1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam pelakasanaan otonomi daerah, daerah diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna bersih dan bertanggung jawab good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah dan penerapan sistim pertanggungjawaban yang tepat. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah tingkat atas, sebagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut. Laporan penyelenggaraan pemerintah memuat tugas – tugas otonomi (desentralisasi) tugas – tugas pembantuan (medenbewid), tugas – tugas dekosentrasi serta pelimpahan tugas kepada kecamatan, kelurahan dan desa. Penyelenggaraan tugas – tugas tersebut terbagi habis kedalam tugas pokok dan fungsi satuan perangkat daerah (SKPD). Untuk ini dituntut kepada SKPD untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kaupaten Lembata merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Lembata yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenngan dibidang kebudayaan dan pariwisata, berkewajiban untuk membuat laporan penyelenggaraan tugas sesuai dengan amanat peraturan perundang – undangan yang berlaku. Laporan ini selanjutnya digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi kinerja dan pembinaan lebih lanjut terhadap SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada.
21
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · PDF fileDinas Daerah, maka kepala daerah ... 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. ... Kekurangan pegawai/staf pelaksana yang tersebar pada bagian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam pelakasanaan otonomi daerah, daerah diharapkan dapat
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil
guna bersih dan bertanggung jawab good governance yang merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintah dan penerapan sistim pertanggungjawaban
yang tepat.
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,
jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten
Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah, maka kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah tingkat atas, sebagai
bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.
Laporan penyelenggaraan pemerintah memuat tugas – tugas otonomi
(desentralisasi) tugas – tugas pembantuan (medenbewid), tugas – tugas
dekosentrasi serta pelimpahan tugas kepada kecamatan, kelurahan dan desa.
Penyelenggaraan tugas – tugas tersebut terbagi habis kedalam tugas pokok dan
fungsi satuan perangkat daerah (SKPD). Untuk ini dituntut kepada SKPD untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik secara
bulanan, triwulan maupun tahunan.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kaupaten Lembata merupakan salah
satu SKPD di Kabupaten Lembata yang bertanggungjawab terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi
kewenngan dibidang kebudayaan dan pariwisata, berkewajiban untuk
membuat laporan penyelenggaraan tugas sesuai dengan amanat peraturan
perundang – undangan yang berlaku. Laporan ini selanjutnya digunakan oleh
Bupati sebagai bahan evaluasi kinerja dan pembinaan lebih lanjut terhadap
SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya harus sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada.
2
B. Maksud dan Tujuan
A. Maksud Penyusunan laporan
Penyusunan Laporan penyelenggaraan tugas ini dimaksudkan :
Sebagai laporan pertanggungjawaban kepada bupati atas kinerja SKPD
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dilaksanakan selama triwulan II
(April s/d Juni) tahun 2010;
Sebagai input bagi pemerintah daerah dalam mengukur capaian kinerja
dan hasil yang telah di capai dari berbagai program/kegiatan;
Sebagai bentuk tanggungjawab SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan.
B. Tujuan
Penyusunan Laporan penyelenggaraan tugas ini bertujuan :
Mengendalikan Dinas secara efektif dan efisien, sampai pada
implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran;
Sebagai bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah;
Sebagai bahan bagi bupati untuk mengevaluasi kinerja SKPD Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata;
Sebagi bahan bagi bupati untuk melakukan pembinaan lebih lanjut
terhadap SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada triwulan
selanjutnya.
C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan
Dalam penyusunan laporan ini, dasar hukum yang digunakan sebagai
dasar atau landasan adalah:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
11);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lembata ( Lembaran
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1 );
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2 );
12.Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Lembata;
13.Perda Kabupaten Lembata nomor 9 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten
Lembata Tahun 2010 (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor 9 seri A Nomor
3);
14.Peraturan Bupati Lembata Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD
Kabupaten Lembata tahun 2010.
4
BAB II
PROFIL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
A. STURUKTUR ORGANISASI
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dengan stuktur
organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sekretariat terdiri dari:
a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
b. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan
c. Kepala Subbagian Perencanaan Program
4. Kepala Bidang Kebudayaan, membawahi :
a. Kepala Seksi Kebudayaan, Nilai Tradisional, Sejarah dan Kepurbakalaan;
b. Kepala Seksi Kerja sama Kelembagaan Kebudayaan
5. Kepala Bidang Pariwisata membawahi :
a. Kepala Seksi Sumber Daya Pariwisata
b. Kepala Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata
c. Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata
6. Kepala Bidang Kesenian dan Perfilman
a. Kepala Seksi Pengembangan Kesenian Tradisional
b. Kepala Seksi Pembinaan Kelompok Seni Sekolah dan Masyarakat
c. Kepala Seksi Pendataan dan Pengawasan Seni dan Perfilman
7. Kelompok Jabatan Fungsional :
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran 1.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dengan stuktur
organisasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata, mempunyai
Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
5
a. Tugas
Membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
dan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
Kebudayaan dan Pariwisata.
b. Fungsi
Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
mempunyai fungsi :
1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Mengadakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan
dan pariwisata;
4. Melaksanakan administrasi ketatausahaan;
5. Mengadakan pembinaan terhadap UPTD; dan
6. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati Lembata.
C. Personalia
Jumlah personalia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hingga bulan Juni
2010 sebanyak 38 orang yang terdiri dari : 31 (tiga puluh satu) orang PNS, 6
(enam) orang CPNSD, dan 1 (satu) orang tenaga kontrak daerah yang dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. PNSD
a. Menurut pangkat dan golongan
Pembina Tk. I IV/b = 1 orang
Pembina IV a = 3 orang
Penata Tk.I III/d = 2 orang
Penata III/c = 6 orang
Penata Muda Tk.1 III/b = 1 orang
Penata Muda III/a = 1 orang
Pengatur Tk I II/d = 5 orang
Pengatur II/c = 5 orang
Pengatur Muda TK.I II/b = 2 orang
Pengatur Muda II/a = 4 orang
6
b. Menurut tingkat pendidikan
S2 Pasca Sarjana = 1 orang
S1 Sarjana = 10 orang
Sarjana Muda = 10 orang
SLTA = 10 orang
2. CPNSD
a. Menurut pangkat dan golongan
Penata Muda III/a = 3 orang
Pengatur II/c = 3 orang
b. Menurut tingkat pendidikan
S1 Sarjana = 3 orang
Sarjana Muda = 3 orang
3. Tenaga Kontrak Daerah
a. Menurut tingkat pendidikan
SLTA = 1 orang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka
jabatan struktural yang tersedia sebanyak 16 (enam belas), baru terisi sebanyak
15 (lima belas) jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut :
1. Eselon IIb : 1 orang
2. Eselon III A : 1 orang
3. Eselon III B : 3 orang
4. Eselon IV : 10 orang
Dengan demikian maka jumlah jabatan yang belum terisi sebanyak 1 (satu)
jabatan eselon IV yaitu: Pada Bidang Keseninan dan Perfilman yang belum terisi
adalah Kepala seksi Pendataan dan Pangawasan Seni dan Perfiliman.
Sementara itu jumlah kebutuhan PNS yang dibutuhkan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata adalah sebanyak 48 orang. Dengan demikian hingga bulan Juni 2010
masih mengalami kekurang PNSD sebanyak 11 Orang.
7
Kekurangan pegawai/staf pelaksana yang tersebar pada bagian atau bidang
dapat dirinci sebagai berikut:
a. Sekretariat membutuhkan : 2 orang
b. Bidang Pariwisata membutuhkan : 3 orang
c. Bidang Kebudayaan membutuhkan : 2 orang
d. Bidang Kesenian dan Perfiliman membutuhkan : 4 orang
8
BAB III
PELAKSANAAN TUGAS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
A. Penyelenggaran Tugas Rutin
Berdasarkan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Lembata dapat dirinci sebagai berikut:
1. Sekretariat
Sekretaris melaksanakan tugas merencanakan, mengendalikan dan
mengawasi urusan umum dan kepegawaian, program/kegiatan serta
administrasi keuangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas sekretaris menjalankan fungsi
sebagai berikut:
a. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan Staf
Kepegawaian;
b. Penyususnan anggaran dan palaksanaan pengelolaan keuangan ;
c. Penyusunan rencana program/kegiatan;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD di daerah yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi.
2. Bidang Pariwisata
Bidang Pariwisata melaksanakan tugas merencanakan, mengendalikan dan
mengawasi pengembangan sumberdaya pariwisata dan obyek pariwisata.
