1 Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan wilayah memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan politik. Hampir semua jenis bencana alam, non alam dan bencana sosial telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana publik yang ada, pengungsian ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Mengindentifikasi daerah beresiko tinggi rawan bencana yang ada di wilayah Kabupaten Barru dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat prioritas utama, dukungan sarana dan prasarana dibutuhkan dalam memajukan pembangunan perekonomian pasca kejadian bencana alam maupun bencana sosial, sehingga memberikan acuan kepada Pemerintah Kabupaten Barru dan lembaga pemerintah agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh. Dengan demikian, penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama lima tahun ke depan dengan program/kegiatan yang disusun berdasarkan hasil indentifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat.` 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Strategis, landasan hukum yang digunakan sebagai acuan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
25
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalahbarrukab.go.id/site/assets/files/3973/bab_1-7.pdf5 Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan wilayah memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana
cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial, mengingat akibat yang
ditimbulkan oleh suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial,
psikis, ekonomi, bahkan politik. Hampir semua jenis bencana alam, non alam dan bencana
sosial telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak
sarana dan prasarana publik yang ada, pengungsian ketidaknormalan kehidupan dan
penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan.
Mengindentifikasi daerah beresiko tinggi rawan bencana yang ada di wilayah Kabupaten
Barru dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat prioritas utama, dukungan sarana
dan prasarana dibutuhkan dalam memajukan pembangunan perekonomian pasca kejadian
bencana alam maupun bencana sosial, sehingga memberikan acuan kepada Pemerintah
Kabupaten Barru dan lembaga pemerintah agar dapat melaksanakan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh.
Dengan demikian, penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Barru dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama lima
tahun ke depan dengan program/kegiatan yang disusun berdasarkan hasil indentifikasi dan
analisis kebutuhan masyarakat.`
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Strategis, landasan hukum yang digunakan sebagai
acuan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kosupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3848);
3
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015
8. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);
9. Permendagri nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 3 Tahun 2008
tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nmor 050/2020/Sj Tanggal 11
Agustus 2005, tentang petunjuk penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun
2208, Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2010 Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru.
16. Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2010 Nomor 84);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2011.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru 2010 –
2015 disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi aparat dalam melaksanakan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Menyiapkan Satu kerangka acuan resmi bagi aparat
2. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru 2010 –
2015 disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi aparat dalam melaksanakan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan.
4
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas dan Fungsi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan,
3.2. Isu-Isu Strategis
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.3. Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
7.1. Pedoman Transisi
7.2. Kaidah Pelaksanaan
5
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru mempunyai tugas:
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi,
serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah
setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat
bencana;
f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan
peraturan perundangundangan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu dan menyeluruh.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru terdiri dari :
a. Kepala
b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
6
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015
A. Kepala
a. Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh
Sekretaris Daerah.
b. Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur
pelaksana penanggulangan bencana.
c. Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
B. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
a. Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya d i sebut Unsur
Pengarah berada d i bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala BPBD.
b. Tugas dan fungsi unsur pengarah:
1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada
Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir 1), Unsur Pengarah
menyelenggarakan fungsi :
a) perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b) pemantauan;
c) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c. Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
d. Keanggotaan
1) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
2) Anggota unsur pengarah berasal dari:
a) lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait
dengan penanggulangan bencana.
7
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015
b) masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh
masyarakat di daerah.
3) Jumlah Anggota Unsur Pengarah
Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) an ggot a , t e rd i r i d a r i
5 ( l ima ) p e j a ba t instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat)
anggota dari masyarakat profesional di daerah.
C. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
a. Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut dengan unsur
pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
b. Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan
bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara
terintegrasi.
c. Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala
BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan
tugas Kepala BPBD sehari-hari.
d. Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas;
1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barru;
2) Sekretariat Unsur Pelaksana;
3) Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4) Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
5) Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
8
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015
Struktur Organisasi :
KEPALA BADAN
UNSUR PENGARAH-Instansi Terkait
-- Profesional/ahli
KEPALA PELAKSANA
SEKRETARIS
SUBBAGPROGRAM
B. Penc. & Kesiagaan B. Kedaruratan & Log B. R. R.
Seksi Kedaruratan
SUBBAGKEUANGAN
SUBBAGUMUM
Seksi Logistik
Seksi Pencegahan
Seksi Kesiapsiagaan
Seksi Rehabilitasi
Seksi Rekonstruksi
KELOMPOK JABATAN/FUNGSIONAL/ SATUAN TUGAS
UNSUR PELAKSANA KEPALA
9
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015
2.2 Sumber Daya SKPD
Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru, terdiri
dari 18 orang PNS dan 6 orang tenaga honorer, adapun jumlah pegawai berdasarkan
golongan sebagai berikut:
a. Pegawai Negeri :
Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah
IV/b 1 1
IV/a 1 1
III/d 3 3
III/c 1 1
III/b 2 2 4
III/a 2 2
II/d - -
II/c 2 2
II/b 1 1
II/a 3 3
I/d - -
I/c - -
I/b - -
I/a - -
Jumlah 15 3 18
10
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015
11
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Permasalahan pembangunan daerah berhubungan dengan sumber daya manusia dan
kerjasama atara lembaga daerah yang terkait.
Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana, meliputi:
1. Kesiapan menghadapi bencana masih kurang
Kesiapan mengahadapi bencana masih kurang sehingga tingginya jumlah korban jiwa
maupun kerugian material yang ditimbulkan oleh bencana, kinerja yang belum optimal
seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi
situasi tanggap darurat masih terlihat.
2. Program-program pembangunan mengenai bencana masih kurang
Masih sedikit program – program pengurangan resiko bencana yang terencana dan
terprogram, serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan rawan bencana.
3. Data dan Informasi secara terinci tentang ancaman bencana belum lengkap
Kurang lengkapnya data dan informasi mengenai kebencanaan, terutama di daerah-
daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi, untuk menyusun upaya-upaya
pengurangan risiko kebencanaan.
3.2. Aspek Daya Saing Daerah
Permasalahan pembangunan pada aspek Daya Saing Daerah, meliputi:
1. Belum berkembangnya kerjasama antar SKPD
Belum berkembangnya kerjasama antara SKPD ditandai oleh masih
terbatasnya jumlah nota kesepahaman, dan ketidak lanjutan pembangunan rehabilitasi
dan rekonstruksi, Selain itu juga ditandai oleh masih terbatasnya kerjasama antara
pemerintah daerah dengan lembaga atau organisasi yang menyangkut kebencanaan.
12
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulngan Bencana Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015
2. Masih tingginya potensi wilayah banjir dan wilayah kekeringan
Masih tingginya potensi wilayah banjir dan wilayah kekeringan ditandai oleh
semakin meluasnya wilayah banjir , ditandai oleh meningkatnya sedimentasi pada
daerah aliran sungai, dan berkurangnya pohon dalam hutan.
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis
Secara umum bencana yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian
kinerja berupa pelestarian sumberdaya alam, pemeliharaan kualitas lingkungan yang
baik, sistem penanganan bencana, ketersediaan sarana dan prasarana
kebencanaan,kerjasama antara SKPD yang bermitra dengan kebencanaan,
akuntabilitas pengelolaan kebencanaan.
Tantangan: mempertahankan fungsi hutan, kualitas sumberdaya alam yang
masih baik, dan pemulihan sumberdaya alam yang telah mengalami degradasi.
Selain itu juga diperhadapkan pada pengembangan sistem dan kelembagaan