BAB I PENDAHULUAN2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Kecamatan Jatinunggal

|LKIP Kecamatan Jatinunggal Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggunjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah,

kecamatan sebagai entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah menyelenggarakan system

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggung jawaban secara periodik sesuai dengan PP no 8 tahu 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk

penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan kinerja rnerupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mencapai peningkatan kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,

penyusunan laporan kinerja Kecamatan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaporan

Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dengan tersusunnya laporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan, maka akan

terbentuk sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate yang diharapkan

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di wilayah Kecamatan Jatinunggal dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggaraan dari

tugas,fungsi dan kewenangan suatu organisasi perlu di ukur dan di evaluasi

keberhasilannya Sehubungan dengan itu maka pelaksanaan dari rencana program dan

kegiatan yang ada pada Kantor Kecamatan Jatinunggal perlu dibuatkan laporan sebagai

pembuktian akuntabilitas terhadap kinerjanya dibandingkan dengan penyerapan dana /

anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

Disamping itu beberapa maksud dan tujuan yang dapat dilihat dalam penyusunan

lakip ini antara lain adalah :

1.Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Kantor Kecamatan Jatinunggal.

2.Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi SKPD Kecamatan Jatinunggal.

3.Sebagai informasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kantor Kecamatan Jatinunggal.

4.Sebagai bentuk pertanggung jawaban Kantor Kecamatan Jatinunggal terhadap

kemampuan dana / anggaran yang di kelola.

5.Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada




Adapun Pertanggung Jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Tahun 2019 ini

dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah hal ini sesuai yang

diamanatkan oleh Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sehingga unsur Penyelenggara Negara, untuk

mempertanggung Jawabkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta kewenangan

mengolah sumber daya dengan di dasarkan pada suatu perencanaan

1.3 DASAR HUKUM

LKIP Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan beberapa

landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP};

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

implementasi SAKIP

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun

2018-2023.




1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Jatinunggal,

telaahan visi, misi Kecamatan Jatinunggal serta Telaahan dengan instansi vertikal yang

memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat

beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2019 , pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Jatinunggal tersebut

di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun

demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui aspek-aspek strategis dilakukan identifikasi berdasarkan

aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Aspek Strategis Kecamatan Jatinunggal

1.5 TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan

Jatinunggal mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

1.5.1 Tugas Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 1.5.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

No Aspek Isu-Isu Strategis

1. Tata Pemerintahan

Belum Optimalnya Pelayanan Kepada

Masyarakat.

2. Pelayanan Umum

3. Sosial

4. Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat

5. Ketenteraman dan

Ketertiban Umum




d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

.

1.5.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Jatinunggal terdiri dari :

1. Camat;

2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :

2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Asset;

2.2 Subag Program dan Keuangan;

3. Seksi Tata Pemerintahan;

4. Seksi Pelayanan Umum;

5. Seksi Sosial;

6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan

Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Jatinunggal

sebagaimana Gambar 2.1.

KASI

PELAYANAN

UMUM

KASI

SOSIAL KASI

PPM

KASI

TRANTIBUM

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KECAMATAN

KASUBAG

PROGRAM

DAN

KEUANGAN

KASUBAG

UMUM,

KEPEGAWAIAN

DAN ASSET

CAMAT

KASI

TAPEM




1.6 JUMLAH DAN KOMPOSISI PEGAWAI

Sampai dengan tahun 2019, jumlah pegawai Kecamatan Jatinunggal Kabupaten

Sumedang adalah 35 (tiga puluh Lima) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

No. Unit Kerja JUMLAH

1 Camat 1

2 Sekretariat 10

3 Seksi Tata Pemerintahan 3

4 Seksi Pelayanan Umum 4

5 Seksi Sosial 3

6 Seksi Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat 3

7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Umum 11

8 Jabatan Fungsional -

TOTAL 35

1.6.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

Pegawai Kecamatan Jatinunggal memiliki tingkat pendidikan sebagai

berikut S3 sejumlah 1 (satu) Orang, S2 sejumlah 2 (dua) orang, sedangkan S1

sejumlah 18 (Delapan Belas) orang, SLTA sejumlah 12 (Dua belas) orang dan

SLTP sejumlah 2 (Dua) orang.

