Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Kecamatan Soreang 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Soreang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan Pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
37
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - bandungkab.go.id Soreang 2015.pdf · Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman
penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk
mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Soreang
selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan Pembenahan
kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta
fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang
berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan
keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup
Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata
pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.
Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 2
Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Soreang
Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Soreang Kabupaten
Bandung Tahun 2015 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas
penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi,
realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan
sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
1.2 Gambaran Umum Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2007 Tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Bandung,
susunan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung terdiri atas :
a. Camat ;
b. Sekretaris Kecamatan ;
c. Seksi Pemerintahan ;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Sosial Budaya ;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
g. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum
h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
i. Sub Bagian Program
j. Sub Bagian Keuangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 3
Bagan Struktur Organisasi
Pemerintahan Kecamatan Soreang
(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 22 tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
di wilayah Kabupaten Bandung.
CAMAT
SEKRETARIS
kECAMATAN
SUB BAG
PROGRAM
KASI
PEMERINTAHAN
SUBBAG
UMUM DAN
SUBBAG
KEUANGAN
KASI
TRANTIBUM
KASI
SOSIAL BUDAYA
KASI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KASI
PEMELIHARAAN
PRASARANA UMUM
Kelompok
Jabatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 4
1. Kondisi Eksisting Kecamatan Soreang
Kecamatan Soreang merupakan memiliki luas tanah sebesar 27.294.771 Ha.
Secara administratif Kecamatan Soreang dibatasi oleh :
Sebelah Selatan : Kecamatan Cimaung
Sebelah Utara : Kecamatan Katapang
Sebelah Timur : Kecamatan Cangkuang
Sebelah Barat : Kecamatan Pasirjambu
Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Soreang dapat dilihat
dalam tabel berikut ini :Kawasan Perencanaan dalam Lingkup Kecamatan Soreang
secara geografis Kecamatan Soreang memiliki bentuk wilayah
Pegunungan /perbukitan sebesar 100% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau
dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Soreang berada pada ketinggian 1500m di
atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Soreang
berkisar 23 derajat Celcius, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar mm/th dan
jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.
1.3 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007
tentangPembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Kedudukan Kecamatan merupakan
wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah.
Landasan Hukum
LKIP Kecamatan Soreang Kabuapten Bandung ini disusun berdasarkan beberapa
landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 5
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP};
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7 Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 6
1.6. Sistematika
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Soreang Kabupaten
Bandung Tahun 2015 adalah :
BAB I PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang
dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Review
Rencana Strategis Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung adalah merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan
penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi
dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan,
dalam hal ini Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Rencana Strategis
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015
Rencana Strategis Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dibuat pada masa
jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah
akan menjadi akuntabel.Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tersebut
ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bandung Tahun 2010-2015.
Penyusunan Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah melalui
tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten
Bandung Tahun 2010-2010 dengan melibatkan stakeholders pada saat
dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD,
Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Soreang Kabupaten
Bandung dan stakeholder.Selanjutnya, Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten
Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 8
Soreang Kabupaten Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu
tahun mendatang.
1. Visi
Visi dalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh
pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Visi tersebut
mengandung makna bahwa Kabupaten Bandung dengan potensi, keragaman dan
kompleksitas masalah.
Visi kabupaten Bandung
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang maju mandiri dan berdaya
saing melalui tata kelola Pemerintahan yang baik dan pemantapan
Pembangunan Pedesaan berlandasan Religius,Kultural dan Berwawasankan
Lingkungan
MISI :
1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi ( Good Gaverment In Clean ).
2 Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang aman tertib tentram
dan dinamis.
3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
4 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat.
5 Memantapkan Kesolehan Sosial Berlandaskan Iaman dan Taqwa.
6 Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda.
7 Memelihara Kesiimbangan Lingkungan dan Pemerintahan yang
Berkelanjutan.
8 Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa.
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas,maka dirumuskan 8 ( delapan )
Misi Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
a. Mewujudkan pemerintahan yang baik.
b. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram
dan dinamis.
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
d. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 9
e. Memantapkan kesalehan sosial berrdasarkan iman dan taqwa.
f. Menggali dan menumbuhkankembangkan budaya sunda.
g. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
h. Meningkatkan kinerja pembangunan desa dengan melibatkan partisifasi
masyarakat.
Mengacu pada Visi Kabupaten Bandung tersebut kemudian berdasar pada
potensi, peluang, aspirasi, dinamika serta permasalahan yang berkembang,
maka Visi Kecamatan Soreang adalah
VISI :
Terwujudnya Kecamatan Soreang Sebagai Ibu Kota Kabupaten menuju
Kecamatan terdepan Dalam menunjang Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Bandung.
MISI :
1. Meningkatkan Kualitas Aparat Kecamatan yang profesional,
2. Mewujudkan Lingkungan yang Tertib dan Bersih,
3. Mewujudkan peningkatan pembangunan yang berkelanjutan,
4. Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa.
Memberdayakan Masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan
secara konsisten untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat Soreang yang
religius, cultural dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada
peningkatan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, kesehatan dan
ekonomi.
2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 10
ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten
Bandung Tahun 2010-2015 sebanyak 8 sasaran strategis. Upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bandung juga melakukan
review terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun
tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan
Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan narasumber dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil
review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kecamatan Soreang Tahun 2015.
Hasil review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator
kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga
merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih
menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil review selanjutnya
menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Soreang
Tahun 2010-2015.
Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review
Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat
menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintahan Kecamatan
Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala
seksi dengan penghitungan bobotd ari masing-masing capaian kinerja.
Berdasarkan hasil review tersebut,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 11
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator
Sebelum Review dan Setelah Review
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Sebelum Review Sesudah Review
Indikator Kinerja Indikator Kinerja
1 Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Indeks Pelayanan /
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik
Indeks Pelayanan / Indeks
Kepuasan Masyarakat
Indeks Pelayanan / Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Persentase
keluhan/pengaduan
pelayanan administratif yang
ditindaklanjuti
Nilai Standar kepatuhan
pelayanan
publik
2 Meningkatkan kinerja
penyelenggaraan Tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan
Persentase Desa
yang memenuhi standar
kriteria baik
.Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
Tugas Umum
Pemerintahan
Kecamatan
Capaian Kinerja TUP
Kecamatan: Bidang
pemerintahan, perekonomian,
Pembangunan, Lingkungan
Hidup, Pendidikan dan
kemasyarakatan, ketentraman
dan ketertiban serta pelayanan
Persentase pelayanan
administrasi
kependudukan tepat waktu
Persentase waktu pelayanan
adm. Umum
lainnya tepat waktu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 12
3 Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kecamatan
Nilai AKIP Kecamatan
Soreang
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan
.Nilai AKIP Kecamatan
Soreang
Nilai AKIP Kecamatan Soreang
Persentase temuan
BPK/Inspektorat yang sudah
ditindaklanjuti
Persentase temuan
BPK/Inspektorat yang
sudah ditindaklanjuti
Tertib administrasi
barang/Aset
Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 13
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Sebelum dan Setelah Review
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2015
No Sasaran Strategis Sebelum Review Target Setelah Review Target
Indikator Kinerja Indikator Kinerja
1 Meningkatkan kualitas
Pelayanan Publik
Indek Pelayanan / Indek Kepuasan
masyarakat
90 Indek Pelayanan / indek Kepuasan
Masyarakat
90
Presentase Keluhan / Pengaduan pelayanan
administratif yang di tindak lanjuti
100
2 Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan Tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan
Capaian Kinerja TUP Kecamatan
Bidang Pemerintahan
Pemberdayaan Masyararakat
Sosial Budaya, Keamanan
Ketertiban dan Pemeliharaan
Prasarana Umum
100 Prosentase Pelayanan Administrasi
Kependudukan Tepat Waktu
98
Prosentase Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat, serta Ijin Gangguan
100
Prosentase Pelayanan Sosial dan budaya di
masyarakat.
80
Prosentase Pelayanan Ijin Mendirikan 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 14
bangunan, Penangan Persampahan
3 Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan
Nilai Akip Kecamatan 52.06
Prosentase Temuan BPK/
Inspektorat yang ditindak lanjuti
100
Tertib Administrasi barang/aset
daerah
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 15
B. Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten
Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah
Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan
review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja
Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa
formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada
beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikator Kinerja Utama
C. Perjanjian Kinerja 2015
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi
akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber
dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus
dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih
baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun
2015 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Tahun 2010-2015, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015,
dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dan dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2015. Kecamatan Soreang Kota Bandung telah
menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 16
Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Sebelum Review dan Setelah Review Tahun 2015
No Sasaran Strategis Sebelum Review Setelah Review
Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target
1 Meningkatkan kualitas
Pelayanan Publik
Indek Pelayanan /
Indek Kepuasan
masyarakat meliputi
90 Indek Pelayanan /
indek Kepuasan
Masyarakat
90
Kartu tanda penduduk 100 Kartu tanda penduduk 100
Kartu Keluarga Kartu keluarga
IMB 80 IMB 80
HO 50 HO 50
Pelayanan Umum Lain
nya
75 Pelayanan Umum Lain
nya
75
2 Meningkatkan Kualitas
fasilitas pelaksanaan
program dan kegiatan
Dinas Teknis
Jumlah Kegiatan yang
diberikan difasilitasi
oleh Kecamatan
85 Jumlah Kegiatan yang
diberikan difasilitasi
oleh Kecamatan
85
3 Meningkatnya Kualitas
Pembangunan Daerah
Jumlah Desa yang
telah melaksanakan
Musrenbang Desa
100 Jumlah Desa yang
telah melaksanakan
Musrenbang Desa
100
Jumlah desa yang
menyampaikan
laporan atau Dokumen
Tepat Waktu
Jumlah desa yang
menyampaikan
laporan atau Dokumen
Tepat Waktu
RPJMDesa 75 RPJMDesa 75
APBDesa 90 APBDesa 100
RKPDesa 90 RKPDesa 100
Musrenbang Desa 100 Musrenbang Desa 100
Jumlah desa yang
telah memiliki BPD
10 Jumlah desa yang
telah memiliki BPD
10
4 Meningkatkan kualitas
Ketertiban dan
Kenyamanan Lingkungan
Penurunan tindak
Kriminal
Penurunan tindak
Kriminal
Jumlah Pelanggaran
Perda yang ditindak
lanjuti
90 Jumlah Pelanggaran
Perda yang ditindak
lanjuti
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 17
Jumlah desa yang
sudah Memiliki TPS
10 Jumlah desa yang
sudah Memiliki TPS
10
Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana
10 Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana
10
5 Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan
Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana
75 75
Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas
50 50
Jumlah Pemenuhan SDM
Penetapan Kinerja Kecamatan Soreang
Berikut Penetapan Kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2015
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1 2 3 4
1 Meningkatkan kualitas
Pelayanan Publik
Indek Pelayanan / Indek Kepuasan
masyarakat meliputi
90%
Kartu tanda penduduk 100%
Kartu Keluarga
IMB 80 %
HO 75 %
Pelayanan Umum Lainnya 90 %
2
Meningkatkan Kualitas fasilitas
pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Teknis
Jumlah Kegiatan yang diberikan
difasilitasi oleh Kecamatan
95 %
3
Meningkatnya Kualitas
Pembangunan Daerah
Jumlah Desa yang telah melaksanakan
Musrenbang Desa
100 %
Jumlah desa yang menyampaikan
laporan atau Dokumen Tepat Waktu
95 %
RPJMDesa 100 %
APBDesa 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 18
RKPDesa 100%
Musrenbang Desa 100%
Jumlah desa yang telah memiliki BPD 100%
4 Meningkatkan kualitas Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
Penurunan tindak Kriminal 80 %
Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti
100 %
Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS 100 %
Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana
75 %
5 Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan
Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana
65 %
Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas
70 %
Jumlah Pemenuhan SDM 100 %
Rencana kinerja Kecamatan Soreang tahun 2015 telah disusun
dalam Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) yang memuat program,
kegiatan, sasaran dan tujuan yang merupakan pedoman pelaksanaan
kegiatan pada tahun 2015 yang disertai dengan rencana biaya dan tolok
ukur kinerja pelaksanaan kegiatan; baik yang bersifat kuantitatif maupun
kualitatif.
RKA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam DPA dengan
memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini
menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif dan kualitatif
yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran
strategis maupun tingkat kegiatan; dan merupakan wahana pembanding
bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan
tugasnya yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan tahun anggaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan
Soreang Kabupaten Bandung selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian
tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan
dalam dokumen Renstra Tahun 2010-2015 maupun Rencana Kerja Tahun 2015.
Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran
yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Soreang.
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 20
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan
capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja
sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran
strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja
sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :
No Capaian Kinerja Interpretasi
1 >100% Melebihi/Melampaui Target
2 = !00% Seuai target
3 < 100 % Tidak Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai
atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini,Kecamatan
Soreang Kabupaten Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan,
dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja
sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2010-2015 maupun Rencana
Kerja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 hasil
review dan Indikator Kinerja Utama SKPD 16 (sebelas) indikator kinerja (out comes)
B. Capaian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansipemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 21
Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui
Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Upaya
untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung juga
melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review
dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang
sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas
indikator kinerja utama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tahun 2015
menunjukan hasil sebagai berikut:
Tabel 3.1
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Tahun 2015
No.
Indikator Kinerja
Utama
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
%
1 Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi
Nilai 95
2 Kartu Keluarga Lembar 6000 5872 98
3 Kartu tanda penduduk Lembar 12000 14196 120
4 IMB Pemohon 100 80 80
5 HO Pemohon 6845 3516 51,3
6 Pelayanan Umum Lainnya Pemohon 15000 15000 100
7 Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan
SKPD 25 25 95
8 Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa
Desa 10 10
100
9 Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu
Dokumen 10 10
100
10 RPJMDesa Dokumen 10 10 100
11 APBDesa Dokumen 10 10 100
12 RKPDesa Dokumen 10 10 100
13 Musrenbang Desa Desa 10 10 100
14 Jumlah desa yang telah memiliki BPD
Desa 10 10 100
15 Penurunan tindak Kriminal Kejadian - - -
16 Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti
Pelanggaran - - -
17 Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS
Desa 10 10 100
18 Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap
Desa 10 10 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 22
Penanggulangan Bencana
19 Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana
Persen 100 65 65
20 Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas
Persen 100 75 70
21 Jumlah Pemenuhan SDM Orang 35 35 100
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja ditahun 2015 serta capaian kinerja
yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Pelayanan/Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 90%, pada indikator
Persentase pelayanan administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk dan kartu
Keluarga tepat waktu dengan capaian kinerja 98 % pada indikator Persentase waktu
pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu, dengan capaian kinerja 90 %
ditunjukan pada indikator Persentase sedangkan Desa yang melaksanakan
musyawarah perencanaan pebangunan, dan desa yang membuat dokumen hasil
Perencaan Pembangunan Desa capaian rata-rata 100 % , sedangkan dalam bidang
Ketentraman dan ketertiban umum yaitu penurunan tidak kriminal sebesar 80 % dan
penidakan pelanggaran PERDA 100 % ditindak lanjuti, Kecamatan Soreang
merupakan daerah rawan bencana sehingga secara sadar masyarakat didesa-desa
membentuk kelompok Masyarakat Tangguh Bencana (MTB) dengan capaian upaya
preventif penanggulangan bencana sebesar 100% dari 13 desa dan dibantu serta di
fasilitasi oleh Badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD) kabupaten
Bandung. Dalam menunjang pelaksanaan tugas dikecamata perlu ditunjang sarana
dan prasarana yang memadai yang setiap tahun meningkat ditahun 2015 tercapai
sekitar 65 % peningkatan kualitas SDM kecamatan meningkat 75% dengan
banyaknya pelatihan-pelatihan kedinasan, pemenuhan target SDM yang dibutuhkan
di kecamatan Soreang mencapai 100 % dengan adanya karyawan pindahan dan
pegawai baru.
C. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Secara umum Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah dapat melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Renstra 2010-2015. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2010-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kecamatan Soreang 23
2015 sebanyak 5 (lima ) sasaran. Tahun 2015 adalah tahun terakhir pelaksanaan
Rencana Strategis Kecamatan, dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 20 (dua
puluh) indikator kinerja utama perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir