Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan. Adapun penyusunan LKjlP Tahun 2018 ini mengacu pada RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan yang ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
57
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - esakip.net · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa Instansi yang
wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah Provinsi/Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini merupakan tolok ukur
dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui
sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten
Lamongan.
Adapun penyusunan LKjlP Tahun 2018 ini mengacu pada RENSTRA Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan
keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran
yang sama dengan yang ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan dalam kurun
waktu lima tahun kedepan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 2
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini adalah sebagai
penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terwujud dalam tingkat
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang telah ditetapkan.
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini adalah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kepala
Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara administrasi maupun
operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, perlu adanya dukungan
Personil, Sarana dan Prasarana, serta Pembiayaan, sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel : 1.1 JUMLAH PERSONIL
NO. JABATAN
STRUKTURAL JUMLAH PANGKAT / GOL.
RUANG JUMLAH PENDIDIKAN
FORMAL JUMLAH KET.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Kepala Badan
1 Pembina Utama
Muda ( IV/c )
1 S 1 1
2. Sekretaris
1 - Pembina ( IV/a )
1 S 2
1
3. Kabid 3 - Pembina ( IV/a )
3
S 2
3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 3
NO. JABATAN STRUKTURAL
JUMLAH PANGKAT / GOL. RUANG
JUMLAH PENDIDIKAN FORMAL
JUMLAH KET.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4. Kasubbag/
Kasubbid. 11 - Pembina ( IV/a )
- Penata Tk. I ( III/d ) - Penata Tk. I ( III/d ) - Penata ( III/c ) - Penata ( III/c ) - Penata Muda Tk. I ( III/b )
2 2 1 2 3 1
S 2 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
2 2 1 2 3 1
5. Kepala UPT 12 - Pembina ( IV/a ) - Penata Tk. I ( III/d ) - Penata Tk. I ( III/d) - Penata ( III/c ) - Penata ( III/c ) - Penata Muda Tk. I ( III/b ) - Penata Muda Tk. I ( III/b )
1 3 3 1 1 1 2
S 2 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2
S 1
1 3 3 1 1 1 2
6. Staf 27 - Penata Tk. I ( III/d ) - Penata ( III/c ) - Penata Muda Tk. I ( III/b ) - Penata Muda Tk. I ( III/b ) - Penata Muda (III/a) - Penata Muda (III/a) - Pengatur ( II/c ) - Pengatur Muda (II/a)
1 1 1 5 8 1 9 1
S 1 S 1 S 1
SMA
S 1 SMA SMA SMA
1 1 1 5 8 1 9 1
Jumlah 56 Jumlah 56 Jumlah 56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 4
Tabel : 1.2 SARANA DAN PRASARANA
NO JENIS JUMLAH 1 Mobil Jabatan 2 2 Mobil Dinas 4 3 Sepeda Motor 40 4 Mesin Ketik Manual 13 5 Mesin Hitung Manual 1 6 Lemari Besi 3 7 Rak Besi 2 8 Rak Kayu 1 9 Filling Besi 7 10 Filling Kayu 1 11 Kardek Besi 1 12 Kardek Kayu 1 13 Rotary Filling 1 14 Lemari Sorok 1 15 Lemari Kaca 1 16 Lemari Makan 1 17 Papan Visual 1 18 Papan Nama Instansi 2 19 Papan Pengumuman 6 20 Porforator Besar 2 21 White Board Elektronik 1 22 Lemari Kayu 3 23 Meja Besi 8 24 Meja Tulis 34 25 Meja Panjang 1 26 Kursi Putar 38 27 Kursi Biasa 2 28 Bangku Tunggu 4 29 Kursi Lipat 23 30 Sofa 2 31 AC Unit 12 32 Televisi 1 33 Alat Pemadam 2 34 Main Frame 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 5
NO JENIS JUMLAH 35 PC Unit 35 36 Laptop 3 37 Notebook 19 38 Printer 40 39 Scanner 2 40 Meja Kerja Eselon II 1 41 Meja Kerja Eselon III 4 42 Meja Kerja Eselon IV 12 43 Meja Kerja Pegawai 24 44 Meja Rapat 6 45 Kursi Kerja Eselon II 1 46 Kursi Kerja Eselon III 4 47 Kursi Kerja Eselon IV 12 48 Camera 5 49 Proyektor 2 50 Mixer PVC Yamaha 1 51 Faximili 1 52 Telepon 2 53 Lain-lain 8
Rincian belanja langsung Tahun 2018 sebagaimana tabel 1.3 dibawah ini :
8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 36.718.500,00 9 Pendidikan dan Pelatihan Formal 160.000.000,00 10 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala 5.000.000,00 11 Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 50.000.000,00
12 Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB 100.000.000,00
13 Operasional Pemungutan PBB 3.359.700.000,00 14 Stimulasi percepatan pelunasan PBB 225.000.000,00
15 Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame 575.000.000,00
16 Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB 35.000.000,00 17 Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan 100.000.000,00 18 Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan 30.000.000,00 19 Stimulasi Percepatan Pelunasan Pajak Daerah 73.000.000,00
20 Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah Kabupaten lamongan (penaksiran harga) 145.000.000,00
21 Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab. Lamongan 50.000.000,00
22 Kelangsiran obyek Pajak Bumi dan Bangunan 294.875.000,00 23 Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis 204.075.000,00
24 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Bumi dan Bangunan 510.000.000,00
25 Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan 50.000.000,00
26 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak daerah dasar Pelaporan 300.000.000,00
27 Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 362.850.000,00
28 Gerakan Sadar Pajak 100.000.000,00
29 Penyelesaian Keberatan, Keringanan Pajak Daerah 50.000.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 7
Asli Daerah (PAD) Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak)
Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada Tahun 2018.
Untuk mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan perlu didukung dengan adanya kegiatan yang
nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan tertib administrasi
pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah. Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang
ingin dicapai adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 14
Tabel : 2.2 KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani dengan baik
Penyediaan Jasa Perkantoran 1. Jumlah benda pos yang tersedia Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 2. Jumlah pengadaan ATK
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Persentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % Sarana Prasarana aparatur dengan kondisi baik Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 5. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor
6. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur % Apatur yang Displin
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
8. Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
% tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 9. % Pegawai yang Lulus mengikuti pendidikan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu
Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala
10. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja OPD yang tersusun
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 11. Jumlah aplikasi E-PBB Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB
12. Jumlah Intensifikasi penagihan dan monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 15
Operasional Pemungutan PBB 13. Jumlah bantuan transport penyisiran PBB
Stimulasi percepatan pelunasan PBB 14. Persentase pelunasan PBB Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame
15. Jumlah aplikasi dan Jumlah panggung reklame yang terpelihara dan tersedia
Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB 16. Jumlah aplikasi Zona BPHTB Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan
17. Jumlah Tim Teknis Pemungutan dan Penagihan dan Jumlah Cetak Leaflet
Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan
18. umlah dokumen profil pajak daerah dasar pelaporan
Stimulasi Percepatan Pelunasan Pajak Daerah 19. Jumlah pengadaan hadiah untuk WP Resto
Program Pendataan Wajib Pajak Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah Kabupaten lamongan (penaksiran harga)
20. Jumlah dokumen harga pasar tanah
Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab. Lamongan
21. Jumlah dokumen klasifikasi dan NJOP
Kelangsiran obyek Pajak Bumi dan Bangunan 22. Jumlah terupdatenya data obyek PBB
Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis 23. Jumlah pemeliharaan aplikasi Peta SIG
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Bumi dan Bangunan 24. Jumlah tercetaknya Blanko PBB-P2
Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan 25. Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak daerah dasar Pelaporan
26. Jumlah sarana prasarana pajak daerah
Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah SKM Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 27. Jumlah Pengawas (Checker)
Gerakan Sadar Pajak 28. Jumlah peserta sosialisasi Penyelesaian Keberatan, Keringanan Pajak Daerah
29. Jumlah jenis keberatan, keringanan pajak yang ditangani
Pemeliharaan Aplikasi Simpada 30. Jumlah aplikasi SIMPADA yang terpelihara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 16
Fasilitas Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi
31. Persentase penerimaan dana bagi hasil PKB,BBNKB,PBBKB,PAP
Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah 32. Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah
Study Orientasi Pendapatan Daerah 33. Persentase terlaksananya Studi Orientasi Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah
34. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi
Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online 35. umlah aplikasi yang tersedia Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Pendapatan 36. Jumlah aplikasi yang terpelihara
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018
Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan merupakan proses
penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Kebijakan
dan Program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategik yang dituangkan dalam Rencana
Kinerja Tahunan Tahun 2018.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan telah menetapkan program yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-
kegiatan sebagai berikut :
