-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab I Pendahuluan 12
BAB I
PENDAHULUAN
Pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu berupaya untuk
melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana
telah diamanatkan
dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah
Kabupaten
Wonosobo telah mengawali Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2018
dengan Proses Perencanaan yang sebelumnya telah dituangkan dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang
digunakan Bupati Wonosobo sebagai acuan dalam penyusunan
Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA &
PPAS) dan selanjutnya
dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
APBD Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 secara
teknis
dilaksanakan dan ditatausahakan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pedoman
tersebut mengisyaratkan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
berorientasi pada
prestasi kerja, hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban
dari suatu kegiatan
untuk sebuah hasil/produk yang mengutamakan output.
Dengan Berakhirnya Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun
Anggaran 2018, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Bupati Wonosobo wajib menyampaikan
rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik
Indonesia (BPK-RI) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan berpedoman pada
Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari Laporan
Operasional (LO), Neraca,
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan
Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL),
dan Catatan Atas
Laporan Keuangan (CaLK).
A. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten
Wonosobo Tahun Anggaran 2018 ini adalah sebagai gambaran dan
penjelasan posisi
keuangan serta target pencapaian realisasi anggaran berdasarkan
rencana yang telah
ditetapkan dengan tujuan untuk:
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab I Pendahuluan 13
1. menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi
anggaran, arus kas,
dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat
bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi
sumber daya (tujuan umum); dan
2. menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
dan untuk
menunjukkan transparansi serta akuntabilitas entitas pelaporan
atas sumber
daya yang dipercayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan
APBD (tujuan spesifik).
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan
APBD, maka
dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Wonosobo
Tahun Anggaran 2018 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik
Indonesia tahun 1950, Diundangkan pada tanggal 8 Agustus
1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab I Pendahuluan 14
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor
210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan
Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Tahun
2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor
4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan
Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4593);
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab I Pendahuluan 15
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4659);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah Yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan,
Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang
Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman
Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah Yang Bersumber Dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian
Bantuan Sosial dan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan
Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah;
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab I Pendahuluan 16
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran
Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2010
tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo
Tahun 2010 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011
tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan
Usaha
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012
Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Wonosobo
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan
Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014
tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2017
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun
Anggaran 2018;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018
tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonosobo
Tahun Anggaran 2018;
47. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem
dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo;
48. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
49. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman
Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi
Pemerintah
Kabupaten Wonosobo;
50. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2014 Tentang
Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan
Peraturan
Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
51. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
52. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2017 Tentang
Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
53. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2018 Tentang
Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonosobo
Tahun Anggaran 2018.
C. Sistematika Penulisan
Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Tahun
Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab. I Pendahuluan
A. Maksud dan Tujuan.
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab I Pendahuluan 17
B. Landasan Hukum.
C. Sistematika Penulisan.
Bab. II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target
kinerja
APBD
A. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
B. Kebijakan keuangan.
C. Indikator pencapaian target kinerja APBD.
Bab. III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah
ditetapkan.
Bab. IV Kebijakan akuntansi
A. Entitas pelaporan keuangan daerah.
B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan.
C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan.
D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada
dalam standar akuntansi pemerintahan.
E. Kebijakan akuntansi tertentu
Bab. V Penjelasan pos-pos laporan keuangan
A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
C. Neraca
D. Laporan Operasional
E. Laporan Arus Kas
F. Laporan Perubahan Ekuitas
Bab. VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab. VII Penutup
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 18
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
.
1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
a. Kerangka Ekonomi Makro
1) Perkembangan Nilai PDRB
Salah satu tolok ukur yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan
perekonomian secara makro ditingkat nasional adalah pendapatan
nasional,
yang dalam lingkup regional disebut produk regional. Besaran
nilai
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perkembangannya di
Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Tabel II.1. sebagai
berikut:
Tabel II.1Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlakudan Konstan
Kab. Wonosobo Tahun 2014 – 2018
TAHUN HARGA BERLAKU HARGA KONSTAN
Nilai (Rp) Nilai (Rp)
2014 13.001.090,49 10.828.168,68
2015 14.136.660,57 11.334.080,04
2016 15.348.501,80 11.915.998,92
2017 16.285.243,83 12.292.804,84
2018 17.460.289,92 12.801.222.78
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo 2018
Dari tabel II.1 di atas dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten
Wonosobo
atas dasar harga berlaku maupun harga konstan selama empat
tahun
terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami
kenaikan.
Tabel II.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Wonosobo (%)
Tahun 2014-2018
NO TAHUN PERTUMBUHAN EKONOMI
1 2014 4,78
2 2015 4,67
3 2016 5,13
4 2017 3,16
5 2018 Data belum dapat disajikan
Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Wonosobo
2018, Katalog: 1101002.3307
Dari tabel II.2 diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan
Ekonomi
Kabupaten Wonosobo selama tiga tahun terakhir dari tahun 2014
sampai
tahun 2016 mengalami kenaikan, dan penurunan pada tahun
2017.
Sedangkan tahun 2018 data belum dapat disajikan.
2) Peran Masing-masing Sektor Dalam PDRB
Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita
Kabupaten
Wonosobo baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan
selama tiga
tahun terakhir dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami
kenaikan,
sedangkan tahun 2018 data belum dapat disajikan, berikut
adalah
penjelasannya.
a) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Seri
2010
Atas Dasar Harga Berlaku
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 19
Penunjang Utama PDRB Kabupaten Wonosobo dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2017 adalah dari sektor Pertanian,
Kehutanan,
dan Perkebunan sedangkan yang terkecil adalah dari sektor
Pengadaan
Listrik dan gas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
II.3
Lampiran II.1 dengan penjelasan lebih lanjut sebagai
berikut:
(1) Pertanian, Kehutanan, dan PerikananTahun 2017 adalah
sebesar
Rp5.020.393.430.000,00 jika diperhatikan sejak tahun
2015sampai 2017cenderung selalu mengalami kenaikan.
(2) Pertambangan dan Penggalian Tahun 2017 adalah sebesar
Rp151.365.210.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai
2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(3) Industri Pengolahan Tahun 2017 adalah sebesar
Rp2.784.591.470.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai 2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(4) Pengadaan Listrik dan Gas Tahun 2017 adalah sebesar Rp
5.441.920.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2015 sampai
2017
cenderung selalu mengalami kenaikan.
(5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Tahun 2017 adalah sebesar Rp16.425.720.000,00 jika
diperhatikan sejak tahun 2015 sampai 2017 cenderung selalu
mengalami kenaikan.
(6) Konstruksi Tahun 2017 adalah sebesar Rp
1.064.705.000.000,00
jika diperhatikan sejak tahun 2015 sampai 2017 cenderung
selalu
mengalami kenaikan.
(7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor Tahun 2017 adalah sebesar Rp2.773.389.000.000,00
merupakan penyumbang PDRB terbesar setelah Pertanian,
Kehutanan, dan Perikan. Dan jika diperhatikan sejak tahun
2015
sampai 2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(8) Transportasi dan Pergudangan tahun 2017 adalah sebesar
Rp874.992.520.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai
2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2017 adalah
sebesar Rp 520.973.710.000,00 jika diperhatikan sejak tahun
2015 sampai 2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(10) Informasi dan Komunikasi Tahun 2017 adalah sebesar
Rp188.318.080.000 jika diperhatikan sejak tahun 2015 sampai
2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(11) Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2017 adalah sebesar
Rp525.659.530.000 dan jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai 2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(12) Real Estate Tahun 2017 adalah sebesar Rp 250.232.760.000
dan
jika diperhatikan sejak tahun 2015 sampai 2017 cenderung
selalu
mengalami kenaikan.
(13) Jasa Perusahaan Tahun 2017 adalah sebesar
Rp42.522.830.000,00 dan jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai 2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 20
(14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial
WajibTahun 2017 adalah sebesar Rp 427.107.640.000,00 jika
diperhatikan sejak tahun 2015 sampai 2017 cenderung selalu
mengalami kenaikan.
(15) Jasa Pendidikan Tahun 2017 adalah sebesar Rp
1.047.165.840.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai
2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Tahun 2017 adalah
sebesar
Rp 235.304.170.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai 2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(17) Jasa Lainnya Tahun 2017 adalah sebesar Rp
356.655.000.000.
b) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Seri
2010
Atas Dasar Harga Konstan
Penunjang Utama PDRB Kabupaten Wonosobo dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2017 adalah dari sektor Pertanian,
Kehutanan,
dan Perkebunan sedangkan yang terkecil adalah dari sektor
Pengadaan
Listrik dan gas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
II.4
Lampiran II.2 dengan penjelasan lebih lanjut sebagai
berikut:
(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2017 adalah
sebesar
Rp3.766.629.730.000 jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai
2017 cenderung selalu mengalami kenaikan, namun masih di
bawah PDRB Tahun 2016 yaitu sebesar Rp3.810.795.260.000,00.
(2) Pertambangan dan Penggalian Tahun 2017 adalah sebesar
Rp109.222.010.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai
2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(3) Industri Pengolahan Tahun 2017 adalah sebesar
Rp2.022.990.600.000 jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai
2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(4) Pengadaan Listrik dan Gas Tahun 2017 adalah sebesar
Rp4.730.920.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2015 sampai
2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Tahun 2017 adalah sebesar Rp14.260.910.000,00 jika
diperhatikan sejak tahun 2015 sampai 2017 cenderung selalu
mengalami kenaikan.
(6) Konstruksi Tahun 2017 adalah sebesar Rp
803.674.230.000,00jika diperhatikan sejak tahun 2015 sampai
2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor Tahun 2017 adalah sebesar Rp2.220.717.070.000
merupakan penyumbang PDRB terbesar setelah Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan Tahun dan jika diperhatikan sejak
tahun 2015 sampai 2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(8) Transportasi dan Pergudangan tahun 2017 adalah sebesar
Rp731.102.920.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai
2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 21
(9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2017 adalah
sebesar Rp376.631.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun
2015
sampai 2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(10) Informasi dan Komunikasi Tahun 2017 adalah sebesar
Rp194.862.850.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai
2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(11) Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2017 adalah sebesar
Rp369.447.050.000,00 dan jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai 2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(12) Real Estate Tahun 2017 adalah sebesar
Rp216.389.450.000,00
dan jika diperhatikan sejak tahun 2015 sampai 2017 cenderung
selalu mengalami kenaikan.
(13) Jasa Perusahaan Tahun 2017 adalah sebesar
Rp31.395.250.000,00 dan jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai 2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial
Wajib Tahun 2017 adalah sebesar Rp300.738.560.000,00 jika
diperhatikan sejak tahun 2015 sampai 2017 cenderung selalu
mengalami kenaikan.
(15) Jasa Pendidikan Tahun 2017 adalah sebesar
Rp680.763.910.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai
2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Tahun 2017 adalah
sebesar
Rp167.552.410.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2015
sampai
2017 cenderung selalu mengalami kenaikan.
(17) Jasa Lainnya Tahun 2017 adalah sebesar
Rp281.695.970.000,00
cenderung selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2015.
3) Inflasi
Dalam kurun waktu Tahun 2014 s.d. 2018 laju inflasi di
Kabupaten
Wonosobo cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2014 inflasi sebesar
8,44%.
Pada tahun 2015 laju inflasi di Kabupaten Wonosobo menurun
secara
drastis yaitu sebesar 2,71% dan kembali mengalami kenaikan
sedikit pada
tahun 2016 sebesar 2,97%. Pada tahun 2017 inflasi tercatat
sebesar 3,21%.
Sedangkan laju inflasi Kabupaten Wonosobo tahun 2018 belum
dapat
disajikan. Untuk lebih jelasnya laju inflasi KabupatenWonosobo
Tahun
2014 – 2018 digambarkan pada tabel II.5 sebagai berikut:
Tabel II.5 Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo
Tahun 2014-2018
No. TAHUN KUMULATIF INFLASI ( % )
1. 2014 8,44
2. 2015 2,71
3. 2016 2,97
4. 2017 3,21
5. 2018 Belum Dapat Disajikan
Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Wonosobo
2018, Katalog: 1101002.3307
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 22
4) PDRB Per Kapita
Tolok ukur lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
perekonomian secara makro ditingkat dalam lingkup regional
adalah
produk regional bruto per kapita. Besaran nilai Produk Domestik
Regional
Bruto (PDRB) Per Kapita dan perkembangannya di Kabupaten
Wonosobo
Tahun 2014-2018 baik atas dasar harga berlaku maupun harga
konstan
dapat dilihat pada Tabel II.6. sebagai berikut:
Tabel II.6 Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Per Kapita Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan
Konstan
Kab. Wonosobo Tahun 2014 – 2018
TAHUN HARGA BERLAKU HARGA KONSTAN
Nilai (Rp) Nilai (Rp)
2014 16.810.501 13.430.999
2015 18.191.185 14.584.798
2016 19.660.754 15.263.869
2017 20.769.584 15.677.778
2018 Belum Dapat Disajikan Belum Dapat Disajikan
Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Wonosobo 2018, Katalog:
1101002.3307
b. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah
Dalam tahun 2018 kebijakan ekonomi makro daerah memiliki cakupan
yang
luas meliputi beberapa sektor antara lain Perdagangan dan Jasa,
Pertanian,
Industri, Pariwisata, Koperasi dan UKM, serta Investasi dan
Permodalan. Misi
Meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya
dan
membangun budaya berdikari sejalan dengan pokok visi
pembangunan
Kabupaten Wonosobo untuk menciptakan “Wonosobo Yang Bersatu
Untuk
Maju, Mandiri, Sejahtera Untuk Semua”.
Sektor Perdagangan dan jasa diarahkan untuk mendorong potensi
perdagangan
dan jasa dalam rangka meningkatkan PAD. Sektor perdagangan dan
jasa
berkaitan langsung dengan transaksi yang terjadi di suatu
wilayah, untuk
mendorong transaksi maka berbagai upaya antara lain meningkatkan
jaminan
ketersediaan kontinuitas pasokan komoditas, menciptakan
kepastian mengenai
mutu dan harga barang, serta memberikan jaminan atas stabilitas
harga barang
perlu dilakukan. Untuk mendukung upaya-upaya tersebut perlu
dibuat suatu
regulasi terkait usaha perdagangan dan jasa yang memadai dalam
memberikan
arahan dan batasan dalam pelaksanaannya.
Sektor pertanian termasuk didalamnya peternakan dan perikanan,
diarahkan
pada pengoptimalan potensi pertanian, peternakan dan perikanan
serta
penguasaan petani dan peternak terhadap teknologi pertanian dan
peternakan.
Upaya tersebut selain dilakukan untuk meningkatkan
produktivitas, juga
dimaksudkan untuk mencapai kemandirian pangan di Kabupaten
Wonosobo.
Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada
mendorong
perkembangan agroindustri ramah lingkungan. Beberapa upaya
terkait antara
lain melalui pengembangan insentif bagi industri yang telah
melakukan
produksi dan pengelolaan limbah sesuai dengan kaidah-kaidah
ramah
lingkungan. Selain dari pada itu, untuk memberikan imbas pada
perekonomian
lokal, maka keberadaan sektor industri perlu dikaitkan dengan
penggunaan
sumber daya dan bahan baku lokal.
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 23
Untuk sektor pariwisata, pengembangan diarahkan pada
optimalisasi
pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan
objek wisata
eksisting. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam rangka
pengembangan
sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan competitiveadvantage
sektor
ekonomi Kabupaten Wonosobo antara lain melalui kerjasama antara
pemerintah
dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui branding dan
promosi
pemasaran objek wisata.
2. Kebijakan keuangan
a. Kebijakan Umum APBD
Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang
Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan
APBD
diperlukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang berfungsi
sebagai
salah satu penentu kapabilitas dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan
daerah. Kebijakan Umum Anggaran menunjang diterapkannya model
anggaran
berbasis kinerja, yang menekankan bahwa setiap alokasi biaya
yang
direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil
yang
diharapkan dapat dicapai.
Dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah RPJP Daerah,
RPJM
Daerah serta RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD serta
Daftar Skala
Prioritas yang merupakan hasil Musrenbang Kabupaten.
RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ini merupakan tahap
ketiga
dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
Kabupaten
Wonosobo Tahun 2005-2025.
Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat target pencapaian
kinerja yang
terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah daerah
untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan
proyeksi
pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan pembiayaan.
Program-program
yang ada disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah
ditetapkan oleh
pemerintah.
Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah kabupaten bersama
DPRD
menyusun dan menyepakati Kebijakan Umum APBD yang disusun
berpedoman
pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, dengan tujuan untuk
menjamin
konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, serta
terciptanya
komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara eksekutif
dan legislatif.
Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah
Kabupaten
Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo, dilanjutkan dengan
penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) yang
selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun
RKA–
SKPD.
RKA – SKPD Tahun 2018 berisi program, kegiatan dan anggaran
satuan kerja
disusun oleh SKPD sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi
masing-
masing SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada
Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas oleh Tim
Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD), yang selanjutnya menjadi bahan
penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018.
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 24
Program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari visi
dan misi
daerah.
Visi dan Misi
Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun
2018
merupakan periode ketiga dari implementasi Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Dengan memperhatikan
kinerja
pemerintahan selama tahun 2010-2015 dan berbagai
permasalahan
pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala
lokal, regional,
nasional maupun global, maka visi pembangunan daerah untuk tahun
2016 –
2021 adalah “TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU,
MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”.
Dalam rangka mencapai visi “Terwujudnya Wonosobo Bersatu Untuk
Maju,
Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua” maka ditetapkan 5 (lima) misi
sebagai
berikut:
1) Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan
berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat;
2) Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan
pemerintahan;
3) Meningkatkan kemandirian daerah;
4) Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya; dan
5) Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan
berkesinambungan
sebagai prinsip pembangunan daerah.
Visi Misi Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 di atas telah
selaras dengan
proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025,
telah
dirumuskan visi Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 yaitu:
“WONOSOBO ASRI DAN BERMARTABAT” dan dijabarkan ke dalam 6
(enam) misi Kabupaten Wonosobo, yaitu sebagai berikut:
1) Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang
beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin,
berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif.
2) Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang
tangguh
dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan
memanfaatkan
teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan
kelembagaan
usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam
rangka
pemberdayaan ekonomi rakyat.
3) Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang
demokratis,
bersih, bertanggungjawab yang didukung oleh aparatur
pemerintahan yang
profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN)
disertai partisipasi rakyat secara penuh.
4) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup
Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga
keseimbangan
dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya
menopang
kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang.
5) Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik baik
secara
kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai.
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 25
6) Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang
sejahtera
lahir dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan menghormati
hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan
gender.
Adapun Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh
Pemerintah
Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo tertuang
dalamNota Kesepakatan Nomor: 170/08/TAHUN 2017danNomor:
900/22/TAHUN 2017tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Sedangkan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang telah disepakati
oleh
Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo
tertuang dalamNota Kesepakatan Nomor:170/06/TAHUN
2018danNomor:
050/156/2018 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
b. Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2018
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki
kepastian serta
dasar hukum penerimaannya.
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
(1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas
dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing.
(2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah
didasarkan pada
data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang
berpotensi
terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
serta
realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun
sebelumnya.
(3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang
bersumber
dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah
melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak
daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah
dan
retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan
penagihan
pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah
dan
retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
(4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor,
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan
jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009.
(5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan
paling
sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai
pelayanan
kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 26
berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009.
(6) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan
sebagian
dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009.
b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan
memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai
kekayaan
daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat
ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu,
dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
c) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
(1) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,
dianggarkan
pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang
Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek
Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
(2) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah
yang
belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik
Pemerintah
Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/2280/SJ
tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan
dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah
Daerah.
(3) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis
Lain-Lain
PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek
sesuai kode rekening berkenaan.
2) Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari
pendapatan
perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
Pendapatan dari DBH dianggarkan sesuai Peraturan Presiden
mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri
Keuangan
mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 dan dengan
memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH selama 3
(tiga)
tahun terakhir.
b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)
Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian
APBN Tahun Anggaran 2018.
c) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan
Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan
Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 27
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dialokasikan
sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pedoman
Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun
Anggaran 2018.
b) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan
sesuai
dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran
2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum
dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah
Tahun Anggaran 2018.
c) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai
dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018.
d) Pendapatan yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat
yang
bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, dan
kemasyarakatan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf b
dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2018 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.
Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2018.
e) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai
dengan
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018.
f) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil
Pajak
Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan
pada
alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah
provinsi
Tahun Anggaran 2018.
g) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari
pemerintah,
pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari
badan,
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 28
lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri,
kelompok
masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak
mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban
pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD
setelah
adanya kepastian pendapatan dimaksud.
h) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan
pihak
ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam
negeri,
kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat
dan
tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan
dalam
APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
c. Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah dimaksud
meliputi semua
pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi
ekuitas dana,
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak
akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah
digunakan
untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan
daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan
pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai
urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan
dengan standar
pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga
satuan
regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja
daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan
pelayanan
dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis
standar
belanja dan standar harga satuan regional.
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
meliputi:
(a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan
ruang, (d)
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman,
ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan
Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a)
tenaga kerja,
(b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan,
(d)
pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan
dan
pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h)
pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi
dan
informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l)
penanaman modal, (m)
kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p)
kebudayaan, (q)
perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan
meliputi: (a)
kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d)
kehutanan, (e) energi
dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan
(h)
transmigrasi.
Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo
untuk
Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi
makro,
kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan
mengikuti
ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja
Daerah untuk
Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut.
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 29
1) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja
Wajib (Pasal
106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006)
a) Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan
secara terus-
menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup
untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan
seperti
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
b) Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya
kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban
kepada
pihak ketiga.
2) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas.
a) Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan
ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya
pengentasan
kemiskinan.
b) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti
halnya
dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa
Cita)
sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta
pemenuhan
ketentuan perundang-undangan.
c) Melaksanakan pendampingan terhadap program-program
pemerintah
pusat
d) Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijaring
melalui
Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
e) Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD,
yang
merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang
diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat
dan/atau
rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan
dalam
daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh
Pimpinan
DPRD
f) Mendukung Wonosobo sebagai kabupaten Ramah HAM.
3) Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan
urusan pemerintah
daerah (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)
a) Pendidikan;
b) Kesehatan;
c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e) Ketenteraman;
f) Ketertiban umum; dan
g) Pelindungan masyarakat sosial.
4) Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan sosial, subsidi,
bantuan keuangan
dan belanja tidak terduga (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32
Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006)
a) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik
telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 30
b) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang
dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial.
c) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 37 huruf
g
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat
umum
atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah
desa, dan
kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah
kabupaten/kota
kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam
rangka
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
d) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
huruf h
merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau
tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan
bencana
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian
atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup.
d. Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah
1) Penerimaan Pembiayaan
a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya
(SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional
dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran
2017
dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada
Tahun
Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya
SiLPA
yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud diuraikan pada
obyek
dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2017.
b) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber
dari
pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya
sesuai
peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada
akun
pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis
penerimaan
kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan
rincian
obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
2) Pengeluaran Pembiayaan
a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah
dapat
menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam
bentuk
dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
peraturan
daerah tentang penyertaan modal.
c) Untuk menganggarkan dana cadangan, terlebih dahulu
ditetapkan
peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang
mengatur
tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang
akan
dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana
cadangan
yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal
123
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah
diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 31
d) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit
anggaran
sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor
58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
3) Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan
a) Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 bersaldo
nol.
b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD
menghasilkan
SILPA Tahun Berjalan positif, akan dimanfaatkan untuk
penambahan
program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program
dan
kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran
pembiayaan.
c) Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, akan
dilakukan
pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang
bukan
merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan
yang
kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan
kegiatannya.
3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
Indikator pencapaian target kinerja dapat digambarkan dalam
Estimasi Pendapatan
Daerah, Rencana Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah tahun
anggaran 2018
sebagai berikut.
a. Estimasi Pendapatan Daerah
Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018
setelah
perubahan diestimasikan sebesar Rp1.812.428.939.339,00jika
dibandingkan
dengan APBD TA 2017 sebesar Rp1.843.308.209.585,00bisa
dikatakan
berkurang sebesar Rp30.879.270.246,00 atau 1,68%.Untuk lebih
jelasnya dapat
dilihat pada Tabel II.7 di bawah ini.
