1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pada tahun 2007, Badan Intelijen Australia yang bernama Defence Signals Directorate (DSD) datang ke Bali yang pada saat itu menjadi tuan rumah dalam acara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. DSD yang kemudian berganti nama pada tahun 2013 menjadi Australian Signals Directorate (ASD) membawa tugas khusus selama berada di Indonesia. 1 Salah satu tugas khususnya adalah mencari tahu dan mengumpulkan nomor-nomor telepon yang dipakai pejabat untuk berkomunikasi khususnya para pejabat khusus dalam bidang pertahanan dan keamanan Indonesia. DSD tidak bekerja sendiri dalam menjalankan misi tersebut, melainkan dibantu oleh Amerika Serikat melalui Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (National Security Agency). Badan keamanan Amerika Serikat ini membantu DSD dalam hal memperoleh informasi target yang menjadi incaran mereka. Edward Snowden yang adalah mantan kontraktor yang bekerja di NSA, membocorkan semua informasi ini. Snowden dikenal sebagai orang yang sering membocorkan rahasia dari intelijen Amerika Serikat (AS). 2 1 Vivanews, 8 November 2013, Spionase Kangguru di Tanah Garuda, URL : http://sorot.news.viva.co.id/news/read/457214-spionase-kanguru-di-tanah-garuda, dikases pada tanggal 19 Februari 2015. 2 Ibid
26
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - sinta.unud.ac.id 1.pdf · Australia melalui penyadapan di Indonesia yaitu data intelijen ... negeri dari masing-masing negara disebut politik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pada tahun 2007, Badan Intelijen Australia yang bernama Defence Signals
Directorate (DSD) datang ke Bali yang pada saat itu menjadi tuan rumah dalam acara
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan
Bangsa-Bangsa. DSD yang kemudian berganti nama pada tahun 2013 menjadi
Australian Signals Directorate (ASD) membawa tugas khusus selama berada di
Indonesia.1 Salah satu tugas khususnya adalah mencari tahu dan mengumpulkan
nomor-nomor telepon yang dipakai pejabat untuk berkomunikasi khususnya para
pejabat khusus dalam bidang pertahanan dan keamanan Indonesia. DSD tidak bekerja
sendiri dalam menjalankan misi tersebut, melainkan dibantu oleh Amerika Serikat
melalui Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (National Security Agency).
Badan keamanan Amerika Serikat ini membantu DSD dalam hal memperoleh
informasi target yang menjadi incaran mereka. Edward Snowden yang adalah mantan
kontraktor yang bekerja di NSA, membocorkan semua informasi ini. Snowden
dikenal sebagai orang yang sering membocorkan rahasia dari intelijen Amerika
Serikat (AS).2
1 Vivanews, 8 November 2013, Spionase Kangguru di Tanah Garuda, URL : http://sorot.news.viva.co.id/news/read/457214-spionase-kanguru-di-tanah-garuda, dikases pada tanggal 19 Februari 2015.
dan gerakan-gerakan pembebasan nasional. Hukum internasional juga
diberlakukan kepada individu-individu dalam hubungannya dengan negara-
negara.16 Negara sebagai aktor hukum internasional yang paling berperan
dalam membuat hukum internasional baik partisipasinya dalam hubungan-
hubungan atau interaksi-interaksi internasional, maupun perjanjian-
perjanjian internasional yang dibuat melalui negara atau subjek hukum
internasional lainnya ataupun dalam kaitannya dengan keputusan dan
resolusi organisasi-organisasi internasional. Dengan kata lain, hukum
internasional publik merupakan suatu kaidah atau norma-norma yang
mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum
internasional yakni negara, lembaga dan organisasi internasional, serta
individu dalam hal tertentu.17
Dalam pasal 1 ayat (3) Piagam PBB menyatakan :
15 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2010, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, h. 1-2
16 Gerhard Von Glahn, 1996, Law Among Nations Seventh Edition, Longman Publishing Group, New York, h. 2
17 Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung, h. 2
11
“Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa
berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak
rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan
lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal.”
Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB menyatakan :
“Organisasi didasarkan pada Prinsip Persamaan Kedaulatan antara semua
anggotanya.”
Kedua pasal yang tercantum dalam Piagam PBB tersebut telah
membuktikan bahwa adanya persamaan kedaulatan diantara seluruh negara
anggota PBB. Suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan
negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan
penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia sudah termasuk
dalam kategori mencampuri urusan dalam negeri. Hal ini dapat dibuktikan
dengan penyadapan yang dilakukan melalui gedung Kedutaan Besar
Australia di Indonesia. Selain itu, Australia menyadap orang-orang penting
di Indonesia.
1.6.2. Sumber Hukum Internasional secara Materiil dan Formil
J.G. Starke mengemukakan bahwa sumber-sumber materiil hukum
internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang
digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum
12
yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu.18 Bahan-bahan
aktual tersebut dapat dikategorikan sebagai :
1. Kebiasaan;
2. Traktat;
3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase;
4. Karya-karya hukum;
5. Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.
Sedangkan sumber hukum internasional formil tidak jauh berbeda dengan
sumber hukum internasional materiil. Louis Henkin dan kawan-kawan
mengatakan bahwa sumber formil dari hukum internasional tidak terlalu
berbeda dengan pendapat Starke, hanya saja pada poin 5 mereka
menggunakan istilah Resolutions and Declarations (Resolusi dan
Deklarasi) yang dimaksudkan hanya terbatas pada resolusi dan deklarasi
dari Majelis Umum PBB.19
Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan sumber
hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah untuk mengadili perkara
adalah :
18 Ibid, h. 8
19 I Wayan Parthiana, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, h. 200
13
1. Perjanjian internasional (International Conventions), baik yang bersifat
umum maupun khusus.
2. Kebiasaan internasional (International Custom)
3. Prinsip-prinsip umum hukum (General Principles of Law) yang diakui oleh
negara-negara beradab
4. Keputusan pengadilan (Judcial Decisions) dan pendapat para ahli yang
telah diakui kepakarannya (teachings of the most highly qualified
publicists)
1.6.3. Teori mengenai daya mengikat hukum internasional, yaitu teori hukum
alam dan teori hukum positif.
a. Teori Hukum Alam
Menurut teori ini hukum itu berasal dari alam dan diturunkan
oleh alam kepada manusia melalui akal atau rasionya. Hukum sama
dengan alam yang bersifat universal, abadi, dan tidak berubah-ubah.
Manusia menerima hukum secara pasif karena hukum alam berasal
dari Tuhan. Hugo De Groot memandang bahwa hukum alam yang
berlaku di masyarakat internasional, dengan kata lain hukum
internasional merupakan bagian dari hukum alam. Hukum alam dan
hukum internasional memiliki sifat dan kekuatan mengikat yang
14
sama.20 Kelemahan dari teori ini adalah bersifat abstrak, samar, serta
mengawang-awang sehingga konsep dari teori hukum alam tidak
menjawab sebab masyarakat internasional mau terikat pada hukum
internasional.21 Sedangkan kelebihan dari teori hukum alam ialah teori
ini telah memberikan kontribusi dalam meletakkan landasan yang
ideal bagi norma hukum pada umumnya khususnya nilai-nilai
keadilan.22
b. Teori hukum positif
Teori hukum positif menyatakan bahwa dasar kekuatan
mengikatnya hukum internasional adalah kehendak negara. Teori ini
berlawanan dengan teori hukum alam, melainkan hukum dibuat oleh
manusia atau masyarakat, tumbuh kemudian hidup, berlaku, dan
berlaku, berkembang dalam masyarakat. Hukum bersifat mengikat
karena masyarakat tunduk pada hukum karena masyarakat sendiri
yang membutuhkan hukum dalam kehidupannya. Jika dikaitkan dalam
hukum internasional, maka hukum internasional berlaku dan mengikat
masyarakat internasional karena masyarakat internasional yang
20 Sefriani, op.cit, h. 13
21 I Wayan Parthiana, op.cit, h. 27
22 I Wayan Parthiana, loc.cit
15
membutuhkan dan menghendaki untuk tunduk dan terikat pada hukum
internasional.23
1.6.4. Teori Kerjasama Internasional
Seluruh negara yang ada di dunia tidak dapat berdiri sendiri dalam
memenuhi kebutuhannya. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama internasional
sebagai bentuk saling ketergantungan atas kebutuhan dari masing-masing
negara. Penyebab munculnya kerjasama internasional adalah keadaan,
kebutuhan, kemampuan, dan potensi yang dimiliki secara berbeda-beda oleh
negara-negara di dunia.24 Bentuk kerjasama internasional yang dapat dijalin
oleh satu negara dengan negara lain bermacam-macam, seperti bidang
ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan keamanan.
K.J. Holsti mengatakan bahwa proses kerjasama atau kolaborasi dapat
terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional atau
global yang timbul dan memerlukan perhatian dari berbagai negara.
Pemerintah dari masing-masing negara melakukan pendekatan dengan
pemerintah negara lainnya dengan membawa usul penanggulangan masalah,
mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang
lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian yang memuaskan
23 I Wayan Parthiana, op.cit, h. 28-29
24 Sjamsumar Dam dan Riswandi, 1995, Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 15
16
seluruh pihak.25 K.J. Holsti memberikan definisi tentang kerjasama
internasional, yaitu:26
a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling
bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh
semua pihak sekaligus.
b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang
diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai
kepentingan dan nilai-nilainya.
c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih
dalam rangka membantu negara memanfaatkan persamaan kepentingan
atau benturan kepentingan.
d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang
dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.
Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa : “Kerjasama Internasional
merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi
dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat
internasional”. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai akibat upaya
25 K.J. Holsti, 1988, Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis, Jilid II Terjemahan M. Tahrir Azhari, Erlangga, Jakarta, h. 652.
26 Ibid, h. 653.
17
suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses
pemenuhan kebutuhannya.27
1.6.5. Teori Perjanjian Internasional
Tiap negara dapat menggariskan kerjasama mereka, mengatur berbagai
kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah melalui perjanjian internasional. Isi
dari perjanjian internasional harus menampung kehendak dan persetujuan
negara demi mencapai tujuan bersama. Persetujuan yang telah disepakati
bersama inilah yang menjadi dasar hukum internasional untuk mengatur
kegiatan negara-negara.28
Perjanjian internasional menurut pasal 2 Konvensi Wina adalah suatu
persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh
hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih
instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.
1.6.6. Teori Tanggung Jawab Negara
Tanggung jawab negara diartikan sebagai kewajiban yang harus
dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum
27 Koesnadi Kartasasmita, 1977, Administrasi Internasional, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bandung, h. 19
28 Boer Mauna, op.cit, h. 82
18
internasional.29 Adanya kedaulatan negara tidak berarti negara bebas dari
tanggung jawabnya. Kedaulatan memiliki suatu prinsip bahwa di dalamnya
terdapat kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Apabila
suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat
dimintai tanggung jawab. Hal ini lah yang menjadi latar belakang timbulnya
tanggung jawab negara dalam hukum internasional bahwa tidak ada satu
negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak
negara lain.30
Jika suatu negara tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebabkan
kepadanya menurut hukum internasional maka ia dapat dimintakan tanggung
jawab. Munculnya teori ini bisa timbul dikarenakan adanya prinsip persamaan
derajat, kedaulatan negara, dan hubungan damai dalam hukum internasional.
Berdasarkan prinsip-prinsip inilah apabila negara lain melanggar haknya, suatu
negara dapat dimintai pertanggungjawaban.31 Karakteristik penting timbulnya
tanggung jawab negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:32
29 Rebecca M.M. Wallace, 2002, International Law Fourth Edition, Sweet&Maxwell, London, h. 175.
30 Huala Adolf, 2011, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Keni Media, Bandung, h. 203.
31 Malcolm N. Shaw, 1997, International Law, Cambridge University Press, Cambridge, h. 541
32 Ibid
19
a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua
negara tertentu;
b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum
internasional yang melahirkan tanggung jawab negara;
c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang
melanggar hukum atau kelalaian.
Tanggung jawab negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab atas
perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian.
Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum timbul dari setiap kesalahan atau
kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara
lain.33 Sedangkan tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian timbul apabila suatu
negara melanggar suatu perjanjian atau kontrak.34
1.6.7. Teori Kedaulatan Negara
Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh setiap negara untuk
secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan
tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.35 Sesuai dengan konsep
hukum internasional, kedaulatan memiliki dua aspek yaitu aspek internal dan
eksternal.
33 Huala Adolf, Op.cit, h. 217.
34 Ibid, h. 219
35 Boer Mauna, Op.cit, h. 24
20
Aspek internal kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara
untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut
dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan
untuk mematuhi. Sedangkan aspek eksternal kedaulatan adalah hak bagi setiap negara
untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau
kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara
lain.36
1.6.8. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-
undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan
perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai
kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat
menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.37 Unsur-unsur
tindak pidana adalah:38
1. Perbuatan
2. Melawan hukum (onrechtmatig)
36 Ibid
37 Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 22.
38 Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h. 88.
21
3. Diancam dengan hukuman (statbaargesteld)
4. Dilakukan oleh yang cakap hukum
5. Dapat menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut
1.7 Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu-isu
hukum yang dihadapi.39 Penelitian hukum yang bersifat normatif menurut Peter
Mahmud Marzuki adalah penelitian hukum yang berusaha untuk mengkaji dan
mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap
permasalahan.40 Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji, menguji dan
menerapkan asas-asas hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku ke dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia.
b. Jenis Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Pendekatan perundang-perundangan (The statute approach)
Dalam hukum internasional tidak terdapat pendekatan pernudang-undangan,
maka dari itu arti dari Undang-Undang tersebut perlu dijabarkan lebih luas
39 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum Cet. ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.
40 Ibid
22
lagi. Sumber hukum internasional yang dalam konteks ini adalah sumber
hukum internasional formil juga dapat dikatakan sebagai Undang-Undang.
2. Pendekatan kasus (Case approach)
Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan memakai kasus hukum
yang berkaitan dengan intelijen negara untuk ditelaah dan menjadi referensi
bagi isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini.
3. Pendekatan analisis konsep hukum (Analitical & Conseptual approach)
Melalui pendekatan ini, penulis menganalisa konsep-konsep hukum dan
doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya mengenai
intelijen. Hasil analisa ini dapat dilihat kegunaanya dalam mencari pemecahan
masalah penyadapan yang dilakukan oleh Australia.
4. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun
putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain
(dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama.
Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di
antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut. Dalam skripsi ini
penulis mengambil perbandingan antara hukum internasional dan hukum
Indonesia mengenai penyadapan.
c. Sumber Bahan Hukum
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa:
23
“Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan persoalan hukum dan memberikan solusi atas apa yang seharusnya dilakukan diperlukan sumber-sumber sebagai bahan hukum. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.”41
Bahan hukum primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena
dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang.42 Bahan hukum primer yang
digunakan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini, antara lain:
∑ Undang-Undang Dasar 1945
∑ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara
∑ Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
∑ Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
∑ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
∑ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
∑ Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang Tatacara
Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang Berat
∑ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2014
tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah
atas Informasi Berbasis Internet Protocol pada Penyelenggaraan
41 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. h. 141.
42 Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. h. 103.
24
Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel
dengan Mobilitas Terbatas
∑ Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relation
∑ Vienna Convention 1969 on the Law of Treaties
∑ Montevideo Convention on the Rights and Duties of States
∑ Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang
Declaration on Principles of International Law concerning Friendly
Relations and Co-operation among States in accordance with the
Charter of the United Nations No. 2625 Tahun 1970
∑ Statute of the International Court of Justice (ICJ)
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang isinya membahas
bahan hukum primer.43 Marzuki mengatakan bahwa : “bahan hukum sekunder
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen
resmi.”44 Bahan hukum sekunder yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini
diambil dari buku literatur, majalah, makalah, jurnal dan internet yang memiliki
hubungan dengan kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia.
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Zinal Asikin dalam bukunya Penngantar Metode Penelitan Hukum
menjelaskan bahwa: “Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipergunakan
43 Ibid
44 Peter Mahmud Marzuki. Loc. Cit.
25
dalam penulisan ini adalah teknik studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu
langkah awal dari setiap penelitian hukum.45 Pada dasarnya teknik studi dokumen ini
dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang pada intinya memiliki
relevansi dengan topik yang diangkat dalam Skripsi ini.
Pengumpulan bahan-bahan hukum untuk nantinya digunakan dalam penulisan
Skripsi ini diperoleh melalui :
1. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengumpulkan
peraturan perundang-undangan baik itu yang bersifat internasoinal maupun
nasional semasih memiliki relevansi dengan skripsi ini.
2. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara penelitian
kepustakaan serta legal research yang didapat melalui buku, jurnal, makalah,
artikel di Internet dan lain sebagainya.
e. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis yang dipakai penulis adalah setelah bahan hukum baik bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis menggunakan teknik
deskripsi, yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
secara apa adanya.46 Dari bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, maka
selanjutnya akan menggunakan teknik evaluasi untuk menilai bahan-bahan hukum
tersebut. Setelah dapat menilai bahan hukum tersebut dievaluasi, kemudian dilakukan
interprestasi dan selanjutnya diajukan argumentasi. Argumentasi di sini dilakukan
45 Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, h. 68.
46 Ronny Hanitijo, 1991, Metode Penelitian Hukum, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 93
26
oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah
atau apa yang seyogyanya menurut hukum atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.
Dari hal tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan secara sistematis agar tidak
menimbulkan kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum
lainnya.
Teknik selanjutnya yang dipakai oleh penulis adalah teknik analisis, yakni
pemaparan secara mendetail dari keterangan-keterangan yang didapat pada tahap
sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga
keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.47