BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang...Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam

rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawabserta berorientasi kepada hasil

(result oriented governement).Sedangkan untuk mengetahui tingkat

akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP).Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan

berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau

organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang

dicapai, serta perilaku PNS (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada

pengukuran kinerja instansi).Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan

kinerja dan dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tatacara

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunanuntuk itu perlu

disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.Instansi yang wajib menyusunLaporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/ Lembaga,

Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada

Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja

mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan

oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran

2017, pemerintah Provinsi menyusun LKjIP 2017 yang merupakan laporan

kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIPberisi ikhtisar

pencapaiansasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.Dokumen LKjIP bukan

dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu

2

Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/ Renja SKPD,

Penetapan Kinerja (Tapkin)/PerjanjianKinerja, dan Rencana Kinerja

Tahunan(RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan

pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Badan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) dalam mencapai

sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen

Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIPini dapat

digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian

kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana (DP3AKB)

2. dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

3. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

(DP3AKB);

4. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

(DP3AKB) pada tahun berikutnya.

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2006

tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengahmempunyai fungsi sebagai

berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan

perlindunganperempuan,pem enuhan hak dan perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan ke luarga sejahtera, keluarga berencana,

advokasi dan komunikasi,informasi dan edukasi, data dan partisipasi

masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan

perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian

3

penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan

komunikasi,informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan ke luargasejahtera, keluarga berencana, advokasi dan

komunikasi,informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;

4. Pelaksanaan da Pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada

seluruh unit kerja dilingkungan dinas: dan

5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur,

sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 1. Struktur Organisasi

4

Tugas setiap Unit Kerja Eselon III dan IV adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapankoordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinasdengan

melaksanakan fungsi :

A. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

B. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program

dan kegiatan di lingkungan Dinas;

C. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketata usahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumah tanggaan ,kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan

dokumentasi di lingkungan Dinas;

D. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi

dan tata laksana dilingkunganDinas;

E. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian

intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

F. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan

pelayanan pengadaan barang / jasa dilingkungan Dinas; dan

G. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

H. pelaksanaan tugas lain yang d iberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 3 Subbagian : 1) Subbagian Program, 2)

Subbagian Umum Kepegawaian, 3) Subbagian Keuangan :

a. Subbagian Program :

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan,koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidangprogram.

b. Subbagian Umum Kepegawaian :

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

5

c. Subbagian Keuangan :

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan


pelaporan dibidang keuangan.

2. Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan

Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas

hidup dan pelindungan perempuan.dengan melaksanakan fungsi :

A. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas

hidup perempuan;

B. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di pelindungan

perempuan; dan

C. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan terdiri dari 2seksi,

1)Seksi Kualitas Hidup Perempuan, 2) Seksi Perlindungan

Perempuan. :

a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan :

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan


pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan.

b. Seksi Perlindungan Perempuan :


kebijakan,koordinasidan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang pelindungan perempuan.

3. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas


pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemenuhan

hak dan perlindungan anak, dengan melaksanakan fungsi :

6


pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pemenuhan hak dan perlindungan anak;


pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di pelindungan

Bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan


Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak terdiri dari 2 seksi, 1)

Seksi pemenuhan hak anak, 2) Seksi Perlindungan anak. :

a. Seksi pemenuhan hak anak:



pelaporan di bidang pemenuhan anak.

b. Seksi Perlindungan anak :



pelaporan di bidang perlindungan anak.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan


Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera,dengan




pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;


pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di

bidangpengendalian penduduk dan keluarga sejahtera; dan



Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahteradari 2 seksi, 1)

Seksi pengendalian penduduk, 2) Seksi keluarga sejahtera. :

7

a. Seksi pengendalian penduduk:



pelaporan di bidang pengendalian penduduk.

b. Seksi keluarga sejahtera:



pelaporan di bidang keluarga sejahtera.

5. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi,Informasi

dan Edukasi

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan


Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera,dengan



pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga

berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi;


pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidangKeluarga

berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi; dan



Bidang Keluarga Berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan

edukasi terdiridari 2 seksi, 1) Seksi Keluarga Berencana, 2) Seksi

advokasi dan edukasi. :

a. Seksi Keluarga berencana



pelaporan di bidang pengendalian penduduk.

b. Seksi keluarga sejahtera:



pelaporan di bidang keluarga sejahtera.

8

6. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakatmempunyai tugas


pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Data dan

Partisipasi Masyarakat, dengan melaksanakan fungsi :


pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Data dan

Partisipasi Masyarakat;


pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidangData dan

Partisipasi Masyarakat; dan



Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat terdiridari 2 seksi, 1) Data dan

Informasi, 2) Seksi partisipasi masyarakat:

a. Seksi Data dan Informasi



pelaporan di bidang Data dan Informasi.

b. Seksi partisipasi masyarakat:



pelaporan di bidang partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas keseharian dalam pelayanan perlindungan

perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa

Tengah juga terdapat satuan pelayanan terpadu sesuai dengan Peraturan

Gubernur no 95 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang organisai

dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Jawa Tengah.

Untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi, Dinas

Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah diukung oleh kekuatan

9

sumberdaya manusia sebanyak 71 orang. Terdiri dari 1 orang pejabat

eselon II, 6 orang pejabat eselon III, 15 orang eselon IV dan 49 orang

staf, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut

(Tabel 1).

Tabel 1 PNS berdasar Golongan

Dinas P3AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

0 1

7

12

18

11 11

41 2 2 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

IV/e IV/d IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/c

SESUAI GOLONGAN

Series1

10

Tabel 2 PNS berdasar pendidikan

Dinas P3AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai

sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 3 Rekapitulasi Barang Milik Daerah Tahun 2017

No. KODE BIDANG

BARANG NAMA BIDANG BARANG

SALDO

JUMLAH BARANG

JUMLAH HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 1 01.01 TANAH 1 609,078,750

2 02.02 ALAT-ALAT BESAR 11 637,400,000

3 02.03 ALAT-ALAT ANGKUT 20 2,045,326,745

4 02.06 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

1,119 2,390,853,000

5 02.07 ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI

50 301,780,000

6 03.11 BANGUNAN GEDUNG 2 19,617,120,765

7 03.12 BANGUNAN MONUMEN 2 70,000,000

8 04.13 JALAN DAN JEMBATAN - -

9 05.17 BUKU DAN PERPUSTAKAAN 636 49,597,000

10 05.18 BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN

4 22,215,000

JUMLAH 1,845 25,743,371,260

0

5

10

15

20

25

30

S3 S2 S1 D.IV D.III D.II D.I SMA SMP SD

Series1 0 29 30 2 1 0 1 7 0 1

Jum

lah

SESUAI PENDIDIKAN

11

C. FungsiStrategisDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa Tengah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki fungsi strategis

yaitu “Menjadi Lembaga yang handal dalam percepatan pencapaian

kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta Keluarga Kecil

Sejahtera”.

Secara singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa

Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam

kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi

informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan

berintegritas tinggi.

2. Meningkatnya Keadilan gender dan Perlindungan Anak;

3. Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan

dan anak;

4. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan,

pelaksanaan danpengawasan pembangunan;

5. Menurunnya Drop Out (DO) KB dan Unmet Need serta meningkatnya

peserta KB aktif/ Contraceptive Prevalance Rate (CPR).

D. Permasalahan Utamayang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah

1. Permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam

rangka memberikan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan

12

dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan

keluarga sejahtera di Jawa Tengah secara singkat dapat di rinci

sebagai berikut :

a. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak meliputi:

1. Adanya kesenjangan gender di beberapa bidang

pembangunan (bidang ekonomi, dan politik);

2. Strategi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan

Pemerintah Kabupaten/Kota;

3. Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan

anak;

4. Belum semua kab/kota memenuhi sebagian besar indikator

KLA dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak (60%

atau 21 kab/kota);

5. Belum semua Forum Anak di kab/kota terlibat dalam proses

pembangunan;

b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

meliputi:

1. Belum adanya kebijakan grand design pengendalian

kuantitas penduduk

2. Belum adanya materi pendidikan kependudukan sesuai

kearifan lokal pada Sekolah Menengah sehingga Program

KKBPK kurang optimal

3. Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat

kontrasepsi MKJP

4. Rendahnya keterlibatan keluarga pada kelompok BKB, BKL,

BKR dalam mendukung ketahanan keluarga

13

5. Rendahnya keterlibatan keluarga Pra Sejahtera dan KS I

pada kelompok UPPKS dalam meningkatkan kesejahteraan

keluarga.

14

BAB II

PERENCANAANKINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Guna mewujudkan fungsi strategis: “Menjadi Lembaga yang handal

dalam percepatan pencapaian kesetaraan Gender dan Pemenuhan

Hak Anak serta Keluarga Kecil Sejahtera”Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah merumuskan beberapa tujuan dan

sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

1 Menyediakan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta keluarga

1. Meningkatnya ketersediaan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindunganperempuan dan anak serta

keluarga

1. Produk Kebijakan PUG

2. Jumlah Kebijakan perlindungan hak perempuan

3. Produk Kebijakan Terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur

4. Produk Hukum

Kebijakan daerah tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta responsif hak anak

1. Pengembangan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta keluarga

1. Meningkatkan ketersediaan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta keluarga

2 Meningkatkan keadilan gender dan perlindungan terhadap hak anak di seluruh sektor pembangunan

2. Meningkatnya keadilan dan kesetaraangender di seluruh sektor pembangunan

5. Ratio program dan kegiatan responsif gender di provinsi

6. Ratio anggaran responsif gender di Provinsi

7. Ratio kab/kota yang

menerapkan kebijakan gender dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD

2. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lembaga pemerintah provinsi dan kabupaten/kot

a

2. Mengintegrasikan gender ke dalam pelaksanaan program di lembaga pemerintah provinsi

3. Meningkatkan

pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di lembaga pemerintah provinsi

4. Mengintegrasikan

pengintegrasian gender ke dalam perencanaan daerah dan lembaga pemerintah kabupaten/kota

5. Mengintegrasikan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan

15


keluarga 6. Melaksanakan

sinkronisasi program kegiatan

provinsi dan kab/kota

3. Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan responsif hak anak

8. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Anggaran Responsif Hak Anak

3. Pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di lembaga pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota

7. Mendorong pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak di lembaga pemerintah

provinsi 8. Mendorong

pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak di lembaga pemerintah kabupaten/kota

9. Mengintegrasikan pemenuhan hak anak dalam pembangunan keluarga

4. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak

9. Jumlahdata informasi gender dananak di Kabupaten/Kota

10. % OPD Provinsi yang mampumengelola data dan informasi gender dan anak yang berkelanjutan

11. % Kabupaten/ Kota yang mampu mengelola data dan informasi gender secara berkelanjutan

4. Pengembangan sistem data dan informasi gender dan anak

10. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak tingkat provinsi

11. Mendorong ketersediaan data dan informasi gender dan anak di kabupaten/kota

3 Meningkatkan

kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan

5. Meningkatnya

capaian indikator IPG dan IDG

12. IPG

13. IDG

14. Persentasepartisipasiperempuanbekerja di lembagapemerintah;

5. Pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial

12. Meningkatkan

partisipasi perempuandalam sumbangan pendapatan

15. Persentasepartisipasiperempuan bekerja di lembaga parlemen;

16. Persentase partisipasiperempuan bekerja di lembaga swasta

13. Mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen

14. Mendorong partisipasi perempuandalam proses pengambilan keputusan

6. Meningkatnya lingkungan ramah anak

17. Ratio Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak

6. Peningkatan pemenuhan hak dan

1. Mendorong komitmen

16


18. Rasio kabupaten/ kota yang memenuhi Perlindungan Anak, kesejahteraan dan

hak-hak anak

perlindungan anak

kabupaten/kota dalam pemenuhan hak dan perlindungan

anak melalui Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak

2. Mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak di kabupaten/kota

4 Menyediakan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta kelompok rentan

7. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganankorban kekerasanterhadap perempuan dan anak

19. Rasio KDRT pada perempuan dan Anak

20. Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih yang mampu menindaklanjuti pengaduan

21. Cakupan ketersedian petugas bantuan hkm terlatih untuk mendampingi

perempuan dan anak korban dan atau saksi KTP/KTA

22. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

7. Pengembangan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Mengembangkan media komunikasi informasi edukasi (KIE) perlindungan perempuan dan anak

4. Mengembangkan pencegahan korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak

8. Penguatan kelembagaan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak

5. Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

6. Meningkatkan kualitas layanan pendampingan terhadap anak

berhadapan dengan hukum (ABH)

8. Berkurangnya risiko kerentanan pada perempuan anak

23. % Kabupaten/ kota yang menyelenggarakan perlindungan perempuan kelompok rentan

24. % anak korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, ABH yang mendapatkan penanganan responsif anak

9. Pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak

7. Mendorongpelaksanaan perlindungan terhadap perempuan kelompok rentan di kabupaten/kota

8. Mengembangkan perlindungan anak berbasis sistem bagi anak korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, ABH

17


dan kelompok rentan lainnya

5 Meningkatkanperansertakelembagaanmasyarakat, duniausahadan media massadalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak

9. Menguatnyakelembagaanmasyarakat, forum anak, perguruan tinggi, dunia usaha dan media massa yang melaksanakan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

25. Jumlahkelembagaan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media massa yang melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

26. Rasio Forum Anak yang terlibat dalam

pengambilan kebijakan

10. Penguatan dan pengembangan organisasi/lembagamasyarakat, forum anak, perguruan tinggi, dunia usaha dan

media massa dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

9. Memberikanpenguatan dan pengembangan organisasi masyarakat/lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan

10. Memberikan

penguatan dan pengembangan organisasi masyarakat/lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak

11. Memberikan

penguatan dan pengembangan organisasi masyarakat/lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak

12. Memberikan penguatan dan pengembangan peran serta dunia usaha, perguruan tinggi dan media massa dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

13. Meningkatkan keterlibatan Forum Anak provinsi dankabupaten/kota dalam pengambilan

kebijakan

6 Meningkatkan kesertaan KB

10. Menurunnya angka drop out (DO) KB dan unmetneed.Serta meningkatnya

27. Persentase Dropout

28. PersentaseUnmet-

need

29. PersentaseCPR 30. Jumlah peserta KB

Mandiri; 31. Persentase

11. Pengembangan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana

14. Mengembangkan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, analisa dampak, kerjasama pendidikan dan

18


Contraceptive Prevalance Rate (CPR)

