1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. 1 Salah satu dampak dari pengaruh globalisasi adalah bertambahnya alat pembayaran, yang sebelumnya hanya ada pembayaran tunai dalam bentuk uang Giral dan uang kartal, kini berkembang menjadi pembayaran dilakukan dengan sistem elektronik. Salah satu alat pembayaran dengan sistem elektronik atau non tunai adalah dengan menggunakan uang elektronik (e-money). Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 2 Maka dapat dikatakan bahwa salah satu dari kegiatan elektronik adalah pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik atau yang dikenal dengan sistem pembayaran elektronik. Dalam menggunakan transaksi elektronik, masyarakat membutuhkan transaksi yang cepat, aman, nyaman dan memberikan kepastian, baik kepastian bertransaksi, maupun kepastian hukum, khususnya dengan menggunakan transaksi elektronik. 1 Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.,1. 2 .Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
14
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/11618/1/T1_312012063_BAB I.pdfSalah satu hambatan perkembangan uang non tunai atau uang elektronik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan
komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan
kehidupan baru sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya,
pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.1 Salah satu dampak dari pengaruh
globalisasi adalah bertambahnya alat pembayaran, yang sebelumnya hanya ada
pembayaran tunai dalam bentuk uang Giral dan uang kartal, kini berkembang menjadi
pembayaran dilakukan dengan sistem elektronik. Salah satu alat pembayaran dengan
sistem elektronik atau non tunai adalah dengan menggunakan uang elektronik (e-money).
Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media
elektronik lainnya.2 Maka dapat dikatakan bahwa salah satu dari kegiatan elektronik
adalah pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik atau yang dikenal dengan
sistem pembayaran elektronik. Dalam menggunakan transaksi elektronik, masyarakat
membutuhkan transaksi yang cepat, aman, nyaman dan memberikan kepastian, baik
kepastian bertransaksi, maupun kepastian hukum, khususnya dengan menggunakan
transaksi elektronik.
1Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.,1.
2.Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
2
Jenis alat pembayaran eletronik ada berbagai macam bentuk seperti kartu kredit,
kartu debet, dan yang belum lama ini masuk dan berkembang di Indonesia adalah uang
elektronik atau e-money yang biasanya dalam bentuk kartu penyimpanan dana. Dalam
Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Uang Elektronik (Elektronic Money) adalah
alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagi berikut :
a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada
penerbit;
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan
penerbit uang eletronik tersebut, dan
d. Nilai uang eletronik yang dikelola oleh penerbit bekan merupakan simpanan sebagai
mana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai perbankan.
Dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang perlu di
perhatikan, pertama teknologi merupakan hasil temuan manusia yang tentunya akan
mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya, kedua teknologi selain
memiliki kelemahan dalam sistem teknisnya, juga mempunyai ketidakpastian dalam segi
jaminan kepastian hukum.3 2
Dari sisi sistem pembayaran non tunai, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga
pengawas di sektor Jasa keuangan berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem
pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan dan terlaksanan
secara aman, nyaman, dan memberikan kepastian, baik dari transaksi itu sendiri, maupun
3 Editorial Jurnal Hukum Bisnis. E-commerce Meningkatkan Efisiensi. Vol.18 Maret 2002.Hlm 4
3
kepastian hukum. Oleh karena itu, perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai
mendapat perhatian serius dari Otoritas Jasa Keuangan, mengingat perkembangan
pembayaran non tunai di harapkan dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai dan
semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Karena belum adanya sosialisasi secara efisien dan menyeluruh terhadap
masyarakat tentang penggunaan uang non tunai atau uang elektronik, sehingga belum
banyak masyarakat yang menggunakan uang non tunai, atau bertransaksi dengan
menggunakan uang elektronik. Salah satu hambatan perkembangan uang non tunai atau
uang elektronik adalah kepercayaan masyarakat terhadap uang tunai, yang sudah terbukti
keamaan, kenyamanan, dan memberikan kepastian dalam bertransaksi.