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No. Unit Wilayah Tingkat Pendidikan

Jumlah SLTP SLTA D3 S1 S2 S3

1 Camat - - - - 1 - 1

2 Sekretariat - 4 - 4 1 - 9

3 Seksi Tata Pemerintahan

1 1 - 2 -

- 4

4 Seksi Pelayanan Umum

- 1 - 3 -

- 4

5 Seksi Sosial 1 - - 1 - - 2

6

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1 - 2

-

- 3

7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 5 - 6 - 1 12

8 Jabatan Fungsional - - - - - - -

TOTAL 2 12 - 18 2 1 35




1.6.2 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Jatinunggal, jumlah jabatan

struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 (sembilan) jabatan struktural. Saat ini

seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Jatinunggal yang

menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 9 (Sembilan) orang dari jumlah 35

(tiga puluh Lima) pegawai. Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun

kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Jatinunggal

belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian

yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Jatinunggal sesuai dengan tugas dan

kewenangannya.

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No. Jabatan Jumlah

1 Eselon III 2

2 Eselon IV 7

3 Fungsional Tertentu -

4 Fungsional Pelaksana (Staf) 26

TOTAL 35




BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023.

2.1.1 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Permendagri No. 86

Tahun 2017 adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terplih yang disampaikan

pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang

ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan

pernyataan Visi (Vision Statement) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 – 2023

sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera,

Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI)

pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang untuk

Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejahtera Masyarakatnya

2. Agamis Akhlaknya

3. Maju Daerahnya

4. Profesional Aparaturnya

5. Kreatif Ekonominya

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan

nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan

mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai

berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara muda h dan terjangkau;

2. Menguatkan Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan

pemerintahan;

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya

dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan local;

4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional

dalam pelayanan masyarakat

5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi

masyarakat Kabupaten Sumedang.




Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman

Kecamatan Jatinunggal dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jatinunggal

periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra

Kecamatan Jatinunggal periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD

Kabupaten Sumedang 2018-2023.

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -

2023, Kecamatan Jatinunggal perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka

waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan

kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasaran nya antara lain Meningkatkan

kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan

terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan

mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan

program dan kegiatan Kecamatan Jatinunggal. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada

tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatinunggal

No Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan/Sasaran

Kondisi Awal

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

1

Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

79,00 81,20 83,40 85,60 87,80 90,00

Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)

3.592 3.233 2.874 2.514 2.155 1.796

Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Penanggulangan Bencana

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Realisasi PBB

81% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Meningkatkan kualitas kinerja

Meningkatnya

Nilai Sakip D B BB A A A




No Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan/Sasaran

Kondisi Awal

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)

kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

Tingkat Penyerapan Anggaran

96.98 % 98,00% 98,00% 98.00% 98,00% 98,00%

Jumlah Inovasi Kecamatan

n/a 1 2 3 4 5

Indeks Pembangunan Zona Integritas

n/a 65% 65% 65% 65% 65%

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan

peningkatan kinerja Kecamatan Jatinunggal. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya,

Kecamatan Jatinunggal harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada

pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur

maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Jatinunggal periode

2018 - 2023 dirumuskan berdasakan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari

lingkungan internal maupun eksternal dengan mengunakan analisis SWOT. Adapun hasil

analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Jatinunggal dalam

mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

Peluang (O) :

a. Adanya Peraturan Perundang-

Undangan yang mendukung

tugas dan fungsi Kecamatan

b. Adanya dukungan dari

masyarakat dalam melaksanakan

tugas fungsi kecamatan

c. Terdapat potensi ekonomi di

wilayah Kecamatan Jatinunggal.

Tantangan (T):

a. Kondisi Geografis yang

menyulitkan aksebilitas ke

sebagian wilayah di


b. Kondisi jumlah penduduk

yang tinggi berpotensi

sebagai penyebab

bertambahnya tingkat

kemiskinan

Kekuatan (S):

a. Adanya komitmen

Pimpinan untuk

mewujudkan

tujuan organisasi

b. Memiliki

SOTKyang jelas

c. Pelaksanaan

pembangunan

Tahun 2019

menerapkan

anggaran berbasis

kinerja melalui

penilaian absensi

Alternatif Strategi (S-O):

a. Mengoptimalkan pelaksanaan

pelayanan sesuai standar

prosedur tugas dan fungsi

Kecamatan untuk mewujudkan

tujuan organisasi

Alternatif Strategi (S-T):

a. Meningkatkan kinerja

pelayanan Pemerintahan

melalui Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Pemerintahan




d. Telah memiliki

standar

operasional

prosedur di unit

kerja kecamatan.

