BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umumdisnakertrans.kotabogor.go.id/multisite/attachment/LAKIP.pdf · Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor adalah

salah satu perangkat dari Pemerintah Kota Bogor yang mempunyai

tugas membantu Walikota Bogor yang dalam kedudukannya sebagai

Kepala Daerah dan Kepala Wilayah sesuai dengan Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589). Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Kota Bogor mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Tenaga

Kerja, Sosial dan Transmigrasi.

Dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 mengenai

Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kota Bogor, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

adalah Aparat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota

Bogor. Wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota

Bogor meliputi 6 Kecamatan 68 Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, Dinas Tenaga Kerja,

Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor berpedoman pada Program Kerja

Tahunan dan selama tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan baik

yang ditunjang APBD/ APBN maupun kegiatan swadana dan

pembangunan dengan anggaran dana yang ada.


2

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan

Organisasi

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun

2010 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D dan Peraturan Walikota Bogor

No. 50 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan

Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Tenaga

Kerja, Sosial dan Transmigrasi sebagai unit pelaksana teknis dan

unsur penunjang di bidang Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Walikota Bogor melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor. Dinas

Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor berkedudukan di

Jalan Merdeka No. 142 Bogor.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor

mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan

Pemerintah Daerah di Bidang Tenaga Kerja, Sosial dan

Transmigrasi.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Dinas Tenaga

Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor mernpunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja, Sosial dan

Transmigrasi;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja,

Sosial dan Transmigrasi;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor

sesuai dengan tugas dan fungsinya.


3

3. Kewenangan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota

Bogor

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor

mempunyai kewenangan untuk menangani urusan Pemerintah

Daerah di Bidang Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi. Dinas

Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi adalah Aparat Pemerintah

Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor. Wilayah kerja

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor meliputi 6

Kecamatan dan 68 Kelurahan.

4. Susunan Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor No. 3 Tahun

2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipimpin oleh Seorang

Kepala Dinas dan dibantu oleh :

a. Sekretariat membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

b. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi :

1) Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;

2) Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Bina Lembaga Latihan

Swasta;

3) Seksi Transmigrasi.

c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan

Ketenagakerjaan membawahkan :

1) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;

2) Seksi Pengawasan Norma Kerja;

3) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

d. Bidang Pelayanan Sosial membawahkan :

1) Seksi Rehabilitasi Sosial;

2) Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;

3) Seksi Pemberdayaan Sosial.

e. Bidang Pengembangan Sosial membawahkan :

1) Seksi Kemitraan Sosial;


4

2) Seksi Bina Sosial;

3) Seksi Data dan Informasi Sosial.

f. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), membawahkan :

1) Sub Bagian Tata Usaha

g. UTTD Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial,

membawahkan :

1) Sub Bagian Tata Usaha

h. Kelompok Jabatan Fungsional;

i. Tenaga Kerja Pelaksana;

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor mengacu kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kota Bogor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;


5

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor Peraturan Daerah Kota

Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015

– 2019

D. Reviu Berkala

Reviu berkala dilakukan dengan tujuan untuk

mensinkronkan dengan visi, misi, tujuan, indikator tujuan,

Sasaran, indikator sasaran dengan target yang dilaksanakan

dalam kurun waktu Tahun 2015 - 2019, selain itu agar dapat

memperbaiki guna penyempurnaan lebih lanjut.

Hasil dari reviu diharapkan adanya peningkatan

akuntabilitas kinerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Sosial

dan Transmigrasi Kota Bogor serta tersedianya dokumen

perencanaan yang lebih akuntabel.


6

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di

depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan

dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan

Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam

pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan

Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan

operasional.

2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.

3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan,

sesuai dengan yang tercantum dalam Lembaran Daerah Kota

Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E Peraturan Daerah Kota Bogor

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 - 2019,

maka Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor

mempunyai Visi dan Misi yang akan mendukung tercapainya

target tersebut. Adapun Visi dan misinya adalah sebagai berikut

:

Visi

“Menuju Sumber Daya Manusia yang Berkualitas,

Bermartabat, Berbudaya dan Mandiri Tahun 2015 - 2019”

Misi

Misi Kesatu : Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja,

Informasi Pasar Kerja dan Transmigrasi;

Misi Kedua : Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan

Pengusaha;


7

Misi Ketiga : Meningkatkan Konsistensi Pelayanan dan

Kesejahteraan Sosial;

Tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota

Bogor mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 10.422.940.248,- dengan

jumlah kegiatan sebayak 43 Kegiatan. Untuk lebih jelasnya Program

dan Kegiatan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI

1 2 3 4

1 Pemberdayaan Fakir Miskin,

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Lainnya

1.562.000.000 1.529.822.433

1 Penyelenggaraan Perlindungan

Sosial

310.000.000 307.000.000

2 Pembinaan Keluarga Sangat

Miskin (KSM) dan Pendamping

Program Keluarga Harapan (PKH)

465.000.000 452.590.000

3 Pemberdayaan Lanjut Usia 148.000.000 142.992.000

4 Pemberdayaan Wanita Rawan

Sosial Ekonomi (WRSE)

239.000.000 235.610.000

5 Pemutakhiran Data dan Informasi

Kesejahteraan Sosial

150.000.000 143.152.500

6 Verifikasi dan Validasi Data

Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)

250.000.000 248.477.933

2 Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.339.000.000 1.257.764.715

7 Pelatihan Keterampilan bagi

Pencaker dan Pengangguran

(Enterpreunership)

450.000.000 436.087.700

8 Kajian Pengembangan Standar

Minimum Pelayanan UPTD BLK

107.000.000 105.425.000

9 Pelatihan Keterampilan berbasis

Masyarakat Miskin (KK Miskin)

148.000.000 140.571.000

10 Pelatihan Keterampilan Hidup

(Life Skill)

250.000.000 216.317.600

11 Pelatihan Melalui Pemagangan 149.000.000 141.383.729

12 Pembinaan Lembaga Latihan

Swasta (LLS)

113.000.000 103.218.825


8

13 Penyusunan dan Pelatihan

Produktifitas bagi Tenaga Kerja

122.000.000 114.760.861

3

Pelayanan dan Rehabilitasi


530.000.000 523.906.600

14 Penanganan Penyandang Masalah


230.000.000 223.906.600

15 Pemberdayaan Taruna Siaga

Bencana (TAGANA)

300.000.000 300.000.000

4 Peningkatan Kesempatan Kerja 844.000.000 827.416.969

16 Bursa Kerja Expo 174.000.000 173.619.000

17 Pemberian Kerja Sementara 450.000.000 435.457.369

18 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 120.000.000 118.597.000

19 Penyuluhan dan Bimbingan

Jabatan

100.000.000 99.743.600

5 Pembinaan Anak Terlantar 370.000.000 349.390.400

20 Pembinaan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial di Rumah

Singgah

370.000.000 349.390.400

6

Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

21 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan

(Hibah/Bansos/RTLH)

20.000.000 8.315.000

7

Program Pelindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

887.000.000 874.974.300

22 Pembinaan Hubungan Industrial

dan Pembinaan Buruh

175.000.000 171.105.500

23 Penelitian dan Penetapan UMK 250.000.000 243.684.500

24 Pemberdayaan LKS Tripartit 70.000.000 69.948.500

25 Pembinaan dan Pengawasan

Tenaga Kerja Asing

50.000.000 49.668.400

26 Perlindungan Tenaga Kerja Anak

Terpaksa Bekerja

145.000.000 144.880.900

27 Pembinaan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja ( K3 )

197.000.000 195.686.500

8

Pembinaan dan Penempatan

Transmigrasi

348.000.000 323.918.200

28 Sosialisasi dan Rekrutmen serta

Pembekalan Calon Transmigran

100.000.000 97.520.000

29 Penjajakan, Pendampingan ke

Lokasi Transmigrasi

148.000.000 126.759.600

30 Monitoring dan Pelaporan bantuan

Pengembangan Ekonomi

Transmigrasi

100.000.000 99.638.600

9

Pembinaan Para Penyandang

Cacat dan Trauma

300.000.000 259.092.500


9

31 Bimbingan Sosial dan Pelatihan

Keterampilan bagi Disabilitas

300.000.000 259.092.500

10

Pembinaan Panti Asuhan / Panti

Jompo

150.000.000 147.908.650

32 Pembinaan yayasan Sosial / Orsos

/ Panti Sosial

150.000.000 147.908.650

11

Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial ( Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan

Sosial Lainnya )

400.000.000 380.681.500

33 Pembinaan Korban Tindak

Kekerasan dan Trafiking

100.000.000 87.461.500

34 Pembinaan bagi Korban

Narkotika, Trauma dan Eks

Psikotik

150.000.000 144.897.500

35 Pembinaan bagi Korban Narkotika

dan HIV / AID, WTS dan Eks

Psikotik

150.000.000 148.322.500

12

Pemberdayaan Kelembaga


1.100.000.000 1.076.337.500

36 Pemeliharaan TMP Dreded 390.000.000 381.219.950

37 Penumbuhan Wahana

Kesejahteraan Sosial Berbasis

MAsyarakat

140.000.000 134.939.750

38 Pemberdayaan Patisipasi Sosial

Masyarakat

245.000.000 239.135.500

39 Pemberdayaan Potensi Sosial dan

Sumbangan Sosial

325.000.000 321.042.300

13

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

729.634.580 670.820.116

40 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 729.634.580 670.820.116

14

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.793.305.668 1.740.998.978

41 Pengadaan Inventaris Kantor 734.305.668 695.713.000

42 Pemeliharaan Rutin Berkala

Inventaris Kantor

1.059.000.000 1.045.285.978

15

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

50.000.000 49.877.000

43 Penyusunan Perencanaan dan

Pelaporan OPD

50.000.000 49.877.000

10.402.940.248 10.012.909.861

B. Penetapan Kinerja


10

Penetapan Kinerja adalah dokumen pernyataan kinerja atau

kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja, antara atasan dan

bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan

sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

OPD Kota Bogor menyusun penetapan kinerja setelah menerima

dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Walikota dan

pimpinan SKPD. Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap

pimpinan OPD untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

3. Menilai keberhasilan organisasi.

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor pada

Tahun 2016 mempunyai 43 kegiatan yang akan dilaksanakan dengan

target yang ingin dicapai selama 1 tahun dan sesuai dengan Lembaran

Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E Peraturan Daerah Kota

Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 - 2019, dengan

anggaran untuk urusan Ketenagakerjaan sebesar Rp. 3.070.000.000,-,

urusan Sosial sebesar Rp. 4.412.000.000,- dan urusan

Ketransmigrasian sebesar Rp. 348.000.000, Urusan Otonomi Daerah

sebesar Rp. 2.592.940.248,- jadi total anggaran Tahun 2016 sebesar

Rp. 10.422.940.248,-.

Untuk lebih jelasnya Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Sosial dan

Transmigrasi Kota Bogor Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI

1 2 3 4


11

1 Pemberdayaan Fakir Miskin,

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Lainnya

1.562.000.000 1.529.822.433

1 Penyelenggaraan Perlindungan

Sosial

310.000.000 307.000.000

2 Pembinaan Keluarga Sangat Miskin

(KSM) dan Pendamping Program

Keluarga Harapan (PKH)

465.000.000 452.590.000

3 Pemberdayaan Lanjut Usia 148.000.000 142.992.000

4 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial

Ekonomi (WRSE)

239.000.000 235.610.000

5 Pemutakhiran Data dan Informasi


150.000.000 143.152.500

6 Verifikasi dan Validasi Data

Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

250.000.000 248.477.933

2 Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.339.000.000 1.257.764.715

7 Pelatihan Keterampilan bagi

Pencaker dan Pengangguran

(Enterpreunership)

450.000.000 436.087.700

8 Kajian Pengembangan Standar

Minimum Pelayanan UPTD BLK

107.000.000 105.425.000

9 Pelatihan Keterampilan berbasis

Masyarakat Miskin (KK Miskin)

148.000.000 140.571.000

10 Pelatihan Keterampilan Hidup (Life

Skill)

250.000.000 216.317.600

11 Pelatihan Melalui Pemagangan 149.000.000 141.383.729

12 Pembinaan Lembaga Latihan

Swasta (LLS)

113.000.000 103.218.825

13 Penyusunan dan Pelatihan

Produktifitas bagi Tenaga Kerja

122.000.000 114.760.861

3

Pelayanan dan Rehabilitasi


530.000.000 523.906.600

14 Penanganan Penyandang Masalah


230.000.000 223.906.600

15 Pemberdayaan Taruna Siaga

Bencana (TAGANA)

300.000.000 300.000.000

4 Peningkatan Kesempatan Kerja 844.000.000 827.416.969

16 Bursa Kerja Expo 174.000.000 173.619.000

17 Pemberian Kerja Sementara 450.000.000 435.457.369

18 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 120.000.000 118.597.000

19 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 100.000.000 99.743.600

5 Pembinaan Anak Terlantar 370.000.000 349.390.400

20 Pembinaan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial di Rumah

370.000.000 349.390.400


12

Singgah

6

Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

20.000.000 8.315.000

21 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan

(Hibah/Bansos/RTLH)

20.000.000 8.315.000

7

Program Pelindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

887.000.000 874.974.300

22 Pembinaan Hubungan Industrial dan

Pembinaan Buruh

175.000.000 171.105.500

23 Penelitian dan Penetapan UMK 250.000.000 243.684.500

24 Pemberdayaan LKS Tripartit 70.000.000 69.948.500

25 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga

Kerja Asing

50.000.000 49.668.400

26 Perlindungan Tenaga Kerja Anak

Terpaksa Bekerja

145.000.000 144.880.900

27 Pembinaan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja ( K3 )

197.000.000 195.686.500

8

Pembinaan dan Penempatan

Transmigrasi

348.000.000 323.918.200

28 Sosialisasi dan Rekrutmen serta

Pembekalan Calon Transmigran

100.000.000 97.520.000

29 Penjajakan, Pendampingan ke

Lokasi Transmigrasi

148.000.000 126.759.600

30 Monitoring dan Pelaporan bantuan

Pengembangan Ekonomi

Transmigrasi

100.000.000 99.638.600

9

Pembinaan Para Penyandang

Cacat dan Trauma

300.000.000 259.092.500

31 Bimbingan Sosial dan Pelatihan

Keterampilan bagi Disabilitas

300.000.000 259.092.500

10

Pembinaan Panti Asuhan / Panti

Jompo

150.000.000 147.908.650

32 Pembinaan yayasan Sosial / Orsos /

Panti Sosial

150.000.000 147.908.650

11

Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial ( Eks Narapidana,

PSK, Narkoba dan Sosial Lainnya

)

400.000.000 380.681.500

33 Pembinaan Korban Tindak

Kekerasan dan Trafiking

100.000.000 87.461.500

34 Pembinaan bagi Korban Narkotika,

Trauma dan Eks Psikotik

150.000.000 144.897.500

35 Pembinaan bagi Korban Narkotika

dan HIV / AID, WTS dan Eks

Psikotik

150.000.000 148.322.500


13

12

Pemberdayaan Kelembagaan


1.100.000.000 1.076.337.500

36 Pemeliharaan TMP Dreded 390.000.000 381.219.950

37 Penumbuhan Wahana Kesejahteraan

Sosial Berbasis MAsyarakat

140.000.000 134.939.750

38 Pemberdayaan Patisipasi Sosial

Masyarakat

245.000.000 239.135.500

39 Pemberdayaan Potensi Sosial dan

Sumbangan Sosial

325.000.000 321.042.300

13

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

729.634.580 670.820.116

40 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 729.634.580 670.820.116

14

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.793.305.668 1.740.998.978

41 Pengadaan Inventaris Kantor 734.305.668 695.713.000

42 Pemeliharaan Rutin Berkala

Inventaris Kantor

1.059.000.000 1.045.285.978

15

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

50.000.000 49.877.000

43 Penyusunan Perencanaan dan

Pelaporan OPD

50.000.000 49.877.000

10.422.940.248 10.012.909.861


14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KOTA BOGOR

TAHUN 2016

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap

indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Setelah dilakukan pengukuran

kinerja, dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan

sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana

strategis Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor selama

Tahun 2016, untuk lebih jelasnya akan diuraikan hal-hal sebagai berikut

:

1. Sasaran Strategis : Tertanganinya dan Terfasilitasinya

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

NO INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

% 2015 2016

1 Rumah Tangga Sangat

Miskin(RTSM)/KSM Eks Peserta


160 orang

480

Orang

300%

2 Jumlah Wanita

Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

yang ditangani

97

Orang

150

Orang

154%

3 Persentase korban

bencana yang mendapat bantuan

100% 100% 100%


15

(%) 4 Jumlah jenis PMKS

yang ditangani

21 17 Jenis 81%

5 Persentase PMKS

yang ditangani (%)

57% 44% 77%

6 Peningkatan

kualitas hidup bagi lansia

150

orang

42 Orang 28%

7 Jumlah Korban Narkotika dan HIV/AIDS/WTS

yang dibina

300 Orang

140

Orang

46,67%

Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp. 1.562.000.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016

: Rp. 1.529.822.433,-

Prosentase Anggaran Tahun 2016 : 97,93%

Pada sasaran strategis 1 ini mempunyai banyak indikator yang

mendukung terlaksananya sasaran, diantaranya adalah (1) Rumah

Tangga Sangat Miskin (RTSM) / KSM Eks Program Keluarga

Harapan (PKH) dengan target sebesar 160 orang. Kegiatan

Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Pendamping

Program Keluarga Harapan merupakan pelaksanaan dari Program

Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial Lainnya. Realisasi pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2016

sejumlah 480 RTSM yang ditangani jadi dicapai realisasi nya adalah

sebesar 300%. Untuk indikator kinerja(2) Jumlah Wanita Rawan

Sosial Ekonomi yang ditangani dengan target sebanyak 97 orang.

