BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah · 2020. 3. 5. · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengalihkan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan

dengan mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua

kandung, wali yang sah ataupun orang lain yang bertanggung jawab atasnya.

Pengangakatan anak tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata melainkan diatur dalam hukum perdata materiil, adopsi terletak

didalam Hukum Keluarga. Hukum Keluarga adalah semua kaidah-kaidah

yang mengatur dan menentukan syarat-syarat dan acara mengadakan

hubungan pribadi serta seluruh akibat hukumnya1. Pengangkatan anak ini

terdapat akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu tentang hal tentang

kekuasaan orang tua (ouderlijke macht), hak waris, hak alimentasi dan juga

hak soal nama2.

Dari segi perkembangan hukum nasional, pengangkatan anak di

Indonesia dilakukan dengan secara formal dan berlaku bagi seluruh

1 Djaja Meliala, Pengangkatan Anak di Indonesia, Penerbit Tarsito, Bandung, 1982, h. 5.

2 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Penerbit Kinta, Jakarta, 1969, h. 117.

2

pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk yang

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak3. Pengangkatan anak dengan demikian

adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan

(semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Peraturan Pemerintah

Pengangkatan Anak ini diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak Angkat

menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya

dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak

tersebut ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya dengan berdasarkan

putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 2 butir 9).

Terdapatnya gagasan bahwa Pengangkatan Anak harus dilakukan

dengan formal melalui hukum yang ada maka hal ini dilakukan dengan tujuan

memberikan perlindungan kepada anak angkat. Pengangkatan anak juga harus

memberikan kepastian hukum kepada anak yaitu memiliki hubungan multi

aspek, terutama dengan aspek hukum kekeluargaan, hukum harta kekayaan

serta hukum waris. Permohonan pengangkatan anak yang diajukan di

Pengadilan Negeri memiliki tujuan yang berbeda-beda dan permohonan dapat

dilakukan baik oleh keluarga sedarah ataupun dari orang lain. Meskipun

alasan dan tujuan permohonan pengangkatan anak berbeda-beda tetapi hal ini

3 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 105.

3

tidak akan berpengaruh pada kedudukan anak angkat tersebut yang sama

kedudukannya dengan anak sah seperti memperhatikan dari akibat hukum dari

pengangkatan anak yaitu tentang hak alimentasi, hak kekuasaan orang tua dan

khususnya hak waris terhadap anak angkat. Pada Penetapan Pengadilan

tentang Pengangkatan Anak didalamnya terdapat penjelasan tentang motivasi

yang berbeda-beda disetiap pengangkatannya yang digunakan sebagai

pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan, tetapi satu yang ditegaskan

adalah tentang tujuan dari pengangkatan anak yaitu mengutamakan

kepentingan dari anak angkat dan juga memberikan kedudukan anak angkat

seperti halnya anak anak kandung yang hal ini seharusnya dimasukan sebagai

salah satu pertimbangan hukum dalam tujuan pengangkan anak.

Beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada dianggap kurang

memenuhi kebutuhan praktis bagi anak angkat terhadap hak warisnya karena

serta tidak adanya kejelasan dan lembaga pengangkatan anak yang

memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat terhadap kedudukannya

yang sama seperti anak sah terhadap hak warisnya. Pengaturan pengangkatan

anak bukan sekadar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan

mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan

calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keselamatan, pemeliharaan dan

4

serta pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan seharusnya

memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera4.

Dalam putusan hakim dalam penetapan anak angkat yang hanya

memperhatikan dalil pemohon tentang alasan pengangkatan anak dan tidak

menyinggung bagaimana akibat hukum anak angkat terhadap hak mewaris

dari orang tua angkatnya sehingga dalam putusan hakim terhadap penetapan

pengadilan dalam pengangkatan anak yang kurang memperhatikan

kepentingan dan kedudukan anak angkat yang secara hukum sama dengan

anak kandung sebagaimana hal ini diatur dalam Staatsblaad 1917 No. 129

sehingga putusan hakim dalam memutuskan penetapan pengangkatan anak

perlu dipertanyakan apa sudah tepat atau sebaliknya.

