Page 1
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar 1945 harus diwujudkan melalui proses demokratisasi, pelaksanaan
penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan
nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh pemerintah bersama-
sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya
pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen
pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya good governance yang
akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut,
maka harus disusun sebuah perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah
mengamanatkan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Ketentuan ini terdapat pada bab VII mengenai Perencanaan Pembangunan
Daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten
Wonogiri sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
Wonogiri yang bertugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Pengelolaan Pasar sesuai ketentuan yang berlaku berkewajiban untuk
menyusun rencana strategis (Renstra) SKPD sebagai penjabaran dari Renstra
Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Kewajiban dari setiap SKPD untuk
Page 2
2
menyusun rencana strategis (renstra) merupakan ketentuan dari pasal 151
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan oleh
Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri, maka
perlu disusun Rencana Strategis yang memuat konsepsi pembangunan
bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pengelolaan pasar di
Kabupaten Wonogiri lima tahun ke depan. Rencana Strategis ini merupakan
pedoman bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri selama periode tahun 2011 –
2015.
Salah satu kelemahan yang harus diakui bersama dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Wonogiri adalah
kurangnya keterpaduan dan konsistensi. Dengan tersusunnya Renstra Dinas
Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri tahun 2011 – 2015 diharapkan
keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan dari berbagai sektor semakin meningkat sehingga visi dan
misi Dinas Perindagkop dan UMKM maupun Pemerintah Kabupaten Wonogiri
dapat terwujud.
B. Landasan Hukum
Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UMKM
Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2015 adalah :
1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1985 tentang Industri.
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
5. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah.
7. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Page 3
3
9. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
10. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 5 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 7 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 04 tahun 2003 tentang
Retribusi Ijin Usaha Industri.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 05 tahun 2003 tentang
Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 06 tahun 2003 tentang
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2005 – 2025.
Page 4
4
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2010 – 2015.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perindagkop
dan UMKM Kabupaten Wonogiri tahun 2011 – 2015 adalah sebagai pedoman
Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri beserta seluruh
jajarannya dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat sekaligus sebagai tolok ukur penilaian kinerja pada setiap akhir
tahun anggaran.
Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten
Wonogiri tahun 2011 – 2015 adalah tersusunnya dokumen perencanaan
teknis strategis secara berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2015 yang menjabarkan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka
mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi dan pengelolaan pasar secara sinergis dan bertahap
melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Wonogiri, APBD Propinsi Jawa
Tengah, APBN, maupun dana bantuan dari pihak ketiga.
D. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM Kabupaten Wonogiri disusun berdasarkan sistematika sebagai
berikut :
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
B. Landasan Hukum.
C. Maksud dan Tujuan.
D. Sistematika Penulisan.
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN WONOGIRI
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri.
B. Sumber Daya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan UMKM Kabupaten Wonogiri.
Page 5
5
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
C. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri.
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten
Wonogiri.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM Kabupaten Wonogiri.
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Wonogiri.
C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Pemerintah
Propinsi Jawa Tengah.
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.
E. Penentuan Isu-isu Strategis.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM Kabupaten Wonogiri.
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri.
C. Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN WONOGIRI YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
PENUTUP
Page 6
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOGIRI
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan
UMKM Kabupaten Wonogiri
Berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 107 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Daerah Kabupaten
Wonogiri, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok :
“Menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam
bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengelolaan Pasar sesuai
ketentuan yang berlaku “.
Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Perindagkop dan
UMKM Kabupaten Wonogiri mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan kegiatan Bidang Sarana Industri, Usaha Industri, dan
Bimbingan Produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan kegiatan Bidang Usaha Perdagangan dan
Perlindungan Konsumen serta Promosi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
3. Menyelenggarakan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan,
Pengembangan Usaha serta Permodalan dan Simpan Pinjam sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyelenggarakan kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar, Penerimaan
Pasar serta Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri, struktur organisasi pada Dinas Perindagkop dan UMKM
Kabupaten Wonogiri terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahi :
a. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan.
Page 7
7
b. Kasubag Keuangan.
c. Kasubag Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Perindustrian, membawahi :
a. Kepala Seksi Sarana Industri.
b. Kepala Seksi Usaha Industri.
c. Kepala Seksi Bimbingan Produksi.
4. Kepala Bidang Perdagangan, membawahi :
a. Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.
b. Kepala Seksi Promosi.
5. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, membawahi :
a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.
b. Kepala Seksi Pengembangan Usaha.
c. Kepala Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam.
6. Kepala Bidang Pegelolaan Pasar, membawahi :
a. Kepala Seksi Penerimaan Pasar.
b. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar.
7. Jabatan Fungsional
Sedangkan struktur organisasi Dinas Perindagkop dan UMKM
Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :
Page 9
9
B. Sumber Daya Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri
1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja Dinas
Perindagkop dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Wonogiri
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 211 orang yang
terdiri dari Eselon II B 1 orang , Eselon III A sebanyak 1 orang, Eselon
III B sebanyak 4 orang, Eselon IV A sebanyak 13 orang serta staf
sebanyak 195 orang. Sedangkan Tenaga PP 31 sebanyak 17 orang.
Tenaga Kontrak 1 orang S1.
Tabel 2.1
Jumlah PNS Menurut Golongan/Ruang
NO GOLONGAN / RUANG JUMLAH
1. IV / e -
2. IV / d -
3. IV / c 1
4. IV / b 3
5. IV / a 6
Jumlah Gol IV 10
6. III / d 10
7. III / c 8
8. III / b 38
9. III / a 11
Jumlah Gol III 67
10. II / d 5
11. II / c 10
12. II / b 16
13. II / a 84
Jumlah Gol II 115
14. I / d 5
15. I / c 10
16. I / b 16
17. I / a 84
Jumlah Gol I 19
Tabel 2.2.
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan
NO
TINGKAT PENDIDIKAN
S2 S1 DIII SLTA SLTP SD
1 6 28 8 147 17 15
Page 10
10
2. Sarana dan Prasarana Kerja
Data sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri
adalah sebagai berikut :
Gedung Kantor : 2 buah dengan lokasi terpisah
Showroom : 1 unit (termasuk kelengkapannya)
Kendaraan roda 4 : 6 buah.
Kendaraan roda 2 : 35 buah.
Komputer : 12 unit + 3 unit dari PDE
Laptop/LCD Proyektor : 2/1 unit / unit
Mesin Ketik : 28 buah.
Calkulator : 7 buah.
Telephone : 3 unit
Intercom : 1 set
Faximile : 1 unit
Sound system : 2 unit
Wirreless : 2 Unit
OHP : 1 Unit
Televisi : 3 buah (yang 1 kondisi rusak)
Handycam : 1 unit
Kamera/Digital : 2 unit
Meja panjang : 20 buah (yang 8 bh kondisi rusak)
Meja besi : 3 buah
Meja Kayu : 100 buah (yang 20 bh kondisi rusak)
Kursi Lipat : 147 buah (yang 30 bh kondisi rusak)
Kursi Kayu : 50 buah (yang 20 bh kondisi rusak)
Meja Kursi Tamu : 9 set
Filing Kabinet : 21 buah
Rak Arsip Besi : 7 buah
Almari Besi : 13 buah
Almari Kayu : 11 buah
Almari Katalog : 1 buah
Almari Sound system : 1 buah
AC : 6 unit
Kipas Angin : 23 unit
Page 11
11
Peralatan lainnya :
Podium, Meja Resepsionis, Papan
Dekorasi Kayu, Whiteboard, Fitrin
Kaca, Tape Recorder, Penghisap
Debu.
C. Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten
Wonogiri
Kinerja pelayanan Dinas Perindagkop dan UMKM selama lima tahun
sebelumnya ditunjukkan oleh capaian kinerja berdasarkan indikator yang
telah ditetapkan dan kinerja keuangannya. Capaian kinerja pada tahun 2006
sampai dengan 2008 ketika masih berbentuk Dinas Perindagkop dan Pendal,
sedangkan tahun 2009 dan 2010 sudah berbentuk Dinas Perindagkop dan
UMKM. Adapun kinerja pelayanan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten
Wonogiri tersaji pada tabel berikut :
Tabel 2.3 Tabel Capaian Kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM
Tahun 2006 – 2010
No Indikator Kinerja Tahun
2006 2007 2008 2009 2010
A Urusan Koperasi dan UKM
1 Meningkatnya jumlah
KSP/USP yang mendapat dukungan modal (unit)
700 714 815 1.233 19
2 Meningkatnya jumlah
UKM yang dilatih (unit)
425 900 1.525 1.525 100
3 Meningkatnya jumlah
wirausaha baru ( UMKM)
825 1.100 1.700 2.200 100
4 Meningkatnya jumlah koperasi yang berbadan
hukum (unit)
837 853 940 7.793 7.809
5 Meningkatnya koperasi yang aktif (unit)
513 689 750 7.405 7.417
6 Meningkatnya jumlah
Pengurus dan Pembina Koperasi RT yang dilatih
1.600 2.454 3.134 3.654 900
B Urusan Perdagangan
1 Meningkatnya pertumbuhan sektor
perdagangan (%)
3,7 4,18 8,77 6,25 11,61
2 Tercapainya Target PAD (Milyar Rp)
1,931 2,177 2,247 2,2 2,15
3 Terwujudnya pasar tradisional yang
berkondisi baik (pasar)
26 26 8 16 9
4 Meningkatnya ekspor komoditas non migas
(milyar Rp)
52,6 47,7 49 97,2 110, 12
Page 12
12
No Indikator Kinerja Tahun
2006 2007 2008 2009 2010
5 Meningkatnya jumlah
pedagang yang memiliki
Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar
Perusahaan (orang)
1,008 1,018 1,846 2,042 1.812
6 Meningkatnya jumlah profil usaha yang
terpublikasi dalam profil perusahaan (buku/
lembar)
3.000 400 700 600 -
7 Meningkatnya pengetahuan masyarakat
dan pengusaha ttg peraturan di bidang usaha
perdagangan dan
perlindungan konsumen (orang)
80 150 400 150 150
8 Meningkatnya fasilitasi tera dan tera ulang
peralatan ukur dan alat
ukur (unit)
28.491 25.230 31.052 33.100 16.830
9 Meningkatnya frekuensi
penyebaran informasi
pasar (kali)
75 - 104 104 104
10 Meningkatnya
pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok
dan barang penting
lainnya (kali)
75 104 104 104 104
11 Meningkatnya pasar
kecamatan berkondisi
baik (pasar)
10 15 15 16 9
C Urusan Industri
1 Meningkatnya
pertumbuhan nilai tambah sektor industri (%)
8,84 5,11 4,72 9,14 16,59
2 Meningkatnya jumlah
industri kecil dan menengah (IKM)
17.650 17.845 17.493 17.549 17.576
3 Meningkatnya jumlah
industri kecil dan menengah yang memiliki
ijin usaha
845 968 1.051 1.107 1.134
4 Meningkatnya pemupukan
modal industri kecil dan
menengah (juta Rp)
9.184 9.184 717,6 1.107 1.626
5 Meningkatnya
penguasaan teknologi
produksi (orang)
- - 90 240 200
6 Meningkatnya
kelembagaan sentra industri potensial (sentra)
- - 25 75 -
Page 13
13
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perindagkop dan UMKM Tahun 2009 – 2010
Uraian Anggaran pada tahun Realisasi Anggaran pada tahun
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
2009 2010 2009 2010 2009 2010 Anggaran Realisasi
PENDAPATAN DAERAH
2.132.500.000 2.128.750.000 2.200.039.364 2.150.217.591 1,03 1,01 (0,18) (2,26)
Pendapatan Asli Daerah
2.132.500.000 2.128.750.000 2.200.039.364 2.150.217.591 1,03 1,01 (0,18) (2,26)
- Hasil Pajak Daerah
87.500.000 93.250.000 89.360.500 93.566.600 1,02 1,00 6,57 4,71
- Hasil Retribusi Daerah
1.885.500.000 1.896.000.000 1.927.435.005 1.954.320.388 1,02 1,03 0,56 1,39
- Lain-lain PAD yang sah
159.500.000 139.500.000 183.243.859 102.330.603 1,15 0,73 (12,54) (44,16)
BELANJA DAERAH
11.508.701.100 10.499.242.000 10.497.765.930 10.024.473.633 0,91 0,95 (9,17) (4,51)
Belanja Tidak Langsung
7.405.897.000 8.107.492.000 7.078.275.654 7.834.782.105 0,96 0,97 9,47 10,69
- Belanja Pegawai
7.405.897.000 8.107.492.000 7.078.275.654 7.834.782.105 0,96 0,97 9,47 10,69
Belanja Langsung
4.152.804.000 2.391.750.000 3.419.490.276 2.189.691.528 0,82 0,92 (42,41) (35,96)
- Belanja Pegawai
970.873.000 567.187.000 792.520.750 533.159.500 0,82 0,94 (41,58) (32,73)
- Belanja Barang dan Jasa
2.549.491.000 1.413.705.000 2.007.753.126 1.259.332.028 0,79 0,89 (44,55) (37,28)
- Belanja Modal 632.440.000 410.858.000 619.216.400 397.200.000 0.98 0.97 (35,04) (35,85)
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri
Pengembang pelayanan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten
Wonogiri selama 5 (lima) tahun ke depan mempunyai tantangan yang harus
diantisipasi dan peluang yang harus dimanfaatkan. Adapun tantangan dan
peluang tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tantangan :
a. Tersedianya banyak produk yang berkualitas harga kompetitif.
b. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha industri, perdagangan,
koperasi dan UMKM.
c. Lemahnya kemampuan permodalan pelaku usaha industri,
perdagangan, koperasi dan UMKM.
d. Lemahnya pemasaran.
e. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha
Page 14
14
2. Peluang :
a. Semangat kerja pegawai cukup tinggi.
b. Sumber Daya Alam tersedia memadai dan dapat dioptimalkan dalam
rangka mengembangkan potensi industri, perdagangan, koperasi dan
UMKM.
c. Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa.
d. Jumlah pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM
cukup banyak.
e. Adanya perdagangan bebas.
Page 15
15
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri
1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menghadapi
permasalahan:
a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP.
b. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UKM.
c. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM.
d. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku).
e. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi.
f. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan
pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
g. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi
hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit
perbankan.
h. Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan
baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
i. Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi UKM.
2. Urusan Perdagangan, menghadapi permasalahan:
a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta belum
berkembangnya kerjasama perdagangan internasional.
b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu,
desain dan merk dagang beberapa produk ekspor.
c. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan
pengawasan barang beredar.
d. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan
khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah.
3. Urusan Industri, menghadapi permasalahan :
a. Masih rendahnya tingkat profesionalisme aparatur dan SDM Industri
Kecil, Menengah.
b. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak
globalisasi.
Page 16
16
c. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi,
data dan laporan perkembangan usahanya.
d. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk.
e. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan
pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.
f. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri
Visi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri selama kurun waktu 2010-
2015 adalah: “Terwujudnya Pemerintah Wonogiri yang Kredibel dan
Efektif demi Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas
dan Berakhlak Mulia Bebas dari Kemiskinan “
Visi di atas mengandung 2 (dua) muatan utama yang menunjukkan
keseimbangan aspek yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun
mendatang, yaitu: (i) Aspek Pemerintahan, dan (ii) Aspek Kehidupan
Masyarakat. Sasaran atau keadaan yang hendak dicapai melalui Aspek
Pemerintahan adalah Kredibel dan Efektif. Sasaran ini mempunyai makna
bahwa, seluruh sumber daya pemerintah baik Sumber Daya Manusia (SDM)
maupun sumber daya dana dijalankan secara optimal, direncanakan dengan
sebaik-baiknya, realistis dan dapat dipercaya sehingga menghasilkan
pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Sedangkan sasaran atau keadaan yang hendak dicapai dengan
kehidupan masyarakat adalah Berkualitas, Berakhlak Mulia dan Bebas
dari kemiskinan. Sasaran ini dimaknai bahwa dengan pelayanan yang
diberikan pemerintah dan dukungan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada,
menjadikan masyarakat Kabupaten Wonogiri akan menjadi Sumber Daya
Manusia (SDM) yang berdaya, yang mampu meningkatkan kehidupan diri,
keluarga dan masyarakat secara keseluruhan melalui cara-cara terpuji dan
usaha keras sehingga dapat menanggulangi kemiskinan di Kabupaten
Wonogiri.
Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri selama kurun waktu 2010-
2015 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan
yang transparan (prinsip transparancy), akuntabel (prinsip
Page 17
17
accountability), responsibel (prinsip responsibility) dan adil (prinsip
fairness).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan
jaminan sosial lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Mengembangkan tata kota, pembangunan sarana dan prasarana dan
pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Mengembangkan kapasitas membangun jejaring kerjasama antar daerah
dan dunia usaha untuk meningkatkan investasi fisik sarana prasarana,
permodalan, dan rekayasa sosial untuk mengolah potensi unggulan
Kabupaten Wonogiri sehingga memiliki keunggulan kompetitif di bidang
industri pengolahan hasil pertanian (dalam arti luas), perdagangan, dan
pariwisata.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Usaha Kecil Mikro dan
Koperasi (UKMK) berbasis perdagangan dan industri pengolahan hasil
pertanian untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian.
6. Mengembangan kearifan lokal sebagai modal dasar membangun
masyarakat yang berakhlak mulia dalam berkompetisi di kehidupan
ekonomi, sosial, dan politik sehingga terjaga kerukunan dan ketertiban
masyarakat.
C. Telaahan Renstra Kementerian
1. Renstra Kementerian Perdagangan
a. Visi :
Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya
Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang
Berkeadilan.
b. Misi :
1) Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas.
2) Menguatkan pasar dalam negeri.
3) Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan
distribusi nasional.
c. Tujuan :
1) Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan luar
negeri untuk mengurangi ketergantungan pasar tujuan ekspor ke
Page 18
18
negara-negara tertentu dan meningkatkan kelancaran arus
barang ekspor dan impor.
2) Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri yang berorientasi
pada pelayanan publik yang optimal.
3) Peningkatan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas
produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di
pasar global.
4) Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan
internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional
Indonesia dalam forum multilateral, regional, bilateral yang
penuh tantangan dan kompleksitas.
5) Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan
melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan
perdagangan dalam negeri di pusat dan di daerah.
6) Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif
melalui fasilitasi promosi dan penciptaan kebijakan perdagangan
yang sesuai.
7) Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar
dalam negeri sehingga masyarakat terhindar dari produk-produk
yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan,
keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam
negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat.
8) Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok di
Indonesia, sehingga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok
dapat terjaga.
9) Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan
sarana dan kebijakan distribusi serta layanan logistik yang
mendukung dan sinergis.
d. Sasaran :
1) Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas, sebagai salah
satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional.
2) Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik, sebagai
indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara
tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin
baik.
Page 19
19
3) Diversifikasi produk ekspor non migas yang semakin baik,
sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi
berkurang.
4) Membaiknya layanan perizinan dan non-perizinan sektor
perdagangan luar negeri, dan dalam negeri baik dalam hal
jumlah perizinan online maupun dalam hal minimasi waktu
layanan.
5) Meningkatnya keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di
pasar global,yang menunjukkan semakin banyaknya produk-
produk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global.
6) Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang
pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan
ekspor.
7) Meningkatnya output sektor perdagangan yang senantiasa
tumbuh semakin positif setiap tahunnya.
8) Meningkatnya kontribusi PDB Industri Kreatif terhadap PDB
nasional, sebagai salah satu alternatif baru penggerak ekonomi
nasional.
9) Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga
tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat.
10) Penurunan disparitas harga bahan pokok antar provinsi,
sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat
diminimasi.
e. Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima
pokok pikiran, yaitu:
1) Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum
Internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional,
integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional.
2) Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3) Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok
masyarakat dan antar daerah.
4) Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam
rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
Page 20
20
5) Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa
masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
Berdasarkan lima pokok pikiran tersebut diatas, Kementerian
Perdagangan menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu:
1) Pengembangan kebijakan dan diplomasi perdagangan dengan
senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah dan
pengamanan kekayaan SDA nasional.
2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3) Pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga dapat
menurunkan kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar
daerah.
4) Pemantapan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam
rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
5) Penataan dan peningkatan peranan kelembagaan perdagangan.
f. Program :
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya, dengan kegiatan :
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
kegiatan :
3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Negara Kementerian Perdagangan, dengan kegiatan :
4) Program Penelitian dan Pengembangan Perdagangan.
5) Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam
Negeri.
6) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.
7) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
8) Program Pengembangan Ekspor.
9) Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi
2. Renstra Kementerian Perindustrian
a. Visi :
Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang
berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan.
b. Misi :
1) Mendorong peningkatan nilai tambah industri;
Page 21
21
2) Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan
internasional;
3) Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;
4) Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;
5) Memfasilitasi penguatan struktur industri;
6) Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau
Jawa;
7) Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.
c. Tujuan :
Kokohnya basis industri manufaktur dan industri andalan masa
depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
d. Sasaran :
1) Tingginya nilai tambah industri.
2) Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri.
3) Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri.
4) Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi
industri.
5) Kuat, lengkap, dan dalamnya struktur industri.
6) Tersebarnya pembangunan industri.
7) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.
e. Arah Kebijakan dan Strategi :
1) Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor
industri dalam perekonomian nasional.
2) Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan
prioritas nasional dan kompetensi daerah.
3) Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar
terkait dan lebih seimbang dengan kemampuan industri skala
besar.
4) Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa.
5) Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan
yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.
f. Program :
1) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan
Berbasis Manufaktur.
2) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro.
Page 22
22
3) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi.
4) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan
Menengah.
5) Program Pengembangan Perwilayahan Industri.
6) Program Kerja Sama Industri Internasional.
7) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan, Mutu Industri.
8) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Negara Kementerian Perindustrian.
9) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Perindustrian.
10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Perindustrian.
3. Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM
a. Visi :
Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan
UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian
Nasional.
b. Misi :
1) Mengimplementasikan good governance (tata kelola
pemerintahan yang baik).
2) Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi
dan UMKM.
3) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
4) Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan
UMKM.
5) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran
berkoperasi.
c. Tujuan :
1) Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam
perekonomian Nasional melalui :
a) Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan
dipercaya.
b) Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM
dalam perekonomian Nasional.
Page 23
23
2) Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui:
a) Mengembangkan kebijakan dan program-program
pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
b) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM
Koperasi dan UMKM.
3) Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui
Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam
mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan
berdaya saing.
4) Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui
Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta
pangsa pasar produk Koperasi dan UKM.
5) Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan
UMKM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses
pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.
6) Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui
a) Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.
b) Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan
mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
7) Perbaikan Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan
UMKM melalui :
a) Meningkatkan kuatitas Layanan publik yang transparan,
akuntabel dan kredibel.
b) Menyediakan peraturan perundang-udangan yang Lebih
berpihak pada Koperasi dan UMKM.
d. Sasaran :
1) Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam
perekonomian Nasional, dengan :
a) Meningkatkan Koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya
(5%) jumlah Koperasi aktif secara Nasional.
b) Meningkatnya jumlah Koperasi aktif (55%) yang
melaksanakan RAT.
c) Meningkatnya produktifitas UMKM (5%) per tahun.
d) Meningkatnya sumbangan UMKM dalam pembentukan PDB
(6%) pertahun.
Page 24
24
e) Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja
Koperasi dan UMKM sebesar (5%) per tahun.
f) Meningkatnya rata-rata nilai investasi Koperasi dan UMKM
sebesar 10% per tahun.
g) Meningkatnya nilai ekspor produk UMKM (15%) per tahun.
2) Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dengan :
a) Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang
mengikuti Diklat.
b) Terselenggaranya diklat kewirausahaan bagi para sarjana
calon wirausaha.
c) Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha
pada lembaga pendidikan pedesaan.
d) Tumbuh dan berkembangnya Lembaga diklat bagi Koperasi
dan UMKM.
e) Tersedianya model-model praktek terbaik (best practices)
internasional bagi pemberdayaan Koperasi.
f) Berkembangnya Koperasi dan UMKM dalam penerapan
Informasi Teknologi dan teknologi tepat guna.
g) Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM dengan
pelaku usaha melalui meningkatnya jumlah dan kualitas
kemitraan usaha.
3) Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UMKM, dengan :
a) Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM
dalam negeri.
b) Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang
bisnis retail.
c) Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa
terhadap ekspor non migas nasional minimal sebesar 20%
per tahun.
4) Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM, dengan :
a) Tumbuh dan berkembangnya trading house di seluruh
Provinsi.
b) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan
pemasaran.
c) Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM.
Page 25
25
d) Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern
milik Koperasi dan UMKM.
e) Memperkuat pemasaran produk Koperasi dan UMKM di
sentra-sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan
perbatasan.
f) Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industri Kreatif dan
pemberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional.
5) Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi
dan UMKM, dengan :
a) Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan
cepat, dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
b) Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP dan Lembaga
pembiayaan lainnya.
c) Meningkatnya penyelenggaraan, pengembangan dan
pengawasan KSP/USP.
d) Memperkuat permodalan bagi produk Koperasi dan UMKM di
sentra-sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan
perbatasan.
6) Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan
UMKM, dengan :
a) Terselenggaranya penataan birokrasi dan tata ketota
pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab.
b) Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang-undangan
dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi
dan UMKM.
c) Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam
pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas
sektoral di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.
d) Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang
prospektif dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
7) Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru, dengan :
a) Terciptanya 5.000 wirausaha baru dan kalangan sarjana.
b) Tersedianya modul-modul untuk meningkatkan kesadaran
berwira-usaha.
Page 26
26
e. Arah Kebijakan dan Strategi :
1) Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.
Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan
Koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif,
didukung peningkatan peran Lembaga-Lembaga swasta dan
masyarakat; menyediakan regulasi/ kebijakan nasional dan
daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan
usaha Koperasi.
2) Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah
kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan
UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan
jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM,
khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk
meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan
tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga
berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan
pemasaran bagi koperasi dan UMKM.
3) Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM.
Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk
Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang
bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara.
4) Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. Arah
kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan
produktivitas Koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha,
pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan
wirausaha handal serta meningkatan jumlah wirausaha baru
yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang
tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan
pelatihan dan penyuluhan perkoperasian.
5) Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah kebijakan ini ditujukan
untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati
diri, prinsip dan asas Koperasi serta peningkatan peran Koperasi
Page 27
27
dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan
peningkatan kesejahteraan anggota.
f. Program :
1) Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM
2) Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Produktif.
3) Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM.
4) Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM.
5) Penguatan Kelembagaan Koperasi.
6) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya.
7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Koperasi dan UKM.
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun
2010 – 2030 merupakan hasil review dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Wonogiri Tahun 1995/1996–2004/2005. Penyusunan review
tersebut merupakan amanat Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang. Beberapa substansi yang harus termuat dalam
Dokumen RTRW sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 di
antaranya adalah Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Penyediaan ruang untuk
pejalan kaki, penyediaan ruang untuk sektor informal, penetapan kawasan
strategis dan penyediaan ruang untuk keperluan mitigasi bencana alam.
Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam
RTRW Provinsi Jawa Tengah Kota Wonogiri tidak masuk dalam hirarki sistem
perkotaan, tetapi dalam sistem perwilayahan Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten Wonogiri masuk dalam sistem perwilayahan Surakarta dan
sekitarnya (Subosuka Wonosraten), bersama dengan Kota Surakarta,
Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten,
dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi,
Nasional dan Internasional. Oleh karena itu untuk 20 tahun ke depan sistem
perkotaan di Kabupaten Wonogiri direncanakan sebagai berikut:
1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kecamatan Wonogiri,
Pracimantoro, Purwantoro, Baturetno, Slogohimo, Jatisrono, Selogiri,
Wuryantoro dan Sidoharjo.
Page 28
28
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Eromoko,
Manyaran, Ngadirojo, Tirtomoyo, Kismantoro, Paranggupito, Giritontro,
Batuwarno,
3. Karangtengah, Nguntoronadi, Jatiroto, Bulukerto, Puhpelem, Giriwoyo,
Jatipurno dan Girimarto.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Kecamatan Selogiri dan
Giritontro.
Sementara dalam hal kawasan strategis yang telah ditetapkan secara
nasional, harus dijabarkan penetapannya pada tingkat kedetailan Rencana
Tata Ruang Wilayah kabupaten, pada Arahan Kawasan Strategis Kabupaten.
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Wonogiri ini meliputi:
1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
yang mencakup kawasan kawasan unggulan pengembangan ekonomi
khusus yang meliputi kawasan pusat perdagangan terletak di ibukota
Kabupaten Wonogiri, ibukota Kecamatan Ngadirojo, Pracimantoro,
Jatisrono, Purwantoro dan Baturetno, kawasan pusat jasa terletak di
Kecamatan Wonogiri dan Purwantoro. kawasan pusat pertumbuhan
ekonomi, meliputi: Kecamatan Wonogiri, Pracimantoro, Jatisrono,
Purwantoro dan Baturetno. Kawasan sekitar Terminal Type A yang
berada di Desa Singodutan (Kecamatan Selogiri) yang dapat mendorong
pertumbuhan aktivitas perekonomian. Kawasan pusat pertumbuhan
kawasan tertentu, meliputi: Kecamatan Selogiri, Bulukerto,
Karangtengah, Kismantoro, Manyaran, Giritontro dan Wuryantoro.
Kawasan koridor pantai Selatan dan kawasan Agropolitan, meliputi :
Kecamatan Girimarto, Jatipurno, Slogohimo dan Jatisrono.
2. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dapat
berupa kawasan Cagar Budaya terletak di Kecamatan Jatisrono,
Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Girimarto dan Kecamatan
Karangtengah. Sedang untuk pinggalan sejarah terletak di Kecamatan
Baturetno.
3. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber
daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah melalui optimalisasi teknologi
tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis
dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau
Teknologi Tinggi yaitu di Waduk Serba Guna “Gajah Mungkur” Wonogiri.
Page 29
29
4. Kawasan Strategis dari sudut penyelamatan lingkungan hidup (antara
lain adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup,
termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia). Kawasan prioritas
keseimbangan ekologis yang diarahkan untuk dikembangkan di
Kabupaten Wonogiri adalah Kawasan Karst, SubDAS Keduang, SubDAS
Wuryantoro, SubDAS Wiroko, SubDAS Temon, SubDAS Alang
Ngunggahan dan SubDAS SoloHulu.
5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan perbatasan adalah kawasan
yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh
besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, meliputi :
a. Kawasan Koridor Perbatasan Pacitan – Wonogiri- Wonosari
(Pawonsari);
b. Kawasan Koridor Perbatasan Surakarta – Boyolali –Sukoharjo –
Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukawonosraten);
c. Kawasan Koridor Perbatasan Karanganyar – Sragen - Wonogiri –
Magetan – Pacitan - Ngawi – Ponorogo (Karismapawirogo);
d. Kawasan Koridor Pantai Selatan (Koridor Pracimantoro –
Paranggupito – Giriwoyo – Giritontro).
E. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun
yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional.
Dalam penyajian isu-isu strategis, hal terpenting yang diperhatikan adalah
isu tersebut dapat memberikan manfaat atau pengaruh di masa datang
terhadap kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri,
khususnya selama tahun 2011-2015.
1. Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Wonogiri.
a. Lingkungan Internasional.
1) Globalisasi Perdagangan dan Jasa.
Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan ekspor
serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau
pengurangan pengangguran.
