BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahscholar.unand.ac.id/16473/2/BAB I.pdfKehadiran seorang advokat atau penasihat hukum dari suatu Lembaga Bantuan Hukum dapat mencegah terjadinya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa indonesia adalah negara hukum dan fakir

miskin adalah tanggung jawab negara. Dalam negara hukum (rechsstaat), negara berada

sederajat dengan individu. Hak-hak individu selalu dilindungi Undang-Undang. Perlindungan

terhadap individu adalah tugas negara dan perlindungan ini harus sama terhadap semua warga

negara tanpa terkecuali (equality before the law). Bentuk dari perlindungan tersebut adalah

salah satunya adalah hak untuk didampingi oleh advokat atau penasihat hukum. Terlepas

apakah seseorang itu kaya atau miskin, berasal dari kebudayaan tertentu atau ras tertentu, atau

mempunyai keyakinan politik tertentu, hal itu tidak membedakannya untuk tidak diperlakukan

sama di hadapan hukum dan mempunyai hak untuk membela diri di depan pengadilan. Di

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat sebagai profesi yang mulia (officium

nobile) memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta

huruf yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono). Pemberian bantuan

hukum oleh advokat ini bukan hanya dipadandang sebagai suatu kewajiban saja namun juga

harus dipandang sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (social contribution

and social liability) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat.

Kehadiran seorang advokat atau penasihat hukum dari suatu Lembaga Bantuan Hukum dapat

mencegah terjadinya pelanggaran hak tersangka atau terdakwa, seperti perlakuan yang tidak

adil dan penyiksaan yang merendahkan martabat manusia pada saat ditangkap, diinterogasi,

ditahan, diadili, dan dihukum. Namun pada faktanya implementasi atas hak memperoleh

bantuan hukum bagi fakir miskin belum memperlihatkan kemajuan yang berarti.1

Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa

didambakan oleh setiap orang, baik kaya atau yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat

terjadi dimana sikaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu,

sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum itu, bahkan celakanya dengan cara

yang demikian itu akan menindasi si miskin, yang ada pada gilirannya hanya akan

menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk simiskin.2 Untuk

mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum, maka negara berkewajiban untuk

menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain negara harus

menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.3

Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrian Hukum dan HAM,

Hakki Fajriando mengungkapkan masih banyak ditemukan rakyat miskin yang tak mendapat

bantuan hukum saat berperkara dan masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat

bantuan hukum saat menjalani penyidikan di kepolisian dan kejaksaan.4 Program Bantuan

Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum. Hak atas Bantuan Hukum sendiri merupakan non derogable rights, sebuah hak yang

tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu,

Bantuan Hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan

belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan

1 Frans Hendra Winata,2011, Bantuan Hukum di Indonesia ,Jakarta:PT.Gramedia (terdapat pada

sampul buku) 2Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju,

Bandung, 2009, hlm. 62. 3 Ibid, hlm 2 4 M.cnnindonesia.com/nasional/20151211144459-12-97582/kemenkumham-banyak-rakyat-miskin-tak-

dapat-bantuan-hukum/ diakses pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 12:44 wib

equality before the law, acces to justice, dan fair trial.5 Bantuan Hukum bertujuan agar

masyarakat tidak mampu dapat mempertahankan hak-haknya di depan hukum dan ikut pula

menunjang usaha pembangunan hukum khususnya dalam pembangunan di segala bidang

umumnya. Hal ini dapat dimaklumi, karena proses pembangunan yang sedang digalakkan

Pemerintah dewasa ini membawa konsekuensi terjadinya proses perubahan dan pembaruan

seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pranata hukum. Pembangunan sebagai suatu poses

perubahan sosial yang berencana harus memperhitungkan pula akibat-akibat yang harus

dipikulnya. Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan sosial untuk mampu menanggulangi

pengaruh buruk dari pembanguan, seperti meningkatnya kejahatan akibat terjadinya

kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Suatu program Bantuan Hukum akan sinkron dan

menunjang usaha-usaha pembangunan, apabila berkembangnya iklim keterbukaan yang sehat

dengan mendorong masyarakat menyadari dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Di

dalam prakteknya yaitu terkait prosedural dalam pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan

Negeri Klas 1A Padang terdapat masalah yang ditemui oleh masyarakat miskin dan tidak

mampu yang berusaha mengakses bantuan hukum gratis yaitu sulitnya mendapatkan surat

keterangan miskin di kelurahan dan di kecamatan.6 Hal ini tentu merupakan permasalahan yang

perlu dikaji dan dibenahi. Mengacu pada uraian di atas, orang yang tergolong miskin tersebut

sering kali terpinggirkan dan begitupun juga dengan haknya untuk mendapatkan keadilan

khususnya bagi mereka yang berhadapan dengan hukum, hal ini yang menjadikan ketertarikan

bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang masalah diatas dengan judul “Implementasi

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin dalam Perkara Pidana Di Pengadilan

Negeri Klas 1A Padang Berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”

B. Perumusan Masalah

5Satulayanan,id/layanan/index/374/bantuan-hukum-gratis-untuk-rakyat-miskin/kemekumham diakses

pada tanggal 8 januari 2016 pukul 16:18 wib 6 YLBHI, Bantuan hukum bukan hak yang diberi, YLBHI, Jakarta, 2010, hlm. 34

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Orang Miskin dalam

Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang berdasarkan UU No.16 tahun

2011 tentang Bantuan Hukum?

2. Apa Permasalahan dalam Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Orang

Miskin dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang Berdasarkan

UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Orang

Miskin dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2. Untuk Mengetahui Permasalahan dalam Implementasi Pemberian Bantuan

Hukum bagi Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri kelas 1

A Padang Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum. .

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

a. Dapat menambah bahan kajian akademik bagi civitas akademik dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai

bantuan hukum. Serta dapat memberikan pemahaman dari pengetahuan

mengenai Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Orang Miskin dalam

Perkara Pidana di Pengadilan Klas 1A Padang selain itu juga dapat diketahui

Permasalahan dalam Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Orang

Miskin dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.

b. Agar dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan

membuat satu karya ilmiah serta dapat menambah literature dibeberapa

perpustakaan

2. Secara praktis

Untuk dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan

bantuan hukum seperti:

a. Orang atau kelompok orang miskin dapat mengetahui haknya untuk

mendapatkan bantuan hukum. Pengetahuan dan pemahaman mengenai

mekanisme pemberian bantuan hukum juga dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat

b. Juga bermanfaat bagi advokat dan aparat penegak hukum lainnya, khususnya

dalam upaya untuk memperbaiki serta meningkatkan pelaksanaan sistem

pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.

E. Kerangka teori dan konseptual

1) Kerangka teoritis

a) Bantuan hukum

Bantuan hukum menurut UU NO 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam

pasal 1 ayat 1 adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara

cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Menurut Zulaidi bantuan hukum berasal

dari istilah ‘legal asisstance dan legal aid’ . Legal aid biasanya digunakan untuk

bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa dibidang hukum kepada orang

yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak

mampu(miskin). Sedangkan legal assistance adalah istilah yang digunakan untuk

menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang

menggunakan honorarium. Dalam praktik, keduanya mempunyai orientasi yang

berbeda satu sama lain.7

Gagasan atau konsep bantuan hukum di mana-mana umumnya sama memberikan

pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu membayar pengacara tanpa

memandang agama, asal, suku maupun keyakinan politik masing-masing. Meskipun

pemberian jasa atau bantuan hukum itu berlainan dalam motivasi dan tujuannya satu

sama lain. 8

Beberapa teori yang mendukung tentang bantuan hukum, yaitu:

1) Teori Negara Hukum

Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan

kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan

hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan

rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian

pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Prinsip penting

dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan

dalam hukum (equality before the law). 9 Rule of law adalah suatu legalisme hukum

yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara

pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, juga tidak

personal serta otonom,Rule of law merupakan konsep mengenai “common law” ialah

seluruh aspek negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas

7 YLBHI, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia , Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, 2014 hlm 467 8 LBH Jakarta, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan, : Jakarta, 2006 hlm 6 9 https://adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechtstaat/ diakses pada 17 Januari 2016

pukul 21.01 WIB

prinsip keadilan serta egalitarian. Rule of law ialah rule by the law bukan rule by the

man.10

2) Teori keadilan sosial

Keadilan sosial sebagaimana yang terdapat pada sila kelima dasar negara Indonesia

yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ’’. Berarti keadilan sosial

merupakan hal yang sangat penting bagi setiap masyarakat, baik masyarakat kecil

maupun masyarakat besar. Keadilan sosial identik dengan keadilan umum, keadilan

umum berarti setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan diberlakukan

sama tanpa memandang kelas mereka.

John Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurutnya adalah

susunan dasar masyarakat. Teori Keadilan Rawls dikenal dengan Teori Keadilan

Proseduran, karena keadilan dipahami sebagian hasil persetujuan melalui prosedur

tertentu.11

2) Kerangka Konseptual

a) Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi menurut para ahli:

1. Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta

memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

10 http://www.gurupendidikan.com/pengertian-dan-prinsip-rule-of-law-menurut-para-ahli/ diakses pada

17 Januari 2016 pukul 21.18 WIB 11 Ibid., hlm 11

3. Hanifah Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan

menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan

kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

4. Solichin Abdul Wahab, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan

baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijakan.

5. Prof. H. Tachjan guru besar ilmu administrasi UNPAD, implementasi adalah proses

kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui

kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan

evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah

atau alternatif menginterpretasikan.12

Jadi Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah

disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu

kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada

norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan.

b) Orang miskin

Orang miskin adalah orang yang keadaannya dimana terjadi ketidakmampuan

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh

kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan merupakan masalah global.13 Miskin dalam kamus besar bahasa Indonesia

yaitu tidak berharta, serba kekurangan(berpenghasilan sangat rendah). Kemiskinan

12 www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 23

Maret 2016 pukul 21:16 WIB. 13 http://id.m.wikipedia.org/wiki/kemiskinan. Kemiskinan. Diakses pada tanggal 15 november 2015

menurut Bank Dunia yaitu dengan pendapatan dibawah 1USD per hari dan kemiskinan

menengah untuk pendapatan dibawah 2USD per hari. Sedangkan pada tahun 2012,

dikutip dari Tribun, bahwa menurut BPS (badan pusat statistik) kemiskinan adalah

mereka yang berpenghasilan Rp.233.000/bulan atau Rp.7000/hari. Kemiskinan dalam

buku hukum lingkungan dan ekologi pembangunan diterangkan bahwa kemiskinan

terdiri atas tiga macam yaitu kemiskinan absolut, relatif/struktural dan kemiskinan

kultural. Walaupun dalam beberapa buku tentang kemiskinan, hanya diterangkan dua

saja. Kemiskinan absolut atau mutlak adalah kemiskinan yang dapat diukur dengan

perbandingan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang

dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Oleh karena itu,

mengkategorikan seseorang mengalami kemiskinan absolut adalah dimana uang yang

diperoleh tidak dapat mencukupi untuk membeli lauk pauk harian. Kemiskinan relatif

adalah kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dimana

seseorang ataupun keluarga itu tinggal. Sehingga walaupun seseorang atau keluarga itu

pendapatnya dapat memenuhi seluruh keperluan primernya, akan tetapi masih

tergolong berpendapatan rendah dibandingkan dengan individu lain di masyarakat

maka seseorang tersebut mengalami kemiskinan relatif. Kemiskinan kultural adalah

adalah keadaan dimana individu atau kelompok memilih untuk mengambil sikap untuk

tidak memperbaiki taraf hidupnya yang sekarang dikarenakan budaya yang dimilikinya

seperti suku-suku pedalaman contohnya, suku anak dalam, kajang dan banyak lagi di

Indonesia.14

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

14 www.apapengertianahli.com/215/07/pengertian-kemiskinan-apa-itu-miskin.html?m=1 diakses

pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 21:57 WIB

Latar belakang UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum negara menjamin

hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai

sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian

bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Bantuan hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara

cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum hukum adalah

orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum

berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.15

F. Metode penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini

penulis menggunakan metode penulisan yang mencakup:

1. Pendekatan masalah

Dalam penulisan ini, pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode

pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, dalam arti penelitian yang mengkaji data

yang didapat di lapangan baik yang didapat dari hasil wawancara maupun hasil

dokumentasi.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang

menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau

untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat. keadaan yang

15 www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=266:kebijakan-bantuan-hukum&catid=89&ltemid=547 diakses pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 22:17 WIB

digambarkan dalam penelitian ini adalah Implementasi Pemberian Bantuan Hukum

bagi Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

3. Jenis data dan sumber data

Penelitian ini memakai 2 jenis data yaitu :

a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dikumpulkan

dari responden di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang

b. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian yang

berwujud laporan dan sebagainya.

Yang menjadi sumber data pada penelitian ini penulis berusaha mendapatkan data dari:

a. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari,

mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur,

yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang

masalah yang diteliti.

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ii. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

iii. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

iv. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

v. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

vi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana

Bantuan Hukum

vii. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu di Pengadilan

viii. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan

Hukum Untuk Masyarakat Miskin

ix. Peraturan Walikota Padang Nomor 14 tahun 2016 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015 Tentang Bantuan

Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan penunjang yang mendukung bahan

hukum primer antara lain mencakup hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-

hasil penelitian di Lapangan.

3. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia

b. Penelitian Lapangan (Field Reaseach)

Penelitian lapangan yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung

pada objek penelitian dengan menemui responden, data yang diperoleh dari

penelitian ini adalah data primer yakni data yang diperoleh dengan mengadakan

wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang berkaitan dengan Implementasi

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin dalam Perkara Pidana Di

Pengadilan Negeri Klas 1A Padang Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2011 Tentang

Bantuan Hukum

c. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang Jalan Rasuna

Said Nomor 81 Padang

d. Pengolahan dan Analisis data

1. Teknik Pengolahan Data

Penulis mengumpulkan data yang ada baik di dapat dari hasil penelitian maupun

dari literatur yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian merapikan dan

memilih kembali data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian

melalui proses editing.

2. Analisis data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur

pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh

dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan

untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah

terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.