1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah melalui Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk pelaksanaan Pemilihan Umum telah dijelaskan dan diatur secara jelas dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan wujud demokrasi selanjutnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pelaksanaan wujud demokrasi di Daerah adalah melalui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
37
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahscholar.unand.ac.id/23681/2/02. Bab 1.pdf · BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 3 tentang Penetapan ... masyarakat, bangsa dan Negara,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah melalui
Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk pelaksanaan
Pemilihan Umum telah dijelaskan dan diatur secara jelas dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan wujud demokrasi
selanjutnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum untuk memilih Presiden
dan Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan
pelaksanaan wujud demokrasi di Daerah adalah melalui pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur, Bupati dan
Walikota sebagaimana yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
2
Walikota Menjadi Undang-Undang. Pilkada merupakan suatu penerapan
sistem demokrasi yang mengusung asas kebebasan dalam pelaksanaannya
harus menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama
untuk diwakili oleh orang-orang yang mereka pilih. Melalui Pemilihan
Kepala Daerah secara langsung diharapkan dapat menghasilkan figur
kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas, berintegritas dan legitimate serta
akuntabel.
Pilkada merupakan bentuk implementasi demokrasi yang mutlak
dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan asas
demokrasi dengan menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai demokrasi yang
ada. Ketentuan pelaksanaan pemilihan ini berawal dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
yang telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) sehingga menjadi sebagai
titik awal perubahan besar yang terjadi pada sistem demokrasi pemerintahan
negara Indonesia, dimana untuk pertama kalinya Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan oleh
Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara sebagaimana yang diatur
dengan Pasal 57 ayat (1) sampai (7). Untuk pertama kali penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dilaksanakan pada tahun 2005.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah adalah untuk memilih Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota. Untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015
sudah diatur dengan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
3
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang telah
diatur dengan jelas dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Tugas dan Wewenang KPU dan KPU
Kab./Kota. Mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah adalah diikuti
oleh peserta pemilihan dengan mendaftarkan pasangan calon oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pasangan calon perseorangan yang
didukung oleh sejumlah orang.
Partai Politik adalah suatu organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008.
4
Keberadaan Partai Politik mempunyai peranan yang sangat penting
dalam setiap sistem demokrasi. Partai Politik memainkan peran penghubung
yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga
negara. Partai Politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk
berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan yang merupakan suatu
implementasi dari tujuan dan fungsi Partai Politik yang dijelaskan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Ramlan Surbakti, mendefinisikan bahwa Partai Politik merupakan
kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan
dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan
mempertahankan kekuasaan melalui Pemilihan Umum guna melaksanakan
alternatif kebijakan.1
Secara organisasi Partai Politik terdiri atas ; a) organisasi tingkat
pusat; b) organisasi tingkat provinsi; dan c) organisasi tingkat kabupaten/kota.
Untuk organisasi tingkat pusat disebut dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP)
atau sebutan lain dan berkedudukan di Ibukota Negara, organisasi tingkat
provinsi disebut dengan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) atau sebutan lain
yang berkedudukan di ibukota provinsi, organisasi tingkat Kabupaten/Kota
disebut Dewan Pengurus Daerah (DPD) atau sebutan lain dan berkedudukan
di ibukota Kabupaten/Kota, sedangkan organisasi tingkat kecamatan atau
1 Ramlan Subekti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 116.
5
sebutan lain dan berkudukan di ibukota Kecamatan sebagaimana yang telah
diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1-3).
Sebagai suatu organisasi, Partai Politik secara ideal dimaksudkan
untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu,
dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing. Peran
Partai Politik sebagai sarana rekrutmen melakukan seleksi terhadap kader-
kader yang dipersiapkan, serta perjuangan untuk penempatan kader yang
berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat
dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.
Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah yang berperan aktif adalah
Partai Politik. Partai Politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine
qua non (harus ada) dalam sistem demokrasi modern saat ini. Karena Partai
Politik memainkan peran penting dan menjamin adanya partisipasi politik,
sekaligus juga persaingan politik.2
Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat
telah menjadi mekanisme baru dalam menerapkan sistem demokrasi di suatu
negara. Melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung berarti mengembalikan
hak-hak dasar masyarakat di Daerah untuk berpartisipasi dalam proses
politik. Dengan menerapkan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung
mampu memberikan ruang yang luas bagi partisipasi politik masyarakat
untuk menentukan Kepala Daerah sesuai dengan harapan dan keinginan
rakyat pada umumnya.
2 Firmanzah, Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 43.
6
Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik pada Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa proses rekrutmen oleh
Partai Politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan
AD dan ART serta perundang-undangan yang berlaku.3 Rekrutmen politik
secara demokratis mempunyai makna yaitu berlandaskan pada nilai-nilai dan
prinsip demokrasi yaitu kebebasan, kesamaan atau keadilan dan kedaulatan
suara mayoritas. Sedangkan makna keterbukaan diartikan sebagai upaya
Partai Politik untuk menerima semua golongan atau kelompok masyarakat
untuk bergabung dengan partainya dan mengikuti pembinaan serta proses
kaderisasi diinternal partai.
Pada Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, di
Sumatera Barat ada 14 (empat belas) Daerah yang melaksanakan Pilkada
yang terdiri dari 1 (satu) Daerah Propinsi dan 13 (tiga belas) Daerah
Kabupaten/Kota. Dari 13 Daerah Kabupaten/Kota, salah satunya adalah
Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Untuk dapat mengikuti Pilkada langsung
tersebut maka Partai Politik harus mempersiapkan calon-calon terbaik dari
partai guna dapat memenangkan Pilkada tersebut.
Ada 11 (sebelas) Dewan Pengurus Daerah atau sebutan lain Partai
Politik di Kabupaten Padang Pariaman yang mengikuti Pilkada tahun 2015.
Dari sebelas DPD Partai Politik, tidak satupun Partai Politik yang dapat
mengusung atau mendaftarkan pasangan calon sendiri sebagai peserta
3 Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 29 ayat 2.
7
pemilihan karena masing-masing Partai Politik tidak memenuhi syarat
pencalonan. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015 Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :
Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan
calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau
25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam
pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah yang
bersangkutan.
Sedangkan untuk calon perseorangan untuk Kabupaten Padang
Pariaman dengan jumlah penduduk sebanyak 458.083 jiwa, maka prosentase
dukungannya sebanyak 8,5% (delapan setengah persen) atau setara dengan
38.937 dukungan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 42
ayat 6 dinyatakan bahwa pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon
wakil gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta
pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai
Politik ditandatangani oleh para Ketua Partai Politik dan para Sekretaris
Partai Politik di tingkat Provinsi atau para Ketua Partai Politik dan para
Sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan
masing-masing Pengurus Partai Politik di tingkat Pusat tentang persetujuan
atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi
dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.
8
Untuk mengikuti pelaksanaan Pilkada dimaksud, masing-masing
Dewan Pengurus Daerah Partai Politik di Kabupaten Padang Pariaman telah
melakukan rekrutmen bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dari pelaksanaan rekrutmen sesuai ketentuan dimaksud, maka didaftarkan
pasangan calon oleh gabungan Parati Politik sebanyak 2 (dua) pasangan calon
yaitu pasangan calon atas nama Drs. Ali Mukhni – Suhatri Bur, SE, MM yang
diusung oleh DPD Partai Politik atau sebutan lain yaitu Partai PKB, PKS,
Demokrat, PAN, Gerindra dan Golkar. Sedangkan untuk pasangan calon
lainnya adalah atas nama Alfikri Mukhlis – Yulius Danil yang diusung oleh
DPD Partai Politik atau sebutan lain yaitu Partai NasDem dan Hanura. Untuk
pasangan calon dari perseorangan sampai batas akhir penutupan pendaftaran
sesuai tahapan tidak ada yang mendaftar.
Hal ini sudah dinyatakan secara jelas bahwa proses rekrutmen bakal
calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah memang dimulai dari pengurus
Partai Politik ditingkat Daerah baik tingkat Provinsi maupun di tingkat
Kabupaten/Kota. Namun keputusan akhir sebagai penetapan bakal calon yang
defenitif belum dapat dipastikan, karena kewenangan persetujuan berada di
Pengurus Partai Politik tingkat Pusat (DPP). Bisa saja terjadi calon yang
ditetapkan dan diusulkan oleh DPD Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
bisa berubah karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pengurus
Partai Tingkat Pusat. Kemungkinan berubah juga bisa dipengaruhi oleh
sejauh mana hubungan komunikasi dan lobi bakal calon terhadap Pengurus
Partai Tingkat Pusat.
9
Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan penulis dilapangan
terhadap partai PKB dan PKS Kabupaten Padang Pariaman pada Pilkada
tahun 2015 yang lalu, dimana dalam melaksanakan rekrutmen bakal calon
menggunakan proses yang berbeda diantara kedua partai tersebut. Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Padang Pariaman menyatakan dalam
rekrutmen calon, dibuka melalui pendaftaran calon, selanjutnya calon tersebut
difasilitasi untuk berkoordinasi dengan pengurus DPW sampai ke tingkat
pengurus DPP untuk mendapatkan rekomendasi. Sedangkan pada Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Padang Pariaman, proses rekrutmen
bakal calon dimulai dengan rapat internal partai, setelah itu dibuka
pendaftaran calon dan dilanjutkan dengan Musyawarah Pimpinan (Muspim)
partai. Hasil dari Muspim dilaporkan ke pengurus DPP melalui pengurus
DPW Propinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi terhadap 2 (dua0 Partai
Politik tersebut diatas, dapat diasumsikan bahwa Partai Politik di Daerah
dalam proses rekrutmen peserta (calon) dalam pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah untuk mendapatkan rekomendasi dari pengurus DPP
belum terlihat sampai sejauhmana kewenangan yang dimilikinya. Partai
Politik di Daerah dapat dikatakan hanya sebatas menerima, memproses,
menilai serta memfasilitasi calon sampai ke pengurus DPP melalui pengurus
DPW propinsi. Dilain pihak adakalanya calon dapat secara langsung
berkoordinasi dan melakukan lobi-lobi terhadap pengurus DPP sehingga
kemungkinan usulan dari pengurus Partai Politik Daerah dapat berubah.
10
Hal ini menyebabkan situasi ketergantungan Partai Politik didaerah
sebagai implikasi dari manajemen kepartaian yang sentralistik dan bercorak
patron client yang terlihat pada dua fenomenologis internal kepartaian yaitu
konteks rotasi kepemimpinan partai dan perhelatan Pilkada dalam penentuan
kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.4
Dalam konteks pencalonan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, desain ketergantungan Partai Politik di daerah terhadap pusat
hirarkinya di Jakarta, dimana pada umumnya dilembagakan melalui
perangkat peraturan internal (Anggaran Dasar) partainya. DPC/DPD/DPW
biasanya hanya diberikan kewenangan melakukan proses pendaftaran secara
administratif atau yang lazim disebut sebagai tahap penjaringan para bakal
kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sementara kewenangan
pengambilan keputusan siapa diantara para bakal kandidat yang berhasil
dijaring itu ditetapkan sebagai calon defenitif tetap berada ditangan DPP
partai. Pengambilan keputusan oleh DPP untuk penetapan calon defenitif
seringkali tidak mendasarkannya pada integritas dan kompetensi serta
dukungan masyarakat. Melainkan lebih menekankan pada hubungan dan
komunikasi pribadi bakal calon dengan pengurus DPP serta kemampuan
finansial yang dipersiapkan sebagai ongkos dalam perhelatan Pilkada.
Penelitian terdahulu mengenai rekrutmen politik dan pragmatisme
politik sudah pernah diteliti oleh peneliti lain. Seperti penelitian yang
dilakukan oleh Helmi Mahadi tahun 2011 bersumber dari jurnal yang
4 Agus Sutisna, “Desentralisasi Partai Politik Dalam Kerangka Otonomi Daerah”, dalam
http://www.academia.edu/20220565, April 2015 diakses 25 Oktober 2016, hlm. 5.