Kelemahan (W):

a. Kualitas dan

kuantitas Sumber

daya Manusia

(ASN) masih

kurang

b. Kurangnya

Koordinasi antara

Kecamatan

dengan beberapa

OPD terkait

Alternatif Strategi (W-O):

a. Meningkatkan Akses

Masyarakat terhadap pelayanan

Dasar melalui peningkatan

kualitas SDM dalam pelayanan

kepada masyarakat.

Alternatif Strategi (W-T):

a. Meningkatkan kualitas

hidup masyarakat melalui

peningkatan koordinasi

dalm pengembangan

sarana dan parasarana

yang memadai

Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Jatinunggal Kabupaten

Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;

b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan;

Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang adalah:

a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan

pembangunan kecamatan;

c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan

monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;

f. Meningkatkan kualitas pelaporan




Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju,

Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023.

Misi 1 :

Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan

terjangkau

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Mewujudkan pelayanan

kecamatan yang

responsif dan profesional

Meningkatnya

kualitas pelayanan

kepada masyarakat

Meningkatkan indeks

kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan

kecamatan

Meningkatkan pelayanan yang

cepat dan tepat sesuai standar

pelayanan

Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam proses

musyawarah perencanaan

pembangunan kecamatan

Misi 2 : Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan

bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas

kinerja dengan prinsip

tata kelola

kepemerintahan yang

baik (good governance)

Meningkatnya

kapasitas dan

kapabilitas internal

perangkat daerah

Meningkatkan

efektivitas dan

kualitas kinerja

perangkat daerah

Meningkatkan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN JATINUNGGAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan

dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten

Sumedang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan ………….. Nomor :

………….. Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatinunggal. Adapun

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatinunggal adalah sebagai berikut :




Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023

Indikator Satuan Penjelasan/ Perhitungan Kondisi Awal

Target

Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023


Poin

S = { λ² . N. P. Q}/ {d² (N-1) + λ² . P. Q }

79,00 81,20 83,40 85,60 87,80 90,00 90 S = jumlah sampel

λ2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0




2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jatinunggal Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023, RKT

Tahun 2019 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Jatinunggal

SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN KONDISI AWAL TARGET (TAHUN 2019 )

1 2 3 4 5


Indeks Kepuasan Masyarakat Poin 79,00 81,20

Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2) KK (Kepala Keluarga) 3,592 3,233


Persen 75 100

Cakupan Penanggulangan Bencana Persen 100 100

Persentase Realisasi PBB Persen 81 100

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah

Nilai Sakip Kategori D B

Tingkat Penyerapan Anggaran Persen 96.97 98

Indeks Pembangunan Zona Integritas n/a 65%

Jumlah Inovasi Kecamatan Inovasi 0 1







2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

rnelaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Meialui

pedanjian kinerja, terwujudlah komitrnen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Penyusunan Perjanjian Kinerja ini

mengacu pada DPA Kecamatan jatinunggal Tahun 2019. Berikut adalah perjanjian

kinerja PD Kecamatan Jatinunggal tahun 2019.

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

PD Kecamatan Jatinunggal

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL TARGET



Poin 79,00 81.20

Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)

KK (Kepala Keluarga)

3,592 3,233


Persen 75 100

Cakupan Penanggulangan Bencana

Persen 100 100

Persentase Ketetercapaian Target PBB

Persen 81 100

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah

Nilai Sakip Kategori C B

Tingkat Penyerapan Anggaran

Persen 96.97 98

Indeks Pembangunan Zona Integritas

n/a n/a 65 %

Jumlah Inovasi Kecamatan

Inovasi 0 1




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

a. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Kecamatan Jatinunggal selaku SKPD yang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas

melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang

dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran

dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun

kegagalan pada tahun 2019.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

kinerja, maka dalam laporan kinerja Kecamatan Jatinunggal Tahun 2019 ini akan dijelaskan

capain indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam

Renstra Kecamatan Tahun 2018-2023. Pencapaian kinerja IKU Kecamatan Jatinunggal

secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam

Renstra Kecamatan Jatinunggal Tahun 2018-2023 sebanyak 1 indikator, dan dari

jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

▪ Memuaskan (capaian di atas 90 persen-100 persen) sebanyak 1 indikator

▪ Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 0 indikator

▪ Kurang memuaskan (capaian di atas 25 persen-60 persen) sebanyak 0 indikator

▪ Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 0 indikator

No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1.


Poin

81.20

83.52

102,85




b. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2019.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Kecamatan Jatinunggal

tahun 2019 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah

ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum

mencapai target yang diharapkan tahun 2019 dengan berbagai kendala. Rincian analisis

capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

CAPAIAN

(%)

Meningkatnya kualitas

pelayanan kepada

masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Poin 81,20 83,52 102,86

Jumlah Rumah

Tangga Miskin

(Desil 1-2)

KK

(Kepala

Keluarga)

3.233

Jumlah Inovasi

Kecamatan Inovasi 1 1 100

Cakupan Desa

yang

Melaksanakan

Siskudes dengan

Kategori Optimal

Persen 100 100 100

Cakupan

Penanggulangan

Bencana

Persen 100 100 100

Persentase

Ketetercapaian

Target PBB

Persen 100 79,80 79,80

Meningkatnya

Kapasitas dan

Kapabilitas Internal

Perangkat Daerah

Nilai Sakip Kategori B

Tingkat

Penyerapan

Anggaran

Persen 98 95,07 97,01

Indeks

Pembangunan

Zona Integritas

n/a 65

Dari 9 indikator kinerja yang mendukung 2 sasaran strategis, 4 indikator kinerja

sasaran mencapai target, 2 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dan 3

indikator kinerja sasaran belum ada realisasi.




c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DENGAN CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2018.

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Antara Capaian Kinerja Tahun 2019

dengan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI

2018 2019

Meningkatnya kualitas

pelayanan kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat 79,00 83,52

Jumlah Rumah Tangga Miskin

(Desil 1-2) 3,592

Jumlah Inovasi Kecamatan 0 1

Cakupan Desa yang

Melaksanakan Siskudes dengan

Kategori Optimal

75 100

Cakupan Penanggulangan

Bencana 100 100

Persentase Ketetercapaian Target

PBB 81,00 79,80

Meningkatnya Kapasitas dan

Kapabilitas Internal

Perangkat Daerah

Nilai Sakip D

Tingkat Penyerapan Anggaran 96,97 95,07

Indeks Pembangunan Zona

Integritas 0

Jika dilihat dari realisasi Kinerja Tahun 2019, maka secara umum realisasi Kinerja

pada semua sasaran strategis ini mengalami peningkatan di 4 indikator kinerja di banding

Realisasi Kinerja pada tahun 2018, namun 2 Indikator Kinerja pada tahun 2019 mengalami

penurunan dibanding pada tahun 2018. Penurunan ini dikarenakan Indikator Persentase

Ketetercapaian Target PBB dan Tingkat Penyerapan Anggaran tidak maksimalnya dalam

perenacanaan penganggaran.




d. PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA SAMPAI DENGAN

2019 DENGAN TARGET RENSTRA 2018-2023.

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2019 dengan Target

Renstra 2018-2023.

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan

Kondisi

Kinerja

Target

Jangka

Menengah

Realisasi

Sampai

dengan

Tahun 2019

CAPAIAN

(%)

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Poin 90,00 83,52 92,80

Jumlah Rumah

Tangga Miskin

(Desil 1-2)

KK

(Kepala

Keluarga)

1.796

Jumlah Inovasi

Kecamatan Inovasi 5 1 100

Cakupan Desa

yang

Melaksanakan

Siskudes dengan

Kategori Optimal

Persen 100 100 100

Cakupan

Penanggulangan

Bencana

Persen 100 100 100

Persentase

Ketetercapaian

Target PBB

Persen 100 79,80 79,80

Meningkatnya

Kapasitas dan

Kapabilitas

Internal

Perangkat

Daerah

Nilai Sakip Kategori AA

Tingkat

Penyerapan

Anggaran

Persen 98 95,07 97,01

Indeks

Pembangunan

Zona Integritas

n/a 65

Rata-Rata Capaian 63,29

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun

2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kecamatan

Jatinunggal Tahun 2018-2023, maka secara umum belum ada indikator yang telah

mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya sudah

100%, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target jangka menengah, dikarenakan

indikator tersebut setiap tahunnya target realisasinya memang sudah 100%. Untuk itu semua

indikator diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun terakhir periode Renstra.




e. ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN ATAU

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2019 ini melebihi

hingga 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 100%.

Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal . Adapun penyebab internal yang kami

maksudkan antara lain ;

1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing

penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan

sebelumnya pada awal tahun 2019.

2) Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai

dan tidak hanya fokus pada tindakan.

3) Telah diimplementasikannya pengangaran yang berbasis kinerja, dimana setiap

tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

4) Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik

terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi

terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

5) Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik,

dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan

pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya

Selain terdapatnya penyebab internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga

dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam

mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi

yang telah dilakukan antara lain :

1. Sumber Daya Manusia : masih kurangnya Pegawai Definitif yang ada dilingkungan

Kantor Kecamatan Jatinunggal sehingga beban kerja tidak dapat terselesaikan

dengan baik, ditambah dengan masyarakat golongan menengah kebawah yang masih

berpendidikan rendah karena Sumeber Daya Manusia secara langsung

mempengaruhi pola pikir pribadi tersebut, paradigma seorang akademis jauh berbeda

dengan seseorang yang tidak sekolah, seorang yang SDMnya lemah akan cenderung

berpikir pendek dan memikirkan hal – hal yang berdampak langsung

menguntungkan dirinya sehingga sulit untuk mencerna perintah dan menerima

masukan dari orang lain serta bersikap keras.

2. Pelayanan : Masalah terdapat masyarakat yang apatis terhadap pelayanan yang

ditawarkan, sebagai besar menganggap bahwa kegiatan administrasi yang mereka

lakukan sama sekali tidak mempengaruhi terhadap kehidupan mereka sehari – hari

malah justru dianggap menghambat pekerjaan mereka seperti seorang petani yang

ketika ditanya tidak melakukan perekaman E – KTP sebagian besar menjawab

karena tidak biasa meninggalkan sawah, kebun, ladang atau rutinitas lain sehari –

hari, contohnya lain seperti kasus kematian, sebagian besar yang menyampaikan

berita kematian hanya kalangan aparatur Pemerintah seperti Pegawai Negeri, Polisi

dan TNI karena sudah suatu persyaratan Tunjangan dan lain sebagainya namun tidak




Realisasi Biaya

Target Biaya

terdapat satupun dari kalangan masyarakat biasa yang mayoritas petani melakukan

kegiatan tersebut karena dinilai menyulitkan harus melengkapi berbagai data tanpa

ada manfaat bagi dirinya sendiri.

3. Insfrastruktur : Kondisi Wilayah Kecamatan Jatinunggal yang berbukit – bukit dan

curam sudah tentu memiliki medan jalan yang bervariasi dan curam, khususnya

diwilayah paling ujung yaitu Desa Cimanintin kondisi jalan yang rusak naik turun

berbelok – belok apalagi musim hujan amatlah kecil sehingga mempersulit laju roda

pembangunan.

f. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan

terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase

efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Persentase efisiensi Biaya =100% - { x 100}

Pada tahun 2019 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 3.351.494.064

sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 3.525.328.808. Dengan rumus

efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 4,93 %.

Persentasi efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa

pada tahun 2019 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan

sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi

pengunaan sumber daya pada beberapa kegiatan.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui

pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam

pelaksanaan kegiatan, pengunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim

penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta melalui untuk melaksanakan

Program dan Kegiatan




g. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG

KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN

PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis

ini adalah sebanyak 10 program dan 30 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program

dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Pelayanan Administrasi perkantoran. Dengan pagu

anggaran Rp. 37.602.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar Rp. 25.311.457,00

atau 67.31 %, serta output kegiatan ini adalah Lancarnya pelayanan administrasi

perkantoran,sedangkan outcome nya yaitu Jasa Internet, Sumber Daya Air, Listrik.

2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran



atau 99,70 %, serta output kegiatan ini adalah Lancarnya pelayanan administrasi

perkantoran,sedangkan outcome nya yaitu Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran.

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


anggaran Rp. 2.640.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar Rp. 2.640.000,00 atau

100 %, serta output kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan pengetahuan

aparatur,sedangkan outcome nya yaitu Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

4. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi


anggaran Rp. 10.000.00,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar Rp. 10.000.00,00 atau

100 %, serta output kegiatan ini adalah Publikasi Dekorasi (Pameran) Dokumentasi sedangkan

outcome nya yaitu Tersampaikannya infromasi pembangunan.

5. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan


anggaran Rp. 57.600.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar Rp. . 57.600.000,00

atau 100 %, serta output kegiatan ini adalah Terciptanya keamanan kantor,sedangkan outcome

nya yaitu Tenaga Operasional Pengamanan.

6. Penyediaan Jasa Kebersihan


anggaran Rp.8.400.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar Rp.8.400.000,00 atau

100 %, serta output kegiatan ini adalah Terciptanya kebersihan kantor,sedangkan outcome nya

yaitu Jasa Kebersihan.




7. Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah



atau 99 %, serta output kegiatan ini adalah Profil Kecamatan, Sistem informasi publik,sedangkan

outcome nya yaitu Terarahnya Informasi Kecamatan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dengan pagu anggaran Rp. 120.250.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar

Rp.116.320.000,00 atau 96.73 %, serta output kegiatan ini adalah Peralatan Kantor,

Perlengkapan Kantor,sedangkan outcome nya yaitu Terciptanya kenyamanan kantor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Dengan pagu anggaran Rp.143.950.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar

Rp.143.950.000,00 atau 100 %, serta output kegiatan ini adalah Kendaraan Dinas/Operasional

yang dipelihara,sedangkan outcome nya yaitu Lancarnya tugas kedinasan

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas



Rp.149.396.800,00 atau 99.60 %, serta output kegiatan ini adalah Rumah Dinas yang

direhab,sedangkan outcome nya yaitu Terciptanya kenyamanan rumah dinas

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor



Rp.199.191.000,00 atau 99.60 %, serta output kegiatan ini adalah Gedung Kantor yang

tertata,sedangkan outcome nya yaitu Terciptanya kenyamanan gedung kantor.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.


Rp.93.545.500,00 atau 99.75 %, serta output kegiatan ini adalah Aparatur yang dilatih tentang

Tata Naskah Dinas dan ASN,sedangkan outcome nya yaitu Meningkatnya kompetensi aparatur.




IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Dengan pagu anggaran Rp. 30.440.000,00 sampai 31 Desember

2019 teralisasi sebesar Rp. 30.440.000,00 atau 100 %, serta output kegiatan ini adalah Laporan

Kinerja SKPD, sedangkan outcome nya yaitu Terevaluasinya Kinerja SKPD.

2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Dengan pagu anggaran Rp. 20.440.000,00 sampai 31 Desember

2018 teralisasi sebesar Rp. 20.440.000,00 atau 100 %, serta output kegiatan ini adalah Laporan

Keuangan SKPD, sedangkan outcome nya yaitu Terevaluasinya Keuangan SKPD

V. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran

SKPD Dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar

Rp.20.000.000,00 atau 100 %, serta output kegiatan ini adalah Renstra dan Renja, PRA RKA,

RKA, DPA, DPPA. sedangkan outcome nya yaitu Terarahnya pelaksanaan kegiatan

VI. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat


Rp.33.700.000,00 atau (100%) serta output kegiatan ini adalah Musyawarah perencanaan

pembangunan, sedangkan outcome nya yaitu Terarahnya pembangunan tahun 2019.

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat


Rp.22.300.000,00 atau (100%) serta output kegiatan ini adalah Pembangunan dan keuangan

yang terevaluasi, sedangkan outcome nya yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan.

3. Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar Rp.30.000.000,00 atau (100%) serta output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta yang

Mengikuti Tilawatil Quran sedangkan outcome nya yaitu Meningkatnya keimanan dan

ketakwaan masyarakat




4. Peningkatan Pelayanan Publik

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Dengan pagu anggaran Rp. 82.200.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar Rp.

82.200.000,00 atau 100 %, serta output kegiatan ini adalah Pelayanan Publik, sedangkan

outcome nya yaitu Terlayaninya masyarakat.

5. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar

Rp.60.000.000,00 atau 100 %, serta output kegiatan ini adalah Rapat Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan, sedangkan outcome nya yaitu Sinerginya pembangunan.

6. Peringatan Hari-hari Besar

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Dengan pagu anggaran Rp. 56.000.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar

Rp.55.550.000,00 atau (99,20 %) serta output kegiatan ini adalah Peringatan hari-hari besar,

sedangkan outcome nya yaitu Meningkatnya rasa nasionalisme.

VII. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa

1. Penyelenggaraan Lomba Desa

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa Dengan pagu anggaran Rp. 19.250.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar

Rp. 19.250.000,00 atau (100%) serta output kegiatan ini adalah Lomba Desa sedangkan

outcome nya yaitu Meningkatnya kinerja Desa.

VIII. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Tepat

Kualitas. Dengan pagu anggaran Rp. 18.500.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi

sebesar Rp. 18.500.000,00 atau (100%) serta output kegiatan ini adalah Pengelola

Administrasi Keuangan Desa yang dibina sedangkan outcome nya yaitu Tertibnya administrasi

Keuangan Desa.

2. Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Tepat

Kualitas Dengan pagu anggaran Rp. 23.500.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi

sebesar Rp. 23.500.000,00 atau (100%) serta output kegiatan ini adalah RAPBDes dan

RPAPBDes yang terevaluasi yang dibina sedangkan outcome nya yaitu Terarahnya

pelaksanaan kegiatan.




IX. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Pembinaan Linmas

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Masalah Trantibum Yang ditangani dengan Baik.

Dengan pagu anggaran Rp. 35.500.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar Rp.

35.500.000,00 atau (100%) serta output kegiatan ini adalah Petugas Linmas yang dibina

sedangkan outcome nya yaitu Meningkatnya Kapasitas Petugas linmas.

X. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Yang

Aktif pagu anggaran Rp. 23.500.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar

Rp. 23.500.000,00 atau (100 %) serta output kegiatan ini adalah Lembaga dan organisasi

kemasyarakatan yang diberdayakan outcome nya yaitu Meningkatnya keberdayaan

masyarakat.

2. Pemberdayaan Keluarga Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Yang

Aktif Dengan pagu anggaran Rp. 55.000.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi sebesar

Rp. 55.000.000,00 atau (100 %) serta output kegiatan ini adalah Masyarakat yang mengikuti

pembinaan kesejahteraan keluarga sedangkan outcome nya yaitu Meningkatnya

kesejahteraan masyarakat.

3. Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah


Aktif Dengan pagu anggaran Rp. Rp. 44.451.000,00 sampai 31 Desember 2019 teralisasi

sebesar Rp.41.951.000,00 atau (94.38 %) serta output kegiatan ini adalah Kesenian dan

kebudayaan yang dipelihara dan dikembangkan sedangkan outcome nya yaitu Terpeliharanya

kesenian dan kebudayaan daerah.

4. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)



sebesar Rp.18.100.000,00 atau (78.70 %) serta output kegiatan ini adalah Bulan bakti gotong

royong masyarakat (BBGRM) sedangkan outcome nya yaitu Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan.

5. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga



sebesar Rp.18.500.000,00 atau (100 %) serta output kegiatan ini adalah Organisasi

kepemudaan dan olahraga yang dibina sedangkan outcome nya yaitu Meningkatnya partisipasi

organisasi kepemudaan/olahraga dalam pembangunan.




3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

a. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

Pada tahun anggaran 2019 Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.525.328.808,00 Anggaran tersebut terdiri atas Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp. 2.000.383.308,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.

1.524.945.500,00, yang terbagi kedalam Belanja Langsung Pegawai sebesar Rp.

295.640.000,00, dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 759.055.500,00, sedangkan

untuk Belanja Modal Rp. 470.250.000,00. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 3.4. Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja

Uraian Belanja Jumlah Anggaran

(Rp.) Realisasi 2019 (Rp.) %

1 2 3 4

BELANJA DAERAH 3.525.328.808,00 3.351.494.064,00 95,07

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.000.383.308,00 1.853.715.307,00 92,67

BELANJA PEGAWAI 2.000.383.308,00 1.853.715.307,00 92,67

Gaji dan Tunjangan 1.088.915.308,00 1.031.971.387,00 94,77

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

826.871.500,00 790.166.800,00 95,56

Tunjangan Keluarga 94.074.372,00 89.594.714,00 95,24

Tunjangan Jabatan 88.080.000,00 79.740.000,00 90,53

Tunjangan Fungsional 1.080.000,00 1.080.000,00 100,00

Tunjangan Beras 56.402.370,00 50.774.850,00 90,02

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

3.461.887,00 2.827.576,00 81,68

Pembulatan Gaji 25.179,00 7.447,00 29,58

Tunjangan Umum 18.920.000,00 17.780.000,00 93,97

Tambahan Penghasilan PNS 911.468.000,00 821.743.920,00 90,16

Tambahan Penghasilan berdasarkan

beban kerja 911.468.000,00 821.743.920,00 90,16

BELANJA PEGAWAI 295.640.000,00 292.240.000,00 98,85

Honorarium PNS 3.200.000,00 2.300.000,00 71,88

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2.900.000,00 2.000.000,00 68,97

Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan

- - -

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

300.000,00 300.000,00 100,00

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

292.440.000,00 289.940.000,00 99,15

BELANJA BARANG DAN JASA 759.055.500,00 740.630.957,00 97,57

Belanja Bahan Pakai Habis 60.117.400,00 60.117.400,00 100,00

Belanja alat tulis kantor 22.214.400,00 22.214.400,00 100,00

Belanja perangko, materai dan benda

pos lainnya 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 21.133.000,00 21.133.000,00 100,00

Belanja Publikasi/Dekorasi 14.220.000,00 14.220.000,00 100,00




Belanja Bahan/Material 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00

Belanja bahan/bibit tanaman 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00

Belanja Jasa Kantor 248.192.000,00 235.901.457,00 95,05

Belanja air 13.602.000,00 4.938.800,00 36,31

Belanja listrik 10.800.000,00 7.238.657,00 67,02

Belanja surat kabar/majalah 2.640.000,00 2.640.000,00 100,00

Belanja kawat/faksimili/internet 13.200.000,00 13.134.000,00 99,50

Belanja jasa operator 129.950.000,00 129.950.000,00 100,00

Belanja jasa pengemudi 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00

Belanja jasa petugas kebersihan 8.400.000,00 8.400.000,00 100,00

Belanja jasa pengamanan 57.600.000,00 57.600.000,00 100,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

20.540.000,00 20.540.000,00 100,00

Belanja Jasa Service 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00

Belanja Penggantian Suku Cadang

7.500.000,00 7.500.000,00 100,00

Belanja bahan pelumas 8.640.000,00 8.640.000,00 100,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 18.230.600,00 18.230.600,00 100,00

Belanja cetak 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00

Belanja Penggandaan 11.030.600,00 11.030.600,00 100,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

4.000.000,00 4.000.000,00 100,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

22.800.000,00 22.800.000,00 100,00

Belanja Sewa meja kursi 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00

Belanja Sewa Sound System 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00

Belanja Sewa Panggung 14.550.000,00 14.550.000,00 100,00

Belanja Makanan dan Minuman 120.140.000,00 120.140.000,00 100,00

Belanja makanan dan minuman harian

pegawai 29.950.000,00 29.950.000,00 100,00

Belanja makanan dan minuman rapat 82.690.000,00 82.690.000,00 100,00

Belanja makanan dan minuman tamu 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

37.650.000,00 37.650.000,00 100,00

Belanja pakaian batik tradisional 11.100.000,00 11.100.000,00 100,00

Belanja pakaian olahraga 13.650.000,00 13.650.000,00 100,00

Belanja Pakaian Khusus 12.900.000,00 12.900.000,00 100,00

Belanja jasa perizinan kendaraan

dinas/operasional 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 118.479.500,00 117.245.500,00 98,96

Belanja jasa pihak ketiga

penyelenggara acara 89.779.500,00 89.545.500,00 99,74

Belanja Jasa Pihak Ketiga 28.700.000,00 27.700.000,00 96,52

Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan

24.031.000,00 24.031.000,00 100,00

Belanja Jasa Kesenian. 24.031.000,00 24.031.000,00 100,00

Belanja jasa tenaga

ahli/instruktur/narasumber 76.875.000,00 71.975.000,00 93,63




Belanja jasa tenaga

ahli/instruktur/narasumber 76.875.000,00 71.975.000,00 93,63

BELANJA MODAL 470.250.000,00 464.907.800,00 98,86

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

51.350.000,00 49.240.000,00 95,89

Belanja modal Pengadaan Meubelair

33.900.000,00 32.300.000,00 95,28

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)

17.450.000,00 16.940.000,00 97,08

Belanja modal Pengadaan Komputer

16.300.000,00 14.960.000,00 91,78

Belanja modal Pengadaan Personal Komputer

13.300.000,00 11.990.000,00 90,15

Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

3.000.000,00 2.970.000,00 99,00

Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

45.300.000,00 44.860.000,00 99,03

Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat

41.300.000,00 40.900.000,00 99,03

Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat

4.000.000,00 3.960.000,00 99,00

Belanja modal Pengadaan Alat Studio

7.300.000,00 7.260.000,00 99,45

Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

7.300.000,00 7.260.000,00 99,45

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

200.000.000,00 199.191.000,00 99,60

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

200.000.000,00 199.191.000,00 99,60

Belanja modal Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Tinggal 150.000.000,00 149.396.800,00 99,60

Belanja modal Pengadaan Bangunan

Rumah Negara Goloongan III 150.000.000,00 149.396.800,00 99,60

SURPLUS/(DEFISIT) (3.525.328.808,00) (3.351.494.064,00) 95,07




BAB IV

PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja

dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan

pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas

dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya

pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri,

LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai

kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKIP bagi

Kecamatan Jatinunggal juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari

penerjemahan tugas dan fungsi Kecamatan Jatinunggal.

Hasil evaluasi capaian kinerja sebagaimana di atas penting dipergunakan sebagai

pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di

tahun yang akan datang. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari

sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan

perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatinunggal Tahun

2019.Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya baik dalam

penyajian data maupun sistimatikanya, hal ini tiada lain karena keterbatasan kemampuan

kami.

Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang

akan datang. Laporan ini dapat dijadikan bahan kajian untuk pelaksanaan tugas dimasa yang

akan datang.

Jatinunggal, Januari 2020

BAB I PENDAHULUAN2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Documents