2) Fluktuasi Harga dan Kurs Mata Uang.
Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap
mata uang internasional dan terkait dengan perdagangan
Page 30
30
internasional akan terjadi defisit Neraca Pembayaran. Fluktuasi
negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan
mengakibatkan instabilitas APBN yang selanjutnya akan
mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya).
3) Degradasi Lingkungan.
Pemanasan global berdampak pada terjadinya pencairan es/salju
yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob). Akibat
lainnya adalah terjadinya anomali musim, bencana alam dan
kerusakan alam yang menurunkan produktivitas pertanian.
4) Komitmen Internasional.
Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani
(disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh
seluruh masyarakat (Pemerintah Daerah).
b. Kondisi Lingkungan Nasional.
1) Kemiskinan dan Pengangguran.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG’s
yaitu yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ lebih kurang
sebanyak 16,5 juta jiwa atau 7,5%.
2) Krisis Energi.
Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar
bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharui.Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan
guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
3) Tuntutan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.
Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari
tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM,
penegakan hukum demokrasi dan lain-lain dalam rangka
peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas.
4) Bencana Alam.
Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi lebih besar
akan intensitas terjadinya bencana alam berupa tsunami, gempa,
letusan gunung berapi, banjir dan tanah longsor. Tanggap
darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi merupakan hal penting yang
harus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat.
Page 31
31
5) Kemampuan Keuangan Negara.
Dalam RPJM 2010-2015 disebutkan bahwa pertumbuhan
ekonomi nasional selama ini berkisar 6%, padahal pembangunan
yang inklusif membutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5%
per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala
terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan
terhadap ekspor.
6) Stabilitas Keamanan dan Ketentraman.
Salah satu dampak buruk kemajuan iptek adalah makin
canggihnya kejahatan, diawali dari tumbuhnya keinginan dan
ketidakpuasan, persaingan dan kecemburuan sosial sehingga
mendorong orang untuk berperilaku melawan, merugikan dan
meresahkan.
7) Hambatan Perdagangan antar Daerah.
Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan
perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana
prasarana pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha
khususnya usaha kecil dan menengah adalah kurangnya akses
ke pasar di luar daerah maupun ekspor.
8) Keadilan dan Kesetaraan Gender.
Indikator pembangunan gender secara resmi adalah Gender-
related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment
Measurement (GEM). Dua indikator tersebut menghendaki
adanya peningkatan peran dan kesempatan bagi perempuan
sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki laki-laki.
Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha,
pendidikan dan lain-lain serta dalam menduduki jabatan/posisi
strategis tertentu.
9) Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.
Tujuan dari isu ini adalah untuk menjamin dan melindungi anak
akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat
kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan,
perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi.
Page 32
32
10) Daya Saing Teknologi dan Industri.
Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang
memiliki nilai ekonomis yang rendah. Budaya iptek yang kreatif
dan inovatif harus difasilitasi. Selain itu kebanggaan terhadap
produk dalam negeri kurang tertanam dalam diri warga negara
Indonesia, image yang berkembang adalah bahwa produk dalam
negeri selalu lebih jelek daripada produk luar negeri. Pencintaan
terhadap produk tradisional (batik, dll) merupakan satu bentuk
local genius yang baik untuk dikembangkan, khususnya di dalam
negeri dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri.
c. Kondisi Lingkungan Regional (Jawa Tengah).
1) Tingginya Jumlah Penduduk Miskin
Upaya pengurangan kemiskinan sangat tidak mudah, terlihat
bahwa selama 5 (lima) tahun (2003-2008) jumlah penduduk
miskin Jawa Tengah hanya berkurang 1,29%.
2) Tingginya Jumlah Penganggur
Jumlah penganggur Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun telah
meningkat sebanyak 49% yang disebabkan meningkatnya
jumlah angkatan kerja dan terjadinya PHK.
3) Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian
Alih fungsi lahan pertanian 2% per tahun berdampak pada
berkurangnya luas areal produktif dan ketersediaan pangan. Hal
ini sejalan dengan kemajuan peradaban yang merubah pola
kerja sektor primer ke sekunder dan tersier.
4) Belum Meratanya Pelayanan Kesehatan Dasar
Keterbatasan anggaran daerah belum mampu menjangkau
seluruh keluarga miskin akan kebutuhan pelayanan kesehatan.
5) Rendahnya Realisasi Penanaman Modal
Realisasi PMDN tahun 2006 sebesar 5.070,31 trilyun turun
menjadi 348,93 milyar rupiah di tahun 2007, PMA turun dari
385,79 milyar di tahun 2006 menjadi 106,63 milyar rupiah di
tahun 2007.
6) Rendahnya Akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan
Koperasi terhadap Permodalan dan Pasar Ekspor
Page 33
33
UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Jawa
Tengah, namun beberapa di antaranya mengalami kesulitan
memperoleh akses permodalan dan kesulitan menembus pasar
ekspor yang disebabkan kualitas produk kalah bersaing dan
keterbatasan transportasi/distribusi.
7) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang
Amanah (Good Governance)
Reformasi tata kepemerintahan tidak hanya perlu dilakukan oleh
negara saja (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi juga dunia
usaha/swasta (corporates) dan masyarakat luas (civil society)
yang mampu mendukung terwujudnya Good Governance.
8) Bencana Alam
Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko
Bencana (RAD-PRB) diharapkan berbagai resiko bencana dapat
diantisipasi sebelumnya (mitigasi bencana).
9) Masalah Penegakan Hukum
Beberapa kasus korupsi belum ditindaklanjuti.
10) Belum Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Wonogiri.
Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting,
mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian
tujuan di masa mendatang, khususnya selama periode 5 (lima) tahun ke
depan. Pemilihan isu strategis di Kabupaten Wonogiri,
mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (i) merupakan tugas dan
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Wonogiri; (ii) besarnya dampak
yang ditimbulkan terhadap publik; (iii) tingkat kemungkinan/kemudahan
penanganan; (iv) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap
pencapaian sasaran pembangunan; (v) memiliki daya ungkit terhadap
pencapaian untuk pembangunan daerah; (vi) janji politik yang harus
diwujudkan.
Dengan berdasar pada pertimbangan di atas, isu-isu strategis
yang menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kabupaten
Wonogiri untuk periode 5 (lima) tahun mendatang, adalah sebagai
berikut:
a. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Page 34
34
b. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
c. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
d. Perhatian terhadap Investasi di Sektor Riil.
e. Kemiskinan.
f. Pengangguran.
g. Pendidikan untuk Kemajuan dan Peningkatan Moralitas.
h. Pelayanan Kesehatan.
i. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan
Bencana Alam.
j. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Page 35
35
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri
Berdasarkan identifikasi potensi, permasalahan, tugas pokok dan
fungsi maka ditetapkan Visi Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten
Wonogiri sebagai berikut :
“ Terwujudnya Usaha Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah yang maju, mandiri dan berdaya saing “.
Untuk mencapai visi tersebut Dinas Perindagkop dan UMKM
Kabupaten Wonogiri menetapkan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan usaha industri yang maju dan mandiri.
2. Meningkatkan usaha perdagangan yang berdaya saing.
3. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM.
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindagkop dan
UMKM Kabupaten Wonogiri
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi di atas, maka tujuan yang ingin
dicapai oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri, yaitu
1. Peningkatan pertumbuhan usaha industri :
2. Peningkatan penguasaan teknologi industri.
3. Peningkatan struktur industri.
4. Peningkatan daya saing industri.
5. Peningkatan akses pasar domestik, nasional dan internasional.
6. Peningkatan dan pengawasan perlindungan konsumen.
7. Perbaikan iklim usaha perdagangan.
8. Stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting.
9. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM.
10. Peningkatan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan
UMKM.
11. Peningkatan jaringan usaha Koperasi dan UMKM.
Page 36
36
Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri dalam pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-
masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat
pada diagram berikut ini :
M I
S I
T
UJU
AN
S
AS
AR
AN
1. Meningkatkan usaha industri yang maju dan
mandiri.
2. Meningkatkan usaha perdagangan yang berdaya
saing
3. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM
1. Peningkatan pertumbuhan
usaha industri.
2. Peningkatan penguasaan
teknologi industri.
3. Peningkatan struktur
industri.
4. Peningkatan daya saing
industri.
1. Peningkatan akses pasar domestik,
nasional dan internasional
2. Peningkatan dan
pengawasan perlindungan konsumen
3. Perbaikan iklim usaha
perdagangan
4. Stabilisasi harga bahan pokok dan
barang penting
1. Peningkatan kualitas
kelembagaan Koperasi dan
UMKM
2. Peningkatan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan
UMKM
3. Peningkatan jaringan usaha Koperasi dan
UMKM
Jumlah usaha
industri (1)
Pertumbuhan PDRB sektor industri (1)
Penguasaan teknologi
industri (2)
Jumlah industri yang memiliki
ijin (3)
Jumlah sentra dan klaster
industri (3)
Peningkatan nilai ekspor
industri (4)
Keanekaragaman produk
industri (4)
Pertumbuhan ekspor non migas (1)
Peningkatan pengetahuan
masyarakat ttg perlindungan konsumen (2)
Peningkatan fasilitasi tera
dan tera ulang UTTP (2)
Pengawasan distribusi
bahan pokok dan barang penting (2) Kontribusi
PDRB sektor perdagangan
(3) Peningkatan
sarana perdagangan
(3) Jumlah pedagang
yang memiliki ijin (3)
Stabilitas harga bahan pokok dan
barang
pentingh (4) Peningkatan
frekuensi Penyebaran
informasi pasar (4)
Peningkatan jumlah koperasi yang berbadan
hukum (1)
Peningkatan jumlah koperasi yang aktif (1)
Permodalan Koperasi dan
UMKM (2)
Jumlah Koperasi dan UMKM yang
dilatih (2)
Jumlah wirausaha baru
(2)
Peningkatan kerjasama dan
kemitraan usaha (3)
))
Page 37
37
1. Peningkatan Pertumbuhan Usaha Industri.
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pertumbuhan usaha
industri adalah :
Tabel 1. Sasaran Peningkatan Pertumbuhan Usaha Industri
No Sasaran
Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Meningkatnya jumlah usaha industri
1,5 % 1,75 % 2 % 2,5 % 3 %
2 Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB
5 % 5,25 % 5,50 % 6 % 6,5 %
2. Peningkatan Penguasaan Teknologi Industri.
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan penguasaan teknologi
industri diukur dengan indikator meningkatnya jumlah industri yang telah
menguasai teknologi industri dan menerapkannya dalam kegiatan
produksinya. Adapun sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun ke
depan adalah :
Tabel 2. Sasaran Peningkatan Penguasaan Teknologi Industri
No Sasaran
Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Meningkatnya penguasaan teknologi industri
200 orang
240 orang
280 orang
300 orang
320 orang
3. Peningkatan Struktur Industri.
Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan struktur industri di
Kabupaten Wonogiri adalah meningkatnya industri yang memiliki ijin dan
meningkatnya sentra dan klaster industri dengan target yang ingin
dicapai adalah :
Tabel 3. Sasaran Peningkatan Struktur Industri
No Sasaran
Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Meningkatnya industri yang memiliki ijin
130 unit
160 unit
190 unit
220 unit
250 unit
2 Meningkatnya sentra dan klaster industri
25 Kec. 25 Kec. 25 Kec. 25 Kec. 25 Kec.
Page 38
38
4. Peningkatan Daya Saing Industri.
Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya peningkatan daya saing
industri adalah :
Tabel 4. Sasaran Peningkatan Daya Saing Industri
No Sasaran Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Meningkatnya nilai ekspor
Rp 40 milyar
Rp 50 milyar
Rp 60 milyar
Rp 70 milyar
Rp 80 milyar
2 Meningkatnya keanekaragaman produk industri
12 produk
15 produk
18 produk
20 produk
25 produk
5. Peningkatan Akses Pasar Domestik, Nasional dan Internasional.
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan akses pasar domestik,
nasional dan internasional adalah :
Tabel 5. Sasaran Peningkatan Akses Pasar Domestik, Nasional dan
Internasional
No Sasaran Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas
5 % 7 % 10 % 12 % 15 %
6. Peningkatan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen.
Upaya perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran
konsumen akan hak dan kewajibannya, menumbuhkan kesadaran pelaku
usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas
barang dan/atau jasa serta menciptakan perlindungan konsumen.
Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai adalah :
Tabel 6. Sasaran Peningkatan dan Pengawasan Perlindungan
Konsumen
No Sasaran Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1
Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang perlindungan konsumen
150
orang
175
orang
200
orang
225
orang
250
orang
2
Meningkatnya fasilitasi tera dan tera ulang peralatan ukur dan alat ukur
30.000
UTTP
31.000
UTTP
32.000
UTTP
33.000
UTTP
34.000
UTTP
Page 39
39
No Sasaran Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
3
Meningkatnya pengawasan distribusi bahan pokok dan barang penting
104 kali
104 kali
104 kali
104 kali
104 kali
7. Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan.
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan usaha perdagangan
adalah :
Tabel 7. Sasaran Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan
No Sasaran Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
12 % 13 % 14 % 15 % 16 %
2 Meningkatnya sarana perdagangan
110
unit
110
unit
110
unit
110
unit
110
unit
3 Meningkatnya jumlah pedagang yang memiliki ijin
150 usaha
160 usaha
160 usaha
160 usaha
160 usaha
8. Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting.
Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perindagkop dan UMKM
Kabupaten Wonogiri dalam stabilisasi harga bahan pokok dan barang
penting adalah :
Tabel 8. Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting
No Sasaran Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Stabilitas harga bahan pokok dan barang penting
2 % 3 % 3 % 3 % 3 %
2 Meningkatnya frekuensi penyebaran informasi pasar
104 kali
104 kali
104 kali
104 kali
104 kali
9. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM.
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM di Kabupaten
Wonogiri mempunyai beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam dua
tahun ke depan, yaitu :
Page 40
40
Tabel 9. Sasaran Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
No Sasaran Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Meningkatnya jumlah koperasi yang berbadan hukum
7.810 unit
7.820 unit
7.830 unit
7.840 unit
7.850 unit
2 Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif
7.150 unit
7.170 unit
7.180 unit
7.190 unit
7.200 unit
10. Peningkatan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Koperasi dan UMKM.
Guna mencapai tujuan peningkatan kewirausahaan dan keunggulan
kompettitif UMKM di Kabupaten Wonogiri, maka Dinas Perindagkop dan
UMKM menetapkan sasaran sebagai berikut :
Tabel 10. Sasaran Peningkatan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Koperasi dan UMKM
No Sasaran Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Meningkatnya permodalan Koperasi dan UMKM
7,5 % 10 % 12,5 % 15 % 17 %
2 Meningkatnya jumlah Koperasi dan UMKM yang dilatih
300 orang
350 orang
400 orang
420 orang
450 orang
3 Meningkatnya wirausaha baru
500 orang
500 orang
500 orang
500 orang
500 orang
11. Peningkatan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM.
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan jaringan usaha koperasi
dan UMKM di Kabupaten Wonogiri selama dua tahun ke depan adalah :
Tabel 11. Sasaran Peningkatan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM
No Sasaran Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Meningkatnya kerjasama dan kemitraan usaha
5 KUMKM
10 KUMKM
10 KUMKM
10 KUMKM
10 KUMKM
Page 41
41
C. Strategi dan Kebijakan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten
Wonogiri
Arah kebijakan pembangunan Dinas Perindagkop dan UMKM
Kabupaten Wonogiri ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah
pembangunan dalam RPJMD 2011-2015. Arah ini merupakan pedoman
dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai
sasaran yang diinginkan. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas
Perindagkop dan UMKM dalam pembangunan industri, perdagangan,
Koperasi dan UMKM adalah :
1. Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang memegang
teguh prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).
2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas khususnya pada sektor
perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah serta
menumbuhkan sentra-sentra industri baru.