anggotaUPPKS ber KB

32. ProsentaseKetersediaan KIE KB-KS di

Kab/Kota

33. ProsentaseKab/Kota yang diadvokasipengembanganjejaring KB-KS

pemetaan perkiraan (parameter) dalam rangka

pengendalian kuantitas penduduk dan KB

12. Peningkatan peserta KB aktif

15. Meningkatkan pemakaian alat kontrasepsi

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

16. Mengembangkan komunikasi, edukasi dan Informasi program KB

17. Meningkatkan kesertaan KB mandiri

18. Meningkatkan kesertaan KB

anggota UPPKS

13. Penggerakan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat

19. Mengembangkan jejaring KB di kabupaten/kota

20. Meningkatkan kerjasama penggerakan KB dengan mitra kerja dan institusi masyarakat

7 Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

11. Meningkatnyausiaperkawinan

34. Persentase usia perempuanPasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun

35. Persentase pengembanganKIE tentang HIV/AIDS,

NAPZA,PMS di kabupaten/kota

14. Peningkatan usia perkawinan diatas 20

tahun

21. Meningkatkan peran serta dan kapasitas

pengelola PIK KRR

22. Mengembangkan komunikasi,

informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja dan bahaya NAPZA, HIV/AIDS, PMS.

23. Meningkatkan keaktifan dan peran Bina Keluarga Remaja (BKR)

8 Meningkatkan kualitas keluarga

12. Meningkatnyapersentasekeluargasejahtera

36. Jumlah produk hukum pengembangan ketahanandanpember

15. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanankel

24. Meningkatkan ketersediaan kebijakan pengembanganke

19


dayaan keluarga 37. Persentase Kelompok

BKB Aktif 38. Persentasekab/kota

yang telahmembentukjaringan KB/KS

39. JumlahKeluarga PraKS dan KS1

uarga tahanan dan pemberdayaan keluarga

25. Meningkatkan

keaktifan dan peran Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lanjut Usia dan rentan

26. Meningkatkan

pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKS

9 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkantoran dan perbekalan

13. Meningkatnya kualitaslayananpenunjang dalam operasional pelaksanaan tugas dan fungsi

40. Tingkat kepuasanlayanan pengguna

41. Umur Pakai dan Bertambahnya Aset

16. Peningkatan kualitas layanan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian

27. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, administrasi perkantoran, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana perkantoran

10 Meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan SDM Aparatur

14. Meningkatnya Capaian Kinerja OPD

42. Tingkat Kedisiplinan Pegawai

43. Tingkat Capaian Kinerja

17. Peningkatan kompetensi dan kedisiplinanSDM aparatur

28. Meningkatkan kedisiplinan SDM aparatur

29. Meningkatkan pengetahuan teknis bagi SDM aparatur

30. Mendorong peningkatan pendidikan formal bagi SDM aparatur

18. Peningkatan sinergitas dan

monitoring

evaluasi program kegiatan

31. Meningkatkan sinergitas dan

monitoring evaluasi program kegiatan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Melalui perjanjian

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja

20

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnyaterwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkandari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi

amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi

dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan

dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atasperkembangan/kemajuan kinerja penerima

amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduudk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2017

telah mendatangi Perjanjian Kinerjadengan Gubernur Jawa Tengah serta

di ikuti dengan Perjanjian Kinerja Sampai ke eselon IV.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 9

program utama yang masuk Urusan Pemberdayaan Perempuan,

Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berecana dengan 42 kegiatan serta 3 Program eks BAU (Rutin) dengan

18 kegiatan didalamnya dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Tengah,

Total anggaran sebesar Rp. 12.696.981.000,-

21

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran,

Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun

2017, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

22

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta PeraturanMenteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah,setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja,

melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang

digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada

perencanaan jangka menengah maka digunakan skala pengukuran

sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI

1 Lebih dari 100% Sangat Baik

2 75 – 100% Baik

3 55 – 74 % Cukup

4 Kurang dari 55 % Kurang

23

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Keadilan Gender dan Perlindungan

Anak, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah

sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas kelembagaan pengarustamaan gender dan anak

No Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2017 Target Akhir

RPJMD 2018

% Terhadap Capaian Target Akhir

RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Jumlah Kebijakan perlindungan hak perempuan

buah 1 1 100 5 120

2 Produk Kebijakan Terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur

buah 2

(Komulatif) 2 100 2 100

Persentase Capaian Sasaran Strategis 100 110

Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas,

kelembagaan pengarustamaansebesar 100 atau kategori Baik.

Secara umum capaian pada Indikator sasaran “meningkatnya

Kualitas kelembagaan pengarustamaan gender dan anak baik. Dengan

indikator Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan dan produk

kebijakan terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur pada tahun

2017 dan target RPJMD telah tercapai 100%

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator

sasaran “meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak” adalah :

a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan

Anak

Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya

pencapaian pada indikator sasaran“meningkatnya keadilan gender dan

perlindungan anak” sebesar Rp. 150.000.000; terealisasi sebesar Rp.

139.288.000; (93%) dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp. 10.712.000 (7%).

