1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Mengacu pada prinsip good goovernance bahwa pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntable. Hal ini didasarkan pada amanat Pasal 23 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa Undang-undang Tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut agar mencerminkan asas-asas best practices. Asas-asas best practices tersebut antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Implementasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tentang penyusunan dan penetapan APBD yang dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam APBN/APBD setiap tahunnya. Dan pada Undang – Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang tercantum pada Pasal 1 dan Pasal 2 tentang bagaimana prosedur jalannya suatu pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) serta laporan dari pertanggung jawaban yang harus di pertanggung jawabkan.
25
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalaherepo.unud.ac.id/11167/2/fc37ce1d83c32016db45a48960499c7e.pdfBagaimana pertanggungjawaban hukum dakam hal pengadaan pada ... Pengelolaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Mengacu pada prinsip good goovernance bahwa pemerintah, baik itu
pemerintah pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang
transparan dan akuntable. Hal ini didasarkan pada amanat Pasal 23 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa
Undang-undang Tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut agar
mencerminkan asas-asas best practices. Asas-asas best practices tersebut
antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas;
proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan
pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Implementasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal
17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara tentang penyusunan dan penetapan APBD yang
dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum
dalam APBN/APBD setiap tahunnya. Dan pada Undang – Undang No 15
Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara yang tercantum pada Pasal 1 dan Pasal 2 tentang bagaimana
prosedur jalannya suatu pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )
serta laporan dari pertanggung jawaban yang harus di pertanggung jawabkan.
2
Tujuan pencerminan asas-asas tersebut agar semua yang dilaporkan
bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk aset tetap berupa
Barang Milik Daerah (BMD). Barang Milik Daerah (BMD) merupakan seluruh
barang yang cara perolehannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) atau barang yang diperoleh dari
perolehan lainnya yang sah. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah yang menjelaskan bahwa Barang Milik/Kekayaan Negara
BM/KN yakni barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai
oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ataupun dengan perolehan
lainnya yang sah, yang tidak termasuk dalam kekayaan Negara yang
dipisahkan (dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan
pemerintah daerah.1Barang Milik Daerah tersebut merupakan asset negara
dimana pengelolaannya tidak hanya terhadap proses administrasinya saja,
melainkan juga harus memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan
nilai tambah dalam pengelolaan asset tersebut.
Dalam Pemendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimaksud dengan dengan barang milik
daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari
perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
1 Solihin Dadang. 2001. Kamus Otonomi Daerah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Jakarta. hlm. 17
3
beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat
dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-
tumbuhan. Dimana pengelolaan barang milik Negara/daerah dilaksanakan
berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan,
efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun
2007Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengeloaan Barang Milik
Negara/Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjelaskan bahwa yang
disebut dengan barang milik daerah yaitu:
1. Barang milik daerah yang meliputi :
a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis;
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Secara Yuridis-Normatif, aset negara terbagi atas tiga sub-aset negara
yaitu:
4
1. Barang Milik Negara yang dikelola sendiri oleh pemerintah, misalnya
tanah dan bangunan Kementerian/Lembaga, mobil milik Kementerian/
Lembaga
2. Kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh pihak lain, misalnya
penyertaan modal negara berupa saham di BUMN, atau kekayaan awal
di berbagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dinyatakan
sebagai kekayaan terpisah berdasarkan Undang - Undang pendiriannya
3. Kekayaan yang dikuasai negara berupa kekayaan potensial terkait
dengan bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya yang dikuasai negara selaku organisasi tertinggi, misalnya
tambang, batu bara, minyak, panas bumi, aset nasionalisasi eks-asing,
dan cagar budaya.
Pengelolaan aset Daerah ternyata tidak semudah yang dibayangkan.
Dalam prakteknya, banyak kendala yang terjadi, antara lain tenaga SDM untuk
menyajikan laporan keuangan belum cukup banyak, kebijakan untuk
pengelolaan aset yang belum mengakomodir semua hal yang diperlukan,
penguasaan dan pemeliharaan aset agar tidak hilang, rusak, atau dicuri, dan
sebagainya. Meskipun belum sempurna seperti yang diharapkan, tetapi
penataannya harus dimulai karena aset pemerintah adalah kekayaan yang harus
dipelihara, diamankan, dan dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai amanah
yang harus diemban untuk masyarakat sebagai stakeholders.
Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan antara inventarisasi,
pembukuan, dan pelaporan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap
5
pengamanan aset daerah. Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan
yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang
dan dinilai, termasuk uang dan surat berharga. Adapun pada Peraturan Daerah
Badung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada
Pasal 1 Ayat 5 adalah Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Badung atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.Sementara itu
ada hal penting yang harus dipahami dalam pengelolaan barang milik daerah,
yakni pertanggung jawaban atas Barang Milik Daerah karena ketika
pemerintah diwajibkan menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan
APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan
belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi Barang
Milik Daerah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan
keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap,
maupun aset lainnya.
Pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang
Milik Daerah.Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan
administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan
pengendalian (controlling) atas Badan Milik Daerah. Selain berfungsi sebagai
alat kontrol, sistem penata usahaan tersebut juga harus dapat memenuhi
kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan pengadaan,
6
pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal) yang tertera
pada Pasal 4 Peraturan Daerah Badung Nomor 1 Tahun 2009.
Dalam kenyataannya, faktor utama penyebab adanya penyimpangan
dalam permasalahan aset barang yaitu dalam hal pengadaan sering kali terjadi
praktek korupsi/nepotisme yang dimana pejabat daerah, dimana dalam hal
pengadaan aset barang milik daerahserta kelalaian dan kurangnya kesadaran
pejabat pemerintah akan pentingnya menjaga aset barang yang telah
dikuasainya. Pejabat pemerintah merasa aset barang milik pemerintah seperti
milik barang pribadi, sehingga sering di jumpai dimana-mana contoh kecil
kendaraan dinas sering digunakan diluar kegiatan institusi kepemerintahan.
Sehingga hal tersebut bisa membuka peluang terancamnya keamanan aset yang
telah dikuasainya.Contohnya terjadinya tindak pidana dan yang menjadi
korban adalah barang milik pemerintah. Disisi lain, pada saat melakukan
inventarisasi barang maka akan jelas barang menjadi tidak valid sehingga pada
saat pemeriksaan pembukuan inventarisasi barang, tim Badan Pengawas
Keuangan selalu saja mendapatkan temuan-temuan baru, ini menunjukan
bahwa masih lemahnya pengamanan aset barang milik daerah.
Pemerintah KabupatenBadung memiliki beberapa aset yang secara riil
akan diketahui bagaimana pola pengelolaan dan pengamanannya melalui
penelitian ini. Sebagaimana daerah-daerah lainnya, barang/aset yang dimiliki
oleh Pemerintah KabupatenBadung di antaranya adalah rumah dinas,
kendaraan dinas, Tanah dan/atau bangunan, serta Modal Daerah. Dalam
penelitian ini akan lebih difokuskan pada kendaraan dinas dan inventarisasi di
7
kantor Pemerintahan Kabupaten Badung, karena aset ini tidak dapat
sembarangan bisa dipindahtangankan atau dihapus tanpa memenuhi
persyaratan yang telah diatur dalam hukum yang mengatur tentang aset/barang
milik negara/daerah.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
penulis akan memberikan pembahasan mengenai “Pertanggung Jawaban
Hukum Terhadap Tata Pengelolaan Aset Barang Milik Negara/Daerah Oleh
Pejabat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan laporan ini adalah:
1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dakam hal pengadaan pada
kepemilikan aset barang milik pemerintah di Kantor Pemerintahan
Kabupaten Badung ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tata pengelolaan aset barang milik
Negara/ Daerah apabila ada yang dihilangkan oleh pejabat pemerintah di
Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung ?
1.3. Ruang Lingkup Masalah
Meluasnya permasalahan dalam suatu penelitian akan memberikan
informasi yang tidak fokus pada apa yang diteliti, oleh karena itu perlu adanya
pembatasan ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas nantinya.
8
Pembatasan yang dimaksud hanya terkait pengaturan dan penerapan hukum
mengenai kepemilikan aset barang milik pemerintah oleh pejabat pemerintah.