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Bidang Pariwisata menjalankan
fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan sumberdaya pariwisata;
c. Pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata;
d. Pelaksanaan kebijakan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Bidang Kebudayaan
Bidang Kebudayaan melaksanakan tugas merencanakan, mengendalikan dan
mengawasi penyelenggaraan kegiatan kebudayaan, sejarah, kepurbakalaan
dan kerja sama kelembagaan kebudayaan
9
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Bidang Kebudayaan
menjalankan fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kebijakan mengenai kebudayaan dan nilai-nilai tradisi;
b. Pelaksanaan kebijakan sejarah dan kepurbakalaan yang ada di daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan mengenai urusan kerjasama kelembagaan baik
lembaga adat, LSM atau lembaga independen lainnya, baik pemerintah
maupun swasta;
d. Pelaksanaan pengembangan kebudayaan, nilai – nilai tradisi, sejarah
dan kepurbakalaan serta kerja sama kelembagaan;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4. Bidang Kesenian dan Perfiliman
Bidang Kesenian dan Perfiliman melaksanakan tugas merencanakan,
mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan kesenian masyarakat dan
kelompok seni masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Bidang Kesenian dan Perfiliman
menjalankan fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan urusan dalam bidang kesenian dan perfiliman;
b. Pelaksanaan pengembangan terhadap kesenian tradisional;
c. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok seni sekolah dan
masyarakat;
d. Pelaksanan inventarisasi/pendataan dan pengawasan terhadap segalah
aktifitas seni dan perfiliman;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Dari berbagai tugas rutin di atas dapat dilaporkan hasil pelaksanaannya sebagai
berikut:
1. Sekretariat
a. Surat – Surat Masuk dan Keluar
Jumlah surat – surat masuk dan keluar selama April s/d Juni sebanyak:
Surat masuk 113 Lembar dan surat keluar 38 lembar
b. Absensi Pegawai
Untuk triwulan II kehadiran pegawai/tenaga kontrak sebesar 75 %
10
c. Data Pegawai/Tenaga Kontrak
PNS = 31 orang
CPNSD = 6 orang
Tenaga kontrak = 1 orang
Tenaga Kerja Sukarela = 7 orang
d. Barang – Barang Inventaris
Keadaan barang – barang inventaris dapat dilihat pada lampiran 3.
e. Kondisi Keuangan
Pendapatan
Realialisasi pendapatan pada triwulan II sebesar RP. 13.216.887, -
( 61,19%) dari target sebesar Rp. 21.600.000,-.
Belanja
1. Belanja Tidak Langsung
Realisasi belanja tidak langsung pada triwulan II sebesar Rp.
563.897.799,- atau sebesar (45,09 %) dari target sebesar Rp.
1.250.543.060,16
2. Belanja Langsung
Untuk belanja langsung realisasi belanja sampai dengan triwulan
II sebesar Rp. 387.776.400,- atau sebesar 42.00 % dari target :
Rp. 923.385.550,-
a. Belanja Pegawai
Pada triwulan II ini realisasi belanja Pegawai sebesar Rp.
13.525.000 atau sebesar 11, 84% dari target sebesar Rp.
114.225.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa
Pada triwulan II ini realisasi belanja barang dan jasa sebesar
Rp. 180.016.400,- atau sebesar 29,52 % dari target sebesar
Rp. 609.768.150,-
11
c. Belanja Modal
Pada triwulan II ini realisasi belanja modal sebesar
Rp.194.235.000,- atau sebesar 97,41 % dari target sebesar
Rp.199.392.400,-
2. Bidang Pariwisata
a. Telah melaksanakan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
dengan Kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan (Lomba
Penataan ODTW) pada 9 (Sembilan) Kecamatan yang memiliki DTW
Unggulan.
b. Telah melaksanakan Program Penataan Peraturan Pariwisata dengan
Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang
Pariwisata (Penyusunan Draft Ranperda RIPKA) dengan melakukan
konsultasi publik pada 9 Kecamatan dan asistensi di Biro Hukum Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
c. Telah dilakukan pendataan usaha dibidang pariwisata yang telah selesai
masa laku izin usaha dengan hasil 24 Usaha Pariwisata telah mendaftar
ulang, 23 Usaha Pariwisata telah mendapatkan izin usaha dan 1 masih
dalam proses.
d. Penerbitan Tanda Izin dan Surat Izin Usaha Pariwisata sebanyak 23 izin
usaha pariwisata kepada pengusaha pariwisata.
