BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah sebuah gerakan nasional dalam pembangunan nasional yang menjadi salah satu gerakan pemberdayaan yang tumbuh dimasyarakat untuk terwujudnya keluarga yang sejahtera dan mandiri. Gerakan PKK memiliki arah dan tujuannya supaya dapat bertahan sesuai dengan yang dicita-citakan. Tujuan Gerakan PKK yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang berbunyi sebagai berikut: “Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”. 1 1 Pemerintah Propinsi Bali, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2013 (http://jdihbirohukumham.baliprov.go.id/uploads/produk/2013/PERMENDAGRI_1_2013.doc ), p.1. Diunduh tanggal 23 Oktober 2015. 1
100
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.unj.ac.id/1137/1/Skripsi Bab I-V, Lampiran.pdf · memperkuat 10 program pokok PKK dan kelembagaan dari PKK, dalam penyusunan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah sebuah gerakan nasional
dalam pembangunan nasional yang menjadi salah satu gerakan
pemberdayaan yang tumbuh dimasyarakat untuk terwujudnya keluarga
yang sejahtera dan mandiri. Gerakan PKK memiliki arah dan tujuannya
supaya dapat bertahan sesuai dengan yang dicita-citakan.
Tujuan Gerakan PKK yang tercantum dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga yang berbunyi sebagai berikut:
“Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”.1
1 Pemerintah Propinsi Bali, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2013
(http://jdihbirohukumham.baliprov.go.id/uploads/produk/2013/PERMENDAGRI_1_2013.doc), p.1. Diunduh tanggal 23 Oktober 2015.
Gerakan PKK membutuhkan dukungan-dukungan dari masyarakat,
lembaga masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha yang bekerja sama
dalam bentuk kemitraan sebagai tanggung jawab sosial seluruh komponen
bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga agar tercapainya
tujuan Gerakan PKK. Dibutuhkan juga tim dalam menyusun kegiatan
pemberdayaan masyarat guna tercapainya tujuan, maka dibentuklah Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya
disingkat TP PKK. TP PKK yang dibentuk bertingkat, mulai di tingkat pusat
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, lalu di tingkat propinsi dibentuk oleh
Gubernur, sampai di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan
dibentuk oleh Bupati/Walikota, dan di tingkat desa yang dibentuk oleh
Kepala Desa.2
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP
PKK) sebagai mitra kerja pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat
dituntut mampu menyusun program kerja sesuai dengan 10 bidang yang
dijadikan program pokok yang terkenal dengan nama 10 program pokok
PKK. Sumber daya manusia yang dimiliki TP PKK harus memiliki
kemampuan dalam menyusun program-program kerja organisasi guna
memperkuat 10 program pokok PKK dan kelembagaan dari PKK, dalam
penyusunan program kerja PKK membutuhkan pengetahuan dan
2 Ibid
3
wawasan yang baik guna menyelesaikan 10 program pokok yang
belum/tidak terrealisasikan sehingga pemberdayaan masyarakat dan
keluarga berjalan sesuai rencana.
Pengetahuan dan wawasan banyak didapat dari dunia pendidikan.
Pendidikan hadir berawal dari segala ketidaktahuan dan ketidakmampuan
dalam melakukan sesuatu kemudian dilakukan suatu usaha penyadaran
agar seseorang mempunyai kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan
yang berguna untuk orang banyak, hal ini sejalan dengan konsepsi tentang
pendidikan itu sendiri tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia
No.20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”3
Upaya pemerintah setempat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap terhadap Gerakan PKK yang dilaksanakan TP PKK
telah dilakukan, termasuk pembinaan teknis dalam menyusun program
kerja. Usaha pemerintah tersebut masih belum cukup untuk mengatasi
masalah kesulitan dalam penyusunan program dalam pemberdayaan
3 Kemendikbud, Sistem Pendidikan Nasonal, 2003,
(http://sdm.data.kemdikbud.go.id/SNP/dokumen/undang-undang-no-20-tentang-sisdiknas.pdf) p.1. Diunduh tanggal 24 Oktober 2015.
masyarakat melalui Gerakan PKK. Pembinaan teknis penyusunan
program kerja akan membuahkan hasil pada penyusunan program kerja
yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan program kerja PKK yang
terkesan monoton dan tidak ada pembaruan dalam metode kegiatan.
Padahal menyusun program yang baik maka akan menghasilkan yang
terbaik maka sebaliknya menyusun program yang buruk maka akan
menghasilkan yang buruk pula, ini berkaitan dengan kemampuan
menyusun program kerja PKK yang dilakukan pengurus TP PKK.
Pengurus TP PKK dituntut untuk terlibat dalam menyusun program
PKK seperti hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengurus TP
PKK menyusun program PKK sesuai dengan kemampuannya, yang
berharap setiap individu memiliki latar belakang pendidikan yang baik dari
segi pendidikan formal, nonfomal, dan informal sehingga menghasilkan
susunan program terbaik. Latar belakang pendidikan juga memiliki
kekuatan dalam kemampuan menyusun program. Menyusun program
PKK membutuhkan pengetahuan dan wawasan dari setiap individu
pengurus TP PKK. Setiap individu memiliki latar belakang dan tingkat
pendidikan yang berbeda-beda.
Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada Sekretariat TP PKK
Kelurahan Malaka Sari terletak di Gedung Kantor Lurah Malaka Sari Lantai
II, Jalan Malaka Raya No. 122, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur,
5
Kode Pos. 13460. Peneliti menemukan data pengrus TP PKK Kelurahan
sebanyak 24 orang yang dilihat berdasarkan latar belakang dan tingkat
pendidikan yang beragam yang terdiri pendidikan S-2 sebanyak 1 orang;
S-1/D-4 sebanyak 9 orang; D-3, D-2 dan D-1 masing-masing sebanyak 3
orang; SMA sebanyak 8 orang; dan SMP sebanyak 3 orang, sedangkan
dilihat berdasarkan usia pengurus TP PKK yang mulai 35 tahun sampai
dengan usia 75 tahun dan lebih di dominasi oleh perempuan.
Berbagai latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi pada tim
penggerak PKK yang menjadi peluang untuk dapat menyusun program
PKK dengan baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pengurus TP
PKK maka semakin tinggi kemampuan seseorang dalam menyusun
program dan sebaliknya rendanya tingkat pendidikan sesorang pengurus
TP PKK maka rendah pula kemampuan dalam menyusun program PKK.
Masalahnya yaitu meskipun latar belakang pendidikan Pengurus TP PKK
pada data yang sudah di uraikan diatas ternyata kemampuan menyusun
program kerja PKK masih rendah dibuktikan dengan jenis program kerja
yang tidak mempertimbangkan dengan potensi lokal setempat yang ada,
waktu untuk penyelenggaraan program tidak sesuai dengan program kerja
yang seharusnya seperti yang sudah diarahkan oleh pemerintah setempat,
agenda kerja untuk program kerja PKK tidak relevan dengan program kerja
pemerintah setempat, kurang berlandaskannya materi/konten program
6
kerja pada 10 program pokok PKK tapi pada keinginan individu-individu
pengurus TP PKK, program kerja yang disusun pengurus TP PKK
kelurahan tidak dikonsultasikan dengan pengurus TP PKK tingkat
kecamatan, program kerja PKK cenderung difokuskan hanya dua program
PKK yang paling diminati pengurus TP PKK yaitu program di bidang
penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan pendidikan dan
keterampilan. Padahal program kerja PKK harus berdasarkan dengan 10
(sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK yaitu bidang; penghayatan dan
pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan
tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan,
pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan
perencanaan sehat.
Dengan demikian latar belakang pendidikan Pengurus Tim
Penggerak PKK Kelurahan Malaka Sari berkaitan secara penuh terhadap
kemampuan menyusun program kerja PKK dari 10 Program Pokok PKK
yang produktif dan kreatif.
Berdasarkan realita dan permasalahan yang telah dipaparkan,
maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Hubungan latar
belakang pendidikan TP PKK dengan kemampuan menyusun program
kerja PKK di Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur”.
7
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran umum kemampuan menyusun program kerja
PKK di Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur?
2. Adakah pengurus TP PKK Kelurahan Malaka Sari yang berlatar
belakang pendidikan rendah terlibat dalam menyusun program kerja
PKK?
3. Apakah solusi alternatif untuk menanggulangi masalah kesulitan
Pengurus TP PKK dalam menyusun program kerja PKK?
4. Apakah terdapat hubungan positif antara latar belakang pendidikan
pengurus TP PKK dengan kemampuan menyusun program kerja PKK,
di Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur?
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah
dikemukakan dan keterbatasan peneliti dari segi kemampuan, waktu, dan
dan tenaga, maka peneliti membatasi penelitian ini pada masalah
hubungan latar belakang pendidikan Pengurus TP PKK dengan
kemampuan menyusun program kerja PKK di Kelurahan Malaka Sari,
Jakarta Timur. Kemampuan menyusun program kerja PKK dalam hal ini
8
dibatasi pada kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan
psikomotorik.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah
yang telah dipaparkan, diajukan rumusan masalah sebagai berikut
“Apakah terdapat hubungan latar belakang pendidikan Pengurus TP PKK
dengan kemampuan menyusun program kerja PKK di Kelurahan Malaka
Sari, Jakarta Timur?”
E. Kegunaan Penelitian
1. Bagi Jurusan/Program Studi Pendidikan Luar Sekolah
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi yang bersifat
ilmiah, menambah wawasan mengenai penyusunan program kerja PKK
serta salah satu wujud aplikasi dari ilmu-ilmu yang telah didapatkan
selama menempuh perkuliahan di jurusan Pendidikan Luar Sekolah.
2. Bagi Peneliti
Bermanfaat bagi peneliti untuk memperkaya wawasan serta
pengalaman dalam melaksanakan penelitian ilmiah tentang
kemampuan menyusun program.
3. Bagi TP PKK Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur
Bermanfaat untuk menambah wawasan tentang latar belakang
pendidikan pengurus TP PKK dengan kemampuan menyusun program
9
kerja PKK, serta hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi pengurus TP PKK yang pendidikan terakhirnya rendah untuk
meningkatkan kemampuan dalam menyusun program kerja PKK.
10
BAB II
KERANGKA TEORITIK, KERANGKA BERPIKIR,
DAN HIPOTESIS PENELITIAN
A. Deskripsi Teoritik
1. Hakikat Latar Belakang Pendidikan
a. Pengertian Pendidikan
Pengertian pendidikan menurut Undang-undang Republik
Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
adalah sebagai berikut:
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.4
Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku
seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan
manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara,
perbuatan mendidik. 5 Driyarkara mengatakan bahwa Pendidikan
adalah upaya memanusiakan manusia muda Pengangkatan manusia
4 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Pendidikan Nasonal, 2003,
(http://sdm.data.kemdikbud.go.id/SNP/dokumen/undang-undang-no-20-tentang-sisdiknas.pdf) p.1. Diunduh tanggal 24 Oktober 2015
5 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, Pendidikan, 2015, (http://kbbi.web.id/didik), p.1 Diunduh tanggal 30 Oktober 2015.
ke taraf insani itulah yang disebut mendidik Pendidikan ialah
pemanusiaan manusia muda.6
Pengertian pendidikan bila dikaitkan dengan penyiapan
tenaga kerja menurut Umar Tirtarahardja dan La Sulo, “Pendidikan
sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan
membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk
bekerja”. 7
Definisi tentang pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa
pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan sumber daya
manusia agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya
sekarang dan yang akan datang. Pendidikan adalah usaha untuk
merubah tingkah laku manusia melalui proses pembelajaran yang
teencana sehingga pendidikan memberikan perubahan tingkah laku
manusia. Pendidikan memberikan penyiapan tenaga kerja yang
bersifat membimbing peserta didik.
6 Fuad ihsan, Dasar Dasar Kependidikan: Komponen MKDK (Jakarta: Rineka Cipta.2011) h.4 7 .Umar Tirtaharja dan La Sulo, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineke Cipta. 2003) h.37
12
b. Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan menurut Undang-undang Republik
Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
adalah sebagai berikut:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.8
Pendidikan nasional mempunyai tujuan untuk
mengambangkan kemampuan peserta didik, pengembangan ini
terkait aspek kognitif, afektif dan psikomotrik. Pengembangan
pendidikan merupakan cara untuk menggali potensi yang dimiliki oleh
bangsa. Tujuan pendidikan adalah menciptakan karakter bangsa
yang kuat dan mampu mencerdasakan kehidupan bangsa.
c. Jalur Pendidikan
Jalur pendidikan adalah jalur bagi peserta didik yang ditempuh
dalam suatu proses pendidikan untuk dapat mengembangkan
potensi diri yang disesuaikan dari tujuan pendidikan.
8Republik Indonesia, Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003, Bab II, pasal 3
13
Penyelenggaraan pada sistem pedidikan nasional
dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu, jalur pendidikan formal, jalur
pendidikan nonformal, dan jalur pendidikan informal yang dapat
saling melengkapi dan memperkaya.9
1) Jalur Pendidikan Formal
Jalur pendidikan formal merupakan pendidikan yang
diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar
secara berjenjang dan bersinambungan mulai dari pendidikan
dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.10 Jalur
ini sifatnya yang terkesan formal dan diatur oleh pemerintah dan
memiliki kesamaan bentuk secara nasional
2) Jalur Pendidikan Nonformal
Jalur pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan
yang diselenggarakan bagi warga belajar yang membutuhkan
pendidikan diluar jalur pendidikan formal yang berfungsi untuk
mengganti, menambah, dan melengkapi pada pendidikan formal.
9Ibid Bab VI, pasal 13 10Ibid, Bab I, pasal 1
14
Pendidikan nonformal juga berfungsi sebagai wadah untuk
mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan dan
pengembangan sikap serta kepribadian dari peserta didik.
Undang-undang No.20 tahun 2003 mengatakan bahwa:
Pendidikan nonformal terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.11
Satuan dalam pendidikan nonformal adalah lembaga
kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar
masyarakat, dan majelis ta’lim, rumah pintar dan satuan
pendidikan yang setara atau sejenisnya.
3) Jalur Pendidikan Informal
Pendidikan keluarga dan lingkungan yang dilakukan oleh
keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara
mandiri merupakan jalur dari pendidikan informal.
d. Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan
11Ibid, Bab VI, pasal 26, ayat 3
15
yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.12 Untuk
jalur pendidikan formal dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri
atas jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Serta
pendidikan anak usia dini (PAUD) yang dilakukan sebelum memasuki
sekolah dasar atau yang sejenis. Jenjang pendidikan yaitu:
1) Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan usia dini yaitu pendidikan yang memberikan
kerangka dasar dalam terbentuknya dan berkembangnya dasar-
dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan pada anak.
Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini tersebut menjadi
dasar untuk proses pendidikan selanjutnya. Pendidikan anak usia
dini dilakukan sebelum jenjang pendidikan dasar. Kemudian
dalam penyelenggaraannya, pendidikan anak usia dini dapat
diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, atau
informal. 13
2) Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan sebelum
memasuki jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar
berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI)
12 Ibid, Bab I, Pasal 1 Ayat 8 13 Ibid, Bab VI, Pasal 28
16
bentuk yang lainnya serta sekolah menengah pertama (SMP)
dan madrasah tsanawiyah (MTs) bentuk yang lainnya14. SD atau
MI atau sejenisnya dengan waktu belajar selama enam tahun,
sedangkan SMP atau MTs. Atau lainnya dengan waktu belajar
selama tiga tahun.
3) Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari jenjang
pendidikan dasar. Pendidikan menengah dengan waktu belajar
selama tiga tahun, terdiri atas pendidikan menengah umum dan
pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah
berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah
(MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah
kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
4) Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah yang termasuk program pendidikan
diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang
diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.15
14 Ibid. Bab VI Pasal 17 15 Ibid, Bab VI, Pasal 19 Ayat 1
17
Pendidikan tinggi adalah kelanjutan dari jenjang
pendidikan menengah, yang dilaksanakan untuk menyiapkan
dan memiliki kemampuan bidang akademik atau bidang
professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, serta
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan
tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik,
politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
Tingkatan gelar pendidikan akademik yang dapat diraih di
pendidikan tinggi, yaitu Diploma 1 (D1), Diploma 2, (D2) Diploma
Kemampuan adalah berasal dari kata mampu yang berarti
kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan
berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan19. Stephen P. Robbins &
Timonthy A. Judge menyatakan bahwa kemampuan (ability) berarti
kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam
suatu pekerjaan20.
Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah
kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam menguasai
suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas
dalam suatu pekerjaan.
Stephen P. Robbins & Timonthy A. Judge menyatakan bahwa
kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri atas
dua kelompok faktor, yaitu21:
19 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, Kemampuan
(http://kbbi.web.id/mampu), p.1 Diunduh tanggal 28 Oktober 2015. 20 Stephen P Robbins,. dan Timothy A. Judge, Organizational Behavior (13 th Edition). (New
Program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang
merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan,
berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi
dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Tiga
unsur penting yang perlu ditekankan bahwa program yaitu24:
a) Realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
b) Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan
tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
c) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok
orang.
Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa menyusun program kerja adalah mengatur,
merencanakan, membentuk secara baik dan beraturan sebuah
bentuk rencana yang akan dilakukan. Menyusun program juga
sering kali disebut dengan merencanakan program yang artinya
adalah membentuk kegiatan yang akan dilakukan secara
terstruktur. Dalam kaitan dengan merencanakan program,
perencanaan program adalah proses pebuatan merencanakan,
Martinez berpendapat bahwa “perencanaan program merupakan
24 Universitas Sumatera Utara, Tinjauan Pustaka Evaluasi Program, 2015 (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23917/3/Chapter%20II.pdf), p.1. Diunduh tanggal 24 November 2015
upaya perumusan, pengembangan, dan pelaksanaan program-
program”.25
2) Prinsip program kerja
Prinsip-prinsip program kerja dibuat berdasarkan sebuah
perencanaan yang telah disetujui, dan mengidentifikasikan
pembagian waktu yang spesifik. Rencana kerja
mengidentifikasikan masalah untuk dipecahkan,
mengindikasikan sumber dan hambatan yang dimiliki, penjelasan
strategi dan mengidentifikasi tindakan yang akan diambil guna
mencapai tujuan dan memberikan hasil 26.
3) Manfaat dan Tujuan Program Kerja
Manfaat program kerja penting dimiliki untuk memberi
arah, bimbingan, dan pedoman bagi perencana dalam waktu
yang akan datang, dengan resiko yang kecil dan untuk
mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan lembaga harus
dijadikan sebagai pedoman kerja dalam waktu yang ditentukan
yang dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan
lembaga.
25 Totok Mardikanto. Penyuluhan Pembangunan Pertanian.(Surakarta: Universitas Sebelas
Maret, 1992)
26 Kementrian Pendidikan Nasional, Modul 2: Mutu Administrasi Lembaga (Tata Kelola). (Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional, 2010). hal.16
25
Tujuan dalam penyusunan program kerja adalah untuk:
“(1) Menjamin agar program yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil; (2) Memudahkan koordinasi antarbidang atau unit kerja dalam pengelolaan lembaga; (3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik secara internal dan eksternal; (4) Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (5) Mengoptimalkan partisipasi komponen sumberdaya manusia lembaga dan masyarakat”.27
4) Tahap-tahap Penyusunan Program
Tahap proses penyusunan program pemberdayaan
masyarakat yang dikemukakan oleh Model Pesson. Secara
singkat, tahap-tahap perencanaan dari Model Pesson 28 tersebut
dapat dilakukan sebagai berikut:
a) Pengumpulan data.
Kegiatan pengumpulan data-data dasar atau fakta yang
diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara
mencapai tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan,
Data-data tersebut terdiri: sumber daya alam, sumber daya
manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, dan
peraturan yang ada.
27 Ibid. 28 Burhanudin AY, Perencanaan Program Pemberdayaan Menuju Perubahan Dalam
Masyarakat, (Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta, 2008)
26
b) Analisis keadaan.
Tahap ini adalah tahap penganalisisan data yang diperoleh
dari lapangan, termasuk di dalamnya menganalisa sumber
daya yang potensial untuk dikembangkan, perilaku
masyarakat sasaran, keadaan yang ingin dicapai dan yang
sudah dicapai, dan seterursnya.
c) Identifikasi masalah.
Tahap ini merupakan suatu upaya untuk merumuskan
faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan
yang dikehendaki. Identifikasi dilakukan dengan
menganalisisa kesenjangan antara data potensial dengan
data aktual, antara kondisi yang ingin dicapai dengan yang
sudah dicapai, dan seterusnya. Kesenjangan-kesenjangan
ini kemudian disusun berdasarkan prioritas yang ada.
d) Perumusan tujuan.
Tahapan ini harus diperhatikan adanya realistisnya tujuan
yang hendak dicapai dan ditinjau dari kemampuan sumber
daya (biaya, jumlah dan kualitas) maupun waktu yang ada.
e) Penyusunan rencana kegiatan
Tahap ini yaitu menyusun rencana kerja yang meliputi
penjadwalan, pengunaan metode, pihak yang terlibat, lokasi
kegiatan, bahan dan peralatan, pembiayan dan sebagainya.
27
f) Pelaksanaan rencana kegiatan
Tahap ini ialah tahap pelaksanaan dari rencana kerja yang
sudah disusun. Masalah yang harus diperhatikan adalah
partisipasi dari sasaran. Maka perlu dipilih waktu yang tepat,
lokasi yang tepat, agar partisipan ikut berpartisipasi dalam
kegiatan.
g) Menentukan kemajuan kegiatan
Tahap ini merupakan kegiatan pemantauan pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan, untuk melihat tujuan telah dicapai.
h) Rekonsiderasi
Rekonsiderasi dimaksudkan untuk meninjau kembali dari
rumusan program, termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan
yang telah dilakukan. Dalam tahap ini dilihat hal yang
menjadi kesulitan atau sebaliknya keberhasilan yang
dicapai, dalam menyusun program selanjutnya.
c. Hakikat Program PKK
1) Pengertian PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang
disingkat PKK adalah gerakan pembangunan yang tumbuh dari
bawah, dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat menuju
terwujudnya keiuarga yang sejahtera. PKK merupakan lembaga
28
sosial kemasyarakatan independen non profit yang tidak
berafilasi kepada suatu partai politik tertentu.
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja
pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi
sebagai fasilisator, perencana, pelaksana, pengendali dan
penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya
program PKK.
2) Tujuan PKK
“Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”. 29
Keluarga yang sejahtera, maju, dan mandiri dapat
terwujud melalui:
Meningkatkan kesadaran beragama serta kepedulian,
kerjasama dikalangan warga.
29 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013, Bab II, Pasal 2
29
Meningkatkan Pendidikan Keterampilan bagi masyarakat
khususnya perempuan untuk mendukung dan membentuk
SDM yang potensial.
Meningkatkan mutu pangan, papan, dan sandang.
Meningkatkan kesehatan fisik dan mental, kelansungan
hidup serta perkembangan ibu dan anak. dan membiasakan
cara hidup berencana di segala aspek kehidupan.
Meningkatkan ekonomi produktif keluarga.
3) Sasaran PKK
Sasaran Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan
perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan
kemampuan mental spiritual dan fisik material.30
5) Program Kerja PKK
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui
Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok
Gerakan PKK. 10 Program PKK pada hakikatnya merupakan
kebutuhan manusia dasar, yaitu 31:
30 Ibid 31 PKK Kelurahan Malaka Sari, Laporan Kegiatan PKK Malaka Sari, (Jakarta: PKK Kelurahan
Malaka Sari, 2015)
30
1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
2) Gotong Royong;
3) Pangan;
4) Sandang;
5) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
6) Pendidikan dan Keterampilan;
7) Kesehatan;
8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
9) Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
10) Perencanaan Sehat.
B. Hasil Penelitian yang Relevan
Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang
telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yang peneliti anggap relevan
dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian yang relevan,
adalah penelitian yang telah ada dan pernah dilakukan sebelumnya,
sehingga dapat dijadikan acuan dan pendukung dalam sebuah penelitian
yang baru. Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa penelitian yang
sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti.
Penelitian Septi Wulandari, mahasiswa Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2014 dengan judul
“Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa
31
Kelas V A Di SDN Rejondani Madurejo Prambanan Sleman Yogyakarta
Semester I Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitian menunjukan
bahwa (1) Prestasi belajar siswa kelas V A di SDN Rejondani Madurejo,
Prambanan, Sleman, Yogyakarta Semester I Tahun Ajaran 2012/2013
memiliki rata- rata nilai yang berada pada kualifikasi sedang. (2) Tingkat
pendidikan orang tua siswa kelas V A di SDN Rejondani, Madurejo,
Prambanan, Sleman, Yogyakarta Semester I Tahun Ajaran 2012/ 2013
sebagian besar adalah SMA/ Sederajat. (3) Hasil yang diperoleh dari
korelasi product moment sebesar 0.395 atau 39.5% dengan tingkat
signifikan lebih kecil dari 0.05 yaitu ada hubungan antara tingkat
pendidikan ibu terhadap prestasi belajar siswa kelas V A di SDN Rejondani
Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Semester I Tahun Ajaran
2012/2013.
Penelitian Irfana Putri Setiadi, mahasiswa Universitas Negeri
Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2011 dengan judul “Pengaruh Latar
Belakang Pendidikan dan Pengalaman Diklat Teknis Fungsional terhadap
Profesionalitas Guru SMP Negeri Se-Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman
Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Terdapat pengaruh
positif dan signifikan latar belakang pendidikan terhadap profesionalitas
guru SMP Negeri se Kecamatan Mlati ditunjukkan dengan hasil analisis