4. Merevitalisasi/memberdayakan pasar-pasar tradisional sebagai pusat
perdagangan dengan pemberian prioritas khusus kepada pelaku usaha
mikro kecil dan menengah.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi sehingga
menjadi Koperasi yang mandiri dan mampu bersaing dengan lembaga
ekonomi lainnya.
Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Perindagkop dan
UMKM menetapkan strategi sebagai berikut :
1. Peningkatan peran aparatur Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten
Wonogiri melalui program pendidikan dan pelatihan, peningkatan
kemampuan, penegakan disiplin, pembinaan mental spiritual, pembinaan
karier, pemberian penghargaan dan kesejahteraan.
2. Peningkatan dan pengembangan produk-produk yang berpotensi ekspor
melalui pelatihan, bintek dan promosi melalui pameran perdagangan.
3. Penetapan regulasi yang mendorong berkembangnya pasar-pasar
tradisional dan pengembangan usaha UMKM sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
dalam negeri.
Page 42
42
5. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi RT
agar dapat menjadi penggerak perekonomian di tingkat yang paling
bawah.
6. Peningkatan fasilitasi akses permodalan kepada pelaku usaha industri
kecil menengah, pedagang golongan ekonomi lemah, Koperasi dan
UMKM.
Page 43
43
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri dengan
mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten
Wonogiri serta arah kebijakan dan strategi Dinas Perindagkop dan UMKM,
maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 –
2015 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten
Wonogiri. Arah pelaksanaan program Pelayanan Administrasi
Perkantoran adalah peningkatan kualitas layanan administrasi
perkantoran dalam menunjang operasional kegiatan dinas.
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah terpenuhinya layanan
administrasi perkantoran sehingga operasional kegiatan dinas dapat
berjalan dengan lancar.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
meliputi:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
i. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
k. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
l. Penyediaan Makanan Dan Minuman
Page 44
44
m. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
n. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
o. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten
Wonogiri. Arah pelaksanaan program Pelayanan Administrasi
Perkantoran adalah peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan
prasarana yang menunjang kinerja aparatur.
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah tersedianya sarana
dan prasarana perkantoran yang memadai baik dari segi kuantitas
maupun kualitasnya.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
meliputi :
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya tingkat
kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-
masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
adalah Penyusunan Data Kepegawaian
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan
kompetensi para pegawai sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing. Outcome yang diharapkan dari program ini adalan peningkatan
kualitas SDM pegawai yang diukur dengan jumlah PNS yang mengikuti
kegiatan diklat, kursus, bintek dan sejenisnya.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
adalah Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Page 45
45
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
Program ini dilakukan untuk menciptakan suatu sistem pelaporan yang
cepat, tepat, akurat dan komprehensif sehingga memudahkan suatu
proses pengambilan keputusan.
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah terwujudnya
keterpaduan dan konsistensi antara satu laporan dengan laporan yang
lain, sedangkan indikator kinerja dari program ini adalah jumlah laporan
yang terselesaikan dan ketepatan waktu penyusunan laporan.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
meliputi :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD.
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
e. Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
f. Sosialisasi Mekanisme Perencanaan/Pelaporan Kinerja SKPD.
6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah terfasilitasinya
pengembangan usaha Koperasi dan UMKM, sedangkan indikator
kinerjanya dilihat dari jumlah Koperasi dan UMKM yang telah mengikuti
kegiatan sosialisasi perpajakan.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
adalah Sosialiasai Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah.
Program ini dilaksanakan dalam upaya menumbuhkembangan jiwa
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi Koperasi dan UMKM di
Kabupaten Wonogiri. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah
meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Koperasi yang nantinya
akan berdampak pada peningkatan manajemen usaha UMKM yang
menjadi anggota Koperasi. Indikator kinerja dari program ini adalah
jumlah Koperasi dan UMKM yang mengikuti pelatihan manajemen
pengelolaan Koperasi dan UMKM serta pelatihan kewirausahaan.
Page 46
46
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
meliputi :
a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi
RT.
b. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi bagi Pengurus Baru.
c. Pelatihan Kewirausahaan.
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah.
Program ini dilaksanakan guna menciptakan sistem pendukung usaha
yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan KUMKM dan meningkatnya kinerja koperasi. Adapun
indikator kinerja yang dipergunakan adalah jumlah Koperasi dan UMKM
yang meningkat permodalannya, jumlah koperasi yang aktif dan sehat,
serta jumlah pengurus koperasi yang mengikuti bintek.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
meliputi :
a. Pembinaan Pengawasan Koperasi Melalui Supervisi dalam rangka
Pengembangan KUKM.
b. Pembinaan KUMKM Penerima Dana Bergulir Pemerintah dan BUMN.
c. Bimbingan Teknis Administrasi Koperasi.
d. Bimbingan Teknis Akuntansi Koperasi.
9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas
kelembagaan Koperasi, dimana Kabupaten Wonogiri telah ditetapkan
sebagai Kabupaten Koperasi.
Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kegiatan pembinaan
kepada koperasi, meningkatnya pengetahuan dan informasi terhadap
peraturan perundang-undangan perkoperasian yang baru dan
terselengarakannya lomba Koperasi RT.
Indikator kinerja dari program ini akan diukur dengan jumlah koperasi
yang telah dibina, jumlah koperasi yang telah diberikan sosialisasi dan
jumlah koperasi yang menjadi pemenang lomba Koperasi RT.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
meliputi :
Page 47
47
a. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian.
b. Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
melalui Lomba Koperasi RT.
c. Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Koperasi.
d. Penyusunan Database Koperasi (Umum dan RT) di Kabupaten
Wonogiri.
10. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
Program ini dilaksanakan guna meningkatkan perlindungan terhadap
hak-hak konsumen dan meningkatkan rasa aman dalam kegiatan
perdagangan. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya
pengetahuan konsumen akan hak-haknya dan terjaminnya kualitas
barang-barang yang diperdagangkan.
Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah masyarakat yang
mengikuti sosialisasi perlindungah konsumen, jumlah UTTP yang ditera
ulang dan frekuensi pengawasan barang beredar.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
meliputi :
a. Sosialisasi Peraturan di Bidang Perlindungan Konsumen dan
Metrologi.
b. Pendampingan Pelaksanaan Tera Ulang Kab. Wonogiri.
c. Pengawasan Barang Beredar.
d. Pendampingan Operasi Pasar dan Pasar Murah.
11. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
Program ini dilaksanakan untuk memperkenalkan produk-produk
unggulan Kabupaten Wonogiri dalam perdagangan internasional.
Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya pengenalan produk-
produk yang berkualitas ekspor. Indikator kinerja dari program ini diukur
dengan frekuensi mengikuti pameran, jumlah produk yang dipamerkan
dan nilai transaksi yang dihasilkan.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
meliputi :
a. Pameran Pesta Kesenian Bali.
b. Pameran INACRAFT.
Page 48
48
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi ekspor dari produk-produk
unggulan di Kabupaten Wonogiri agar terus meningkat dan berkembang.
Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya fasilitasi ekspor yang
dilakukan terhadap produk-produk unggulan.
Indikator kinerja program ini adalah jumlah/volume produk yang
dieskpor, jumlah eksportir, nilai ekspor dan frekuensi kegiatan promosi.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
meliputi :
a. Pameran Produk Unggulan Jateng Expo.
b. Pameran Produk Unggulan Kabupaten Wonogiri.
c. Operasional Showroom.
d. Pameran Produk Ekspor.
e. Pameran Even-even Tertentu.
13. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
Program ini dilaksanakan guna menghilangkan hambatan-hambatan
dalam perdagangan sehingga tercipta efisiensi yang pada akhirnya akan
memberikan manfaat bagi masyarakat. Outcome yang diharapkan adalah
frekuensi monitoring harga bahan pokok dan barang penting, jumlah
pengusaha kecil menengah peserta pelatihan, jumlah pengusaha/
pedagang peserta pasar lelang, dan jumlah sarana prasarana
perdagangan yang layak.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
meliputi :
a. Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok.
b. Monitoring Distribusi Barang Penting.
c. Fasilitasi Keikutsertaan Pasar Lelang Komoditi Agro Jawa Tengah.
d. Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi.
e. Pengawasan Distribusi LPG 3 kg.