1.4. Orisinalitas Penelitian
Penelitian ini berdasarkan pada pemikiran, penelitian, dan pemaparan
hasil yang asli dilakukan dan disusun oleh penulis, sehingga orisinalitas
penelitiannya terjamin. Meskipun terdapat uraian yang menyerupai dengan
judul penelitian lain, namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan
pembahasan terkait dengan peraturan dan penerapan hukum kepemilikan aset
barang milik pemerintah di Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung
Bagian Pengelola Aset Daerah. Terdapat penelitian terdahulu yang digunakan
sebagai acuan oleh penulis sebagaimana tersaji pada Tabel 1.1 berikut,
Tabel 1.1 Daftar Penelitian Sejenis
No Judul Penulis Rumusan Masalah
1. Pertanggungjawaban
Hukum Administrasi
Pada Yayasan
Pendidikan Duluwo
Limo Lo Pohalaa
Atas Aset Daerah
Kabupaten
Gorontalo
Hijriah
Maulani
Syaputri
(Mahasiswi
Fakultas
Hukum,
Universitas
Hasanuddin
Makasar),
Tahun
2013.
1. Sejauh mana
pertanggungjawaban
Hukum Administrasi pada
Yayasan Pendidikan
Duluwo Limo Lo Pohalaa
atas pengelolaan aset
daerah Kabupaten
Gorontalo?
2. Bagaimana status atas aset
daerah dalam pengelolaan
Yayasan Pendidikan
9
Duluwo Limo Lo Pohalaa
atas pengelolaan aset
daerah Kabupaten
Gorontalo?
2. Pelaksanaan
Penghapusan Barang
Milik Daerah
Berdasarkan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2007
Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah
(Studi di Badan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Kota
Malang)
Febri Tri
Fransiska
(Mahasiswa
Fakultas
Hukum,
Universitas
Brawijaya
Malang),
Tahun 2014
.
1. Mengapa perlu dilakukan
tindakan penghapusan
barang milik daerah?
2. Bagaimana pelaksanaan
penghapusan barang milik
daerah di lingkungan
Pemerintahan Kota
Malang ?
Tabel 1.2. Daftar Penelitian Penulis
No Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah
1. Penerapan
Hukum
Terhadap
Pengelolaan Aset
Barang Milik
Daerah Oleh
Pejabat di
Kantor
(Mahasiswa
Fakultas
Hukum
Universitas
Udayana),
Tahun
2014.
1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pada kepemilikan aset barang milik pemerintah di Kantor Pemerintahan KabupatenBadung?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tata pengelolaan aset barang milik Negara/ Daerah apabila ada yang dihilangkan oleh
1 dan Pasal 2tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat
(2) tentang Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN), Peraturan
Pemerintah No.27 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat (2) tentang Pengelolaan
barang (aset) daerah, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Pasal 1
Ayat (23) tentang Penghapusan barang (aset) daerah, Peraturan
Pemerintah No.27 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (17) tentang pengalihan
barang (aset) daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008,
Pemendagri Nomor 17 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah
25
KabupatenBadung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah serta literatur-literatur guna menemukan teori yang relevan
dengan permasalahan yang akan dibahas serta menggunakan undang-
undang yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas.
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui
wawancara. Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi serta cara
untuk memperoleh informasi dengan menanyakan langsung kepada yang akan
diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Bagian Pengelola Aset
Daerah.
1.8.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Adapun keseluruhan data yang diperoleh sudah terkumpul baik melalui
studi kepustakaan ataupun wawancara, kemudian mengolah dan menganalisis
secara deskriptif kualitatifyakni merupakan suatu penelitian eksplorasi dan
memainkan peranan yang amat penting untuk menciptakan suatu hipotesis
maupun pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial6 dan selanjutnya data
yang telah rampung akan dipaparkan dengan disertai analisis yang sesuai dengan
teori yang terdapat pada buku-buku literature dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penulisan usulan
penelitian ini.
6Bungin, M.Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. JakartaPrenada Media Group.Jakarta. hlm 69.