Dalam perkembangannya, sistem pembayaran dengan uang elektronik sangat di
pengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Saat ini
perkembangan pembayaran non tunai berjalan sangat pesat seiring dengan perkembangan
teknologi pembayaran yang pada akhir-akhir ini telah membawa dampak bagi pihak-
pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut. Perubahan polah hidup
masyarakat dan peningkatan pola hidup masyarakat menuntut tersedianya sarana
telekomunikasi dan transportasi yang cepat sehingga hambatan jarak dan waktu dapat di
kurangi. Perkembangan telekomunikasi dan transportasi ini juga memberikan dampak
yang besar bagi transaksi keuangan, terutama terkait dengan cara antar pihak melakukan
pembayaran, dengan menggunakan transaksi elektronik.
Alat pembayaran non tunai ini khususnya jenis-jenis pembayaran menggunakan
kartu atau alat pembayaran elektronik pada awalnya di kenal dalam bentuk kartu kredit
4
(credict card) yang kemudian dari kertu kredit, berkembang pula alat-alat pembayaran
menggunakan kartu lainnya yaitu kartu Debet (Debit card) dan kartu penyimpanan dana
(stored value card). Kehadiran dan kemunculan kartu-kartu ini telah memberikan pilihan
bagi para pengguna untuk memilih cara pembayaran sesuai dengan keperluan masing-
masing.
Lembaga selain Bank adalah badan usah bukan Bank yang berbadan hukum dan
didirikan berdasarkan hukum Indonesia.4 Adanya peluang bagi lembaga non bank untuk
menjadi penerbit terhadap uang elektronik, hal ini akan memberikan kesempatan bagi
masyarakat luas, meskipun bukan nasabah bank, tetapi dapat menggunakan fasilitas ini.
Dari hal di atas, tentu akan memberikan kemudahan terhadap mesyarakat dalam
menggunakan alat pembayaran non tunai.
Berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, salah
satu wewenang bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga sistem pembayaran
adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran
ini dimaksud agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi
persyaratan keamanan dan kenyamanan bagi penggunannya. 3
Perkembangan Teknologi di bidang Informasi dan Komunikasi memberi dampak
terhadap munculnya inovasi inovasi baru dalam pembayaran Elektronik (Electronic
Payment). Dalam hal ini yang dimaksud dengan pembayaran Elektronik adalah
pembayaran yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi. Pembayaran
Elektronik sendiri telah berkembang dan dipakai oleh sebagaian besar masyarakat
4 Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/ 11 /PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
5
Indonesia seperti Phone Banking, Internet Banking, Kartu Kredit dan Kartu Debit/ATM.
Meskipun teknologi yang digunakan berbeda beda, seluruh pembayaran elektronik
tersebut selalau terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya.
Dalam hal ini setiap instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah, baik melalui Phone
Banking, Internet Banking, Kartu Kredit maupun Kartu Debit/ATM, akan selalu
dibebankan langsung ke dalam rekening nasabah tersebut.
Saat ini di beberapa Negara telah dikembangkan produk pembayaran elektronik
yang dikenal sebagai Electronic Money (e-money atau uang elektronik) yang
karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan
sebelumnya, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan e-money
tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening
nasabah di bank (ketika melakukan transaksi, saldo rekening tidak terpotong), karena e-
money merupakan produk “stored value” dimana sejumlah nilai telah terekam dalam alat
pembayaran yang digunakan.
Dari website resmi milik Bank Indonesia Uang elektronik (e-money) adalah uang
yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini
melibatkan penggunaan jaringan computer (seperti Internet dan sistem penyimpanan harga
digital). Selain itu Uang elektronik (e-money) secara singkat didefenisikan oleh Bank
Sentral Eropa adalah sebuah toko elektronik dengan nilai moneter pada perangkat teknis
yang mungkin banyak digunakan untuk melakukan pembayaran kepada usaha selain
6
penerbit tanpa harus melibatkan rekening bank pada transaksi, tetapai bertindak sebagai
instrument pembawa prabayar.5
4
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah Alat pembayaran dengan
menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban
yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk
melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi
terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan
pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara
sekaligus ataupun secara angsuran. Pengertian lain kartu kredit merupakan alat
pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukar
dengan barang dan jasa yang diinginkannya ditempat tempat yang dapat menerima
pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.
Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) terdiri dari kartu kredit, kartu
debit, dan/atau kartu ATM, dimana berbeda dengan Uang Elektronik, Perbedaan
mendasarnya adalah sebagai berikut : pertama Uang elektronik bersifat prabayar (prepaid)
sedangkan APMK bersifat akses: 5
Prabayar/prepaid merupakan Nilai uang telah tercatat dalam instrumen e-money
atau sering disebut stored velue dana yang tercatat dalam e-money sepenuhnya berada
dalam penguasaan konsumen, kedua pada saat transaksi perpindahan dana dalam bentuk
electronic value dari kartu e-money milik konsumen kepada terminal merchant dapat
4
5 Bank Sentral Eropa, 2000 dalam Jurnal Reynolds Stephen F. Austin State University
7
dilakukan secara off-line, dalam hal verifikasi cukup dilakukan pada level merchant (point
of sale) tanpa harus on-line ke komputer issuer, berbeda dengan APMK dimana pada saat
transaksi, instrument kartu digunakan untuk melakukan akses secara on-line ke komputer
issuer untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah,
baik berupa rekening simpanan (kartu debet) maupun rekening pinjaman (kartu kredit).
Setelah di otorisasi oleh issuer, rekening nasabah kemudian akan langsung di debet.
Dengan demikian pembayaran menggunakan kartu kredit dan kartu debet mensyaratkan
adanya kemunikasi on-line ke komputer issuer.
Awalnya penggunaan e-money bertujuan untuk memberikan kepraktisan, hanya
dengan beberapa proses yang mudah transaksi berhasil dilakukan, selain itu, kita tidak
perlu membawa uang tunai jika ingin membeli sesuatu. Namun pada dasarnya e-money
tidak bertujuan untuk menggantikan fungsi uang tunai secara total. Pemegang e-money
sebaiknya memilih kartu e-money sesuai kebutuhannya, hal ini dikarenakan banyaknya
jenis kartu e-money yang beredar, yang menawarkan berbagai fasilitas tidak sama. selain
itu tidak semua pedagang menerima pembayaran dengan menggunakan e-money, sehingga
dapat dikatakan bahwa e-money belum dapat menjawab semua kebutuhan.
Berbeda dengan kartu kredit dan kartu debit, kartu e-money tidak memerlukan
konfirmasi data atau otorisasi Personal Identification Number (PIN) ketika akan digunakan
sebagai alat pembayaran dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank. Hal
ini karena e-money merupakan produk stored value dimana sejumlah nilai monetary value
telah terekam dalam alat 6pembayaran yang digunakan.6 hal tersebut memungkinkan kartu
6 Yasser Arafat, E-money dalam Kacamata Plus-Minus, 2011. http://resaay.wordpress.com/2011/11/28/e-money-
dalam-kacamata-plus-minus/, Di akses pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul 01:59 WIB
8
dapat dipindahtangankan dan bisa dipakai siapapun selama saldo masih muncukupi. Hal ini
dapat membahayakan karena jika kartu e-money hilang, maka saldo yang tersisa dapat
digunakan oleh orang lain, tanpa persetujuan kita. Pada kenyataannya, e-money dengan
nilai yang dapat di top up atau diisi ulang ini tidak termasuk dalam inventori bank sebagai
salah satu lembaga yang mengeluarkan produk ini.7 Artinya jika pencurian atau
penggunaan kartu e-money yang bukan pemegang kartu tidak dapat dilacak keberadaannya
dan kartu tersebut tidak dapat diblokir.7
Meskipun relative masih dalam tahap perkembangan awal, e-momey mempunyai
potensi dalam menggeser peran uang tunai untuk pembayaran pembayaran yang bersifat
retail, sebab transaksi retail tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah baik
bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa konsumen adalah setiap
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia,
baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi.8
7Anastasia Lilin Y, E-money Mengontrol Pengeluaran Dengan Uang Elektronik, 2012, Kontan.co.id