Tabel II.7 Estimasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Tahun Anggaran 2017-2018
No. Uraian
Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2017
Bertambah/(berkurang)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
%
1 Pendapatan Asli Daerah
212.079.482.339,00
11,70 291.469.507.166,00
15,81
(79.390.024.827,00)
(27,24)
2 Dana Perimbangan
1.151.068.465.000,00
63,51
1.157.965.665.000,00
62,82
(6.897.200.000,00)
(0,60)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
449.280.992.000,00
24,79
393.873.037.419,00
21,37
55.407.954.581,00
14,07
Jumlah 1.812.428.939.339,00 100,00 1.843.308.209.585,00 100,00
(30.879.270.246,00) (1,68)
Tabel II.7 di atas menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih
menjadi
tumpuan dalam penganggaran pada tahun 2018 yaitu mencapai 63,51%
dari total
pendapatan sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
diestimasikan
sebesar 24,79% dan yang paling kecil adalah Pendapatan Asli
Daerah yang hanya
diestimasikan sebesar 11,70% dari total pendapatan. Uraian lebih
lanjut mengenai
Estimasi Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut.
1) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo Tahun
2018diestimasikan sebesar Rp212.079.482.339,00 atau 11,70% dari
total
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 32
estimasi pendapatan, jika dibandingkan dengan Estimasi PAD Tahun
2017
sebesar Rp291.469.507.166,00 maka bisa dikatakan lebih kecil
Rp79.390.024.827,00 atau 27,24%. Estimasi PAD TA 2018lebih
lanjut dapat
digambarkan pada tabel II.8 sebagai berikut.
Tabel II.8 Estimasi Pendapatan Asli Daerah TA 2018 dan 2017
No. Uraian
Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2017
Bertambah/(berkurang)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah
Perubahan (Rp) %
1 Pendapatan Pajak Daerah
36.176.600.000,00 17,06 32.421.500.000,00 11,12 3.755.100.000,00
11,58
2 Hasil Retribusi Daerah 8.770.187.565,00 4,13 9.901.714.220,00
3,40 (1.131.526.655) (11,43)
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
15.367.071.000,00 7,25 25.451.690.000,00 8,73 (10.084.619.000)
(39,62)
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
151.765.623.774,00 71,56 223.694.602.946,00 76,75
(71.928.979.172) (32,15)
Jumlah 212.079.482.339,00 100 291.469.507.166,00 100
(79.390.024.827) (27.24)
a) Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018diestimasikan sebesar
Rp36.176.600.000,00atau 17,06% dari total estimasi PAD atau
lebih besar
11,58% dari estimasi TA 2017 yaitu sebesar
Rp32.421.500.000,00.
b) Hasil Retribusi Daerah Tahun 2018diestimasikan sebesar
Rp8.770.187.565,00 atau 4,13% dari total estimasi PAD, atau
lebih kecil
11,43% dari estimasi TA 2017 sebesar Rp9.901.714.220,00.
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun
2018diestimasikan sebesar Rp15.367.071.000,00 atau 7,25% dari
total
estimasi PAD. Jika dibandingkan dengan Estimasi Tahun
Anggaran
2017yaitu sebesar Rp25.451.690.000,00 Estimasi Hasil
Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018lebih kecil
39,62%.
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun
2018diestimasikan
sebesar Rp151.765.623.774,00 atau 71,56% dari total estimasi
PAD.
Dibandingkan estimasi TA 2017 sebesar Rp223.694.602.946,00 maka
bisa
dikatakan Lain-lain PAD yang Sah TA 2018 lebih kecil 32,15%.
2) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018 diestimasikan sebesar
Rp1.151.068.465.000,00 atau 63,51% dari total estimasi
Pendapatan. Tabel
II.9 berikut menunjukkan Estimasi Dana Perimbangan TA 2018 dan
2017.
Tabel II.9 Estimasi Dana Perimbangan TA 2018 dan 2017
No. Uraian
Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2017
Bertambah/(berkurang)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
%
1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
38.589.241.000,00
3,35 39.411.171.000,00 3,40 (821.930.000,00)
(2,09)
2 Dana Alokasi Umum
827.791.657.000,00 71,92
826.626.357.000,00 71,39 1.165.300.000,00
0,14
3 Dana Alokasi Khusus
284.687.567.000,00 24,73
291.928.137.000,00 25,21 (7.240.570.000,00)
(2,48)
Jumlah 1.151.068.465.000,00 100 1.157.965.665.000,00 100
(6.897.200.000,00) (0,60)
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 33
a) Tabel II.9 di atas menunjukkan bahwa Estimasi Bagi Hasil
Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak TA 2018 adalah sebesar Rp38.589.241.000,00
atau
3,35% dari totalestimasi Dana Perimbangan. Jika dibandingkan
dengan
estimasi TA 2017 sebesar Rp39.411.171.000,00 maka Estimasi Bagi
Hasil
Pajak/Bukan Pajak TA 2018 lebih kecil 2,09%.
b) Tabel II.9 di atas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun
2018diestimasikan sebesar Rp827.791.657.000,00 atau 71,92% dari
total
estimasi Dana Perimbangan. Jika dibandingkan dengan estimasi TA
2017
sebesar Rp826.626.357.000,00 maka bisa dikatakan Estimasi TA
2018
lebih besar 0,14%.
c) Tabel II.9 di atas menunjukkan bahwaDana Alokasi Khusus
(DAK)Tahun
Anggaran 2018diestimasikan sebesar Rp284.687.567.000,00 atau
24,73%
dari total estimasi Dana Perimbangan. Pada TA 2017 DAK
diestimasikan
sebesar Rp291.928.137.000,00, hal tersebut berarti DAK TA
2018
diestimasikan lebih kecil 2,48% dari DAK Tahun sebelumnya.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Estimasi lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun
2018diestimasikan
sebesar Rp474.280.992.000,00 atau 25,81% dari total estimasi
pendapatan. Tabel II.10 berikut ini menunjukkan rincian estimasi
Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah Tahu 2018 dan 2017.
