BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah...Sumberdaya hutan sebagai modal pembangunan mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya

alam yang memiliki aneka ragam kandungan kekayaan alam yang bermanfaat

bagi manusia, sebagai bentuk perwujudan rasa syukur terhadap karunia-Nya,

maka hutan harus diurus dan dimanfaatkan secara optimal dengan

mempertimbangkan kecukupan luas kawasan dan kegunaan dalam

memanfaatkannya. Sumberdaya hutan sebagai modal pembangunan mempunyai

manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik

manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi.1

Dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.2

Termasuk didalamnya

hutan adalah suatu kekayaan alam yang harus dimanfaatkan secara baik dan

berkelanjutan demi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar besarnya

kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:3 a. Menjamin

keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; b.

Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi

lindung, dan fungsi produktif untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya

1 Suryanto et.al., Illegal Loging Sebuah Misteri, Balai Litbang Kehutanan Kalimantan,

Sempaja, 2006, h. 1. 2 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Pasal 33 ayat (3).

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 3.

2

dan ekonomi, yang seiring dan lestari; c. Meningkatkan daya dukung daerah

aliran sungai; d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan

keberdayaan masyarakat secara partisipasif, berkeadilan, dan berwawasan

lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta

ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan e. Menjamin distribusi

manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Paradigma bahwa sumber daya alam kehutanan harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan (ekonomi) semata-mata sudah tidak

relevan dengan kondisi saat ini, hutan harus dimaknai sebagai pemberi manfaat

bagi lingkungan hidup dan sosial-budaya. Manfaat ekonomi diupayakan untuk

pula sejalan dengan aspek sosial dan lingkungan melalui upaya konservasi sumber

daya alam. Prinsip keadilan antargenerasi meletakkan tiga kewajiban mendasar

bagi generasi sekarang dalam konservasi sumber daya alam, yaitu: (1)

conservation of option, menjaga agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas

keanekaragaman sumber daya alam; (2) conservation of quality, menjaga kualitas

lingkungan agar llestari; dan (3) consevation of acces, menjamin generasi

mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas

titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.4

Dalam perjalanannya, selain memberi dampak positif5, pengelolaan dan

pemanfaatan hutan juga memberi dampak negatif yang mengakibatkan

terdegradasinya sumberdaya hutan, baik diakibatkan pelanggaran maupun karena

4 Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Sinar Grafika Jakarta

Timur, 2014, h. 1-2. 5Sumberdaya hutan sebagai peyumbang devisa dan berperan penting dalam pembangunan

ekonomi nasional.

3

akses perubahan atau proses penyempurnaan6 terhadap sistem pengelolaan itu

sendiri. Proses pengerusakan hutan sesungguhnya telah dimualai dari awal

praktek eksploitasi hutan dilakukan, baik pada era banjir kap, era Hak

Pengusahaan Hutan hingga era sekarang. Namun demikian, praktek eskploitasi

secara tidak sah (ilegal) dapat di katakan baru dimulai sejak era pemberian izin

Hak Pengusahaan Hutan pada awal 1970an7. Pada era tersebut, telah terjadi

praktek ilegal seperti praktek tebang “cuci mangkok”, penebangan diluar blok

tebangan, didalam kawasan lindung, melebihi jatah tebangan dan sebagainya serta

sebagian lagi praktek “pencurian” kayu yang dilakukan masyarakat atau oknum

dalam manajemen badan usaha pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan.8

Pengertian tindak pidana kehutanan menurut UU No 41 Tahun 1999

tentang kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap

orang atau kelompok orang atau badan hukum dalam bidang kehutanan dan

perdagangan hasil hutan berupa; menebang atau memungut Hasil Hutan Kayu

(HHK) yang diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki

HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)9.

Dalam Inpres RI No. 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan penebangan

Kayu Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Putting, istilah

illegal logging disamakan dengan istilah penebangan kayu illegal. Illegal logging

identik dengan istilah “pembalakan illegal” yang digunakan oleh Forest Watch

Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GWF) (2001 : 36) yaitu untuk

6Dikenal beberapa sistem pengelolaan, seperti TPI, TPII dan sebagainnya.

7Pada era banjir kap belum ada peraturan perundang undangan yang memadai, dengan

demikian berarti juga tidak ada pelanggaran. 8Suryanto, et.al., Op.Cit., h. 2-3.

9Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tantang Kehutanan Pasal 50

ayat 3, huruf e

4

menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan

pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum

Indonesia.10

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa tindak pidana kehutanan adalah rangkaian kegiatan penebangan dan

pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak

mempunytai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah dan bertentangan

dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dipandang sebagai perbuatan

merusak hutan.11

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah merupakan tindak pidana khusus

yang diatur dengan ketentuan pidana dan hukum acara tersendiri. Menurut Pompe

dalam Hamzah (1991:1), ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana

khusus itu, yaitu yang pertama, orang-orang atau subjeknya yang khusus, dan

kedua perbuatannya yang khusus (bijzonder lijk feiten). Hukum pidana khusus

yang subjeknya khusu maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus

seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan hukum

pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang

dilalakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk

delik-delik fiskal.12

Kejahatan di bidang kehutanan merupakan tindak pidana khusus yang

dlam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu delik-delik kehutan

yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan bidang

10

Teguh Prasetyo et.al., Korupsi dan Illegal Logging, Puustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 13-

14. 11

Ibid., h. 15 12

Op.cit., h. 119

5

kehutanan, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum

dalam KUHP, dapat dikelompokan menjadi beberapa bentuk kejahatan, yaitu: 13

a) Pengrusakan, diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas

hanya mengatur tentang perusakan barang dalm arti barang-barang yang bisa

dimiliki orang( Pasal 406 KUHP). Ancaman hukuman dalam Pasal 406

sampai dengan 412 KUHP paling lama lima tahun atau denda paling banyak

Rp. 4.500.

b) Pencurian, menurut penjelasan Pasal 363 KUHP mempunyai unsur-unsur

sebagai berikut :1. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai,

2.Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil

tidak berada dalam penguasaan pelaku.3. Sebagian atau seluruhnya milik

orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak

yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani

hak.4. dengan ssengaja atau dengan maksud ingin memiliki dengan melawan

hukum. Ancaman hukuman yang paling berat dalam kasus pencurian menurut

KUHP adalah Pasal 363 lima tahun, Pasal 363 tujuh sampai sembilan tahun,

Pasal 365 lima belas tahun.

c) Penyelundupan, hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan

yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu bahkan dalam

KUHP. Namun demikian, Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h UU No. 41 Tahun

1999, yang mengatur tentangmembeli, menjual dan atau mengangkut hasil

hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai

perbuatan penyelundupan kayu.

13

Op.cit., h. 120-124

6

d) Pemalsuan, pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263-276, pemalsuan

materai dan merek diatur dalam pasal 253-262. Pemalsuan dalam hal ini

membuat surat palsu yang isinya tidak semestinya. Ancaman pidananya

menurut Pasal 263 KUHP yaitu penjara paling lama 6 tahun dan Pasal 264

paling lama delapan tahun.

e) Penggelapan, dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.

Ancaman hukumannya yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah paling lama

empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

f) Penadahan, dalam KUHP pendahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan

lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat.

Penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 480 KUHP. Ancaman pidana dalam pasal

480 ini adalah paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-.

Modus ini telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41

Tahun 1999.

Dari berbagai problematika yang ditimbul sangat diperlukan penegakan

hukum yang serius dan jitu dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah agar

pelanggaran mengenai tindak pidana di bidang kehutanan dapat ditekan. Dalam

melaksanakan fungsi penegakan hukum tentunya harus ada sarana dan prasarana

yang memadai, antara lain harus ada personil yang memadai untuk mampu

mengawasi seluruh wilayah hutan yang ada di wilayah Wonogiri terutama

wilayah-wilayah yang rawan terjadi kasus tindak pidana kehutanan serta SDM

yang handal.

Disamping itu pula perangkat hukum terutama peraturan perundang-

undangan yang ada harus pula menjadi prioritas utama yang dapat memberi

7

keleluasaan bertindak apabila para penegak hukum menemukan tindak kejahatan

di hutan.14

Kerjasama antara instansi-instansi ini diharapkan dapat mengurangi

atau bahkan memberantas habis segala macam tindakan yang mengarah pada

kasus tindak pidana bidang kehutanan yang ada diwilayah Wonogiri.

Dalam menjalankan penegakan maupun pencegahan terhadap tindak

pidana bidang kehutanann di wilayah Kabupaten Wonogiri Polres Wonogiri

beserta Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan atau

dalam hal ini Polisi Hutan Wilayah Wonogiri berkerjasama sesuai

kewenangannya masing-masing yang didalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP

menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu

Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri

memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1)

KUHAP sedangkan untuk PPNS kewenangannya sesuai dengan undang-undang

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, untuk PPNS kehutanan

kewenangannya diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang

Kehutanan dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAHE.

PPNS kehutanan walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang

untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebut di atas, namun dalam

pelaksanaan tugasnya Kedudukannya berada dibawah kordinasi dan Pengawasan

penyidik POLRI dalam hal ini Polres Wonogiri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) dengan

kata lain bahwa: 1. Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana

kehutanan adalah; sebagai Koordinator; dan sebagai Pengawas proses penyidikan

14

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali

Pers, Jakarta, 2013, h. 5.

8

oleh PPNS Kehutanan. 2. Kedudukan PPNS Kehutanan sebagai Penyidik tindak

pidana kehutanan.

Seperti yang dilakukan Polres Wonogiri dalam menangani tindak pidana

bidang kehutanan yang semakin meningkat di masa-masa sekarang ini, karena di

wilayah Wonogiri sendiri daerahnya sebagian besar adalah berupa kawasan hutan.

Tidak menutup kemungkinan bila daerah yang sebagian besar hutan di

manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri bahkan

untuk merusak hutan di wilayah Wonogiri. Luas kawasan hutan di daerah

Wonogiri sendiri menurut Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah tahun 2013

bahwa luas kawasan hutan di Wonogiri 20,094.56 ha.

Ada beberapa jenis hutan yang mempunyai fungsi masing-masing

diantarnya: 1) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak

dibebani hak atas tanah, 2) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang

dibebani hak atas tanah, 3) Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam

wilayah masyarakat hukum adat, 4) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang

mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, 5) Hutan lindung adalah

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan

erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, 6) Hutan

konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai

fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

ekosistemnya, 7) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi

9

sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, 8) Kawasan hutan pelestarian alam

adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis

tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati

dan ekosistemnya, 9) Taman buru adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai

tempat wisata berburu.15

Dan jenis hutan yang membentang luas di wilayah Kabupaten Wonogiri

termasuk dalam kategori hutan lindung karena mengingat fungsi dan

kegunaannya. Jenis tanaman yang membentang luas di kawasan hutan Wonogiri

sebagian besar berupa hutan jati dan hutan pinus. Mengingat pentingnya kawasan

hutan di Wilayah Kabupaten Wonogiri guna mencegah banjir, tanah longsor, dan

pendangkalan Waduk Gajah Mungkur. Polres Wonogiri beserta Kesatuan

Pemangkuan Hutan Wonogiri selaku salah satu satuan kerja Perum Perhutani di

wilayah kabupaten Wonogiri, bersama dengan stake holder terkait yang ada di

wilayah kabupaten Wonogiri, bahu membahu dan bersama-sama menciptakan

situasi keamanan hutan yang kondusif agar tujuan menganai tindak pidana illegal

logging yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri dapat berkurang. Tidak

bertumpu pada penegakan secara represif saja untuk bena-benar mengurangi

tindak pidana kehutanan yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri, Polres

Wonogiri melakukan penegakan secara preventiv dengan tujuan penecegahan

sebelum terjadi tindakan yang dilakukan masyarakat dalam kaitannya tindak

pidana kehutanan. Terbukti dengan adanya tindakan preventif yang dilakukan

Polres Wonogiri dalam hal ini Satbinmas, yang rutin melakukan pembinaan atau

15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1

ayat 4-12

10

penyuluhan bersama KPH dan masyarakat disekitar kawasan hutan di wilayah

Wonogiri, setidaknya dapat menekan angka tindak pidana di bidang kehutanan

yang selama tahun 2013 terdapat 3 kasus dan ditahun berikutnya yaitu ditahun

2014 tindak pidana mengenai pencurian kayu dapat dikatan nihil atau tidak ada,

ini sesuai data dari ANEV TINDAK PIDANA BULAN TAHUN 2013 SAT

RESKRIM POLRES WONOGIRI.16

Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi

dilapangan menurut data dari Polhut Polres Wonogiri dari Periode Tahun 2013-

2014 ada 8 kasus yang terkait tindak pidana di bidang kehutanan di Wilayah

Kabupaten Wonogiri.17

Kabupaten Wonogiri sendiri terdapat empat KPH yang tersebar

diantaranya ;18

1 KPH Kota Wonogiri, Polsek yang menaungi Polsek Wonokarto,

2 KPH Jatisrono, Polsek yang menaungi Polsek Jatisrono, 3 KPH Baturetno,

Polsek yang menaungi Polsek Baturetno, 4 KPH Purwantoro, Polsek yang

menaungi Polsek Purwantoro. Dari kerjasama yang dibangun antar instansi-

instansi dan penegakan hukum seacara preventif yang dilakukan Polres Wonogiri,

semuanya ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan memberantas habis

segala macam tindak kejahatan kehutanan, terutama mengenai Tindak Pidana di

bidang kehutanan yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk

melakukan penelitian tentang hal tersebut, oleh karena itu penulis mengambil

judul skripsi tentang “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK

PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (Studi Kasus di Polres Wonogiri)”.

16

Wawancara dengan KASAT RESKRIM POLRES WONOGIRI, Wonogiri, 14 Juli 2015 17

Wawancara dengan KASAT POLHUT POLRES WONOGIRI, Wonogiri 31 Juli 2015 18

Wawancara dengan KANIT BINPOLMAS POLRES Wonogiri, Wonogiri, 31 Juli 2015

11

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka untuk

membatasi luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini,

penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang

kehutanan oleh Polres Wonogiri ?

2. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana di

bidang kehutanan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum oleh Polres Wonogiri

terhadap tindak pidana di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten Wonogiri.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penindakan

hukum oleh Polres Wonogiri terhadap tindak pidana di bidang kehutanan di

wilayah Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang

positif, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pendalaman kajian

serupa, sehubungan dengan fungsi penegakan hukum sebagai sarana

12

penyesaian sengketa, serta sebagai pembaharuan masyarakat yang

menyangkut perilaku masyarakat untuk mampu memahami norma hukum

yang berlaku guna membangun masyarakat yang sadar terhadap adanya

hukum dan kepatuhan terhadap hukum.

b) Seacara teoretis penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang

hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai penegakan hukum

terhadap tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di Kabupaten

Wonogiri.

2. Kegunaan Praktis

Pembuatan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan

bagi aparatur penegak hukum didalam bidang kehutanan dan bahan tambahan

perpustakaan atau bahan informasi berbagai pihak mengenai penegakan hukum

yang di lakukan oleh Polres Wonogiri terkait dengan tindak pidana di bidang

kehutanan.

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu

menggambarkan realitas sosial dari fakta-fakta yang diketemukan dalam

penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan oleh Polres

13

Wonogiri dalam penanggulan tindak pidana di bidang kehutanan di wilayah

Kabupaten Wonogiri.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah

pendekatan secara Sosio Legal. Pendekatan Sosio Legal adalah suatu pendekatan

dalam penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang

lebih menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan

hukum19

. Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang

kehutanan oleh Polres Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana di bidang

kehutanan di wilayah Kabupaten Wonogiri.

3. Jenis dan Sumber Data, Unit Amatan

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penggunaan data sebagai

berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan. Data primer dalam

penulisan ini diperoleh dengan cara interview/wawancara terhadap pihak

Polisi Resort Wonogiri tepatnya dibagian SATBINMAS Kanit Binpolmas

dengan AIPTU Suyoto, SATRESKRIM dengan IPDA Wiyono, POLHUT

Polres Wonogiri yang terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak

pidana di bidang kehutanan. Banyak hal yang dapat dikaji melalui penegakan

hukum terhadap tindak pidanan di bidang kehutanan oleh Polres Wonogiri

tersebut, mengingat pentingnya kawasan hutan di Wilayah Kabupaten

19

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, 2014, h. 128.

14

Wonogiri guna mencegah banjir, tanah longsor, dan pendangkalan Waduk

Gajah Mungkur.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan

cara melakukan study dokumen dan study literatur dalam mempelajari hal-hal

yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin hukum

serta isi kaedah hukum yang menyangkut penegakan hukum terhadap tindak

pidana di bidang kehutanan oleh Polres Wonogiri. Jenis data sekunder dalam

penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tertier.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Hayati dan Ekosistemnya;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

15

Unit amatan terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Penyidik Polres Wonogiri

5. SATBINMAS Polres Wonogiri

6. POLHUT Polres Wonogiri

Unit analisis : Tentunya yang berkaitan dengan penegakan hukum

terhadap tindak pidana di bidang kehutanan oleh Polres Wonogiri

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum perimer yaitu : karya tulis dari para sarjana; hasil-

hasil penelitian dari kalangan hukum; peraturan pelaksanaan undang-

undang; dan sebagainya.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari

kamus, dan sebagainya.

16

4. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya suatu penelitian maka dalam penelitian ini digunakan teknik-

teknik pengumpulan data dengan harapan mampu diperoleh data yang benar-benar

valid dan untuk itu digunakan teknik-teknik dalam hal pengumpulan datanya

melalui:

a. Survey awal berupa pengambilan informasi dari instansi dalam hal ini Polisi

Resor Wonogiri tepatnya bagian KASAT RESKRIM SATBINMAS dan

POLHUT untuk mempermudah langkah pengumpulan informasi berikutnya.

b. Wawancara

yang tersusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh

informan (informan) yang diterima dijadikan bahan untuk merumuskan

sejumlah daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan atau disusun

lebih dahulu.

c. Studi pustaka (library research) meliputi mempelajari berbagai dokumen dan

bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak

pidana di bidang kehutanan.

17

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan mudah dipahami maka

penulisan ini dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan penulis awali terlebih

dahulu dengan :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini dikemukakan mengenai kerangka teori, hasil penelitian,

dan analisis.

BAB III Penutup, dalam bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran.