1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kedaulatan negara mempengaruhi pentingnya peranan negara dalam masyarakat dan hukum internasional. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. 1 Dimana negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas-luasnya baik ke dalam maupun ke luar. Perubahan status kewilayahan suatu negara menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah tersebut, khususnya dampak yuridis terhadap kedaulatan negara termasuk di dalamnya masalah kewarganegaraan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. 2 Sebagai mana telah diketahui, wilayah negara meliputi 3 dimensi mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah ruang udara yang tunduk kepada kedaulatan negara. 3 Dalam hal ini wilayah darat merupakan wilayah yang kompleks dalam menjalankan peran kedaulatan negara. Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional memegang peranan penting dalam mencapai keinginan akan perdamaian yang kekal dan abadi yang menjadi keinginan masyarakat internasional. Sama halnya dengan 1 Mochtar kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1990, hlm. 11. 2 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional, Graha Ilmu, Salatiga, 2011, hlm. 1. 3 I.B.R Supancana, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm. 21.
17
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.unissula.ac.id/7374/4/4.BAB I.pdfA. Latar Belakang Masalah Kedaulatan negara mempengaruhi pentingnya peranan negara dalam masyarakat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kedaulatan negara mempengaruhi pentingnya peranan negara dalam
masyarakat dan hukum internasional. Negara dikatakan berdaulat atau
sovereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara.1
Dimana negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi
bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas-luasnya baik ke
dalam maupun ke luar. Perubahan status kewilayahan suatu negara
menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah tersebut,
khususnya dampak yuridis terhadap kedaulatan negara termasuk di dalamnya
masalah kewarganegaraan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah
tersebut.2 Sebagai mana telah diketahui, wilayah negara meliputi 3 dimensi
mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah ruang udara yang
tunduk kepada kedaulatan negara.3 Dalam hal ini wilayah darat merupakan
wilayah yang kompleks dalam menjalankan peran kedaulatan negara.
Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional memegang peranan
penting dalam mencapai keinginan akan perdamaian yang kekal dan abadi
yang menjadi keinginan masyarakat internasional. Sama halnya dengan
1 Mochtar kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1990, hlm. 11.
2 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional, Graha Ilmu, Salatiga,
2011, hlm. 1.
3 I.B.R Supancana, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan,
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm. 21.
2
subyek hukum internasional lainnya, negara juga diberi hak dan kewajiban
agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Peran negara yang mendasar
adalah melindungi hak-hak warga negaranya dan menjaga keutuhan
wilayahnya. Dikatakan mendasar karena ada sebuah konvensi internasional
yang secara tegas merumuskan tentang suatu negara yakni konvensi
Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara, telah berhasil
menetapkan kesepakatan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi negara
sebagai subyek hukum internasional.4 Adapun syarat-syarat itu ialah adanya
penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah dan kemampuan untuk
mengadakan hubungan internasional. Apabila salah satu syarat saja tidak
terpenuhi maka negara dianggap gagal menjalankan perannya sebagai subyek
hukum internasional selaku pengemban hak dan kewajiban yang telah diatur
dalam hukum internasional.
Negara berdiri tidak terlepas dari cara terbentuknya suatu negara.
Terbentuknya negara berdasarkan pada bangsa untuk menentukan nasibnya
sendiri melalui adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan suatu negara,
adanya perjanjian internasional yang mendasarinya dan adanya plebisit.
Plebisit merupakan cara pemilikan wilayah melalui pilihan kemauan
penduduk wilayah yang bersangkutan. Plebisit berarti memastikan keinginan
penduduk setempat mengenai status mereka apakah merupakan bagian suatu
negara tertentu ataukah berdiri sendiri sebagai negara merdeka.5 Dimana
sekarang istilah plebisit lebih dikenal dengan referendum sebagai cara yang
4 Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 20.
5 Mohd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 35.
3
modern. Referendum atau pemungutan suara merupakan implementasi atau
tindak lanjut dari keberadaan hak menentukan nasib sendiri dalam hukum
internasional.6 Rakyat suatu wilayah akan diberi kesempatan untuk memilih
bergabung dengan salah satu negara yang bersengketa ataukah berdiri sendiri
sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagaimana yang terjadi di
Ukraina pada tahun 2014 pasca runtuhnya rezim pemerintahan Presiden Victor
Yanukovich, dimana negara dihadapkan pada konflik internal yang berlarut-
larut.
Kadang kala dalam menjalankan perannya negara dihadapkan pada konflik
internal antara pemerintah dengan rakyat anti-pemerintah (pihak oposisi) atau
konflik eksternal antara negara tersebut dengan negara lainnya bisa juga
kedua-duanya. Konflik yang terjadi di Ukraina pada tahun 2014 pasca
runtuhnya rezim pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich merupakan
konflik internal yang terjadi akibat kegagalan negara menjalankan perannya.
Konflik yang semula merupakan konflik dalam negara (internal) meluas
menjadi konflik antar negara (eksternal) yang terjadi akibat karena telah
melibatkan banyak pihak, tidak hanya pihak yang bersengketa tetapi juga
pihak lain yang merasakan adanya ancaman perdamaian dan keamanan akibat
konflik tersebut. Konflik yang menyebabkan hubungan antara Ukraina dan
Rusia menjadi renggang ini terjadi karena sebagian besar etnis Rusia yang ada
di Crimea ingin kembali menjadi bagian dari Rusia. Konflik terjadi karena
mayoritas penduduk di Crimea yang merupakan etnis asli Rusia ini mendapat
6 Sefriani, Hukum Internasional:Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 211-212.
4
diskriminasi dari pemerintah Ukraina yang baru setelah penggulingan rezim
pemerintahan Victor Yanukovich secara inkonstitusional dan oleh karenanya
mereka menuntut kembalinya Crimea di bawah pemerintahan Rusia.
Crimea adalah sebuah semenanjung di selatan Ukraina. Wilayah Crimea
terdiri dari Republik Otonom Crimea yang melingkupi sebagian besar
semenanjung dan berbatasan dengan Rusia di sebelah timur, kota Sevastopol
yang memiliki status istimewa dan dianggap sebagai entitas administratif
tersendiri di Ukraina, dan sebuah bagian kecil dari Kawasan Kherson. Ibu kota
Republik Otonom Crimea adalah Simferopol.7 Sejarah mencatat bahwa
dulunya Crimea merupakan bagian dari Uni Soviet (sekarang telah bubar dan
berganti nama menjadi Rusia) sebelum pada tahun 1954, pemimpin Uni
Soviet saat itu, Nikita Khrushchev menyerahkan Crimea sebagai hadiah
kepada Ukraina. Namun, karena pada tahun 1991 Ukraina telah melepaskan
diri dari Uni Soviet maka Crimea dengan sendirinya menjadi bagian dari
Ukraina. Dalam masalah ini, Crimea tidak mempunyai hak untuk menentukan
nasibnya sendiri karena hak menentukan nasibnya sendiri hanya berlaku untuk
negara yang tidak berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Sedangkan,
status Crimea masih merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Ukraina.
Pada awalnya, konflik internal akibat adanya kudeta pemerintahan melalui
unjuk rasa di Kiev melawan Presiden Viktor Yanukovich yang memenangi
pemilihan umum Presiden Ukraina pada tahun 2010. Pada tanggal 24 februari
2014, Badan Legislatif Nasional mencopot jabatan Viktor Yanukovich dengan