Tabel II.10 Estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA
2018 dan 2017
No. Uraian
Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2017
Bertambah/(berkurang)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
%
1. Pendapatan Hibah 87.045.200.000,00 19,37 6.584.000.000,00
1,67 80.461.200.000,00 1222,07
2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
88.196.754.000,00 19,63 94.629.504.419,00 24,03
(6.432.750.419,00)
(6,80)
3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
80.874.390.000,00 18,00 55.432.190.000,00 14,07
25.442.200.000,00 45,90
4. Dana Desa 184.414.648.000,00 41,05 191.496.626.000,00 48,62
(7.081.978.000,00) (3,70)
5. Dana Insentif Daerah
8.750.000.000,00 1,95 45.730.717.000,00 11,61
(36.980.717.000,00) (80,87)
449.280.992.000,00 100 393.873.037.419,00 100 55.407.954.581,00
14,07
a) Pendapatan Hibah
Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel II.10 di atas menunjukkan
Estimasi
Pendapatan Hibah TA 2018 adalah sebesar Rp87.045.200.000,00
atau
19,37% dari total estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah,
sedangkan pada TA 2017diestimasikan sebesar
Rp6.584.000.000,00.
b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel II.10 di atas menunjukkan
Estimasi
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya TA
2018 adalah sebesar Rp88.196.754.000,00 atau 19,63% dari total
estimasi
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan pada TA 2017
diestimasikan sebesar Rp94.629.504.419,00.
c) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel II.10 di atas menunjukkan
Estimasi
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya TA
2018
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 34
adalah sebesar Rp80.874.390.000,00 atau 18,00% dari total
estimasi Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan pada TA
2017diestimasikan
sebesar Rp55.432.190.000,00.
d) Dana Desa
Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel II.10 di atas menunjukkan
Estimasi
Dana Desa TA 2018 adalah sebesar Rp184.414.648.000,00 atau
41,05%
dari total estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,
sedangkan pada
TA 2017diestimasikan sebesar Rp191.496.626.000,00.
e) Dana Insentif Daerah
Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel II.10 di atas menunjukkan
Estimasi
Dana Desa TA 2018 adalah sebesar Rp8.750.000.000,00 atau 1,95%
dari
total estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan
pada TA
2017 diestimasikan sebesar Rp45.730.717.000,00.
b. Indikator Pencapaian Kinerja Belanja Daerah
Belanja Kabupaten Wonosobo diproyeksikan dalam APBD Setelah
Perubahan
Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.072.393.505.735,00 atau lebih
besar 3,59%
bila dibandingkan dengan APBD TA 2017 sebesar
Rp2.000.613.704.761,00.
Proyeksi belanja TA 2018 dapat dilihat lebih rinci pada Tabel
II.11 sebagai
berikut.
Tabel II.11 Proyeksi Belanja TA 2018 dan 2017
No. Uraian
Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2017
Bertambah/(berkurang)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
%
1. Belanja Tidak Langsung
1.072.153.744.966,00 51,74 1.099.113.733.973,00 54,94
(26.959.989.007,00)
(2,45)
2. Belanja Langsung 1.000.239.760.769,00 48,26
901.499.970.788,00 45,06 98.739.789.981,00 10,95
2.072.393.505.735,00 100 2.000.613.704.761,00 100
71.779.800.974,00 3,59
1) Belanja Tidak Langsung
Tabel II.11 di atas menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung
Pemerintah
Kabupaten Wonosobo TA 2018 diproyeksikan sebesar
Rp1.072.153.744.966,00 atau 51,74 % dari total penganggaran
Belanja TA
2018.Jika dibandingkan dengan proyeksi TA 2017 sebesar
Rp1.099.113.733.973,00 maka bisa dikatakan lebih kecil sebesar
2,45%.
Proyeksi Belanja Tidak Langsung TA 2018 dan 2017 dapat dilihat
lebih rinci
pada Tabel II.12 sebagai berikut.
Tabel II.12 Proyeksi Belanja Tidak Langsung TA 2018 dan 2017
No. Uraian
Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2017
Bertambah/(berkurang)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
%
1 Belanja Pegawai 761.947.256.966,00 71,07 787.029.157.973,00
71,61 (25.081.901.007,00) (3,19)
2 Belanja Hibah 16.572.600.000,00 1,55 14.609.600.000,00 1,33
1.963.000.000,00 13,44
3 Belanja Bantuan Sosial 7.560.500.000,00 0,71 5.000.000.000,00
0,45 2.560.500.000,00 51,21
4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
5.107.990.000,00 0,48 4.235.150.000,00 0,39 872.840.000,00
20,61
5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa, Partai Politik
275.965.398.000,00 25,74 283.239.826.000,00 25,77
(7.274.428.000,00)
(2,57)
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 35
No. Uraian
Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2017
Bertambah/(berkurang)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
%
6 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 0,47 5.000.000.000,00
0,45 0,00 0,00
1.072.153.744.966,00 100 1.099.113.733.973,00 100
(26.959.989.007,00) (2,45)
a) Belanja Pegawai
Berdasarkan Tabel II.12 di atas Belanja Pegawai pada Belanja
Tidak
Langsung TA 2018 diproyeksikan sebesar Rp761.947.256.966,00
atau
71,07% dari total penganggaran Belanja Tidak Langsung.Jika
dibandingkan dengan TA 2017 sebesar Rp787.029.157.973,00
bisa
dikatakan Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung TA 2018
cenderung
mengalami penurunan sebesar 3,19%. Penurunan ini diakibatkan
oleh
Penyerahan Urusan Pendidikan Menengah ke Pemerintah Provinsi
Jawa
Tengah sehingga Proyeksi Belanja Pegawai khususnya di
SMA/SMK
menjadi turun.
b) Belanja Hibah
Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel II.12 menunjukkan bahwa
Belanja
Hibah TA 2018 diproyeksikan sebesar Rp16.572.600.000,00 atau
1,55%
dari total penganggaran Belanja Tidak Langsung, jika
dibandingkan
dengan TA 2017Rp14.609.600.000,00atau bisa dikatakan lebih
besar
13,44%.
c) Belanja Bantuan Sosial
Tabel II.12 menunjukkan Belanja Hibah TA 2018 diproyeksikan
sebesar
Rp7.560.500.000,00 atau hanya 0,71% dari total penganggaran
Belanja
Tidak Langsung namun demikian jika dibandingkan dengan proyeksi
TA
2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 bisa dikatakan lebih besar
secara
signifikan sebesar 51,21%.
d) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
Berdasarkan Tabel II.12 di atas Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa TA 2018
diproyeksikan
sebesar Rp5.107.990.000,00 jika dibandingkan dengan TA 2017
sebesar
Rp4.235.150.000,00 maka bisa dikatakan cenderung lebih besar
20,61%.
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa, Partai Politik
Tabel II.12 menunjukkan Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Partai Politik TA
2018
diproyeksikan sebesar Rp275.965.398.000,00 atau 25,74% dari
total
penganggaran Belanja Tidak Langsung jika dibandingkan dengan
proyeksi
TA 2017 sebesar Rp283.239.826.000,00 maka proyeksi TA 2018
bisa
dikatakan lebih kecil 2,57%.
f) Belanja Tidak Terduga
Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel II.12 menunjukkan bahwa
Belanja
Tidak Terduga TA 2018 diproyeksikan sebesar Rp5.000.000.000,00
atau
0,47% dari total penganggaran Belanja Tidak Langsung. Proyeksi
Belanja
Tidak Terduga TA 2018 jika dibandingkan dengan proyeksi TA
2017
sebesar Rp5.000.000.000,00 bisa dikatakan sama besar.
2) Belanja Langsung
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 36
Tabel II.11 di atas menunjukkan Belanja Langsung TA 2018
diproyeksikan
sebesar Rp1.000.239.760.769,00atau 48,26% dari total
penganggaran belanja.
Proyeksi Belanja Langsung TA 2018 jika dibandingkan dengan TA
2017
sebesar Rp901.499.970.788,00maka bisa dikatakan lebih besar
10,95%.Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.13 sebagai
berikut.
Tabel II.13 Proyeksi Belanja Langsung TA 2018 dan 2017
No. Uraian
Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2017
Bertambah/(berkurang)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
% Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
%
1 Belanja Pegawai 46.654.934.647,00 4,67 43.471.422.005,00 4,82
3.183.512.642,00 7,32
2 Belanja Barang dan Jasa
460.163.032.913,00 46,00 401.993.926.062,00 44,59
58.169.106.851,00 14,47
3 Belanja Modal 493.421.793.209,00 49,33 456.034.622.721,00
50,59 37.387.170.488,00 8,20
1.000.239.760.769,00 100 901.499.970.788,00 100
98.739.789.981,00 10,95
a) Belanja Pegawai
Tabel II.13 di atas menunjukkan bahwa Proyeksi Belanja Pegawai
untuk
Belanja Langsung TA 2018 adalah sebesar Rp46.654.934.647,00
atau
4,67% dari total penganggaran belanja langsung, jika
dibandingkan dengan
proyeksi TA 2016 sebesar Rp43.471.422.005,00 maka TA 2018 lebih
besar
7,32%.
b) Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa TA 2018 menurut Tabel II.13 di atas
diproyeksikan sebesar Rp460.163.032.913,00 atau 46,00% dari
total
penganggaran Belanja Langsung. Jika dibandingkan dengan proyeksi
TA
2017 sebesar Rp401.993.926.062,00 maka proyeksi Belanja Barang
dan
Jasa TA 2018 lebih besar 14,47%.
c) Belanja Modal
Berdasarkan Tabel II.13 di atas Proyeksi Belanja Modal TA 2018
adalah
sebesar Rp 493.421.793.209,00 atau 49,33% dari total
penganggaran
Belanja Langsung, Jika dibandingkan dengan Proyeksi TA 2017
sebesar
Rp456.034.622.721,00 maka Proyeksi Belanja Modal TA 2018
adalah
lebih besar sebesar 8,20%.
c. Rencana Pembiayaan Daerah Estimasi Pembiayaan daerah TA 2018
menghasilkan Pembiayaan Nettosebesar
Rp259.964.566.396,00 sedangkan estimasi Pembiayaan Netto TA 2017
adalah
sebesar Rp157.305.495.176,00 jika dilihat lebih lanjut maka
Estimasi
Pembiayaan Netto TA 2018 lebih besar 65,26%, penjelasan lebih
lanjut terkait
estimasi Pembiayaan Daerah TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada
Tabel II.14
sebagai berikut.
Tabel II.14Estimasi Pembiayaan DaerahTA 2018 dan 2017
No. Uraian
Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2017
Bertambah/(berkurang)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
%
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 271.464.566.396,00
178.535.995.176,00 92.928.571.220,00 52.05
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 11.500.000.000,00
21.230.500.000,00 (9.730.500.000,00) (45,83)
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target
Kinerja APBD 37
No. Uraian
Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2017
Bertambah/(berkurang)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
%
Pembiayaan Netto 259.964.566.396,00 157.305.495.176,00
102.659.071.220,00 65,26
Pembiayaan Netto TA 2018diestimasikan sebesar Rp
259.964.566.396,00 yang
berasal dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar
Rp271.464.566.396,00 dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp11.500.000.000,00 yang
akan
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.
1) Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tabel II.14 di atas menunjukkan Estimasi Penerimaan Pembiayaan
Daerah
TA 2018 adalah sebesar Rp271.464.566.396,00 jika dibandingkan
TA
2017 sebesar Rp178.535.995.176,00 maka bisa dikatakan lebih
besar
52,05%. Baik Estimasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun
Anggaran
2018 maupun 2017 semuanya berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya.
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Berdasarkan Tabel II.14 di atas Estimasi Pengeluaran Pembiayaan
Daerah
TA 2018 adalah sebesar Rp11.500.000.000,00 jika dibandingkan
dengan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2017 sebesar
Rp21.230.500.000,00
maka bisa dikatakan estimasi TA 2018 lebih kecil 45,83%.
Pengeluaran
Pembiayaan Daerah TA 2018 dan 2017 berupa Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah Daerah.
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab IIIIkhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 38
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
.
1. Ikhtisar realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018
Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran
(TA) 2018
secara ringkas disajikan pada Tabel III.1 sebagai berikut
ini.
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN (Rp)REALISASI (Rp)
A PENDAPATAN DAN BELANJA
1 Pendapatan 1.812.428.939.339,00 1.851.441.024.405,00
(39.012.085.066,00)
2 Belanja dan Transfer 2.072.393.505.735,00 1.856.152.632.945,00
216.240.872.790,00
Surplus/(defisit) (259.964.566.396,00) (4.711.608.540,00)
(255.252.957.856,00)
B PEMBIAYAAN
1 Penerimaan Pembiayaan 271.464.566.396,00 271.564.366.396,00
(99.800.000,00)
2 Pengeluaran Pembiayaan 11.500.000.000,00 11.500.000.000,00
0,00
Pembiayaan Netto 259.964.566.396,00 260.064.366.396,00
(99.800.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00 255.352.757.856,00
Tabel III.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran
2018
TAHUN ANGGARAN 2018SURPLUS PENERIMAAN /
SISA PENGELUARAN (Rp)NO KETERANGAN
Tabel III.1 menunjukkan Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun
Anggaran
2018 dengan kesimpulan sebagai berikut:
1) Tabel III.1 diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Kabupaten
Wonosobo
TA 2018 ditargetkan dalam APBD sebesar
Rp1.812.428.939.339,00,
sedangkan realisasinya sebesar 102,15% yaitu sebesar
Rp1.851.441.024.405,00.Anggaran dan Realisasi pendapatan dalam
kurun
waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar III.1 dibawah
ini.
,,00
20,000,00
40,000,00
60,000,00
80,000,00
100,000,00
120,000,00
140,000,00
160,000,00
180,000,00
200,000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dalam Puluhan Juta Rupiah
Anggaran Realisasi
Gambar III.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2009 s.d.
2018
2) Tabel III.1 di atas menunjukkan bahwa Belanja dan Transfer
Kabupaten
Wonosobo TA 2018 diproyeksikan dalam APBD sebesar
Rp2.072.393.505.735,00, sedangkan realisasinya hanya sebesar
89,57%
yaitu sebesar Rp1.856.152.632.945,00. Anggaran dan realisasi
belanja
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab IIIIkhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 39
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar
III.2 di
bawah ini.
,,00
50,000,00
100,000,00
150,000,00
200,000,00
250,000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dalam Puluhan Juta Rupiah
Anggaran Realisasi
Gambar III.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2009 s.d.
2018
3) Tabel III.1 di atas menunjukkan bahwa meskipun dalam APBD TA
2018
telah ditetapkan defisit sebesar (Rp259.964.566.396,00) namun
yang
terealisasi adalah defisit sebesar (Rp4.711.608.540,00).
4) Tabel III.1 di atas menunjukkan bahwa Penerimaan
Pembiayaan
Kabupaten Wonosobo TA 2018 ditetapkan dalam APBD sebesar
Rp271.464.566.396,00, sedangkan realisasinya melebihi ketetapan
sebesar
100,04% yaitu sebesar Rp271.564.366.396,00.
5) Tabel III.1 di atas menunjukkan bahwa Pengeluaran
Pembiayaan
Kabupaten Wonosobo TA 2018 ditetapkan dalam APBD sebesar
Rp11.500.000.000,00, sedangkan realisasinya sesuai dengan
ketetapan
yaitu sebesar Rp11.500.000.000,00.
6) Tabel III.1 di atas menunjukkan bahwa Pembiayaan Netto
Kabupaten
Wonosobo TA 2018 ditetapkan dalam APBD sebesar
Rp259.964.566.396,00, sedangkan realisasinya melebihi ketetapan
sebesar
100,04% yaitu sebesar Rp260.064.366.396,00. Anggaran dan
realisasi
Pembiayaan Netto dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat
dilihat pada
gambar III.3 di bawah ini.
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab IIIIkhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 40
,,00
5,000,00
10,000,00
15,000,00
20,000,00
25,000,00
30,000,00
35,000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dalam Puluhan Juta Rupiah
Anggaran Realisasi
Gambar III.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2009
s.d. 2018
7) Tabel III.1 di atas menunjukkan bahwa meskipun dalam APBD
TA
2018SiLPA yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp00,00 namun
terealisasi sebesar Rp255.352.757.856,00. Realisasi Sisa
Lebih
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
dapat
dilihat pada gambar III.4 di bawah ini.
,,00
5,000,00
10,000,00
15,000,00
20,000,00
25,000,00
30,000,00
35,000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dalam Puluhan Juta Rupiah
Gambar III.4 Realisasi SiLPA TA 2009 s.d. 2018
b. Realisasi TA 2018 dibandingkan dengan realisasi TA 2017
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Bab IIIIkhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 41
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN (Rp)REALISASI (Rp)
A PENDAPATAN DAN BELANJA
1 Pendapatan 1.812.428.939.339,00 1.851.441.024.405,00
1.829.290.334.360,00
2 Belanja dan Transfer 2.072.393.505.735,00 1.856.152.632.945,00
1.715.290.159.198,00
Surplus/(defisit) (259.964.566.396,00) (4.711.608.540,00)
114.000.175.162,00
B PEMBIAYAAN
1 Penerimaan Pembiayaan 271.464.566.396,00 271.564.366.396,00
178.694.891.234,00
2 Pengeluaran Pembiayaan 11.500.000.000,00 11.500.000.000,00
21.230.500.000,00
Pembiayaan Netto 259.964.566.396,00 260.064.366.396,00
157.464.391.234,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00 255.352.757.856,00
271.464.566.396,00
NO KETERANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
REALISASI TA 2017 (Rp)
1) Tabel III.2 menunjukkan realisasi Pendapatan TA 2018 adalah
sebesar
Rp1.851.441.024.405,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA
2017
sebesar Rp1.829.290.334.360,00 dapat dikatakan mengalami
kenaikan
1,21%.
2) Tabel III.2 menunjukkan realisasi Belanja dan Transfer TA
2017 adalah
sebesar Rp1.856.152.632.945,00 jika dibandingkan dengan
realisasi TA
2017 sebesar Rp1.715.290.159.198,00 dapat dikatakan
mengalami
kenaikan 8,21%.
3) Tabel III.2 menunjukkan realisasi Defisit TA 2018 adalah
sebesar
(Rp4.711.608.540,00) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017
yang
mengalami surplus sebesar Rp114.000.175.162,00 maka dapat
dikatakan
mengalami penurunan 104,13%.
4) Tabel III.2 menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA
2018
adalah sebesar Rp271.564.366.396,00 jika dibandingkan dengan
realisasi
TA 2017 sebesar Rp178.694.891.234,00 dapat dikatakan
mengalami
kenaikan 51,97%.
5) Tabel III.2 menunjukkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA
2018
adalah sebesar Rp11.500.000.000,00 jika dibandingkan dengan
realisasi
TA 2017 sebesar Rp21.230.500.000,00 dapat dikatakan
mengalami
penurunan 45,83%.
6) Tabel III.2 menunjukk