24

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak, dengan hasil pengukuran kinerja

sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak


Satuan

Tahun 2017

Target Akhir RPJMD 2018

% Terhada

p Capaian Target Akhir

RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Prosentase Program, Kegiatan dan anggaran responsif gender Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah

%

63 63 100 68 92.64

2 Rasio Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi

Angka

26.1 32 122.6 28.3 113.07

3 Prosentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja (Renja) OPD

%

72.74

100 137.47 76.37 130.94

Persentase Capaian Sasaran Strategis 120.02 112.2

25

Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas,

kelembagaan pengarustamaansebesar 120.02 atau kategori Sangat Baik.

Secara umum capaian pada Indikator sasaran “meningkatnya Kualitas

kelembagaan pengarustamaan gender dan anak” Sangat Baik ini ditandai

dengan 3 indikator telah tercapai 120.02 dengan perincian: Indikator

Prosentase Program, Kegiatan dan anggaran responsif gender Satuan Kerja

Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah dengan target tahun 2017

63% tercapai 63% atau telah tercapai 100% apabila dibandingkan dengan

target RPJMD tercapai 92.64%indikatorRasio Anggaran Responsif Gender di

OPD Provinsi target 2017 sebesar 26.1 dengan realisasi 32 atau tercapai

122.6% apabila dibandingkan dengan target RPJMD tercapai 113.07%,

Indikator Prosentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan responsif gender

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD),

Rencana Kerja (Renja) OPD target tahun 2017 sebesar 72.74 dengan

realisasi 100 atau tercapai 137.47% apabila dibandingkan dengan RPJMD

tercapai 130.94%


sasaran “Meningkatnya kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan

anak” adalah :

a. Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada

indikator sasaran “meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak”

sebesar Rp.876,325,000;terealisasi sebesar Rp. 858,148,400; (97.92%)

dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.176.600

(2.08%).

26

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya lingkungan ramah anak, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut


Satuan

Tahun 2017


% Terhada


RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Rasio Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak

%

100 100 100 100 100

2 Rasio Kab/Kota yang memenuhi perlindungan anak,

%

22,8

60,00

263.15

28,6

209.79;

3 kesejahteraan dan hak-hak anak

%

11,4 60,00 556.31 14,3 419.58


Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya lingkungan

ramah anak, sebesar 306.48% ataukategori SangatBaik

Secara umum capaian pada Indikator sasaran Meningkatnya

lingkungan ramah anaktelah melebihi target.pada indikator Ratio

Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak target tahun 2017 dan target RPJMD

telah tercapai dengan angka ketercapaian 100%; Rasio Kab/Kota yang

memenuhi perlindungan anak pada tahun 2017 target sebesar 22.8 dengan

realisasi 60 atau tercapai 263.15% apabila dibandingkan dengan target

RPJMD telah tercapai 209.79%; indikator kesejahteraan dan hak-hak anak

pada tahun 2017 target sebesat 11.4 dengan realisasi 60 atau tercapai

556.31% apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 14.3 telah

tercapai 419.58%


sasaran “Meningkatnya lingkungan ramah anak,” adalah :

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan

Anak

27


indikator sasaran “meningkatnya Meningkatnya ketercapaian program dan

kegiatan responsif hak anak” sebesar Rp. 2,887,052,000;terealisasi sebesar

Rp.2,762,102,492; (95.67%) dengan demikian terdapat efisiensi anggaran

sebesar Rp. 124,949,508 (4.33%).

4. Sasaran Strategis : Meningkatnya capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Development Gender (IDG) adalah sebagai berikut


Satuan

Tahun 2017


% Terhada


RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 IPG -

69.40 92.22

(2016) 132.88 69.99 131.76

2 IDG -

71.49 78.89

(2016) 110.30 71.99 109.58


Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnyacapaian

indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Development

Gender (IDG), sebesar 121.59% ataukategoriSanngatBaik

Secara umum capaian pada Indikator sasaran Meningkatnya

capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks

Development Gender (IDG)telah melebihi target.pada indikator target akan

tetapi realiasai target tahun 2017 belum publish.


sasaran “Meningkatnya ecapaian indikator Indeks Pembangunan Gender

(IPG) dan Indeks Development Gender (IDG)” adalah :


Anak


indikator sasaran “meningkatnya Meningkatnya ketercapaian program dan

kegiatan responsif hak anak” sebesar Rp. 2,887,052,000;terealisasi sebesar

28


sebesar Rp. 124,949,508 (4.33%).

5. Sasaran Strategis : Meningkatnya cakupan layanan korban kekerasan bagi anak dan perempuan


Satuan

Tahun 2017


% Terhada


RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada perempuan dan anak

-

0.019

0.017 111.76 0.017 100

Persentase Capaian Sasaran Strategis 111.76 100

Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnyacakupan layanan korban

kekerasan bagi anak dan perempuansebesar 111.76%

ataukategoriSangatBaik

Secara umum cakupan layanan korban kekerasan bagi anak

dan perempuantelah melebihi target.pada indikator target akan tetapi angka

tersebut masih dirasa sangat besar dan masih dapat memungkinkan masih

banyak korban yang belum melapor.


sasaran “Meningkatnya cakupan layanan korban kekerasan bagi anak dan

perempuanadalah :


Anak;

b. Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam

pembangunan


indikator sasaran “meningkatnya akupan layanan korban kekerasan bagi

anak dan perempuan” sebesar Rp. 4,005,667,000;terealisasi sebesar

29


sebesar Rp. 150,971,908(4.73%).

6. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat, Perguruan

Tinggi, Dunia Usaha dan Media yang melaksanakan strategi

Pengarusutamaan (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)


Satuan

Tahun 2017


% Terhada


RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Rasio Forum Anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan

angka

57.1

83.33 145.93 71.4 116.70


Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Kelembagaan

Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Media yang melaksanakan

strategi Pengarusutamaan (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak

(PUHA)sebesar 145.93% ataukategori SangatBaik

Secara umum cakupan Kelembagaan Masyarakat, Perguruan

Tinggi, Dunia Usaha dan Media yang melaksanakan strategi

Pengarusutamaan (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) indikator

Rasio Forum Anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan telah melebihi

target, pada Tahun 2017 target sebesar 57.1 realiasaai sebesar 83.33 atau

tercapai 145.93%, apabila dibandingakan dengan target RPJMD sebesar 71.4

telah ter realisasi sebesar 116.70%

. Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator

sasaran “Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia

Usaha dan Media yang melaksanakan strategi Pengarusutamaan (PUG) dan

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)sebesar adalah :

30

a. Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam

pembangunan



anak dan perempuan” sebesar Rp 1,118,615,000;terealisasi sebesar Rp.

1,092,592,600; (98%) dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp. 26,002,400 (2%).

7. Sasaran Strategis : Meningkatnya Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR),

Turunnya angka dropout dan unmetneed


Satuan

Tahun 2017


% Terhada


RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR)

Angka 79.50

76.89 96.72 80

99.37

2 Angka DropoutKB

Angka 13.75 11.69 117.62 13.50 115.48

3 Angka Unmet- need

Angka 9.25 11.71 79.02 9 76.85


Capaian kinerja Sasaran Strategis : MeningkatnyaContrasepsi Prevalensi

Rate (CPR), Turunnya angka dropout dan unmetneedsebesar 97.78%

ataukategoriBaik

Secara umum Capaian kinerja Sasaran Strategis :

MeningkatnyaContrasepsi Prevalensi Rate (CPR), Turunnya angka dropout

dan unmetneedsebesar 97.78% ataukategoriBaikdenganindikatorContrasepsi

Prevalensi Rate (CPR) dengan target tahu 2017 sebesar 79.50 dengan

realisasi 76.89 atau (96.72) adapun apbila dibandingkan dengan target

RPJMD sebesar 80 dengan realisasi sebesar 99.37%, indikator Angka

DropoutKB dengan target tahun 2017 sebesar 13.75 dengan realisasi 11.69

atau (117.62) adapun apbila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar

13.50 dengan realisasi sebesar 115.48%, indikator Angka Unmet- need

31

dengan target tahun 2017 sebesar 9.25 atau dengan realisasi 11.71 atau

(79.02) adapun apabila dibandingkan target RPJMD sebesar 9 dengan

realisasi 76.85.


sasaran “Meningkatnya Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR), Turunnya angka

dropout dan unmetneed adalah :

a. Program Pelayanan Keluarga Berencana



anak dan perempuan” sebesar Rp. 4,189,834,000;terealisasi sebesar


sebesar Rp. 25,650,150 (0.61%).

8. Sasaran Strategis : Meningkatnya usia perkawinan

No Indikator Kinerja Satua

n

Tahun 2017


% Terhad

ap Capaia

n Target Akhir RPJM

D

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Prosentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun Prosentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun

%

2.18 1.11 196.39 2.17

195.49


Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya usia perkawinan sebesar

196.39% ataukategoriSangat Baik

Secara umum Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya

Meningkatnya usia perkawinan sebesar 196.39 atau kategori Sangat Baik

dengan indikator Prosentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia

Subur (PUS) kurang dari 20 tahun dengan target tahun 2017 sebesar 2.18

32

realisasi 1.11 (196.39) adapun apabila dibandingkan dengan target RPJMD

sebesar 2.17 terealisasi 195.49%


sasaran “Meningkatnya Meningkatnya usia perkawinan adalah :

Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja Anggaran pendukung

yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran

“meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya usia perkawinan” sebesar Rp.

155,650,000; terealisasi sebesar Rp. 152,245,500; (97.81%) dengan

demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3,404,500 (2.19%).