Pelaksanaan dari indikator kinerja ini adalah Program


Sosial Lainnya dengan Kegiatan Pemberdayaan Wanita Rawan

Sosial Ekonomi (WRSE). Realisasi penanganan WRSE pada tahun

2016 sebanyak 150 orang sehingga didapat capaian realisasi

sebesar 154,6%. Indikator kinerja sasaran yang selanjutnya yaitu

Persentase Korban Bencana yang mendapat bantuan dengan target

sebesar 100%. Pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya yaitu


16

Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Sosial, pada kegiatan ini

persentase korban yang dibantu selama tahun 2016 yaitu sebesar

100%. Untuk tahun 2016 jumlah korban bencana yang dibantu

yaitu sebanyak 4.525 (Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima)

jiwa diberii bantuan berupa natura yang terdiri dari beras, mie

instan, sarden, kecap manis dan sambal pedas. Selain itu pula

diberikan bantuan seragam sekolah bagi anak SD dan SMP yang

mengalami bencana. Indikator berikutnya yaitu Jumlah Jenis

PMKS yang ditangani dengan target 21 jenis. Tahun 2016, jumlah

jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

ditangani yaitu sebanyak 25 jenis, didapat capaian realisasi sebesar

119%. Indikator kinerja berikutnya yaitu Persentase PMKS yang

ditangani dengan target 57%. Jumlah PMKS yang ditangani pada

tahun 2016 sebanyak 15.831 orang terdiri dari : a) Anak Jalanan

sebanyak 619 orang, b) Orang Terlantar sebanyak 188 orang, c)

Gelandangan dan Pengemis sebanyak 151 orang, d) Korban

Bencana sebanyak 4.525 jiwa, e) Lanjut Usia sebanyak 42 orang, f)

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 150 orang, g)

RTSM / KSM eks Program PKH sebanyak 9.823 orang, h)

Penyandang Disabilitas sebanyak 63 orang, i) Orang dengan HIV /

AIDS sebanyak 25 orang, j) Kelompok Minoritas sebanyak 30 orang,

k) Tuna Susila (WTS) sebanyak 110 orang, l) Anak Terlantar

sebanyak 100 orang, m) Korban NAPZA sebanyak 5 orang. Adapun

bentuk penanganan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial

dimulai dari identifikasi hasil penjaringan, pemberian motivasi,

pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan / stimulan untuk

modal usaha. Indikator Peningkatan Kualitas Hidup Lansia (Lanjut

Usia) dengan target sebanyak 150 orang dan realisasinya di tahun

2016 yaitu sebanyak 42 orang, hal tersebut mengalami penurunan

dari tahun sebelumnya dikarenakan Lanjut Usia yang memenuhi

kriteria hanya sebanyak 42 dari 100 orang yang mendaftar. Adapun

kriteria Lanjut Usia sebagai berikut : a) Merupakan Lanjut Usia

Potensial b) Usia masih tergolong dalam usia produktif c) Sehat

jasmani dan rohani d) Memiliki usaha. Jumlah Korban Narkotika


17

dan HIV / AIDS / WTS yang dibina ditargetkan sebanyak 300 orang

dan yang terealisasi di tahun 2016 sebanyak 140 orang.

Sasaran strategi 1 ini mempunyai beberapa Program dan

Kegiatan yang mendukung terlaksananya sasaran strategis

tersebut diantaranya adalah :

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

a. Pemutakhiran Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan ini berupa pendataan PMKS dan PSKS yang

mendapatkan pelayanan sosial di 68 (enam puluh

delapan) kelurahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini agar

data tentang jumlah PMKS dan PSKS akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Anggaran Kegiatan Pemutakhiran Data dan Informasi

Kesejahteraan Sosial sebesar Rp. 150.000.000,- dan

realisasi anggaran sebesar Rp. 143.152.500,- Atau

sekitar 95,44%.

b. Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Kegiatan ini mempunyai out put berupa penanganan

kemandirian dan kesejahteraan sosial yaitu Rumah

Tangga Sangat Miskin sebanyak 480 RTSM,

Terlaksananya Rapat Tim Koordinasi Program Keluarga

Harapan Tingkat Kota Bogor, Terlaksananya Rapat Tim

Koordinasi Program Keluarga Harapan (TKPKH) tingkat

Kecamatan dalam rangka Sosialisasi Program Keluarga

Harapan di 6 Kecamatan dengan Jumlah Peserta

Sosialisasi sebanyak 240 Orang, Terlaksananya

Bimbingan Teknis bagi Pendamping PKH kota Bogor

sebanyak 57 Pendamping, Terlaksananya Evaluasi

Pendamping dan Operator PKH, Terlaksananya Sosialisasi


18

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketua Kelompok KSM PKH sebanyak 50 Orang ketua

Kelompok KSM PKH, dan tertanganinya kemandirian dan

kesejahteraan sosial sebanyak 827 orang , sedangkan

hasil yang dicapai adalah peningkatan kinerja,

keterampilan dan sinergitas Operator pemahaman dan

tersosialisasikannya Program Keluarga Harapan di 6

Kecamatan, Untuk penanganan PKH ini selain didanai

dari APBD Kota Bogor juga terdapat bantuan dari APBN

melalui Kementerian Sosial RI dan APBD II Provinsi Jawa

barat. Kegiatan yang didanai APBN dari Kementerian

Sosial RI berupa Bantuan Dana PKH, Bantuan Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) dan Bantuan RS- RTLH. Bantuan

Dana PKH disalurkan langsung dari Kementerian Sosial

RI melalui Kantor Pos ke rekening masing - masing

RTSM/KSM. Pada Tahap III dan IV Bantuan Dana PKH

disalurkan melalui Program Non Tunai denagn

bekerjasama dengan Bank Swasta diantaranya Bank BNI

46 dan Bank Mandiri. Adapun jumlah KSM yang terbantu

dari Tahap I s/d Tahap IV dengan rincian pencairan

sebanyak :

Tahap Jumlah

KSM

Jadwal

Pencairan

Lokasi

Jumlah Anggaran

I 8.755 2016 6 Kec. 7.269.130.000.-

II

8.721 2016 6 Kec. 2.946.956.250,-

III 8.702 2016 6 Kec. 2.946.956.250,-


19

IV 9.823 2016 6 Kec. 3.653.412.500,-

Keterangan : Masyarakat Penerima Dana Bantuan PKH

yang pada awalnya memakai istilah Keluarga Sangat

Miskin (KSM) dirubah menjadi Keluarga Penerima Manfaat

(KPM).

KPM yang mendapat bantuan dana PKH perlu

pendampingan melalui kegiatan Pembinan Keluarga

Sangat Miskin (KSM)dan Pendamping PKH agar bantuan

yang diterima sampai kepada KPM tersebut dan tepat

penggunaanya. Bantuan tersebut berupa bantuan bidang

pendidikan dan bantuan bidang kesehatan.

Anggaran dari Kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000 (Lima

Ratus Juta Rupiah). Pada bulan November 2016

mengalami efisiensi anggaran menjadi 465.000.000,-

(Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan

realisasinya sebesar Rp. 452.590.000. atau sekitar 97.33

%.

c. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendataan dan

verifikasi data Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di 6

(enam) kecamatan, pembinaan dan pendampingan WRSE

sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh ) orang, monitoring

dan sosialisasi WRSE sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh )

orang, Pelatihan Tata Boga bagi 50 orang Wanita Rawan

Sosial Ekonomi Penyaluran bantuan modal

usaha/peralatan berupa kompor gas, oven dan peralatan

masak lainnya bagi WRSE sebanyak 150 (Seratus Lima

Puluh ) orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah


20

pemberdayaan WRSE sebanyak 150(Seratus Lima Puluh

) orang.

Anggaran dari Kegiatan ini sebesar Rp. 239.000.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan

realisasinya sebesar Rp. 235.610.000,- Atau sekitar 98.58

%.

d. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi orang

terlantar di perjalanan, memberikan rekomendasi

keringanan biaya, dan membantu korban bencana. Dari

kegiatan ini telah terfasilitasinya orang terlantar di tahun

2016 sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan)

orang dan jumlah korban bencana yang diberi bantuan

sebanyak 4.525 (Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh

Lima) jiwa berupa bantuan natura yang terdiri dari beras,

mie instan, sarden, minyak goreng, kecap manis, dan

sambal pedas. Selain itu pula penyaluran bantuan

seragam sekolah bagi anak SD dan SMP yang menjadi

korban bencana.

Anggaran kegiatan Perlindungan Sosial untuk tahun

2016 sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta

rupiah) dan yang terealisir sebesar Rp. 307.000.000,00

(tiga ratus tujuh juta rupiah).

e. Pemberdayaan Lanjut Usia

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan

Pemberdayaan bagi masyarakat katagori Lanjut Usia

melalui program Pemberdayaan Lanjut Usia /Pelatihan

Lanjut Usia dalam program Pelatihan Budidaya Jamur

Tiram kepada 42 Orang yang sudah terferifikasi dan

tervalidasi sebelumnya, Bantuan Sembako bagi 120

Orang lansia di Kota Bogor, monitoring dan Pembinaan

lanjut usia terhadap 42 (empat Puluh Dua) ,


21

Terlaksananya Sosialisasi Lansia dalam Program Nyaah

ka Kolot di 6 kecamatan, Mengadakan kegiatan gerak

Jalan bagi Lansia pada acara Hari Ulang Tahun Lansia

(HUT Lansia). Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah

meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan lanjut

usia.


(serratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan mengalami

efisiensi Anggaran menjadi 148.000.000 (serratus Empat

Puluh Dua Juta Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp.

142.992.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan

Ratus Sembolan Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sekitar

96.62 %.

f. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran

(PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendataan dan usulan

Penerima Bantuan Iuran dari biaya APBN dan APBD

telah dilakukan secara Verifikasi dan Validasi data untuk

diusulkan bagi penerima kepersertaan BPJS kesehatan.

Target PBI JKN Kota Bogor untuk tahun 2016 adalah

94.368 dan realisasi sampai bulan Desember 2016 adalah

89.849.

Anggaran kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Penerima

Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

untuk tahun 2016 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus

lima puluh juta rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp.

248.477.933,00


22

2) Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Narapidana,

PSK, Narkoba dan Sosial Lainnya)

a. Pembinaan bagi Korban Narkotika dan HIV / AIDS, WTS

dan Eks Psikotik

Kegiatan ini mempunyai output yaitu bimbingan sosial

dan latihan keterampilan Tata Boga serta Terapi

Kelompok kepada 40 (empat puluh) orang yang terdiri

dari ODHA, WTS, Waria dan Korban NAPZA dengan hasil

terbinanya para penderita HIV/AIDS, WTS untuk

memiliki ketrampilan dan motivasi dalam kehidupan

sosial bermasyarakat.

Anggaran Kegiatan Pembinaan bagi Korban Narkotika dan

HIV / AIDS, WTS dan Eks Psikotik untuk tahun 2016

sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

148.322.500,- atau sekitar 98,88%.

b. Pembinaan bagi Korban Narkotika, Trauma dan Eks

Psikotik

Kegiatan ini mempunyai output yaitu pelaksanaan

bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Handy Craft

membuat hiasan Toples bagi 25 orang eks psikotik

beserta wali/keluarga sebanyak 25 orang dan kegiatan

terapi kelompok sasarannya adalah 25 orang eks psikotik

beserta keluarganya. Hasil dari kegiatan ini adalah

Meningkatnya kemandirian dan keberfungsian eks

psikotik dalam melaksanakan aktifitasnya dengan

dampingan dari keluarganya.

Anggaran Kegiatan Pembinaan bagi Korban Narkotika,

Traum dan Eks Psikotik untuk tahun 2016 sebesar Rp.

150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 144.897.500,-

atau sekitar 96,60%.


23

2. Sasaran Strategis : Terwujudnya perlindungan keluarga korban

tindak kekerasan


TARGET REALISASI

% 2015 2016

1 Persentase pendampingan kasus

kekerasan terhadap anak

tindak kekerasan (%)

100% 100% 100%

2 Jumlah Pekerja Anak yang

diintervensi

100 anak

25 anak 25%



: Rp. 1.255.655.800,-

Prosentase Anggaran Tahun 2016

: 97,5%

Pada sasaran strategis 2 ini mempunyai dua indikator yang

mendukung terlaksananya sasaran, diantaranya adalah (1)

Persentase pendampingan kasus kekerasan terhadap anak tindak

kekerasan dan (2) Jumlah Pekerja Anak yang diintervensi. Untuk

Indikator Kinerja Persentase pendampingan kasus kekerasan

terhadasp anak tindak kekerasan didapati persentase 100% sesuai

dengan yang ditargetkan. Setiap kasus kekerasan yang terjadi

terhadap anak selama tahun 2016 selalu didampingi dan ditangani

oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Sosial, LK3 dan P2TP2A.

Penanganan setiap kasus kekerasan terhadap anak berbeda,

tergantung permintaan dan kebutuhan dari kelayan tersebut. Setiap

kasus mendapatkan pendampingan baik secara psikologis ataupun

pendampingan saat ke ranah hukum. Adapun kasus tindak

kekerasan terhadap anak selama tahun 2016 sebagai berikut:

a. KDRT sebanyak 6 kasus

b. Pelecehan Seksual Anak sebanyak 3 kasus

c. Kekerasan terhadap anak nakal sebanyak 2 kasus


24

d. Kekerasan terhadap anak putus sekolah sebanyak 2 kasus

e. Kekerasan terhadap anak / orang terlantar sebanyak 5 kasus

f. Kekerasan terhadasp ekspsikotik sebanyak 1 kasus

g. Kekerasan terhadap anak adopsi sebanyak 1 kasus

Kasus tersebut di atas selama tahun 2016 sudah terlayani dan

terselesaikan dengan baik.