e. Melakukan penataan DTW Waijarang yang dilakukan setiap hari Jumad
f. Melakukan pungutan dan pelayanan retribusi di lokasi DTW Waijarang
setiap hari Minggu dan hari libur.
g. Melakukan Pelayanan Informasi Terhadap Masyarakat dan Wisatawan
dengan hasil terlayaninya 2 orang Mahasiswa dan 4 orang Wisatawan
Manca Negara.
h. Penyusunan data promosi pariwisata Lembata sebagai bahan promosi
dalam rangka menyongsong “Sail Banda 2010” dan “Visit NTT Year
2011”
12
i. Melakukan Pemantauan Terhadap Fasilitas Hotel Palm Indah terkait
klasifikasi hotel bersama Tim Disbudpar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bidang Kebudayaan
a. Melakukan persiapan Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan
Budaya Daerah yang akan dilaksanakan pada Bulan September di Rote
Ndao.
b. Berpartisipasi dalam Sosialisai Ranperda RIPKA di Sembilan kecamatan
dan Persiapan Kegiatan Festival Baleo yang akan dilaksanakan pada
Bulan Oktober 2010.
4. Bidang Kesenian dan Perfiliman
a. Telah melaksanakan Program Pemberian Dukungan dan Penghargaan
dan Kerjasama di Bidang Budaya dengan Kegiatan Pemberian Dukungan
dan Penghargaan terhadap 6 sanggar seni sekolah dan masyarakat.
b. Telah melaksanakan Pelatihan Teknis Seniman Daerah bersama Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Unsur Pemerintah Desa, Pemerintah
Kabupaten dan Komisi C DPRD Lembata pada tanggal 30 Mei 2010 di
Desa Lamalera A – Kecamatan Wulandoni.
c. Melaksanakan Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan
melakukan persiapan awal pelaksanaan Festival Baleo 2010.
d. Melaksanakan Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan
melakukan persiapan awal pelaksanaan Festival Teater Remaja.
B. Perkembangan Pelaksanaan Pada Triwulan II
Pada Tahun Anggaran 2010 ini, melalui APBD Kabupaten Lembata Cq.
DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dialokasikan anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp.923.385.550,- untuk membiayai 13 (tiga belas) Program dan 21 (dua
puluh satu) Kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu dana sebesar Rp.
159.803.250,- guna membiayai kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu dana
sebesar RP. 40.354.600,-
13
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan dengan
pagu dana sebesar RP. 17.963.650,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan
pagu dana sebesar RP. 2.710.000,-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan pagu dana sebesar RP.
98.775.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu dana
sebesar Rp. 141.775.000,- guna membiayai kegiatan – kegiatan sebagai
berikut :
Pengadaan Kendaraan Dinas dengan pagu dana sebesar RP. 87.810.550,-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dengan pagu dana sebesar RP.
53.446.850,-
Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung dengan pagu dana sebesar RP.
497.600,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu dana
sebesar Rp. 88.700.000,- guna membiayai kegiatan sebagai berikut :
Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan dengan pagu
dana sebesar RP. 88.700.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan pagu dana sebesar Rp. 20.526.000,- guna membiayai
kegiatan sebagai berikut :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan dengan
pagu dana sebesar RP. 20.526.000,-
5. Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dengan pagu
dana sebesar Rp. 1.199.200,- guna membiayai kegiatan sebagai berikut :
Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya dengan pagu dana
sebesar RP. 1.199.200,-
6. Program Perencanaan Pembangunan Sektoral dengan pagu dana sebesar
Rp. 5.168.000,- guna membiayai kegiatan sebagai berikut :
Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA/DPA/DPPA SKPD dengan pagu
dana sebesar RP. 5.168.000,-
7. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan pagu dana sebesar Rp.
53.006.000,- guna membiayai kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
14
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah dengan pagu dana
sebesar RP. 36.430.800,-
Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya
dengan pagu dana sebesar RP. 16.575.200,-
8. Program Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas
Pariwisata dengan pagu dana sebesar Rp. 76.073.600,- guna membiayai
kegiatan sebagai berikut :
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Pariwisata dengan pagu
dana sebesar RP. 76.073.600,-
9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan pagu dana sebesar
Rp. 68.709.100,- guna membiayai kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
dengan pagu dana sebesar RP. 42.223.700,-
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu dengan pagu dana sebesar RP.
26.485.200,-
10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan pagu dana sebesar Rp.