9. Sasaran Strategis : Meningkatnya prosentase Keluarga Sejahtera

No Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2017


% Terhad

ap Capaia

n Target Akhir RPJM

D

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Jumlah peserta KB Mandiri

Angka

3084898

2720424 88.19 3115747

87.31

2 Prosentase anggota Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ber KB

%

84.25 80.02 94.97 84.5

94.69

3 Persentase kab/kota yang telah membentuk jaringan KB/KS

%

100 100 100 100

100

4 Persentase Kelompok BKB Aktif

% 96.45 91.85 95.2 96.50 95.18


Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya prosentase Keluarga

Sejahtera sebesar 94.59% atau kategori Baik

Secara umum Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya prosentase

Keluarga Sejahtera sebesar 94.59 atau kategori Baik dengan indikator

Prosentase Jumlah peserta KB Mandiri dengan target tahun 2017 sebesar

3084898 realisasi 2720424 atau (88.19%) adapun apabila dibandingkan

dengan target RPJMD sebesar 3115747 terealisasi 87.31%, indikator

33

Prosentase anggota Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) ber KB target tahun 2017 sebesar 84.25%, indikator Persentase

kab/kota yang telah membentuk jaringan KB/KS telah tercapai 100% untuk

target Tahun 2017 dan target RPJMD, Indikator Persentase Kelompok BKB

Aktif target tahun 2017 sebesar 96.45 dengan realisasi 91.85 atau (95.2)

adapun apabila dibandingkan dengan target RPJMD 96.50 terealisasi 95.18%


sasaran “Meningkatnya prosentase Keluarga Sejahtera adalah :

1. Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD

2. Pembinaan Peranserta Pelayanan KB Mandiri;

3. Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina

Keluarga dan Bina Balita

Anggaran yang mendukung Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya

prosentase Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 1,219,693,000; terealisasi

sebesar Rp. 1,161,288,000.00; (97.81%) dengan demikian terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp. 58.405.000 (2.19%).

34

Lampiran

Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

BP3AKB Provinsi Jawa Tengahpada tahun anggaran 2017 di dukung angaran

bersumber dari APBD sebesar Rp. 23.687.643.000; dengan rincian sebagai

berikut :

A. Belanja Tidak Langsung : Rp. 12.696.981.000;

B. Belanja Langsung : Rp. 10.990.662.000;

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung

pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :


sasaran “Meningkatnya prosentase Keluarga Sejahtera adalah :

1. Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD

2. Pembinaan Peranserta Pelayanan KB Mandiri;

3. Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina

Keluarga dan Bina Balita

Anggaran yang mendukung Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya

prosentase Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 1,219,693,000; terealisasi

sebesar Rp. 1,161,288,000.00; (97.81%) dengan demikian terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp. 58.405.000 (2.19%).

Sasaran Program Anggaran Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya

Kualitas

kelembagaan

pengarustamaa

n gender dan

anak

Program Keseraian

Peningkatan kualitas

perempuan dan anak

150.000.000

Rp. 139.288.000

93

35


(1) (2) (3) (4) (5)

2. Meningkatnya

kualitas

kelembagaan

pengarusutam

aan gender

dan anak

Program Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

876,325,000

Rp. 858,148,400

97.92

3. Meningkatnya

lingkungan

ramah anak

Program Peningkatan

Kualitas Hidup,

Perlindungan

Perempuan dan Anak

2,887,052,000 2,762,102,492 95.67

4. Meningkatnya

pecapaian

indikator

Indeks

Pembangunan

Gender (IPG)

dan Indeks

Development

Gender (IDG)

Program Peningkatan

Kualitas Hidup,

Perlindungan

Perempuan dan Anak

2,887,052,000 2,762,102,492 95.67

5. Meningkatnya

cakupan

layanan

korban

kekerasan

bagi anak dan

perempuan

a. Program

Peningkatan

Kualitas Hidup,

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

b. Peningkatan peran

serta anak dan

kesetaraan gender

dalam

pembangunan

a. 2,887,052,000

b. 1,118,615,000

a. 2,762,102,492

b. 1,092,592,600

a. 95.67

b. 97.67

6. Meningkatnya

Kelembagaan

Masyarakat,

Perguruan

Tinggi, Dunia

a. Peningkatan peran

serta anak dan

kesetaraan gender

dalam

pembangunan

a. 1,118,615,000

a. 1,092,592,60

0

a. 97.67

36


(1) (2) (3) (4) (5)

Usaha dan

Media yang

melaksanakan

strategi

Pengarusutam

aan (PUG)

dan

Pengarusutam

aan Hak Anak

(PUHA)

7. Meningkatnya

Contrasepsi

Prevalensi

Rate (CPR),

Turunnya

angka dropout

dan

unmetneed

Program Pelayanan

Keluarga Berencana

4,189,834,000 4,164,183,850 99.39

8. Meningkatnya

Meningkatnya

usia

perkawinan

Peningkatan Kesehatan

Reproduksi Remaja

155,650,000 152,245,500 97.81

9. Meningkatnya

prosentase

Keluarga

Sejahtera

a. Program

Pengembangan

Model Operasional

BKB, Posyandu dan

PAUD

b. Pembinaan

Peranserta

Pelayanan KB

Mandiri;

c. Program Promosi

Kesehatan Ibu Bayi

dan Anak melalui

Kelompok Bina

Keluarga dan Bina

Balita

a. 294,693,000

b. 150,000,000 c. 775,000,000

a. 282,059,300

b. 150,000,00

c. 729,228,700

a. 95.71

b. 100

c. 94.09

37

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa

Tengah sebagai Lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dam Keluarga Berencana, agar pelaksanaan tugas dan

fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan

SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas,

maka dapat dikatakan bahwa DPPPA DALDUK KC Provinsi Jawa

Tengah berhasil dalam melaksanakan tugasnya, karena rata rata target

sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori Sangat Baik .

Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 149.38% yaitu 6

sasaran kategori sangat baik dan 3 sasaran pada kategori baik, dengan

rincian:

1. Sasaran Meningkatnya Keadilan Gender dan Perlindungan Anak,

dengan hasil pengukuran kinerjasebesar 100% Kategori Baik;

2. Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak sebesar 120.02% Kategori Sangat Baik;

3. Sasaran Meningkatnya lingkungan ramah anak sebesar 306.48%

kategorui sangat Baik

4. Sasaran Meningkatnya ecapaian indikator Indeks Pembangunan

Gender (IPG) dan Indeks Development Gender (IDG) sebesar

121.59 Kategori Sangat Baik

5. Sasaran Meningkatnya cakupan layanan korban kekerasan bagi

anak dan perempuan Sebesar 111.76 Ketegori Sangat Baik

38

6. Sasaran Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat, Perguruan Tinggi,

Dunia Usaha dan Media yang melaksanakan strategi

Pengarusutamaan (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

sebesar 145.93 ketgori Sangat Baik

7. Sasaran Meningkatnya Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR),

Turunnya angka dropout dan unmetneed sebesar 97.78 ketegori

Baik

8. Sasaran Meningkatnya usia perkawinan sebesar 196.39 ketegori

Sangat Baik

9. Sasaran Meningkatnya prosentase Keluarga Sejahtera sebesar

94.59

Pada Tahun 2016 diperoleh penghargaan Anugerah Parahita

Eka Praya (APE) tingkat Mentor merupakan penghargaan dalam upaya

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tertinggi dan

berhak menjadi mentor mewakili pemerintah pusat bagi provinsi

lainnya. Selain itu Bapak Gubernur Jawa Tengah mendapatkan

penghargaan ”Her For She” yaitu penghargaan bagi pejabat publik

yang komitmen dan peduli pada pemberdayaan dan perlindungan

perempuan.Penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Jawa

tengah sebagai satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan

tersebut. Selain Gubernur Jawa Tengah, penghargaan diberikan juga

kepada Menteri Dalam Negeri dan Walikota Bandung.

Tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan

sebagai penggerak Kabupaten/kota Layak Anak

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang :

1. Melakukan pelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan

melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan,

peningkatan pemahaman pendidikan politik dan advokasi kader

organisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan

2. Meningkatkan pelembagaan PUG di lembaga pemerintah tingkat

provinsi dan mendorong kab/kota untuk meningkatkan

pelembagaan PUG di kab/kota masing-masing

39

3. Penurunan jumlah korban melalui upaya pencegahan (media KIE,

kampanye, advokasi, kerjasama dunia usaha dan lembaga

masyarakat) dan pengurangan risiko pada perempuan dan anak

kelompok rentan (rawan terjadi tindak kekerasan)

4. Peningkatan kualitas layanan penanganan korban kekerasan

terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan SDM petugas

layanan, tata laksana, sarana prasarana, kerjasama dengan

lembaga pemerintah dan non pemerintah serta mengembangkan

jejaring penanganan korban

5. Mendorong dan memberikan advokasi kepada kab/kota yang belum

memenuhi indikator KLA paling sedikit nilai 500 dalam rangka

pemenuhan hak dan perlindungan anak

6. Mendorong dan memberikan advokasi kepada kab/kota yang untuk

melibatkan Forum Anak dalam proses pembangunan;

7. Meningkatkan kapasitas pengurus Forum Anak Provinsi dan

Kab/Kota terkait kepemimpinan dan peran keterlibatan dalam

proses pembangunan.

8. Menyusun kebijakan grand design pengendalian kuantitas

penduduk tingkat provinsi secara bertahap dan berkelanjutan

sebagai acuan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk

9. Menyusun materi pendidikan kependudukan sesuai kearifan lokal

pada Sekolah Menengah sehingga para remaja siswa SLTA dapat

mengetahui perannya dalam mendukung Program KKBPK,

kesehatan reproduksi dan mencegah perkawinan dini

10. Peningkatan kesertaan KB MKJP melalui dukungan pelayanan KB

kepada akseptor keluarga Pra Sejahtera dan KS I, advokasi

kepada kab/kota, pelatihan PPKBD dalam membantu PLKB,

penggerakan institusi masyarakat dan penggunaan media KIE

kepada masyarakat

11. Mendorong peningkatan keterlibatan keluarga pada kelompok

BKB, BKL, BKR dalam mendukung ketahanan keluarga melalui

advokasi kepada kab/kota dan jejaring lembaga masyarakat

40

12. Mendorong peningkatan keterlibatan keluarga Pra Sejahtera dan

KS I pada kelompok UPPKS dalam meningkatkan kesejahteraan

keluarga melalui advokasi kepada kab/kota dan pengurus

kelompok UPPKS.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah

Tahun 2017 DPPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah semoga dapat

menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kinerja kegiatan yang akan

datang.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang...Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh

Documents