1. Jumlah program dan kegiatan;
2. Lokasi;
3. Jumlah anggaran.
Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan seperti pada lampiran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Penetapan kinerja (perjanjian kinerja) yang telah ditetapkan pada Tahun 2018
merupakan dokumen kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai
keberhasilan/target capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan yang telah dituangkan dalam
penetapan kinerja (perjanjian kinerja) diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan
sarana prasarana yang memadai.
Adapun rincian kegiatan yang dituangkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja)
dapat dilihat pada lampiran 3.
Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument
pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 - 2021, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala
pengukuran kinerja sebagai berikut :
85 – 100 = Sangat baik/sangat berhasil ;
70 - < 85 = Baik/berhasil ;
55 - < 70 = Kurang baik/kurang berhasil ;
< 55 = Sangat kurang baik/tidak berhasil.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) disusun oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan
performance organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu
pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan
datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam
melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut
diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang
diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian
indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya, antara lain
membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, analisis program/kegiatan yang
menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Analisa dan
evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Perangkat Daerah.
Laporan Kine rja Ins tans i Pem erin tah Badan Pendapa tan Daerah Kab . Lam ongan
Visi : “T erwujudnya Lamongan Lebih S ejahtera dan Berdaya S aing” 19
A. PENGUKURAN CAPAIAN K INERJA
TABEL 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN K INERJA
VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
TUJUAN : Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asl daerah (PAD) Terhadap Pendapatan DaerahTAHUN DASAR
URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN PROGRAM
3. Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah
MATRIK RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
100% 100%
Mengembangkan Kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6%
Persentase Penerimaan PAD 100% 100%
TARGET RENSTRA TAHUN KE-SASARAN
100% 100%
0,1%
100%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeloaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeloaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 20
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2018 merupakan hasil kegiatan yang dicapai dengan
membandingkan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan.
Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila realisasi yang diinginkan dapat tercapai sesuai
dengan apa yang direncanakan.
Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari
kegiatan yang dilaksanakan. Adapun rincian kegiatan yang telah di tetapkan dalam pengukuran
kinerja dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
Agar dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja telah ditetapkan standar
pencapaian dengan skala ordinal sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut
di atas.
Selanjutnya evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab
keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah
kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja instansi
pemerintah.
Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat dilihat dari pencapaian sasaran
sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 21
TABEL : 3.2
DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2018
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN SANGAT
BERHASIL BERHASIL KURANG
BERHASIL TIDAK
BERHASIL 1 2 3 4 5 6 7 1. Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
% Penerimaan PAD V - - -
% Peningkatan Jumlah WP V - - -
Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak) V - - -
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan agar capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021
dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan diperlukan adanya analisa akuntabilitas
kinerja.
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak) 70 78,12 111,60%
Rata-rata capaian
131,99%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 22
ANALISIS KINERJA Badan Pendapatan Daerah telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan, dengan
capaian rata-rata sebesar mencapai 131,99%. Pada Indikator Persentase Penerimaan PAD Tahun
2018 tercapai sebesar 87,69%, Indikator Peningkatan Jumlah Wajib Pajak tercapai sebesar
196,67% dan untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak) tercapai sebesar
111,60%. Untuk Indikator Persentase Penerimaan PAD pencapaian kinerja di bawah target yang
ditetapkan, ini dikarenakan perhitungan target PAD yang dicanangkan ternyata tidak sesuai
dengan potensi yang ada.
a. Pada sektor Pajak Daerah yang tidak tercapai target dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Pajak Hotel, disebabkan karena tingkat pertumbuhan hunian hotel sangat rendah dibanding
dengan perencaan awal, disamping itu potensi baru yang telah didata masih sedikit dan
kecil pembayaran pajaknya, potensi baru yang ada hanya terdiri dari rumah kos.
2) Pajak Restoran, disebabkan tingkat pertumbuhan potensi obyek pajak restoran baru sangat
kecil, masih belum sesuai dengan kenaikan target yang telah ditetapkan.
3) Pajak Hiburan, disebabkan karena potensi obyek pajak baru masih belum setara dengan
target yang ditetapkan,
4) Pajak Parkir, disebabkan karena obyek pajak parkir hanya mengalami peningkatan yang
sedikit.
Namun demikian, Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan maupun Pajak
Reklame mengalami peningkatan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2017.
b. Pada sektor Retribusi Daerah yang tidak mencapai target, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Retribusi Parkir Tepi Jalan, disebabkan penerimaan retribusi parkir berlangganan
mengalami penurunan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 23
2) Retribusi Kekayaan Daerah, disebabkan tidak dapat dipungutnya retribusi sewa tanah lahan
reklame dan menurunnya capaian sewa tanah reklame.
3) Retribusi Khusus Parkir, disebabkan adanya pelimpahan aset penitipan terminal Lamongan
kepada propinsi sehingga realisasinya menurun
4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, disebabkan belum maksimalnya Izin Mendirikan
Bangunan.
c. Lain-Lain PAD Yang Sah;
1) Hasil Penjualan Aset Daerah, disebabkan tidak terpenuhi realisasi dari komponen penjualan
kendaraan dinas.
2) Lain-lain Pendapatan SKPD, disebabkan belum maksimalnya penerimaan dari
pengembalian (TPGR) dan dana kapitasi JKN.
Adapun analisa akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran adalah sebagai berikut :
1) Urusan Keuangan (wajib),
Sasaran Strategis pada RPJMD : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dilaksanakan 3 program yaitu :
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar
Penetapan, terealisasi sebesar 92,66% dari target 62%, atau dengan capaian kinerja
149,45%;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar
Pelaporan, terealisasi 55,56% dari target 62%, atau dengan capaian kinerja 89,61%;
3. Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah, tercapai 106,41%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 24
2) Urusan Pendukung.
Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pada Tahun 2018
dilaksanakan 8 program pendukung yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terealisasi 92,05%;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terealisasi 97,45%;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terealisasi 100%;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terealisasi 98,70%;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan,
terealisasi 100%.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan 8 (delapan) program
dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2018, tersedia dana sebesar Rp.
9.348.992.695,00 yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2018, dari dana tersebut diatas telah
terealisasi sebesar Rp. 8.629.549.688,00 atau 92,30% identik dengan skala pengukuran ordinal
adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
Adapun Hambatan dan Kendala :
1. Keterbatasan P3D yaitu menyangkut jumlah dan kualifikasi personel/SDM, pendataan, sarana
dan prasarana serta dokumen (data dan regulasi).
2. Hambatan Regulasi :
a) Untuk pajak reklame terdapat kendala optimalisasinya terkait terbitnya Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan
Penggunaan Bagian-bagian Jalan, dimana pemasangan Reklame dilarang melintang di atas
jalan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 25
b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dimana PP tersebut melarang reklame/iklan
rokok.
3. Belum tersusunnya regulasi dan tersedianya aplikasi e-Tax beserta perangkat jaringannya
untuk pemungutan pajak.
4. Terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 26 Mei 2015 nomor : 46/PUU XII/2014
tentang dihapusnya tarif retribusi 2% dari NJOP yang tertuang dalam pasal 124 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Terbitnya UU 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah menambah berbelitnya perijinan
usaha mineral bukan logam (Minerba) dan batuan karena menjadi kewenangan Propinsi,
sehingga mempersulit intensifikasi pajak Minerba.
SOLUSI
Untuk mengatasi permasalahan, solusi yang harus dilakukan :
a) Menjalin networking;
b) Penyusunan revisi penyempurnaan regulasi;
c) Melaksanakan pendataan dan penyusunan database untuk meningkatkan potensi pajak dan
retribusi daerah;
d) Optimalisasi penagihan, intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
e) Optimalisasi pemeriksaan, pengawasan dan penindakan;
f) Promosi, sosialisasi dan konseling secara langsung maupun melalui media massa.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 26
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018
1. PENDAPATAN
Target pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada Tahun
2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.904.634.147.135,00 target ini terinci sebagai berikut :
No. Uraian Target (Rp.) 1. Pendapatan Asli Daerah 495.857.330.740,00
2. Dana Perimbangan 1.706.766.891.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 702.009.925.395,00
Total . 2.904.634.147.135,00
Dari target tersebut pada Tahun 2018 berhasil direalisasikan pendapatan daerah sebesar
Rp. 2.773.911.094.666,73 atau tercapai sebesar 95,50% dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian Realisasi (Rp.) 1. Pendapatan Asli Daerah 433.175.477.495,73
2. Dana Perimbangan 1.700.714.352.575,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 640.021.264.596,00
Total 2.773.911.094.666,73
2. BELANJA
Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 terdiri dari :
No. Belanja Anggaran (Rp.) 1. Belanja Tidak Langsung 11.050.880.600,00
2. Belanja Langsung 9.348.992.695,00
Total 20.399.873.295,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 27
Dari plafond belanja tersebut pada Tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp. 19.076.193.073,00 atau tercapai sebesar 93,51% dengan rincian sebagai berikut :
No. Belanja Realisasi (Rp.)
1. Belanja Tidak Langsung 10.446.643.385,00
2. Belanja Langsung 8.629.549.688,00
Total 19.076.193.073,00
Rincian belanja langsung Tahun 2018 sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini:
Jumlah Pendataan Subyek/Obyek PajakJenis 6 6 100,00%
Penyediaan Sarana Prasarana PemungutanPajak Daerah Dasar Pelaporan
Jumlah sarana prasarana pajak daerah Jenis 8 8 100,00%
Outcome : % Peningkatan Pajak Dasar Pelaporan % 62 55,56 89,61% Kurang Berhasil
Input : Dana Rupiah 1.320.350.000,00 1.199.589.000,00 90,85%
Output :
Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah
Jumlah Pengawas (Checker) orang 23 23 100,00%
Gerakan Sadar Pajak Jumlah peserta sosialisasi Orang 400 400 100,00%
Penyelesaian Keberatan, Keringanan Pajak Daerah
Jumlah jenis keberatan, keringanan pajak yang ditangani
Jenis Pajak 11 11 100,00%
Pemeliharaan Aplikasi Simpada Jumlah aplikasi SIMPADA yang terpelihara Aplikasi 1 1 100,00%
Fasilitas Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi
Persentase penerimaan dana bagi hasil PKB,BBNKB,PBBKB,PAP
% 100 100 100,00%
Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah
Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah SOP 3 3 100,00%
Study Orientasi Pendapatan Daerah Persentase terlaksananya Studi Orientasi % 100 100 100,00%
Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi
OPD 25 25 100,00%
Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online Jumlah aplikasi yang tersedia Aplikasi 1 1 100,00%
Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Pendapatan
Jumlah aplikasi yang terpelihara Aplikasi 1 1 100,00%
Outcome : % Target PAD 408.604.966.692,02 434.816.170.524,73 106,41% Sangat Berhasil
Terlaksananya Operasi Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah Serta Tersedianya Database Pajak Daerah Secara Onlne
Meningkatnya Pajak Dasar Pelaporan dan Terlaksananya Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah
Peningkatan Pendapatan Daerah Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah
8
7Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan
Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan
P‐APBD TAHUN 2018PROGRAM / KEGIATAN
(2) (3) (4) (5)
1.Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik 100% 1.100.024.195