14. Program Pemberdayaan Pasar Tradisional.
Program ini bertujuan untuk lebih memberdayakan fungsi pasar
tradisional sebagai pusat perdagangan yang tertib, aman dan nyaman.
Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran pedagang
pasar untuk menciptakan kondisi pasar yang bersih, aman dan nyaman
bagi para pengunjung.
Page 49
49
Indikator kinerja program ini adalah jumlah pendapatan pasar, akurasi
data perijinan kios/los, persentase angsuran/cicilan dan tunggakan
kios/los, jumlah pedagang pasar yang telah dibina, dan kondisi pasar
tradisional.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
meliputi :
a. Penertiban Angsuran/Cicilan dan Tunggakan Lelang Kios dan Los.
b. Intensifikasi Pendapatan Pasar.
c. Pemutakhiran Data dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Ijin Kios/KTP
Los.
d. Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana/Prasarana Pasar Tradisonal.
e. Pembinaan Pedagang Pasar.
f. Operasional Pengolahan Sampah.
g. Rehabilitasi Pasar Tradisional.
15. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi guna menciptakan sistem produksi yang
murah dan efisien. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya
penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem produksi IKM
untuk menghasilkan produk yang berkualitas.
Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah Kelompok/IKM peserta
peningkatan teknologi produksi.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
adalah Peningkatan Teknologi Produksi IKM.
16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Program ini dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi dan kemudahan
bagi pengembangan IKM dengan mempertimbangkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Outcome yang diharapkan adalah
jumlah IKM/perajin yang meningkat ketrampilannya, jumlah IKM
penerima subsidi bunga dan dana bergulir dan frekuensi pembinaan
kepada IKM.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
meliputi :
a. Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan
Sumber Daya.
Page 50
50
b. Fasilitasi Pengembangan IKM.
c. Monitoring dan Pembinaan IKM se Kabupaten Wonogiri.
d. Fasilitasi Subsidi Bunga Pinjaman Modal.
e. Fasilitasi Dana Bergulir.
f. Operasional Penyuluhan Perindag
g. Operasional Pembinaan Pinjaman Modal IK, Golem dan Usaha Kecil
Lainnya.
17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
Program ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas produk
para pelaku industri kecil dan menengah dengan mempergunakan
teknologi. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya ketrampilan
IKM dalam menerapkan teknologi dan kualitas hasil produksinya.
Indikator kinerja program ini adalah jumlah kelompok IKM atau jumlah
perajin peserta pelatihan dan jumlah kelompok/IKM penerima bantuan
peralatan industri.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
adalah pelatihan teknologi produksi bagi IKM yang masih menggunakan
cara-cara tradisional.
18. Program Penataan Struktur Industri.
Program ini bertujuan untuk menciptakan struktur industri yang kondusif
sesuai dengan potensi dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten
Wonogiri. Outcome yang diharapkan adalah terciptanya tatanan industri
yang kondusif bagi pengembangan IKM.
Indikator kinerjanya adalah tersusunnya database IKM yang akurat.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
adalah Penyusunan Database Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten
Wonogiri.
19. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
Program ini bertujuan untuk mengumpulkan industri-industri potensial di
Kabupaten Wonogiri dalam satu wadah sesuai dengan karakteristik
produk dan wilayahnya. Outcome yang diharapkan adalah terbentuknya
sentra-sentra industri di setiap Kecamatan dan meningkatnya
kesejahteraan para perajin/IKM dalam sentra.
Indikator kinerja program ini adalah jumlah sentra yang terbentuk, dan
frekuensi pembinaan/bintek kepada sentra
Page 51
51
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
melalui Fasilitasi Pembentukan Sentra Industri.
Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disusun rincian matrik
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan
Pendanaan Indikatif Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri
Tahun 2011-2015 sebagaimana tecantum pada lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis ini.
Page 52
52
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN WONOGIRI YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM bertujuan
untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan
misi dinas pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi
pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian
yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan
pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Suatu indikator kinerja dinas dapat
dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator
capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator
kinerja dinas berkenaan. Indikator kinerja dinas mengacu pada sasaran yang
ingin dicapai.
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mewujudkan misi Dinas
Perindagkop dan UMKM tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM
Kabupaten Wonogiri
NO Indikator*)
Kondisi Kinerja
pada awal periode Renstra
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra
Thn 2010 Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Urusan Koperasi dan UKM
a. Meningkatnya jumlah KSP/USP yang mendapat dukungan modal (unit)
19 20 25 30 30 35 35
b. Meningkatnya jumlah UKM yang dilatih (unit)
100 100 125 150 175 200 200
c. Meningkatnya jumlah wirausaha baru ( UMKM)
100 100 150 200 250 300 300
d. Meningkatnya jumlah koperasi yang berbadan hukum (unit)
7.809 7.810 7.820 7.830 7.840 7.850 7.850
e. Meningkatnya koperasi yang aktif (unit)
7.417 7.420 7.430 7.440 7.450 7.460 7.460
f. Meningkatnya jumlah Pengurus dan Pembina Koperasi RT yang dilatih
900 1.300 1.700 2.100 2.500 2.900 2.900
Page 53
53
NO Indikator*)
Kondisi Kinerja
pada awal periode Renstra
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra
Thn 2010 Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2 Urusan Perdagangan
a. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan (%)
11,61 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,1
b. Tercapainya Target PAD (Milyar Rp)
2,15 2,12 2,13 3,0 3,2 3,5 3,5
c. Terwujudnya pasar tradisional yang berkondisi baik (pasar)
9 10 12 14 16 18 18
d. Meningkatnya ekspor komoditas non migas (milyar Rp)
110, 12 120 125 130 135 140 140
e. Meningkatnya jumlah pedagang yang memiliki Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan (orang)
1.812 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.300
f. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengusaha ttg peraturan di bidang usaha perdagangan dan perlindungan konsumen (orang)
150 200 250 300 350 400 400
g. Meningkatnya fasilitasi tera dan tera ulang peralatan ukur dan alat ukur (unit)
16.830 16.900 17.000 17.100 17.200 17.300 17.300
h. Meningkatnya frekuensi penyebaran informasi pasar (kali)
104 104 104 104 104 104 104
i. Meningkatnya pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya (kali)
104 104 104 104 104 104 104
j. Meningkatnya pasar kecamatan berkondisi baik (pasar)
9 10 12 14 16 18 18
3 Urusan Perindustrian
a. Meningkatnya pertumbuhan nilai tambah sektor industri (%)
16,59 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,00
b. Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah (IKM)
17.576 17.600 17.650 17.700 17.750 17.800 17.800
c. Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki ijin usaha
1.134 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.250
d. Meningkatnya pemupukan modal industri kecil dan menengah (juta Rp)
1.626 1.650 1.700 1.750 1.800 1.850 1.850
e. Meningkatnya penguasaan teknologi produksi (orang)
200 300 400 500 600 700 700
Page 54
54
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri 2011-2015 merupakan
implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD 2010-2015), sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta
kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selanjutnya, Renstra ini
segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan
parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Keberhasilan pelaksanaan renstra ini memerlukan dukungan semua
pihak baik itu eksekutif maupun legislatif dan yang terutama adalah peran
aktif dari seluruh pegawai Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten
Wonogiri. Kemajuan dan perkembangan bidang perindustrian, perdagangan,
Koperasi dan UMKM di Kabupaten Wonogiri salah satunya ditentukan oleh
keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.
KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM KABUPATEN WONOGIRI
Drs. AN. SOEMARDJONO, MM Pembina Tingkat I
NIP. 19570523 198603 1 006
Page 55
55
RENCANA STRATEGIS
( RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2011 - 2015
DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2011
Page 56
56
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KEPUTUSAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI