sebagai bentuk interpretasi dari kebijakan manajemen
mutu
pendidikan di jenjang SMK. Pasal 12 Peraturan Pemerintah
No.17
Tahun 2010 menetapkan bahwa : Pemerintah melakukan dan/atau
memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman
pada kebijakan nasional pendidikan dan Standar Nasional
Pendidikan. Kebijakan ini menempatkan kata kunci standar
nasional
sebagai acuan mutu dari pengelolaan sebuah lembaga
pendidikan.
Setiap lembaga atau program wajib menjabarkan kebijakan tersebut
ke
dalam bentuk rumusan sesuai dengan kewenangannya. Dengan
kata
lain, bahwa sekolah harus menjabarkan rumusan penjaminan
mutu
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disesuaikan dengan
standar
nasional pendidikan ke dalam lingkup satuan pendidikan
masing-
masing. Ini merupakan bentuk kewajiban melakukan
interpretasi
kebijakan tersebut.
SMK Negeri 3 Banjarbaru sudah melakukan tugas dalam
tahapan interpretasi tersebut dengan baik, dimana visi, misi dan
tujuan
pendidikan di sekolah sudah ditetapkan. Demikian pula pada
jenjang
jurusan/program (kompetensi keahlian) juga memiliki
interpretasi
tersendiri dalam rangka menjabarkan penjaminan mutu
tersebut.
Misalnya dapat disebut adalah sebagai berikut :
-
31
A) Program Keahlian Kecantikan Kulit, maka ditetapkan
tujuannya sebagai berikut :
a) Menerapkan Pengetahuan Anatomi dan Fisiologi
Kecantikan
b) Menentukan Kosmetika Kecantikan
c) Merawat kulit wajah
d) Merias wajah
e) Merawat tangan dan kaki (menicure dan pedicure)
f) Merawat tubuh
g) Mengelola Salon Kecantikan Kulit
Dengan diterapkannya tujuan-tujuan tersebut diharapkan
dapat dijadikan landasan bagi program keahlian kecantikan
kulit
dalam rangka penjaminan mutu proses pembelajarannya, sarana
dan prasarana serta lulusan yang dihasilkan. Tujuan tersebut
menjadikan setiap program mempunyai spesifikasi yang
membedakan antara satu program dengan program lainnya,
karena
memang berbeda dalam tuntutan akan mutu yang diharapkan.
B) Program Rekayasa Perangkat Lunak memiliki tujuan program
sebagai berikut :
a) Pemograman Database
b) Pemograman WEB
c) Pemograman Berorientasi obyek dan Antarmuka
-
32
2) Organization (pengorganisasian), yaitu aktivitas yang
mengarah
kepada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang
menjadi
pelaksana kebijakan, apa yang akan dilaksanakan, penetapan
anggaran,
penetapan sarana, penetapan tata kerja, penatapan manajemen,
kepemimpinan dan koordinasi pelaksana kebijakan.
Tahapan ini lebih menyangkut pada tahapan penataan struktur
organisasi dimana harus mengelola sumber daya manusia, tata
kerja
dan pengelolaan semua sumber daya organisasi.
Menyangkut persoalan siapa melakukan apa atau pembagian
kerja
di SMK Negeri 3 Banjarbaru, khususnya dalam hal penjaminan
mutu
menjadi tanggung jawab wakil kepala sekolah urusan manajemen
mutu, yaitu Bapak Asranuddin, A.Md. Beliau mempunyai tugas
pokok
dan fungsi sebagai berikut :
a) Menyiapkan perangkat Program manajemen mutu;
b) Menyusun pembagian tugas guru dalam Pelaksanaan Manajemen
Mutu;
c) Merencanakan dan menyusun kegiatan ulangan sumatif, ujian,
dan
Prakerin;
d) Mengelola KBM;
e) Mengelola penilaian;
f) mengelola kegiatan Kurikuler dan Ko-Kuikuler;
g) Mengolah laporan target kurikulum dan daya siap;
h) Menyiapkan buku paket/buku penunjang untuk guru;
-
33
i) Membentuk MGMP sekolah;
j) Mengkoordinir penyerahan rapor;
k) Menyusun kelas unggulan;
l) Mengusulukan tenaga pengajar;
m) Membina kegiatan lomba bidang akademis;
n) Menyusun laporan.
Memperhatikan beberapa tugas pokok dan fungsi di atas,
menjadi jelas secara struktural, wakil kepala sekolah urusan
manajemen mutu memiliki tugas spesifik dalam menjalankan
implementasi sistem penjaminan mutu di SMK Negeri 3
Banjarbaru.
Di atas juga secara spesifik, dalam tugas ini juga menyangkut
penataan
personil dan prosedur penjaminan mutu di sekolah.
Di SMK Negeri 3 Banjarbaru terdapat beberapa wakil kepala
sekolah, yaitu wakil kepala sekolah urusan manajemen mutu,
kesiswaan, kurikulum dan pengajaran, sarana dan prasarana,
dan
hubungan masyarakat dunia usaha dunia industri. Semua
bagian,
termasuk wakil kepala sekolah lainnya, dalam urusan manajemen
mutu
menjadi bagian koordinasi wakil kepala sekolah urusan
manajemen
mutu. Demikian pula para ketua program keahlian.
Penelitian ini memfokuskan pada program keahlian rekayasa
perangkat lunak, dimana struktur di bawah wakil kepala
sekolah
urusan manajemen mutu adalah ketua program untuk menjalankan
penjaminan mutu di sekolah. Saat ini ketua program keahlian
rekayasa
-
34
perangkat lunak adalah Bapak Ilham Alfian Noor, S.Pd.,M.T.
dengan
beberapa tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
a) Mengkoordinir KBM pada program keahlian Rekayasa
Perangkat
Lunak;
b) Bersama-sama Wakasek Kurikulum menyusun pembagian tugas
mengajar mata diklat program produktif;
c) mengalokasikan mata diklat produktif pada semester yang
relevan.
d) Bersama dengan pengelola laboratorium, sanggar, bengkel,
ruang
raktik yang relevan menjaga dan mengoptimalkan fungsi ruang-
ruang tersebut sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas
penggunaannya
e) Mengatur jadual penggunaan ruang-ruang untuk kegiatan
pemelajaran;
f) Merencanakan kegiatan praktik kejuruan;
g) Bersama-sama dengan wakasek Humas dan Kurikulum
menentukan lokasi kegiatan Prakerin;
h) Menyusun laporan
Tahap pengorganisasi sudah berjalan dengan baik, dalam
menata struktur, tugas kerja masing-masing bagian. Kesemuanya
itu
merupakan standar operasi dalam organisasi yang harus
dijalankan
sebagai bentuk pengorganisasi kebijakan penjaminan mutu di
sekolah.
-
35
3) Application (penerapan/pelaksanaan), merupakan tahap
penerapan
rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata.
Tahap
aplikasi merupakan wujud dari pelaksanaan masing-masing
kegiatan
dalam tahapan yang sudah disebut sebelumnya.
Tahapan ini merupakan tahapan implementasi dalam bentuk
kegiatan nyata dan rutin. Secara garis besar, tahap penerpan
ini
dilaksanakan dalam bentuk proses pembelajaran, praktek kerja
dan
kegiatan kurikuler, ektsra kurikuler yang ada di sekolah.
Semua
kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai standar nasional
pendidikan,
serta garis visi, misi dan tujuan sekolah yang sudah dibuat.
Sebagai bentuk penilaian atas penjaminan mutu yang sudah
dilakukan oleh SMK Negeri 3 Banjarbaru, khususnya untuk
program
keahlian rekaya perangkat lunak adalah B. Pencapaian ini
merupakan
nilai yang sudah baik untuk penjaminan mutunya. Dalam
Peraturan
Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengeloaan
Penyelenggaraan
Pendidikan, akreditasi merupakan wujud konkrit dari
pelaksanaan
penjaminan mutu di satuan pendidikan.
2.2 Faktor Penentu Implementasi
Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa akreditasi yang
diperoleh
program keahlian rekayasa perangkat lunak (RPL) SMK Negeri 3
Banjarbaru
adalah B menunjukkan pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah
tersebut
berarti baik. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan penjelas
pelaksanaan
penjaminan mutu tersebut, yaitu melalui faktor-faktor
implementasi kebijakan
-
36
yang diajukan oleh George Ewdard III yaitu : komunikasi,
struktur organisasi,
sumber daya dan disposisi.
2.2.1 Faktor Komunikasi
Komunikasi dalam konteks penelitian ini adalah berkaitan
dengan
transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi kebijakan
merupakan bentuk
bagaimana penyampaian kebijakan penjaminan mutu tersampaikan
pada level
yang lebih rendah, yaitu para pelaksana. Transmisi kebijakan di
program
keahlian rekayasa perangkat lunak sudah berjalan dengan baik.
Penjabaran
kebijakan dari level undang-undang, peraturan pemerintah, visi,
misi, tujuan
sekolah, tujuan program keahlian sampai pada rencana
pelaksanaan
pembelajaran sudah terlaksana. Para guru sudah bisa memahami
dan
mewujukan sistem penjaminan mutu sampai dalam proses
pembelajaran. Itu
juga memberikan bukti adanya konsistensi, dimana penjabaran
dalam bentuk
kebijakan di sekolah tetap menempatkan standar nasional
pendidikan sebagai
acuan utama dalam penjaminan mutu di sekolah. Demikian pula
komunikasi
antar bagian, antar guru dalam struktur organisasi sekolah
selama ini sudah
berjalan dengan baik.
2.2.2 Faktor Struktur Organisasi
Seperti yang diuraikan sebelumnya, menjelaskan bahwa
struktur
organisasi penjaminan mutu di SMK Negeri3 Banjarbaru sudah
tertata dengan
baik. Terdapat struktur yang secara khusus menangani penjaminan
mutu di
sekolah tersebut, yaitu dibawah kewenangan dan tanggung jawab
wakil kepala
sekolah urusan manajemen mutu. Demikian pula bagian-bagian lain
yang
-
37
kesemuanya berada dalam wewenangan serta koordinasi wakila
kepala
sekolah tersebut sebagai kepanjangan tangan dari kepala
sekolah.
Persoalan ada tidaknya fragmentasi dalam struktur SMK Negeri
3
Banjarbaru tidak ditemukan. Bahwa pembagian kejuruan/program
keahlian ke
dalam struktur berbeda bukan berarti terjadi perbedaan tajam
sehingga
menimbulkan konflik, tetapi sebaliknya pembagian tersebut
merupakan
bentuk organisasi modern dengan fokus dan fungsi pokok yang
berbeda
dengan tujuan mencapi mutu pendidikan secara keseluruhan untuk
SMK
Negeri 3 Banjarbaru.
2.2.3 Faktor Sumber Daya
Sumber daya dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tidak hanya
menyangkut sumber daya manusia (SDM) dan keuangan. Secara umum
SDM
dan keuangan di SMK Negeri 3 Banjarbaru sudah cukup baik dalam
rangka
pelaksanaan penjaminan mutu. Namun demikian dalam penelitian
ini
menemukan sebuah fakta bahwa dukungan sarana dan prasarana dalam
bentuk
laboratorium khusus komputer untuk kepentingan rekayasa
perangkat lunak
masih belum tersedia dengan baik. Dukungan sarana ini menjadi
persoalan
penting dan mendasar, karena menyangkut program keahlian
rekayasa
perangkat lunak. Komputer yang ada selama ini mengandalkan
dari
laboratorium komputer yang ada, 2 ruang yang dipakai oleh
seluruh siswa
SMK. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran komputer dan
perangkat
lunak menjadi kurang maksimal. Menjadi bisa dipahami, mengapa
kemudian,
akreditasi yang diperoleh oleh program keahlian ini masih B.
-
38
2.2.4 Faktor Disposisi
Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana kebijakan di
lapangan.
Hal ini tentu guru yang menjadi pemegang peran utama tersebut.
Selama ini,
sikap para guru menunjukkan sikap yang positif terhadap
kebijakan
penjaminan mutu di sekolah. Beberapa guru yang diwawancarai
menyatakan
bahwa kekurangan sarana dan prasarana tidak menjadi penghalang
atau
penghambat dalam rangka mencapai mutu pendidikan di sekolah.
Fasilitas
yang ada kurang mendukung tidak menimbulkan konflik pemakaian
dengan
program keahlian/jurusan lainnya. Karena menyadari bahwa semua
program
keahlian memerlukan dukungan fasilitas guna mencapai mutu yang
lebih baik.
Bahkan bagi sebagian guru, khususnya guru pada program keahlian
rekayasa
perangkat lunak, kekurangan fasilitas tersebut (laboratorium
khusus rekayasa
perangkat lunak), menjadi pemicu memberikan pembelajaran yang
efektif dan
efisien bagi siswa agar tetap menguasai kompetensi keahlian yang
diajarkan.
Hal ini menunjukkan disposisi para guru sudah pada arah yang
benar dan
sesuai dengan kebijakan penjaminan mutu di sekolah.
-
39
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Proses Implementasi
Uraian pada bagian sebelumnya memberikan gambaran secara
utuh
mengenai proses implementasi kebijakan penjaminan mutu di SMK
Negeri
Banjarbaru. Secara umum implementasi tersebut sudah berjalan
dengan baik.
Kebijakan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan (SMK
Negeri 3
Banjarbaru program keahlian rekayasa perangkat lunak) merupakan
bentuk
kebijakan yang didasarkan pada undang-undang No.20 Tahun 2003
tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun
2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. Peraturan-peraturan tersebut
menjadi dasar hukum
adanya kebijakan penjaminan mutu. Kemudian dijabarkan oleh Badan
Standar
Nasional Pendidikan dan diterjemahkan ke masing-masing sekolah
dan program
keahlian yang ada di sekolah. Proses interpretasi ini sudah
berjalan baik di SMK
Negeri 3 Banjarbaru program keahlian rekayasa perangkat
lunak.
Tahapan pengorganisasi di SMK Negeri 3 Banjarbaru juga
berjalan
dengan baik, dimana penataan personil untuk mengurusi penjaminan
mutu di
sekolah berdiri sendiri dalam kewenangan wakil kepala sekolah
urusan
manajemen penjaminan mutu. Pembagian tugas pokok dan fungsi
masing-masing
bagian serta guru sudah diatur jelas dalam surat kepala sekolah
mengenai tugas
pokok dan fungsi masing-masing personil di SMK Negeri 3
Banjbarbaru.
Tahapan terakhir adalah penerapan dimana penjaminan mutu di
SMK
Negeri 3 Banjarbaru program keahlian rekayasa perangkat lunak
sudah berjalan
-
40
dengan baik. Pencapaian akreditas B sebagai wujud penilaian
pelaksanaan
penjaminan mutu oleh pemerintah melalui badan akreditasi
nasional.
B. Faktor Penentu Implementasi
Temuan penelitian sebelumnya menyebutkan adanya faktor sumber
daya
yang kurang maksimal dan menonjol dalam pelaksanaan penjaminan
mutu di
SMK Banjarbaru khususnya program keahlian rekayasa perangkat
lunak. Sumber
daya tersebut adalah tidak adanya laboratorium khusus komputer
untuk
kepentingan rekayasa perangkat luna. Sumber daya jenis
(fasilitas laboratorium)
ini merupakan faktor yang penting dan menentukan, karena
aktivitas program
keahlian rekayasa perangkat lunak sangat tergantung dan
berhubungan dengan
fasilitas ini. Kelangkaan fasilitas ini menyebabkan pelaksanaan
penjaminan mutu
di program keahlian rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 3
Banjarbaru tidak
berjalan dengan maksimal. Bagaimana bisa tercapai kompetensi
maksimal
seorang ahli dalam rekayasa perangkat lunak komputer tidak
memiliki
laboratorium dalam proses pembelajarannya. Hanya mengandalkan
laboratorium
komputer milik bersama tentu juga harus bergantung pada program
keahlian
lainnya. Setiap program keahlian membutuhkan spesifikasi
kebutuhan komputer
dan laboratorium berbeda-beda seuai kompetensinya.
Dengan kata lain, faktor sumber daya menjadi faktor kendala
dalam
pelaksanaan penjaminan mutu pada program keahlian rekayasa
perangkat lunak di
SMK Negeri 3 Banjarbaru. Sedangkan faktor lain seperti struktur,
komunikasi dan
disposisi menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi
kebijakan
-
41
penjaminan mutu pada program keahlian rekayasa perangkat lunak
di sekolah
tersebut.
-
42
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini
menyimpulkan
hasilnya sebagai berikut :
1) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di SMK Negeri 3
Banjarbaru,
khususnya program keahlian rekayasa perangkat lunak sudah
berjalan
dengan baik pada seluruh tahapan, yaitu tahapan
interpretasi,
pengorganisasian dan penerapan. Hal ini terbukti dengan
diperolehnya
akreditasi program tersebut adalah B.
2) Impelementasi Sistem Penjaminan Mutu di SMK Negeri 3
Banjarbaru,
khususnya program keahlian rekayasa perangkat lunak menemui
faktor
kendala yaitu sumber daya yang mendukungnya, khususnya sumber
daya
berupa laboratorium komputer khusus program keahlian
rekayasa
perangkat lunak. Sedangkan faktor pendukung keberhasilannya
adalah
baiknya komunikasi, tertatanya struktur organisasi dan disposisi
(sikap)
dari para pelaksana di sekolah.
-
43
B. Saran
Berasarkan kesimpulan sebelumnya, maka penulis mengajukan
saran
sebagai berikut :
1) Pemerintah daerah hendaknya memberikan dukungan penuh dalam
bentuk
penyediaan fasilitas laboratorium komputer khusus untuk
program
keahlian rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 3
Banjarbaru.
Pencapaian akreditasi B merupakan wuju keseriusan sekolah
dalam
pelaksanaan penjaminan mutu yang ada.
2) Sekolah bisa menjalin kerjasama dengan masyarakat dan dunia
usaha
dunia inustri dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas
tersebut, jika
menunggu dukungan pemerintah masih belum memungkinkan.
-
44
DAFTAR PUSTAKA
Creswell, John W, 2003, Research Design, Sage Publications,
London
Kementiran Pendidikan Nasional, Buku Pedoman SPMP, 2010.
Miles, BB dan A.M Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI
Press, Jakarta.,
Moleong, 2003, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,
Bandung.
Universitas Negeri Malang, 2010, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,
Malang
Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik,
MedPress, Yogyakarta.
Wiyono, Budi B, 2007, Metodologi Penelitian: Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif
dan Action Research, Rosindo, Malang.
-
45
LAMPIRAN