BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - sinta.unud.ac.id 1.pdfBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau. Dimana di setiap

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau.

Dimana di setiap pulau terdapat daerah yang diberikan kewenangan otonomi

daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 18 ayat (1)

menyatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah -

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang tiap-

tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu, mempunyai pemerintahan daerah yang

diatur dengan Undang – Undang”. Di dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun

1945 menyatakan bahwa, “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan

Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan”.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2015 jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai pengganti

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Pemda)

menyatakan bahwa :

1

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ototnomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945”.

Akan tetapi, meskipun Pemerintah Daerah dapat menjalankan

pemerintahannya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya terdapat beberapa urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang sudah ditetapkan sebagai urusan

pemerintah pusat. Berdasarkan UU Pemda dijelaskan bahwa pemerintah daerah

memiliki urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Di dalam

Pasal 12 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa “ Urusan Pemerintahan Wajib

yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) meliputi :

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

f. Sosial.

Selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (4) UU Pemdadijelaskan bahwa urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota adalah :

a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;

b. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;

c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya

dalam daerah kabupaten/kota;

d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien

apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah untuk mewujudkan salah satu

urusan pemerintahanyaitu menciptakan ketentraman, ketertiban umum, dan

perlindungan masyarakat maka sangat diperlukannya dibentuk suatu instansi

untuk membantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah. Oleh karena

itu di dalam Pasal 255 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa “Satuan polisi

pamong praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan

masyarakat”. Jika sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 148 ayat (1) menyatakan bahwa “ Untuk

membantu kepala daerah dalam menegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”, disini

terdapat beberapa perbedaan dalam hal tujuan dibentuknya Satuan Polisi Pamong

Praja. Di lihat dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 bahwa Satuan Polisi Pamong

Prajadibentuk untuk menegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat saja, namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tujuan dibentuknya Satpol PP pun bertambah yaitu untuk menegakan Perda

dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya

disingkat menjadi “Satpol PP” memiliki tugas untuk membantu kepala daerah

agar dapat mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan daerah yang aman, tertib dan

teratur sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan

dengan lancar serta menimbulkan rasa aman di dalam masyarakat. Berdasarkan

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP

menyatakan bahwa Satpol PP berwenang melakukan :

a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran

atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan

masyarakat;

d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas

Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan

e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda

dan/atau peraturan kepala daerah.

Kabupaten Badung merupakan satu dari delapan Kabupaten yang ada di

Bali, dimana perkembangan Kabupaten Badung sendiri telah mengalami

kemajuan yang sangat signifikan baik dalam hal pembangunan infrastruktur

maupun pertumbuhan penduduk. Dalam hal laju pertumbuhan penduduk yang

terjadi di Kabupaten Badung memiliki dampak tersendiri, terutama untuk tetap

menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan menjamin adanya perlindungan

terhadap masyarakat. Salah satu faktor laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten

Badung sebagai pusat pariwisata di Bali yaitu aktifitas emigrasi dan

imigrasi.Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan

pertumbuhan luas pemukiman menimbulkan suatu permasalahan lainnya yakni

adanya bangunan liar yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) untuk

dijadikan tempat tinggal atau usaha oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini

peranan Satpol PP sangat diperlukan untuk membantu kepala daerah agar dapat

menertibkan bangunan liar yang tidak memiliki IMB. Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dalam Pasal 4 huruf e

menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan lembaga teknis daerah.

Satpol PP sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam hal

penegakan peraturan daerah. Seperti contohnya, jika terdapat pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi dikarenakan bertentangan dengan peraturan daerah maka

dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran

di bidang hukum administrasi yaitu berupa sanksi paksaan pemerintah.Pasal 238

ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa “ Perda dapat memuat ketentuan tentang

pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau

sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Di

dalam Pasal 238 ayat (1) UU Pemda sanksi paksaan pemerintah disebut juga

dengan istilah paksaan penegakan atau pelaksanaan Perda dimana kedua istilah ini

memiliki makna yang sama. Sanksi paksaan penegakan atau pelaksanaan Perda

merupakan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah yang bertujuan

untuk mengurangi atau menindak lanjuti tindakan masyarakat yang melakukan

pelanggaran terhadap norma hukum administrasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul “PERANAN SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH BIDANG

PERIZINAN BANGUNAN DI KABUPATEN BADUNG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong

Praja dalam penegakan hukum Peraturan Daerah tentang izin

bangunan di Kabupaten Badung ?

2. Apakah faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum

Peraturan Daerah tentang izin bangunan di Kabupaten Badung ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari dan membatasi supaya jangan sampai suatu

pembahasan keluar dari pokok permasalahannya, terlebih dahulu perlu ditetapkan

mengenai batasan-batasannya. Adapun pembatasannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong

Praja dalam penegakan hukum Peraturan Daerah tentang izin

bangunan di Kabupaten Badung.

2. Kemudian pokok permasalahan yang kedua akan membahas mengenai

faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum Peraturan

Daerah tentang izin bangunan di Kabupaten Badung.

1.4 Tujuan Penelitian

Agar penulisan ini memiliki suatu maksud yang jelas, maka harus

memiliki tujuan sehingga dapat mencapai target yang dikehendaki. Tujuan dari

penelitian ini ada dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan

tersebut antara lain :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di

bidang perizinan bangunan di Kabupaten Badung.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tugas dan kewenangan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum Peraturan

Daerah tentang izin bangunan di Kabupaten Badung.

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penegakan

hukum Peraturan Daerah tentang izin bangunan di Kabupaten

Badung.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis.

Untuk memPerdalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum

Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini mengenai peranan Satuan Polisi

Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah bidang perizinan

bangunan di Kabupaten Badung.

b. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kotribusi atau masukan

terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi atau

perangkat pemerintahan daerah dalam menindak pelanggaran Peraturan

Daerah di Kabupaten Badung sehingga dapat mewujudkan supremasi

hukum dengan menegakan Peraturan Daerah tersebut.

1.6 Landasan Teoritis

Dalam upaya pemahaman permasalahan yang berhubungan dengan

penelitian, maka terlebih dahulu perlu dideskripsikan teori-teori, konsep-konsep

ataupun asas-asas hukum yang relevan . Dengan adanya teori-teori yang

menunjang, diharapkan dapat memperkuat, memperjelas, dan mendukung untuk

menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

a. Negara Hukum

Dalam rangka memberikan makna-makna dan hakekat negara

hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

NRITahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Indonesia sebagai negara hukum menunjukan bahwa setiap tindakan

penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus

dicantumkan tujuan negara, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya.

Selain itu rumusan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

merupakan perumusan yang tegas tentang konsep negara hukum yang

memiliki arti hukum adalah panglima dalam suatu negara.

Gagasan negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam

dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara

lebih eksplisit pada abad ke-19 yaitu dengan munculnya konsep

rechtstaat yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant yang

dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl. Menurut Sthal, unsur-unsur

negara hukum (rechtstaat) adalah sebagai berikut :

a. Pengakuan adanya hak asasi manusia

b. Adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika

c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan1

Negara Indonesia juga disebut sebagai negara hukum (rechtsstaat),

bukan negara kekuasaan (matchtsstaat), dan pemerintahan berdasarkan

atas sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan

yang tidak terbatas). Asas negara hukum atau asas the rule of law,

berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya

1 Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta,

h.3.

harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan

penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan

penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu

perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakatnya

dari tindakan sewenang-wenang.2

Supomo dalam bukunya Undang-Undang Sementara Republik

Indonesia, telah mengartikan istilah negara hukum sebagai berikut

“... bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum

artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum

berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara.”3

Pada wilayah Anglosakson, muncul pula konsep negara hukum

(rule of law) dari A.V.Dicey dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Supremasi hukum (supremacy of the law); tidak adanya

kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitary power),

dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau

melanggar hukum;

b. Kedudukan yang sama dalam hukum ( equality before the law).

Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat;

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara

lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan

pengadilan.4

2Joeniarto, 1968, Negara Hukum, YBP Gajah Mada, Yogyakarta, h.53. 3Soepomo, UUD RI, Noordhof, Jakarta, h.21. 4Ridwan HR, loc.cit.

Selanjutnya Muhammad Yaminmenyatakan “Republik Indonesia

ialah suatu negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat

keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara

militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan,

bukanlah pula negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata

dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.5

Negara Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa

kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat bukanlah tanggungjawab lembaga hukum semata-mata,

melainkan tanggungjawab kelembagaan dan kepemimpinan atas nama

kedaulatan rakyat. Hal itu merupakan tanggung jawab semua warga

negara yang artinya oleh dan untuk rakyat Indonesia sebagai manusia

Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh filsafat negara Pancasila dan

UUD NRI 1945. Wujud tanggung jawab rakyat sebagai warga negara

menegakkan keadilan itu ialah kualitas kesadaran hukum masyarakat

yang nampak dalam tertib sosial atau disiplin nasional.

Pengertian Negara Hukum dalam konteks Negara Hukum

Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang asas religiusitas, asas

kolektifitas dan asas pengayoman. Asas religiusitas nampak bahwa

negara Indonesia terbentuk bukan karena “perjanjian

bermasyarakat”dari status “naturalis”ke status “civil” dengan

perlindungan terhadap “civil right”, melainkan atas berkat rahmat

5Yamin Mohamad, 1952, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Djambatan,

Jakarta, h.75.

Allah Yang Maha Kuasa dengan keinginan luhur untuk berkehidupan

kebangsaan yang bebas. Konstruksi tersebut merupakan cerminan

luhur asas kolektifitas yang melahirkan kesepakatan satu tujuan untuk

berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti “merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur” dan pembinaan akhlak luhur berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan hukum berdasarkan cita

hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada

manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan

mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif)

dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dimana

memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar

sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas

dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya

secara utuh.6

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcment,

bahasa Belanda rechtshandhaving.7Penegakan hukum merupakan

bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan

dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni

aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu

sendiri bagi para pelanggar hukum.Penegakan hukum adalah suatu

6Kusumaatmadja Mochtar, 1970, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam

Pembangunan Nasional, Pajajaran, Jilid III, h. 1. 7AndiHamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, h.48.

proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-

pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumusukan dalam

peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.8

Penegakan hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup

kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta

melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau

penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik

melalui prosedur peradilan maupun melalui abitrase dan mekanisme

penyelesaian sengketa lainnya (Alternative despute or conflicts

resolution).9 Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus

diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum

itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan

siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif,

individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum

tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Pada hahikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau

kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan

hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang

sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap

orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik

8Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, h.24. 9Jimly Asshidiqie, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokrasi, PT. Bhuana Ilmu

Populer, Jakarta, h.22.

pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :10

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti

sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dam

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana

seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-

nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan

formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam

bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya

menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

c. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Istilahperundang-undangan(legislation,wetgeving,

atauGetsetzgebung) dalambeberapakepustakaanmempunyaiduapengertian

yang berbeda.Dalamkamusumum yang berlaku, istilah legislation

dapatdiartikandenganperundang-undangandanpembuatanundang-

10Dellyana Shant, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, h.32.

undang.11PengertianwetgevingdalamJuridischwoordenboekdiartikansebaga

iberikut :

1. Perundang-undanganmerupakan proses pembentukanatau

proses membentukperaturannegara, baik di

tingkatpusatmaupun di tingkatdaerah.

2. Perundang-undanganadalahsegalaperaturannegara, yang

merupakanhasilpembentukanperaturan, baik di

tingkatpusatmaupuntingkatdaerah.12

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang

dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan

lingkungannya. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang dan

berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, norma yang dibawah

berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi

berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi,

demikian seterusnya sampai akhir ‘regressus’ ini berhenti pada suatu

norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar (Grundnorm)

yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau darimana

asalnya.13

Norma dasar yang merupakan norma tertingi dalam suatu sistem

norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi

11John M.EcholsdanHasan Shadily, 1987, KamusInggris-Indonesia, cet. XV,

pt.Gramedia, Jakarta, h.353. 12S.J FockemaAndreae, 1948, Rechtsgeleerdhandwoordenboek, J.B. Wolters, Groningen/

Batavia. 13Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu PerUndang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta, h.21.

lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat

sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma

yang berada dibawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan

presupposed.

d. Teori Otonomi Daerah

Di Indonesia otonomi selain mengandung arti “perundangan”

(regelling), juga mengandung arti “pemerintah” (bestuur). Oleh

karena itu, dalam membahas desentralisasi berarti secara tidak

langsung membahas pula mengenai otonomi.14 Hal ini dikarenakan

kedual hal tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan,

apalagi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial dan

budaya, sangat beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain NKRI yang

meliputi daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara yang sangat

luas. Oleh sebab itu, hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang

dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan

kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan

mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat di daerah.15

Amrah Muslimin melihat bahwa dalam melakukan pemerintahan

secara luas, pemerintahan (dalam arti luas) berpegang pada dua

macam asas, yaitu asas keaslian dan asas kedaerahan. Asas

14Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung, h.22. 15Siswanto Sunarno, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika,

Jakarta, h.6.

kedaerahan mengandung dua macam prinsip pemerintahan , yaitu

dekosentrasi dan desentralisasi.16

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu,

penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian

hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Yang

dimana artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk

meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan

antardaerah. 17

Didalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan UUD 1945

berikut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sendi-sendi atau

asas desentralisasi dan otonomi selalu menjadi dasar dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun dalam lingkup

substansi dan perwujudannya masih terlihat sedang mencari bentuk

serta mengalami berbagai perkembangan.

e. Teori Kewenangan

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama

dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak

untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus

berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan

otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk

16Amrah Muslimin, 1982, Aspek-aspek Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, h.4. 17Siswanto Sunarno, op.cit. h.8.

mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen),

sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk

menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal

berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib

ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.18

Wewenang sangatlah diperlukan oleh pemerintah, mengingat

pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam negara. Tanpa adanya

wewenang pemerintah tidak akan bisa melaksanakan kekuasaannya

tersebut. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu

atribusi, delegasi dan mandat.19

1.7 Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut research, adalah suatu aktivitas

“pencarian kembali” pada kebenaran (truth).20 Pencarian kebenaran yang

dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala

rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatan solusi atau jalan keluar

dari setiap masalah yang dihadapinya. Selain itu yang dimaksud dengan

pencarian adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena

hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.

Dengan kata lain, penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat

bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak

18Ridwan HR, op.cit, h.99. 19Ibid, h.104. 20Sutandyo Wigyosubroto, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya,

Huma, h.139.

yang tidak kita ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan dan ketahui itu

tetaplah bukan kebenaran mutlak.21

Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum adalah suatu penelitian

ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya

atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari

gejala yang bersangkutan.22 Adapun metode penelitian yang digunakan pada

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas masalah ini

adalah berupa penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut

penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab sociological

jurisprudenceyaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum

normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai

sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati

bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu

bekerja di dalam masyarakat.23

21Amiruddin, H.Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, h.19. 22Soerjono Soekanto dalam Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum,

Rajawali Pers, Jakarta, h.38. 23Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 47.

1.7.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini mengunakan penelitian deskriptif yang penelitiannya

secara umum yang menggunakan pendekatan kualitatif yang

mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang

berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk

mendiskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat

upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan mengintrepetasikan

kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain

penelitiandeskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh

informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.24

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data

sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian

lapangan yaitu baik dari responden maupun informan, sedangkan data

sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian

kepustakaan. Bahan hukum tersebut yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yag bersifat autoritatif

artinya mempunyai otoritas yang merupakan hasil dari tindakan

atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk

iut.

24Mardalis, 1999, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta,

h.26

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat

menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum

sekunder.

Adapun bahan – bahan hukum yang digunakan dalam penulisan

penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah :

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

b) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan

Polisi Pamong Praja.

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini

adalah:

a) Berupa literatur – literatur yang memuat mengenai pandangan

dari beberapa ahli yang relevan dengan permasalahan yang

diteliti;

b) Jurnal – jurnal;

c) Bahan – bahan internet yang relevan dengan masalah yang

diteliti.

c. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah :

a) Kamus Hukum

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

c) Ensiklopedia Hukum

1.7.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis dikenal dengan teknik –

teknik untuk mengumpulkan data dan bahan hukum, yaitu studi

dokumen, wawancara, observasi dan penyebaran quisoner/angket.

Adapun teknik pengumpulan data dan bahan hukum yang digunakan

adalah :

a. Teknik studi dokumen

Teknik ini dilakukan melalui bahan-bahan tertulis yang ada di

instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini khusunya Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.

b. Teknik wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling

lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan

ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada

seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan

dengan permasalahan-permasalahan penelitian kepada responden.

c. Teknik observasi/pengamatan

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik

observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung

dimana dalam pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan

secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang

diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi buatan, yang

khusus diadakan.

1.7.4 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

dan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan

naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi

angka-angka, data sukar diukur dengan angka, hubungan antara

variabel tidak jelas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman

wawancara dan observasi serta kuisioner atau mengembangkan data

tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedang pola pikir secara

kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada

ditempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.