159.194.200,- guna membiayai kegiatan sebagai berikut :
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dengan pagu dana
sebesar RP. 159.194.200,-
11. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan pagu dana sebesar Rp.
58.853.400,- guna membiayai kegiatan sebagai berikut :
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan dengan pagu dana sebesar
RP. 58.853.400,-
12. Program Pengembangan Kemitraan dengan pagu dana sebesar Rp.
46.085.000,- guna membiayai kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata dengan
pagu dana sebesar RP. 28.937.000,-
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan
Pariwisata dengan pagu dana sebesar RP. 17.150.000,-
13. Program Penataan Peraturan Pariwisata dengan pagu dana sebesar Rp.
43.484.800,- guna membiayai kegiatan sebagai berikut :
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standard dan Prosedur Bidang
Pariwisata dengan pagu dana sebesar RP. 43.484.800,-,-
Untuk lebih jelas terbaca pada lampiran III (Laporan Keuangan per 30 Juni 2010)
15
C. Permasalahan dan Hambatan
Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada
triwulan II Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata menghadapi
hambatan dan permasalahan. Permasalahan dan hambatan tersebut adalah:
1. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Bidang
Kebudayan dan Pariwisata menjadi sektor yang diandalkan dalam
meningkatkan pembangunan di Kabupaten Lembata, karena 95 %
PNSD/CPNSD berlatar belakang Pendidikan bukan pariwisata/kebudayaan.
2. Kurangnya alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten, dalam upaya
pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Lembata.
3. Masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor Kebudayaan dan
Pariwisata di Kabupaten Lembata baik dari kalangan pemerintah maupun
swasta.
4. Kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang arti pentingnya kebudayaan
dan pariwisata sebagai sebuah sektor yang dapat meningkatkan pendapatan
perkapita masyarakat dan secara umum dapat meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah
5. Rendahnya motifasi kerja dan rasa tanggungjawab pegawai sebagai abdi
Negara dan masyarakat yang tentunya akan memberikan dampak yang
kurang maksimal pada pencapaian kinerja instansi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata yang diharapkan;
6. Belum adanya regulasi yang baik dalam upaya perlindungan terhadap
Sumber-sumber kebudayaan asli daerah Lembata dan Lokasi lokasi wisata
yang menjadi primadona.
Dengan berbagi permasalahan dan hambatan tersebut diatas SKPD yang
membidangi kebudayaan dan pariwisata tetap berupaya semaksimal mungkin
dalam mengemban tugas pokok dan fungsi yang diembaninya karena disadari
bahwa kebudayaan dan Pariwisata akan lebih difokuskan bagi kepentingan
masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan
semangat otonomi daerah.
16
BAB IV
PENUTUP
Laporan penyelenggaraan tugas SKPD merupakan salah satu bagian yang
penting dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap SKPD dalam
mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah di jalankan selama triwulan II
kepada bupati. Laporan peyelengaraan ini juga sangat bermaanfaat terutama dalam
mengukur kinerja dan capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama
triwulan II. Dan hal ini merupakan program/kegiatan instansi yang merupakan
tanggungjawab secara moril dan material seluruh rangkaian program/kegiatan
instansi yang berpedoman pada RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA.
Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas ini disusun, segala kritik dan usul saran
yang konstruktif senantiasa kami harapkan demi terwujudnya kinerja dinas
kebudayaan dan pariwisata pada periode-periode yang akan datang.
Lewoleba, 22 Juli 2010
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lembata
Wenseslaus Ose, S.Sos, M.Ap Pembina Tk. I
NIP. 19680819 199903 1 005
17
SEKRETARIS
Lampiran I : Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
KEPALA DINAS
Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Kasubag Penyusunan
Program
Kasubag Administrasi Keuangan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KABID
KEBUDAYAAN
KABID KESENIAN &
PERFILMAN
KABID
PARIWISATA
Kasie Nilai
Tradisional
Sejarah dan
Kepurbakalaan
Kasie
Pemasaran
Pariwisata
Kasie
Pengembangan
Kelembagaan
Kasie
Pengembangan
Kesenian
Tradisional
Kasie Pembinaan
Kelompok seni
sekolah dan
Masyarakat
Kasie
Pendataan
dan
Pengawasan
dan Perfilman
Kasie
Pengembangan
ODTW
Kasie Sumberdaya
Pariwisata
18
Lampiran 2 : Susunan Kepegawaian Menurut Pangkat/Golongan,Jabatan dan Tingkat