1 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial 1 . Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya masyarakat dan masyarakat tidak dapat terbentuk jika tidak ada kumpulan manusia. Manusia dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingannya apabila dilakukan bersama dengan manusia lainnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut maka dibutuhkan suatu komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk hubungan yang dapat dilakukan antara manusia. Hubungan antar manusia secara konvensional dilakukan dengan cara yang sederhana karena hanya sebatas wilayah yang kecil, Seiring dengan perkembangan teknologi mengakibatkan perkembangan dalam komunikasi dalam hubungan manusia yang kemudian berkembang hingga mencapai wilayah yang sangat luas, namun terbatas oleh jarak, ruang dan waktu. Perkembangan umat manusia dalam bidang perkembangan teknologi telekomunikasi dan infomasi menjadi ujung tombak untuk mengatasi masalah keterbatasan jarak, ruang dan waktu dalam berbagai hal 1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 3.
100
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangrepository.ub.ac.id/111593/3/05_BAB_gabung.pdf · A. Latar Belakang Manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial1. Sebagai makhluk sosial manusia
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial1. Sebagai makhluk
sosial manusia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Manusia tidak
dapat berdiri sendiri tanpa adanya masyarakat dan masyarakat tidak dapat
terbentuk jika tidak ada kumpulan manusia. Manusia dapat memenuhi
kebutuhan atau kepentingannya apabila dilakukan bersama dengan manusia
lainnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan
tersebut maka dibutuhkan suatu komunikasi.
Komunikasi merupakan bentuk hubungan yang dapat dilakukan
antara manusia. Hubungan antar manusia secara konvensional dilakukan
dengan cara yang sederhana karena hanya sebatas wilayah yang kecil, Seiring
dengan perkembangan teknologi mengakibatkan perkembangan dalam
komunikasi dalam hubungan manusia yang kemudian berkembang hingga
mencapai wilayah yang sangat luas, namun terbatas oleh jarak, ruang dan
waktu.
Perkembangan umat manusia dalam bidang perkembangan
teknologi telekomunikasi dan infomasi menjadi ujung tombak untuk
mengatasi masalah keterbatasan jarak, ruang dan waktu dalam berbagai hal
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 3.
2
khususnya bersosialisai yang menjadi kebutuhan dasar umat manusia,
perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi secara tidak langsung
merubah kehidupan serta pola pikir dengan menghapuskan batas ruang, waktu
dan jarak, Namun perkembangan teknologi ini mengakibatkan sekat antara
ruang privat dan publik menjadi hilang.
Hubungan interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia tidak akan
terlepas dari norma yang mengaturnya. Norma yang ada memiliki tujuan
untuk menciptakan keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupan sosial
termasuk kehidupan manusia itu sendiri. Selain itu, norma sangat dibutuhkan
untuk mengatur interaksi yang melewati batas teritorial sehingga terdapat
perbedaan dan karakteristik yang berbeda.
Perbedaan akan tampak jelas ketika negara-negara barat (Western
Country) dibandingkan dengan negara-negara timur (Asia Country). Negara-
negara timur (Asia Country) lebih menjunjung tinggi nilai, norma sosial dan
kesopanan terkait dalam hal pengelompokan jenis-jenis informasi atau berita
yang bersifat umum maupun informasi bukan untuk umum ketika
dibandingkan dengan negara-negara barat (Western Country).2 Hal ini
merupakan salah satu perbedaan dari kedua negara dalam hal informasi.
Ketika terjadi interaksi sosial yang melibatkan dua katagori kultur
yang berbeda dimungkinkan terjadi perbedaan mengenai konsep privasi
2Efraim Turban, et al, Electronic Commerce A Manajerial Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle
River, New Jersey, 1999 Halaman 28
3
maupun hal lain yang terkait hal pribadi, interaksi ini sangat mungkin terjadi
di era ini dengan menggunakan media internet.3
Internet sebagai salah satu hasil dari perkembangan tekhnologi di
bidang jaringan, memberikan warna tersendiri dalam perjalanan sejarah umat
manusia, Kehadiran internet dalam kehidupan manusia akan secara perlahan-
lahan meninggalkan batas konvensional yang terkadang menjadi masalah
terkait jarak, ruang dan waktu. Selain itu, keberadaan internet juga mampu
menunjang sendi perekonomian, mempermudah serta memperluas akses
informasi dan melancarkan berkomunikasi dengan sesama. Hal tersebut
merupakan bentuk nyata dari kemajuan dan kemudahan yang diberikan oleh
internet. Namun, kemudahan yang ditawarkan dengan kehadiran internet
dalam kehidupan manusia ternyata juga memberikan permasalahan baru yang
hingga saat ini masih belum terdapat penyelesaian yang konkrit.
Kehadiran internet selain menimbulkan permasalahan baru ternyata
juga telah mempengaruhi kebudayaan suatu negara. Pergeseran nilai
kebudayaan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi khususnya
internet telah merubah dan memodifikasi kultur masyarakat dengan berbagai
asimilasi budaya yang mungkin saja terjadi, terlebih jika terkait dalam hal
privasi.
Privasi merupakan sebuah gagasan yang sejak dulu selalu menjadi
perhatian, khususnya sejak Perang Dunia Kedua. Perlindungan privasi secara
3 Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, Diktat Perkuliahan Hukum Telematika,
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004. Halaman 36
4
sederhana dapat diasumsikan merupakan bentuk dasar perlindungan terhadap
hak kebebasan, hak untuk melindungi informasi pribadi serta hak kebebasan
berekspresi4 atau Hak untuk dibiarkan sendiri (Rights to be Alone)
5.
Privasi seseorang merupakan sesuatu yang harus dijaga kerahasiaanya.
Ketika tidak ada privasi, maka hidup seseorang akan terasa seperti neraka
dunia, karena rentan terhadap kebebasan seseorang untuk bebas berekspresi
serta rentan terhadap penyalahgunaan data pribadinya oleh orang lain6.
Kekhawatiran lainnya yaitu terhadap informasi terkait hal-hal pribadi akan
diketahui secara luas, khawatir bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan
diketahui dan diawasi pihak tertentu.7
Namun perlindungan privasi tidak berarti tanpa batasan. Dalam hal
tertentu terdapat informasi yang secara luas disepakati sebagai informasi
pribadi yang tidak dilindungi bahkan atas nama hukum berhak disimpangi,
misalnya informasi mengeni jumlah rekening yang dimiliki, nama ibu,
maupun tanda lahir yang melekat pada tubuh. Pada umunya masyarakat
menganggap informasi tersebut merupakan hal yang sifatnya pribadi. Namun
ketika terjadi kondisi khusus yang mengharuskan terjadi pengungkapan data-
data tersebut maka pemilik informasi tidak dapat menolak untuk
memberitahukan atau mengemukakan informasi tersebut dengan dalih
4The European Convention on Human Rights. 5 Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, Harvard Law Review, Harvard,
1890 Halaman 193. 6 Craig Bellamy, 2006, What is privacy and why is it important (online), ww.CraigBellamy.net(.au),
09 Januari 2013. 7 Budi Agus Riswandi, Perlindungan Hukum Terhadap Privacy di internet (Studi Komparasi
Pengaturan Privacy di Indonesia, Australia, dan Uni Eropa, FENOMENA, Volume 03 Nomor 02,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, Halaman 98.
5
menyangkut privasi. Selama privasi tersebut terkait dengan kepentingan
publik dan digunakan dengan terbatas dilindungi undang-undang, maka
perlindungan privasi dapat terabaikan.
Internet atau sering dikenal dengan istilah “Network of Netwotks”8,
biasanya didefinisikan merujuk pada sekumpulan atau seperangkat
infrastruktur yang memfasilitasi internet untuk menyebarkan data dalam
kecepatan sangat cepat serta jarak nya sangat dengan waktu yang sekejap9.
Saat ini lebih dari satu miliar orang di dunia menggunakan jejaring sosial.10
.
Sedangkan Jejaring sosial atau lebih sering dikenal sebagai social network
merupakan Platform yang memungkinkan seseorang untuk bertukar pesan,
informasi dan hal lain yang memang dikehendaki untuk di ketahui oleh
rekanan dari orang memanfaatkan jejaring sosial untuk berkomunikasi.
Segala lapisan masyarakat di berbagai belahan penjuru dunia
menguasai bahkan menggemari salah satu fitur yang ditawarkan oleh internet.
Fitur ini dapat menghubungkan sesama manusia yang sebelumnya tidak saling
mengenal satu sama lain menjadi teman akrab setelah memanfaatkan fitur
tersebut. Selain itu, fitur ini juga dapat menghubungkan teman lama, mencari
teman baru, bahkan mencari jodoh.
8William H. Dutton, Through the Network (of Networks), Oxford Internet Institute, London, 2007,
Halaman 10. 9 Ibid Halaman 38. 10
It’s a Social World: Top 10 Need-to-Knows About Social Networking and Where It’s Headed,
kata onrechtmatige daad menjadi “Perbuatan Melanggar Hukum”, sementara
M.A Moegni Djododorjo, Mariam Darus Badrulzaman, Sri Soedewi,
Masjchoen Sofyan, I.S. Adiwimarta, dan Setiawan menerjemahkan
onrechtmatige daad sebagai “Perbuatan Melawan Hukum”.
Penterjemahan “Perbuatan Melawan Hukum” lebih tepat dibandingkan
dengan “Perbuatan Melanggar Hukum”, karena dalam kata melawan terdapat
sifat aktif dan pasif, secara substantif lebih luas cakupanya dibandingkan
dengan kata “melanggar”. Dalam kata “melawan” dapat mencakup perbuatan
yang disengaja maupun karena lalai, sementara “melanggar” lebih kepada
perbuatan yang berdasar kesengajaan. 52
Penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan dengan menyalahi
peraturan yang ada, baik sengaja maupun berdasarkan kelalaian, sejatinya
termasuk dalam “Tort of Disclosure of Privacy Fact” yang merupakan
perwujudan warisan keberhasilan dari Warren dan Brandeis “The Right to
51 Cane, The Anatomy of Tort Law, Hart Publishing, 1999 52 Rosa Agustina dkk, Hukum Perikatan (Law of Obligations), Bali, Pustaka Larasan, 2012, Halaman 3
43
Privacy”, teori tersebut menekankan pada perlindungan terhadap
pengungkapan data pribadi baik dari gambar maupun tulisan tentang
kehidupan seseorang. Adapun yang ditekankan oleh Warren dan Brandeis
mengenai hal yang tidak boleh diungkapkan secara umum karena termasuk
data pribadi yaitu:
“Details of sexual relations and idle gossip, which can only be
procured by intrusion upon the domestic circle. The intensity and
complexity of life, attendant upon advancing civilization, have
rendered necessary some retreat from the world, and man, under the
refining influence of culture, has become more sensitive to publicity, so
that solitude and privacy have become more essential to the
individual; but modern enterprise and invention have, through
invasions upon his privacy, subjected him to mental pain and distress,
far greater than could be inflicted by mere bodily injury”53
.
Terjemahan bebas dari pendapat Warren dan Brandeis seperti nampak
diatas adalah :
Rincian dari hubungan seksual dan gosip, yang hanya dapat
diperoleh oleh intrusi pada lingkungan sekitar. Intensitas dan kompleksitas
kehidupan, keikutsertaan selama peradaban yang maju, dianggap perlu
ditarik dari dunia, dan manusia, di bawah pengaruh pemurnian budaya, telah
menjadi lebih sensitif terhadap publisitas, sehingga kesendirian dan privasi
telah menjadi lebih penting untuk individu , tetapi lewat peradaban modern
dan penemuan, menginvasi atas privasi, dia mengalami cidera mental dan
kesusahan, jauh lebih besar daripada yang dapat ditimbulkan oleh cedera
fisik.
53 Warren & Brandel, Opcit, 196
44
Seiring dengan berjalanya waktu, timbul perkembangan dan
pemikiran dari pendekatan privasi yang diberikan oleh Warren dan Brandeis,
munculah pandangan yang dikemukakan oleh Prosser, sumbangsih
pemikiranya menghasilkan argumen tandingan terhadap pendekatan Warren
dan Brandeis, bahwa Prosser tidak hanya memberikan satu jenis tort
melainkan empat jenis tort pengungkapan informasi pribadi, yaitu :
1. Intrusion upon the plaintiff‟s seclusion or solitude, or into
his private affairs.
2. Public disclosure of embarrassing private facts about the
plaintiff.
3. Publicity which places the plaintiff in a false light in the
public eye.
4. Appropriation, for the defendant‟s advantage, of the
plaintiff‟s name or likeness54
.
Terjemahan bebas dari empat jenis Tort menurut Posser diatas adalah :
1. Intrusi pada pengasingan penggugat atau kesendirian, atau
ke urusan pribadinya.
2. Pengungkapan publik fakta pribadi memalukan tentang
penggugat.
3. Publisitas yang menempatkan penggugat dalam cahaya
palsu di mata publik.
4. Perampasan, untuk keuntungan terdakwa, nama penggugat
atau rupa.
Apabila ditambil kesimpulan dari jenis PMH seperti apa yang telah
dijelaskan oleh Prosser bahwa, PMH tidak hanya dapat dilakukan oleh
Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik, melainkan dapat juga
dilakukan oleh pengguna.
54 William L. Prosser, Privacy, CALIF. L. REV 1960 halaman 14
45
PMH yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menyalahi
peraturan, baik yang diatur dalam peraturan perundangan maupun peraturan
lain yang mengikat, dalam hal ini ketentuan atau perjanjian antara pengguna
dengan Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik.
K. Tinjauan Umum Doktrin Hukum Perdata Internasional Terkait Perbuatan
Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Berbeda
Kewarganegaraan.
Doktrin hukum perdata internasional berkaitan erat dengan media
sosial, hal ini dikarenakan pengguna media sosial berasal dari beragam sistem
hukum yang berbeda.
Untuk memfasilitasi interaksi dalam penggunaan media sosial apabila
terjadi permasalahan hukum antara pengguna yang berbeda kewarganegaraan,
berlaku doktrin hukum yang terkait, diantaranya :
a. Pilihan Hukum.
Sesama pengguna media tersebut menentukan sendiri tentang hukum
mana, yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahn hukum
tersebut.
b. Pilihan Forum
Sesama pengguna selaku para pihak, menentukan sendiri tentang
pengadilan dan forum mana yang berlaku untuk menyelesaikan
permasalahn hukum antara keduanya.
46
Melalui pilihan forum para pihak atau pengguna dapat memilih
menyelesaikan permasalahan hukum tersenut melalui beberapa
alternatif , yaitu :
a. Penyelesaian sengketa dengan Litigasi
b. Penyelesaian sengketa dengan non litigasi
penyelesaian sengketa dengan non litigasi salah satunya berupa
arbitrase. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999
dinyatakan bahwa:
“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.”
Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar
pengadilan umum yang didasarkan pada. Menurut Undang-Undang nomor 30
tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, yang
dimaksud dengan arbitrase adalah cara adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun
perjanjian arbitrase diartikan sebagai suatu kesepakatan berupa klausul
arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para
pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang
dibuat para pihak setelah timbul sengketa
47
L. Tinjauan Umum Teori Pertanggungjawaban Hukum.
Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat
dibedakan sebagai berikut55
:
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.
Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability
atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam
hukum pidana dan perdata.
Tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya
pasal 1365, 1366, dan 1367, Prinsip ini menyatakan, bahwa seseorang baru
dapat di minta terkait pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur
kesalahan yang dilakukannya.
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal
sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya
empat unsur pokok, yaitu:
a. adanya perbuatan;
b. adanya unsur kesalahan;
c. adanya kerugian yang diderita;
d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
55 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta,, Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 73-79
48
Unsur diatas berlaku kumulatif serta berkaitan satu sama lain,
mensyaratkan ada perbuatan hukum yang menyalahi hukum, menimbulkan
kerugian. Antara kerugian dan kesalahan itu terkait satu sama lain dengan
hubungan kausalitas.
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab.
Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung
jawab (presumption of liability principle), sampai dapat dibuktikan berlaku
sebaliknya.
Kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liability” adalah
penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung
jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil”
semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian56
Beban pembuktiannya terletak pada si tergugat karena berlaku beban
pembuktian terbalik (omkering van bewijslast). Hal ini tentu bertentangan
dengan asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence). yang
berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ada pada pihak tergugat.
Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti yang menerangkan bahwa yang
bersangkutan tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat serta merta
mengajukan gugatan. Posisi penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh
pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.
56 E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah
Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Bandung,, Alumni, 1979, hlm. 21
49
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang sebelumnya, ysitu
adanya pembatasan tanggung jawab terhadap penggugat. Tidak semua
perbuatan hukum melekat akan pertanggung jawaban Contoh dari penerapan
prinsip ini adalah pada interaksi di media sosial. Pengguna yang
menggunakan media sosial, merasa keberatan dengan tindakan penyelenggara
sistem elektronik dalam menggunakan data pribadi mereka, namun apa yang
dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik tidak serta merta tergolong
PMH, melainkan dilakukan dengan alas an tertentu yang diperbolehkan.
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering dikaitkan
dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). namun demikian
ada pula para ahli yang membedakan kedua pengertian tersebut.
Strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan
kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-
pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab,
misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah
prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.
Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute
liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri
50
dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan
pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.57
5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan
Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability
principle) dalam praktek sering digunakan untuk membatasi tanggung jawab,
seperti yang dilakukan oleh Facebook sebagaimana yang tertuang dalam
Statement of Right and Responsibilities.
57 Ibid, hlm. 23.
51
BAB III
METODE PENELITIAN
Metode Penelitian Jika dijabarkan berdasarkan kebiasaan dapat berarti58
:
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.
Metode penelitian pada hakekatnya mampu memberikan pedoman
tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis, dan memahami
lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.59
Maka berdasarkan uraian diatas
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan
sebagai berikut:
A. Jenis Penelitian
Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian
yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah
hukum itu sendiri60
, yang difokuskan untuk mengiventarisasi dan mengkaji
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif61
. Penggunaan jenis
penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek
58Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, Hal
5 59Ibid, Hlm. 6 60 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2011, Hal
57 61Ibid Halaman 295.
52
yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji tinjauan yuridis
penyalahgunaan data pribadi pada media sosial. Sedangkan dari aspek
normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan
atau norma tersebut.
B. Pendekatan Penelitiaan.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian
kualitatif untuk menganalisis isi atau Analisis Substansi Hukum Privacy
Policy yang diterapkan oleh media sosial Facebook dalam melindungi data
pribadi penggunanya dari penyalahgunaan data pribadi dan menganalisis isi
Undang - Undang No. 10 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik beserta peraturan pelaksanaanya dalam melindungi data pribadi
pengguna media sosial dari penyalahgunaan data pribadi. Selanjutnya hasil
analisis isi tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan dari skripsi ini.
Analisis isi atas Privacy Policy dari Facebook perlu dilakukan dalam
penelitian ini mengingat Facebook adalah salah satu media sosial dengan
jumlah pengguna yang cukup besar besar di Indonesia. Tercatat bahwa
pengguna Facebook di Indonesia menduduki peringkat ke 4 di seluruh dunia,
mencapai 55 juta pengguna dari total 900 juta pengguna facebook, dengan
bertumbuhan tiap bulan rata rata mencapai 800.000 akun baru yang
terdaftar.62
62 www.Facebook.info diakses tanggal 05 Mei 2012
53
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Pada penelitian ini, bahan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Jenis Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
A. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri :
1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008
2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP
PSTE)
3) Facebook Statement of Rights and Responsibilities
4) Facebook Privacy Policy
B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas:
1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang
berpengaruh;
2) Jurnal-jurnal hukum;
3) Pendapat para sarjana;
4) Kasus-kasus hukum yang terkait dengan data pribadi di media
sosial;
5) Yurisprudensi; dan
6) Hasil-hasil symposium
54
C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder63
yang meliputi:
1) Kamus hukum;
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
3) Ensiklopedia.
2. Sumber Bahan Hukum
A. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil
penelusuran melalui media cetak maupun media elektronik terkait
peraturan dan kebijakan mengenai perlindungan data pribadi baik
yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.
B. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari
PDIH (Pusat Informasi dan Dokumentasi Ilmu Hukum) Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas
Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, dan Internet.
D. Teknik Analisis Bahan Hukum
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan
metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menguraikan
data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah
63 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2011, Hlm.
296
55
dibaca dan diberi arti atau diinterprestasikan. Dari analisis data
tersebut maka bisa ditarik kesimpulan baik secara deduktif maupun
induktif.64
Selanjutnya bahan hukum dianalisis untuk menjawab
permasalahan yang diteliti.
E. Definisi Konseptual.
1. Kebijakan Privasi.
Kebijakan privasi adalah pernyataan atau dokumen hukum
yang mengungkapkan sebagian atau seluruhnya mengenai cara para
pihak mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan mengelola
data pelanggan, klien atau yang lebih dikenal dengan istilah User.
2. Media Sosial.
Media sosial merupakan website penyedia jasa layanan internet
yang memfasilitasi penggunanya untuk membangun koneksi dan
keterkaitan dengan sesama pengguna internet.
3. Penyalahgunaan.
Sebuah tindakan atau perbuatan diluar batas, kewenangan, atau
melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, termasuk perbuatan
melanggar hukum.
4. Data.
Data adalah catatan atas kumpulan fakta.65
64Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004,
Hlm. 91. 65 Ardiansyah, Dani. Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta 2008. Hal.3
56
5. Pribadi.
Keadaan manusia sebagai perseorangan; keseluruhan sifat-sifat
tertentu yang memberikan karakter khusus pada seseorang, misal
watak66
, keadaan fisik, keadaan finansial, dan sebagainya.
6. Data Pribadi.
Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga
kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.67
Data Pribadi atau Informasi pribadi dapat berbentuk apa saja
yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, termasuk
tetapi tidak terbatas pada termasuk, nama, alamat, tanggal lahir, status
perkawinan, informasi kontak, masalah ID dan tanggal kadaluwarsa,
catatan keuangan, informasi kredit, riwayat kesehatan, di mana
seseorang bepergian, dan niat untuk memperoleh barang dan jasa68
.
Data pribadi adalah data yang hanya berhak diketahui oleh
pemilik dan pihak yang dikehendaki oleh pemilik.
66 KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) 67 Pasal 1 ayat 27 PP PSTE 68 McCormick, Michelle. "New Privacy Legislation." Beyond Numbers 427 (2003): 10-. ProQuest.
Web. 27 Oct. 2011
57
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tanggung Jawab Hukum Media Sosial Facebook Dalam Melindungi
Pengguna Dari Penyalahgunaan Data Pribadi.
Aktifitas informasi telah berkembang pesat sejak ditemukan internet,
transaksi informasi berlangsung secara cepat, efisien dan akurat.
Kegiatan tersebut tidak lepas dari kejahatan dan pelanggaran, karena
jenis data yang beredar dalam aktifitas internet tidak nampak, maka pemilik
atau penerima sah dari data tersebut seringkali tidak sadar telah terjadi
pelanggaran dan kejahatan terhadap mereka.
Tidak dapat dipungkiri bahwa jenis aktifitas transaksi elektronik yang
diminati oleh sebagian besar pengguna internet adalah penggunaan atau
mengkases media sosial.
Aktifitas di media sosial juga tidak luput dari kejahatan dan
pelanggaran, salah satu jenisnya adalah penyalahgunaan data pribadi. Data
pribadi yang tersimpan, dikirim atau diterima baik oleh pengguna maupun
penyelenggara sistem elektronik seringkali menjadi objek pelanggaran dan
kejahatan.
Tindakan represif maupun preventif harus dilakukan oleh kedua belah
pihak untuk meminimalisir tindakan yang merugikan, namun penyedia sistem
elektronik mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena menanggung
sejumlah pengguna media sosial yang tergabung.
58
Facebook selaku media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di
dunia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melindungi pengguna
terkait penyalahgunaan data.
Melalui Privacy Policy dan Statement of Rights and Responsibilities
Facebook melindungi hak – hak dari pengguna, serta mengatur kewajiban dari
Facebook selaku penyedia sistem elektronik untuk mewujudkan kondisi yang
aman dari penyalahgunaan data pribadi yang mungkin saja akan terjadi.
Pengguna yang terdaftar dan sudah memiliki akun di media sosial
Facebook menyetujui perjanjian yang disebut Statement of Rights and
Responsibilities dengan Facebook selaku penyedia sistem elektronik terkait
dengan data pribadi.
Beberapa yang diatur dalam perjanjian tersebut antara lain :
1. Privasi (Diatur lebih lanjut dalam Privacy Policy).
2. Hal dan Informasi yang diungkap terdiri dari :
Terkait hal yang berkaitan dan terkandung hak intelektual69
, pengguna
setuju untuk memberikan kewenangan sesuai dengan “Privacy dan
Apliciation Settings”70
, pengguna juga setuju untuk memberikan kewenangan
Non Exclusive, Privacy Policy, Transferable, Sub-Licensable, Royalty-Free,
Worldwide License untuk menggunakan segala hal terkait yang di post oleh
pengguna (IP License). IP License ini berakhir ketika pengguna menghapus
69 Foto, video dan IP Content 70 Fitur yang disediakan oleh Facebook untuk mengatur mengenai privasi dan perangkat
59
IP Content atau akun miliknya, kecuali apabila konten tersebut tidak di sebar
pada akun lain dan mereka belum menghapusnya.
Hal ini berarti bahwa Facebook tidak perlu meminta izin menampilkan
hal yang terkait hak intelektual, bebas dari royalti ketika Facebook
menggunakannya, sepanjang konten tersebut termasuk dalam post yang
bersifat untuk konsumsi publik.
Pada saat pengguna menghapus IP Content hal yang sama berlaku
seperti ketika menghapus data di komputer, langsung hilang dan tertampung
pada Recycle Bin, namun Facebook akan menyediakan salinan selama
beberapa waktu.
Terkait dengan penggunaan perangkat yang ada di Facebook,
perangkat tersebut akan meminta izin untuk mengakses informasi maupun
konten yang dimiliki oleh pengguna. Pengaturan kewenangan sejauh apa
perangkat tersebut dapat mengases, ditentukan pada awal pemakaian
perangkat sesuai dengan Data Use Policy dan Platform Page.
Misalkan orang yang menggunakan Facebook Connect71
sebelum
masuk ke perangkat lain, akan ada konfirmasi, apakah pengguna memberikan
persetujuan kepada perangkat tersebut untuk mengakses data dan posting
mereka. Untuk semua perangkat yang memanfaatkan Facebook Connect
untuk mendapatkan pengguna baru, hal ini mungkin berarti bahwa lebih
sedikit orang akan memberi mereka izin untuk memposting pada Timeline
71 Facebook Connect adalah fitur yang digunakan situs lain, sebagai afiliasi dengan Facebook terkait
dengan data diri pengguna, misal dalam situs A yang mensyaratkan melakukan Sign Up atau Log In
sebelum mengunduh data dari situs mereka, dapat menggunakan akun Facebook.
60
pengguna Facebook. Namun dari perspektif pengguna, kemungkinan akan
pihak ketiga untuk membuat posting pada timeline mereka menjadi lebih
mudah diprediksi.
Gambar 1. Izin Perangkat
Sumber : www.facebook.com diakses pada 20 Juni 2013
Facebook juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan
oleh pengguna yang bertujuan untuk mencegah tindakan penyalahgunaan data
maupun tindakan lain yang tidak di inginkan, contohnya seperti :
a. Pada sub bagian “safety” pada ayat 4 dalan Statement of Rights and
Responsibilities tertulis bahwa :
“You will not collect users' content or information, or otherwise access
Facebook, using automated means (such as harvesting bots, robots,
spiders, or scrapers) without our prior permission.”
Yang berarti bahwa pengguna tidak di perkenankan untuk
mengumpulkan konten atau informasi pengguna, atau menggunakan
Facebook dengan tujuan lain, menggunakan sarana otomatis (seperti
61
harvesting bots, robots, spiders, or scrapers72
) tanpa adanya izin dari
Facebook selaku penyedia sistem layanan elektronik.
Pengguna yang menggunakan informasi pengguna lain, di syaratkan
untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan terkait jenis
data yang diakses dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Dalam
hal ini sepanjang pengguna yang datanya digunakan menghendaki
penggunaan data maka tidak akan terjadi penyalahgunaan data, namun apabila
penggunaan data tersebut tidak diketahui atau diluar yang telah di
perkenankan maka dapat disebut sebagai penyalahgunaan data.
Pengguna juga dilarang untuk mengungkap di Facebook dokumen
identifikasi atau informasi keuangan milik siapapun yang bersifat sensitif.
Pelarangan pengungkapan ini sejalan dengan prinsip kerahasiaan bank, untuk
mencegah penyalahgunaan data pribadi di media sosial Facebook.
Tindakan lain yang tidak diperkenankan di lakukan oleh pengguna,
yaitu tidak di perkenankan untuk melakukan tagging atau mengirim email
undangan tanpa adanya persetujuan. Facebook menyediakan sarana untuk
melaporkan umpan balik atau pengaduan mengenai tagging73
.
Pengguna Facebook juga disediakan berbagai sarana dan prasana yang
bertujuan untuk melindungi data pengguna, tidak hanya tertuang dalam
72 Bots Internet, juga dikenal sebagai web robot, robot WWW atau hanya bot, adalah aplikasi
perangkat lunak yang menjalankan tugas otomatis melalui Internet. Biasanya, bots melakukan tugas-
tugas yang sederhana dan struktural berulang, pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang
mungkin bagi manusia saja. 73 Tag adalah menandai berdasarkan keterkaitan atau hubungan dalam suatu data, misal pengguna A
melakukan tag kepada pengguna B karena dalam data tersebut (foto misalnya) terdapat gha,bar
pengguna B
62
dokumen hukum Statement of Rights and Responsibilities yang berisi
perjanjian antara Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik dengan
pengguna. Perlindungan yang dilakukan oleh Facebook terhadap pengguna
juga diatur dalam Privacy Policy, yang berisi kebijakan Facebook mengenai
privasi.
Di dalam Privacy Policy Facebook, pengguna berhak menentukan data
yang di unggah tergolong data privat yang tidak dapat diakses pihak lain, atau
tergolong data publik, seperti yang tercantum dalam salah satu bagian dari
Privacy Policy :
Gambar 2. Contoh Halaman Kebijakan Privasi bagian 1 Facebook
Sumber : Facebook.info diakses pada 5 Mei 2013
63
Gambar 3. Contoh Halaman Kebijakan Privasi bagian 2 Facebook
Sumber : Facebook.info diakses pada 5 Mei 2013
Melalui pembaharuan dalam Privacy Policy Facebook yang baru,
pengguna akan menemui beberapa kejelasan dan kemudahan, misalnya ketika
memposting item ke Facebook, pengguna akan diingatkan bahwa jika mereka
memilih pengaturan dengan klasifikasi publik atau privat terhadap data yang
diposting oleh pengguna maka akan dijelaskan mengenai pilihan tersebut.
Pilihan tersebut akan nampak pada saat pengguna akan menuliskan
Status atau akan mengunggah data ke Facebook, seperti yang nampak pada
gambar 2.
Gambar 4. Pilihan Jenis Data
Sumber : www.facebook.com diakses pada 26 Juni 2013
64
Aktifitas yang dilakukan oleh pengguna Facebook bermacam macam,
salah satunya mengunggah data ke server. Ketika pengguna mengunggah
konten atau informasi menggunakan pengaturan publik74
, hal ini berarti
semua orang, termasuk yang tidak menggunakan Facebook dapat mengakses
informasi tersebut. Disertai dengan informasi mengenai pengguna, termasuk
nama dan foto profil.
Kekurangan dalam Facebook adalah, sistem pencarian yang
disediakan oleh Facebook, dalam fitur tersebut memungkin pengguna untuk
mencari akun yang bahkan tidak berafiliasi dengan pengguna tersebut atau
dengan kata lain, pengguna tidak dapat memilih kemunculannya dalam mesin
pencari Facebook. Misalnya pengguna A mencari dalam mesin pencari
Facebook, dengan mengetik nama secara acak, maka pengguna tersebut
muncul dalam mesin pencari.
Dalam Privacy Policy Facebook sebenarnya tidak mencantumkan
mengenai jenis dan bentuk perlindungan data pribadi pengguna, melainkan
menjelaskan terkait hal-hal yang data pribadi seperti, infromasi apa saja yang
selalu nampak oleh umum (karena pengguna memilih dan mengklasifikasikan
sebagai data publik) misalnya nama, jaringan (seperti nama sekolah, tempat
bekerja, tempat tinggal, kecuali apabila memang tidak ditampilkan), foto
profil Cover Photo, gender, Username dan User ID dan lain lain.
74 Pada saat mengunggah data di Facebook, sebelumnya pengguna akan diberikan pilihan, untuk
menklasifikasikan jenis data yang diunggah, termasuk dalam data privat atau data publik.
65
Dalam Privacy Policy diatur hal – hal mengenai :
a. Informasi apa saja yang dikumpulkan oleh penyedia sistem elektronik
terhadap pengguna
b. Bagaimana pengorganisasian pengumpulan data tersebut.
c. Bagaimana informasi tersebut akan digunakan.
d. Kepada siapa informasi tersebut akan dibagikan.
e. Pilihan apa saj, yang dimungkinkan bagi setiap pemilik data terkait
dengan pengumpulan, pendistribusian serta penggunaan informasi
tersebut.
f. Prosedur pengamanan.
g. Melakukan koreksi atas data yang salah atau telah berubah.
Privacy Policy Facebook menerangkan bahwa jenis data yang diterima
oleh Facebook dibagi menjadi dua, data publik dan privat. Data privat
merupakan data yang dapat diakses oleh publik atau pengguna lain, sedangkan
data privat hanya dapat dilihat oleh pihak yang dikehendaki oleh pengguna
dalam hal ini Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik.
Privacy Policy Facebook juga menjelaskan jenis data atau informasi
yang diterima Facebook, data yang diterima untuk pendataan mengenai akun,
maupun aktivitas pengguna di media sosial tersebut.
Ketika pengguna memperkenankan Facebook untuk menggunakan
informasi mereka, pengguna selalu memiliki akses penuh informasinya.
66
Facebook dalam Privacy Policy menyatakan bahwa tidak akan membagikan
data atau informasi pengguna kecuali :
a. Atas persetujuan pengguna.
b. Memberikan permberitahuan, bahwa hal tersebut termasuk dalam
kebijakan terbaru.
c. Menyamarkan identitas.
Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik menyimpan data
selama itu diperlukan untuk menyediakan produk dan layanan pengguna
secara keseluruhan. Biasanya, informasi yang terkait dengan akun pengguna
akan disimpan sampai akun pengguna tersebut dihapus.
Facebook memperkenankan pengguna untuk memilah jenis data yang
diunggah, artinya pengguna yang menentukan jenis data yang diunggah
tergolong data privat atau publik.
Namun ada beberapa hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa ada
beberapa hal yang mungkin timbul tanpa bisa dihambat oleh Facebook,
semisal seorang pengguna memutuskan untuk menggolongkan tanggal lahir
sebagai informasi atau data pribadi sehingga tidak dapat dilihat oleh publik,
namun Facebook tidak bisa menghalangi postingan dari teman pengguna
yang mengucapkan selamat ulang tahun, sehingga menyebabkan pengguna
lain mengetahui ulang tahun pengguna yang bersangkutan.
Dalam beberapa hal, pengguna tidak diberikan pilihan dalam memilih
jenis informasi tersebut tergolong data pribadi atau data publik. Seperti nama,
foto profil dan lain sebagainya, hal ini dapat diasumsikan bahwa segala hal
67
yang tidak disediakan fitur untuk merubah status dari jenis data tersebut,
secara otomatis bersifat data publik.
Pada intinya dalam Privacy Policy Facebook hanya menjelaskan
bagaimana data atau informasi pengguna itu ditangani oleh Facebook.
Pernyataan perlindungan privasi serta ruang lingkup tanggung jawab hukum
Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik terdapat pada Statement of
Right and Responsibilities, dimana terjadi perjanjian kontraktual antara
pengguna dan Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik.
Sebelum menggunakan Facebook, atau mendaftarkan diri sebagai
pengguna media sosial ini, pengguna dihadapkan pada kenyataan bahwa
pengguna harus tunduk pada suatu perjanjian yang telah ditetapkan oleh
Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik.
Persetujuan terhadap perjanjian tersebut tidak dapat dirubah
dikemudian hari, pengguna juga tidak dapat membatasi hak dari pihak pihak
terkait diluar perjanjian yang telah disetujui, hanya dengan memposting atau
mengeluarkan pernyataan hukum pada status Facebook. Beberapa contoh
pernyataan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Gambar 5. Contoh pernyataan personal privacy.
1.
68
2.
Sumber : www.snopes.comprivacy.asp diakses pada 20 juni 2013
Pernyataan seperti diatas dinyatakan oleh pihak yang tidak
mengehendaki pihak lain selain dirinya, termasuk Facebook selaku
penyelenggara sistem elektronik, untuk mengakses data pribadi pengguna
tersebut. Namun hal tersebut tidak dapat berlaku dan tidak ada gunanya
karena tidak ada kekuatan hukum yang cukup untuk melandasi peryataan
tersebut, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, setiap
pengguna yang mempunyai akun Facebook setuju dengan perjanjian yang
tertuan dalam Statement of Rights and Responsibilities.
Apabila ada pihak yang tidak menyetujui perjanjian tersebut, maka ada
beberapa pilihan yang dapat diambil :
a. Menolak atau mengurungkan niat mendaftar segai pengguna
Facebook.
69
b. Menegosiasikan melalui negara untuk memodifikasi kebijakan
tersebut dengan Facebook.
c. Melakukan atau melayang pengaduan untuk merubah kebijakan
Facebook tersebut.
d. Menghapus atau menutup akun Facebook sehingga tidak lagi
terikat dengan Facebook.
Perjanjian tersebut mengikat pengguna dengan Facebook selaku
penyelenggara sistem elektronik sejak pertama kali dan akan berakhir apabila
tidak lagi berkaitan dengan Facebook atau dengan kata lain menghapus akun
pengguna tersebut dari Facebook.
Apabila terjadi permasalahan hukum antara pengguna dengan
Facebook, sesuai dengan Statement of Rights and Responsibilities yang telah
disetujui oleh pengguna dan Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik
maka pengguna setuju untuk :
1. Menyerahkan segala urusan atau tindakan hukum yurisdiksi
personal yang melekat pada segala jenis subjek hukum, baik
perserorangan maupun badan hukum, pada pengadilan negara
bagian atau federal yang berlokasi di Santa Clara County.
2. Tunduk pada hukum negara bagian California, Amerika Serikat,
tanpa memandang adanya pertentangan hukum.
70
Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait klaim dan penyelesaian
sengketa, bahwa :
1. Dalam ganti rugi yang mungkin dilakukan oleh Facebook tidak
lebih dari $100.
2. Facebook membatasi diri dan tidak ikut campur terkait klaim lain
selain bentuk kerugian yang diderita dan yang digugat oleh
pengguna.
Untuk pihak pengguna yang berada diluar wilayah Amerika Serikat,
bersedia data pribadinya di transmisikan dan diproses di Amerika Serikat.
Tanggung jawab Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik
terkait perlindungan data pribadi pengguna tercantum dengan rinci dalam
Statement of Rights and Responsibilities, yang merupakan dokumen hukum
yang bersifat kontraktual antara pengguna dan Facebook, didalamnya memuat
Hak, kewajiban serta ruang lingkup tanggung jawab Facebook yang disertai
dan didukung dengan dokumen pendukung lain.
B. Perlindungan Data Pribadi Pengguna Media Sosial Facebook Dari
Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang - Undang No. 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Peraturan
Pelaksanaannya.
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi
hukum secara ideal, memberikan perlindungan kepada subyek hukum sesuai
dengan aturan dan norma yang berlaku demi mencapai kondisi yang damai
71
dan adil. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum
bagi rakyat sebagai tindakan preventif dan represif.
Tindakan yang preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran
hukum, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan
terjadinya sengketa.75
Terkait dengan perindungan hukum, untuk melindungi rakyat dari
segala kegiatan yang dapat merugikan, melanggar dan meniadakan hak rakyat,
pemerintah membuat serangkaian peraturan terkait berbagai hal mengenai
kegiatan rakyat. Salah satunya dalam bidang informasi dan transaksi
elektronik, melalui Undang – undang nomor 10 tahun 2008 mengenai
Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaan nya.
Perlindungan terhadap data pribadi yang diatur dalam Undang –
undang nomor 10 tahun 2008 tersebar dalam beberapa pasal baik dalam
bentuk perlindungan represif maupun preventif, menagtur mengenai hak yang
dimiliki oleh pengguna media sosial serta tak luput dari kewajiban, sejalan
dengan hal itu diatur juga mengenai hak penyelenggara sistem elektronik
beserta kewajiban yang harus dilakukan.
1. Perlindungan Hukum Terkait Penyalahgunan Data Yang Dilakukan Oleh
Media Sosial Facebook.
Penyalahgunaan data seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yang
berarti bahwa, penyalahgunaan data merupakan penggunaan data diluar dari
75 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta 1999. Hal.11
72
batasan kewenangan, tanpa sepengeetahuan pemilik data dan atau penggunaan
data yang tidak sebagaimana mestinya.
Penggunaan data yang terjadi antara Facebook selaku penyelenggara
sistem elektronik dengan pengguna, tertuang dalam Statement of Rights and
Responsibilities.
Pengguna menyetujui untuk tunduk dengan kebijakan yang telah
ditetapkan sepihak oleh Facebook. Namun tidak menutup kemungkinan
bahwa terjadi hal yang tidak sesuai dengan perjanjian antara pengguna dan
Facebook.
Diluar hal tersebut, menurut Undang – undang nomor 10 tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik, ada beberapa hal yang harus
dilaksanakan oleh Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik.
Salah satu pasal yang melindungi data pribadi maupun hak-hak pribadi
ada pada pasal 26 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi
dan transaksi elektronik yang berbunyi :
1. “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan,
penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas
persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan
berdasarkan Undang-Undang ini.
Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan tidak
hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan,
melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas
73
penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau
kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data.
Selanjutnya, apabila dilihat dalam pasal tersebut terdapat kata “Hak”,
Hak yang dimaksud adalah Hak pribadi berdasarkan penjelasan dari pasal 26
UU ITE, yang tergolong hak pribadi yaitu :
a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupanpribadi
dan bebas dari segala macam gangguan.
b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan
Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi
tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
Tindakan ini sebagai perwujudan pemenuhan ganti rugi atas tindakan
yang merugikan, untuk mengembalikan kondisi sebelum terjadi kerugian itu,
serta kerugian yang timbul karena peristiwa tersebut.
Bentuk perlindungan lain dalam peraturan ini tertuang dalam pasal 15
mengenai tindakan preventif mengenai kewajiban penyelenggara sistem
elektronik dalam menyediakan sistem elektronik, yang berbunyi :
1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan
Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung
jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana
mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap
Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
74
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam
hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan,
dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.
Berdasarkan penjelasan pasal 15 Undang – undang nomor 11 tahun
2008 menerangkan bahwa yang dimaksud andal, aman serta bertanggung
jawab terkait beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya yaitu :
“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai
dengan kebutuhan penggunaannya, sedangkan “Aman” artinya Sistem
Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik, dan “Beroperasi sebagaimana
mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan
spesifikasinya. “Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang
bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem
Elektronik tersebut
Terkait dengan Facebook sebagai penyelenggara sistem elektronik,
berdasarkan peraturan ini timbul kewajiban untuk menciptakan keadaan
sistem elektronik yang mampu menjaga data pengguna, dapat digunakan
dengan baik tanpa gangguan atau kendala dari sistem, serta bertanggung
jawab terhadap segala aktifitas pengguna terkait pengguna media sosial
tersebut.
Facebook telah menerapkan apa yang disyaratkan oleh peraturan
tersebut, hal ini dapat dilihat dari bentuk keperdulian dengan aktifitas
pengguna, kenyamanan dan keamanan media sosial tersebut, dengan membuat
75
Statement of Rights and Responsibilities yang berisi pengaturan dan tata cara
dalam menggunakan Facebook.
Apabila terjadi kerusakan atau kegagalan sistem yang terjadi maka
kewajiban yang harus dilakukan penyelenggara sistem elektronik berdasarkan
pasal 15 ayat 2 PP PSTE adalah :
“Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelola,
penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pemilik data pribadi”
Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadi kebocoran data
pribadi jatuh ke tangan yang salah, digunakan diluar dari penggunaan
semestinya, atau dengan kata lain terjadi penyalahgunaan data”.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan data yang
dilakukan oleh Facebook terhadap data pengguna tertuang dalam Statement of
Rights and Responsibilities dan Privacy Policy, apabila penggunaan data
tersebut diluar dari dari yang telah diperjanjikan, maka dapat memenuhi unsur
dari pasal 26 Undang – undang nomor 11 tahun 2008 dan dapat diajukan atas
dasar kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.
Hal serupa diperjelas pada pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan
bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum sepanjang
memenuhi empat unsur, yaitu :
1. Adanya perbuatan.
Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan hukum, yang berarti
perbuatan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum. Misalnya
76
Facebook melakukan pemindahan data tanpa sepengetahuan
pengguna.
2. Adanya unsur kesalahan.
Perbuatan hukum yang disebutkan diatas, menimbulkan akibat
hukum yang berasal dari unsur kesalahan, dapat berupa menyalahi
peraturan perundang – undangan maupun dalam bentuk
wanprestasi.
3. Adanya kerugian.
Dari perbuatan dan kesalahan yang telah terjadi, timbul suatu
akibat yang berbentuk kerugian. Kerugian tersebut tentu harus
berhubungan dengan perbuatan dan kesalahan yang terkait.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan
kerugian.
Hubungan antara, perbuatan, kesalahan serta kerugian
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mempunyai korelasi
sebab akibat. Apabila tidak timbul dari sebab akibat, maka
korelasi antar ketiga unsur yang disebutkan dalam pasal 1365
tidak dapat dikenai tanggung jawab.
Ditinjau dari Undang undang nomor 11 tahun 2008 dan peraturan
pelaksananya beserta peraturan lain yang terkait, apabila penyalahgunaan
data yang dilakukan oleh Facebook memenuhi unsur diatas, misalnya
Facebook melakukan pemindahan data tanpa sepengetahuan pengguna, dari
perbuatan tersebut Facebook tentu menyalahi perjanjian penggunaan data.
77
Apabila timbul kerugian yang merupakan sebab akibat dari perbuatan
tersebut, maka dari perbuatan tersebut Facebook harus bertanggung jawab
atas perbuatannya. berdasarkan dasar hukum yang ada, yaitu perjanjian
antara pengguna dan Facebook, perbuatan tersebut dapat diajukan gugatan
secara perdata dengan landasan ganti kerugian yang tentunya akan
dilaksanakan di Santa Clara County, California, Amerika Serikat.
2. Perlindungan Hukum Terkait Penyalahgunan Data yang dilakukan oleh
sesama Pengguna Facebook Indonesia.
Aktifitas informasi dan transaksi elektronik melibatkan banyak pihak,
pihak pengguna, pihak penyelenggara sistem elektronik serta pihak pengguna
lain yang saling berhubungan.
Dari berbagai macam aktifitas, tidak hanya menutup kemungkinan,
terjadi aktifitas yang dikehendaki, namun terdapat potensi aktifitas atau
tindakan yang tidak dikehendaki. Salah satunya yaitu tindakan
penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh sesama pengguna.
Tindakan semacam ini tentu dilarang, tidak diperkenankan dan
dihindari, oleh pihak penyelenggara, pengguna pemilik data maupun negara
selaku pembentuk peraturan untuk menciptakan aktifitas informasi dan
transaksi elektronik berjalan dengan baik.
Untuk mencegah terjadi tindakan penyalahgunaan data pribadi yang
mungkin dilakukan oleh sesama pengguna media sosial di Indonesia,
pemerintah membentuk suatu peraturan yang menaungi dan mengatur
mengenai hal tersebut.
78
Diatur dalam pasal 30 undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik mengenai pengaksesan secara ilegal yang
berbunyi :
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain
dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa
pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa
pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol
sistem pengamanan.
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan
tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bahwa melanggar melakukan
perbuatan diluar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengkases
komputer atau sistem elektronik sebagaimana mestinya, merupakan salah satu
unsur untuk memenuhi perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal
ini.
Selanjutnya apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan
tertentu sebagai mana disebutkan dalam angka 1 hingga 3, yaitu bertujuan
memperoleh informasi elektronik, dan atau dengan cara melanggar,
menerobos. melampaui atau menjebol sistem pengamanan yang ada. Dengan
sengaja dan sadar akan perbuatan nya dapat digolongkan memenuhi unsur
dalam pasal ini secara terpisah maupun keseluruhan.
79
Perbuatan tersebut diatas merupakan salah satu tindakan yang dapat
digolongkan sebagai penyalahgunaan data, karena menggunakan atau
mendapatkan data dengan cara yang tidak diperkenankan dan diperbolehkan
sebagaimana mestinya oleh peraturan terkait.
Tindakan penyalahgunaan tersebut yang mungkin saja dilakukan oleh
sesama pengguna Facebook maupun orang lain yang dengan sengaja
melakukan perbuatan tersebut, oleh undang – undang nomor 11 tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik tidak diperkenankan, dan diancam
dengan hukuman, sebagaimana tertulis dalam pasal 46, yang berbunyi :
1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah).
Selain tindakan pengaksesan secara ilegal, dalam undang undang ini
juga diatur mengenai pelarangan jenis penyalahgunaan data yang berpotensi
dilakukan oleh sesama pengguna terhadap pengguna lain, yaitu terkait
penambahan, pemindahan maupun menyebabkan data pribadi pengguna lain
80
berubah menjadi data publik. Diatur dalam pasal 32 yang berbunyi
sebagaimana berikut :
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi,
melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem
Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses
oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana
mestinya.
Apabila pengguna Facebook melakukan tindakan sebagaimana yang
telah disebutkan diatas terhadap pengguna lain dengan unsur yang terpenuhi
sebagian atau seluruhnya dari pasal tersebbut, maka menurut undang – undang
nomor 11 tahun 2008 diancam dengan hukuman yang disebutkan dalam pasal
48, yang berbunyi :
1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).
81
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
Selain itu untuk tindakan penyalahgunaan data yang mungkin
menimbulkan kerugian dapat dikenakan pasal 26 undang – undang nomor 11
tahun 2008, yaitu mengenai penyalahgunaan data tanpa kehendak dari pemilik
data, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tindakan penyalahgunaan
data yang dilakukan oleh pengguna Facebook yang merupakan warga negara
Indonesia, dikenakan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum positif
negara Indonesia.
Penyelesaian hukum dapat dilaksanakan di pengadilan negeri seluruh
indonesia, karena yang melakukan tindakan penyalahgunaan data pribadi
adalah orang atau badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia.
3. Perlindungan Hukum Terkait Penyalahgunan Data yang dilakukan oleh
Pengguna Facebook Asing Terhadap Pengguna Facebook Indonesia.
Tindakan penyalahgunaan data pribadi tidak hanya dilakukan oleh
pengguna yang tunduk pada yurisdiksi hukum yang sama. Tidak jarang
tindakan penyalahgunaan data pribadi atau bahkan tindakan melanggar
hukum terjadi dengan melewati batas negara atau kejahatan lintas negara.
Dalam hal terjadi penyalahgunaan data antara pengguna yang
berkedudukan di indonesia dengan pengguna Facebook. Penyelesaian hukum
yang mungkin terjadi ditinjau dari undang – undang nomor 11 tahun 2008
82
tentang informasi dan transaksi elektronik, mengacu pada pasal 2 peraturan
tersebut yang berbunyi sebagai berikut :
“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan
perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar
wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah
hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan
merugikan kepentingan Indonesia.”
Menurut pasal 2 undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik menyiratkan bahwa peraturan ini menganut
asas ektrateritorial, yang berarti kepanjangan secara semu (quasi extentio) dari
yurisdiksi suatu negara di wilayah yurisdiksi negara lain.76
Dikarenakan tindakan pelanggaran hukum dalam ruang lingkup
Cybercrime dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda lokasi dengan
terjadinya perbuatannya.
Berdasarkan pasal 2 undang – undang no 11 tahun 2008, pemerintah
indonesia memiliki kewenangan untuk menegakan hukum sepanjang ada
pelanggaran terhadap peraturan tersebut, serta ada kepentingan bangsa
Indonesia yang dirugika.
Peraturan ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan
melawan hukum sebagaimana diatur pasal 2, baik yang berada di wilayah
hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki
akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum
Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
76 Muhamad Rakhmanaji, Yurisdiksi Ektrateritorial Dalam Kasus Perusakan Kedutaan Besar Inggris di Iran, ALSA Indonesia, 2012
83
Dengan demikian perbuatan yang dilakukan pengguna Facebook yang
tunduk pada hukum selain hukum Indonesia terhadap pengguna Facebook
yang ada di Indonesia, sepanjang memiliki akibat hukum di Indonesia, dapat
ditindak sesuai dengan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik.
Pengguna asing (pengguna Facebook yang tunduk pada hukum selain
Indonesia), mendapatkan akibat hukum yang sama dengan pengguna
Facebook dari Indonesia terkait perbuatan melanggar hukum berdasarkan
undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik atau dapat menyelesaikan permasalahan hukum tersebut melalui
arbitrase.
Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada konflik hukum yang
mungkin terjadi, apabila di negara pengguna asing tidak melarang mengenai
penyalahgunaan data, maka penegakan hukum di bidang ini akan lebih sulit,
oleh karena itu diperlukan kerja sama bilateral (Bilateral mutual assistance)
antar penegak hukum masing – masing negara dan di jutifikasi dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Namun yang perlu diperhatikan adalah, terkait permasalahan hukum
yang terjadi antara para pengguna, dalam hal ini Facebook selaku
penyelenggara sistem elektronik tidak turut ikut campur dalam permasalahan
antara pengguna sesuai yang tertulis dalam Statement of Rights and
Responsibilities yang menyatakan pada sub bab ”Dispute” :
84
“If anyone brings a claim against us related to your actions, content or
information on Facebook, you will indemnify and hold us harmless from and
against all damages, losses, and expenses of any kind (including reasonable
legal fees and costs) related to such claim. Although we provide rules for user
conduct, we do not control or direct users' actions on Facebook and are not
responsible for the content or information users transmit or share on
Facebook. We are not responsible for any offensive, inappropriate, obscene,
unlawful or otherwise objectionable content or information you may
encounter on Facebook. We are not responsible for the conduct, whether
online or offline, or any user of Facebook.”
Facebook juga menghendaki penyelesaian sengketa terhadapnya
dilakukan dan dinaungi oleh hukum negara bagian maupun federal daerah
South Clara County, California Amerika Serikat. Jadi apabila pengguna
Facebook Indonesia mapun pengguna Facebook yang ada di negara lain
mempunyai masalah hukum dengan Facebook diselesaikan sesuai tempat
yang telah disebutkan dan disetujui oleh kedua belah pihak pada Statement
of Rights and Responsibilities, yaitu di South Clara County, California
Amerika Serikat.
C. Analisis Kasus Pelanggaran Privasi Menggunakan Pasal 26 Undang –
Undang No 11 Tahun 2008.
Keberadaan peraturan yang jelas dan tepat guna mendorong
kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya hukum apabila mereka
merasa telah terjadi pelanggaran terkait perlindungan data peribadi. Hal ini
tercermin dalam salah satu contoh Landmark Cases Facebook as defendant :
85
a. Fraley vs Facebook, Inc77
Dalam kasus ini penggugat (Angel Fraley, Paul Wang, Suzan
Mainzer) menuntut Facebook, Inc karena dianggap melanggar Civil Code §
3344; California‟s Unfair Competition Law, Business and Professions Code
§ 17200, et seq. (“UCL”). Gugatan tersebut didasari oleh tindakan
Facebook, menggunakan nama, gambar profil, foto, kesamaan, dan identitas
pengguna atau pemilik akun di Facebook. Facebook selaku penyelenggara
sistem elektronik menggunakan data tersebut untuk kepentingan iklan
produk dari advertiser78
tanpa sepengetahuan dari pemilik data. Facebook
menggunakan data pengguna tersebut untuk melakukan iklan, menawarkan
produk melalui Sponsored Stories79
.
Gugatan yang diajukan oleh para pengguna, menuntut Facebook
untuk memberikan kompensasi materiil maupun Non materiil karena telah
merugikan para pengguna.
Berdasarkan kesepakatan, kedua belah pihak berkenan untuk
menyelesaikan permasalahan ini secara damai dengan beberapa kesepakatan
antara para pihak.
Kesepakatan tersebut berisi beberapa hal antara lain adalah sebagai
berikut :
77 Angel Fraley vs Faceebook, Inc, Case No.: 11-CV-01726-LHK 78 Pihak yang memasang iklan di Facebook, iklan tersebut akan muncul dalam Sponsored Stories. 79 Sponsored Stories muncul ketika pengguna berinteraksi dengan website dari Facebook atau pihak
pengiklan dengan cara tertentu, misalnya melakukan “Like”, pada halaman resmi milik pengiklan.
86
1. Facebook Membayar sejumlah dana sebesar $ 20 juta USD untuk
membayar klaim para pengguna yang merasa dirugikan atas
penggunaan data pribadi yang muncul dalam Sponsored Sories..
Tidak ada yang tahu berapa banyak kompensasi yang diterima oleh
masing-masing pemohon resmi, atau apakah kompensasi tersebut.
Jika jumlah klaim yang diterimadirasa terlalu rendah dan secara
ekonomis tidak sebanding dengan proses serta klaim, pembayaran
akan dilakukan kepada organisasi non profit, Misalnya Organisasi-
organisasi yang terlibat dalam program pendidikan yang
mengajarkan orang dewasa dan anak-anak bagaimana
menggunakan teknologi media sosial dengan aman, atau terlibat
dalam penelitian media sosial, organisasi yang melindungi
kepentingan anak-anak.
2. Facebook Merevisi Terms of Service (dikenal sebagai "Pernyataan
Hak dan Tanggung Jawab") yang berkaitan dengan Sponsored
Stories.
3. Facebook akan Memberikan pengguna (dan orang tua dari pengguna
yang berusia belum dewasa atau wali hukum) informasi tambahan
tentang dan kontrol atas penggunaan mereka (dan anak-anak
mereka) nama dan gambar profil dalam Sponsored Stories.
Kasus Fraley vs Facebook apabila ditinjau dari sudut pandang
hukum privasi di Indonesia tentu tidak jauh berbeda dalam pelaksanaan
secara idealnya.
87
Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :
“…penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan
Orang yang bersangkutan.“
Penggunaan nama, gambar profil, foto, kesamaan, dan identitas
penggunaFacebook, dilakukan diluar sepengetahuan dari pengguna itu
sendiri tentu hal itu melanggar pasal 26 ayat 1 UU ITE, tindak lanjut
mengenai pelanggaran pasal 26 ayat 1 UU ITE ini ada ayat 2 dari pasal ini,
yang menyatakan bahwa :
“ Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan
berdasarkan Undang-Undang ini.”
Kasus pelanggaran privasi Fraley vs Facebook, apabila terjadi di
indonesia tentu akan memenuhi unsur unsur dari pasal 26 UU ITE, dan
pelaksanaan penegakan hukum dari kasus ini hampir sama dengan
pelaksanaan penyelesaian kasus ini. Apabila kasus tersebut terjadi di
Indonesia maka sesuai dengan pasal 26 undang – undang nomor 11 tahun
2008 maka pemilik data yang mengalami kerugian dapat menggugat
Facebook. Selaku penyelenggara sistem elektronik, Facebook menggunakan
data pengguna tanpa sepengetahuan dan diluar batas kewenangannya, serta
melanggar Statement of Right and Responsibilities
88
b. Perrin Davies v Facebook, Inc80
September 2011, Perrin Davies, Cynthia Queen, Brian Lentz, Mathew
Vickery, selaku penggugat menuntut Facebook, Inc di pengadilan Northern
District of California, San Jose Divission. Berdasarkan pelanggaran atas
Terms and Condition yang tertuan pada Privacy Policy milik Facebook, Inc
terkait privasi pengguna, hal ini berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh
Facebook yang melakukan Tracking81
. Tindakan ini dilakukan dengan cara
Cookies yang tetap aktif selama pengguna terhubung dengan internet,
sehingga Facebook dapat memberikan rekomendasi mengenai pertemanan dan
iklan yang terkait dengan pengguna.
Kesepakatan terjadi antara para pihak, yang kemudian memberikan
hak dan kewajiban bagi keduanya yaitu :
1. Facebook Merevisi Terms of Service (dikenal sebagai "Pernyataan
Hak dan Tanggung Jawab") yang berkaitan dengan Sponsored Stories
2. Pengguna memiliki hak untuk menghentikan dan mengintervensi
apabila terjadi akses informasi oleh pihak ketiga maupun Facebook,
apabila tindakan tersebut diluar kepentingan pengguna.
3. Facebook wajib menghentikan pengguna metode Tracking terhadap
pengguna.
80 Kasus Perrin Davies V Facebook, Inc No. 5:12-md-02314-EJD 81 Pelacakan terhadap aktivitas di internet yang dilakukan oleh pengguna Facebook, misalnya
memantau website apa saja yang dikunjungi, sehingga Facebook dapat melakukan pemetaan terhadap
pengguna mengenai beberapa hal meliputi : kesukaan, relasi, dan beberapa hal lain tanpa
sepengetahuan pengguna
89
4. Facebook wajib merancang suatu sistem yang dapat melindungi data
pengguna, sehingga tidak dimungkinkan terjadi penyalahgunaan data
oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pengguna.
Apabila ditinjau dari undang – undang nomor 11 tahun 2008, yaitu
permasalahan hukum yang terjadi antara Perrin Davies dan Facebook.
Dalam kasus ini Facebook melakukan tindakan akses ilegal dan
intervensi terhadap aktifitas penggunnya, yaitu Perrin Davies yang merasa
terganggu haknya.
Berdasarkan pasal 30 undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik mengenai pengaksesan secara ilegal.
Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik mampu mengetahui
aktifitas pengguna dalam menggunakan media sosial tersebut, yang
memenuhi unsur dalam pasal 30 ayat 2 dalam peraturan tersebut, berbunyi
sebagai berikut :
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan
cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik “
Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman sebagaimana dalam
pasal 46 undang – undang nomor 11 tahun 2008, yang berbunyi :
“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah.”
Tindakan yang dilakukan oleh Facebook dapat dikategorikan sebagai
tindakan penyalahgunaan data, karena melakukan tindakan yang diluar batas
dan kewenangannya terkait pengolahan data penggunanya.
90
Selain memenuhi unsur pasal diatas tindakan Facebook juga
memenuhi unsur pasal lain terkait tindakan Facebook melakukan intervensi
terhadap aktifitas pengguna di media sosial tersebut, yaitu pasal 32 ayat 2
yang berbunyi :
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada
Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”
Tindakan yang dilakukan Facebook dalam kasus ini mengetahui
aktifitas penggunaan sosial media, sehingga mengetahui pola, ketertarikan
pengguna terhadap topik tertentu, kemudian memberikan pola aktifitas
tersebut kepada pihak ketiga, pihak ketiga yang ingin mengiklaankan
produknya sesuai dengan ketertarikan pengguna.
Apabila pengguna Facebook melakukan tindakan sebagaimana yang
telah disebutkan diatas terhadap pengguna lain dengan unsur yang terpenuhi
sebagian atau seluruhnya dari pasal tersebut, maka menurut undang – undang
nomor 11 tahun 2008 diancam dengan hukuman yang disebutkan dalam pasal
48 ayat 2, yaitu :
“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah)”
Tindakan yang dilakukan oleh Facebook selaku penyelenggara sistem
elektronik dalam hal ini mencederai prinsip perlindungan data yang
seharusnya wajib diberikan kepada pengguna. Perbuatan ini tidak sesuai
91
dengan pasal 15 undang – undang nomor 11 tahun 2008, yang mensyaratkan
penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan hal sebagaimana berikut :
1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman
serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem
Elektronik sebagaimana mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap
Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku
dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa,
kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem
Elektronik
Berdasarkan penjelasan pasal 15 Undang – undang nomor 11 tahun
2008 menerangkan bahwa yang dimaksud andal, aman serta beroperasinya
sistem elektronik sebagaimana mestinya yaitu :
1. “Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai
dengan kebutuhan penggunaannya, walaupun memiliki kekurangan,
namun penyedia sistem elektronik berusaha dengan segala upaya untuk
mewujudkan kondisi andal.
2. “Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik
dari potensi gangguan keamanan yang munkin mengancam pengguna,
baik yang diprediksi maupun tidak dapat diprediksi.
3. “Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik
memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya, tidak ada
gangguan selama penggunaan sistem elektronik tersebut..
92
Apabila terjadi kerusakan atau kegagalan sistem yang terjadi maka
kewajiban yang harus dilakukan penyelenggara sistem elektronik berdasarkan
pasal 15 ayat 2 PP PSTE adalah :
“Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelola,
penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pemilik data pribadi”
Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadi kebocoran data
pribadi jatuh ke tangan yang salah, digunakan diluar dari penggunaan
semestinya, atau dengan kata lain terjadi penyalahgunaan data”.
Tindakan yang dilakukan Facebook tidak mencerminkan hal – hal
yang telah disebutkan diatas, yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara
sistem elektronik yang baik. Dalam kasus ini apabila kasus tersebut terjadi
atau mempunyai akibat hukum di Indonesia, akan dikenakan sesuai dengan
hukum negara Indonesia, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahasan
sebelumnya.
Penggunaan data pribadi yang tanpa sepengetahuan dari pemilik data,
atau dalam hal ini pengguna Facebook tentu sangat tidak sesuai dengan
Statement of Rights and Responsibilities82
.
Hal ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, serta
tidak sesuai dengan kesepakatan antara pengguna dan Facebook selaku
penyelenggara sistem elektronik yang menghendaki adanya pembatasan
kewenangan dalam penggunaan data pengguna. Tindakan yang dilakukan
Facebook yang menyebabkan permasalahan hukum adalaah terkait
82 Syarat dan kondisi yang telah disepakati sebelum seseorang terdaftar sebagai pengguna Facebook.
93
penggunaan data pribadi pengguna digunakan dengan tanpa sepengetahuan
pemilik data dan tidak dilakukan atas pemberitahuan terlebih dahulu.
Namun dalam kasus ini tidak demikian, penggunaan nama, gambar
profil, foto, keterkaitan, dan identitas pengguna digunakan tanpa
sepengetahuan pengguna dan digunakan untuk tujuan iklan suatu produk di
halaman facebook, sperti yang tertera pada gambar :
Gambar 6. Sponsored Stories Facebook
Sumber : Facebook.com diakses 05 Mei 2013
Kasus yang terjadi di California Amerika Serikat ini, menunjukan
kesadaran masyarakat tehadap perlindungan data dan privasi. Mereka
menyadari bahwa apabila hak mereka dilanggar, mereka dapat mengajukan
gugatan akan kerugian yang ditimbulkan.
Mayoritas masyarakat Indonesia dapat dikatakan lekat dengan media
sosial, khususnya Facebook. Kasus serupa sangat mungkin terjadi di
Indonesia mengingat jumlah pengguna Facebook di Indonesia termasuk
dalam peringkat 5 besar.
94
Mengingat besaran jumlah penduduk Indonesia yang tergabung
sebagai pengguna Facebook, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus
sejenis dapat terjadi di Indonesia. Walaupun sejauh ini belum ada
masyarakat atau dalam hal ini pengguna Facebook yang ada di Indonesia
membawa kasus semacam ini untuk diproses secara hukum.
Penyelesaian dari kasus Fraley vs Facebook menggunakan hukum
yang ada di California, Amerika Serikat mengenai perlindungan data dan
privasi.
Apabila kasus ini terjadi di Indonesia, masyarakat yang menggugat
dapat menggunakan pasal 26 UU ITE sebagai dasar hukum dengan beberapa
penyesuaian.
95
BAB V
Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan.
Tanggung jawab hukum yang di berikan Facebook dalam melindungi
data pribadi pengguna tertuang dalam Statement of Rights and
Responsibilities. Dokumen hukum tersebut merupakan perjanjian antara
Facebook dan pengguna terkait aktifitas di Facebook, dalam dokumen
tersebut berisi hak dan kewajiban antara pengguna dan Facebook selaku
penyelenggara sistem elektronik, serta pengaturan mengenai aktifitas
pengguna dan penggunaan data pengguna oleh Facebook.
Pemerintah republik Indonesia Dalam undang – undang nomor 11
tahun 2008 tentang informasi dan trasnsaksi elektronik diatur beberapa pasal
terkait perlindungan data pribadi yang diatur dalam :
a. Pasal 15 mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara
sistem elektronik.
b. Pasal 26 tentang pelarangan penggunan informasi tanpa kehendak
pemilik data dapat digugat atas dasar ganti kerugian.
c. Pasal 30 pelarangan pengaksesan secara ilegal diancam dengan pasal 46.
d. Pasal 32 tentang perlindungan data pribadi diancam dengan pasal 48.
Apabila terjadi penyalahgunaan data sesama pengguna yang
merupakan warga negara Indonesia, maka akan diselesaikan dengan cara
hukum Indonesia dan dilaksanakan di pengadilan Indonesia.
96
Berdasarkan pasal 2 peraturan ini, maka mempunyai sifat
ekstrateritorial yaitu dapat peraturan ini dapat dilaksanakan diluar batas
negara Indonesia, apabila mempunyai akibat hukum dan kepentingan di
Indonesia, maka apbila ada pengguna Facebook asing mempunyai masalah
hukum di Indonesia, dapat dikenakan sesuai peraturan hukum di Indonesia.
2. Saran.
Perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh Facebook selaku
penyelenggara sistem elektronik dalam hal tertentu dirasa cukup baik,
namun terdapat beberapa saran yang mungkin dapat menyempurnakan
perlindungan tersebut antara lain :
a. Perlu adanya perwakilan Facebook minimal terdapat di wilayah ekonomi
yang ada (misalnya : ASEAN, OCEANIA, EU dan sebagainya) sehingga
memudahkan pengguna untuk memproses masalah hukum tanpa perlu
pergi ke Amerika Serikat.
b. Bagi pengguna Facebook disarankan untuk lebih berhati-hati, serta
memahami terkait aturan penggunaan data secara jelas, sehingga tidak
terjadi hal-hal tidak di ingin pada data pengguna, baik yang bersifat
publik maupun privat.
c. Pemerintah perlu mengadakan perjanjian bilateral mengenai informasi
dan transaksi elektronik, dengan negara asal dari situs yang banyak
diakses oleh masyarakat Indonesia, khususnya media sosial seperti
Facebook, Twitter dan lain sebagainya.
97
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya
Bakti, 2004.
Ardiansyah, Dani. Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta
2008.
Budi Agus Riswandi, Perlindungan Hukum Terhadap Privacy di internet (Studi
Komparasi Pengaturan Privacy di Indonesia, Australia, dan Uni Eropa,
FENOMENA, Volume 03 Nomor 02, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 2005.
Cane, The Anatomy of Tort Law, Hart Publishing, 1999
Cavoukian, Ann, Who Knows : Safeguarding Your Privacy in Networked World,
Random House Of Canada 1995.
Chlapowski, Francis S, The constitutional Protection of Information Privacy,
Boston University Law Review, Volume 71, 1991.
Dutton William H., Through the Network (of Networks), Oxford Internet Institute,
London, 2007.
Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (suatu Kajian Kompilasi), Raja
Grafindo, Jakarta, 2005.
Efraim Turban, et al, Electronic Commerce A Manajerial Perspective, Prentice Hall,
Upper Saddle River, New Jersey, 1999.
Flaherty, David H, Protecting Privacy in surveillance societies, University of North
Carolina Press, 1989.
Gavison, Ruth, Privacy and the Limits of The Law, Yale Law journal, 89 : 421-471
Di print ulang di Philosopical Dimensions of privacy : An Anthology, ed.
F.D. Schoman, Cambridge : Cambridge University Press, 1984.
Gordon B. Davis dan Margareth Olson, Management Information System :
Conceptual Foundations, Structure and Development, McGraw-Hill, New
York, 1987.
98
Gromov, Gregory, Roads and Crossroads of Internet History, University of North
Carolina Press, 2010.
Imedinghaff, Thomas J. ed., Online Law – The SPA’s Legal guide to going Business
on the internet, Canada, Addison-Wesley Developer Press, 1996.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,
Bayumedia,Malang, 2011.
Kroenke, David, Management Information System : Interntional Edition, Mitchell
McGraw-Hill, Singapura, 1993.
Muhamad Rakhmanaji, Yurisdiksi Ektrateritorial Dalam Kasus Perusakan
Kedutaan Besar Inggris di Iran, ALSA Indonesia, 2012
Nissenbaum, Helen Privacy In Context, Stanford University Press, California, 2010.
Rainer Turban dan Potter, Introduction to information Technology, John Willey &
Sons inc. 1997
Reiman, Jeffrey, Privacy, Intimacy, and Persohood, Philosophy and Public Affair
Press, Santa clara, 1995.
Rosa Agustina dkk, Hukum Perikatan (Law of Obligations), Pustaka Larasan, Bali,
2012.
Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, Harvard Law
Review, Harvard, 1890.
Slater III, William F., Internet History and Growth, Chicago Chapter Of The
Internet Society, 2002.
Smedinghoff, Thomas J. (ed), Online Law theSPA’s Legal Guide to Doing Business
on the Internet, Addison-Wesley Developers Press,New York, 2000.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia
Press, 1986.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty,
1999.
Thomas J. Smedinghoff (ed), Online Law theSPA’s Legal Guide to Doing Business
on the Internet, New York, Addison-Wesley Developers Press, 2000.
Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1999.
Westin, Alan F, Privacy and Freedom, Atheneum, 1967.
William L. Prosser, Privacy, California. Law. Review 1960
99
Internet
-------------, Aworldoftweets.com diakses tanggal 20 januari 2013
--------------, Checkfaceebook.com ( 20 januari 2013), 2010.
--------------, Privacy Right Clearinghouse, www.prc.co.id, (15 Januari 2013), (4
januari 2012), 2009.
--------------, www.grammarist.com/usage/data.com (14 Januari 2013), 2009
Beth Hayden dan Rafal Tomal, A history of Social Media (Online),
copyblogger.com, (25 maret 2013), 2012.
Craig Bellamy, 2006, What is privacy and why is it important (online),
www.CraigBellamy.net(.au), (09 Januari 2013), 2012.
Hedri Sasmita Yuda, Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna
Internet (online), www. Hukumonline.com (05 Januari 2013), 2013.
It’s a Social World: Top 10 Need-to-Knows About Social Networking and Where It’s