Penyediaan jasa perkantoran Jumlah surat yang terkirim Materai 960 buah, amplop 300 buah 683.024.195 Jumlah rekening yang terbayarkan 3 jenisJumlah STNK yang terlunasi mobil dinas 4x, sepeda motor 16x
Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenagaadministrasi/teknis kegiatan, tenaga pengamanan,sopir yang menerima gaji/honor
23 orang
Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran Jumlah pengadaan ATK 51 Jenis 267.000.000 Jumlah pengadaan barang cetakan danpenggandaan
15 cetakan
Jumlah pengadaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
17 Jenis
Jumlah pengadaan peralatan kebersihan danperlengkapan kantor
19 Jenis
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terwujudnya AdministrasiPerkantoran yang Lancar, Tertibdan Teratur serta dapatdipertanggungjawabkan
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
SASARAN STRATEGIS TARGET ANGGARAN
(2) (3) (4) (5)(1)
6.Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan
% Peningkatan Pajak Dasar Penetapan62% 5.368.650.000
Penyusunan Buku Klasifikasi dan BesaranNJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBBKabupaten Lamongan (Penaksiran Harga)
Jumlah dokumen NJOP 1 dokumen50.000.000
Kelangsiran pajak bumi dan bangunan Jumlah terupdate data objek PBB 1 kecamatan 294.875.000 Penyediaan sarana dan prasarana pajak bumidan bangunan
Jumlah tercetaknya blanko PBB-P2 900.000 OP510.000.000
Pemutakhiran peta sistem informasi geografis Jumlah pemeliharaan aplikasi peta SIG 1 aplikasi 204.075.000 Pemeliharaan aplikasi E-PBB Jumlah aplikasi E-PBB terpelihara 1 aplikasi 50.000.000 Intensifikasi penagihan dan monitoring AirTanah, Reklame Dan PBB
Jumlah OPD dan Kecamatan yang termonitoring 16 dinas penghasil dan 27 kecamatan 100.000.000
Operasional Pemungutan PBB Jumlah bantuan transport penyisiran PBB 820.000 WP 3.359.700.000 Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB Prosentase pelunasan PBB 100% 225.000.000 Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame danPanggung Reklame
Jumlah Aplikasi E-Reklame dan PanggungReklame tersedia dan terpelihara
1 Aplikasi dan 5 Panggung Reklame 575.000.000
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan
% Peningkatan Pajak Dasar Pelaporan62% 733.000.000
Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB Jumlah aplikasi Zona BPHTB 1 Aplikasi 35.000.000 Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan Jumlah obyek pajak yang memenuhi target 8 Jenis Pajak Daerah 100.000.000 Penyusunan Buku Profil Pajak DasarPelaporan
Jumlah buku profil pajak daerah dasar pelaporan 7 Jenis Pajak Daerah 30.000.000
Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah Jumlah pengadaan hadiah untuk WP Restopenyumbang PAD tertinggi
4 jenis 73.000.000
Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanahkabupaten lamongan (Penaksiran Harga)
Jumlah dokumen harga pasar tanah 1 Dokumen145.000.000
Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak 6 Jenis Pajak Daerah 50.000.000 Penyediaan Sarana Prasarana PemungutanPajak Daerah Dasar Pelaporan
Jumlah sarana prasarana pajak daerah8 Jenis Pajak Daerah 300.000.000
Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah
Target PAD Tahun Berjalan Rp. 495.857.330.740 1.320.350.000
Pengawasan dan Pengendalian PemungutanPajak Daerah Jumlah Pengawas (Checker) 23 orang 362.850.000
Gerakan Sadar Pajak Jumlah peserta sosialisasi 400 orang 100.000.000
Penyelesaian Keberatan, Keringanan PajakDaerah
Jumlah jenis keberatan, keringanan pajak yangditangani 11 jenis Pajak 50.000.000
Pemeliharaan Aplikasi Simpada Jumlah aplikasi SIMPADA yang terpelihara 1 aplikasi 35.000.000 Fasilitas Percepatan Penerimaan BantuanKeuangan Propinsi Persentase penerimaan dana bagi hasil 100% 82.500.000
Penyusunan Buku dan Prosedur PemungutanPajak Daerah Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah 2 SOP 190.000.000
Study Orientasi Pendapatan Daerah Presentase terlaksananya Studi Orientasi 100% 100.000.000
Evaluasi dan Pengendalian PendapatanDaerah
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi
25 OPD 50.000.000
Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online Jumlah aplikasi yang tersedia 1 aplikasi 225.000.000 Pemeliharaan dan Pendampingan AplikasiPendapatan
Jumlah aplikasi yang terpelihara 1 aplikasi 125.000.000