4 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 10.

5

Tabel 1 Penetapan Pengadilan No.14/Pdt.P/2000/PN.Sal, Penetapan

Pengadilan No.21 /Pdt.P/2002/PN.Sal dan Penetapan Pengadilan No.

32/Pdt.P/2008/PN. Sal.

N

o

Item

Penetapan

Pengadilan Nomor

21 /Pdt.P/2002/PN.Sal

Penetapan

Pengadilan Nomor

14/Pdt.P/2000/PN.Sal

Penetapan

Pengadilan Nomor

32/Pdt.P/2008/PN.Sal

1. Alasan

/Dalil

Permo

honan

Kondisi ibu dari

anak yang belum

siap dan tidak

mampu untuk

memberikan

perawatan dan

perlindungan dan

juga kondisi anak

tersebut adalah anak

yatim.

Kondisi ibu kandung

yang tunggal yang

tidak atau belum

mampu untuk

memelihara anak

tersebut.

Kondisi para

pemohon yang

belum dikaruniai

anak dalam 9

(sembilan) tahun

perkawinannya.

2. Pertimb

angan

Hakim

Motivasi pemohon

yang jelas untuk

menyalurkan rasa

kasih sayang kepada

anak tersebut dan

kondisi ibu dari anak

tersebut yang belum

matang dan belum

siap merawat dan

membesarkan.

Tujuan dan motivasi

pemohon jelas dna

kondisi sosial dan

ekonomi pemohon

yang cukup untuk

merawat dan

memelihara anak

tersebut.

Alasan dan tujuan

para pemohon baik

dan jelas, kondisi

dari para pemohon

yang mampu untuk

mengangkat anak

serta kondisi orang

tua anak yang tidak

mampu

membesarkan anak

tersebut.

3. Putusan Pengadilan

memutuskan dan

menyatakan sah

pengangkatan anak

Dengan fakta-fakta

diatas Pengadilan

berkesimpulan

bahwa permohonan

Dengan fakta-fakta

diatas Pengadilan

berpendapat bahwa

permohonan

6

tersebut. pengangkatan anak

dikabulkan dan

disahkan.

pengangkatan anak

ini dikabulkan dan

disahkan.

Dalam tabel tersebut dapat di lihat bahwa dalam ketiga putusan

Penetapan Pengadilan, hakim mengabulkan permohonan dari pemohon untuk

mengajukan pengangkatan anak atas pertimbangan hukum dengan melihat

juga dalil permohonan atau alasan dari pemohon, tetapi dalam putusan hakim

ini kurang tepat karena belum memperhatikan kedudukan anak angkat

tersebut yang sama kedudukannya dengan anak kandung terhadap hak

warisnya.

Atas dasar itulah, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam

terhadap hak waris anak dalam pengangkatan anak dalam penulisan skripsi

yang berjudul,

“ANALISIS HAK WARIS ANAK DALAM PENGANGKATAN ANAK”

(Studi Putusan Penetapan Pengadilan Nomor 14/Pdt.P/2000/PN.Sal, Penetapan

Pengadilan Nomor 21 /Pdt.P/2002/PN.Sal dan Penetapan Pengadilan Nomor

32/Pdt.P/2008/PN. Sal)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis

menemukan masalah sebagai berikut :

7

1. Apakah hal-hal yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan

penetapan pengangkatan anak?

2. Bagaimana hak waris anak angkat dalam pengangkatan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas,maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam

menetapkan penetapan pengangkatan anak

2. Untuk mengetahui sudah tepat atau tidaknya putusan hakim dalam

pengangkatan anak.