Indikator Kinerja Jumlah Pekerja Anak yang diintervensi didapati

sebanyak 25 anak dari 100 anak yang ditargetkan. Ini merupakan

pelaksanaan dari Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan dengan Kegiatan Perlindungan Tenaga Kerja Anak

Terpaksa Bekerja. Selama tahun 2016 jumlah pekerja anak yang

diintervensi sebanyak 25 anak yang berasal dari daerah sekitar

Kecamatan Bogor Selatan. Intervensi yang dilakukan oleh Dinas

Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor yaitu dengan

pemberian motivasi dan pembinaan melalui pendidikan agama

(Pesantren An Nuriah) yang bertujuan untuk merubah pola pikir anak

selama 1 (satu) bulan setelah itu baru anak – anak tersebut

dikembalikan ke dunia pendidikan.

Sasaran strategi 2 ini mempunyai beberapa Program dan Kegiatan

yang mendukung terlaksananya sasaran strategis tersebut

diantaranya adalah :

1) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Sosial Lainnya)

a. Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking

Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya

kekerasan terhadap anak, perempuan, keluarga, dan

perdagangan orang (trafficking) yang dilaksanakan melalui

sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang, penanganan kasus sebanyak 37

orang baik melalui konseling, case conference dan pemberian

rujukan bagi korban ke lembaga sosial yang menangani hal


25

tersebut. Bimbingan Teknis bagi tokoh masyarakat , kader,

Puskesmas dalam penanganan masalah korban tindak

kekerasan sebanyak 20 orang.

Anggaran Kegiatan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan

Trafficking sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran

sebesar Rp. 87.461.500,- Atau sekitar 87,46%.

2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

a. Perlindungan Tenaga Kerja Anak Terpaksa Bekerja

Indikator capaian program dari kegiatan ini adalah menurunkan

pekerja anak terpaksa bekerja. Kegiatan ini dilaksanakan

melalui verifikasi data peserta pengurangan Pekerja anak dalam

rangka mendukung program (PPA-PKH) Kota Bogor dan

melakukan pembinaan serta pengawasan pada industri atau

perusahaan yang menggunakan anak sebagai pekerjanya.

Setelah dilaksanakan verifikasi data peserta anak PPA-PKH Kota

Bogor dari total peserta sebanyak 100 (Seratus) anak ternyata

hanya 25 (Dua Puluh Lima) anak yang masih bersekolah

dikarenakan sebagian besar peserta sudah lulus dari Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Anggaran Kegiatan Perlindungan Tenaga Kerja Anak

Terpaksa Bekerja sebesar Rp. 145.000.000,- dan realisasi

anggaran sebesar Rp. 144.880.900,- Atau sekitar 99,92%.

b. Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit

Kegiatan ini bertujuan menciptakan kesamaan bahasa dan gerak

langkah dari pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam

memandang , memecahkan dan menyelesaikan serta

menciptakan kerjasama dalam menangani masalah

ketenagakerjaan .


26

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.70.000.000,- dengan

realisasi kegiatan sebesar Rp.69.948.500,- atau sekitar 99,93%.

c. Pembinaan Pengawasan bagi Tenaga Kerja Asing

Kegiatan pembinaan terhadap tenaga kerja asing dilakukan

kepada perusahaan pengguna sebanyak 44 Perusahaan

(terlampir) dan terhadap tenaga kerja asing khususnya yang

mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang mengatur tenaga kerja asing kerja asing. Kegiatan ini

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tenaga kerja asing

dan perusahaan terhadap ketentuan dan perundang-undangan

yang berlaku.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan

realisasi anggarannya sebesar Rp. 49.668.400,- Atau sekitar

99,93%.

d. Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kecelakaan

kerja dan terlaksananya bulan K3 serta timbulnya kesadaran

kolektif untuk melaksanakan penerapan keselamatan dan

kesehatan kerja di setiap perusahaan dan dilaksanakan melalui

sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja dan monitoring

sistem penerapan keselamatan dan kesehatan kerja .

Kegiatan ini penting dilakukan karena angka kecelakaan kerja di

tahun 2016 masih relatif tinggi yaitu mencapai 175 kecelakaan

yang terdiri dari 127 kasus kecelakan di tempat kerja dan 48

kasus di jalan raya.

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 197.000.000,- sedangkan

realisasi anggaran sebesar Rp. 195.686.500,- atau sekitar

99,33%.


27

e. Penelitian dan Penetapan UMK

Kegiatan ini mempunyai indikator capaian program berupa UMK

yang sesuai dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak ).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Berdasarkan Hasil Pembahasan tersebut Nilai KHL Kota

Bogor Tahun 2016 adalah :

a. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh berdasarkan hasil

survey pasar (hasil survey terlampir) adalah sebesar Rp.

2.943.478,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu

empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

b. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berdasarkan

tingkat inflasi s/d. Oktober 2016 (data BPS) yaitu sebesar

2,81% adalah sebesar Rp. 2.488.541,- (dua juta empat ratus

delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu

rupiah).

c. Unsur Pemerintah dan Pakar/Perguruan Tinggi berdasarkan

tingkat inflasi sebesar 3,07% dan pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,18% adalah sebesar Rp. 2.620.218 (dua juta enam

ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah).

2. Melaksanakan Rapat Dewan Pengupahan Kota Bogor Tahun

2016 dengan hasil UMK Kota Bogor untuk tahun 2017

sebesar Rp. 3.272.143 ,- (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh

Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

3. Sosialisasi Upah Minimum Kota Bogor Tahun 2016 Kota

Bogor setelah terbit SK Gubernur Jawa Barat Nomor.

561/Kep.1322 – Bangsos/2016 Tentang Upah Minimum


28

Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2016 dengan

mengundang 125 orang yang terdiri dari unsur pengusaha,

Serikat Pekerja/Pekerja, unsur Pemerintah dan Anggota

Dewan Pengupahan Kota .

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 250.000.000 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 243.684.500 atau sekitar 97,47%.

3. Sasaran Strategis : Terciptanya Hubungan Industrial yang

Harmonis

NO INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI %

2015 2016

1 Jumlah

Perselisihan Hubungan

Industrial

23

Kasus

20 Kasus 87%

Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp. 175.000.000,-


: Rp. 171.105.500,-


: 97,77%

Pada sasaran strategis 3 ini mempunyai indikator yang mendukung

terlaksananya sasaran, yaitu (1) Jumlah Perselisihan Hubungan

Industrial. Untuk Indikator Kinerja Jumlah Perselisihan Hubungan

Industrial dengan target sebanyak 23 kasus dapat terealisasi

sebanyak 20 kasus.

Sasaran strategi 3 ini mempunyai Program dan Kegiatan yang

mendukung terlaksananya sasaran strategis tersebut diantaranya

adalah :

1. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

a. Pembinaan Hubungan Industrial dan Pembinaan Buruh

Kegiatan ini mempunyai indikator capaian program berupa

UMK yang sesuai dengan KHL ( Kebutuhan Hidup Layak ) dan

meningkatnya kesejahteraan pekerja . Kegiatan ini


29

dilaksanakan melalui pemilihan pekerja teladan tingkat Kota

Bogor yang diikuti sebanyak 15 Orang pekerja yang berasal dari

perusahaan di Wilayah Kota Bogor dengan kriteria sebagai

berikut :

a) Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun dengan tidak terputus;

b) Pendidikan maksimal S1;

c) Menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

d) Menjadi anggota koperasi di perusahaan;

e) Membayar iuran anggota secara teratur;

f) Dinilai baik oleh perusahaan (rekomendasi);

Belum pernah juara (peringkat I - V) pada pemilihan pekerja

teladan tingkat Provinsi.

Melalui kriteria tersebut, terpilih 3 (TIGA) orang Pekerja Teladan

untuk tingkat Kota Bogor yaitu:

a) Yudi Aviantara dari PT Goodyear Indonesia, Tbk. sebagai

Peringkat Pertama;

b) Sri Widodo dari PT Unitex, Tbk. sebagai Peringkat Kedua;

c) Suprianto dari PT Citra Abadi Sejati sebagai Peringkat

Ketiga;

Selain itu dilaksanakan juga sosialisasi Peraturan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 19

Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian

Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain dan Surat

Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :

SE.04/MEN/VIII/2013 tentang pedoman pelaksanaan .

Kegiatan tersebut melibatkan 55 orang dari Perusahaan dan


30

Anggota Serikat Pekerja di perusahaan yang dilaksanakan pada

Bulan Mei 2016 di Hotel Bahtera - Puncak Kabupaten Bogor.

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000,- dengan


97,77%.

4. Sasaran Strategis : Mendorong Perekonomian dan aksesibilitas

masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang

produktif

NO INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI %

2015 2016

1 Jumlah

Penyerapan Tenaga Kerja

1387

Orang

1309 Orang 94%

2 Persentase pencari kerja

yang dilatih di BLK yang terserap di

pasar kerja (%)

27% 31% 114%



: Rp. 2.085.181.684,-


: 95,5%


terlaksananya sasaran, yaitu (1) Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja

dan (2) Persentase pencari kerua yang dilatih di BLK yang terserap

di pasar kerja (%).

Untuk Indikator Kinerja Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dapat

terealisasi di tahun 2016 sebanyak 1.09 orang yang terdiri dari :

a. Peserta pelatihan UPTD BLK (APBD) sebanyak 30 orang

b. Peserta pelatihan UPTD BLK (APBN) sebanyak 98 orang

c. Peserta pelatihan KK Miskinsebanyak 20 orang

d. Peserta pelatihan life skill sebanyak 25 orang


31

e. Peserta pelatihan pemagangan di Perusahaan sebanyak 3 orang

f. Peserta Pemberian Kerja Sementara (PKS) sebanyak 212 orang

g. Bursa Kerja Expo (APBD) sebanyak 66 orang

h. Tenaga Kerja Mandiri (APBN) sebanyak 160 orang

i. Padat Karya Produktif (APBN) 88 orang

j. Padat Karya Infrastruktur (APBN) 63 orang

k. Hasil dari laporan perusahaan sebanyak 544 orang

Indikator Persentase pencari kerja yang dilatih di BLK yang terserap

di pasar kerja dengan target sebesar 27% dapat terealisasi sebesar

31%. Hal tersebut merupakan pencapaian dari jumlah pencari kerja

yang mengikuti pelatihan di UPTD BLK yaitu sebanyak 96 orang

(sumber dana berasal dari APBD Kota Bogor) dan 320 orang

(sumber dana berasal dari APBN) dan yang sudah bekerja sebanyak

30 orang (APBD Kota Bogor) dan 98 orang (APBN).


mendukung di antaranya :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

a. Pelatihan Keterampilan bagi Pencaker dan Penganggur

(Enterpreunership)

Kegiatan ini diikuti oleh 96 peserta melalui pemberian

keterampilan kerja berupa keterampilan menjahit 2 paket (32

orang) , tata boga 1 paket (16 orang), teknik otomotif 1 Paket (16

orang), kecantikan 1 paket ( 16 orang ) dan teknik computer 1

paket (16 orang). Adapun hasil yang telah ditempatkan di

Perusahaan sebanyak 31 orang.

Selain kegiatan yang bersumber dari APBD, Balai Latihan Kerja

Kota Bogor mendapatkan anggaran dari Balai Besar

Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri Kementerian Tenaga

Kerja di Bekasi Tahun 2016 untuk Program Peningkatan

Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas, kegiatannya

berupa Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk 7 kejuruan yaitu:

- Kejuruan Teknik Otomotif 3 paket


32

- Kejuruan Teknik Komputer 3 paket

- Kejuruan Menjahit 3 paket

- Kejuruan Tata Kecantikan 3 paket

- Kejuruan Tata Boga 3 paket

- Kejuruan Perhotelan 3 paket

- Kejuruan Teknik las 2 paket

Hasil dari kegiatan ini sebanyak 98 orang terserap di pasar

kerja.

Anggaran Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pencaker dan

Penganggur (Enterpreunership) sebesar Rp. 450.000.000,-

dan realisasi anggaran sebesar Rp. 436.087.700,- Atau

sekitar 96,91%.

b. Kajian Pengembangan Standar Minimum Pelayanan UPTD

Balai Latihan Kerja

c. Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Miskin (KK

Miskin)

Kegiatan ini lebih menekankan pada basis masyarakat dan

berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan pelatihan ini adaah

memberikan keterampilan agar dapat berwirauhsaha dan

menambah penghasilan bagi keluarganya. Kegiatan ini

ditujukan untuk ibu rumah tangga maupun kepala keluarga

yang sudah tidak bisa diserap oleh pasar kerja.

Pelatihan yang diberikan adalah dengan rincian sebagai berikut

No Kejuruan Jumlah

Peserta Lokasi

1. Tata Rias Wajah 10 Orang

Kelurahan

Sindang Rasa Lokasi

P2WKSS

2. Barbershop 10 Orang Kelurahan

Tajur


33

Anggaran Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berbasis

Masyarakat Miskin (KK Miskin) sebesar Rp. 148.000.000,-


sekitar 94,98%.

d. Pelatihan Keterampilan Hidup (Life Skill)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada

masyarakat agar bisa berwirausaha. Jenis pelatihan yang

dilaksanakan yaitu :

- Pelatihan membatik lanjutan di Kelurahan Tegallega dari

tahun 2016 berjumlah 20 orang . Pelatihan ini dalanm

rangka memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi

kelompok batik yang sedang mengembangkan usaha dari

hasil pelatihan sebelumnya yang telah mengadakan pameran

dan sudah membentuk kelompok usaha.

- Pelatihan membatik di Kelurahan Cibuluh berjumlah 20

orang , pemasaran hasil pelatihan bekerja sama dengan

Batik Bogor Pancawati telah membentuk kelompok usaha

dan mengikuti pameran umum dan dipasarkan di hotel

Papirus.

- Pelatihan budidaya pakan ternak jenis kroto di Kelurahan

Cilendek timur, peserta berjumlah 25 orang , pemasaran

hasil bekerja sama dengan Koperasi Krotobon.

-

10 Orang Kelurahan Sukasari

3. Souvenir dari handuk

dan Kain Perca 10 Orang

Kelurahan

Katulampa

10 Orang Kelurahan

Pamoyanan

10 Orang Kelurahan

Pasir jaya

Jumlah 60 Orang


34

Adapun data nya sebagai berikut :

NO KEGIATAN JUMLA

H

PESERT

A

LOKASI JENIS

KELAMIN

PELA

KSA

NAA

N L P

1 Pelatihan

Membatik

20

orang

Kel.

Tegallega

20

2 Pelatihan

Membatik

20

orang

Kel.

Cibuluh

20

3 Pelatihan

Budidaya Pakan

Ternak

Jenis Kroto

20

orang

Kel.

Cilendek Timur

25

Jumlah 60

orang

25 40

Anggaran Kegiatan Pelatihan Keterampilan Hidup (Life Skill)

sebesar Rp. 250.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.

216.317.600,- Atau sekitar 86,53%.

e. Pelatihan Melalui Pemagangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan

keahlian pencari kerja sebagai bekal memasuki dunia usaha

berupa pemberian pelatihan (pemagangan). Kegiatan ini

dilaksanakan selama 3 buglan mulai Oktober sampai dengan

Desember 2016 . peserta berjumlah 20 orang yang dimagangkan

di 5 (lima) perusahaan di Kota Bogor, yaitu :

NO NAMA

PERUSAHAAN

ALAMAT JUMLAH

PESERTA

JENIS

KELAMIN

L P

1. Sahira Hotel Jl. Ahmad

Yani

3 orang 1 2


35

Anggaran Kegiatan Pelatihan Melalui Pemagangan sebesar Rp.

149.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.

141.383.729,- Atau sekitar 94,89%.

f. Pembinaan Lembaga Latihan Swasta

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan

profesionalitas lembaga pelatihan kerja dalam menciptakan

tenaga pelatih yang kompeten . Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Sosialisasi pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi

tenaga instruktur maupun lembaga pengelola pelatihan

kerja. peserta berjumlah 30 orang terdiri dari pimpinan LPK,

Instrukrur, dan tenaga pelatihan.

2. Bimtek metodologi dan sertifikasi bagi lembaga pelatihan

kerja.

2. Santika

Hotel

Jl.

Padjajaran

2 orang 2 -

3. The 101

Hotell

Jl.

Suryakenca

na

5 orang 3 2

4. Papiruz

Tropical

Hotel

Jl. Perdana

raya

kavling 12

Sukadamai

3 orang 2 -

5. PT Lottemart

Shopping

JL. KH

Soleh

Iskandar

6 orang 3 4

Jumlah 11 8


36

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan konpetensi

tenaga pengajar / instruktur dalam rangka menwujudkan

sistem pelatihan berbasis kompetensi .

NO KEGIATAN JUMLAH

PESERTA

JENIS

KELAMIIN

PELAKSANAAN

1 Sosialisasi

Sertifikasi

30 orang 9 21

2 Bimtek

metodologi

pelathan

dan

sertifikasi

instruktur

20 orang 3 17

12 38

Anggaran Kegiatan Pembinaan Lembaga Latihan Swasta


103.218.825,- Atau sekitar 91,34%.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

a. Bursa Kerja Expo

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi penganggur serta

memberikan peluang bagi pencari kerja dan pengguna kerja

untuk dapat saling bersinergi . Kegiatan ini dilaksanakan pada

tanggal 27 s/d 28 September 2016 bertempat di Gelanggang

Olahraga Padjajaran Bogor dan diikuti oleh 35 Perusahaan yang

menyediakan lowongan sebanyak 900 lowongan.Kegiatan ini

telah berhasil menarik 2.701 pencari kerja.

Hasil dari kegiatan ini adalah terserapnya pencari kerja di

perusahaan sebanyak 66 orang pencari kerja dengan perincian

sebagai berikut :

NO NAMA PERUSAHAAN JUMLAH

PENCAKER


37

YANG DISERAP

1. PT. Akur Pratama 37

2. PT. Bogor Raya Development 10

3. PT. Columbindo Perdana 3

4. PT. Arthasabena Putra (RS AZRA) 2

5. LPK Zen 1

6. PT. Guna Senaputra Sejahtera 13

JUMLAH 66

Anggaran Kegiatan Bursa Kerja Expo sebesar Rp.


173.619.000,- Atau sekitar 99,78%.

b. Pemberian Kerja Sementara

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat

miskin serta penganggur di Kota Bogor. Kegiatan ini dapat

menyerap 212 orang tenaga kerja yang dilaksanakan di 4

(tempat) Kelurahan, masing-masing 53 orang dari setiap

kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui normalisasi

saluran air di Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor

Barat, Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan

Cikaret Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Kedung Halang

Kecamatan Bogor Utara. Kegiatan ini berhasil menyerap

penganggur sebanyak 212 orang pekerja.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

NO WAKTU KELURAHAN JUMLAH

PEKERJA KETERANGAN

1 12/02/2016

s/d

11/03/2016

Balumbang

Jaya

53 orang Normalisasi Saluran

Air

2 14/03/2016

s/d

Situ Gede 53 orang Normalisasi Saluran

Air


38

11/04/2016

3 12/04/2016

s/d

11/05/2016

Cikaret 53 orang Normalisasi Saluran

Air

4 10/05/2016

s/d

06/06/2016

Kedung Halang 53 orang Normalisasi Saluran Air

JUMLAH 212 orang

Anggaran Kegiatan Pemberian Kerja Sementara sebesar Rp.


435.457.369,- Atau sekitar 96,77%.

c. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

Kegiatan ini merupakan implementasi dari amanat Undang –

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “

Dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan

program ketenagakerjaan yang berkesinambungan ,

pemrintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga

daerah “ . Kegiatan ini melibatkan 13 Kepala Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan dari 13 SKPD Kota Bogor,

Perwakilan BPS Kota Bogor, Akademisi dari Universitas Pakuan,

Perwakilan Apindo Kota Bogor , Perwakilan Serikat Pekerja/

Buruh Kota Bogor, Perwakilan Lembaga Pelatihan dan 68

petugas pendataan penganggur PNS dan 68 petugas pendataan

penganggur non PNS serta panitia dari Dinas Tenaga Kerja

Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor sendiri.

Jadwal Pelaksanaan :


39

NO TANGGAL KETERANGAN

1 24/03/2016 Pembentukan TIM

PTKD

Penjelasan Tugas dan

Fungsi PTKD

Pengarahan PTKD

2 25/04/2016 Kebijakan Penugasan

Perencanaan Tenaga

Kerja Daerah nasional

sesuai RPJMD

3 20/05/2016 Gambaran tenaga

kerja yang bersedia

dimasa mendatang

Gambaran tenaga

kerja yang dibentuk

oleh aktivitas ekonomi

di masa mendatang

Gambaran tenga kerja

yang tidak

termanfaatkan oleh

kegiatan ekonomi

Gambaran aktivitas

yang dilakukan untuk

mengahadapi masalah

ketenagakerjaan

4 30/08/2016 Rentra masing masing

Tim

5 30/11/2016 Persiapan expose

PTKD yang

dilaksanakan pada

tanggal 13 Desember

2016 di Hotel Royal


40

Hasilnya adalah telah dilaksanakannya ekspose hasil

perencanaan Tenaga Kerja daerah yang telah disusun oleh Tim

PTKD dan telah diarahkan oleh Bapak Walikota Bogor serta

adanya buku Rencana Tenaga Kerja Daerah Tahun 2017 – 2020.

Anggaran Kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah


118.597.000,- Atau sekitar 98,83%.

d. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam peningkatan

pengetahuan kepada calon pencari kerja dalam memasuki dunia

kerja sehingga para pencari kerja memahami tentang dunia kerja

mulai dari proses recruitment seleksi dan hubungan kerja dalam

bekerja . Adapun pelaksanaannya di 10 (sepuluh) SMK yang ada

di Kota Bogor yang mana masing-masing sekolah berjumlah 100

siswa.


N

O

TANGGAL NAMA

SEKOLAH

JUMLAH

PESERT

A

1 26/02/201

6

SMK TRI

DHARMA I

100

SISWA

2 11/03/201

6

SMK TRI

DHARMA 4

100

SISWA

3 28/07/201

6

SMK

INFORMATIK

A PESAT

100

SISWA

Padjajaran


41

4 11/08/201

6

SMKN 4

BOGOR

100

SISWA

5 14/09/2016 SMK

WIDYANUGRAHA

100 SISWA

6 12/10/2016 SMK PERMATA 1 100 SISWA

7 19/10/2016 SMK KAMANDAKA 100 SISWA

8 10/11/2016 SMK PGRI 3 100 SISWA

9 14/11/2016 SMK INFOKOM 100 SISWA

10 06/12/2016 SMK PGRI 2 100 SISWA

Hasilnya adalah siswa antusias untuk mengetahui tentang tata

cara dan pengetahuan untuk memasuki dunia kerja.

Anggaran Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan


99.743.600,- Atau sekitar 99,74%.

2. Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi

a. Sosialisasi dan Rekruitmen serta Pembekalan Calon

Transmigran

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat

untuk bertransmigrasi melalui :

Sosialisasi dan Rekuitmen serta Pembekalan calon peserta

Transmigrasi. Sosialisasi Program Transmigrasi kepada

masyarakat dilaksanakan di 30 (Tiga Puluh) kelurahan di Kota

Bogor dari Bulan Mei sampai dengan Agustus 2016, melalui

penyampaian informasi yang seluas–luasnya tentang program


42

transmigrasi tahun 2016. Kemudian dilanjutkan dengan

rekruitmen calon transmigran serta seleksi calon transmigran

pada bulan September 2016. Adapun hasil yang dicapai dari

kegiatan tersebut yaitu 3 kepala keluarga (KK) calon

transmigran yang mengikuti transmigrasi dengan rincian

sebagai berikut :

DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SELEKSI CALON

TRANSMIGRAN

b. Penjajakan, Pendampingan ke Lokasi Transmigran

Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari, Februari, Maret,

April dan Desember Tahun 2016. Untuk Kegiatan Penjajakan

dilaksanakan ke tiga Lokasi yaitu Ke Unit Pemukiman

Transmigrasi (UPT) Simpang Tiga Kabupaten Kayong Utara

NO NAMA ALAMAT TUJUA

N

PROVINSI

1 Robby

Yansen

Gg. Bengkong

Rt. 001 / Rw.

010 Gunung

Batu Bogor

Barat

UPT

Simpang Tiga

Kabupaten

Kayong Utara

Kalimantan Barat

2 Zaenud

din

Cimanggu Gg.

Amil Rt. 007 /

Rw. 009 Kedung

Badak Tanah

Sareal

UPT Simpang

Tiga

Kabupaten

Kayong Utara

Kalimantan

Barat

3 Tamrin Jl.

Pembangunan

No. 8 Rt.005/

Rw. 011 Ciparigi

Bogor Utara

UPT Simpang

Tiga

Kabupaten

Kayong Utara

Kalimantan Barat


43

Provinsi Kalimantan Barat ,Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)

Ayumolingo dan Unit Pemukiman Transmigrasi Bukita Aren

Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara serta Unit

Pemukiman Transmigrasi Simpang Tiga SP 5 Tulung Selapan

Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan .

Tujuan dari kegiatan penjajakan, Pendampingan ke Lokasi

Transmigrasi dan hasilnya : Untuk mendapatkan Informasi

yang seluas – luasnya mengenai letak, lahan yang bebas dari

sengketa dan daerah yang akan dituju.

Bisa menyampaikan dari hasil penjajakan dan pendampingan

kepada masyarakat di Tingkat Kelurahan Se Kota Bogor yang

sesuai dengan minat dari calon Transmigrasi Kota Bogor.

c. Monitoring dan Pelaporan Bantuan Pengembangan Ekonomi

Transmigran

Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai dengan

Nopember 2016 ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Satai

Lestari Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Timur .

Tujuan dan hasil dari kegiatan monitoring dan Pelaporan

Transmigrasi :

Tujuan : Untuk mengetahui dan memantau perkembangan

Ekonomi dari warga Kota Bogor yang telah menetap 1 (satu)

tahun serta perkembangan dari lahan yang telah menghasilkan

dan menopang perekonomian dari warga transmigrasi itu

sendiri.

Hasilnya : Untuk dapat menjadikan percontohan dan kemajuan

/ kemunduran yang telah dicapai hingga bisa diharapkan bisa

menarik minat dari Calon Transmigrasi Kota Bogor yang akan

datang melalui Sosialisasi mengenai Ke Transmigrasian ke

Tingkat Kelurahan yang ada di wilayah Kota Bogor.


44

5. Sasaran Strategis : Meningkatnya peran lembaga dan organisasi

sosial kemasyarakatan dalam aktivitas

pembangungan masyarakat

N

O

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI %

2015 2016

1 Jumlah Wahana Kesejahteraa

n Sosial Berbasis

Masyarakat yang terbentuk

10 Kelompok 10 Kelompok 100%

2 Jumlah Panti

Asuhan yang dibina

74 yayasan sosial/panti/ors

os

74 yayasan sosial/panti/or

sos

100%

3 Jumlah Lembaga Sosial yang

berpartisipasi aktif dalam

penanganan PMKS

75 Lembaga 243 Lembaga 324%



: Rp. 1.076.337.500,-


: 97,84%


terlaksananya sasaran, yaitu (1) Jumlah Wahana Kesejahteraan

Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang terbentuk (2) Jumlah

Panti Asuhan yang dibina dan (3) Jumlah Lembaga Sosial yang

berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS.

Untuk Indikator Kinerja Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial

Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang terbentuk selama tahun 2016

yaitu sebanyak 10 kelompok sesuai dengan target. Kelompok

WKSBM tersebut berlokasi di Kelurahan Sidnang Sari, Sindang


45

Rasa, Katulampa, Baranang Siang, Tajur, Sukasari, Cibuluh, Tanah

Baru, Kedung Halang dan CImahpar. Kelompok yang dibentuk

terdiri dari 20 Orang Per-Kelompok yang terdiri dari unsur LPM,

RT/RW, Majelis Ta’lim, Karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat

(PSM), Koperasi dan organisasi sosial lainnya. Tujuan dibentuk

WKSBM adalah untuk membantu penanganan PMKS dan

mensejahterakan masyarakat dimana kelompok tersebut dibentuk.

Indikator selanjutnya yakni Jumlah Panti Asuhan yang dibina dapat

terealisasi sebanyak 74 panti asuhan/ orsos / yayasan sosial.

Pembinaan yang dilakukan dari sisi administrasi, kondisi lokasi

(sarana dan Prasarana), kondisi kelayan dan pengurus serta

Pelayanan di lembaga kesejahteraan sosial. Hasil yang ingin dicapai

adalah meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan

Sosial. Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Sosial yang berpartisipasi

aktif dalam penanganan PMKS terealisasi sebanyak 243 lembaga

Sosial yang terdiri dari karang taruna sebanyak 75, Pekerja Sosial

Masyarakat sebanyak 75, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

sebanyak 6, Tagana, Panti Sosial sebanyak 74, Lembaga Konsultasi

Keahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Koordinator Kesejahteraan

Sosial (LKKS) dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat sebanyak 10.



1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a. Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat (WKSBM)

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam

penanganan PMKS di wilayahnya yang belum terjangkau secara

optimal melalui Bimbingan Teknis WKSBM pada bulan Juli

sampai dengan Desember 2016 di 10 (sepuluh) Kelurahan di

Kecamatan Bogor Utara terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu


46

Kelurahan Cibuluh, Cimahpar, Kedunghalang dan Tanah Baru

dan Kecamatan Bogor Timur dengan 6 ( enam) kelurahan

Baranangsiang, Katulampa, Sindangrasa, Sindangsari, Sukasari

dan sebanyak 200 (dua ratus) orang dan terbentuknya

kelompok WKSBM sebanyak 4 (sepuluh) kelompok di

Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Timur 6 (enam)

Kelompok. Hasil yang dicapai adalah terkoordinir dan

terbentuknya pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) di

masyarakat, sehingga PMKS yang berada di wilayah WKSBM

mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan

memberdayakan PSKS di lingkungan WKSBM.

Anggaran Kegiatan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat (WKSBM) sebesar Rp. 140.000.000,- dan realisasi


b. Pemeliharaan TMP Dreded

Kegiatan pada tahun 2016 adalah paket pekerjaan Rehab

Tempat Upacara TMP Dreded, penggantian nisan sebanyak 50

(lima puluh) buah, serta pemeliharaan tanaman makam

sehingga mempercantik keberadaan Taman Makam Pahlawan

Dreded.

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan TMP Dreded sebesar Rp.


381.219.950,- Atau sekitar 97,75%.

c. Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat

Kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat salah

satunya adanya Bimbingan Teknis Karang Taruna dan PSM

yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar dan

pengetahuan umum serta meningkatkan pemahaman dan

keterampilan bagi Karang Taruna dalam menangani PMKS guna

meningkatkan kinerja pengurus Karang Taruna sebagai salah


47

satu organisasi sosial yang menjadi wadah pengembangan

generasi muda dan pemberdayaan kepada organisasi sosial dan

pengurus PSM sebagai salah satu pilar partisipasi

pembangunan dalam melaksanakan usaha kesejahteraan

sosial. Selain itu kegiatan ini dilaksanakan melalui:

a) Pemilihan PSM berprestasi yang menghasilkan:

Sunarti dari PSM Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor

Utara sebagai Peringkat Pertama;

Aminah dari PSM Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah

Sareal sebagai Peringkat Kedua;

b) Pemilihan Karang Taruna berprestasi yang menghasilkan:

Karang Taruna Teratai Saudara Sofyan dari Kelurahan

Ciparigi Kecamatan Bogor Utara sebagai Peringkat Pertama;

Karang Taruna Tunas Bhakti Saudara Muhamad Suhendar

dari Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan sebagai

Peringkat Kedua;

c) Karang Taruna Kujang Kembar Saudara Saiful Hikmat dari

Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur sebagai

Peringkat Ketiga.

Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Sosial

Masyarakat sebesar Rp. 245.000.000,- dan realisasi anggaran


d. Pemberdayaan Potensi dan Sumbangan Sosial

Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial

yang dilaksanakan melalui pelatihan Usaha Ekonomi Produktif

(UEP) bagi Karang Taruna dan PSM.

Pelatihan Pembibitan Lele serta Ternak Ayam diberikan oleh

ahli-ahli yang berkompeten dibidangnya serta wirausahawan

yang sudah berhasil. Pelatihan diberikan secara teori dan

praktek lapangan.


48

Semoga dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan ilmu

serta pengetahuan bagi Karang Taruna maupun PSM

Khususnya serta dapat menularkan pengetahuannya ke

masyarakat sekitarnya. Hasilnya Karang Taruna semakin

berperan dalam penanganan PMKS di Kota Bogor.

Kegiatan Sosialisasi Undian Berhadiah dan Pengumpulan Uang

serta Barang yang ditujukan kepada penggiat usaha serta

masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa

pengumpulan Undian Berhadiah dan Pengumpulan Uang serta

Barang itu ada aturan serta tidak sembarang melakukannya.

Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Potensi dan Sumbangan

Sosial sebesar Rp. 325.000.000,- dan realisasi anggaran


2. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

e. Pembinaan Yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembinaan kepada yayasan

sosial/panti sebanyak 41 (empat puluh satu) yayasan/panti

dari 74 yayasan/panti, peningkatan SDM pengelola panti

sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang, pemberian

penghargaan bagi yayasan/panti terbaik sebanyak (tiga) panti

yaitu:

a) Peringkat I adalah Perkumpulan Komunitas Pemulihan

Adiksi (PEKA);

b) Peringkat II adalah Yayasan Sri Bima Semar Jaya Prakosa;

c) Peringkat ketiga adalah PSAA Akbar Al-Qi.

Anggaran Kegiatan Pembinaan Yayasan Sosial / Panti Sosial /

Orsos sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi anggaran


6. Sasaran Strategis : Terwujudnya pemerintahan yang bersih

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

N INDIKATOR TARGET REALISASI %


49

O KINERJA 2015 2016

1 Penyusunan dokumen perencanaan

(Renja SKPD) dan Laporan

Akuntabilitas (LKIP,

LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%)

100% 100% 100%



: Rp. 49.877.000,-


: 99,75%


terlaksananya sasaran, yaitu (1) Penyusunan dokumen

perencanaan (Renja SKPD) dan Laporan Akuntabilitas (LKIP, LKPJ,

LPPD) secara tepat waktu (%), Indikator tersebut di atas dapat

terealisasi sebesar 100%, hal tersebut merupakan pencapaian dari

penyusunan laporan kedinasan yang tertib dan tepat waktu.



1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


a. Penyusunan Perenacnaan dan Pelaporan OPD

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD, Kegiatan ini

mempunyai out put berupa tersedianya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa Laporan, Semester,

Tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, EPPD, Program kerja

Dinas, dengan keseluruhan sebanyak 40 buku dengan hasil


50

terwujudnya tertib laporan kinerja dan ikhtisar realisasi

keuangan SKPD.

Anggaran Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

OPD sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar

Rp. 49.877.000,- Atau sekitar 99,75%.

2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Evaluasi Penilaian dan Pelaporan Hibah / Bansos / RTLH

Kegiatan ini dilaksanakan melalui verifikasi keabsahan dan

kelengkapan persyaratan permohonan belanja hibah

berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Hasil yang dicapai

adalah penyaluran hibah dan bantuan sosial tepat sasaran.

Anggaran Kegiatan Evaluasi Penilaian dan Pelaporan Hibah /

Bansos / RTLH sebesar Rp. 20.000.000,- dan realisasi


7. Sasaran Strategis : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas

kinerja birokrasi

N

O INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

% 2015 2016

1 Pemenuhan kebutuhan dasar

operasional OPD

12 Bulan 12 Bulan 100%

2 Pemenuhan kebutuhan

Inventaris Kantor

100% 100% 100%



: Rp. 1.740.998.978,-


: 97,08%


51


terlaksananya sasaran, yaitu (1) Pemenuhan kebutuhan dasar

operasional OPD (2) Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor.

Indikator Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD dapat

terealisasi selama 12 bulan sesuai dengan target. Untuk indikator

kinerja pemenuhan kebutuhan inventaris kantor dapat terealisasi

sebesar 100%.



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Pengelolaan Rumah Tangga OPD

Kegiatan ini mempunyai output tersedianya/terpenuhinya

kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi Dinas berupa ATK, Alat

Listrik, Alat Kebersihan, Jasa Kantor, BBM, Cetakan, makan dan

Minum, Pakaian Dinas, Perjalanan Dinas dengan hasil berupa

meningkatnya pengelolaan dan pelayanan administrasi

Disnakersostrans.

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga OPD sebesar

Rp. 729.634.580,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.

670.820.116,- Atau sekitar 91,94%.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Inventaris Kantor

Kegiatan ini mempunyai output Terlaksananya pemenuhan

sarana dan prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan

Transmigrasi Kota Bogor :

Dari kegiatan ini hasilnya meningkatnya kinerja aparatur dinas.


52

Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor sebesar Rp.


695.713.000,- Atau sekitar 94,74%.

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Kantor

Kegiatan ini mempunyai output terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur Disnakersostrans berupa gedung dan mobil

Dinas dengan hasil terpeliharanya sarana dan prasarana sebagai

pendukung kegiatan Disnakersostrans.

Permasalahan yang dihadapi antara lain barang inventaris /

asset kantor banyak yang sudah tidak bisa diperbaiki. Upaya

yang dilakukan yaitu pengusulan penghapusan barang

inventaris / asset kantor ke Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Bogor.

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris

Kantor sebesar Rp. 1.059.000.000,- dan realisasi anggaran

sebesar Rp. 1.045.285.978,- Atau sekitar 98,71%.


53

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KOTA BOGOR

TAHUN 2016

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap

indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Setelah dilakukan pengukuran

kinerja, dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan

sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana

strategis Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor selama

Tahun 2016, untuk lebih jelasnya akan diuraikan hal-hal sebagai berikut

:

8. Sasaran Strategis : Tertanganinya dan Terfasilitasinya


(PMKS)


TARGET REALISASI

% 2015 2016

1 Rumah Tangga Sangat

Miskin(RTSM)/KSM Eks Peserta


160 orang

480

Orang

300%

2 Jumlah Wanita

Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

yang ditangani

97

Orang

150

Orang

154%

3 Persentase korban

bencana yang mendapat bantuan

100% 100% 100%


54

(%) 4 Jumlah jenis PMKS

yang ditangani

21 17 Jenis 81%

5 Persentase PMKS

yang ditangani (%)

57% 44% 77%

6 Peningkatan

kualitas hidup bagi lansia

150

orang

42 Orang 28%

7 Jumlah Korban Narkotika dan HIV/AIDS/WTS

yang dibina

300 Orang

140

Orang

46,67%



: Rp. 1.529.822.433,-

Prosentase Anggaran Tahun 2016 : 97,93%

Pada sasaran strategis 1 ini mempunyai banyak indikator yang

mendukung terlaksananya sasaran, diantaranya adalah (1) Rumah

Tangga Sangat Miskin (RTSM) / KSM Eks Program Keluarga

Harapan (PKH) dengan target sebesar 160 orang. Kegiatan

Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Pendamping

Program Keluarga Harapan merupakan pelaksanaan dari Program


Sosial Lainnya. Realisasi pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2016

sejumlah 480 RTSM yang ditangani jadi dicapai realisasi nya adalah

sebesar 300%. Untuk indikator kinerja(2) Jumlah Wanita Rawan

Sosial Ekonomi yang ditangani dengan target sebanyak 97 orang.

Pelaksanaan dari indikator kinerja ini adalah Program


Sosial Lainnya dengan Kegiatan Pemberdayaan Wanita Rawan

Sosial Ekonomi (WRSE). Realisasi penanganan WRSE pada tahun

2016 sebanyak 150 orang sehingga didapat capaian realisasi

sebesar 154,6%. Indikator kinerja sasaran yang selanjutnya yaitu

Persentase Korban Bencana yang mendapat bantuan dengan target

sebesar 100%. Pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya yaitu


55

Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Sosial, pada kegiatan ini

persentase korban yang dibantu selama tahun 2016 yaitu sebesar

100%. Untuk tahun 2016 jumlah korban bencana yang dibantu

yaitu sebanyak 4.525 (Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima)

jiwa diberii bantuan berupa natura yang terdiri dari beras, mie

instan, sarden, kecap manis dan sambal pedas. Selain itu pula

diberikan bantuan seragam sekolah bagi anak SD dan SMP yang

mengalami bencana. Indikator berikutnya yaitu Jumlah Jenis

PMKS yang ditangani dengan target 21 jenis. Tahun 2016, jumlah

jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

ditangani yaitu sebanyak 25 jenis, didapat capaian realisasi sebesar

119%. Indikator kinerja berikutnya yaitu Persentase PMKS yang

ditangani dengan target 57%. Jumlah PMKS yang ditangani pada

tahun 2016 sebanyak 15.831 orang terdiri dari : a) Anak Jalanan

sebanyak 619 orang, b) Orang Terlantar sebanyak 188 orang, c)

Gelandangan dan Pengemis sebanyak 151 orang, d) Korban

Bencana sebanyak 4.525 jiwa, e) Lanjut Usia sebanyak 42 orang, f)

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 150 orang, g)

RTSM / KSM eks Program PKH sebanyak 9.823 orang, h)

Penyandang Disabilitas sebanyak 63 orang, i) Orang dengan HIV /

AIDS sebanyak 25 orang, j) Kelompok Minoritas sebanyak 30 orang,

k) Tuna Susila (WTS) sebanyak 110 orang, l) Anak Terlantar

sebanyak 100 orang, m) Korban NAPZA sebanyak 5 orang. Adapun

bentuk penanganan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial

dimulai dari identifikasi hasil penjaringan, pemberian motivasi,

pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan / stimulan untuk

modal usaha. Indikator Peningkatan Kualitas Hidup Lansia (Lanjut

Usia) dengan target sebanyak 150 orang dan realisasinya di tahun

2016 yaitu sebanyak 42 orang, hal tersebut mengalami penurunan

dari tahun sebelumnya dikarenakan Lanjut Usia yang memenuhi

kriteria hanya sebanyak 42 dari 100 orang yang mendaftar. Adapun

kriteria Lanjut Usia sebagai berikut : a) Merupakan Lanjut Usia

Potensial b) Usia masih tergolong dalam usia produktif c) Sehat

jasmani dan rohani d) Memiliki usaha. Jumlah Korban Narkotika


56

dan HIV / AIDS / WTS yang dibina ditargetkan sebanyak 300 orang

dan yang terealisasi di tahun 2016 sebanyak 140 orang.

Sasaran strategi 1 ini mempunyai beberapa Program dan

Kegiatan yang mendukung terlaksananya sasaran strategis

tersebut diantaranya adalah :

3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

g. Pemutakhiran Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan ini berupa pendataan PMKS dan PSKS yang

mendapatkan pelayanan sosial di 68 (enam puluh

delapan) kelurahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini agar

data tentang jumlah PMKS dan PSKS akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Anggaran Kegiatan Pemutakhiran Data dan Informasi

Kesejahteraan Sosial sebesar Rp. 150.000.000,- dan

realisasi anggaran sebesar Rp. 143.152.500,- Atau

sekitar 95,44%.

h. Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Kegiatan ini mempunyai out put berupa penanganan

kemandirian dan kesejahteraan sosial yaitu Rumah

Tangga Sangat Miskin sebanyak 480 RTSM,

Terlaksananya Rapat Tim Koordinasi Program Keluarga

Harapan Tingkat Kota Bogor, Terlaksananya Rapat Tim

Koordinasi Program Keluarga Harapan (TKPKH) tingkat

Kecamatan dalam rangka Sosialisasi Program Keluarga

Harapan di 6 Kecamatan dengan Jumlah Peserta

Sosialisasi sebanyak 240 Orang, Terlaksananya

Bimbingan Teknis bagi Pendamping PKH kota Bogor

sebanyak 57 Pendamping, Terlaksananya Evaluasi

Pendamping dan Operator PKH, Terlaksananya Sosialisasi


57

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketua Kelompok KSM PKH sebanyak 50 Orang ketua

Kelompok KSM PKH, dan tertanganinya kemandirian dan

kesejahteraan sosial sebanyak 827 orang , sedangkan

hasil yang dicapai adalah peningkatan kinerja,

keterampilan dan sinergitas Operator pemahaman dan

tersosialisasikannya Program Keluarga Harapan di 6

Kecamatan, Untuk penanganan PKH ini selain didanai

dari APBD Kota Bogor juga terdapat bantuan dari APBN

melalui Kementerian Sosial RI dan APBD II Provinsi Jawa

barat. Kegiatan yang didanai APBN dari Kementerian

Sosial RI berupa Bantuan Dana PKH, Bantuan Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) dan Bantuan RS- RTLH. Bantuan

Dana PKH disalurkan langsung dari Kementerian Sosial

RI melalui Kantor Pos ke rekening masing - masing

RTSM/KSM. Pada Tahap III dan IV Bantuan Dana PKH

disalurkan melalui Program Non Tunai denagn

bekerjasama dengan Bank Swasta diantaranya Bank BNI

46 dan Bank Mandiri. Adapun jumlah KSM yang terbantu

dari Tahap I s/d Tahap IV dengan rincian pencairan

sebanyak :

Tahap Jumlah

KSM

Jadwal

Pencairan

Lokasi

Jumlah Anggaran

I 8.755 2016 6 Kec. 7.269.130.000.-

II

8.721 2016 6 Kec. 2.946.956.250,-

III 8.702 2016 6 Kec. 2.946.956.250,-


58

IV 9.823 2016 6 Kec. 3.653.412.500,-

Keterangan : Masyarakat Penerima Dana Bantuan PKH

yang pada awalnya memakai istilah Keluarga Sangat

Miskin (KSM) dirubah menjadi Keluarga Penerima Manfaat

(KPM).

KPM yang mendapat bantuan dana PKH perlu

pendampingan melalui kegiatan Pembinan Keluarga

Sangat Miskin (KSM)dan Pendamping PKH agar bantuan

yang diterima sampai kepada KPM tersebut dan tepat

penggunaanya. Bantuan tersebut berupa bantuan bidang

pendidikan dan bantuan bidang kesehatan.

Anggaran dari Kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000 (Lima

Ratus Juta Rupiah). Pada bulan November 2016

mengalami efisiensi anggaran menjadi 465.000.000,-

(Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan

realisasinya sebesar Rp. 452.590.000. atau sekitar 97.33

%.

i. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendataan dan

verifikasi data Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di 6

(enam) kecamatan, pembinaan dan pendampingan WRSE

sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh ) orang, monitoring

dan sosialisasi WRSE sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh )

orang, Pelatihan Tata Boga bagi 50 orang Wanita Rawan

Sosial Ekonomi Penyaluran bantuan modal

usaha/peralatan berupa kompor gas, oven dan peralatan

masak lainnya bagi WRSE sebanyak 150 (Seratus Lima

Puluh ) orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah


59

pemberdayaan WRSE sebanyak 150(Seratus Lima Puluh

) orang.


(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan

realisasinya sebesar Rp. 235.610.000,- Atau sekitar 98.58

%.

j. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi orang

terlantar di perjalanan, memberikan rekomendasi

keringanan biaya, dan membantu korban bencana. Dari

kegiatan ini telah terfasilitasinya orang terlantar di tahun

2016 sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan)

orang dan jumlah korban bencana yang diberi bantuan

sebanyak 4.525 (Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh

Lima) jiwa berupa bantuan natura yang terdiri dari beras,

mie instan, sarden, minyak goreng, kecap manis, dan

sambal pedas. Selain itu pula penyaluran bantuan

seragam sekolah bagi anak SD dan SMP yang menjadi

korban bencana.

Anggaran kegiatan Perlindungan Sosial untuk tahun

2016 sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta

rupiah) dan yang terealisir sebesar Rp. 307.000.000,00

(tiga ratus tujuh juta rupiah).

k. Pemberdayaan Lanjut Usia

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan

Pemberdayaan bagi masyarakat katagori Lanjut Usia

melalui program Pemberdayaan Lanjut Usia /Pelatihan

Lanjut Usia dalam program Pelatihan Budidaya Jamur

Tiram kepada 42 Orang yang sudah terferifikasi dan

tervalidasi sebelumnya, Bantuan Sembako bagi 120

Orang lansia di Kota Bogor, monitoring dan Pembinaan

lanjut usia terhadap 42 (empat Puluh Dua) ,


60

Terlaksananya Sosialisasi Lansia dalam Program Nyaah

ka Kolot di 6 kecamatan, Mengadakan kegiatan gerak

Jalan bagi Lansia pada acara Hari Ulang Tahun Lansia

(HUT Lansia). Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah

meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan lanjut

usia.


(serratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan mengalami

efisiensi Anggaran menjadi 148.000.000 (serratus Empat

Puluh Dua Juta Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp.

142.992.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan

Ratus Sembolan Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sekitar

96.62 %.

l. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran

(PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendataan dan usulan

Penerima Bantuan Iuran dari biaya APBN dan APBD

telah dilakukan secara Verifikasi dan Validasi data untuk

diusulkan bagi penerima kepersertaan BPJS kesehatan.

Target PBI JKN Kota Bogor untuk tahun 2016 adalah

94.368 dan realisasi sampai bulan Desember 2016 adalah

89.849.

Anggaran kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Penerima

Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

untuk tahun 2016 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus

lima puluh juta rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp.

248.477.933,00


61

4) Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Narapidana,

PSK, Narkoba dan Sosial Lainnya)

c. Pembinaan bagi Korban Narkotika dan HIV / AIDS, WTS

dan Eks Psikotik

Kegiatan ini mempunyai output yaitu bimbingan sosial

dan latihan keterampilan Tata Boga serta Terapi

Kelompok kepada 40 (empat puluh) orang yang terdiri

dari ODHA, WTS, Waria dan Korban NAPZA dengan hasil

terbinanya para penderita HIV/AIDS, WTS untuk

memiliki ketrampilan dan motivasi dalam kehidupan

sosial bermasyarakat.

Anggaran Kegiatan Pembinaan bagi Korban Narkotika dan

HIV / AIDS, WTS dan Eks Psikotik untuk tahun 2016

sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

148.322.500,- atau sekitar 98,88%.

d. Pembinaan bagi Korban Narkotika, Trauma dan Eks

Psikotik

Kegiatan ini mempunyai output yaitu pelaksanaan

bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Handy Craft

membuat hiasan Toples bagi 25 orang eks psikotik

beserta wali/keluarga sebanyak 25 orang dan kegiatan

terapi kelompok sasarannya adalah 25 orang eks psikotik

beserta keluarganya. Hasil dari kegiatan ini adalah

Meningkatnya kemandirian dan keberfungsian eks

psikotik dalam melaksanakan aktifitasnya dengan

dampingan dari keluarganya.

Anggaran Kegiatan Pembinaan bagi Korban Narkotika,

Traum dan Eks Psikotik untuk tahun 2016 sebesar Rp.

150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 144.897.500,-

atau sekitar 96,60%.


62

9. Sasaran Strategis : Terwujudnya perlindungan keluarga korban

tindak kekerasan


TARGET REALISASI

% 2015 2016

1 Persentase pendampingan kasus

kekerasan terhadap anak

tindak kekerasan (%)

100% 100% 100%

2 Jumlah Pekerja Anak yang

diintervensi

100 anak

25 anak 25%



: Rp. 1.255.655.800,-


: 97,5%

Pada sasaran strategis 2 ini mempunyai dua indikator yang

mendukung terlaksananya sasaran, diantaranya adalah (1)

Persentase pendampingan kasus kekerasan terhadap anak tindak

kekerasan dan (2) Jumlah Pekerja Anak yang diintervensi. Untuk

Indikator Kinerja Persentase pendampingan kasus kekerasan

terhadasp anak tindak kekerasan didapati persentase 100% sesuai

dengan yang ditargetkan. Setiap kasus kekerasan yang terjadi

terhadap anak selama tahun 2016 selalu didampingi dan ditangani

oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Sosial, LK3 dan P2TP2A.

Penanganan setiap kasus kekerasan terhadap anak berbeda,

tergantung permintaan dan kebutuhan dari kelayan tersebut. Setiap

kasus mendapatkan pendampingan baik secara psikologis ataupun

pendampingan saat ke ranah hukum. Adapun kasus tindak

kekerasan terhadap anak selama tahun 2016 sebagai berikut:

h. KDRT sebanyak 6 kasus

i. Pelecehan Seksual Anak sebanyak 3 kasus

j. Kekerasan terhadap anak nakal sebanyak 2 kasus


63

k. Kekerasan terhadap anak putus sekolah sebanyak 2 kasus

l. Kekerasan terhadap anak / orang terlantar sebanyak 5 kasus

m. Kekerasan terhadasp ekspsikotik sebanyak 1 kasus

n. Kekerasan terhadap anak adopsi sebanyak 1 kasus

Kasus tersebut di atas selama tahun 2016 sudah terlayani dan

terselesaikan dengan baik.

Indikator Kinerja Jumlah Pekerja Anak yang diintervensi didapati

sebanyak 25 anak dari 100 anak yang ditargetkan. Ini merupakan

pelaksanaan dari Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan dengan Kegiatan Perlindungan Tenaga Kerja Anak

Terpaksa Bekerja. Selama tahun 2016 jumlah pekerja anak yang

diintervensi sebanyak 25 anak yang berasal dari daerah sekitar

Kecamatan Bogor Selatan. Intervensi yang dilakukan oleh Dinas

Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor yaitu dengan

pemberian motivasi dan pembinaan melalui pendidikan agama

(Pesantren An Nuriah) yang bertujuan untuk merubah pola pikir anak

selama 1 (satu) bulan setelah itu baru anak – anak tersebut

dikembalikan ke dunia pendidikan.

Sasaran strategi 2 ini mempunyai beberapa Program dan Kegiatan

yang mendukung terlaksananya sasaran strategis tersebut

diantaranya adalah :

3) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Sosial Lainnya)

b. Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking

Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya

kekerasan terhadap anak, perempuan, keluarga, dan

perdagangan orang (trafficking) yang dilaksanakan melalui

sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang, penanganan kasus sebanyak 37

orang baik melalui konseling, case conference dan pemberian

rujukan bagi korban ke lembaga sosial yang menangani hal


64

tersebut. Bimbingan Teknis bagi tokoh masyarakat , kader,

Puskesmas dalam penanganan masalah korban tindak

kekerasan sebanyak 20 orang.

Anggaran Kegiatan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan

Trafficking sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran


4) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

f. Perlindungan Tenaga Kerja Anak Terpaksa Bekerja

Indikator capaian program dari kegiatan ini adalah menurunkan

pekerja anak terpaksa bekerja. Kegiatan ini dilaksanakan

melalui verifikasi data peserta pengurangan Pekerja anak dalam

rangka mendukung program (PPA-PKH) Kota Bogor dan

melakukan pembinaan serta pengawasan pada industri atau

perusahaan yang menggunakan anak sebagai pekerjanya.

Setelah dilaksanakan verifikasi data peserta anak PPA-PKH Kota

Bogor dari total peserta sebanyak 100 (Seratus) anak ternyata

hanya 25 (Dua Puluh Lima) anak yang masih bersekolah

dikarenakan sebagian besar peserta sudah lulus dari Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Anggaran Kegiatan Perlindungan Tenaga Kerja Anak

Terpaksa Bekerja sebesar Rp. 145.000.000,- dan realisasi


g. Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit

Kegiatan ini bertujuan menciptakan kesamaan bahasa dan gerak

langkah dari pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam

memandang , memecahkan dan menyelesaikan serta

menciptakan kerjasama dalam menangani masalah

ketenagakerjaan .


65

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.70.000.000,- dengan

realisasi kegiatan sebesar Rp.69.948.500,- atau sekitar 99,93%.

h. Pembinaan Pengawasan bagi Tenaga Kerja Asing

Kegiatan pembinaan terhadap tenaga kerja asing dilakukan

kepada perusahaan pengguna sebanyak 44 Perusahaan

(terlampir) dan terhadap tenaga kerja asing khususnya yang

mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang mengatur tenaga kerja asing kerja asing. Kegiatan ini

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tenaga kerja asing

dan perusahaan terhadap ketentuan dan perundang-undangan

yang berlaku.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan

realisasi anggarannya sebesar Rp. 49.668.400,- Atau sekitar

99,93%.

i. Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kecelakaan

kerja dan terlaksananya bulan K3 serta timbulnya kesadaran

kolektif untuk melaksanakan penerapan keselamatan dan

kesehatan kerja di setiap perusahaan dan dilaksanakan melalui

sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja dan monitoring

sistem penerapan keselamatan dan kesehatan kerja .

Kegiatan ini penting dilakukan karena angka kecelakaan kerja di

tahun 2016 masih relatif tinggi yaitu mencapai 175 kecelakaan

yang terdiri dari 127 kasus kecelakan di tempat kerja dan 48

kasus di jalan raya.

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 197.000.000,- sedangkan


99,33%.


66

j. Penelitian dan Penetapan UMK

Kegiatan ini mempunyai indikator capaian program berupa UMK

yang sesuai dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak ).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Berdasarkan Hasil Pembahasan tersebut Nilai KHL Kota

Bogor Tahun 2016 adalah :

a. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh berdasarkan hasil

survey pasar (hasil survey terlampir) adalah sebesar Rp.

2.943.478,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu

empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

b. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berdasarkan

tingkat inflasi s/d. Oktober 2016 (data BPS) yaitu sebesar

2,81% adalah sebesar Rp. 2.488.541,- (dua juta empat ratus

delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu

rupiah).

c. Unsur Pemerintah dan Pakar/Perguruan Tinggi berdasarkan

tingkat inflasi sebesar 3,07% dan pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,18% adalah sebesar Rp. 2.620.218 (dua juta enam

ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah).

2. Melaksanakan Rapat Dewan Pengupahan Kota Bogor Tahun

2016 dengan hasil UMK Kota Bogor untuk tahun 2017

sebesar Rp. 3.272.143 ,- (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh

Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

3. Sosialisasi Upah Minimum Kota Bogor Tahun 2016 Kota

Bogor setelah terbit SK Gubernur Jawa Barat Nomor.

561/Kep.1322 – Bangsos/2016 Tentang Upah Minimum


67

Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2016 dengan

mengundang 125 orang yang terdiri dari unsur pengusaha,

Serikat Pekerja/Pekerja, unsur Pemerintah dan Anggota

Dewan Pengupahan Kota .

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 250.000.000 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 243.684.500 atau sekitar 97,47%.

10. Sasaran Strategis : Terciptanya

Hubungan Industrial yang Harmonis

NO INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI %

2015 2016

1 Jumlah

Perselisihan Hubungan

Industrial

23

Kasus

20 Kasus 87%



: Rp. 171.105.500,-


: 97,77%


terlaksananya sasaran, yaitu (1) Jumlah Perselisihan Hubungan

Industrial. Untuk Indikator Kinerja Jumlah Perselisihan Hubungan

Industrial dengan target sebanyak 23 kasus dapat terealisasi

sebanyak 20 kasus.


mendukung terlaksananya sasaran strategis tersebut diantaranya

adalah :

2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

b. Pembinaan Hubungan Industrial dan Pembinaan Buruh

Kegiatan ini mempunyai indikator capaian program berupa

UMK yang sesuai dengan KHL ( Kebutuhan Hidup Layak ) dan

meningkatnya kesejahteraan pekerja . Kegiatan ini


68

dilaksanakan melalui pemilihan pekerja teladan tingkat Kota

Bogor yang diikuti sebanyak 15 Orang pekerja yang berasal dari

perusahaan di Wilayah Kota Bogor dengan kriteria sebagai

berikut :

a) Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun dengan tidak terputus;

b) Pendidikan maksimal S1;

c) Menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

d) Menjadi anggota koperasi di perusahaan;

e) Membayar iuran anggota secara teratur;

f) Dinilai baik oleh perusahaan (rekomendasi);

Belum pernah juara (peringkat I - V) pada pemilihan pekerja

teladan tingkat Provinsi.

Melalui kriteria tersebut, terpilih 3 (TIGA) orang Pekerja Teladan

untuk tingkat Kota Bogor yaitu:

a) Yudi Aviantara dari PT Goodyear Indonesia, Tbk. sebagai

Peringkat Pertama;

b) Sri Widodo dari PT Unitex, Tbk. sebagai Peringkat Kedua;

c) Suprianto dari PT Citra Abadi Sejati sebagai Peringkat

Ketiga;

Selain itu dilaksanakan juga sosialisasi Peraturan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 19

Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian

Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain dan Surat

Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :

SE.04/MEN/VIII/2013 tentang pedoman pelaksanaan .

Kegiatan tersebut melibatkan 55 orang dari Perusahaan dan


69

Anggota Serikat Pekerja di perusahaan yang dilaksanakan pada

Bulan Mei 2016 di Hotel Bahtera - Puncak Kabupaten Bogor.

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000,- dengan


97,77%.

11. Sasaran Strategis : Mendorong

Perekonomian dan aksesibilitas masyarakat

terhadap lapangan pekerjaan yang produktif

NO INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI %

2015 2016

1 Jumlah

Penyerapan Tenaga Kerja

1387

Orang

1309 Orang 94%

2 Persentase pencari kerja

yang dilatih di BLK yang terserap di

pasar kerja (%)

27% 31% 114%



: Rp. 2.085.181.684,-


: 95,5%


terlaksananya sasaran, yaitu (1) Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja

dan (2) Persentase pencari kerua yang dilatih di BLK yang terserap

di pasar kerja (%).

Untuk Indikator Kinerja Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dapat

terealisasi di tahun 2016 sebanyak 1.09 orang yang terdiri dari :

l. Peserta pelatihan UPTD BLK (APBD) sebanyak 30 orang

m. Peserta pelatihan UPTD BLK (APBN) sebanyak 98 orang

n. Peserta pelatihan KK Miskinsebanyak 20 orang

o. Peserta pelatihan life skill sebanyak 25 orang


70

p. Peserta pelatihan pemagangan di Perusahaan sebanyak 3 orang

q. Peserta Pemberian Kerja Sementara (PKS) sebanyak 212 orang

r. Bursa Kerja Expo (APBD) sebanyak 66 orang

s. Tenaga Kerja Mandiri (APBN) sebanyak 160 orang

t. Padat Karya Produktif (APBN) 88 orang

u. Padat Karya Infrastruktur (APBN) 63 orang

v. Hasil dari laporan perusahaan sebanyak 544 orang

Indikator Persentase pencari kerja yang dilatih di BLK yang terserap

di pasar kerja dengan target sebesar 27% dapat terealisasi sebesar

31%. Hal tersebut merupakan pencapaian dari jumlah pencari kerja

yang mengikuti pelatihan di UPTD BLK yaitu sebanyak 96 orang

(sumber dana berasal dari APBD Kota Bogor) dan 320 orang

(sumber dana berasal dari APBN) dan yang sudah bekerja sebanyak

30 orang (APBD Kota Bogor) dan 98 orang (APBN).



3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

d. Pelatihan Keterampilan bagi Pencaker dan Penganggur

(Enterpreunership)

Kegiatan ini diikuti oleh 96 peserta melalui pemberian

keterampilan kerja berupa keterampilan menjahit 2 paket (32

orang) , tata boga 1 paket (16 orang), teknik otomotif 1 Paket (16

orang), kecantikan 1 paket ( 16 orang ) dan teknik computer 1

paket (16 orang). Adapun hasil yang telah ditempatkan di

Perusahaan sebanyak 31 orang.

Selain kegiatan yang bersumber dari APBD, Balai Latihan Kerja

Kota Bogor mendapatkan anggaran dari Balai Besar

Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri Kementerian Tenaga

Kerja di Bekasi Tahun 2016 untuk Program Peningkatan

Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas, kegiatannya

berupa Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk 7 kejuruan yaitu:

- Kejuruan Teknik Otomotif 3 paket


71

- Kejuruan Teknik Komputer 3 paket

- Kejuruan Menjahit 3 paket

- Kejuruan Tata Kecantikan 3 paket

- Kejuruan Tata Boga 3 paket

- Kejuruan Perhotelan 3 paket

- Kejuruan Teknik las 2 paket

Hasil dari kegiatan ini sebanyak 98 orang terserap di pasar

kerja.

Anggaran Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pencaker dan

Penganggur (Enterpreunership) sebesar Rp. 450.000.000,-


sekitar 96,91%.

e. Kajian Pengembangan Standar Minimum Pelayanan UPTD

Balai Latihan Kerja

f. Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Miskin (KK

Miskin)

Kegiatan ini lebih menekankan pada basis masyarakat dan

berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan pelatihan ini adaah

memberikan keterampilan agar dapat berwirauhsaha dan

menambah penghasilan bagi keluarganya. Kegiatan ini

ditujukan untuk ibu rumah tangga maupun kepala keluarga

yang sudah tidak bisa diserap oleh pasar kerja.

Pelatihan yang diberikan adalah dengan rincian sebagai berikut

No Kejuruan Jumlah

Peserta Lokasi

1. Tata Rias Wajah 10 Orang

Kelurahan

Sindang Rasa Lokasi

P2WKSS

2. Barbershop 10 Orang Kelurahan

Tajur


72

Anggaran Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berbasis

Masyarakat Miskin (KK Miskin) sebesar Rp. 148.000.000,-


sekitar 94,98%.

g. Pelatihan Keterampilan Hidup (Life Skill)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada

masyarakat agar bisa berwirausaha. Jenis pelatihan yang

dilaksanakan yaitu :

- Pelatihan membatik lanjutan di Kelurahan Tegallega dari

tahun 2016 berjumlah 20 orang . Pelatihan ini dalanm

rangka memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi

kelompok batik yang sedang mengembangkan usaha dari

hasil pelatihan sebelumnya yang telah mengadakan pameran

dan sudah membentuk kelompok usaha.

- Pelatihan membatik di Kelurahan Cibuluh berjumlah 20

orang , pemasaran hasil pelatihan bekerja sama dengan

Batik Bogor Pancawati telah membentuk kelompok usaha

dan mengikuti pameran umum dan dipasarkan di hotel

Papirus.

- Pelatihan budidaya pakan ternak jenis kroto di Kelurahan

Cilendek timur, peserta berjumlah 25 orang , pemasaran

hasil bekerja sama dengan Koperasi Krotobon.

-

10 Orang Kelurahan Sukasari

3. Souvenir dari handuk

dan Kain Perca 10 Orang

Kelurahan

Katulampa

10 Orang Kelurahan

Pamoyanan

10 Orang Kelurahan

Pasir jaya

Jumlah 60 Orang


73

Adapun data nya sebagai berikut :

NO KEGIATAN JUMLA

H

PESERT

A

LOKASI JENIS

KELAMIN

PELA

KSA

NAA

N L P

1 Pelatihan

Membatik

20

orang

Kel.

Tegallega

20

2 Pelatihan

Membatik

20

orang

Kel.

Cibuluh

20

3 Pelatihan

Budidaya Pakan

Ternak

Jenis Kroto

20

orang

Kel.

Cilendek Timur

25

Jumlah 60

orang

25 40

Anggaran Kegiatan Pelatihan Keterampilan Hidup (Life Skill)


216.317.600,- Atau sekitar 86,53%.

h. Pelatihan Melalui Pemagangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan

keahlian pencari kerja sebagai bekal memasuki dunia usaha

berupa pemberian pelatihan (pemagangan). Kegiatan ini

dilaksanakan selama 3 buglan mulai Oktober sampai dengan

Desember 2016 . peserta berjumlah 20 orang yang dimagangkan

di 5 (lima) perusahaan di Kota Bogor, yaitu :

NO NAMA

PERUSAHAAN

ALAMAT JUMLAH

PESERTA

JENIS

KELAMIN

L P

1. Sahira Hotel Jl. Ahmad

Yani

3 orang 1 2


74

Anggaran Kegiatan Pelatihan Melalui Pemagangan sebesar Rp.


141.383.729,- Atau sekitar 94,89%.

i. Pembinaan Lembaga Latihan Swasta

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan

profesionalitas lembaga pelatihan kerja dalam menciptakan

tenaga pelatih yang kompeten . Kegiatan yang dilaksanakan:

3. Sosialisasi pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi

tenaga instruktur maupun lembaga pengelola pelatihan

kerja. peserta berjumlah 30 orang terdiri dari pimpinan LPK,

Instrukrur, dan tenaga pelatihan.

4. Bimtek metodologi dan sertifikasi bagi lembaga pelatihan

kerja.

2. Santika

Hotel

Jl.

Padjajaran

2 orang 2 -

3. The 101

Hotell

Jl.

Suryakenca

na

5 orang 3 2

4. Papiruz

Tropical

Hotel

Jl. Perdana

raya

kavling 12

Sukadamai

3 orang 2 -

5. PT Lottemart

Shopping

JL. KH

Soleh

Iskandar

6 orang 3 4

Jumlah 11 8


75

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan konpetensi

tenaga pengajar / instruktur dalam rangka menwujudkan

sistem pelatihan berbasis kompetensi .

NO KEGIATAN JUMLAH

PESERTA

JENIS

KELAMIIN

PELAKSANAAN

1 Sosialisasi

Sertifikasi

30 orang 9 21

2 Bimtek

metodologi

pelathan

dan

sertifikasi

instruktur

20 orang 3 17

12 38

Anggaran Kegiatan Pembinaan Lembaga Latihan Swasta


103.218.825,- Atau sekitar 91,34%.

4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

e. Bursa Kerja Expo

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi penganggur serta

memberikan peluang bagi pencari kerja dan pengguna kerja

untuk dapat saling bersinergi . Kegiatan ini dilaksanakan pada

tanggal 27 s/d 28 September 2016 bertempat di Gelanggang

Olahraga Padjajaran Bogor dan diikuti oleh 35 Perusahaan yang

menyediakan lowongan sebanyak 900 lowongan.Kegiatan ini

telah berhasil menarik 2.701 pencari kerja.

Hasil dari kegiatan ini adalah terserapnya pencari kerja di

perusahaan sebanyak 66 orang pencari kerja dengan perincian

sebagai berikut :

NO NAMA PERUSAHAAN JUMLAH

PENCAKER


76

YANG DISERAP

1. PT. Akur Pratama 37

2. PT. Bogor Raya Development 10

3. PT. Columbindo Perdana 3

4. PT. Arthasabena Putra (RS AZRA) 2

5. LPK Zen 1

6. PT. Guna Senaputra Sejahtera 13

JUMLAH 66

Anggaran Kegiatan Bursa Kerja Expo sebesar Rp.


173.619.000,- Atau sekitar 99,78%.

f. Pemberian Kerja Sementara

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat

miskin serta penganggur di Kota Bogor. Kegiatan ini dapat

menyerap 212 orang tenaga kerja yang dilaksanakan di 4

(tempat) Kelurahan, masing-masing 53 orang dari setiap

kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui normalisasi

saluran air di Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor

Barat, Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan

Cikaret Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Kedung Halang

Kecamatan Bogor Utara. Kegiatan ini berhasil menyerap

penganggur sebanyak 212 orang pekerja.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

NO WAKTU KELURAHAN JUMLAH

PEKERJA KETERANGAN

1 12/02/2016

s/d

11/03/2016

Balumbang

Jaya

53 orang Normalisasi Saluran

Air

2 14/03/2016

s/d

Situ Gede 53 orang Normalisasi Saluran

Air


77

11/04/2016

3 12/04/2016

s/d

11/05/2016

Cikaret 53 orang Normalisasi Saluran

Air

4 10/05/2016

s/d

06/06/2016

Kedung Halang 53 orang Normalisasi Saluran Air

JUMLAH 212 orang

Anggaran Kegiatan Pemberian Kerja Sementara sebesar Rp.


435.457.369,- Atau sekitar 96,77%.

g. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

Kegiatan ini merupakan implementasi dari amanat Undang –

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “

Dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan

program ketenagakerjaan yang berkesinambungan ,

pemrintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga

daerah “ . Kegiatan ini melibatkan 13 Kepala Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan dari 13 SKPD Kota Bogor,

Perwakilan BPS Kota Bogor, Akademisi dari Universitas Pakuan,

Perwakilan Apindo Kota Bogor , Perwakilan Serikat Pekerja/

Buruh Kota Bogor, Perwakilan Lembaga Pelatihan dan 68

petugas pendataan penganggur PNS dan 68 petugas pendataan

penganggur non PNS serta panitia dari Dinas Tenaga Kerja

Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor sendiri.



78

NO TANGGAL KETERANGAN

1 24/03/2016 Pembentukan TIM

PTKD

Penjelasan Tugas dan

Fungsi PTKD

Pengarahan PTKD

2 25/04/2016 Kebijakan Penugasan

Perencanaan Tenaga

Kerja Daerah nasional

sesuai RPJMD

3 20/05/2016 Gambaran tenaga

kerja yang bersedia

dimasa mendatang

Gambaran tenaga

kerja yang dibentuk

oleh aktivitas ekonomi

di masa mendatang

Gambaran tenga kerja

yang tidak

termanfaatkan oleh

kegiatan ekonomi

Gambaran aktivitas

yang dilakukan untuk

mengahadapi masalah

ketenagakerjaan

4 30/08/2016 Rentra masing masing

Tim

5 30/11/2016 Persiapan expose

PTKD yang

dilaksanakan pada

tanggal 13 Desember

2016 di Hotel Royal


79

Hasilnya adalah telah dilaksanakannya ekspose hasil

perencanaan Tenaga Kerja daerah yang telah disusun oleh Tim

PTKD dan telah diarahkan oleh Bapak Walikota Bogor serta

adanya buku Rencana Tenaga Kerja Daerah Tahun 2017 – 2020.

Anggaran Kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah


118.597.000,- Atau sekitar 98,83%.

h. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam peningkatan

pengetahuan kepada calon pencari kerja dalam memasuki dunia

kerja sehingga para pencari kerja memahami tentang dunia kerja

mulai dari proses recruitment seleksi dan hubungan kerja dalam

bekerja . Adapun pelaksanaannya di 10 (sepuluh) SMK yang ada

di Kota Bogor yang mana masing-masing sekolah berjumlah 100

siswa.


N

O

TANGGAL NAMA

SEKOLAH

JUMLAH

PESERT

A

1 26/02/201

6

SMK TRI

DHARMA I

100

SISWA

2 11/03/201

6

SMK TRI

DHARMA 4

100

SISWA

3 28/07/201

6

SMK

INFORMATIK

A PESAT

100

SISWA

Padjajaran


80

4 11/08/201

6

SMKN 4

BOGOR

100

SISWA

5 14/09/2016 SMK

WIDYANUGRAHA

100 SISWA

6 12/10/2016 SMK PERMATA 1 100 SISWA

7 19/10/2016 SMK KAMANDAKA 100 SISWA

8 10/11/2016 SMK PGRI 3 100 SISWA

9 14/11/2016 SMK INFOKOM 100 SISWA

10 06/12/2016 SMK PGRI 2 100 SISWA

Hasilnya adalah siswa antusias untuk mengetahui tentang tata

cara dan pengetahuan untuk memasuki dunia kerja.

Anggaran Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan


99.743.600,- Atau sekitar 99,74%.

2. Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi

d. Sosialisasi dan Rekruitmen serta Pembekalan Calon

Transmigran

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat

untuk bertransmigrasi melalui :

Sosialisasi dan Rekuitmen serta Pembekalan calon peserta

Transmigrasi. Sosialisasi Program Transmigrasi kepada

masyarakat dilaksanakan di 30 (Tiga Puluh) kelurahan di Kota

Bogor dari Bulan Mei sampai dengan Agustus 2016, melalui

penyampaian informasi yang seluas–luasnya tentang program


81

transmigrasi tahun 2016. Kemudian dilanjutkan dengan

rekruitmen calon transmigran serta seleksi calon transmigran

pada bulan September 2016. Adapun hasil yang dicapai dari

kegiatan tersebut yaitu 3 kepala keluarga (KK) calon

transmigran yang mengikuti transmigrasi dengan rincian

sebagai berikut :

DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SELEKSI CALON

TRANSMIGRAN

e. Penjajakan, Pendampingan ke Lokasi Transmigran

Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari, Februari, Maret,

April dan Desember Tahun 2016. Untuk Kegiatan Penjajakan

dilaksanakan ke tiga Lokasi yaitu Ke Unit Pemukiman

Transmigrasi (UPT) Simpang Tiga Kabupaten Kayong Utara

NO NAMA ALAMAT TUJUA

N

PROVINSI

1 Robby

Yansen

Gg. Bengkong

Rt. 001 / Rw.

010 Gunung

Batu Bogor

Barat

UPT

Simpang Tiga

Kabupaten

Kayong Utara

Kalimantan Barat

2 Zaenud

din

Cimanggu Gg.

Amil Rt. 007 /

Rw. 009 Kedung

Badak Tanah

Sareal

UPT Simpang

Tiga

Kabupaten

Kayong Utara

Kalimantan

Barat

3 Tamrin Jl.

Pembangunan

No. 8 Rt.005/

Rw. 011 Ciparigi

Bogor Utara

UPT Simpang

Tiga

Kabupaten

Kayong Utara

Kalimantan Barat


82

Provinsi Kalimantan Barat ,Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)

Ayumolingo dan Unit Pemukiman Transmigrasi Bukita Aren

Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara serta Unit

Pemukiman Transmigrasi Simpang Tiga SP 5 Tulung Selapan

Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan .

Tujuan dari kegiatan penjajakan, Pendampingan ke Lokasi

Transmigrasi dan hasilnya : Untuk mendapatkan Informasi

yang seluas – luasnya mengenai letak, lahan yang bebas dari

sengketa dan daerah yang akan dituju.

Bisa menyampaikan dari hasil penjajakan dan pendampingan

kepada masyarakat di Tingkat Kelurahan Se Kota Bogor yang

sesuai dengan minat dari calon Transmigrasi Kota Bogor.

f. Monitoring dan Pelaporan Bantuan Pengembangan Ekonomi

Transmigran

Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai dengan

Nopember 2016 ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Satai

Lestari Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Timur .

Tujuan dan hasil dari kegiatan monitoring dan Pelaporan

Transmigrasi :

Tujuan : Untuk mengetahui dan memantau perkembangan

Ekonomi dari warga Kota Bogor yang telah menetap 1 (satu)

tahun serta perkembangan dari lahan yang telah menghasilkan

dan menopang perekonomian dari warga transmigrasi itu

sendiri.

Hasilnya : Untuk dapat menjadikan percontohan dan kemajuan

/ kemunduran yang telah dicapai hingga bisa diharapkan bisa

menarik minat dari Calon Transmigrasi Kota Bogor yang akan

datang melalui Sosialisasi mengenai Ke Transmigrasian ke

Tingkat Kelurahan yang ada di wilayah Kota Bogor.

12. Sasaran Strategis : Meningkatnya

peran lembaga dan organisasi sosial


83

kemasyarakatan dalam aktivitas pembangungan

masyarakat

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

% 2015 2016

1 Jumlah

Wahana Kesejahteraan Sosial

Berbasis Masyarakat

yang terbentuk

10 Kelompok 10 Kelompok 100%

2 Jumlah

Panti Asuhan

yang dibina

74 yayasan

sosial/panti/orsos

74 yayasan sosial/panti/or

sos

100%

3 Jumlah Lembaga

Sosial yang berpartisipa

si aktif dalam penanganan

PMKS

75 Lembaga 243 Lembaga 324%



: Rp. 1.076.337.500,-

Prosentase Anggaran Tahun

2016 : 97,84%


terlaksananya sasaran, yaitu (1) Jumlah Wahana Kesejahteraan

Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang terbentuk (2) Jumlah

Panti Asuhan yang dibina dan (3) Jumlah Lembaga Sosial yang

berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS.

Untuk Indikator Kinerja Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial

Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang terbentuk selama tahun 2016

yaitu sebanyak 10 kelompok sesuai dengan target. Kelompok

WKSBM tersebut berlokasi di Kelurahan Sidnang Sari, Sindang


84

Rasa, Katulampa, Baranang Siang, Tajur, Sukasari, Cibuluh, Tanah

Baru, Kedung Halang dan CImahpar. Kelompok yang dibentuk

terdiri dari 20 Orang Per-Kelompok yang terdiri dari unsur LPM,

RT/RW, Majelis Ta’lim, Karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat

(PSM), Koperasi dan organisasi sosial lainnya. Tujuan dibentuk

WKSBM adalah untuk membantu penanganan PMKS dan

mensejahterakan masyarakat dimana kelompok tersebut dibentuk.

Indikator selanjutnya yakni Jumlah Panti Asuhan yang dibina dapat

terealisasi sebanyak 74 panti asuhan/ orsos / yayasan sosial.

Pembinaan yang dilakukan dari sisi administrasi, kondisi lokasi

(sarana dan Prasarana), kondisi kelayan dan pengurus serta

Pelayanan di lembaga kesejahteraan sosial. Hasil yang ingin dicapai

adalah meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan

Sosial. Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Sosial yang berpartisipasi

aktif dalam penanganan PMKS terealisasi sebanyak 243 lembaga

Sosial yang terdiri dari karang taruna sebanyak 75, Pekerja Sosial

Masyarakat sebanyak 75, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

sebanyak 6, Tagana, Panti Sosial sebanyak 74, Lembaga Konsultasi

Keahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Koordinator Kesejahteraan

Sosial (LKKS) dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat sebanyak 10.



3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

f. Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat (WKSBM)

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam

penanganan PMKS di wilayahnya yang belum terjangkau secara

optimal melalui Bimbingan Teknis WKSBM pada bulan Juli

sampai dengan Desember 2016 di 10 (sepuluh) Kelurahan di

Kecamatan Bogor Utara terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu


85

Kelurahan Cibuluh, Cimahpar, Kedunghalang dan Tanah Baru

dan Kecamatan Bogor Timur dengan 6 ( enam) kelurahan

Baranangsiang, Katulampa, Sindangrasa, Sindangsari, Sukasari

dan sebanyak 200 (dua ratus) orang dan terbentuknya

kelompok WKSBM sebanyak 4 (sepuluh) kelompok di

Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Timur 6 (enam)

Kelompok. Hasil yang dicapai adalah terkoordinir dan

terbentuknya pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) di

masyarakat, sehingga PMKS yang berada di wilayah WKSBM

mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan

memberdayakan PSKS di lingkungan WKSBM.

Anggaran Kegiatan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat (WKSBM) sebesar Rp. 140.000.000,- dan realisasi


g. Pemeliharaan TMP Dreded

Kegiatan pada tahun 2016 adalah paket pekerjaan Rehab

Tempat Upacara TMP Dreded, penggantian nisan sebanyak 50

(lima puluh) buah, serta pemeliharaan tanaman makam

sehingga mempercantik keberadaan Taman Makam Pahlawan

Dreded.

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan TMP Dreded sebesar Rp.


381.219.950,- Atau sekitar 97,75%.

h. Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat

Kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat salah

satunya adanya Bimbingan Teknis Karang Taruna dan PSM

yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar dan

pengetahuan umum serta meningkatkan pemahaman dan

keterampilan bagi Karang Taruna dalam menangani PMKS guna

meningkatkan kinerja pengurus Karang Taruna sebagai salah


86

satu organisasi sosial yang menjadi wadah pengembangan

generasi muda dan pemberdayaan kepada organisasi sosial dan

pengurus PSM sebagai salah satu pilar partisipasi

pembangunan dalam melaksanakan usaha kesejahteraan

sosial. Selain itu kegiatan ini dilaksanakan melalui:

a) Pemilihan PSM berprestasi yang menghasilkan:

Sunarti dari PSM Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor

Utara sebagai Peringkat Pertama;

Aminah dari PSM Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah

Sareal sebagai Peringkat Kedua;

b) Pemilihan Karang Taruna berprestasi yang menghasilkan:

Karang Taruna Teratai Saudara Sofyan dari Kelurahan

Ciparigi Kecamatan Bogor Utara sebagai Peringkat Pertama;

Karang Taruna Tunas Bhakti Saudara Muhamad Suhendar

dari Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan sebagai

Peringkat Kedua;

c) Karang Taruna Kujang Kembar Saudara Saiful Hikmat dari

Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur sebagai

Peringkat Ketiga.

Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Sosial

Masyarakat sebesar Rp. 245.000.000,- dan realisasi anggaran


i. Pemberdayaan Potensi dan Sumbangan Sosial

Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial

yang dilaksanakan melalui pelatihan Usaha Ekonomi Produktif

(UEP) bagi Karang Taruna dan PSM.

Pelatihan Pembibitan Lele serta Ternak Ayam diberikan oleh

ahli-ahli yang berkompeten dibidangnya serta wirausahawan

yang sudah berhasil. Pelatihan diberikan secara teori dan

praktek lapangan.


87

Semoga dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan ilmu

serta pengetahuan bagi Karang Taruna maupun PSM

Khususnya serta dapat menularkan pengetahuannya ke

masyarakat sekitarnya. Hasilnya Karang Taruna semakin

berperan dalam penanganan PMKS di Kota Bogor.

Kegiatan Sosialisasi Undian Berhadiah dan Pengumpulan Uang

serta Barang yang ditujukan kepada penggiat usaha serta

masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa

pengumpulan Undian Berhadiah dan Pengumpulan Uang serta

Barang itu ada aturan serta tidak sembarang melakukannya.

Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Potensi dan Sumbangan

Sosial sebesar Rp. 325.000.000,- dan realisasi anggaran


4. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

j. Pembinaan Yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembinaan kepada yayasan

sosial/panti sebanyak 41 (empat puluh satu) yayasan/panti

dari 74 yayasan/panti, peningkatan SDM pengelola panti

sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang, pemberian

penghargaan bagi yayasan/panti terbaik sebanyak (tiga) panti

yaitu:

b) Peringkat I adalah Perkumpulan Komunitas Pemulihan

Adiksi (PEKA);

b) Peringkat II adalah Yayasan Sri Bima Semar Jaya Prakosa;

c) Peringkat ketiga adalah PSAA Akbar Al-Qi.

Anggaran Kegiatan Pembinaan Yayasan Sosial / Panti Sosial /

Orsos sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi anggaran


13. Sasaran Strategis : Terwujudnya

pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi

dan nepotisme


88

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

% 2015 2016

1 Penyusunan

dokumen perencanaan (Renja

SKPD) dan Laporan Akuntabilita

s (LKIP, LKPJ, LPPD)

secara tepat waktu (%)

100% 100% 100%



: Rp. 49.877.000,-


: 99,75%


terlaksananya sasaran, yaitu (1) Penyusunan dokumen

perencanaan (Renja SKPD) dan Laporan Akuntabilitas (LKIP, LKPJ,

LPPD) secara tepat waktu (%), Indikator tersebut di atas dapat

terealisasi sebesar 100%, hal tersebut merupakan pencapaian dari

penyusunan laporan kedinasan yang tertib dan tepat waktu.



3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


b. Penyusunan Perenacnaan dan Pelaporan OPD

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD, Kegiatan ini

mempunyai out put berupa tersedianya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa Laporan, Semester,

Tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, EPPD, Program kerja


89

Dinas, dengan keseluruhan sebanyak 40 buku dengan hasil

terwujudnya tertib laporan kinerja dan ikhtisar realisasi

keuangan SKPD.

Anggaran Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

OPD sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar

Rp. 49.877.000,- Atau sekitar 99,75%.

4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Evaluasi Penilaian dan Pelaporan Hibah / Bansos / RTLH

Kegiatan ini dilaksanakan melalui verifikasi keabsahan dan

kelengkapan persyaratan permohonan belanja hibah

berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Hasil yang dicapai

adalah penyaluran hibah dan bantuan sosial tepat sasaran.

Anggaran Kegiatan Evaluasi Penilaian dan Pelaporan Hibah /

Bansos / RTLH sebesar Rp. 20.000.000,- dan realisasi


14. Sasaran Strategis : Meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

% 2015 2016


dasar operasional OPD

12 Bulan 12 Bulan 100%


Inventaris Kantor

100% 100% 100%



: Rp. 1.740.998.978,-

Prosentase Anggaran Tahun : 97,08%


90

2016


terlaksananya sasaran, yaitu (1) Pemenuhan kebutuhan dasar

operasional OPD (2) Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor.

Indikator Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD dapat

terealisasi selama 12 bulan sesuai dengan target. Untuk indikator

kinerja pemenuhan kebutuhan inventaris kantor dapat terealisasi

sebesar 100%.



3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Pengelolaan Rumah Tangga OPD

Kegiatan ini mempunyai output tersedianya/terpenuhinya

kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi Dinas berupa ATK, Alat

Listrik, Alat Kebersihan, Jasa Kantor, BBM, Cetakan, makan dan

Minum, Pakaian Dinas, Perjalanan Dinas dengan hasil berupa

meningkatnya pengelolaan dan pelayanan administrasi

Disnakersostrans.

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga OPD sebesar

Rp. 729.634.580,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.

670.820.116,- Atau sekitar 91,94%.

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Pengadaan Inventaris Kantor

Kegiatan ini mempunyai output Terlaksananya pemenuhan

sarana dan prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan

Transmigrasi Kota Bogor :


91

Dari kegiatan ini hasilnya meningkatnya kinerja aparatur dinas.

Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor sebesar Rp.


695.713.000,- Atau sekitar 94,74%.

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Kantor

Kegiatan ini mempunyai output terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur Disnakersostrans berupa gedung dan mobil

Dinas dengan hasil terpeliharanya sarana dan prasarana sebagai

pendukung kegiatan Disnakersostrans.

Permasalahan yang dihadapi antara lain barang inventaris /

asset kantor banyak yang sudah tidak bisa diperbaiki. Upaya

yang dilakukan yaitu pengusulan penghapusan barang

inventaris / asset kantor ke Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Bogor.

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris

Kantor sebesar Rp. 1.059.000.000,- dan realisasi anggaran

sebesar Rp. 1.045.285.978,- Atau sekitar 98,71%.


92

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor

yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Bogor

tahun 2015 – 2019, adalah:

“Menuju Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermartabat,

Berbudaya dan Mandiri Tahun 2015 - 2019”

Pernyataan visi di atas menggambarkan tekad Pimpinan dan

Staf Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor untuk

dapat menghasilkan rencana yang kondusif bagi aktivitas

perencanaan umum yang menunjang keberhasilan perwujudan Visi

Kota Bogor.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, kita harus mempunyai

misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus

diemban dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi yang

telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik. Dan untuk melaksanakan misi-misi yang

ditetapkan juga telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran, dalam

tahun 2015, telah dirumuskan keterkaitan Misi, Tujuan dan

Sasaran, sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja,

Informasi Pasar Kerja dan Transmigrasi,

mempunyai Tujuan : Meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja

sesuai dengan kebutuhan; Meningkatkan

kesempatan kerja; Meningkatkan taraf

hidup dan kemandirian masyarakat melalui

transmigrasi; dengan Sasaran :

Peningkatan kualitas tenaga kerja dan

peningkatan sarana dan prasarana


93

pelatihan kerja; Meningkatkan perluasan

dan kesempatan kerja; Meningkatkan

kualitas dan kuantitas pelatihan bagi

Pencari Kerja dan Penganggur;

Mengembangkan sarana prasarana Balai

Latihan Kerja; Mengentaskan kemiskinan

melalui Transmigrasi.

2. Misi Kedua : Meningkatkan perlindungan tenaga kerja

dan pengusaha, mempunyai Tujuan :

Mewujudkan kondisi kerja yang aman dan

sehat sehingga tercipta produktivitas dan

kesejahteraan pekerja, dengan Sasaran :

Menciptakan iklim kerja yang kondusif

dalam Hubungan Industrial; Mewujudkan

industrial yang mentaati peraturan

perundang – undangan.

.

3. Misi Ketiga : Meningkatkan konsistensi pelayanan

dan kesejahteraan sosial, mempunyai

Tujuan : Meningkatkan pelayanan

terhadap masyarakat dan khususnya

masyarakat Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial, dengan Sasaran :

Meningkatkan pelayanan terhadap


(PMKS); Meningkatkan kualitas pelayanan

oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS).

Untuk mendukung capaian indikator kinerja sasaran, pengukuran

kinerja juga mencakup pengukuran tingkat capaian sasaran stratejik yang


94

menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil

(outcome) dari program/ kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015.

Oleh karena itu perlu di disain terlebih dahulu uraian lebih

lanjut (rinci) dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja,

Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 ke dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan sekaligus menentukan

indikator kinerja berikut tolok ukurnya yang akan dipergunakan

dalam pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu

kegiatan. Dengan demikian diharapkan akan mempermudah

Pengukuran Kinerja (PK) yang ditargetkan, sehingga pengukuran

kinerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor

akan memperoleh dukungan data kinerja yang memadai. Pada

akhirnya akan dapat ditarik benang merah kontribusi suatu

kegiatan dalam mendukung sasaran yang ingin dicapai dari setiap

program, kebijakan, misi dan visi Inspektorat Kota Bogor yang telah

dicanangkan. Terhadap kinerja yang masih belum mencapai target

perlu pengkajian kembali permasalahan utamanya untuk dapat

dilakukan perbaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi

setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan

mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara bedaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.


95

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas

rahmat dan karunia-Nya sehingga Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan

Transmigrasi Kota Bogor telah dapat menyusun Laporan Kinerja

Pemerintah (LKIP) Tahun 2016, yang akan digunakan sebagai media

informasi dalam rangka mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor dalam

melaksanakan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Secara keseluruhan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Kota Bogor telah mampu melaksanakan program dan kegiatannya sesuai

dengan target yang ingin dicapai. Keberhasilan Dinas diukur dengan

membandingkan antara rencana target sasaran strategi yang ingin dicapai

dengan realisasi pencapaiannya sesuai dengan indikator-indikator di

dalam sasaran strategis yang ada, dan didukung juga dengan program

dan kegiatan selama tahun 2016. Capaian kinerja dievaluasi dengan

mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan

dari pencapaian target tersebut.

Namun di dalam pelaksanaan kegiatan, masih perlu adanya

pembenahan baik pada saat perencanaan maupun pelaksanaannya.

Sehingga hal-hal yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan target

yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan

penjelasan tentang kinerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Kota Bogor selama tahun 2016, sehingga dapat dijadikan bahan untuk

perbaikan selanjutnya.

Bogor, Desember 2016

Drs. Anas S. Rasmana, M.M

Pembina Utama Muda NIP. 19670131 199303 1 007

BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umumdisnakertrans.kotabogor.go.id/multisite/attachment/LAKIP.pdf · Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor,

Documents