Page 1
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
esuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah Kota Bandung dan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007, maka Dinas Perhubungan Kota Bandung
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan
sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan.
Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan
Kota Bandung mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan
kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis
operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas dan
Parkir, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis
Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan
memperhatikan faktor internal dan eksternal.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2013-
2018 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan
bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada
stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen
perencanaan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas
Perhubungan Kota Bandung 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan
dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas
disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai
program dan kegiatan untuk pencapaiannya.
Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa
tahapan mulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah
tentang Pembentukan tim Penyusun renstra SKPD, dilanjutkan dengan
orientasi mengenai Renstra SKPD, kemudian penyusunan agenda kerja
S
Page 2
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
2
tim penyusunan Renstra SKPD dan terakhir penyiapan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah.
Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada
Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah.
Adapun susunan tim penyusun terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan
Kota Bandung sebagai ketua tim, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota
Bandung sebagai Sekretaris Tim, Kasubag Keuangan dan Program
sebagai Ketua Kelompok Kerja dengan beranggotakan perwakilan dari
masing-masing bidang, UPT dan Sekretariat.
Orientasi mengenai Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung
kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan
memberikan pemahaman yang diperlukan dalam menyusun Renstra
Dinas Perhubungan Kota Bandung. Adapun aspek-aspek orientasi
meliputi : peraturan per Undang-Undangan perencanaan pembangunan
nasional dan daerah yang meliputi tentang keuangan negara, sistem
perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan
keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,
pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota,
pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD),
tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi
kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; keterkaitan dengan
dokumen perencanaan lainnya; teknis penyusunan dokumen Renstra
Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan teknis menganalisis serta
menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah.
Agenda kerja dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari
pembentukan tim hingga penetapan rancangan Renstra Dinas
Perhubungan Kota Bandung. Adapun agenda kerja tersebut meliputi :
persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan renstra,
penyesuaian rancangan renstra, penyampaian rancangan renstra,
Page 3
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
3
verifikasi rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir renstra dan
diakhiri dengan penetapan renstra.
Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan
rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana
pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan
Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu dikumpulkan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan
serta dapat dipertanggungjawabkan.. Adapun data dan informasi yang
harus disiapkan antara lain : Peraturan perundang-undangan yang
terkait; kebijakan pemerintah yang terkait; dokumen-dokumen seperti
RT/RW Kota Bandung, Renstra Kementerian Perhubungan serta Renstra
Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat, hasil evaluasi Renstra Dinas
Perhubungan Kota Bandung periode lalu.
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra
Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan satu bagian yang utuh
dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah
tertuang dalam RPJMD Kota Bandung, serta juga telah menyesuaikan
dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas
Perhubungan Propinsi Jawa Barat.
Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung setiap tahunnya selama
periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana
Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dalam penyusunannya
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung.
Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana
yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara ,
keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung akan menjadi
pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas
Perhubungan Kota Bandung yang dalam kaitan ini pula substansi RKA
Page 4
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
4
tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung.
1.2 Landasan Hukum
Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung disusun melalui dasar :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005;
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ, tanggal
11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP
Daerah dan RPJM Daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025
i. Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung Tahun 2013-2018;
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung,
dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi
Page 5
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
5
pembangunan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk secara
konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan
posisi dan peran yang diemban, antara lain :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam
melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di
bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran,
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu
2013-2018 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik
secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)
tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan.
5. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung
yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas
Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam turut mendukung
suksesnya pencapaian sasaran pembanguanan daerah Kota
Bandung yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018.
1.4 Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota
Bandung 2013-2018 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD,
fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD,
keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L
dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja
SKPD.
Page 6
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
6
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas
dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra SKPD
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra
SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas
Perhubungan Kota Bandung dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber
daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan
Kota Bandung yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi
melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung ini.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan Dinas Perhubungan Kota Bandung,
struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung,
serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon
dibawah kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Page 7
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
7
Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan
Kota Bandung ditujukan untuk menunjukkan organisasi,
jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur,
mekanisme).
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Bandung
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber
daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih
operasional.
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas
Perhubungan Kota Bandung berdasarkan sasaran/target
Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau
indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Bandung dan/atau indikator lainnya seperti MDGs
(Millenium Development Goals) atau indikator yang telah
diratifikasi oleh pemerintah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perhubungan Kota Bandung
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra
Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas
Perhubungan Propinsi Jawa Barat, hasil telaahan
terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Bandung pada lima tahun mendatang. Bagian ini
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran
kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan.
Page 8
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
8
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Bandung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil
kepala daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi
Dinas Perhubungan Kota Bandung yang terkait dengan
visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Bandung, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan
misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu
bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas
Perhubungan Kota Bandung.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra
Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari
pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas
Perhubungan Kota Bandung ditinjau dari sasaran jangka
menengah Renstra Kementerian Perhubungan ataupun
Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Page 9
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
9
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas
Perhubungan Kota Bandung yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Bandung ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari
pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas
Perhubungan Kota Bandung.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandung
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi
dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Perhubungan Kota Bandung
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan
dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota
Bandung. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Perhubungan Kota Bandung beserta
indikator kinerjanya.
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandung
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandung
dalam lima tahun mendatang.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).
Page 10
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
10
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas
Perhubungan Kota Bandung yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan
Kota Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pada bagian ini dikemukakan Kesimpulan dan beberapa
rekomendasi.
Page 11
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
11
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD DAN ANALISIS STRATEGI
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
inas Perhubungan Kota Bandung mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di
bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan
pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang perhubungan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang
Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan
terminal, sarana dan operasional;
d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan perangkat organissasi aparatur Dinas Perhubungan Kota
Bandung terdiri dari :
Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung
D
Page 12
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
12
Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
1.5 Unsur Pembantu Pimpinan yang terdiri dari :
1.5.1 Sekretaris; yang membawahi :
1.5.1.1 Sub BagianUmum dan Kepegawaian
1.5.1.2 Sub BagianKeuangan dan Program
1.5.2 Bidang Lalu lintas dan Parkir; yang membawahi :
1.5.2.1 Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
1.5.2.2 Seksi Tata Teknis Perparkiran
1.5.3 Bidang Angkutan dan Terminal; yang membawahi :
1.5.3.1 Seksi Bina Angkutan
1.5.3.2 Seksi Tata Teknik Terminal
1.5.4 Bidang Sarana; yang membawahi :
1.5.4.1 Seksi Pengujian Kendaraan
1.5.4.2 Seksi Perbengkelan
1.5.5 Bidang Operasional ; yang membawahi :
1.5.5.1 Seksi Penataan dan Pengendalian
1.5.5.2 Seksi Bina Lalu lintas
1.5.6 UPT yang terdiri dari :
1.5.6.1 UPT Terminal
1.5.6.2 UPT Parkir
1.5.6.3 UPT Trans Metro Bandung
2.2 Sumber Daya SKPD
Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Bandung terdiri dari sumber
daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/
asset.
2.2.1 Sumber Daya Manusia
a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai
1 Doktor (S-3) 0
2 Pasca Sarjana (S-2) 12
3 Sarjana (S-1) 71
Page 13
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
13
No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai
4 Diploma (D-3) 8
5 Diploma (D-2) 3
6 S L T A 296
7 S L T P 32
8 S D 37
Jumlah 459
b. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan
Penjenjangan
No Pelatihan Penjenjangan Jumlah
Pegawai
1 SPAMEN 1
2 SPAMA 4
ADUM / ADUMLA 12
Jumlah 17
c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan
No Golongan Jumlah
1 IV 5
2 III 105
3 II 283
4 I 56
JUMLAH 459
d. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf
No Jabatan Jumlah Pegawai
1 Esselon II B (Kepala Dinas) 1
2 Esselon III A (Sekretaris) 1
3 Esselon III B ( Kepala Bidang) 4
4 Esselon IV A (Kassubag/Kasie/Ka 13
Page 14
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
14
No Jabatan Jumlah
Pegawai
UPT)
5 Esselon IV B (Kassubag TU UPT) 3
6 Staf (Termasuk CPNS) 437
Jumlah 459
2.2.2 Sumber Daya Lainnya
Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik
berupa aset bergerak maupun tidak bergerak.
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung yang
mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas Perhubungan
Kota Bandung yaitu :
1. Tersedianya Angkutan Umum yang melayani wilayah yang tersedia
jaringan jalan untuk jaringan jalan kota.
2. Tersedianya Halte pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan
umum dalam trayek.
3. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang
telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
4. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill)
pada jalan Kota.
5. Tersedianya unit Pengujian Kendaraan bermotor bagi Kota yang
memiliki populasi kendaraan wajib minimal 4000 (empat ribu)
kendaraan wajib uji.
6. Tersedianya SDM di bidang terminal.
7. Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor yang telah
melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
8. Tersedianya SDM di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas,
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir.
9. Tercapainya standar Keselamatan bagi angkutan umum yang
Page 15
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
15
melayani trayek.
Reviu capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2008 - 2013 dan Proyeksi Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD 2014 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Tersedianya angkutan
umum yang melayani
wilayah yang telah
tersedianya jaringan jalan
untuk jaringan jalan Kota
30% 31% 32% 33% 34% 30% 30.50% 31% 31.50% 32% 100% 98% 97% 95% 94%
2 Tersedianya halte pada
setiap Kota yang telah
dilayani angkutan umum
dalam trayek
30% 35% 40% 45% 50% 31% 37% 42% 46% 52% 104% 106% 105% 103% 104%
3 Tersedianya terminal
angkutan penumpang pada
setiap Kota yang telah
dilayani angkutan umum
dalam trayek
50% 50% 50% 50% 50% 47% 47% 47% 47% 47% 95% 95% 95% 95% 95%
4 Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan (rambu,
marka dan guardrill) Kota
35% 40% 45% 50% 55% 37% 41% 46% 51% 58% 105% 103% 101% 102% 106%
5 Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor bagi
Kota yang memiliki populasi
kendaraan wajib uji
minimal 4000 (empat ribu)
kendaraan wajib uji
20% 40% 60% 80% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 63% 83% 94% 100%
6 Tersedianya Sumber Daya
Manusia di bidang terminal
pada Kabupaten/Kota yang
telah memiliki terminal
75% 75% 75% 75% 75% 77.81% 76.82% 75.17% 69.87% 71.19% 104% 102% 100% 93% 95%
7 Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang
pengujian kendaraan
bermotor pada Kabupaten /
Kota yang telah melakukan
pengujian berkala
kendaraan bermotor
70% 72.50% 75% 77.50% 80% 70.45% 72.73% 75.00% 77.27% 77.27% 100.6% 100.3% 100% 99.71% 96.6%
8 Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang
MRLL, Evaluasi Andalalin,
Pengelolaan Parkir pada
Kabupaten/Kota
55% 55% 55% 55% 55% 55% 58% 61% 61% 61% 100% 105.6% 111% 111.11% 111.1%
9 Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani
trayek di dalam Kabupaten
/ Kota
100% 100% 100% 100% 100% 99.42% 99.27% 99.11% 99.08% 99.99% 99.42% 99.27% 99.11% 99.08% 99.99%
Target Renstra SKPD Tahun Ke Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Capaian Tahun KeIndikator Kinerja DishubNo
Page 16
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
16
Adapun tingkat capaian penganggaran belanja langsung dan belanja
tidak langsung Dinas Perhubungan Kota Bandung, akan disajikan dalam
tabel 2.2a dan 2.2b berikut ini:.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P endapatan 16,939,472,500 19,660,674,500 23,004,333,725 11,942,178,663 24,660,674,500 16,937,792,500 18,489,569,900 18,973,554,355 8,175,955,500 9,662,043,040
Belanja Langs ung 15,526,523,400 22,348,014,924 20,363,012,924 36,652,889,913 72,777,960,833 13,441,451,795 21,430,875,192 18,748,094,319 31,334,653,017 4,832,173,752
Belanja Tidak Langs ung 16,719,089,993 17,414,974,990 21,191,492,094 22,961,184,461 22,922,638,950 15,759,541,206 17,388,947,810 20,666,418,298 22,176,355,398 8,254,723,890
Ura ia nA ng g a ra n pa da Ta hun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke
1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 12 13 14 15 16 17 18
Pendapatan 99.99% 94.04% 82.48% 68.46% 39.18% 19,241,466,778 15,644,218,064
Belanja Langsung 86.57% 95.90% 92.07% 85.49% 6.64% 33,533,680,399 21,238,768,581
Belanja Tidak Langsung94.26% 99.85% 97.52% 96.58% 36.01% 20,241,876,098 18,997,815,678
Rata-Rata PertumbuhanUraian
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Bandung yang
mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang
transportasi maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus
suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi
Dinas Perhubungan Kota Bandung maupun bagi stake holder lainnya.
Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan
masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat,
menengah maupun jarak jauh. Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat
peluang ini sudah ditangkap dengan maraknya angkutan rakyat berupa
sepeda motor ojek maupun becak. Untuk jarak menengah (dalam kota)
nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan
Kota Bandung mengingat banyaknya penumpang angkutan kota yang
beralih menggunakan sepeda motor sehingga sedikit banyak
Page 17
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
17
mempengaruhi kelangsungan usaha jarak menengah ini.
Sedangkan untuk pelayanan angkutan jarak jauh nampaknya ada
pergeseran pemilihan moda angkutan khususnya untuk kelas menengah
ke atas (kelas angkutan umum eksekutif) dari angkutan massal (bus dan
kereta api) beralih kepada kendaraan yang lebih kecil (travel).
Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Bandung dalam menangani masalah transportasi ini cukup terbuka,
khususnya untuk angkutan jarak menengah (dalam kota). Hal ini
dimungkinkan dengan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung yang
mencoba mengembangkan sarana angkutan umum massal (SAUM),sky
bridge maupun monorel.
Page 18
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
18
BAB III
ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
alah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern
adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang
memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah
yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring
dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.
Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan
ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal – hal yang bersangkut paut
dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi –
pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota.
Sebagai ibukota dari Provinsi Jawa Barat Kota Bandung mengemban
berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat
pemerintahan, pariwisata, perdagangan dan pendidikan, hal ini sedikit
banyak berpengaruh kepada pelayanan sistem transportasi di Kota
Bandung.
Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kota Bandung
adalah sebagai berikut :
1) Jumlah penduduk Kota Bandung yang cukup tinggi yaitu sekitar +
2,3 Juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 3%
menyebabkan kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi,
adapun faktor yang mempengaruhi adalah daya tarik kota Bandung
yang mendorong orang untuk berkunjung ataupun menetap di Kota
Bandung.
2) Kemacetan lalu lintas di Kota Bandung sehingga mengakibatkan
kemacetan pada pusat kota terutama menjelang hari libur (Jum’at,
Sabtu, Minggu), adapun pada hari kerja faktor yang mendorong
karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah pinggiran
dan perbatasan Kota menuju ke daerah perkantoran, sentra usaha /
bisnis, sekolah dan sebagainya. Adapun pada hari libur faktor yang
S
Page 19
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
19
medorong karena banyaknya pendatang dari luar kota khususnya
Jakarta yang mengisi akhir pekannya di sentra-sentra wisata
belanja.
3) Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor
industri dan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan
kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, adapun faktor
yang mempengaruhi karena banyaknya volume kendaraan yang
beroperasi di jalan..
4) Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi
diantaranya adalah faktor kedisipilinan pengendara, kondisi
kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan
sebagainya .
5) Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan
umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat
pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah.
6) Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Bandung
seperti marka, rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang
mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan
maraknya aksi pencurian dan perusakan / vandalism..
7) Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang
mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan
lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
8) Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan
penambahan jaringan jalan di Kota Bandung, adapun faktor yang
mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki
kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan
dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.
9) Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang
mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transoportasi umum
yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum
dinilai tidak cukup nyaman.
Page 20
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
20
10) Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang
berkapasitas besar, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah
kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan
masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.
11) Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai
dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang
mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang
khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.
12) Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana
transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi
karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top
priority bagi pemangku kebijakan.
13) Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota,
adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya
pribadi / orang per orang yang memgelola usaha angkutan kota yang
dilakukan secara tradiosional.
14) Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang
bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah
keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).
Perubahan berbagai paradigma tersebut diatas sangat berpengaruh
kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kota
Bandung. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan
lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi
perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam
pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas
keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai,
penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan
peraturan perundangan (Perda dan Perwal) yang berkaitan dengan
kebijakan publik.
Keberanian masyarakat untuk melakukan protes terbuka terhadap
kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi azas keadilan,
Page 21
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
21
menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi
produk kebijakan publik yang akan diterapkan dalam skala regional,
sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga
Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu mengantisipasi berdasarkan
pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
Namun demikian Dinas Perhubungan Kota Bandung senantiasa
menerima semua kritikan dan masukan yang akan berpengaruh terhadap
peningkatan pelayanan di bidang transportasi.
Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan
privatisasi perlu diantisipasi berkenan dengan fungsi Dinas Perhubungan
Kota Bandung sebagai pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Kota
Bandung di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sebagai Regulator
serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan teknis
yang mencakup transportasi dihubungkan dengan UU nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan PP
Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara
pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu
mengantisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung dan Peraturan Daerah
mengenai Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan yang berisi
perencanaan, pembinaan, organisasi dan tata laksana di bidang
transportasi.
Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat
disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan
landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam
kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai
tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah:
1) Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara
elemen pada semua bidang.
2) Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang
sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar
Page 22
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
22
moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman.
Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan
teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya
nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem
kegiatan.
3) Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh
kecanggihan teknologi tranportasi sehingga sektor transportasi akan
dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi
dan daya saing yang semakin tinggi.
4) Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung
pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung
tumbuhnya ekonomi di kota Bandung serta sekaligus mempersempit
kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan
kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.
5) Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap
kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh
terwujudnya :
b. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam
penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat
memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Kota Bandung.
c. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna
jasa, penyelenggara serta pemerintah Kota Bandung kepada
seluruh lapisan masyarakat.
d. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi,
dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai
preferensinya.
e. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan
transportasi secara efektif.
Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan
yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa
tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam
Page 23
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
23
melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan
secara efektif dan efisien.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah Terpilih.
Visi Kepala Daerah Kota Bandung yang diimpelmentasikan dalam
Visi Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang unggul,
nyaman dan sejahtera” ditindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota
Bandung sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang tranportasi
sesuai tupoksi untuk ikut mensukseskan visi tersebut. Sesuai dengan
tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu “melaksnakan
sebagian urusan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas
otonomi dan pembantuan” maka salah satu tugas Dinas Perhubungan
kota Bandung yang terkait dengan visi Kota Bandung tersebut adalah
ikut serta mewujudkan sistem transportasi kota Bandung yang unggul
dan nyaman guna membantu masyarakat untuk lebih sejahtera. Adapun
fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait visi Kota Bandung
tersebut yaitu “perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan
juga penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum
di bidang” diarahkan untuk terwujudnya kota Bandung yang unggul,
nyaman di bidang transportasi dengan memberikan kontribusi bagi
peningkatan kesejateraan masyarakat.
Untuk mendukung terwujudnya Visi kepala daerah harus didukung
dan misi yang baik dari kepala daerah, adapun misi kepala daerah
terpilih adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang,
pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang
yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan
melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
Page 24
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
24
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.
Untuk mencapai tujuan dari misi kepala daerah diatas, maka
dituangkan kedalam Misi Kota Bandung yaitu “Menyediakan fasilitas
infrastruktur kota yang nyaman, umur pakai panjang dan merata,
secara efektif dengan konsep maju, hijau dan manusiawi dengan
seimbang dan berkelanjutan (enviromental friendly)”. Keterkaitan
Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menunjang misi ini sesuai
tugas pokok nya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang
perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota
yang nyaman dengan masa pakai yang panjang juga merata di wilayah
kota Bandung dengan konsep maju secara teknolongi, hijau dengan
mengurangi polusi udara sebagai akibat dar emisi gas buang kendaraan
bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang
dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Adapun fungsi Dinas
Perhubungan Kota Bandung yang terkait dengan misi tersebut yaitu
merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di
bidang perhubungan agar teciptanya infrastruktur transportasi yang
nyaman, tahan lama, berwawasan lingkungan hijau secara merata dan
berkelanjutan.
Program Kepala Daerah yang diemplementasikan dalam tupoksi
Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu penerapan angkutan massal
berbasis monorel yang mana pelaksanaanya sudah dalam tahap studi pra
FS monorel koridor 1 dan koridor 2.
Faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya
Visi dan misi Kota Bandung diantaranya :
Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan
pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya
untuk menekan angka kemacetan.
Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan
masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali
Page 25
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
25
menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan
penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah
sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di
jalan.
Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh
sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas
kelengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas maupun trafic
light sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan kenyaman di
jalan.
Peralatan software maupun hardware ATCS yang sudah tua sehngga
memerlukan biaya perawatan yang tinggi yang berimbas pada
kualitas layanan traffic light.
Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Bandung untuk mewujudkan visi misi Kota Bandung yaitu :
Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan
dalam menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi
harapan untuk memajukan angkutan umum massal yang lebih
intens lagi.
Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam pengadaan
bus sehingga membantu kelancaran pengoperasian Trans Metro
Bandung.
Adanya bantuan dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat untuk
up grading ATCS sehingga ikut membantu pelayanan traffic light di
Kota Bandung.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya
mempunyai tujuan sebagi berikut :
1. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi
darat
Page 26
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
26
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat
yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
3. Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa di transportasi darat
yang memiliki kualitas prima di dalammanajemen produksi;
4. Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga
mampu berkompetisi dengan moda lainnya;
5. Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan
berkelanjutan
6. Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi
dengan moda lainnya.
Adapun sasaran Kementrian Perhubungan cq Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat yaitu :
1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi
darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan
pemulihan ekonomi nasional
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan,
sumber daya manusia dan peraturan per-undang-
undangan/regulatory reform) di bidang transportasi darat
dalamrangka memberikan peluang yang sama se-cara adil dan
demokratis kepada masyarakat untuk ber-peranserta dalam
penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good
governance.
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di
kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, ka-wasan
terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana
aman dan damai
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat
yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan
oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu :
Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi
Page 27
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
27
darat; pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat
yang menjangkau masyarakat di wilayah (Kota Bandung). Faktor yang
bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran operator kendaraan
(khususnya angkutan umum) akan pentingnya keselamatan dan
keamanan transportasi. Demikian pula dalam rangka pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana transportasi darat terkendala adanya
penolakan dari sebagian pihak yang merasa “terusik” dengan keberadaan
sarana dan prasarana transportasi yang akan dibangun / dikembangkan
oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Adapun yang menjadi faktor
pendorong bagi upaya pencapaian tujuan / sasaran tersebut adalah
adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah aq Dinas
Perhubungan Kota Bandung dengan pemerintah Pusat cq Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya bersama untuk meningkatkan
keselamatan dan keamanan berlalu lintas.
Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat dalam dokumen
perencanaan mempunyai tujuan yaitu : “Meningkatnya profesionalisme
sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan
perhubungan menuju terwujudnya sistem transportasi yang selamat
lancar dan nyaman. Adapun sasarannya sebagai berikut :
1. Tercapainya peningkatan kinerja sumber daya manusia
perhubungan Jawa Barat.
2. Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang
terpadu.
3. Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasana transportasi yang
baik dan ramah lingkungan.
4. Tercapainya peningkatan pelayanan transportasi yang prima.
5. Tercapainya peningkatan akuntabilitas tata kelola Dinas
Perhubungan Jawa Barat.
Setidaknya ada 2 point yang mempunyai keselarasan dengan tugas
yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, yaitu :
Page 28
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
28
peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan transportasi. Faktor yang
mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Bandung yaitu terbatasnya SDM yang mempunyai keahlian di bidangnya
sementara ada beberpa SDM yang akan memasuki masa pensiun
ataupun mutasi ke instansi lain. Sementara untuk pelayanan angkutan
masih ada hambatan dari faktor eksternal yang sifatnya non teknis
karena kendala sosial dan kultural. Adapun faktor pendukung yang bisa
membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan
Kota Bandung, yaitu adanya koodinasi yang cukup baik pada
pelaksanaan mengahadapi angkutan lebaran, natal dan tahun baru.
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Ada beberapa point Rencana tata ruang wilayah Kota Bandung yang
mana Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait di dalamnya, yaitu :
Pengembangan Terminal Terpadu dan pembangunan berbasis transit
dengan pola kemitraan dengan PT Kereta Api, swasta dan
Pemerintah
Pembangunan fasilitas parkir bersama yang terletak di sentra sepatu
dan olahan kulit cibaduyut.
Pemberian insentif berupa penyediaan ruang parkir di sentra boneka
sukamulya
Pembangunan fasiitas parkir bersama di sentra tekstil Cigondewah
Pembangunan fasiitas parkir bersama di sentra jeans Cihampelas
Pembangunan terminal type A di Gede Bage
Optimalisasi terminal type B di Ledeng
Pengembangan terminal type C di SPK
Pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif
maupun insenif
Pengembangan strategi pengenaan Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas di jalan di sekitar pusat kota
Page 29
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
29
Pengembangan alernatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat
kota yang menggunakan moda angkutan publik
Aplikasi sistem transportasi terpadu
Optimalisasi sistem transportasi terpadu
Optimalisasi kebijakan penetapan tarif
Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pemadu moda
(bus line)
Faktor yang bisa menjadi penghambat dari beberpa point di atas
diantaranya adalah : keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah
Kota Bandung, sementara untuk penyediaan lahan yang menggunakan
dana APBD merupakan tupoksi instansi lain di luar Dinas
PerhubunganKota Bandung. Adapun faktor pendorong yang bisa
membantu tugas Dinas Perhubungan kota Bandung diantaranya : adanya
kerja sama dengan Bappenas dalam penyediaan kajian studi pra FS
untuk pembangunan Terminal Terpadu di Gede Bage; adanya payung
hukum yang menjadi landasan untuk kebijakan pengenaan tarif
berkenaan dengan pelayanan perhubungan di Kota Bandung.
Untuk kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perhubungan Kota
Bandung telah turut aktif dalam upaya menurunkan emisi gas buang
dengan melakukan beberapa kali sosialisasi dan uji petik emisi gas buang
bekerja sama dengan BPLH maupun bengkel-bengkel tertunjuk dan
instansi terkait lainnya.
3.4.1 Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota
Bandung dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :
Tingkat kemacetan yang perlu penanganan secara intens
Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan
masyarakat pengguna jasa transportasi
Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur
pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan /
penggantian.
Page 30
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
30
Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu
penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi
masyarakat pengguna jasa transportasi.
Peningkatan profesioalisme aparatur Dinas Perhubungan Kota
Bandung disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan
prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di
bidang transportasi.
Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan
kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar.
Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian
kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan
bermotor yang memadai.
Pengembangan sarana angkutan umum masal (SAUM) yang
memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna
kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga
dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya
mengurangi kemacetan.
Page 31
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
31
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
alam upaya untuk ikut mensukseskan visi Kota Bandung
yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman
dan sejahtera” maka Dinas Perhubungan Kota Bandung
mempunyai visi :
Sedangkan dalam upaya untuk mewujudkan visinya maka Dinas
Perhubungan Kota Bandung mempunyai misi sebagai berikut :
1. Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan
terkendali
2. Menyediakan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman.
3. Menyediakan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
4. Meningkatkan kapasitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari
pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya
harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian
sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.
Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung
ditetapkan tujuan yang ingin dicapai antara lain :
D “TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI KOTA YANG LEBIH BAIK UNTUK
MENDUKUNG KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA YANG UNGGUL, NYAMAN
DAN SEJAHTERA”.
Page 32
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
32
1. Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan
terkendali.
2. Tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman.
3. Tersedianya prasarana dan fasiitas perhubungan yang memadai.
4. Aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin handal.
5. Mewujudkan pertanggung jawaban keuangan yang wajar, akurat,
akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi
Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu :
1. Mengendalikan kemacetan lalu lintas
2. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman
3. Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan
4. Meningkatnya aparatur yang profesional dan handal
1 2 3 4 5
Terkendalinya aspek-aspek
penyebab kemacetan
Jumlah aspek
penyebab
kemacetan yang
teratasi /
terkendali
31% 47% 69% 88% 100%
Kecepatan rata-rata
tempuh kendaraan
23
km/jam
23,5
km/jam
24
km/jam
24,5
km/jam
25
km/jam
Tersedianya sarana
angkutan umum yang
aman dan nyaman
Angkutan umum
yang lulus uji KIR
95,5% 96% 96,5% 97% 97,5%
Tersedia prasarana dan
fasilitas perhubungan yang
memadai
Tesedianya /
terbangunnya
fasiltas prasarana
SAUM sesuai
rencana induk
transportasi kota
23% 29% 35% 42% 50%
Meningkatnya Kapasitas
Kinerja Dinas Perhubungan
Kota Bandung
Jumlah aparatur
yang lulus diklat
teknis
10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
B B B A A
Nilai Evaluasi AKIP C C B B A
Prosentase Temuan
Pengelolaan
Anggaran BPK/
Inspektorat yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase Tertib
Administrasi
Barang / asset
daerah
100% 100% 100% 100% 100%
SASARANINDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE
Page 33
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
33
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
4.3.1. Strategi
Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan
penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi
persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro
dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan
rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan
dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-
program, antara lain :
1. Mengendalikan kemacetan lalu lintas yaitu dengan melengkapi
fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka
jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar dan
sebagainya.
2. Mengoperasikan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan
relatif terjangkau dapat menarik kembali pengguna transportasi
umum yang sempat beralih ke kendaraan pribadi (khususnya sepeda
motor) dengan mengoperasikan Sarana Angkutan Umum Massal
Trans Metro Bandung. Selain kenyamanan tidak kalah pentingnya
adalah faktor keselamatan, maka faktor kelaikan kendaraan menjadi
faktor penting untuk disikapi dengan melengkapi perangkat pengujian
kendaraan bermotor.
3. Meningkatkan prasarana dan fasilias perhubungan seperti penyediaan
halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga bisa
memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi untuk
lebih tertib menunggu sarana tranportasi umum. Juga keberadaan
terminal dengan segala fasilitas penunjang yang layak bagi
penumpang / pengguna jasa transportasi umum bisa meningkatkan
pelayanan bagi masyarakat.
4. Mengirimkan aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk
mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis juga
melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor
Page 34
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
34
yang memadai.
4.3.2. Kebijakan
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu
tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh
karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan
untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan
ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi
dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung, yaitu :
1. Manajemen Lalu lintas
Lalu lintas di kota Bandung akan terus berkembang dengan cepat,
tidak memungkinkan mengakomodasi pertumbuhan dengan
membangun jalan-jalan baru. Untuk itu perlu diterapkan langkah-
langkah manajemen lalu lintas yang baik untuk memanfaatkan
prasarana jalan dengan optimal. Manajemen lalu lintas adalah
pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan
optimasi penggunaan prasarana yang ada. Hal ini menyangkut
kondisi arus lalu lintas dan sarana penunjangnya. Langkah-langkah
yang dapat dilakukan dalam manajeman lalu lintas antara lain :
1.1 Manajemen kapasitas
Adalah menggunakan kapasitas dan ruas jalan seefektif
mungkin sehingga pergerakan lalu lintas yang lancar merupakan
persyaratan utama dengan cara :
(a) Peningkatan kapasitas persimpangan jalan dengan cara
melakukan perbaikan geometric persimpangan dengan
membuat pulau-pulau lalu lintas dan kanalisasi.
(b) Peningkatan kapasitas ruas jalan dengan cara melakukan
penertiban penggunaan daerah manfaat jalan dari aktifitas
pedagang kaki lima (PKL), pemisahan jenis kendaraan, dan
pengendalian parkir di badan jalan (on street parking) diatur
tempat, posisi dan waktu.
Page 35
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
35
(c) Peningkatan kapasitas jaringan jalan dengan melakukan
pembatasan tempat membelok (turning movement), sistem
jalan satu arah, tidak flow dan koordinasi lampu lalu lintas
(ATCS).
1.2 Manajemen permintaan (demand)
Langkah yang dilakukan dalam manajemen permintaan adalah :
(a) Merubah rute kendaraan angkutan umum
(b) Merubah moda dari angkutan pribadi ke moda angkutan
umum
(c) Kebijaksanaan parkir dengan melarang parkir pada daerah
tertentu atau jalan tertentu di pusat kota.
(d) Intelegent Transport System (ITS) yaitu memberikan informasi
kepada pengguna jasa tentang kondisi lalu lintas melalui
media elektronik/internet, alat yang dipasang pada kendaraan,
dan papan elektronik yang dipasang pada lokasi/jalan tertentu
yang dapat memberikan gambaran situasi arus lalu lintas
secara nyata sehingga pengguna jasa transportasi dapat
dengan mudah memilih rute.
(e) Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan three in
one (3 in 1) dan memberlakukan road pricing pada jalan-jalan
tertentu.
(f) Kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan dengan
penerapan dilarang berbelok untuk memasuki suatu gedung
dan lainnya (penutupan jalan).
1.3 Manajemen prioritas
Kegiatan yang dilakukan adalah :
(a) Membuat lajur khusus bus kota.
(b) Membuat jalur khusus sepeda
(c) Membuat/membangun trotoar yang dapat digunakan untuk
penderita cacat / orang tua.
Page 36
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
36
(d) Memasang audio tactile pada tiang lampu lalu lintas yang
berguna bagi tuna netra untuk menyebrang jalan baik di
persimpangan maupun ruas jalan.
(e) Membuat daerah khusus digunakan untuk pejalan kaki, di
mana kendaraan pribadi dilarang untuk memasukinya
(misalnya di jalan Braga).
2. Manajemen Angkutan Umum
Kebijakan dan strategi transportasi untuk jangka menengah dan
panjang di bidang angkutan umum adalah :
(a) Membuat lajur khusus bus pada beberapa ruas jalan baik searah
maupun berlawanan arah dengan arus lalu lintas (contra flow).
(b) Memberikan prioritas bagi bus di persimpangan dengan cara
memberikan nyala lampu hijau pada saat bus sampai di
persimpangan.
(c) Memberikan jalur khusus angkutan umum untuk melalui suatu
kawasan / ruas jalan tertentu di mana kendaraan pribadi dilarang
untuk memasukinya.
(d) Pengembangan sistem angkutan masal, seperti mengganti
kendaraan umum kapasitas kecil (angkot) dengan kendaraan
umum kapasitas besar dan pembangunan kereta api perkotaan
(MRT dan LRT).
(e) Memperluas jaringan pelayanan angkutan umum yang terdiri dari
jenis pelaynan dan rute pelayanan sejalan dengan pertumbuhan
kota yang direncanakan.
(f) Pengaturan dan perijinan trayek angkutam umum, pemerintah
secara progresif akan membebaskan pengaturan dan perijinan
trayek untuk memajukan sistem angkutan umum yang efisien.
(g) Pengaturan dan perijinan pengusaha, pemerintah akan
menyiapkan perusahaan milik pemerintah untuk swastanisasi.
(h) Pemberian subsidi, agar kualitas angkutan umum dalam hal ini
kelangsungan usaha dan kemampuan daya beli masyarakat dapat
dipenuhi.
Page 37
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
37
3. Manajemen Angkutan Barang
Pengendalian pergerakan angkutan barang dalam kota bertujuan
untuk mengendalikan waktu penggunaan ruang jalan agar tidak
bersama-sama dengan perjalanan masyarakat kota pada periode waktu
sibuk, pengendalian lintasan yang dapat digunakan oleh angkutan
barang terutama ditujukan untuk melindungi jalan-jalan dan lingkungan
dari kerusakan, penentuan lokasi parkir untuk berhenti di pinggir jalan
dan penentuan waktu dan lokasi untuk kegiatan bongkar muat barang
atau perlu diberlakukan kebijakan system logistic di Kota Bandung.
4. Manajemen Terminal
Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan
yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, yaitu tempat untuk naik
turun penumpang dan bongkar muat barang, pengendalian lalu lintas
kendaraan umum serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar
moda transportasi.
Untuk mendukung fungsi terminal tersebut, langkah yang dilakukan
yaitu :
(a) Menentukan lokasi yang sesuai / strategis baik untuk terminal
penumpang maupun terminal barang,
(b) Pembangunan terminal terpadu
(c) Partisipasi sektor swasta dalam penyediaan dan pembangunan
terminal akan terus didorong, tetapi akan tetap diperlukan kerjasama
dalam kerangka struktur dan rencana transportasi setempat.
5. Manajemen Tata Ruang
5.1 Penetapan tata ruang
Penyusunan dan penetapan kebijakan transportasi kota sangat
berkaitan erat dengan penetapan kebijakan tata ruang kota dan
kota penyangga. Penataan berbagai pusat kegiatan dan
pemukiman serta kepentingan masyarakat kota secara tepat dan
baik akan membantu memudahkan perencanaan dan pengaturan
transportasi kota secara baik.
Page 38
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
38
5.2 Penyebaran pusat kegiatan
Penyebaran pusat kegiatan ke berbagai lokasi di wilayah kota
dapat membantu menghindarkan terjadinya pemusatan beban
jalan pada suatu jaringan jalan kota tertentu, dapat mendorong
menurunnya panjang perjalanan.
6. Manajemen Lingkungan
Kualitas udara di daerah perkotaan sangat rendah, dengan tingkat
pencemaran udara yang cenderung tinggi. Kendaraan bermotor
memberikan kontribusi penting bagi berbagai masalah lingkungan seperti
polusi udara, polusi kebisingan, polusi getaran dan lainnya. Untuk
mengatasi ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
(a) Mewajibkan kendaraan penumpang umum dan barang (saat ini)
dilakukan pengujian kendaraan setiap enam bulan sekali.
(b) Menetapkan ambang batas gas buang kendaraan
(c) Mengurangi kadar timbal dalam bahan bakar minyak
(d) Penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar gas
(e) Melarang kendaraan berat memasuki perumahan / pemukiman
(f) Penegakan hukum yang berlaku.
7. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak untuk
ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya disiplin pemakai jalan
dan kemampuan petugas operasional di lapangan. Langkah langkah yang
dilakukan antara lain :
a Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan
b Meningkatkan kualitas pengusaha angkutan umum
c Meningkatkan kualitas petugas operasional
d Memberdayakan kualitas sekolah mengemudi
e Memperketat seleksi untuk memperoleh SIM
f Menindak tegas setiap pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
Page 39
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
39
4.4 Analisis Strategi
Strategi adalah alat mencapai tujuan, dalam perkembangannya
konsep mengenai strategi ini terus berkembang seiring dengan perubahan
perilaku dan kebutuhan masyarakat.
1. Analisis Swot
Salah satu teori pemilihan strategi yang “tepat” untuk suatu
organisasi adalahdengan cara memahami/mencermati dan mencari
kesesuaian antara kekuatankekuatan internal organisasi dan kekuatan‐
kekuatan eksternalnya (peluang dan ancaman) yang disebut analisis
SWOT.
Untuk mencapai tujuan, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga
telah melakukan analisis SWOT yaitu dengan mengidentifikasikan
berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strateginya yang
didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (streight) dan
peluang (opportuniteis), namun secara bersamaan dapat meminimalkan
kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).
Tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis SWOT adalah
sebagai berikut :
a. Membuat Matriks SWOT
Mengelompokkan variabel berdasarkan pernyataan-pernyataan
terpilih :
KEKUATAN
1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bandung yang
berjumlah 459 orang. 2. Adanya Visi dan Misi Dinas
Perhubungan 3. Adanya Komitmen Pimpinan. 4. Sarana dan Prasarana
PELUANG
1. Akses Jalan Tol. 2. Adanya Peraturan yang telah
memadai
3. Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan
berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat
4. Adanya Kesamaan dalam upaya penanganan permasalahan Transportasi
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah
Pusat
Page 40
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
40
KELEMAHAN
1. Kompetensi teknis pegawai yang tidak seimbang
2. Keterbatasan pemahaman
pegawai tentang tugas pokok dan fungsinya.
3. Keterbatasan anggaran Pemerintah
4. Profesionalisme pegawai yang
belum memadai
ANCAMAN
1. Jumlah Penduduk Kota Bandung yang cukup tinggi
2. Tingginya Tuntutan dari
masyarakat terhadap pelayanan transportasi
3. Besarnya Penggunaan kendaraan pribadi di Kota Bandung
4. Macet. 5. Pusat Aktivitas belum merata.
Page 41
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
41
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
alam pencapaian beberapa kelompok sasaran maka
dibutuhkan beberapa program yang didukung oleh
beberapa kegiatan dengan indikator kinerja dan
kebutuhan pendanaan indikatifnya.
Beberapa kelompok sasaran dalam Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kota Bandung 2013-2018 dan kelompok sasaran yang
mendukung Janji Walikota, yaitu :
1. Mengendalikan kemacetan lalu lintas;
Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan program sebagai
berikut :
Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas, dengan beberapa
kegiatan pendukungnya adalah :
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, dengan indikator kinerja :
tersedianya rambu-rambu lalu lintas dengan kebutuhan pagu
indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp.
42.735.700.000,-
Pengadaan marka jalan, dengan indikator kinerja : tersedianya
marka jalan dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima)
tahun ke depan sebesar Rp. 42.750.925.000,-
Pengadaan papan petunjuk parkir, dengan indikator kinerja :
tersedianya papan petunjuk parkir dengan kebutuhan pagu
indikatif pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp.
62.027.816.000,-
Pengadaan marka parkir, dengan indikator kinerja : tersedianya
marka parkir dengan kebutuhan pagu indikatif pagu indikatif
untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 6.105.100.000,-
Pengadaan Paku jalan, dengan indikator kinerja : tersedianya
paku jalan dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun
ke depan sebesar Rp. 24.420.400.000,-
D
Page 42
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
42
Rehabilitiasi / Pemeliharaan ATCS, dengan indikator kinerja :
terpeliharanya ATCS dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5
(lima) tahun ke depan sebesar Rp. 241.151.450.000,-
2. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;
Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan program sebagai
berikut :
a) Program Peningkatan pelayanan angkutan, dengan beberapa
kegiatan pendukungnya adalah :
Pengoperasian angkutan massal / bus line, dengan indikator
kinerja : beroperasinya Trans metro Bandung dengan
kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan
sebesar Rp. 143.650.000.000,-
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan
raya, dengan indikator kinerja : Terlaksananya pengendalian
disiplin pengoperasian angkutan umum , dengan kebutuhan
pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp.
36.630.000.000,-
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan, dengan
indikator kinerja : Terkoordinasinya pelayanan angkutan
lebaran, natal dan tahun baru, dengan kebutuhan pagu
indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp.
36.630.000.000,-
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan,
dengan indikator Penyuluhan terhadap pengendara bermotor
dan operator angkutan, dengan kebutuhan pagu indikatif
untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 16.483.770.000,-
Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang
dilingkungan terminal, dengan indikator tersedianya jasa
keamanan di terminal, dengan pagu indikatif untuk 5 (lima)
tahun ke depan sebesar Rp. 36.630.000.000,-
Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di
Page 43
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
43
lingkungan terminal, dengan indikator tersedianya jasa
kebersihan di lingkungan terminal, dengan pagu indikatif
untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 31.000.000.000,-
b) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor, dengan beberapa kegiatan pendukungnya sebagai
berikut :
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor, dengan
indikator tesedianya fasiitas pendukung gedung pengujian
kendaraan bermotor, dengan pagu indikatif untuk 5 (lima)
tahun ke depan sebesar Rp. 6.105.100.000,-
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor, dengan
indikator tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor
beserta kelengkapan pendukung hasil pengujian, dengan pagu
indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp.
25.606.500.000,-
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor, dengan indikator
uji petik emisi gas buang kendaraan bermotor, dengan pagu
indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp.
6.105.100.000,-
3. Meningkatnya prasarana dan fasiitas perhubungan;
Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan program sebagai
berikut :
a) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan,
dengan kegiatan pendukungnya adalah :
Pembangunan gedung terminal, dengan indikator kinerja :
Terbangunnya gedung terminal, dengan kebutuhan pagu
indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp.
5.000.000.000,-
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal, dengan
indikator kinerja : Terbangunnya halte angkutan umum,
dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke
depan sebesar Rp. 30.525.500.000,-
Page 44
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
44
b) Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan,
dengan beberapa kegiatan pendukungnya adalah :
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan, dengan indikator kinerja : Tersedianya dokumen
perencanaan / kajian teknis bidang perhubungan, dengan
kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan
sebesar Rp. 43.346.210.000,-
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan, dengan indikator
kinerja : Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan, dengan
kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan
sebesar Rp. 16.483.770.000,-
Monitoring evaluasi dan pelaporan, dengan indikator kinerja :
dokumen monev, dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5
(lima) tahun ke depan sebesar Rp. 579.984.500,-
c) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
LLAJ, dengan beberapa kegiatan pendukungnya adalah :
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan
bermotor, dengan indikator kinerja : terpeliharanya sarana alat
pengujian kendaraan bermotor, dengan kebutuhan pagu
indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp.
1.526.275.000,-
Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana balai pengujian
kendaraan bermotor, dengan indikator kinerja : terpeliharanya
prasarana balai pengujian kendaraan bermotor, dengan
kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan
sebesar Rp. 1.221.020.000,-
Rehabilitasi / pemeliharaan terminal/pelabuhan, dengan
indikator kinerja : terpeliharanya terminal, dengan kebutuhan
pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp.
7.396.000.000,-
4. Meningkatnya aparatur profesional yang handal;
Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan program
Page 45
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
45
sebagai berikut :
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan
kegiatan pendukungnya adalah :
Pendidikan dan pelatihan formal, dengan indikator kinerja :
Terdidiknya aparatur, dengan kebutuhan pagu indikatif rata-
rata pertahun sebesar Rp. 1.915.765.000,-
Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Bandung (terlampir)
Page 46
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
46
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Bandung
yang tercantum dalam RPJMD 2013-2018, yaitu :
No IKU
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET KINERJA SASARAN
TARGET
KINERJA
PD AKHIR
PERIODE
RPJMD
Tahun 0 1 2 3 4 5
1 Persentase tersedianya
fasilitas sarana
dan prasarana
SAUM sesuai
dengan rencana induk
transportasi
kota.
25% 30% 35% 40% 45% 50% 50%
2 Persentase
aspek penyebab
kemacetan
yang terkendali.
18.75%
(6 dari 32
Aspek)
31.25%
(10
dari 32
Aspek)
46.87%
(15
dari 32
Aspek)
68,75%
(22
dari 32
Aspek)
87.5%
(28
dari
32 Aspek)
100%
(32
dari
32 Aspek)
100%
Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mengacu
pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yaitu :
1. Terwujudnya angkutan umum massal di 2 koridor (Cibiru-Cibeureum)
(Cicaheum-Cibeureum)
2. Terwujudnya kecepatan rata-rata tempuh kendaraan dalam kota
3. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
4. Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan : marka jalan
5. Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan : marka parkir
6. Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) : ATCS
7. Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) : ATCS
8. Tersedianya halte angkutan umum
9. Tersedianya fasilitas parkir khusus (gedung/taman parkir) Kota
Bandung
Page 47
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
47
10. Tingkat kepemilikan / kelulusan KIR angkutan umum
Reviu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
NO
INDIKATOR
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
1.
Tersedianya angkutan
umum yang melayani
wilayah yang telah tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan kota
75 %
31 % 75 %
31 % 75 %
31 % 75 %
31 % 75 %
2.
Tersedianya halte pada setiap Kota
yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek.
100 %
44.61 %
100 %
54.46 %
100 %
44.61 %
100 %
54.46 %
100 %
3.
Tersedianya terminal
angkutan penumpang pada setiap
Kota yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
60 %
13.95 %
60 %
13.95 %
60 %
13.95 %
60 %
13.95 %
60 %
4.
Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan (rambu, marka dan
gardrill)
60 %
75.16 %
60 %
76 % 60 %
75.16 %
60 %
76 % 60 %
5
.
Tersedianya
unit pengujian kendaraan bermotor bagi
Kota yang memiliki
populasi
60
%
33.3
%
60
%
33.3
%
60
%
33.3
%
60
%
33.3
%
60
%
Page 48
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
48
NO
INDIKATOR
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
kendaraan wajib uji
minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan
wajib uji
6
.
Tersedianya
SDM di bidang terminal
60
%
75.1
6 %
60
%
69.8
7 %
60
%
75.1
6 %
60
%
69.8
7 %
60
%
7.
Tersedianya SDM di bidang pengujian
kendaraan bermotor
100 %
77.3 %
100 %
77.3 %
100 %
77.3 %
100 %
77.3 %
100 %
8.
Tersedianya SDM di bidang Manajemen
Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi
Andalalin, Pengelolaan Parkir
100 %
66.67 %
100 %
66.67 %
100 %
66.67 %
100 %
66.67 %
100 %
9.
Tercapainya Standar
Keselamatan bagi angkutan umum yang
melayani trayek
100 %
92.22 %
100 %
87.86 %
100 %
92.22 %
100 %
87.86 %
100 %
Proyeksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
NO
INDIKATOR
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
2014 2015 2016 2017 2018
1.
Tersedianya angkutan umum yang
melayani wilayah yang
telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan
jalan kota
75 %
55% 75 %
15% 75 %
10% 75 %
10% 75 %
10%
Page 49
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
49
NO
INDIKATOR
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
2014 2015 2016 2017 2018
2.
Tersedianya halte pada
setiap Kota yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek.
100 %
55% 100 %
15% 100 %
10% 100 %
10% 100 %
10%
3.
Tersedianya terminal
angkutan penumpang
pada setiap Kota yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek
60 %
55% 60 %
15% 60 %
10% 60 %
10% 60 %
10%
4.
Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan (rambu,
marka dan gardrill)
60 %
55% 60 %
15% 60 %
10% 60 %
10% 60 %
10%
5.
Tersedianya unit pengujian kendaraan
bermotor bagi Kota yang memiliki
populasi kendaraan
wajib uji minimal 4.000 (empat ribu)
kendaraan wajib uji
60 %
55% 60 %
15% 60 %
10% 60 %
10% 60 %
10%
6.
Tersedianya SDM di bidang terminal
60 %
55% 60 %
15% 60 %
10% 60 %
10% 60 %
10%
7.
Tersedianya SDM di bidang
pengujian kendaraan
100 %
55% 100 %
15% 100 %
10% 100 %
10% 100 %
10%
Page 50
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
50
NO
INDIKATOR
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
Target
Capaian
2014 2015 2016 2017 2018
bermotor
8
.
Tersedianya
SDM di bidang Manajemen
Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin,
Pengelolaan Parkir
100
%
55% 100
%
15% 100
%
10% 100
%
10% 100
%
10%
9.
Tercapainya Standar Keselamatan
bagi angkutan umum yang
melayani trayek
100 %
55% 100 %
15% 100 %
10% 100 %
10% 100 %
10%
Page 51
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
51
BAB VII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
encana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 2013-
2018 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2014 – Tahun
2018, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Stategis ini
menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota
Bandung dalam periode 2014 – 2018. Dalam pelaksanaannya, dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (anggaran) Dinas
Perhubungan. Dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran-
sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang
digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan
datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk
mendukung pencapaian masing-masing sasaran.
Untuk sempurnanya pencapaian kinerja program-program
pembangunan Dinas Perhubungan periode 2014 – 2018, masih ditemui
adanya permasalahan dan hambatan, namun demikian permasalahan
dan hambatan yang ditemukan selama periode 2009 – 2013, tersebut
senantiasa selalu diupayakan untuk mencari solusinya. Permasalahan
dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas
Perhubungan Kota Bandung adalah sebagai berikut:
(1) Tidak seimbangnya antara system jaringan (supply) dan system
pergerakan (demand), pertumbuhan rata-rata kendaraan per tahun
dengan jaringan jalan, idealnya sebuah kota mempunyai jalan 20 %
dari luas lahannya.
(2) Pelaksanaan pembangunan sector transportasi dalam rangka
mempertahankan tingkat pelayanan, masih dihadapkan pada
terbatasnya pendanaan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi sarana
dan prasarana, sehingga masih dijumpai beberapa kondisi prasarana
dan sarana yang kurang mendapatkan perawatan, terutama
transportasi jalan.
R
Page 52
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
52
Rekomendasi :
(1) Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan upaya
penempatan ulang desain jaringan pada jalan utama kota,
meningkatkan kualitas jalan, koordinasi lampu lalu lintas, penataan
perparkiran dan penatagthyjan koridor masuk dan keluar kota
Bandung, diselenggarakan pula manajemen angkutan umum dengan
upaya pengembangan angkutan umum missal, meningkatkan
integritas pelayanan antar moda angkutan umum, selain itu
dilakukan pula peningkatan dan pengembangan traffic safety dengan
melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, meningkatkan
pendidikan pengemudi, membina bengkel umum kendaraan bermotor
serta penyelenggaraan event-event seperti uji emisi dan car free day.
(2) Lebih mengarahkan pembelanjaan yang ditujukan untuk menunjang
pembangunan sektor transportasi dalam rangka mempertahankan
tingkat pelayanan transportasi jalan.
Page 53
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
53
KATA PENGANTAR
yukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT,
karena berkat rakhmat dan karunia-Nya kami dapat
menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Perhubungan Kota Bandung 2013-2018. Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kota Bandung 2013-2018 ini disusun melalui berbagai
tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di
pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Perhubungan Kota
Bandung, serta dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan
penganggaran yang telah ditentukan. Renstra ini juga disusun dengan
semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan
sebagai landasan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menentukan arah
pembangunan bidang perhubungan ke depan.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 2013-2018 ini
berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi
aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada
stakeholders. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan
misi Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung.
Bandung, Juni 2014
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDUNG
E.M. RICKY GUSTIADI, ATD., MT.
PEMBINA TINGKAT I NIP. 19660824 198903 1 003
S
i
Page 54
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
54
Page 55
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
55
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................. ii
BAB I Pendahuluan .......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................ 4
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................ 4
1.4 Sistematika Penulisan ..................................................... 5
BAB II Gambaran Pelayanan ............................................................. 11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ........................... 11
2.2 Sumbar Daya SKPD ........................................................ 12
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .................................................. 14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 16
BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ..................... 18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan ..................................................... 18
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih ........................................... 23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi .................... 25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................................ 28
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan ................. 31
4.1 Visi dan Misi ................................................................... 31
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .................. 31
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD .......................................... 33
4.4 Analisis Strategi ................................................................ 39
BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif ........................................... 41
BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................................................ 46
BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi ................................................ 51
ii