3. Untuk menggambarkan dan mengetahui aspek-aspek pewarisan

dalam pengangkatan anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalah yang menjadi fokus kajian penelitian dan

tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan

manaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu

Hukum Perdata khususnya dalam pengangkatan anak terhadap kedudukan hak

waris bagi anak angkat dan juga soal pelaksanaan secara nyata dari tujuan

8

dalam hak waris angkat di dalam masyarakat. Penelitian ini juga dapat

digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan permasalahan mengenai

pengangkatan anak hak waris bagi anak angkat dan juga soal pelaksanaannya

dapat sesuai dengan hukum yang memberikan kepastian serta perlindungan

bagi kedudukan anak angkat dan juga diharapkan memberikan wawasan

kepada masyarakat umum tentang tujuan kesejahteraan anak di dalam

pengangkatan anak dan pelaksanannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah pedoman cara

seseorang ilmuwan mempelajari,menganalisa dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapi dan bersifat mutlak yang harus ada didalam

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan5. Dalam halnya pembuatan

penelitian ini penulis berupaya mencari jawaban atas pertanyaan yang

berkaitan penelitian ini secara jelas, padat dan bersifat objektif, sehingga tidak

menghasilkan penelitian yang dapat membuat kerancuan ataupun

5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta 1994, h.7.

9

menyimpang dari kebenarannya. Upaya penulis ini dalam memperoleh

jawaban atas isu hukum yang dibahas, akan menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini termasuk kedalam penelitian

yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum

yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka ataupun bahan

sekunder yang dikumpulkan untuk menyusun dan menghubungkan

berbagai bahan hukum yang dikumpulkan6. Pendekatan ini juga

dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (statute

approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk keperluan

praktik hukum dan penelitian untuk karya akademik pada level

teori atau filsafat hukum yang menggunakan ketentuan perundang-

undangan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan7.

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2014, h. 47.

7 Ibid., h. 136.

10

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan

isu hukum yang digunakan didalam penelitian ini.

- Pendekatan kasus. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang

perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-

alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

putusannya8. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut

adalah perimbangan hakim samapai pada suatu keputusan sehingga

dapat digunakan sebagai agumentasi dalam memecahkan isu

hukum yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari

sumber pertama berupa peraturan perundang-undangan,catatan-

catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan undang-undang

yang berupa legislasi dan regulasi, yaitu :

- Penetapan Pengadilan Nomor 21/Pdt.P/ 2002/PN. Sal.

- Penetapan Pengadilan Nomor 14/Pdt.P/2000/PN.Sal.

- Penetapan Pengadilan Nomor 32/Pdt.P/2008/Pn.Sal.

8 Ibid., h. 158.

11

- Staatsblad 1917 Nomor 129 (Bab II Pengangkatan Anak)

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang

Pengangkatan Anak.

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.

- Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang

Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.

- Undang-Undang No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009

tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang

Pengangkatan Anak.

- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.

41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan

Pengangkatan Anak.

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang

hubungannya erat dengan bahan hukum primer yang ini diperoleh

12

dari literatur, jurnal, dokumentasi tertulis lainnya berkaitan dengan

tujuan hak waris anak dalam pengangkatan anak.

4. Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini berisi hal-hal yang

dipertimbangkan hakim dalam memutuskan penetapan pengangkatan

anak dan hak waris anak angkat dalam pengangkatan anak.

5. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan

memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi

ini maka penulis membuat susunan skripsi ini terdiri dari beberapa

bagian yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang

masalah yakni alasan pemilihan judul, gambaran permasalahan,

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

metode penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

13

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai teori

pembahasan yang merupakan tinjauan pustaka..

BAB III : Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini, penulis menguraikan hasil penelitian dan

analisis. Hasil penelitian berisi rumusan masalah dan tujuan penelitian

dan poin-poin tersebut akan menjadi sub bab dari penelitian.

BAB IV: Penutup

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai

kesimpulan, saran dan daftar pustaka.